Tidak Ada Paksaan Dalam Islam

Tidak Ada Paksaan Dalam Islam - 03-17-2016 iT's Me - Kembali ke Fitrah - https://www.itsme.id

Tidak Ada Paksaan Dalam Islam Thursday, March 17, 2016 https://www.itsme.id/tidak-ada-paksaan-dalam-islam/ Oleh : Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si [Klik disini untuk profile Penulis]

iT's me - Salah satu, atau mungkin satu-satunya, intelektual Muslim di Australia yang memiliki perhatian dan minat besar terhadap isu tentang Islam dan kebebasan beragama dalam konteks modern ialah Abdullah Saeed. Beliau adalah seorang profesor di Universitas Melbourne, yang –menurut pengakuannyaberasal dari keluarga religius tradisional. Selain pernah terdidik dalam tradisi kesarjanaan Islam klasik dan bahasa Arab di Arab Saudi, dia kemudian terdidik dalam tradisi kesarjanaan modern (Barat). Oleh karena itu, pandangan-pandangannya tentang isu-isu keagamaan dalam konteks modern tidak bisa dipisahkan dari pengetahuannya tentang tradisi Islam dan penguasaannya atas pelbagai perangkat metodologis modern. Saeed termasuk pemikir dan intelektual Muslim di Australia yang percaya kepada universalitas hak asasi manusia seperti yang dirumuskan dalam DUHAM. Dia berpendapat bahwa hak-hak yang terdapat dalam DUHAM bukanlah sesuatu yang asing dari sudut pandang al-Qur’an, dan bahwa dalam kenyataan hampir semua hak tersebut dapat didukung oleh al-Qur’an dan praktik Nabi Muhammad. Jika terdapat keberatan beberapa kalangan Muslim terhadap hak mengganti agama, hal itu lebih didasarkan pada pembacaan yang keliru terhadap bagian-bagian tertentu dalam al-Qur’an dan pendasarannya kepada hukum Islam pramodern, kata Saeed. "... tugas Nabi dan utusan-tusan lainnya sebelum Nabi hanyalah menyampaikan risalah, tidak untuk memaksa siapa pun menerima risalah itu."

Pernyataan dalam pasal 18 DUHAM mengenai hak untuk ‘change … religion or belief’ sangat penting karena pasal tersebut menyentuh wilayah kontroversial tentang apostasi dalam Islam. Saeed dan Saeed berpendapat bahwa hak kebebasan beragama “mungkin adalah hak asasi manusia tertua yang diakui secara internasional’. Namun demikian, kebebasan semacam ini dilihat sebagai melanggar ajaran yang berkaitan dengan apostasy dalam Islam. Hal ini memberikan wilayah diskusi sengit karena perlakuan terhadap apostasi “tidak berbeda secara esensial dari konseptualisasinya pada abad ke-2 Islam’ sampai saat ini. Ini adalah hukum yang tidak bisa diubah, dan dijelaskan bahwa hukumannya adalah hudud. Skala hukuman ini diperdebatkan di kalangan para sarjana (ulama) Muslim, karena hal itu tidak didasarkan pada hukum al-Qur’an tetapi pada hadits Nabi.54 Perdebatan dalam Islam tentang apostasi berpusat pada soal kejamnya hukuman, tidak pada legalitas tindakan. Beberapa ulama mengklaim bahwa tidak ada dasar alQur’an untuk penerapan hukuman mati untuk apostasy dan, selain itu, bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar dari Islam. Saeed and Saeed berpendapat bahwa hukuman mati untuk apostasy awalnya terbatas pada tindakan pengkhianatan, tetapi kemudian dibajak oleh mereka yang berusaha

1/8


menerapkannya untuk kasus konversi dari atau penghinaan terhadap Islam. Saeed menegaskan ada banyak ayat al-Qur’an yang dengan jelas menyatakan tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa untuk menerima atau mengikuti suatu keyakinan atau agama. Menurutnya, tugas Nabi dan utusan-tusan lainnya sebelum Nabi hanyalah menyampaikan risalah, tidak untuk memaksa siapa pun menerima risalah itu. Tema ‘tidak ada pemaksaan keyakian atau agama sangat dominan sepanjang periode pewahyuan al-Qur’an baik di Mekkah maupun di Madinah. Secara khusus, di Mekkah pesan toleransi sangat menonjol. Ini tidak berarti bahwa pesan al-Qur’an berubah ketika Nabi hijrah ke Madinah dan membangun basis yang kuat untuk Islam. Banyak ayat dari periode Madinah juga menunjukkan dengan jelas bahwa apa yang dituntut dari Nabi dan orang-orang Muslim ialah menyampaikan risalah Tuhan kepada manusia, tidak dengan paksaan atau kekuatan, melainkan dengan diskusi dan persuasi. Untuk mendukung argumentasinya, Saeed menyajikan beberapa ayat al-Qur’an dalam konteks historis (Mekkah dan Madinah) yang menunjukkan isu tanggungjawab personal yang terdapat dalam al-Qur’an. Setiap orang diberi kapasitas untuk membedakan yang benar dari yang salah. Memilih dan mengikuti suatu sistem keyakinan adalah pilihan atau keputusan pribadi (personal). Ayat-ayat tersebut meliputi: QS 17:15 (Mekkah); 18:29 (Mekkah); 6:104 (Mekkah). Menurut al-Qur’an, seperti ditegaskan oleh Saeed, rencana Tuhan untuk umat manusia bukanlah bahwa semuanya harus mengikuti jalan yang sama. Manusia memiliki pilihan apakah mau mengikuti jalan Tuhan atau tidak. Karena hal ini merupakan prinsip dasar, maka tugas Nabi hanyalah memberikan penjelasan kepada manusia tentang perbedaan antara yang benar dan yang salah, tidak untuk memaksa manusia menjadi orang yang beriman. Jika sekiranya Tuhan menghendaki niscaya Dia buat semua manusia memilih jalan yang sama. QS 10:99 (Mekkah); 1:31 (Medinah); 16:9 (Mekkah); 6:149 (Mekkah); 6:35 (Mekkah). "Al-Qur’an tidak hanya memberi manusia kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi juga mengakui bahwa orang-orang yang berbeda mengikuti sistem keyakinan dan agama yang berbeda."

Tugas Nabi adalah menyampaikan risalah, tidak untuk menentukan siapa yang harus beriman atau siapa yang tidak beriman kepada risalahnya. QS 24:54 (Medinah); 5:99 (Medinah); 64:12 (Medinah); 3:20 (Medinah). Nabi juga tidak bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh orang lain. Setiap orang bertanggungjawab atas keputusan mereka sendiri, dan hasil dari keputusan tersebut akan ditanggung oleh orang tersebut. Dalam wilayah keyakinan khususnya, tanggungjawab pribadi ini sangat utama. Karena setiap orang di hari akhir nanti akan ditanya tentang perbuatan mereka, maka konsekuensinya ialah bahwa urusan keyakinan dan agama juga dikembalikan atau diserahkan kepada masing-masing individu untuk menentukan. Ayat-ayat al-Qur’an (Mekkah dan madinah) mengingatkan Nabi dan seluruh umat Muslim mengenai hal ini: QS 10:41; 109:1-6; 50:45; 10:108; 27:92; 6:66; 4:80; 88:21. Mereka yang menolak untuk menjadi mu’min akan menerima hukumannya di hari akhir. Tidak ada hukuman yang ditetapkan di dunia ini: QS 4:115 (Medinah); 6:48-49 (Mekkah); 72:23 (Mekkah).

2/8


Dalam menegaskan kebebasan individu untuk memilih, al-Qur’an menganggap bahwa seorang itu mampu membuat pilihan. Asumsi ini penting karena ia memberi makna kepada pilihan itu. Manusia diberi kemampuan memilih dan kemampuan untuk mengetahui yang benar dan yang salah. Dari sudut pandang al-Qur’an, ini merupakan hal yang unik bagi manusia di antara makhluk Tuhan yang lain. Berbeda dari makhluk lainnya, manusia sejak awal dipandang sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk membuat pilihan moral dan kemampuan mempertanggungjawabkan pilihan-pilihan tersebut. Al-Qur’an tidak hanya memberi manusia kebebasan beragama atau berkeyakinan, tetapi juga mengakui bahwa orang-orang yang berbeda mengikuti sistem keyakinan dan agama yang berbeda. Al-Qur’an merujuk agama lain khususnya “agama wahyu” seperti Yahudi dan Kristen, denga hormat. Dalam beberapa kesempatan, al-Qur’an menyarankan atau menganjurkan orang-orang Kristen dan Yahudi yang skeptis untuk kembali kepada kitab suci mereka untuk menemukan kebenaran. Mereka dianjurkan untuk memecahkan masalah-masalah mereka dengan merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh kitab suci mereka. Lebih lanjut, al-Qur’an menyatakan bahwa mereka yang percaya (beriman) kepada Tuhan dan berbuat kebaikan akan mendapatkan balasan dari Tuhan (5:69). Berdasarkan gagasan tentang kebebasan berkeyakinan dan konsep yang lebih luas tentang toleransi beragama, al-Qur’an mengajarkan bahwa tidak ada paksaan dalam agama dan bahwa adalah sepenuhnya terserah kepada individu untuk memilih agama apa yang mereka anut. Al-Qur’an menegaskan tidak boleh memaksa orang lain untuk menerima Islam (2:256). Ayat ini sangat sentral dalam kaitanya dengan ide kebebasan beragama. Saeed mengutip pendapat ahli tafsir al-Suyuti yang menegaskan tidak adanya paksaan dalam agama, berdasakan berbagai riwayat dan peristiwa sejarah baik pada masa Nabi maupun setelahnya. Sejumlah ulama Muslim percaya bahwa ayat di atas hanya berkaitan dengan ahl al-kitab yang tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam jika mereka membayar jizyah, sedangkan ulama yang lain percaya bahwa ayat itu telah di-mansukh oleh ayat-ayat yang memerintahkan orang Muslim untuk berperang (qital). Menurut ulama terakhir, semua orang dari semua tradisi agama harus diajak memeluk Islam; jika mereka menolak masuk Islam atau membayar jizyah, mereka harus diperangi sampai mereka terbunuh. Kebanyakan ahli hukum dan tafsir memiliki pemahaman yang demikian. Ayat yang dianggap menghapus QS 2:256 ialah QS 9:123. Namun demikian, beberapa riwayat yang dikutip seperti menunjukkan bahwa paksaan dapat digunakan kepada orang-orang Arab penyembah berhala, tidak kepada ahl al-kitab. Jika riwayat itu bisa diterima, tampak bahwa konsep kebebasan beragama sepertinya merupakan konsep yang sempit dan diberlakukan secara spesifik. Namun demikian, menurut Saeed, penafsiran ini mengandung problem serius karena alQur’an dalam berbagai ayat menyatakan bahwa paksaan tidak boleh digunakan untuk mengajak orang lain masuk Islam. Sejumlah ayat al-Qur’an (Mekkah dan Madinah) menekankan bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk beriman kepada Tuhan. Pandangan ini tampaknya menjadi pembolehan yang membingungkan untuk memerangi kaum kafir (tidak beriman) dengan penggunaan kekuatan untuk memaksa orang agar beriman. Berperang dibolehkan untuk membela agama, keyakinan dan wilayah melawan agresi yang nyata atau potensial, atau untuk mengakhiri penganiayaan atau penindasan, tidak untuk memaksa orang lain pindah agama (convert). Tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa orang boleh dipaksa beriman kepada Tuhan atau masuk agama Islam. Beragama atau berkeyakinan adalah pilihan yang bersifat sukarela.58

3/8


Ahli-ahli tafsir seperti al-Suyuti, al-Razi dan bahkan Sayyid Qutb menekankan pandangan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, seperti yang ditegaskan dalam al-Qur’an. Qutb, misalnya, seperti dikutip oleh Saeed, menegaskan bahwa kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah hak asasi manusia yang pertama yang memberikan sifat kemanusiaan kepada manusia. Barang siapa yang merampok hak kebebasan beragama dari manusia berarti dia merampok kemanusian itu sendiri. Al-Qur’an tidak mengizinkan perang dengan tujuan untuk memindahkan orang lain ke agama Islam, tetapi membolehkan perang dalam konteks menghancurkan orang-orang yang tidak beriman yang mengancam keamanan atau keselamatan “negara Islam” yang baru berdiri pada masa Nabi. Al-Qur’an memerintahkan orang Muslim untuk tidak memerangi orang kafir yang punya perjanjian perdamaian dengan mereka atau mereka yang tidak menganiaya dan berbuat jahat kepad aorang Muslim. Memang terdapat beberapa ayat al-Qur’an yang memerintahkan orang Muslim untuk “membunuh kaum musyrik”, dan mengimplikasikan bahwa hanya penyerahan diri (tunduk) kepada Nabi yang bisa diterima. Ayat-ayat tersebut diwahyukan menjelang akhir periode kenabian, dan dikaitkan dengan situasi politik komunitas Muslim berhadapan dengan sebagain non-Muslim yang masih aktif berupaya mengancam komunitas Muslim. Beberapa alasan diberikan untuk perintah kepada Nabi memerangi kaum musyrik, “di manapun mereka ditemukan.” Jika kaum non-Muslim mencapai keunggulan atas orang-orang Muslim, mereka akan (1) tidak menghormati isi atau syarat perjanjian damai yang ada, (2) melanggar sumpah mereka meskipun ada perjanjian; (3) menyerang agama atau keyakinan kaum Muslim; (4) merencanakan pengusiran Nabi dari Madinah; (5) berinisiatif menyerang orang-orang Muslim. Efek-efek gabungan yang mungkin mengkhawatirkan ini menyebabkan al-Qur’an memerintahkan orang Muslim untuk siap berperang jika diperlukan. Ayat-ayat yang memerintahkan Muslim untuk memerangi kaum tidak beriman merujuk ke kasus-kasus khusus, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa kebebasan beragama dalam Islam hanya diberikan pada periode awal Islam ketika Islam masih lemah, atau bahwa kebebasan beragama itu tidak dimaksudkan berlaku untuk sepanjang waktu dan keadaan. Jika ayat-ayat perintah memerangi kaum kafir itu dipahami sebagai abrogasi (naskh, menghapus) ayat-ayat yang lebih awal tentang kebebasan beragama, maka hasilnya adalah penghapusan banyak ayat yang menekankan tidak hanya kebebasan beragama tetapi juga sifat dari hubungan antara Tuhan dan manusia, dan arti penting dari ketulusan beragama. Pembacaan yang seksama terhadap teks-teks al-Qur’an dan hadits yang relevan menunjukkan bahwa tidak ada alasan untuk percaya bahwa kebebasan beragama dihapuskan. Tidak ada petunjuk dari Nabi bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan tidak ada paksaan (non-coercion) dalam agama dihapuskan. Memang ada hadits atau ayat al-Qur’an (seperti Surat 9) yang menunjukkan bahwa menjelang akhir misi kenabian Nabi diharapkan untuk menggunakan kekuatan (force) melawan kelompok-kelompok tertentu dari kaum musyrik Arab atau ahl al-kitab. Jika hal itu dimaksudkan memaksa mereka menerima Islam, maka prinsip umum bahwa tidak boleh ada paksaan dalam agama harus dipikirkan kembali. Tetapi, tidak ada petunjuk dalam al-Qur’an yang menegaskan bahwa konversi paksa menjadi tujuan. Ayat ini muncul hanya sebagai respon terhadap tuntutan politik dan keamanan komunitas Muslim waktu itu. Beberapa ayat dalam al-Qur’an menunjukkan bahwa ada hukuman untuk dosa karena menolak Islam atau

4/8


menjadi murtad. Namun hukuman itu diberikan di akhirat, dalam kehidupan setelah mati (QS 2:217). Dalam praktik sejarah pada masa Nabi, mereka yang dianggap sebagai murtad diperlakukan dengan baik, misalnya tercermin dalam Perjanjian Hudaybiyah (6/628), yang dibuat oleh Nabi dengan para musuh dari Mekkah. Salah satu isi perjanjian tersebut membolehkan seorang Muslim untuk melepaskan atau meninggalkan Islam, kembali ke Mekkah sebagai murtad, dan menetap di Mekkah. Jika riddah (keluar dari Islam) adalah kejahatan yang harus dihukum mati, Nabi tidak akan pernah mengizinkan dimasukkannya isi perjanjian seperti itu. Sebaliknya, Nabi memperlakukan dengan baik mereka yang keluar dari Islam secara terbuka, tetapi tidak memberontak melawan komunitas Muslim, atau mereka yang Muslim nominal tanpa keyakinan yang kuat. Nabi tidak pernah memerintahkan penghinaan terhadap mereka apalagi pembunuhan. Namun demikian, perdebatan tentang hukuman terhadap murtad berlangsung sepanjang sejarah. Meskipun dalam al-Qur’an dalam praktik Nabi tidak dinyatakan hukuman mati terhadap murtad, tetapi sebagian kalangan ulama fiqh mempercayai bahwa hukuman untuk murtad adalah hukuman mati. Bahkan sebagian ulama sangat keras terhadap orang-orang yang murtad dan mengingkari mereka, termasuk kesempatan mereka untuk bertobat. Sedangkan yang lain tetap memberikan kesempatan kepada murtad untuk bertobat dan kembali ke Islam dan karenanya memperoleh kembali kebebasan dan hak hidup. Hukum murtad dikembangkan dalam Islam berdasarkan pada sedikit hadits (ahad) pada waktu dan keadaan yang sangat berbeda dari keadaan dewasa ini. Ketika itu, Islam adalah agama dominan, Islam juga secara politik, militer dan ekonomi sangat kuat. Orang-orang diorganisasikan menurut afiliasi keagamaan mereka; hubungan dalam kelompok diatur secara ketat oleh hukum agama, dan hukum tersebut pada umumnya berada di tangan otoritas agama. Mobilitas sosial tergantung pada asal-usul keluarga, afiliasi agama atau keduanya. Pengkafiran dan pelabelan seseorang sebagai sesat merupakan cara mudah untuk mengurangi hak-hak dasar dari manusia. Berbeda dari keadaan sekarang, tidak ada otoritas independen yang peduli dan memberi perhatian kepada hak asasi orang-orang. Tidak ada juga konsep negara-bangsa seperti yang ada saat ini. Kelompok minoritas agama pada waktu itu biasanya tidak dianggap sama dengan mayoritas yang dominan, dan loyalitas kelompok minoritas kepada komunitas tuan rumah sering dipertanyakan. Kejahatan yang hukum temporalnya ditetapkan dalam al-Qur’an terutama adalah tindakan-tindakan di mana seseorang merampas dari orang lain hak untuk berfungsi secara harmonis dalam masyarakat. Beberapa ulama Muslim mengakui fungsi sentral agama jauh hari dengan membagi hak-hak seorang Muslim menjadi ‘hak-hak Tuhan’ dan ‘hak-hak manusia’. Untuk melindungi apa yang disebut hak-hak manusia, hukum yang sesuai dan juga hukuman harus ditegakkan. Adapun pelanggaran terhadap hak Tuhan, hukumannya tidak di dunia ini (temporal); hukumannya diberikan hanya oleh Tuhan di akhirat nanti. Misalnya. Al-Qur’an menetapkan hukum yang jelas bagi pencurian, meskipun larangan mencuri hanya sekali disebutkan dalam teks. Tetapi al-Qur’an tidak menetapkan hukuman temporal untuk tindakan meninggalkan salat atau membayar zakat, meskipun al-Qur’an menyebutkan istilah salat dan turunanya lebih dari 99 kali, dan zakat dan turunannya lebih dari 32 kali, dengan memerintahkan orang Muslim untuk menjalankan kewajiban tersebut. Semuanya ini menunjukkan bahwa hukuman temporal secara keseluruhan hanya wajib untuk tindakan-tindakan yang melanggar hak-hak orang lain, seperti pencurian dan pembunuhan. Ini menegaskan bahwa hukum temporal tidak punya tempat dalam wilayah keyakinan yang lebih tidak kentara (subtle).

5/8


Islam bukanlah agama yang cenderung untuk menghukum mereka yang tidak percaya kepadanya, atau mereka yang meninggalkannya untuk satu alasan atau lainnya. Islam mengakui keragaman agama, meskipun Islam tidak menyetujui bentuk-bentuk agama yang berasal dari sumber-sumber non-ilahi. Islam menganggap kehidupan sebagai tempat ujian, salah satu aspeknya yang penting ialah kebebasan untuk memilih suatu sistem keyakinan dan jalan hidup. Jika hak ini dicabut, maka ujian menjadi tidak memiliki makna. Tindakan-tindakan tidak boleh dilakukan oleh otoritas agama atau politik untuk mengurangi kebebasan fundamental yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia ini, bahkan atas nama mencegah mereka dari jatuh ke dalam kesalahan. Pengurangan kebebasan semacam itu adalah melawan hak yang diberikan oleh al-Qur’an kepada individu. Al-Qur’an menegaskan bahwa manusia harus bertanggungjawab di hadapan Tuhan di hari akhir untuk pelaksanaan hak ini dan utuk tindakan-tindakan mereka. Dalam perdebatan yang luas tentang hak-hak asasi manusia, salah satu hak yang menjadi target kritik oleh orang-orang Muslim ialah hak kebebasan beragama untuk saudara-saudara Muslim mereka. Para pengkritik itu berpendapat bahwa kebebasn beragama bagi orang mulsim seperti yang dirumuskan dalam instrumen hak-hak asasi manusia tidak sejalan dengan norma, nilai dan hukum Islam, dan karena itu harus ditolak. Orang Muslim lainnya berpandangan bahwa hak kebebasan beragama sangat sejalan dengan petunjuk al-Qur’an dan Nabi. Kelompok terakhir ini mencakup kalangan intelektual, sarjana dan bahkan tokoh-tokoh agama yang terkemuka. Pengkajian yang seksama tentang wacana hak asasi manusia menunjukkan bahwa dewasa ini wacana tersebut tidak mesti wacana Barat; tema itu menjadi kepedulian mayoritas Muslim juga. Kebanyakan negara-negara Muslim, sebagai angota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menerima secara prinsipal Deklarasi Universal Hahk-Hak Asasi Manusia dan beberapa bahkan telah meratifikasi konvensi hak asasi manusia yang utama. Lebih lanjut, sebagai tanda partisipasi global dalam wacana ini, beberapa Muslim telah mengembangkan apa yang mereka anggap sebagai dokumen hak asasi Muslim. Secara keseluruhan, dokumen-dokumen itu dimodel berdasarkan DUHAM atau konvensi hak asasi manusia yang serupa tetapi menggunakan ide dan terminologi Islam dan seringkali dijustifikasi oleh teks-teks al-Qur’an. Dalam sejarah hukum Islam pre-modern, hak kebebasan beragama mengalami marginalisasi melalui hukum irtidad atau murtad dan hukuman mati yang dihubungkan dnegan tindakan irtidad. Saeed mengelaborasi latar belakang dari perumusan hukum murtadd, khususnya konteks politik dan intoleransi intra-Islam yang memainkan peranan penting dalam perkembangan hukum. Apa yang penting adalah tingkat keragaman yang tinggi dalam memahami apa yang merupakan apostasi, suatu keadaan yang digunakan oleh tokoh politik dan agama untuk mengontrol, menindas, menganiaya atau menghabisi musuh. Untuk alasan ini potensi penyalahgunaan hukum apostasi sangat besar sepanjan sejarah Islam. Saeed menentang pandangan bahwa hukuman apostasi dengan hukuman mati didasarkan pada petunjuk alQur’an atau hadits yang jelas. Saeed menegaskan bahwa tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur’an yang menjustifikasi hukuman temporal untuk apostasi, dan sangat sedikit yang menjustifikasi beberapa dari hukum apostasi yang dikaitkan dengannya. Kebanyakan hukum apostasi dikembangkan dari hadits ahad dan interpretasi terhadap hadits tersebut, atau berdasarkan analogi dan ijtihad. Karena tidak satu pun yang menjamin kepastian pengetahuan seperti dipahami dalam prinsip jurisprudensi Islam, orang Muslim pada masa modern punya kesempatan untuk memikirkan kembali hukum-hukum tersebut. Jika hukum-hukum tersebut tidak lagi dipraktikkan atau relevan bagi Muslim, ada justifikasi yang kuat untuk mempertimbangkan kembali hukum tersebut. Argumen bahwa hukum tersebut didukung oleh ijma’ tidak boleh menghalangi Muslim untuk menyetujui jalan ini. Pelbagai hukum lain yang tidak ada konsensus

6/8


dalam sejarah Islam terbuka untuk direvisi dan dalam beberapa kasus tidak dipakai sama sekali. Dalam soal kebebasan beragama, jelas bahwa al-Qur’an mendukung gagasan tentang kebebasan beragama dan keyakinan keagamaan sebagai pilihan pribadi (individual). Kebebasan beragama dinyatakan dalam al-Qur’an dalam berbagai konteks dan cara. Namun demikian, dalammenafsirkan teksteks itu para ulama mulsim periode pra-modern umumnya membatasi ruang lingkup kebebasan yang tersedia bagi seorang Muslim dalam memilih dan mengadopsi suatu agama atau sistem keyakinan. Mereka memilih definisi sempit tentang kebebasan beragama, membatasinya sebatas kebebasan yang diberikan kepada non-Muslim untuk tetap di bawah kekuasaan Islam sebagai minoritas yang dilindungi (ahl al-dhimmah) atau masuk Islam. Sedangkan bagi orang Muslim, sekali mereka menjadi muslim, pindah agama dari Islam tidak diperbolehkan. Untuk mencegah konversi, ahli hukum Islam mengembangkan hukum irtidad atau murtad dengan hukuman mati sebagai hukuman tertinggi, yang dijustifikasi berdasarkan hadits ahad. Sikap ahli hukum awal itu tidak harus mengherankan kita karena mereka bekerja pada saat ketika kebebasan beragama dan martabat manusia mungkin tidak dikaitkan dengan cara seperti dewasa ini. Lebih lanjut, pada periode awal itu dan lingkungan sosial seperti itu, individu menjadi ‘orang’ dengan dihubungkan kepada agama atau suku tertentu. Dalam kasus Islam, Islam adalah agama ketimbang suku. Dengan ikut Islam, seorang individu dengan sendirinya menjadi bagian dari komunitas orang beriman. Komunitas orang beriman ini juga berfungsi sebagai unit politik: khilafah atau imarah. Jadi ada pertemuan antara identitas keagamaan yang berakar dalam masyarakat dan identitas politik. Secara umum, karena konsep tersebut berkembang dalam hukum Islam pra-modern, jika seseroang menolak komunitas orang beriman dengan pindah ke agama yang lain, mereka dengan sendirinya dikucilkan dari komunitas politik juga. Ini berarti hilangnya hak dasar individu sebagai orang (seperti hak hidup, hak memiliki kekayaan) yang diberikan ketika menjadi seorang Muslim. Karena hak dasar individu tergantung pada “menjadi bagian dari komunitas,” maka gagasan tentang apostasi dan hal-hal yang dihubungkan dengannya pada periode pra-modern dapat dimengerti. Sebaliknya, kebanyakan Muslim dewasa ini telah bergeser dari pertemuan antara komunitas agama dan identitas politik ini kepada pemisahan antara keduanya. Dewasa ini komunitas politik dalam pengertian negara-bangsa tidak harus didasarkan pada komunitas agama, dan dalam kenyataan sebagian besar negarabangsa di dunia ini, termasuk dunia Islam, tidak didasarkan kepada identifikasi yang ketat ini. Seseorang individu bisa menjadi warga negara dari unit politik ini terlepas dari afiliasi keagamaannya, yang merupakan kasus dalam mayoritas negara Muslim, di mana konstitusi modern menjamin kebebasan beragama dan persamaan di depan hukum bagi semua. Jadi kebebasan beragama dan kebebasan berkeyakinan menjadi hak paling utama pada periode modern dalam menjalankan negara-bangsa. Dunia modern ditandai dengan pergerakan manusia yang cepat dari satu tempat ke tempat yang lain, perpindahan manusia atau perjalanan dalam rangka pendidikan, bisnis, rekreasi dan pekerjaan. Hal ini meniscayakan terjadinya interaksi antara orang-orang dari berbagai macam latar belakang, termasuk agama. Interaksi dan pluralisme yang tak pernah terbayangkan ini memberi tekanan kepada semua sarjana Muslim untuk menawarkan gagasan-gagasan tentang kebebasan beragama yang relevan dengan dunia yang multi-agama dan multi-budaya dewasa ini. Penegasan kembali hukum pra-modern yang dikembangkan pada waktu, tempat dan keadaan yang berbeda tidak lagi membantu atau praktis. Banyak Muslim membatalkan aspek-aspek dari hukum apostasi pra-modern, khususnya hukuman mati. Selain dipandang tidak relevan dengan keadaan modern, hukum apostasi sangat potensial untuk disalahgunakan. Ada banyak sekali posisi teologis, hukum atau religio-politik di kalangan Muslim, dan sangat sulit untuk menetapkan satu set kredo yang dapat diterapkan untuk dan diterima oleh semuanya. Ada orang Muslim

7/8


yang punya kecenderungan mengklaim memiliki otoritas untuk memberi cap apostasi, sesat atau kafir kepada orang lain, atau negara-negara Muslim tertentu menganggap bertangungjawab melindungi ortodoksi, dan mereka yang tidak menganut ortodokasi yang ditetapkan pemerintah bisa dicap sebagai menyimpang, sesat atau murtad. Karena itu, penting kiranya merumuskan ide kebebasan beragama yang selaras dengan realitas yang ada saat ini dan dapat mempertimbangkan keyakinan Islam dan diversitas budaya dalam konteks negarabangsa. Lebih-lebih, dewasa ini banyak orang Muslim hidup sebagai kelompok minoritas di banyak negara Eropa, Amerika Serikat, China, dan Australia. Di negara-negara yang sekular itu, hukum apostasi tidak memiliki arti dan posisi dalam struktur hukum negara-negara tersebut. Orang-orang musim bebas untuk pindah agama atau sekedar tidak mengikuti suatu agama sama sekali, tanpa kehilangan hak-hak dasar mereka. Dalam konteks ini, pemilahan wilayah Islam dan wilayah non-Islam menjadi tidak jelas. Kategori pra-modern seperti dar al-Islam dan dar al-harb menjadi tidak berguna. Berkat globalisasi dan mobilitas yang cepat, menjadi hal yang lazim bagi orang yang berbeda agama hidup berdampingan. Salah satu alasan mengapa sebagain Muslim dan rejim Muslim merasa perlu membuat hukum apostasi dewasa ini ialah untuk mengurangi konversi dari Islam. Namun, orang-orang Muslim juga berupaya mengonversi orang-orang non-Muslim ke dalam Islam. Jika orang Muslim atau negara Muslim membuat hukum apostasi, orang Muslim dapat dilarang untuk mengkonversi non-Muslim ke dalam Islam. Menurut Saeed, mengkriminalisasi orang murtad tidak menyelesaikan masalah; hal itu hanya memberi kesan bahwa Islam adalah agama yang dipaksakan. Padahal, dalam pandangan Saeed, banyak orang Muslim yang bergeser dari gagasan mengenai agama yang dipaksakan menjadi gagasan menganut agama sebagai perjanjian antara manusia dan Tuhan. Ini lebih dekat kepad ide al-Qur’an tentang tidak ada paksaan dalam agama atau keyakinan, yang sangat ditekankan dalam al-Qur’an dalam pelbagai konteks. Berbeda dari periode pra-modern di mana ‘tidak ada paksaan dalam agama’ diangap telah dihapuskan (mansukh), pandangan modern yang berkembang di kalangan Muslim ialah bahwa “non-coercion” tetap menjadi prinsip yang dundamental dan bahwa Islam menjamin kebebasan beragama untuk semua. _______________________________________________ WWW.ITSME.ID

8/8 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Tidak Ada Paksaan Dalam Islam

Recommend Documents