d (2): Tidak ada perubahan. PASAL 2 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Tidak ada perubahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ANGGARAN DASAR SAAT INI

ANGGARAN DASAR PERUBAHAN

PASAL 1 NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Ayat (1) s/d (2): Tidak ada perubahan PASAL 2 JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN Tidak ada perubahan PASAL 3 MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA Ayat (1) s/d (2): Tidak ada perubahan PASAL 4 MODAL Ayat (1) s/d (10): Tidak ada perubahan PASAL 5 SAHAM Ayat (1) s/d (13): Tidak ada perubahan PASAL 6 PENGGANTI SURAT SAHAM Ayat (1) s/d (6): Tidak ada perubahan PASAL 7 DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS Ayat (1) s/d (11): Tidak ada perubahan PASAL 8 PENITIPAN KOLEKTIF Ayat (1) s/d (2): Tidak ada perubahan PASAL 9 PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM Ayat (1) s/d (7): Tidak ada perubahan PASAL 10 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 10 RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Ayat (1) s/d (5): Tidak ada perubahan Ayat (6): Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 11 ayat (1) s/d (16) Ayat (7): Penyesuaian nomor ayat menjadi Pasal 10 ayat (6) Ayat (8): Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 14 ayat (11) s/d (15) (6) Apabila Direksi atau Dewan Komisaris lalai untuk menyelenggarakan RUPS Tahunan pada waktu yang telah ditentukan, maka 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-

(1) Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah terdiri atas: a. RUPS Tahunan; b. RUPS lainnya, yang dalam anggaran dasar ini

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah berhak memanggil sendiri RUPS Tahunan atas biaya Perseroan setelah mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan. (7) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan e, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan. (8) Jika ada usul-usul lain yang ingin dimasukkan dalam acara RUPS, maka usul-usul tersebut harus dimasukkan dalam acara RUPS apabila: a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham yang telah dikeluarkan Perseroan; b. telah diterima sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum pemganggilan untuk rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini.

disebut juga RUPS Luar Biasa. (2) Istilah RUPS dalam anggaran dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. (3) RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup. (4) Dalam RUPS Tahunan: a. Direksi menyampaikan: (i) laporan perihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru berlalu, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris (untuk selanjutnya disebut Laporan Tahunan) untuk mendapat persetujuan RUPS; (ii) laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik untuk mendapatkan pengesahan RUPS; (iii) rencana kerja dan anggaran tahunan untuk tahun yang akan datang yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. b. Dewan Komisaris menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru berlalu; c. Ditetapkan penggunaan laba atau keuntungan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif dari tahun buku yang baru berlalu dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus diputuskan berdasarkan usul Direksi; d. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan atas nama RUPS; dan e. Bilamana perlu, dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan penentuan gaji, atau honorarium dan tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris; f. Dapat diputuskan hal-hal lain yang telah diajukan, dengan tidak mengurangi ketentuan anggaran dasar ini. (5) Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS Tahunan berarti

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan. (6) RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (4) huruf a, sampai dengan e, dengan memperhatikan peraturan perundangundangan yang berlaku dan anggaran dasar ini. PASAL 11 TEMPAT, PIMPINAN RUPS

PEMANGGILAN

DAN PASAL 11 PENYELENGGARAAN RUPS

Ayat (1): Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 12 ayat (1) s/d (3) Ayat (2): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 12 ayat (4) Ayat (3): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 14 ayat (1) s/d (10) Ayat (4) s/ (6): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 15 ayat (1) s/d (23) Ayat (7) s/d (8): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 11 ayat (1) s/d (16) Ayat (9) s/d (11): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 18 ayat (1) s/d (7) Ayat (12) s/d (14): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 22 ayat (1) s/d (13) (1) RUPS harus diadakan di tempat kedudukan (1) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) kegiatan usahanya atau di tempat kedudukan atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan Bursa Efek di mana saham-saham Perseroan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik RUPS. Indonesia. (2) Permintaan penyelenggaraan RUPS (2) Apabila semua pemegang saham hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dan/atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai dan pemanggilan terlebih dahulu tidak alasannya. diperlukan dan Rapat dapat diadakan (3) Permintaan penyelenggaraan RUPS dimanapun juga dalam wilayah Republik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus: Indonesia dan berhak mengambil keputusana. dilakukan dengan itikad baik;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik keputusan yang mengikat. (3) Pengumuman RUPS dilakukan selambatlambatnya 14 (empat) belas hari kalender sebelum Pemanggilan RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. (4) Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, Pemanggilan RUPS harus dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, yang dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dan 1 (satu) yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. (5) Pemanggilan RUPS tersebut harus mencantumkan hari, tanggal, jam, tempat dan acara Rapat dengan disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam Rapat tersedia di Kantor Perseroan mulai dari tanggal dilakukan pemanggilan sampai dengan Rapat diadakan. Pemanggilan RUPS Tahunan harus pula mencantumkan bahwa Laporan Tahunan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat 4 telah tersedia di Kantor Perseroan untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor Perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diselenggarakan dan salinan dari neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru lalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan yang bersangkutan sampai dengan tanggal

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; d. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan e. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. Direksi melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Direksi. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima Dewan Komisaris. Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), Direksi atau Dewan Komisaris harus mengumumkan: a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik diselenggarakannya RUPS Tahunan. Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam Anggaran Dasar ini, pemanggilan harus dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran Dasar ini. (6) Jika setelah diadakan RUPS pertama, perlu diadakan RUPS kedua, maka RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari RUPS pertama, tanpa didahului pengumuman Rapat. Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, serta dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum, kecuali RUPS untuk memutuskan hal-hal yang berbenturan kepentingan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal RUPS kedua diselenggarakan dengan menyebutkan telah diselenggarakan RUPS pertama tetapi tidak mencapai kuorum. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan cara memasang iklan sekurang-kurangnya dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasan Indonesia 1 (satu) diantaranya berperedaran luas dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) yang terbit di tempat kedudukan Perseroan sebagaimana ditentukan oleh Direksi. Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi peraturan pasar modal dan peraturan perundangan lainnya serta peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana sahamsaham Perseroan dicatatkan. (7) Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Anggaran Dasar dapat dilakukan atas permintaan: a. seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan di Perseroan dengan hak suara yang sah; atau

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (10)Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia. (11)Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (10), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (12)Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman. (13)Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS. (14)Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan: a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini. b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan menyampaikan bukti pengumuman, bukti pemanggilan, risalah RUPS dan bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik b. Dewan Komisaris; diselenggarakan kepada Otoritas Jasa (8) Penyelenggaraan RUPS tunduk pada ketentuan Keuangan sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang perseroan terbatas anggaran dasar ini. sepanjang ketentuan peraturan perundangc. melampirkan dokumen yang memuat nama undangan pasar modal tidak menentukan lain. pemegang saham serta jumlah kepemilikan (9) RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan sahamnya pada Perseroan yang telah Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. memperoleh penetapan pengadilan untuk Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS dan penetapan tidak hadir atau berhalangan, hal tersebut pengadilan dalam pemberitahuan tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada maka RUPS dipimpin oleh salah seorang Otoritas Jasa Keuangan terkait akan anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. diselenggarakan RUPS tersebut. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir (15)Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam atau berhalangan, hal tersebut tidak perlu ayat (1) wajib tidak mengalihkan kepemilikan dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 dipimpin oleh pemegang saham yang hadir (enam) bulan sejak RUPS jika permintaan dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi peserta RUPS. atau ditetapkan oleh pengadilan. (10)Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. (11)Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut. (12)Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekurang-kurangnya oleh seorang pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam Rapat. (13)Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 12 Pasal ini tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat itu dibuat dalam bentuk Akta Notaris. (14)Berita acara yang dibuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam ayat 12 dan 13 Pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat. PASAL 12 KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN PASAL 12 TEMPAT RUPS PENYELENGGARAAN RUPS

DAN

WAKTU

Ayat (1) s/d (4): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 21 ayat (1) s/d (8) Ayat (5) s/d (11): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 16 ayat (1) s/d (4) Ayat (12): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 20 ayat (1) s/d (3) dan Pasal 21 ayat (1) s/d (5) Ayat (13): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 19 ayat (4) Ayat (14) s/d (15): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 12 ayat (5) s/d (6) (1) Kecuali dinyatakan lain dalam Anggaran Dasar (1) RUPS harus diselenggarakan di wilayah Negara ini, RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Republik Indonesia. Efek bersifat Ekuitas) dapat dilangsungkan (2) Perseroan harus menentukan tempat dan apabila kuorum kehadiran sebagaimana waktu penyelenggaraan RUPS. disyaratkan dalam Undang-undang nomor 40 (3) Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan dimaksud pada ayat (2) dilakukan di: Terbatas dan peraturan perundang-undangan a. tempat kedudukan Perseroan; di bidang Pasar Modal telah dipenuhi. b. tempat Perseroan melakukan kegiatan (2) Perubahan Anggaran Dasar harus dibuat dalam usaha utamanya; akta berbahasa Indonesia dan perubahan c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS dengan atau tempat kegiatan usaha utama ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum Perseroan; atau keputusan sebagaimana disyaratkan dalam d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek peraturan perundang-undangan di bidang dimana saham Perseroan dicatatkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasar Modal. (4) Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau (3) Pengalihan kekayaan Perseroan atau diwakili dalam RUPS, pemberitahuan dan menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan pemanggilan terlebih dahulu tidak diperlukan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh dan Rapat dapat diadakan dimanapun juga persen) jumlah kekayaan bersih dalam satu dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu mengambil keputusan-keputusan yang sama lain maupun tidak, penggabungan, mengikat. peleburan, pengambilalihan, pemisahan, (5) Pemegang saham dapat juga mengambil pengajuan permohonan agar Perseroan keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat dinyatakan pailit, dan pembubaran Perseroan Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan semua pemegang saham telah diberitahukan RUPS, dengan ketentuan kuorum kehadiran dan secara tertulis dan semua pemegang saham kuorum keputusan sebagaimana disyaratkan memberikan persetujuan mengenai usul yang dalam peraturan perundang-undangan di diajukan secara tertulis serta menandatangani bidang Pasar Modal. persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil (4) RUPS untuk menyetujui transaksi yang dengan cara demikian mempunyai kekuatan mempunyai benturan kepentingan, dilakukan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan ketentuan kuorum kehadiran dan dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang kuorum keputusan sebagaimana disyaratkan Saham. dalam peraturan perundang-undangan di (6) RUPS dapat juga dilakukan melalui media bidang Pasar Modal. telekonferensi, video konferensi, atau sarana (5) Yang berhak hadir dalam RUPS adalah media elektronik lainnya yang memungkinkan pemegang saham yang namanya tercatat semua peserta RUPS saling melihat dan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan mendengar secara langsung serta dengan memperhatikan peraturan berpartisipaksi dalam RUPS dan harus dibuatkan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Berita Acara atau Risalah RUPS yang disetujui Efek di tempat di mana saham-saham dan ditandatangani secara fisik atau secara Perseroan dicatatkan. elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk (6) Pemegang saham dapat diwakili oleh memenuhi persyaratan kuorum kehadiran pemegang saham lain atau pihak ketiga dengan pengambilan keputusan RUPS yang dihitung surat kuasa dengan memperhatikan peraturan berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, perundangan yang berlaku. sebagaimana diatur dalam Undang-undang (7) Ketua Rapat berhak meminta agar surat kuasa nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan Perseroan Terbatas; Direksi mempunyai kepadanya pada waktu Rapat diadakan. wewenang untuk menyatakan hasil keputusan (8) Dalam Rapat, tiap saham memberikan hak RUPS melalui media telekonferensi, video kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) konferensi, atau sarana media elektronik suara. lainnya dalam akta yang dibuat di hadapan (9) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan Notaris dan melakukan tindakan yang karyawan Perseroan boleh bertindak selaku diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keputusan RUPS melalui media telekonferensi, keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak video konferensi, atau sarana media elektronik dihitung dalam pemungutan suara. lainnya tersebut. (10)Pemungutan suara mengenai diri orang dapat dilakukan dengan surat tertutup yang tidak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir dalam Rapat. (11)Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (12)Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kecuali Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain, maka usul harus dianggap diterima. (13)Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat bahwa menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan. (14)Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua pemegang saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (15)RUPS dapat juga dilakukan melalui media

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPA dan harus dibuatkan Berita Acara atau Risalah RUPS yang disetujui dan ditandangani secara fisik atau secara elektronik oleh semua peserta RUPS, untuk memenuhi persyaratan kuorum kehadiran pengambilan keputusan RUPS yang dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas; Direksi mempunyai wewenang untuk menyatakan hasil keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris dan melaksanakan tindakan yang diperlukan oleh Direksi sehubungan dengan keputusan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya tersebut. PASAL 13 DIREKSI

PASAL 13 PEMBERITAHUAN RUPS

Ayat (1) s/d (11): Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 23 ayat (1) s/d (26) (1) Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Direktur, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masingmasing untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan yang kelima setelah pengangkatan tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurani hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. (3) Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat (2) Pasal ini.

(1) Perseroan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. (2) Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diungkapkan secara jelas dan rinci. (3) Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan akan menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS. (4) Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (3) ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (4) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut. (5) Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya yang diangkat terakhir. (6) Para anggota Direksi diberikan gaji berikut fasilitas dan tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (7) a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sedikitnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya. b. Terhadap anggota Direksi sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi untuk masa jabatan sejak pengangkatannya sampai tanggal pengunduran dirinya. (8) Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, maka dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus dilakukan pemberitahuan mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS untuk mengisi lowongan itu. (9) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris. (10)a. Apabila terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan

untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Komisaris, maka Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. b. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) huruf a pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal. (11)Masa Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 9 pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS; e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan f. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atai berkaitan dengan sektor keuangan. PASAL 14 TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 14 PENGUMUMAN RUPS

Ayat (1) s/d (14): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 24 ayat (1) /sd (11) (1) Direksi bertanggung jawab penuh atas (1) Perseroan melakukan pengumuman RUPS pelaksanaan kepengurusan Perseroan. kepada pemegang saham paling lambat 14 (2) Direksi wajib mengelola Perseroan dengan (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, itikad baik sesuai dengan kewenangan dan dengan tidak memperhitungkan tanggal tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam pengumuman dan tanggal pemanggilan. Anggaran Dasar dan peraturan perundang- (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud undangan yang berlaku. pada ayat (1) paling kurang memuat: (3) Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai a. ketentuan pemegang saham yang berhak dengan peraturan perundang-undangan yang hadir dalam RUPS; berlaku. b. ketentuan pemegang saham yang berhak (4) Direksi menerapkan manajemen risiko dan mengusulkan mata acara rapat; prinsip-prinsip Good Corporate Governance c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. d. tanggal pemanggilan RUPS.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (5) Direksi wajib mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. (6) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan,serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri; c. membeli, menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap Perseroan; d. bertindak sebagai penjamin (borg atau avaliste); e. menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan barangbarang kekayaan Perseroan; harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani Dewan Komisaris. (7) Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (8) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud

(3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, selain memuat hal yang disebut pada ayat (2), pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (5), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman RUPS. (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham, penyampaian bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) juga disertai dengan salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2). (9) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (8) mutatis mutandis berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dalam Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. (9) Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari atau sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. (10) Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. (11)a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalandan karena sebab apapun juga, hal ini tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama DIreksi serta mewakili Perseroan. (12)Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan yang diatur dalam surat kuasa. (13)Pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. (14)Dalam hal Perseroan mempunyai benturan kepentingan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam

menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14). (10)Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. (11)Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) adalah 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. (12)Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) harus: a. dilakukan dengan itikad baik; b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; c. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan d. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (13)Usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS. (14)Perseroan akan mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (10) sampai dengan ayat (13) dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris. PASAL 15 RAPAT DIREKSI

PASAL 15 PEMANGGILAN RUPS

Ayat (1) s/d (14): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 25 ayat (1) s/d (13) (1) Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi; b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. (2) Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 14 Anggaran Dasar ini. (3) Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat. (4) Pemanggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan tempat rapat. (5) Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha Perseroan, atau ditempat kedudukan Bursa Efek ditempat di mana saham-saham perseroan dicatatkan asal saja dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(1) Perseroan melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. (2) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat informasi: a. tanggal penyelenggaraan RUPS; b. waktu penyelenggaraan RUPS; c. tempat penyelenggaraan RUPS; d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan. (3) Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (4) Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (6) Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir. (7) Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. (8) Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. (9) Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. (10)Apabila suara yang setuju dan tidak setuju berimbang, maka ketua Rapat Direksi yang akan menentukan, kecuali mengenai diri orang dapat dilakukan dengan undian. (11)a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. b. Pemungutan suara mengenai diri orang dapat dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari mayoritas yang hadir. (12)Seorang anggota Direksi yang secara pribadi mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus menyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Direksi dan dia tidak berhak untuk itu dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi tersebut, kecuali jika Rapat Direksi menentukan lain. (13)Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah

informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing dengan informasi pada pemanggilan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia. (6) Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pemanggilan RUPS. (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14). (8) Perseroan menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham. (9) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS. (10)Dalam hal ketentuan peraturan perundangundangan lain mengatur ketersediaan bahan mata acara rapat lebih awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), penyediaan bahan mata acara rapat dimaksud mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan lain tersebut. (11)Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. (12)Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. (13)Salinan dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan. (14)Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat tersedia:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik diberitahu secara tertulis dan semua anggota a. di situs web Perseroan sejak saat Direksi memberikan persetujuan mengenai usul pemanggilan sampai dengan yang diajukan secara tertulis serta penyelenggaraan RUPS; atau menandatangani persetujuan tersebut. b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana Keputusan yang diambil dengan cara demikian dimaksud pada huruf a namun paling lambat mempunyai kekuatan yang sama dengan pada saat penyelenggaraan RUPS. keputusan yang diambil dengan sah dalam (15)Perseroan akan melakukan ralat pemanggilan Rapat Direksi. RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam (14)Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh pemanggilan RUPS yang telah dilakukan seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2). oleh Ketua Rapat dan kemudian harus (16)Dalam hal ralat pemanggilan RUPS sebagaimana ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah dimaksud pada ayat (15) memuat informasi atas seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS untuk maksud tersebut pada rapat yang dan/atau penambahan mata acara RUPS, bersangkutan guna memastikan kelengkapan Perseroan akan melakukan pemanggilan ulang dan kebenaran Berita Acara Rapat tersebut. RUPS dengan tata cara pemanggilan Berita Acara ini merupakan bukti yang sah, baik sebagaimana diatur dalam Pasal ini. untuk para anggota Direksi maupun untuk (17)Ketentuan melakukan pemanggilan ulang RUPS pihak lain mengenai keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud pada ayat (16) tidak dalam rapat yang bersangkutan. Apabila Berita berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS Acara dibuat oleh Notaris, tanda tangan mengenai perubahan atas tanggal demikian tidak disyaratkan. penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan. (18)Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (17) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama saat dilakukan ralat pemanggilan. (19)Ketentuan media dan penyampaian bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) mutatis mutandis berlaku untuk media ralat pemanggilan RUPS dan penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (15). (20)Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan: a. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan. b. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. c. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan. (21)Ketentuan media pemanggilan dan ralat pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dan ayat (15) sampai dengan ayat (19) mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua. (22)Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan: a. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. b. Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran. PASAL 16 DEWAN KOMISARIS

PASAL 16 HAK PEMEGANG SAHAM

Ayat (1) s/d (12): Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 26 ayat (1) s/d (19) (1) Dewan Komisaris terdiri sedikitnya 3 (tiga) orang Komisaris, seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. (2) Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris, Komisaris Independen dan/atau Komisaris Utusan. (3) Dewan Komisaris dapat menunjuk Komisaris Utusan untuk mewakili Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. (4) Komisaris Independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. (5) Komisaris Independen dan Komisaris Utusan mempunyai tugas pengawasan yang sama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya. (6) Masa jabatan anggota Dewan Komisaris terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS pengangkatannya dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan kelima setelah

(1) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. (2) Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS. (3) Dalam hal terjadi ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (15), pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat pemanggilan RUPS. (4) Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pengangkatan tersebut, kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS, dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktuwaktu. (7) RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan RUPS dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut. (8) Dalam hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terakhir. (9) Para anggota Dewan Komisaris diberikan gaji berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya yang jumlah dan jenisnya ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS dengan memperhatikan perundangan yang berlaku. (10)a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sedikitnya 60 (enam puluh) hari sebelumnya; b. terhadap anggota Dewan Komisaris sebagaimana tersebut di atas, tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai anggota Dewan Komisaris untuk masa jabatan sejak pengangkatannya sampai dengan tanggal pengunduran dirinya. (11)Apabila oleh sesuatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku, masa dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak terjadi lowongan, harus dilakukan pemberitahuna mengenai akan dilakukannya pemanggilan RUPS untuk mengisi lowongan itu. (12)Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila: a. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 10 Pasal ini; b. tidak lagi memenuhi persyaratan ketentuan yang berlaku; c. meninggal dunia; d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham; e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu kepuusan pengadilan; dan f. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. PASAL 17 TUGAS DAN WEWENANG DEWAN PASAL 17 KEHADIRAN PIHAK LAIN DALAM RUPS KOMISARIS Ayat (1) s/d (10): Diubah dan dipindah menjadi Pasal 27 ayat (1) s/d (9) (1) Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik: Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat a. melakukan pengawasan atas kebijakan mengundang pihak lain yang terkait dengan mata pengurusan, jalannya pengurusan acara RUPS. Perseroan pada umumnya dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. melakukan tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan keputusan RUPS. Sehubungan dengan tugasnya tersebut diatas, Dewan Komisaris membuat laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik lampau untuk disampaikan kepada RUPS. (2) Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen. (3) Dewan Komisaris mengawasi pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan. (4) Untuk mendukung pelaksanaan tugas seperti tersebut pada ayat 1 diatas Dewan Komisaris: a. membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan Perseroan; b. mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk mendapatkan persetujuan RUPS; c. membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya; dan d. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya kepada Perseroan tersebut dan perseroan lain. (5) Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun snediri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. (6) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. (7) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komitekomite sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. (8) Dewan Komisaris setiap waktu dapat memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. (9) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya. (10)Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya. PASAL 18 RAPAT DEWAN KOMISARIS

PASAL 18 PIMPINAN RUPS

Diubah, diperinci, dan dipindah menjadi Pasal 28 ayat (1) s/d (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris Anggaran Dasar mutatis-mutandis berlaku bagi yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris, kecuali untuk pemanggilan (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS Utama. dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik mempunyai benturan kepentingan. (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS. PASAL 19 RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN PASAL 19 TATA TERTIB RUPS LAPORAN TAHUNAN Ayat (1) s/d (9): Tidak berubah namun dipindah menjadi Pasal 30 ayat (1) s/d (9) (1) Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibacakan sebelum RUPS dimulai. (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai: a. kondisi umum Perseroan secara singkat; b. mata acara rapat; c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. (4) Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus mematuhi tata tertib dan hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan. PASAL 20 PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN PASAL 20 KEPUTUSAN RUPS DIVIDEN Ayat (1) s/d (7): Tidak ada perubahan, namun dipindah menjadi Pasal 31 ayat (1) s/d (7) Ayat (8): Dihapus, karena sudah diakomodir dalam Pasal 22 ayat (6) huruf (i) Ayat (9): Tidak ada perubahan, namun dipindah menjadi Pasal 31 ayat (8)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(8) Pemberitahuan mengenai jadwal dan tata cara (1) Keputusan RUPS diambil berdasarkan pembagian dividen dan dividen interim musyawarah untuk mufakat. diumumkan sedikit-dikitnya dalam 2 (dua) (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada (satu) diantaranya berperedaran luas/nasional. ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS. PASAL 21 PENGGUNAAN CADANGAN

PASAL 21 KUORUM KEHADIRAN DAN KUORUM KEPUTUSAN

Ayat (1) s/d (6): Tidak ada perubahan, namun dipindah menjadi Pasal 32 ayat (1) s/d (6) (1) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan: a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau anggaran dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali UndangUndang dan/atau anggaran dasar ini menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik lebih besar. (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar ini yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar ini dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50 % (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir. g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan. (6) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan bagi: a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabahnasabahnya pemilik saham Perseroan. b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya. PASAL 22 PERATURAN PENUTUP

PASAL 22 RISALAH RUPS DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

Tidak ada perubahan, namun dipindah menjadi Pasal 33 (1) Perseroan membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. (2) Risalah RUPS dibuat dan ditandatangani oleh

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(3)

(4)

(5)

(6)

pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat informasi paling kurang: a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS dan mata acara RUPS; b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS; c. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah; d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat; e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara rapat, jika pemegang saham diberi kesempatan; f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara; h. keputusan RUPS; dan i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai. (7) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat paling kurang melalui: a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional; b. situs web Bursa Efek; dan c. situs web Perseroan, dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris. (8) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c memuat informasi yang sama dengan informasi dalam ringkasan risalah RUPS yang menggunakan Bahasa Indonesia. (9) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (8), informasi yang digunakan sebagai acuan adalah Bahasa Indonesia. (10)Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan. (11)Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan. (12)Ketentuan pada ayat (4), (5), (7), (10) dan ayat (11) mutatis mutandis berlaku untuk: a. penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan atas risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan; dan b. pengumuman ringkasan risalah RUPS, dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (14). (13)Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dengan pembagian dividen tunai, Perseroan akan melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. PASAL 23 DIREKSI (1) Direksi Perseroan paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Direksi. (2) 1 (satu) di antara anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama. (3) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. (4) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan tertentu dan dapat diangkat kembali. (5) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun ke-5 (kelima) setelah pengangkatan tersebut. (6) Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat, sesuai ketentuan Peraturan Pasar Modal. (7) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimuat dalam surat pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. (8) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan. (9) Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) sampai dengan ayat (8). (10)Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi paling banyak pada 1 (satu) Emiten atau Perusahaan Publik lain; b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 3 (tiga) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan/atau c. anggota komite paling banyak pada 5 (lima)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. (11)Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan lainnya. (12)Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. (13)Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. (14)Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir. (15)Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (14), anggota Direksi yang bersangkutan akan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan. (16)Perseroan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (15) paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud. (17)Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah: a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (15); dan b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat (16). (18)Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. (19)Pemberhentian sementara sebagaimana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada ayat (18) diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan. (20)Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (18), Dewan Komisaris akan menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. (21)RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (20) diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara. (22)Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (21) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (18) menjadi batal. (23)Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. (24)Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (18) tidak berwenang: a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; dan b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. (25)Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (24) berlaku sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan: a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (20); atau b. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (21). (26)Perseroan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai: a. keputusan pemberhentian sementara; dan b. hasil penyelenggaraan RUPS sebagaimana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada ayat (20) atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (22), paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut. PASAL 24 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. (2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi akan menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini. (3) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi dapat membentuk komite. (5) Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direksi melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku. (6) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. (7) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) apabila dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. (8) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar ini. (9) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk: a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank); b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; c. membeli, menjual, mengalihkan atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas harta tetap Perseroan; d. bertindak sebagai penjamin (borg atau avaliste); e. menggadaikan atau memberatkan/menjaminkan barang-barang kekayaan Perseroan; harus dengan persetujuan dari atau surat-surat yang berkenaan turut ditandatangani Dewan Komisaris. (10)Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Modal harus mendapat persetujuan dari RUPS Perseroan, dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. (11)Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan RUPS, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 4 anggaran dasar Perseroan. (12)Perbuatan hukum untuk mengalihkan, atau menjadikan jaminan utang kurang dari atau sampai dengan 50 % (lima puluh persen) dari seluruh jumlah kekayaan bersih Perseroan baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, yang terjadi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku, dapat dilakukan Direksi dengan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris. (13)Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan utang atas harta kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh hari) terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut. (14)a. Direktur Utama dan salah seorang Direktur bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. (15)Anggota Direksi tidak berwenang mewakili

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Perseroan apabila: a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan. (16)Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), yang berhak mewakili Perseroan adalah: a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. PASAL 25 RAPAT DIREKSI (1) Direksi mengadakan rapat Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam setiap bulan. (2) Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. (3) Direksi mengadakan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (4) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. (5) Direksi menjadwalkan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. (6) Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. (7) Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud pada ayat (5), bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. (8) Pengambilan keputusan rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (9) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (10)Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. (11)Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (12)Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11), yang bersangkutan dapat menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat. (13)Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan ayat (11) didokumentasikan oleh Perseroan. PASAL 26 DEWAN KOMISARIS (1) Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris. (2) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen. (3) Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris. (4) 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik diangkat menjadi komisaris utama atau presiden komisaris. (5) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada tahun ke-5 (kelima) setelah pengangkatan tersebut. (6) Ketentuan mengenai persyaratan dan pemenuhan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. (7) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisaris Independen harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroantersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan tersebut; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Perseroantersebut; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut. (8) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) harus dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat. (9) Perseroan harus menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sampai dengan ayat (8). (10)Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) sampai dengan ayat (8) mutatis mutandis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. (11)Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai: a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. (12)Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain. (13)Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik lain dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris. (14)Rangkap jabatan sebagai anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (13) hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. (15)Dalam hal terdapat peraturan perundangundangan lainnya yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda dengan ketentuan dalam Peraturan Pasar Modal, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat. (16)Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS. (17)Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (16) diungkapkan dalam laporan tahunan. (18)Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya. (19)Usulan pengangkatan, pemberhentian,

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan/atau penggantian anggota Direksi kepada RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (13) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. (20)Ketentuan mengenai pengunduran diri anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (14) sampai dengan ayat (17) mutatis mutandis berlaku bagi anggota Dewan Komisaris. PASAL 27 TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. (2) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar ini. (3) Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. (4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. (5) Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku. (6) Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) dan ayat (7) mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris. (7) Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya. (8) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. (9) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan berdasarkan anggaran dasar ini atau keputusan RUPS. PASAL 28 RAPAT DEWAN KOMISARIS (1) Dewan Komisaris mengadakan rapat 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. (2) Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. (3) Dewan Komisaris mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. (4) Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. (5) Ketentuan mengenai penjadwalan rapat dan penyampaian bahan rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) sampai dengan (7) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. (6) Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. (7) Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. (8) Ketentuan mengenai hasil rapat dan risalah rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (10) sampai dengan (13) mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. PASAL 29 PEDOMAN DAN KODE ETIK (1) Direksi dan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik a. landasan hukum; b. deskripsi tugas, tanggung jawab, dan wewenang; c. nilai-nilai; d. waktu kerja; e. kebijakan rapat, termasuk kebijakan kehadiran dalam rapat dan risalah rapat; dan f. pelaporan dan pertanggungjawaban. (3) Perseroan mengungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan informasi bahwa Direksi dan/atau Dewan Komisaris telah memiliki pedoman. (4) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dimuat dalam situs web Perseroan. (5) Direksi dan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan. (6) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling kurang memuat: a. prinsip pelaksanaan tugas Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian; dan b. ketentuan mengenai sikap profesional Direksi, Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, dan/atau pendukung organ yang dimiliki Perseroan apabila terdapat benturan kepentingan dengan Perseroan. (7) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disosialisasikan kepada seluruh karyawan/pegawai yang bekerja pada Perseroan. (8) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimuat secara lengkap dalam situs web Perseroan. PASAL 30 RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN (1) Direksi menyampaikan rencana kerja yang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

membuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan, sebelum tahun buku dimulai. Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Direksi dalam waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup Direksi menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dalam hal ada anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan tersebut, harus disebutkan alasannya secara tertulis, dalam hal anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris tidak menandatangani dan tidak memberikan alasannya maka yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Laporan tahunan tersebut harus tersedia di kantor pusat Perseroan paling lambat pada hari dilakukannya pemanggilan RUPS Tahunan, agar dapat diperiksa oleh para pemegang saham. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan Perseroan kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh RUPS untuk diperiksa. Laporan atas hasil pemeriksaan Akuntan Publik tersebut disampaikan secara tertulis kepada RUPS Tahunan. Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS. Persetujuan RUPS Tahunan atas laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris memberi pembebasan dan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang dilakukan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam laporan tahunan atau buku Perseroan. (9) Perseroan wajib mengumumkan neraca dan laporan laba rugi dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang 1 (satu) diantaranya mempunyai peredaran nasional dan lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan. PASAL 31 PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan, dan merupakan saldo laba yang positif dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh Rapat tersebut. (2) Dalam hal RUPS Tahunan tidak menentukan penggunaannya lain, maka laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai dividen. (3) Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan tersebut juga harus ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi pada semua pemegang saham. (4) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir, apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik

(5)

(6)

(7)

(8)

menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempakatn dan disetor ditambah cadangan wajib dan keadaan keuangan Perseroan memungkinkan maka berdasarkan atas keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris diperkenankan untuk membagi dividen interim, dengan ketentuan bahwa kelak akan diperhitungkan dengan dividen yang disetujui oleh RUPS Tahunan berikutnya dan pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur atau mengganggu kegiatan Perseroan, seluruhnya dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal setelah tahun buku berakhir Perseroan ternyata menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagi harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut. Apabila perhitungan laba rugi dari satu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun berikutnya Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup seluruhnya, dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tantieme kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh RUPS. Dividen yang tidak diambil setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dalam cadangan khusus, RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut. Dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus sebagaimana tersebut di atas dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan. PASAL 32 PENGGUNAAN CADANGAN (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, yang ditentukan oleh RUPS dengan mengindahkan peraturan perundangan yang berlaku. (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan tersebut berlaku apabila Perseroan mempunyai laba yang positif. (3) Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor. (4) Cadangan yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain. (5) Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor, RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan untuk keperluan Perseroan. (6) Direksi harus mengelola kelebihan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keuntungan yang diterima dari Dana Cadangan harus dimasukan dalam labar/rugi Perseroan. PASAL 33 PERATURAN PENUTUP Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dalam anggaran dasar ini akan diputuskan dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan dalam peraturan-peraturan yang berlaku.