PERATURAN
DAERAH KABUPATEN
NOMOR
DOMPU
IO TAHUN 2006
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOI-AAN BADAN USA}IA MILIK DESA ( BUMDes ) BUPATI DOMPU Menimbang
bahwa dalam rangka rnenumblrh kembangk'an kegiatan perekonr.rmi'an milsy'arakatperdesaan,dipandzurgpedu untuk mendorong pembentukan Badan Usaha Milik l)esa ( BUMDes ). bahwa Iata cara pembentukan BUMI)es perlu diatur dcngan Peraturan Dacrah l{abupaten Dompu. C.
Mengingat
bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas pedu menetapkan Perahrran Daerah Kabupaten.Dornpu tentang Pembentukan dan Pengeloaiur Badan Usaha Milik Desa @UMDe$. 'fahun Undang - Undang Nomor 69 1958 l"entang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat. tI dalam rvilay'ah Daerah Tingkat. I Bali, Nusa l'enggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembatan Ncgara f'ahun 1958
128
Peraturan Daerah Kabupaten I)onrpu 2006
Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1665).
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara'fahu n 20 0 4 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ). Undang * Uncliurg Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Penmbangan Keuangan antzra Pemerintah Pusat dan Daerah ( lrmbaran Negara'fahu n 2004 Nomor 72'fambahan Lembaran Nerqara Nomor 3848 ). T.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Q-embaran Negara Tahun 2005 tentang l)esa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158).
DenganPersetujuanlJersama DEWAN
PERWAKII^A"N RAKYAT DAERAH Dan BUPATI
DOMPU
129
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIKDESA@UMDes) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : iL. Bupati adalah Rupatr Dompu b. Pemerintah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten I)ompu c. Desa atau vang discbut dengan nama lain, selaniutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum y'angmemiliki batasbatas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepcntingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistcm Pemerintah'an Negara Kes atuan Republ ik Ind onc sia. d. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraanurus'anpemenntahan oleh Pemerintah Desa dan lladan Permusyawaratan Desa dalarn merlgatur dan mengurus kepentingan masyarakat seternpat berdasarkarrasal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatr.ranRepublik Indonesia. e. Pemerintahan Desa atau y'angdisebut denp.n nama lain adalah Kepala l)esa dan perangkat desa yang unsur penyelenggara pemerintah I)esa. f. Badan Pcrmusyawaratan Desa at.au yang disebut n:atna lzin, selaniutnya disingkat dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwuiudan demclkrasi dalam penyelenggaraan
r30
PeraluranDaerahKabupatenDompu2006
pemerintahan desa sebagai unsur pen,velenggarapemerintah desa Irmbaga Kemasyarakatan Desa atau yzng disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan drur merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang- Undangan y'ang drbuat oleh IIPD bersama kepala Desa. Keputusan Desa adalah semua Keputu-san yang telah ditetapk.an oleh Kepala l)esa setelah dimusyawar ahkm / dimufakatkan dengan lJadan Perwakilan Desa pPD).
I.
Usaha Ekonomi Masyarakat ad'alahsemua usaha ekonomi yang diusahakan dari, oleh dan untuk masyarakat baik secara pelorangar atau secara kelompok. kmbag'a Keuangan Mikro Perdesaan atlalah suatu lembagoa yang bergerak di bidang Perkreditan dan merupakan milik masyarakat yzurg diusahakan serta di kelola oleh masyarakat pedesaan. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya di sebut BUMDes adalirh Badan Usaha yang dimiliki oleh pemerintah desa bersama masyarakat setempat dan dikelola terpisah dari penyelenpgarzran pemerintah desa. Komisaris ( Penasehat ) adalah orang * ormg yang duduk dal'am clrganisasikepengurusan Badan Usaha Milik Des4 yang ditunjuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan setempat berdasarkan musyawarah desa dan terdiri dari unsur Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa. Direksi adalah orang yzrrg dipercayaoleh masyarakat setempat sebagai pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa.
t31,
Peruturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
BAB II TATA CARA PEMBENTUKAN Pasal2
1) Dalam rangka mengembangkan usaha masyarakat desa dalam mewuiudkan peningkatan kesejahteraan mzsyara'kat' di Desa dapat mendirikan dan mengembangkan BUMDes. Pembentukan BUMDes di Desa dimaksudkan menampung seluruh kegiatan perckonomian yang ditunjukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, bark perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setenpat, seperti Lembaga Flkonomi Adat, dan kegiatan progtzun/proyek dari pemerintah dan pemerint'ah daerah yang diserahkan kepada masyarakat yang sumber darnnya berasa-l dari b'antu'anluar negeri maupun batuan pihak ketiga larnnya.
3)
BUN{Des merupakan satu kesatuan dari lembaga perekonomian masyarakaty'angada di desa y'angterus menerus dioelihzra oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal. Pasal 3
Tuiuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa adalahuntuk : ^. Menghrndarkari 'anggota masyarakat desa / kelurahan clari pegaruh pelepasan uang dengan bunga tinggi yang rnerugikan b.
masyarakat. Meningkatkan peranan masyarakat desa / kelurah'an d'alarn mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Desa dan dari sumber - sumber lain yang szLh.
r32
PerataranDaerahKabupatenDompu2006
Memelihara dan meningkatkan zdat kebiasaan bergotong * royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan. d . Merrdorong turnbuh dan berkembaflgr.ya kegiatan ekonomi masyarakat desa. e. Mendorong perkembangan usaha sektor informal trntuk dapat penyerapan tenapp kerfa bag rnasyarakat di desa / kelurahan. f. A,'[cningkatk.ankreativitas berwirausaha anggota masyarakat desa yang berpenghasil.anrendah. Pasal 4 Prinsip dasar dalam mendirikur.npembenrukar BLIMDes : a. Pemberdayaan, memiliki makna untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, keterlibaurr masyarakat dan tanggung b-
c.
d.
iawab masyarakat. Iteberagaman, bahwa usaha kegiatan masyarakat memiliki keberagamanusaha, dan keberagamanusaha climaksud sebagai bagran dari unit usaha RUMDes tanpa mengurangl sratus keberadaan dan kepemilikan us.ahaekonomi mzsyankatyang sudah ada. Partrsipasi pengelola.anhanrs mampu mewujuclkan peran aktif masyarakat agar senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab tcrhadap perkembangan kelangsungan BUlVfDes. Demokrasi. mempunyai makna bahwa dalam mengelola didasarkan pada kebutuhan masyarakat clan harus drselenggarakan dalam penpeL-rrf penyel ffiggar atTadmrnistrasi keuangan yang benar.
133
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
Pasal
5
BUMDes dapat didirikan berdasarkan inisiatif Pemerintah Desa dan atau n syarakat berdasarkan musyawarah warga desa dengan mempeftimbangkan : a) Potensi usaha ekonomi masyarakat 'ferdapat b) unit kegratan usaha ekonomr masyarakat y'ang dikelola secara kooperatif, seperti : UPKII-NTAADP, UED - SP, LSPBM, BKD, P2KP dan lembaga seienis yang ada di desa bersangkutan. 'l'erdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola c) sebagai bugr* dari usaha desa.
tsLIN'IDesdapat didirikan, jika Pemcrintah Desa dan m'xyarakat mempunyal: z) Penyertaan rnodal dari Pemerintah Desa yang bers'angkutandalam bentuk kekayaandesayang discrahkan dan terpisah dari pengelolaan penyelenggaraanpemerintah desa. b) Unit Usaha Lembaga Keuangan masyarakat yang disetahkan dan menjadi bagian unit usaha BUMDcs. kmbaga keu'anganmasyzuakatdimaksud sudah terdaftar di Desa dalam bentuk Kepurusan Kepala Desa yang dilengkapi dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah T'angga ( AD /ART ) lembaga keuangan drmaksud.
Pasal 6 1) BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bersangkutan dengan men€lacupada Peraturan Daerah Kabupaten Dompu. 2) PengaturanJenis usahadanpengelolaan BUMDes di atur dalam KeputusanKepalal)esa.
r34
PeraturanDaerahKabupatenDompu2006
3) Jenis usaha sebagaimanadimaksud pada ayat (2) dapat berupa : a) b)
.)
d) ")
UnitJasa Keuangan : Srmpan pinjam dan perkreditan Unit jasalain : I-istrik Desa, Telekomunikasi desa,angkutan penyebetangan sungai, angkutan pedesaan, pengelolaa,tr Balai Latihan dan Keterarnpilan Tenaga Kerja, Pengekrlaan Iirnbah bu'angan sampah. Unit Pasar : Pengelolaan Pasar l)esa dan atau pasar Tradisional, penvaluran 9 (sembilan) bahan pokok , penyaluran dan penyediaan saprodi, pupuk dan bibit pertanizu-r,1perkebunan, pe temakan, pengelolaan tempat pelelangan ikan Unit industri kecil d'an keralin'an rumah tangga Dan kegiatan perekonomian desa laimya. Pasal 7
1) Badan Usaha Milik Desa dapat dikemb'angkan serta di kelola
?\
3)
.4\
oleh masyarakat,baik secarasekelompok atau bersama sabagar usaha paturigan dan pembentukannya ditetapka dengan Peraturan I)esa D'alam hal llad'an Usaha Milik Desa yang dilakukan oleh dua Desa atau lebih berszrma,m ka pengembarrgannya dilakukan dengan I{eputusan Bersama Antar Desa yzurgbersangkutan. Peraturan Desa atau Keputusan Bersama Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat Q) pasal ini disamparkan kepada Bupati selambat - lambanray 14 (empat belas ) h'ali sejak t'angg'alditetapk'an untuk dilakukan penilaian. Apabila Peraturan Dcsa dimaksud bertentangan dengan Peraturan Perundang - undangan yang bedaku, makzl Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa tersebut dan pemberitahuan pembatalan disampa"rkanselambat - lambatnya 14 (empat belas) hari sejak t'anggal diterimannya Peraturan Desa tersebut oleh Bupati..
135
PeraturanDaerahKahupatenDompu2006
Badan Us'aha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ^yat Q) pasal ini berkedudukan di Desa.
BAB III KEPENGURUSAN Pasal 8
?)
3)
+)
Susunan Organisasi I{epengurusan terdiri clan : a) Dewan Komisaris (?enasehat) b) I)ireksi ( Pelaksana Operasional ) .) Kepala Unit Usaha Ketua Dewan Komisaris ( penasehat) secaraex officio dijabat oleh Kep'ala l)esa yang bersangkutan . Direksi dan I{epala Unit Usaha, ditunjuk oleh masyaraliat setempat bcrdasarkan musyawarah yang dituangkan d.al,am Berita Acara . Kepengurusan ditetapkan dengan Kcputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Rupati melalui Camat. Pasal 9
1) D e w a n K o m i s a r i s s e b a g a i p e n a s e h a t B U A 4 D e s d a l a m melakukan tugasnya berkewajiban : ") Membed nasehat kepada Direksi clan Kepala Unit Usal-ra dalam melaksanakan pengelolaan BUMI)es b) ,Vlemberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap pentmg bagi pengelola.an RUMDes .) Mengawasipelaks.anaankef+atanusahaapabila terjadi gejala menurunnya kinerja kepengrrnrsan. Untuk melaksanakan kewajibannya Dewan I{omisaris mempunyai kewenangan :
136
PeraturanDaerahKabupatenl.)ompu2006
Meminta penjelasan dari pengurus mengenai segala persoalan yang meny'angkut pengelolaan usaha desa b) Melindungr usaha desa terhadap hal - hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra BUMDes. a)
Pasal l0
1) Pemilihan Direksi dan Kepala Unit Usaha dipilih berdasarkan pcrsyaratan sebagaiberikut : a) Warga desa yang mempunyai jiwa wirausaha b) Bertempat tinggal dan menetap di desa sekurang kurangnya 2 (dua) tahun .) Berkepnbadian baik, jujur, adrl, czkap,berwibawz penuh pengabdian terhadap perekonomi'an desa d) Pendidikan yang memadai minimal SIJTA Masa bakti Kepengurusan Direksi d'an Kepala unit usaha ditetapk'an selama 3 ( tiga ) tahun dan dapat diberhentikan apabila: a) Telah selesaimasa baktinya b) Karena meninggal dunia .) Karena meng-undurka-ndiri d)
Tidak dapat melaksan'akan tugas dengan baik sehingga menghambat pertumbuhan dan perkembangan badan usahadesa. Karena tersangkut tidak pidana.
KepengurusanBUX,fDesmendapattunlangar,pargfra-silanyang besamya disesuaikandengan kemampuan dan keuntungan usaha.
137
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
Pasal 11 1) Tugas Direksi d'an Kepala Unit Us'aha a) I\,fengembangkan dan membina badan usaha agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melavani kebutuhan ekonomi wmgz- masvatakat b) N{engusalraku1 zgar tetap tercipta pelayan.anekonomi desa yang adil dan merata .) Memupuk usaha kerja sama dengan lembaga - lembaga perekonomian lainnya yang ada di desa d) \,{enggali dan memanfaatkari potensi ekoncxni desa untuk rneningkatkan pendapatan asli desa E X,'Iembenlaporan perkernbangan usaha kepada masyarakat desa melalui fomm musyawarah desa minimal 2 (dua) kali d'aiam setiap trfiun.
2) Kewaiiban Direksi dan Kepala Unit E
Unit Usaha wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjal'an kepada direksi mengenai : r) Laporan Keuangan unit usaha ii) Progres kegrat,andalam bulan berjalan
b)
Dueksi menyamparkal laporan dari seluruh kegratanus'aha kepada komisaris setiap tiga bulan sek'ali Laporan secarakeseluruhan dalam 6 bulan harus diketahui oleh warga desa dalam suaut rembung / musyawaralr desa.
.)
138
Peraluran [)oerah Kabupaten Dompu 2006
BAB IV PERMODAI.AN Pasal 12
1) BUX,'fDes mendapatkan modal pangkal untuk melaksanak'an kegiatur-kegratanrry^ dari kekayaan Desa atau kekayaan desa yang dipis'ahkan dari Anggatan Pendapatan dan Belanja Desa, serta dari Lembaga Keuang'an yang ada di desa dan sud'ah diserahkan kepada masyarakat.
2) BUMDes dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan pemndang - und'angan. tsUMDes dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur daiam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( AD / ARI').
+)
BUMDes dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainr.ya yang pengaturannva pinjamannya dilakukan' oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.
139
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
BAB V BAGI HASIL USAHA Pasal tl 1)
'I'ahun
Anggaran BUlVfDcs adalahmenggunakan sistem kalenderyaitu dimulai tangSal1 Januandan berakhir sampai dengan31 Desembertahun berjalan. f{asil usahaBUMDes setiaptahun,tlipcrg-unakanunftrk : 4 b) .)
Pcmupukan modal usaha sebesar: Insentif pengunrs,kas desa dan biaya : Operasional Lain -lain :
40 n/o 50 n/o 10 rh
Ketentuanmengenaibesamyabagi hasilusahadan kewajiban masing - masing unit usaha yalg sudah menjadi RUMDes diatur dalam Peraturan Desa masing - masing dengan belpedomanpada PerahrranDaerah Kabupaten / Kota.
PERIK{TAN
BAB VI / KERJA SAMA DENGAN KETIGA
PIHAK
Pasal 14
1) BUMDes dapat membuat perikatan /ke1a sama dengin pihak ?)
ke tiga dengan ketentxan : Apabila perikatan / kerja sama dimaksud memedukan jaminar-r harta benda yang dimiliki atau dikelola BUMDes, yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan / ke\z s'ama tersebut harus mendapat persetuiuan Komisaris clan disetujui oleh masyarakat dalam musyawarah desa.
t40
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
3)
Apabila perikatan / kerla sama dimaksud trdak memcdukar iaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola RUMDes dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerja sarna tersebut diberitahukan kcpada l(omisaris.
BAB VII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAIV'ABAN Pasal 15
1) Pengelolaan kegiatan BUl,'lDes harus dilakukan secara
+)
transparafl arttnya dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh rilafga masyarakat desa secaraluas. Pengelolaan kegiatan harus akuntabel, mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertaunggung jawabkan kepada warga masyarakat Warga masyarakat tedibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksana.an,penfpv/asan dan pelestarian kegiatan Pengelolaan kegiatan perlu bcrkelanjutan, yang dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat. Pengelolaan kegiatan pedu ekseptabel, yaknr berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.
Pasal 16
r)
PertanggungiawabanBUtr{Des, dilakukan sebagaimana lazimnya yang bedaku dimasyarakat,yakni berdasarkan ketentuanyangbedaku.
1,41
PeroturanDaerahKabupatenDompu2006
Sistem pelapora,nkepada masyarakat rnilupurl kepada pihak pihak tertenru, dibuat berdasarkan jenis usaha sistematika sebagaiberikut : ^)
Pend'ahuluan, memuat latar belakang maksud dan ruiuan usaha
b) Kcglatan usaha melnuat materi pelaksanaan / tena55akerja, produksi, penjual'an / pemasaran keuntungan dan kerugrzrr c\
I-Iambatan, memuat materi pengadaan bahan baku, pemasar"an,ten ga kerja, permodalan, dan mitra usaha.
BAB VIII PEMBINAAN Pasal 17
1) Pembinaan teknis terhadap BUMDes dilaksanakan oleh inst,ansi
t)
Pemertrt'ah Daerah Kabupaten / Kota sesuai dengan tugas dan fung-sinya Badan / K:antot / Dinas PMD bersama instansi terkait melakukan fasilitasi teknis manajemen melalui pelatihan, pend'ampingan dan monitoring dan evaluasi BUA{Des.
142
Peraluran Daerah Kabupaten Dompu 2006
BAB IX I.AIN - I-AIN Pasal 18 Pengaturanhal -hal yangbersifatteknis administratif lebih lanjut diatur dalam Peratura,nBupati.
BA3 X PENUTUP Pasal 19 PeraturanDaer.ahrni mulai berlaku seiaktanuaaldiundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengrndanganPeraturanDaerah ini denganpenelnpatannyadal,am Lcmbaran l)aerah. Ditetapk'an di Domprl Padatanggal24Juli 2006. BUPAIT DOMPU PeraturanDaerah Kabupaten 'ftd l)ompu ini DinyatakanSahsejaktanggal 24 Agustus2006 ABURAK*{R AHMAT)
143
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
Diundzurgkandi Dompu Padatanggal24Agustrrs2006 SIIKRF.TARIS DAE,RA]] K-{BUPA'i'EN DOMPU l'tcl DRS. ZAtrNAI ARIF'IN I IIR NiP 610 007 235
I.EMBARAN DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN2OO6NOMOR10
1,44
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
PENJEI-ASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DOMPU NOMOR 10 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENGELOI-AAN BADAN USAHA MILIK DESA ( BUMDes ) DAERAH KABUPATEN DOMPU
I.
UMUM Pemb.angrrn:urU saha E konomi Masyarakat P edesaar-r merupakan langkah strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagran besat masyarakat, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tngkat kemiskinan. Dalam hal ini pemerintah melalui berbagai prog:ram telah melaksanakan intervensi inovatif secata langsung kemasyarakat ped esa:Ln, aittata larn melalui penggulingan d'ana simpan pinjam yang secara langsung dikelola oleh kelompok - kelompok masyarakat. Pembentukan BUMDes di l)esa dimaksudkan menampunfl seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk meningkatka-tr pendapatan masvarakat, baik kegratan perekonomian yang llerkembang menurut adat tstiadat budaya masyarakat setempat seperti kelornpok arisan, I-embaga Ekonorni Adat serta kegiatan perekc'nomian yang diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk program dan
145
Peraturan L)aerah Kabupaten Dompu2006
proyek dari pemerintahdan pemerintahdesaseperti: Usaha Ekonnmi l)esa, Simpan Piniam (UED-SP), Lembaga SimpanPinjamberbasisA,{asyarakat [-SPRM, lladan Kredit Desa (BKD), Program P2KP, Program UPK - PKK, PrograrnPKK, ProgramNTAADP dan lainnyzyangberada dan berkedudukandi Desa.Disisi lain BUMDes dibentuk untuk memerangipraktek rentenir dan ijon yang masih mengh'antuiperkembanganekonomi masyarakatdesa. BUMDes merupakan satu kesatuan dari Lembaga Perekonomiany'drlgadadi Desa yangharus dipeliharaoleh masyzrakatsetempatmenurutkearifanlocal,BUMDes bukan lembaga perbankan formal sebagaimanadiatur dalam PeraturanPerbankanserta tidak termasuk dalam sistim perekonomian.Dengan demikranBUIMDes adalah sistrm kegiatanperekonomianmasyarakat be$alnapemerintahdesa setempat yang pengelolaannyatelpisahkan dari kegiatan pemenntahdesa. II.
PASAL DEMI
PASAL
Pasal 1 Cukupjelas. Prca,l2 Ayat (1) Cukupjelas. Ayat (2) Yangdimaksuddcngankegiatanprogram/ proyek dari Pemerintah adalah sejak pfogram atauproyek yang sumber danarrya dari APBN seperti program PKK, N'|A-{DP dan sebagainya.Sedangkan
r46
Peraturan DaerahKabupaten Dompu2006
yang dimaksud dengan bantuan pihak ketiga adalahbantuandari dermawanatau pemsahaanyangbersifat tidak mengikat. Avat (3). Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup ]elas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal6 Cukupjelas
Pasal7 Cukupjelas
Pasal8 Ayat (1) CuLrrpjelas. Ayat Q)
r47
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
I{etuaDewan KomisarissecaraEx Ofhcio diiabat oleh Kepala Desa dimaksudkanuntuk memberika:r kemudahan dalam menelusuri dan menghimpun berbagaisumber dana bantuan yang masuk kedesa, disampingkarenakapasitasnya sebagaiadministrator Pemerintah, Pembanguanandan kemasyarakatan. Anggota Komisaris lainnya dapat dipilih dari unsur Radan PermusyawaratanDesa dan unsur larn y'ang berklompetendalampengelolaanBadanU sahadidesa terdiri dari 3 (tiga) or:ng.
Pasal9 Cukup jelas
Pasal l0 Cukupjelas
Pasal 11 Cukupjelas
Pasal12 Cukup jelas
148
Peraturan Daerah Kabupaten Dompu 2006
Pasal 13 Ayat (2) Pembagianhasil Usaha tsUMDes untlrk insentif pengurus,kasdesadan biayaoperasionalsertabiaya lain - lainnya dirumuskanlebih laniut dalam rapat pengurusyangdihadiri olehDernn Penasihatdengan mempertimbangkan aspek aspek yang memungkinkanperkembanganBadanUsahasecara dinamis dan motivasi kerja bagi pengurus. Pasal 14 Cukupjelas. Pasal 15 Cukupielas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukupjelas Pasal 18 Hal -hat y'angbersifatteknisadministrasiakandiat.urlebrie I'anjut dengan Peraturan Bupati adalah mengenai sanksi,modal usahayangberas'aldari kekayaandesa dan kekayaandesa yang dipisahkan, ketentuan
r49
PeraturanDaerch KabupatenDr.mpu2006
mengenai badan hukum, syarat-syaratkepengurusan dan hal - hal yang belum diatur dalam Perda ini. Pasal 19 Cukup jelas. Bagan Struktural kepengurusan
sebagaiberikut:
DIREKSI PelaksanaOoerasional
Unit Usaha
Kepala Unit Usaha Kepala Unit Usaha
Anggota Masyarakat
150
