TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF

TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF Seri Pembelajaran dari USAID-KINERJA Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

2014

KATA PENGANTAR Panduan Pendampingan ini ditujukan kepada para pihak yang tertarik lebih dalam bagaimana USAIDKINERJA mengimplementasikan dukungannya dalam peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan (Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif) dengan menguatkan tiga pilar governance yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan (puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota), dan penerima layanan (masyarakat) yang tersebar di 24 kabupaten/kota dari 5 provinsi di Indonesia. Hasil pendampingan di Papua akan disampaikan dalam seri lain. Panduan ini memberikan tatacara, materi, strategi, target group dari pembelajaran pengalaman USAIDKINERJA mulai dari awal masuk kesuatu daerah sampai membuahkan kemitraan yang kuat antara penerima layanan, pemberi layanan, dan Multi-Stakeholder Forum (MSF) sebagai wadah untuk melakukan fasilitasi, mediasi, advokasi dan monitoring Layanan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Puskesmas yang mengarah kepada peningkatan pelayanan publikdengan mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) melalui Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). Tulisan ini memberikan inspirasi para pembaca tentang bagaimana USAID-KINERJA dengan memperhatikan keadilan gender dalam setiap tahap pendekatan dan aktivitasnya menghasilkan gerakan masyarakat lokal dengan semangat relawan dan diperkaya oleh berbagai inovasi dan insentif telah mampu memberikan model Janji Perbaikan Layanan Kesehatan dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Tulisan ini final berkat kesabaran para personil KINERJA di Jakarta, daerah, serta LPSS, OMP, MSF dan hasil kerja keras mereka semua. USAID-KINERJA dan penulis mengucapkan penghargaan yang tak ternilai kepada seluruh pihak tersebut. Karenanya diharapkan pendekatan governance yang unik dari USAID-KINERJA yang tertuang dalam Seri Pembelajaran ini akan memperkaya Penguatan Layanan Publik di Indonesia kedepan.

Jakarta, 25 Maret 2014

Elke Rapp

Dirjen BINKESMAS

Chief of Party USAID-KINERJA

Kementerian Kesehatan RI

www.kinerja.or.id

Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

1

DAFTAR ISI

Bab I

Bab 2

Bab 3

Bab 4

2

KATA PENGANTAR

1

DAFTAR ISI

2

RINGKASAN EKSEKUTIF

3

Tujuan and keberhasilan USAID-KINERJA

3

Pendekatan KINERJA

7

Pendekatan Umum Program KINERJA

7

Inisiatip di Sektor Kesehatan

8

Prinsip dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

9

Pengalaman KINERJA dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

12

Situasi yang Dihadapi di Daerah

12

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif

14

Proses Kerja

17

Proses Perubahan dan Manfaat

19

Mengatasi Tantangan dan Mencapai Sukses

21

Tantangan

21

Cerita Sukses

22

Replikasi dan Scaling up

25

Rekomendasi untuk Replikasi

26

Rekomendasi untuk Pemerintah

26

Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana

28

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat

29

Daftar Lampiran

32


www.kinerja.or.id

RINGKASAN EKSEKUTIF 1. Tujuan dan Keberhasilan USAID-KINERJA a) Secara umum

Program KINERJA bertujuan membantu pemerintah daerah meningkatkan tata kelola dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Bekerja di 24 kabupaten/kota dari lima ratusan daerah di Indonesia, oleh karena itu program inidapat menjadi pembelajaran “praktik baik” untuk diadopsi dan diadaptasi di daerah lain di Indonesia. Dokumen ini ditujukan kepada para pengambil keputusan tingkat nasional dan daerah yang berkepentingan memperkuat aspek governance di lembaga atau daerahnya masing-masing. Buku ini bagian dari “Seri Pembelajaran KINERJA” dalam penerapan tata kelola Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif dengan penerapan prinsip, model penerapan governance dalam sektor kesehatan khususnya kesehatan ibu dan anak, serta rekomendasi kepada para pihak.

b) Di Sektor Kesehatan dalam Inisasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

Program KINERJA dirancang dengan mandat untuk membantu peningkatan layanan publik dinas kesehatan kabupaten/kota dan puskesmas pada daerah mitra melalui penguatan tiga pilar governance yaitu pemerintah daerah, pemberi layanan, dan penerima layanan. Pendekatan governance ini menjadi paradigma baru bagi tata kelola layanan publik, dari peran “penyedia jasa layanan” dan satu-satunya aktor dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan; bergeser menjadi lembaga pendorong yang memfasilitasi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan prioritas, alokasi sumberdaya, dan monitoring untuk perbaikan kualitas layanan untuk pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM). Pendekatan KINERJA membangun kepedulian bersama antara pemerintah daerah, layanan kesehatan, lintas sektor, akademisi, media lokal, dan Forum Multi Pihak/Multi Stakeholder Forum (MSF) yang mewakili unsur-unsur masyarakat.

KINERJA bekerja dengan prinsip berikut: (1) sejalan dengan RPJMN, RPJMD dan Renstra Sektor Daerah; (2) Tidak mengembangkan inovasi baru, menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor lainnya; (3) Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit layanan mitra; (4) Untuk

www.kinerja.or.id


3

keberlanjutan program, pelaksanaan dukungan dilakukan melalui pihak Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dengan mengutamakan kapasitas lokal; dan (5) Memperkaya program pelayanan publik dengan konsep tata kelola yang baik dengan penerapan aspek transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dengan promosi inovasi dan model insentif.

2. Hasil Capaian KINERJA

Keberhasilan KINERJA pada tingkat pemberi layanan sampai tahun 2014 telah dilakukan pendampingan di 5 provinsi, 19 dinas kesehatan kabupaten/kota dengan 75 puskesmas mitra. 19 kabupaten/kota sudah mempunyai Peraturan Bupati/Walikota dan/atau Peraturan Daerah tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif yang dibuat mengikuti aspek governance. 11 daerah sudah membiayai kegiatan forum para pemangku kepentingan (Multi-Stakeholder Forum, MSF) dengan 55 MSF tingkat kecamatan. Ada juga 3 Dinas Kesehatan, dan 5 Puskesmas telah menolak bekerjasama dengan susu formula bayi karena mendukung IMD dan ASI Eksklusif, sehingga angka cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat nyata.

61 puskesmas telah memasang SOP Alur Layanan sehingga terlihat oleh pengguna layanan, dan telah membuat dan menempel di dinding puskesmas Janji Perbaikan Layanan sebagai respon terhadap Survei Pengaduan Pengguna Layanan. 33 puskesmas telah melakukan Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA yang sesuai kaidah governance, dan 45 puskesmas melakukan revitalisasi Kantong Persalinan.

Rata-rata daerah mitra telah menambah jumlah konselor IMD dan ASI Eksklusif dan jumlah kelas ibu hamil, dan telah membuat ruang ASI atau pojok laktasi di fasilitas umum yang sesuai standar dan SOP nasional. Terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor seperti dinas pendidikan dan kantor urusan agama sangat mempercepat gerakan perubahan perilaku masyarakat.

Pada sisi demand, MSF termasuk media lokal sudah berperan aktif sebagai pengawas, motivator, dan advokator dalam melakukan perubahan dan perbaikan layanan kesehatan pada tingkat dinas kesehatan dan puskesmas. MSF telah melakukan pengelolaan manajemen pengaduan, dan terlibat dalam perencanaan, penentuan prioritas, dan monitoring Jaminan Persalinan Aman (JAMPERSAL), Biaya Operasional Kesehatan (BOK), serta sumber pendanaan lain yang tersedia di puskesmas. MSF melakukan pengawasan terhadap implementasi SOP, janji perbaikan layanan dan lainnya. MSF menggerakkan masyarakat basis secara berkelompok dan individu untuk menjadi promotor dan motivator IMD dan ASI Eksklusif dengan inovasi sumberdaya dan bahasa lokal sehingga mempercepat perubahan perilaku yang berkelanjutan. Partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan jelas menjadi roh kegiatan KINERJA.

4


www.kinerja.or.id

3. Keberlanjutan Program

Inisiatif yang sudah dilakukan oleh KINERJA di daerah dan puskesmas mitra perlu keberlanjutan dan perbaikan yang berkesinambungan dengan dukungan penuh pemerintah daerah. Perubahan melalui pendekatan governance KINERJA yang telah dicapai saat ini dengan melakukan replikasi atas dukungan dana APBD di minimal 5 daerah dan 38 puskesmas adalah awal dari penguatan tiga pilar governance yang dapat dijadikan sebagai stimulan dan menjadi tempat pembelajaran bagi puskesmas lain baik yang berada di wilayah mitra maupun di luar daerah mitra.

4. Lingkup Dokumen ini

Dokumen ini terdiri atas 4 bab dengan ringkasan eksekutif memuat tentang tujuan dan keberhasilan KINERJA selama 2 tahun pendampingan. Bab 1 menampilkan pendekatan umum proyek, bentuk dukungan inisiatif di sektor kesehatan, dan prinsip KINERJA dalam tata kelola IMD dan ASI Eksklusif. Bab 2 menjelas kan pengalaman KINERJA dalam mendukung tata kelola IMD dan ASI Eksklusif, tahapan dalam memulai inisiatif di daerah, pengaturan pekerjaan, sampai pada proses kerja dan perubahan yang dihasilkan. Bab 3 berisikan tantangan yang dihadapi serta strategi untuk mencapai sukses. Bab 4 memuat rekomendasi kepada berbagai pihak untuk replikasi dan scaling up baik dalam daerah mitra maupun di luar daerah.

5. Rekomendasi

a) Kepada Pimpinan Daerah

Pendekatan governance KINERJA dengan memperkuat supply dan demand side terbukti meningkatkan perbaikan layanan publik dalam waktu 1-2 tahun pendampingan. Pendekatan ini dapat direplikasi dan scaling up ke dalam program dan layanan publik lainnya di dinas kesehatan secara bertahap sesuai ketersediaan anggaran daerah. Pendekatan ini juga dapat di scaling up di semua layanan publik lainnya dengan memperjelas peran unit layanan, MSF, dan OMP, sedangkan fungsi LPSS dapat juga digantikan oleh manajemen tingkat 3 atau 4 dari sektor teknis bila pendanaan daerah terbatas.

Seri pembelajaran ini membutuhkan hal-hal mendasar yaitu (1) komitmen yang tinggi dari Bupati/ Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan/sektor teknis, (2) waktu pendampingan untuk pembentukan dan pendampingan MSF sebaiknya 2-3 tahun, (3) untuk meningkatkan dinamika tatakelola pelayanan publik dibutuhkan inovasi dan insentif yang kreatif bagi pemberi dan penerima layanan, (4) dengan koordinasi dan monitoring kuat antara Dinas Kesehatan dengan penyedia layanan kesehatan swasta, (5) mendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas Pojok ASI beserta konselornya di

www.kinerja.or.id


5

tempat kerja dan fasilitas umum, dan (6) mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pengawas independen dalam kampanye IMD dan ASI Eksklusif.

b) Kepada Calon Organisasi Mitra Pelaksana

Kepada OMP yang melakukan advokasi terhadap layanan publik yang berpihak kepada masyarakat marginal dan rentan, perubahan pelayanan publik dengan penguatan kebijakan lokal, pemberi layanan, dan penerima layanan terbukti cost effective, dan mampu mempercepat dan memperkaya gerakan multi unsur dalam komunitas.

Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program dibidang lain (replikasi dan scaling up) menjadi pilihan yang terbukti “membuat perubahan positif” dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan. Kunci keberhasilan dari 2 tahun pendampingan tersebut terjadi karena (1) dilakukannya penguatan personil OMP dengan pendekatan governance KINERJA diawal dan berkesinambungan selama proses pendampingan, yang dapat diperkuat oleh pihak universitas, lembaga diklat, dan Local Champion/STTA; (2) memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat.

c) Kepada Lembaga Diklat

Lembaga yang melakukan pelatihan (Diklat) serta universitas direkomendasikan untuk memasukkan pendekatan governance KINERJA ke dalam kurikulum Diklat dan atau materi pelatihan dengan perspektif gender yang kuat. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam bahan ajar Diklat yang sudah ada sebagai inovasi Diklat. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standard dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan menyeluruh.

6


www.kinerja.or.id

BAB 1 PENDEKATAN KINERJA Pendekatan Umum Program KINERJA USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis kepada 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim usaha yang kondusif. KINERJA menawarkan tiga paket tersebut kepada pemerintah daerah (pemda) kabupaten/kota dengan pendekatan yang komprehensif untuk menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan. Harapan KINERJA, pengalaman pemerintah daerah dalam reformasi komprehensif dalam satu-dua layanan publik akan menjadi contoh yang baik agar pemda dapat melakukan sendiri reformasi komprehensif dalam layanan publik lain. KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya untuk mencapai good governance menjadi lebih cepat, berkelanjutan dan dapat direplikasi. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal terkait dengan kebijakan, manajemen program, dan pemberi layanan. Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan membangun kesadaran masyarakat tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan/program. KINERJA bekerjasama dengan organisasi yang mempunyai pengalaman, keahlian dan ketrampilan melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota, yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP). KINERJA mengembangkan sistem dan menyusun program dan OMP mengembangkan strategi dengan menterjemahkan program KINERJA sesuai kondisi lokal seperti bahan yang dipresentasikan di sini. Para fasilitator OMP dilatih sebelum bekerjasama dengan pemda dan dinas kesehatan agar mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP-KINERJA dan OMP yang baru diharapkan akan menjadi mitra pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi.

www.kinerja.or.id


7

Seri Pembelajaran ini bersama modul-modul pelatihan dan bahan lain yang dilampirkan dapat dipakai oleh pemda langsung, dan/atau OMP untuk mengadopsi dan mengadaptasi program KINERJA menjadi lebih berdaya guna. Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan keterlibatan dan dukungan para pihak sehingga dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator.

Inisiatif di Sektor Kesehatan Dalam bidang kesehatan, USAID-KINERJA mendukung Kesehatan Ibu dan Anak sebagai prioritas utama kesehatan nasional jangka panjang dan jangka menengah melalui dua program yaitu (1) Persalinan Aman, dan (2) Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan ASI Eksklusif. Kinerja melakukan penguatan terhadap Manajemen Puskesmas melalui perencanaan kegiatan dengan sumber-sumber pendanaan yang tersedia seperti BOK pada tingkat puskesmas dengan keterlibatan aktif Multi Stakeholder Forum (MSF), sehingga menjadi perencanaan layanan kesehatan dasar yang partisipatif, akuntabel, responsif, dan transparan. Inovasi ini menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang efektif dan efisien sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). MSF bidang kesehatan yang beranggotakan unsur-unsur jurnalis warga, media lokal, dinas kesehatan kabupaten/kota, puskesmas, lintas sektor, DPRD, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat, dengan keberpihakan kuat terhadap suara perempuan dan kaum muda pada tingkat kabupaten dan kecamatan/ puskesmas telah menjadi penyeimbang supply dan demand side dengan berperan aktif sebagai mediator, advokator, dan motivator. Pengembangan alat dan penerapan Survei Pengaduan dari Pengguna Layanan pada tingkat layanan dasar (puskesmas), yang ditindaklanjuti dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan oleh Puskesmas, dan disepakatinya Manajemen Penanganan Keluhan oleh MSF bersama puskesmas dan dinas kesehatan mampu menjadi penghubung yang dinamis antara sisi supply dan demand yang mengarah pada perbaikan kinerja layanan kesehatan yang berkelanjutan, dan sistematis akan meningkatkan pencapaian SPM. Inovasi KINERJA dalam pengelolaan Persalinan Aman melalui inovasi kantong persalinan dan kemitraan bidan dan dukun yang bersifat partisipatif, akuntabel, responsif, dan inovatif. Bidan puskesmas mampu membuat dan menggunakan kantung persalinan sebagai wujud akuntabilitas dan tanggap/siaga dalam menangani AnteNatal Care (ANC), dan persiapan kegawatdaruratan persalinan. Inovasi mendasar Kemitraan Bidan dan Dukun model KINERJA melalui MoU yang didasarkan atas kesetaraan, kejelasan peran dan tugas antara bidan dan dukun, serta insentif yang layak bagi dukun. Kedua inovasi ini di beberapa daerah mitra KINERJA telah

8


www.kinerja.or.id

berkontribusi nyata meningkatkan jumlah persalinan oleh di petugas kesehatan; kesiapsiagaan persalinan oleh bidan; dan pemanfaatan data untuk monitoring serta pemecahan masalah. KINERJA bersama OMP dan dinas kesehatan kabupaten/kota melakukan penguatan sisi supply dengan menginisiasi pelatihan pendampingan dan konseling IMD dan ASI Eksklusif bagi petugas kesehatan tingkat puskesmas yang sesuai standar dan SOP Kementerian Kesehatan dan WHO. Pada sisi demand, menginisiasi dan menambah jumlah kelas ibu hamil, kelas bapak, dan pojok laktasi. Program KINERJA menginisiasi strategi promosi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang partisipatif, dan membangun kesadaran kritis masyarakat, dan inovatif dari tingkat kabupaten/kota sampai tingkat masyarakat. KINERJA mendukung MSF membuat Peraturan Bupati/Walikota untuk mendukung tatakelola Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang mengatur tentang budaya institusi/layanan kesehatan yang ramah terhadap program tersebut, larangan penyediaan susu formula di semua layanan kesehatan, peran masyarakat, pemerintah dan swasta, serta tim monitoring pelaksanaan peraturan bupati/walikota. Berbagai model kampanye Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan pengayaan muatan lokal daerah mitra bermunculan dari MSF, masyarakat, dan petugas kesehatan. Dukungan ini menghasilkan local champion, model insentif pada tingkat supply dan demand, serta strategi promosi yang bernuansa kekayaan lokal akan menjadi salah satu bentuk keberlanjutan program.

Prinsip dalam Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif 1. Secara umum Dalam upaya peningkatan pelayanan publik sektor kesehatan khususnya Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, KINERJA mengacu kepada prinsip-prinsip yang mencerminkan layanan publik yang baik yaitu: •

Tidak mengembangkan inovasi baru, tapi menggunakan dan mengadopsi pola yang sudah teruji oleh Pemerintah Pusat/Kabupaten/Kota, Universitas, Mitra Pembangunan/donor sebagai, dll.

•

Program dilaksanakan melalui peningkatan kapasitas dan penyebarluasan di daerah/unit pelayanan mitra (replikasi).

•

Dalam rangka mendorong keberlanjutan program, maka dilaksanakan melalui pihak ketiga, disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) dengan mengutamakan sumberdaya/kapasitas lokal.

www.kinerja.or.id


9

•

Memperkaya pelayanan publik dengan menerapkan aspek governance seperti partisipatif publik, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan, dengan inovasi insentif dan sanksi.

•

KINERJA mendukung program yang sejalan dengan Rencana Pembanguan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Sektor Daerah, serta mendukung pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).

2. Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif Dalam Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, KINERJA menjalankan prinsip di atas dengan memperkuat tiga pilar governance yang ditemukan lemah dan mempunyai daya lenting meningkatkan program yaitu: •

Membangun komitmen pemerintah daerah dengan memfasilitasi tersedianya kebijakan lokal sebagai payung hukum daerah dan penyediaan anggaran bersumber APBD.

•

Menguatkan supply side dengan membangun budaya organisasi, menyelenggarakan layanan yang sesuai standar dan SOP nasional. Keberadaan SOP teknis dan SOP alur layanan kesehatan menjadi indikator terlaksananya layanan yang berkualitas. SOP disusun dan diterapkan untuk menjamin supply side memberikan layanan sesuai standar baku, sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan yang berkualitas dan berdampak pada meningkatnya kepuasan pasien.

•

Menguatkan demand side melalui peningkatan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dengan membentuk atau merevitalisasi forum masyarakat sehat yang sudah mati suri menjadi MSF. Dikembangkannya model Manajemen Penanganan Keluhan (Complaint Handling Mechanism) yang diawali dengan dilaksanakannya Survei Pengaduan Masyarakat, kemudian menjadi Janji Perbaikan Layanan (service charter) yang ditandatangani oleh kepala puskesmas. Proses ini menjadi bentuk komitmen, transparansi dan akuntabilitas pemberi layanan (Puskesmas) kepada penerima layanan (masyarakat).

Dalam advocacy, KINERJA menggunakan MSF sebagai wadah terbangunnya kemitraan dengan lintas sektor (pemerintah dan swasta), kelompok masyarakat, dan media lokal untuk mempunyai kepedulian bersama terhadap isu-isu yang muncul dari hasil Survei Pengaduan, serta melakukan monitoring/pengawasan terhadap implementasi kebijakan lokal dan Janji Perbaikan Layanan. MSF juga melakukan advokasi agar pemerintah daerah menganggarkan dan menyediakan petugas kesehatan yang terampil sesuai SOP nasional dalam melakukan promosi dan konseling tentang pentingnya IMD dan ASI Eksklusif mulai dari pemeriksaan kehamilan (K1 – K4) sampai masa persalinan baik di fasilitas kesehatan maupun di rumah.

10


www.kinerja.or.id

OMP bersama MSF juga melakukan promosi IMD dan ASI Eksklusif untuk membangun pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat, sehingga mereka mau dan berani untuk meminta pelayanan dan penyuluhan IMD dan ASI Eksklusif serta menolak berbagai bentuk promosi susu formula kepada petugas kesehatan (bidan) saat persalinan. Munculnya peran aktif kelompok akar rumput, dan meningkatkan perspektif gender melalui kelompok Bapak serta Remaja Peduli ASI Eksklusif. Untuk meningkatkan cakupan IMD dan ASI Eksklusif untuk mencapai SPM, KINERJA telah mendukung pembuatan Peraturan Bupati/Walikota tentang IMD dan ASI Eksklusif, menginisiasi tersedianya ruang laktasi di fasilitas kesehatan, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai SOP, dan meningkatkan kemitraan dengan lintas sektor, kelompok masyarakat berdasarkan kesetaraan gender, dan media lokal untuk secara kreatif, inovatif, dan simultan mengkampanyekan pentingnya IMD dan ASI Eksklusif kepada semua pihak. Keunikan prinsip KINERJA tersebut layak menjadi “hikmah pembelajaran” yang cost effective (hemat biaya dan bermanfaat) karena berkontribusi nyata meningkatkan cakupan IMD dan ASI Eksklusif di banyak puskesmas dampingan KINERJA, serta untuk dapat direplikasikan di wilayah lain di Indonesia dengan dukungan berbagai alat dan bahan dalam modul ini.

www.kinerja.or.id


11

BAB 2 PENGALAMAN KINERJA DALAM TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF Situasi yang Dihadapi di Daerah Meskipun kebijakan pemerintah nasional (melalui dukungan APBN) dan daerah (melalui APBD), serta dukungan lembaga internasional, telah menjadikan program ASI Eksklusif sebagai program prioritas sejak beberapa tahun yang lalu, baru 33,6% bayi di Indonesia yang beruntung mendapat ASI Eksklusif (Susenas, 2010). Bahkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) menunjukkan tren ini menurun. Beberapa penelitian membuktikan bahwa pemberi layanan (fasilitas kesehatan) justru melemahkan upaya peningkatan ASI Eksklusif. Hasil Rapid Assessment 20101 dan Kinerja USAID 2012, ditemukan masih banyak rumah sakit pemerintah dan swasta, puskesmas, serta bidan praktik menerima sponsor susu formula dan membagikan hadiah berupa sampel susu formula, tas kit, kalender, ballpoint, blok note, poster, bahkan umrah dan haji. Dari pendampingan KINERJA terungkap bahwa IMD dan ASI Eksklusif sudah menjadi prioritas program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di 19 kabupaten/kota dampingan, namun tidak dibarengi oleh anggaran, aturan yang memberi sanksi kepada petugas yang mempromosikan susu formula, dan budaya organisasi yang tidak mendukung ASI Eksklusif, sehingga cakupan IMD dan ASI Eksklusif tetap rendah bahkan cenderung menurun sesuai konteks di atas. Temuan KINERJA berikutnya, fungsi pemerintah daerah dalam monitoring dan pengawasan pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif, serta larangan susu formula di pelayanan kesehatan dan masyarakat masih lemah. Pemerintah belum terlibat dalam mendorong partisipasi aktif pihak swasta dan masyarakat. Kondisi tersebut

1 Hasil Rapid Assessment 2010, http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/berita-dan-kegiatan/37-pekan-asisedunia-2012

12


www.kinerja.or.id

menyebabkan rendahnya komitmen petugas kesehatan menjalankan program karena menganggap IMD dan ASI Eksklusif adalah program pemerintah pusat. Hasil assesment USAID-KINERJA untuk supply side (sisi pemberi pelayanan) tingkat dinas kesehatan dan puskesmas ke bawah ditemukan: (1) rendahnya anggaran yang mendukung program ASI Eksklusif; (2) bervariasinya komitmen, pemahaman dan keterampilan petugas tentang standar pelayanan IMD dan ASI Eksklusif; (3) terbatasnya waktu dan sarana petugas untuk memberikan konseling dan bimbingan kepada penerima layanan; (3) gencarnya promosi susu formula oleh petugas kesehatan di layanan kesehatan; (4) ketersediaan dan fasilitas ruang laktasi di pelayanan kesehatan terlebih di fasilitas umum belum memadai; dan (5) pendampingan dan pengawasan pada tingkat puskesmas ke bawah jauh dari optimal. Temuan Kinerja tahun 2012, masyarakat tidak menerapkan ASI Eksklusif pada dasarnya karena kurang mengerti manfaat IMD dan ASI Eksklusif. Masih kentalnya budaya memberikan makanan selain ASI segera setelah bayi lahir (misalnya madu) supaya bayi kuat; persepsi yang keliru tentang bayi menangis pasti karena lapar, dan ASI saja tidak cukup dan harus dibantu dengan susu formula atau makanan lembek; masih banyaknya masyarakat membuang kolostrom 2 (susu pertama) karena dianggap basi/rusak; kecenderungan beralih ke susu formula karena dianggap modern dan tidak membuat payudara jatuh; serta malu membuka aurat (payudara) di depan umum. Tantangan terbesar yang ditemui USAID-KINERJA di lapangan adalah rendahnya pengetahuan, keterlibatan, dan pengawasan masyarakat dalam mendukung IMD dan ASI Eksklusif. Tokoh masyarakat, para suami, perempuan yang tidak sedang hamil dan remaja tidak menjadi sasaran penerima informasi tentang manfaat IMD dan ASI Eksklusif, menyebabkan rendahnya dukungan mereka. Padahal keputusan pemberian makanan tambahan bagi bayi banyak dipengaruhi oleh orang yang dituakan dalam keluarga. Sejalan dengan pernyataan Menteri Kesehatan 20123, hanya sekitar 60% masyarakat yang mengetahui informasi tentang ASI. Meskipun dalam PP/No 33/Tahun 2012 tertuang masyarakat secara perorangan, berkelompok, maupun organisasi harus mendukung keberhasilan program ASI Eksklusif.

2 Kolostrom adalah air susu yang berwarna kekuningan dan kental yang dihasilkan oleh kelenjar susu dalam tahap akhir kehamilan dan beberapa hari setelah kelahiran bayi, kolostrum sangat penting bagi bayi karena mengandung banyak gizi dan zat-zat pertahanan tubuh. 3 Hasil Rapid Assessment 2010, http://www.promkes.depkes.go.id/index.php/berita-dan-kegiatan/37-pekan-asisedunia-2012

www.kinerja.or.id


13

Bagaimana KINERJA Memulai Inisiatif 1. Komitmen kepala daerah, DPRD, dan pemangku kepentingan Langkah pertama KINERJA di daerah adalah Konsultasi Provinsi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dihadiri oleh pemerintah provinsi bersama lima kabupaten/kota mitra KINERJA dari unsur pimpinan (eselon 2 – 3) Pemerintah Daerah, Ketua Bappeda, DPRD (Komisi Anggaran, Kesehatan dan Pendidikan), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Ekonomi. Hasil pertemuan: (1) Kabupaten/Kota memilih satu prioritas dari tiga sektor dukungan KINERJA yaitu Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Iklim Usaha pada tahun pertama; dan (2) Terbangunnya komitmen Pemerintah Daerah dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan (Memorandum of Understanding atau MOU) antara Kepala Daerah dengan Pimpinan KINERJA. Tahap berikutnya di daerah yang memilih bantuan KINERJA di bidang kesehatan dilakukan Konsultasi Tingkat Kabupaten/Kota keseluruh daerah mitra KINERJA dengan metode Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion atau FGD) sebagai bentuk transparansi dan partisipasi pendekatan KINERJA. Konsultasi dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Bappeda dengan peserta pemegang program Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas dan Bidan, Kader Posyandu, Organisasi Masyarakat peduli kesehatan, Organisasi Profesi

Pengalaman Kota Makassar tahun 2012 – 2013. (1) Diawali dengan membangun penyadaran dan gerakan dari Kader Posyandu, PKK, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), MSF, Bapak Peduli ASI, AINI, ‘Aisyiyah, Ibu Candra Kirana dan Jurnalis Warga terus melakukan sosialisasi mengkampanyekan pentingnya ASI Eksklusif. (2) Pada perayaan Hari jadi Kota Makassar, kelompok tersebut melakukan kampanye bersama pentingnya IMD dan ASI Eksklusif yang digerakkan dan difasilitasi oleh OMP KOPEL serta MSF, dan LPSS. (3) Gerakan tersebut terus menerus baik formal dan non formal melakukan advokasi dan sosialisasi kepada para pengambil keputusan di Kota

14


Makassar sampai akhirnya walikota menyetujui untuk pembuatan Peraturan Walikota tentang ASI Eksklusif. (4) Sebelum program KINERJA, walikota sudah mengkampanyekan gerakan 1000 hari pertama kehidupan (1000 HPK) yang didalamnya juga tercakup pentingnya ASI Eksklusif. (5) Setelah Peraturan walikota tentang ASI Eksklusif tersedia, ditindaklanjuti dengan penyusunan modul bagi para penggiat ASI Eksklusif dengan mengadopsi modul dari Kementerian Kesehatan dan WHO dalam bahasa yang mudah dipahami oleh kader masyarakat.

www.kinerja.or.id

(IDI, IBI), Media, dan Tokoh Masyarakat (Kelompok Agama dan Adat) dengan perspectif gender. Output pertemuan ini diperolehnya (1) isu prioritas dalam Program KIA yang kemudian menjadi IMD dan ASI Eksklusif, dan Persalinan Aman; dan (2) penentuan puskesmas yang akan menjadi dampingan mitra Kinerja sesuai kriteria yang disepakati yaitu puskesmas yang pelayanannya masih kurang, puskesmas terpencil, puskesmas yang sudah cukup bagus. Diskusi informal di daerah dampingan KINERJA dilakukan bersama media (radio, media cetak), staff pemerintahan, DPRD, organisasi profesi untuk mendapatkan gambaran nyata tentang kondisi daerah mitra KINERJA selain data sekunder terkait sosial, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dari pemerintah daerah. LPSS dan OMP sebagai inisiator, motivator, dan fasilitator, melakukan pendekatan persuasif secara simultan kepada DPRD, Bapeda, pengambil keputusan di Dinas Kesehatan, serta tokoh masyarakat, dan organisasi profesi untuk mendapatkan dukungan moril dan pembiayaan (budget sharing). Unsur ini kemudian menjadi cikal bakal MSF. Pengalaman Kinerja menunjukkan bahwa program IMD dan ASI Eksklusif cukup sukses dibanyak daerah mitra KINERJA bila ada komitmen yang kuat dari pembuat kebijakan, terutama Kepala Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, DPRD, Unsur MSF, serta LPSS dan OMP.

Pengaturan Pekerjaan KINERJA memulai programnya dengan merekrut tenaga spesialis di bidang pelayanan publik yang disebut dengan Local Public Service Specialist (LPSS) pada tingkat kabupaten/kota. Tugas utama LPSS adalah mengkoordinir program, memfasilitasi OMP untuk dapat menjalankan fungsinya secara optimal dengan Dinas Kesehatan, MSF, dan pemerintah daerah. LPSS bersama OMP bertanggung jawab terhadap mutu capaian program. KINERJA menyusun rencana kerja sesuai dengan hasil konsultasi daerah. KINERJA menawarkan kegiatan kepada organnisasi lokal dengan proses terbuka melalui beberapa tahap. Pertama, KINERJA mengirimkan konsep tulisan kepada organisasi yang telah teridentifikasi oleh KINERJA. Kemudian menyeleksi organisasi yang memenuhi kriteria. Selanjutnya KINERJA menawarkan proposal. KINERJA membentuk tim penyeleksi proposal, hasil seleksi itu terpilih organisasi mitra pelaksana (OMP). Dukungan KINERJA untuk program IMD dan ASI Eksklusif, dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang disebut Organisasi Mitra Pelaksana (OMP), yang bekerja penuh pada tingkat kabupaten,

www.kinerja.or.id


15

puskesmas, dan masyarakat dalam memfasilitasi pelatihan, lokakarya, dan pendampingan untuk supply side dan demand side terutama MSF. Salah satu kunci keberhasilan KINERJA adalah karena melakukan penguatan kapasitas OMP secara berkala sesuai kebutuhan, sehingga mereka mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Untuk penguatan supply side dalam tehnik IMD dan Konseling ASI Eksklusif, KINERJA kemudian merekrut local champion dengan latar belakang teknis medis untuk mendukung kerja OMP di daerah. Di masa mendatang OMP dan Local Champion (dalam konteks ini adalah SDM lokal yang berfungsi sebagai agen perubahan di sisi supply maupun demand sesuai bidang keahlian masing-masing) diharapkan akan menjadi mitra pendamping pemerintah daerah setelah program KINERJA berakhir sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi. Oleh karena itu keberadaan Seri Pembelajaran KINERJA ini menjadi penting sebagai panduan praktis pelaku yang berkepentingan kedepan.

Untuk dukungan Persalinan Aman, KINERJA bekerjasama dengan lima OMP, yakni: Provinsi Aceh • IMPACT (Inspiration for Managing People Action) mendampingi Kota Banda Aceh dan Bener Meriah.. • PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) mendampingi Aceh Singkil, Aceh Tenggara, dan Simeulue. Provinsi Kalimantan Barat • PKBI Kalbar (Perkumpulan Keluarga Berencana Kalimantan Barat) mendampingi Kota Singkawang, Sambas, Melawi, Bengkayang, dan Sekadau. Region Sulawesi • KOPEL (Komite Pemantau Legislatif Sulawesi Selatan) mendampingi Kota Makassar dan Bulukumba. • FIK ORNOP Sulsel (Forum Informasi dan Komunikasi LSM Sulawesi Selatan) mendampingi Luwu dan Luwu Utara. Provinsi Jawa Timur • PKBI Jawa Timur mendampingi Bondowoso. • YAPIKMA (Yayasan Pemberdayaan Intensif Kesehatan Masyarakat) mendampingi Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Tulungagung, Jember, dan Bondowoso melanjutkan PKBI Jawa Timur. • Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) melakukan penguatan untuk Kesehatan Reproduksi Remaja di Kabupaten Bondowoso.

16


www.kinerja.or.id

LPSS dan OMP selalu berkoordinasi dengan jajaran pemerintah daerah melalui Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur Bappeda, Dinas Kesehatan, Bagian Organisasi, Bagian Keuangan, Badan Kepegawaian Daerah, dan lembaga-lembaga non pemerintah. Tim Teknis ini dibentuk secara resmi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota, berperan mengawal kelancaran program KINERJA, advokasi anggaran, dan melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan.

2. Pengaturan Pekerjaan Setelah MoU ditandatangi, kemudian dilanjutkan dengan konsultasi kabupaten/kota. Tahap selanjutnya adalah Tim KINERJA yang terdiri atas STTA (Short Term Technical Assistant/tenaga tehnik spesialis jangka pendek - yaitu konsultan dari nasional dan lokal yang dikontrak berdasarkan kebutuhan, berpengalaman dan mempunyai keahlian untuk melakukan pelatihan, pendampingan, on the job training bagi petugas kesehatan di tingkat tertentu, bahkan sampai pada pendampingan petugas di tingkat masyarakat) dan LPSS, melakukan kunjungan ke puskesmas calon dampingan melakukan diskusi kelompok terarah (FGD) bersama kepala puskesmas, bidan, kader, dan tokoh masyarakat. Diskusi ini bertujuan untuk (1) memperkenalkan program governance KINERJA, (2) melakukan penjajakan terhadap komitmen kepala puskesmas dan bidan koordinator, (3) memperoleh informasi langsung dari unit pemberi layanan tentang isu KIA, tantangan dan kendala dalam memberikan layanan KIA, dan (4) serta dukungan yang diharapkan dari KINERJA. Hasil pertemuan ini kemudian menjadi Usulan Rencana Kerja/ Kegiatan paket IMD dan ASI Eksklusif. Tugas STTA di pusat adalah memastikan usulan rencana kerja sejalan dengan RPJMD serta perencanaan dan penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Proses Kerja 1. Peran Para Stakeholders Setelah penjaringan aspirasi selesai, KINERJA menyusun paket kegiatan dan mulai menyiapkan TOR serta undangan untuk calon OMP sesuai masukan dari provinsi dan kabupaten/kota mitra. Setelah OMP terpilih, implementasi kegiatan mulai dilakukan sesuai proposal yang disepakati antara KINERJA dan OMP. LPSS membimbing dan memfasilitasi OMP untuk mulai melibatkan SKPD, organisasi profesi, universitas, dan pemerintah daerah, Bappeda, dan media dalam berbagai kegiatan yang akan dilakukan untuk membangun rasa memiliki terhadap program IMD dan ASI Eksklusif selanjutnya. Tahapan ini sangat penting sebagai stimulan/rangsangan untuk membangun peran para pihak seperti:

www.kinerja.or.id


17

Dinas Kesehatan kabupaten/kota (program KIA dan Bina Kesehatan Masyarakat) mendukung sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif, dan menyediakan dana pendamping serta narasumber untuk lokakarya, penguatan keterampilan bidan puskesmas dalam pendampingan dan konseling IMD dan ASI Eksklusif, serta melakukan kampanye dan promosi ke masyarakat untuk membangun kesadaran, partisipasi dan kepedulian masyarakat. Unsur di atas kemudian berevolusi (berubah bentuk) menjadi MSF yang berfungsi sebagai motivator, advokator, dan fasilitator bagi Masyarakat. SKPD (sektor terkait), Pemerintah Daerah, dan DPRD. MSF kemudian menjadi tim penyusunan draft peraturan bupati/walikota sampai konsultasi publik, dan monitoring pelaksanaan peraturan tersebut. MSF juga menjadi fasilitator dan motivator ASI Eksklusif. Lintas sektor, universitas, dan pemerintah daerah sudah menjadi bagian dari MSF. DPRD berperan dalam memonitor pelaksanaan program KINERJA, dibeberapa kabupaten/kota DPRD menjadi anggota atau ketua MSF, sebagai advokator internal DPRD dan pihak eksekutif (kepala daerah dan panitia anggaran) untuk memperlancar persetujuan anggaran yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan IMD dan ASI Eksklusif. Pada daerah dimana bupati/walikota mempunyai komitmen yang lebih tinggi dari DPRD, justru peran mereka melakukan advocacy anggaran kepada DPRD seperti di Kabupaten Sambas dan Probolinggo, serta Kota Makassar dan Singkawang.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja Program dukungan IMD dan ASI Eksklusif dilaksanakan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: •

Persamaan persepsi dan membangun komitmen para pihak

LPSS mendampingi OMP melakukan inisiasi dan sosialisasi kepada para pihak tentang IMD dan ASI Eksklusif. Proses ini merupakan tahap penting yang bertujuan untuk membangun pemahaman, persepsi, dan kepedulian bersama untuk membangun komitmen awal dalam pelaksanaan program.

•

Pembentukan dan peningkatan kapasitas MSF

LPSS bersama OMP memfasilitasi beberapa pertemuan untuk pembentukan MSF dan peningkatan kapasitas MSF untuk mulai memotivasi masyarakat terkait IMD dan ASI Eksklusif. Pertemuan ini bertujuan untuk peningkatan pemahaman MSF tentang pentingnya program IMD dan ASI Eksklusif bagi masyarakat.

•

Berbagi pengalaman dan pemecahan masalah

Penguatan MSF dilakukan dengan pertemuan berkala untuk berbagi pengalaman di masyarakat dan mencari pemecahan masalah bersama terhadap temuan dan persoalan di lapangan. Dilanjutkan dengan membuat rencana aksi untuk mendukung pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif.

18


www.kinerja.or.id

•

Advokasi

MSF didampingi OMP mengintegrasikan perencanaan MSF ke dinas kesehatan dan puskesmas, bertujuan untuk terjaminnya keberlanjutan program. Strategi advokasi dengan kunjungan ke unit layanan (Puskesmas) untuk berdiskusi dengan manajemen puskesmas.

Dengan pendampingan intensif dari Dinas Kesehatan, MSF melakukan advokasi kepada pemerintah daerah untuk ketersediaan peraturan daerah dan anggaran pendukung dalam menjalankan peraturan tersebut.

•

Pelembagaan MSF

Beberapa daerah seperti Bengkayang dan Simeulue memilih untuk melegalkan MSF menjadi berbadan hukum. Pilihan ini kemudian memberikan kekuatan hukum bagi MSF dalam mendorong terlaksananya program IMD dan ASI Eksklusif.

Proses Perubahan dan Manfaat Perubahan nyata dukungan KINERJA paket IMD dan ASI Eksklusif dapat dilihat di beberapa daerah seperti di Kota Makassar, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kota Probolinggo dan Kabupaten Probolinggo, selain juga terjadi secara merata di daerah dampingan KINERJA lainnya. Indikator perubahan yang digunakan adalah sebagai berikut : •

Dari sisi pemerintah daerah: Tersedianya Peraturan Bupati/Walikota tentang IMD dan ASI Eksklusif sebagai payung hukum, dan dukungan dana APBD untuk melakukan replikasi ke puskesmas di wilayahnya dengan jumlah yang bervariasi di masing-masing daerah. Hasil ini dapat dilihat setelah satu tahun pendampingan.

•

Dari sisi supply: Cakupan IMD dan ASI Eksklusif meningkat tajam setelah enam bulan pendampingan; jumlah dan keterampilan petugas puskesmas yang dilatih IMD dan Konselor ASI sesuai standar nasional meningkat dalam 1 tahun pendampingan; inisiasi ruang laktasi sesuai standar nasional di puskesmas yang ramai pengunjung dalam 1 tahun pendampingan; Dinas Kesehatan dan puskesmas dampingan di daerah ini menolak/tidak lagi bekerjasama dengan susu formula bayi; dan tersedianya tenaga kesehatan lokal yang mampu menjadi pelatih IMD dan Konselor ASI Eksklusif di 4 provinsi mitra dan 5 kabupaten/kota tersebut di atas.

www.kinerja.or.id


19

•

Dari sisi demand: adanya MSF yang berperan memonitor Janji Perbaikan Layanan; juga secara dinamis dan simultan melakukan pendidikan kritis dengan istilah lokal kepada masyarakat yang menghasilkan strategi unik dan inovatif dari kelompok masyarakat untuk berperan aktif menolong sesama melakukan promosi IMD dan ASI Eksklusif pada tingkat masyarakat seperti kelompok perias pengantin dan pedagang sayur di Kota Probolinggo; Kelompok Bapak, Kelompok Ibu, Kelompok Remaja Peduli ASI di Kota Makassar; dan kelompok Ibu Peduli ASI di Kota Singkawang. Perubahan ini mulai tampak setelah pendampingan KINERJA dan OMP KINERJA selama 1 tahun.

Perubahan prilaku masyarakat mulai tampak, dihampir semua puskesmas mitra terjadi peningkatan permintaan untuk Konselor ASI dan Kelas Ibu dari masyarakat. Di Makassar, para ibu yang dahulunya kurang peduli, sekarang mulai memberikan penyuluhan kepada ibu lain yang memberikan susu formula kepada bayinya, sambil menjelaskan manfaat ASI Eksklusif. Di Singkawang, keluarga ibu bersalin mulai meminta layanan IMD kepada bidan saat persalinan, dan menolak ditawarkan contoh-contoh susu formula oleh petugas kesehatan. Pada tingkat Posyandu, kader posyandu juga mulai suka mengajak suaminya untuk ikut promosi ASI Eksklusif. Pengalaman di Kota Makassar dan Singkawang, serta Kabupaten Probolinggo dan Sambas, replikasi IMD dan ASI Eksklusif terus berjalan meskipun KINERJA sudah tidak melanjutkan bantuannya. Hal ini karena komitmen pimpinan daerah di Makassar, dan Sekertaris Daerah Singkawang adalah juga ketua OMP di Singkawang, serta adanya MSF, OMP dan LPSS yang proaktif melakukan lobi ke pemerintah daerah dan DPRD.

20


www.kinerja.or.id

BAB 3 MENGATASI TANTANGAN DAN MENCAPAI SUKSES Tantangan Dalam mendukung paket IMD dan ASI Eksklusif, selama 3 tahun pendampingan KINERJA ditemukan tantangan yang berbeda di setiap daerah dan tingkat pemerintahan. Namun yang merata ditemukan bahwa pemahaman pemerintah daerah, DPRD, dan masyarakat tentang manfaat IMD dan ASI Eksklusif masih sangat rendah. Sedangkan petugas kesehatan dari tingkat dinas kesehatan sampai bidan di desa mempunyai pemahaman dan keterampilan yang bervariasi tentang IMD dan ASI Eksklusif karena lemahnya penerapan standar dan SOP nasional. Pada Tingkat Pemerintah Daerah: •

Belum tegas menerapkan peraturan bupati/walikota khususnya tentang insentif dan sanksi terhadap pemberian susu formula pada tingkat pemberi layanan baik publik maupaun swasta di wilayahnya.

•

Belum optimal menyediakan ruang menyusui sesuai SOP nasional di seluruh layanan kesehatan dan tempat kerja, serta fasilitas umum sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 39 Tahun 2013; PP RI No 33/2012; dan Peraturan Bersama lima Menteri.

•

Advokasi anggaran seringkali tidak sesuai dengan siklus penganggaran berjalan.

•

Pergantian pimpinan daerah kemungkinan diikuti dengan mutasi kepala SKPD dan staff dinas kesehatan, sehingga hubungan kerja dimulai dari awal kembali.

Pada Tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas: •

Meskipun IMD dan ASI Eksklusif sudah menjadi isu prioritas, namun belum dibarengi dengan alokasi dana.

•

Tidak semua daerah mempunyai pelatih konselor IMD dan ASI Eksklusif yang sesuai standar dan SOP nasional.

•

Adanya personil pada tingkat pengambil keputusan di dinas kesehatan dan puskesmas yang kurang memberikan daya dukung sehingga seringkali menjadi penghambat program.

•

Dinas Kesehatan dan Puskesmas belum yakin bahwa petugas kesehatan (bidan) tidak bekerja sama dengan susu formula bayi di tempat praktik mereka.

www.kinerja.or.id


21

Pada Tingkat MSF, Masyarakat dan Pemberi Kerja: •

Masih terbatasnya pengetahuan MSF tentang IMD dan ASI Eksklusif, sementara mereka diharapkan berperan mengawal dan melakukan mentoring/pengawasan terhadap Janji Perbaikan Layanan serta memberikan masukan terhadap keluhan masyarakat yang muncul.

•

Masih kentalnya budaya memberi makan bayi segera setelah lahir, dan paradigma bahwa susu formula lebih modern dan gengsi dari ASI Eksklusif.

•

Di wilayah perkotaan, perempuan pekerja dan buruh perusahaan mengalami kesulitan memerah ASI karena belum tersedia tempat perah ASI di tempat kerja.

Pada Tingkat OMP: •

Keterbatasan pengetahuan tentang pendekatan KINERJA dan teknis IMD dan ASI Eksklusif membatasi mereka dalam melakukan pendampingan kepada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan MSF.

•

Daerah yang terpencil dan berjauhan antara satu puskesmas dengan yang lainnya berdampak rendahnya koordinasi dengan waktu proyek yang sangat pendek.

Mengatasi Tantangan Tantangan yang dihadapi KINERJA menjadi praktek baik sebagai pembelajaran diawal bagi pengembang program governance berikutnya. Kendala teknis yang disampaikan di atas sudah banyak terobosan yang diambil oleh KINERJA, namun hambatan budaya masih membutuhkan waktu yang lebih lama.

Cerita Sukses Di bawah ini beberapa contoh cerita sukses dari hasil dampingan KINERJA. Ada contoh sukses pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif di Kota Singkawang, Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo.

1. Inisiasi Menyusu Dini di Puskesmas Singkawang Selatan, Kota Singkawang

Masyarakat sudah mampu “meminta” layanan kesehatan •

Keluarga pasien protes kepada bidan bila ibu tidak dibimbing melakukan IMD saat persalinan.

•

Permintaan terhadap Kelas Ibu Hamil meningkat drastis, tahun 2011 belum ada Kelas Ibu Hamil, menjadi 26 kelas pada 2012, meningkat 28 kelas pada tahun 2013. Di banyak tempat, kelas ibu hamil

22


www.kinerja.or.id

sudah mampu difasilitasi oleh mantan ibu hamil bersama kader, sehingga mengurangi ketergantung pada bidan/petugas kesehatan.

•

Permintaan terhadap penyuluhan dari konselor ASI meningkat.

•

Cakupan ASI Eksklusif Kota Singkawang juga sudah meningkat. Pada tahun 2011 ketika KINERJA masuk daerah, persentase bayi yang diberikan ASI Eksklusif hanya 22,2%. Cakupannya naik menjadi 38,1% setelah 1 tahun pendampingan (2012), dan meningkat lagi menjadi 48,7% pada tahun 2013.

•

Semua persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan wajib diberikan IMD di wilayah Puskesmas Singkawang Selatan.

•

Reformasi kebijakan lokal melalui advokasi oleh MSF.

•

Dinas Kesehatan dan Puskesmas mitra didukung untuk menerapkan aspek governance yaitu partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas, dengan model inovasi model insentif dan sanksi.

•

Adanya Alur Layanan Kesehatan yang dapat dilihat dan dimengerti oleh pengguna layanan.

•

Pemberi layanan/petugas kesehatan mengerti dan terampil menjalankan tugasnya sesuai standar dan SOP teknis nasional.

•

Berfungsinya MSF sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, prioritas sumber daya, dan kualitas layanan.

•

Adanya Manajemen Pengelolaan Keluhan yang digerakkan oleh MSF dan pengguna layanan.

•

Program yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai indikator kinerja layanan kesehatan.

2. Bapak Peduli ASI di Kota Makassar •

Pengalaman Kota Makassar diawali dengan Diskusi Kelompok Terarah (DKT) dengan unsur tokoh masyarakat, bapak-bapak dan DPRD. Setelah mendapat penjelasan pentingnya IMD dan ASI Eksklusif bagi pertumbuhan anak dan kesehatan ibu, bapak-bapak sepakat bahwa ASI bukan hanya tanggung jawab ibu dan petugas kesehatan tetapi juga menjadi tanggung jawab bapak-bapak. Ini awal mereka mengorganisir diri dengan nama Bapak Peduli ASI. Kelompok ini kemudian melakukan serangkaian advokasi kepada DPRD dan Pemerintah Kota untuk membangun komitmen dalam penganggaran dan

www.kinerja.or.id


23

fasilitas pendukung IMD dan ASI Eksklusif. Bapak Peduli ASI juga bekerjasama dengan kelompok imam dan tokoh agama, sampai ada imam yang sering membahas ASI Eksklusif dalam ceramahnya. •

Hasil advokasi dan komitmen Bapak Peduli ASI sudah mudah dilihat di Kota Makassar. Dari survey awal di wilayah Puskesmas Cenderawasih, hanya 43% ibu sudah sadar terhadap ASI Eksklusif; pada tahun 2014, 80% ibu pasca-bersalin sudah memberikan bayinya ASI Eksklusif. Para ibu juga merasa lebih berani untuk melawan dan menolak susu formula, dan membina ibu lain untuk meminta IMD dan melakukan ASI Eksklusif.

3. ASI Eksklusif di Kabupaten Problinggo •

Ibu Bupati Probolinggo menjadi Duta ASI Kabupaten Probolinggo dan telah menerbitkan Peraturan Bupati Probolinggo terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang disusun secara partisipatif oleh MSF.

•

Penerbitan surat larangan penyediaan susu formula bagi fasilitas kesehatan dan praktek bidan di seluruh Kabupaten Probolinggo.

•

Bupati bersama Dinas Kesehatan aktif melakukan supervisi mendadak (sidak) ke seluruh fasilitas kesehatan dan praktek bidan untuk memeriksa apakah masih menyediakan susu formula, serta memberikan sanksi bagi yang melanggar (bentuk sanksi a.l : ditugaskan di dinas kesehatan selama beberapa waktu).

•

Mencanangkan gerakan penanaman daun katuk yang bermanfaat untuk memperlancar ASI, dan memberikan menu wajib sayur daun katuk bagi ibu melahirkan di Puskesmas dan Rumah Sakit.

•

Bekerjasama dengan swasta untuk menyediakan ruang ASI ditempat kerja.

4. Kampanye ASI Eksklusif di Puskesmas Beji, Kabupaten Tulangagung •

Sebagai bagian dari kampanye yang lebih luas untuk meningkatkan pemberian ASI, Puskesmas Beji membatalkan perjanjian dengan sebuah perusahaan susu formula. Terhitung sejak bulan Mei 2013, staf puskesmas tidak diizinkan lagi menjadi distributor untuk produk susu formula. Keputusan berani yang diambil oleh kepala puskesmas ini sejalan dengan tuntutan badan pengawasan masyarakat dan juga sesuai dengan peraturan daerah yang baru yang melarang peredaran susu formula di sarana pelayanan kesehatan masyarakat.

•

Pengaruhnya sangat besar. Antara bulan Mei dan Juli, Puskesmas Beji mendapati bahwa persentase ibu yang memberikan ASI eksklusif meningkat dari 54,65% menjadi 87,5%.

24


www.kinerja.or.id

Replikasi dan Scaling up Program IMD dan ASI Eksklusif dengan model pendekatan KINERJA telah direplikasi oleh beberapa pemerintah daerah dengan dana APBD, misalnya Kota Singkawang dari 3 puskesmas tahun 2011 direplikasi ke seluruh puskesmas (5) pada tahun 2013. Kota Makassar, dari 3 puskesmas kemudian direplikasi ke seluruh puskesmas (20). Kabupaten Sambas, dari 3 menjadi 6, kemudian tahun 2014 menjadi 13 puskesmas.

Faktor pendorong suksesnya program IMD dan ASI Eksklusif bervariasi di setiap daerah. Kesamaannya adalah adanya faktor pimpinan yang kuat dari pimpinan daerah, peran aktif agen perubahan dalam wujud LPSS, OMP, serta unsur-unsur dalam MSF. Ketika keempat unsur tersebut menunjukkan komitmen yang tinggi dan mempunyai pemahan kritis tentang pendekatan model KINERJA, maka program dijamin akan memperlihatkan hasil dalam waktu singkat (1 sampai 2 tahun). Pengungkit di Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Sambas, Kota Makassar dan Kota Singkawang pada awalnya adalah sosok LPSS dan OMP yang menguasai pendekatan KINERJA dan punya komitmen tinggi melakukan perubahan, berpadu dengan kepemimpinan kepala daerah yang memang menginginkan perubahan positif. Di Kota Singkawang, eselon 2 dan 3 dinas kesehatan mempunyai pemahaman yang kuat tentang program dan menginisiasi perubahan, bertemu dengan komitmen dan proaktif dari LPSS dan OMP, mampu menggerakkan MSF menjadi agen perubahan yang melakukan advokasi terus menerus kepada DPRD dan pemerintah daerah. Kabupaten Bengkayang mempunyai anak muda dari media lokal, bersama DPRD yang kebetulan menjadi ketua masyarakat adat dan ketua MSF, didukung oleh tim yang kuat dari LPSS bersama OMP.

www.kinerja.or.id


25

BAB 4 REKOMENDASI UNTUK REPLIKASI Tantangan Pengalaman KINERJA selama 3 tahun memberikan rekomendasi hasil terobosan yang sebagian telah dilakukan menghadapi tantangan yang disampaikan dalam Bab sebelumnya. Rekomendasi diberikan kepada pemerintah pusat (kementerian kesehatan), pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dinas kesehatan masing-masing.

Rekomendasi untuk Pemerintah Berdasarkan pengalaman KINERJA, pemerintah daerah yang akan mereplikasi model pendekatan KINERJA untuk program IMD dan ASI Eksklusif atau program lain. a) Komitmen

Diperlukan komitmen yang tinggi dari Bupati/Walikota, DPRD dan Dinas Kesehatan daerah yang dituangkan dalam bentuk tersedianya payung hukum daerah, dukungan pendanaan, memelihara local champion dan SDM yang sudah terlatih pada tempat yang sesuai.

b) Membangun Partisipasi Masyarakat

Menyediakan sumberdaya lokal untuk terbentuk dan berperannya model MSF dan Pengelolaan Manajemen Keluhan sebagai wujud nyata partisipasi aktif demand side, dan transparansi serta akuntabilitas supply side yang akan berdampak pada capaian SPM dan peningkatan kinerja layanan kesehatan (publik).

c) Pengawasan Perorangan dan Komunal

Melakukan monitoring dan pengawasan supaya peraturan daerah dijalankan dengan semestinya melalui peran aktif SKPD terkait bersama MSF.

d) Materi untuk Puskesmas

26

Mendukung dinas kesehatan/sektor teknis untuk mengadopsi, dan mengadaptasi Puskesmas (unit


www.kinerja.or.id

layanan) model KINERJA dengan bantuan materi serta alat dari Seri Pembelajaran KINERJA serta bimbingan dari LPSS, OMP, dinas kesehatan dan puskesmas mitra KINERJA secara bertahap sesuai kemampuan daerah. e) Tenaga kesehatan

Mendukung dinas kesehatan untuk menyiapkan tenaga kesehatan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai standar dan SOP nasional. Dibutuhkan dukungan para pihak seperti MSF, DPRD, serta pemerintah provinsi dan pusat untuk melakukan advokasi supaya puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota mampu merencanakan dan menyiapkan SDM yang profesional.

f) Hubungan dengan Penyedia Layanan Kesehatan Swasta

Koordinasi dan monitoring antara Dinas Kesehatan dan/kepada penyedia layanan kesehatan swasta dipersyaratkan untuk diperkuat.

g) Insentif dan Sanksi

Dibutuhkan inovasi kreatif untuk insentif dan sanksi bagi pemberi dan penerima layanan. Inovasi ini penting untuk stimulan yang mampu menjadi obor dalam membangun dinamika gerakan perubahan baik pada tingkat masyarakat maupun pada tingkat pemberi layanan.

h) Melindungi

Kepala daerah dibutuhkan untuk berperan sebagai pelindung bagi organisasi dan petugas yang menerapkan larangan serta sanksi berkaitan pelaksanaan payung hukum daerah.

i) Motivasi kepada Penyedia Layanan

Mendorong peran sektor pemerintah dan swasta dalam menyediakan fasilitas ruang/pojok ASI beserta konselornya ditempat kerja dan fasilitas umum.

j) Motivasi kepada Media

Mendorong peran media lokal untuk konsisten menjadi relawan pendukung gerakan IMD dan ASI Eksklusif atau gerakan untuk perbaikan layanan publik di daerah.

k) Motivasi kepada Masyarakat

Secara simultan mengembangkan model insentif kepada peran serta masyarakat dalam MSF sehingga membuka ruang partisipasi, kontrol, dan partnership masyarakat yang berkelanjutan. Meningkatkan peran kelompok bapak dalam promosi IMD dan ASI Eksklusif.

www.kinerja.or.id


27

Rekomendasi untuk Organisasi Mitra Pelaksana Kepada OMP yang mempunyai misi melakukan perubahan melalui penguatan gerakan komunitas, rekomendasi di bawah ini akan mempercepat, dan memperkaya sebuah gerakan perubahan layanan publik yaitu: a. Seri Pembelajaran dengan penguatan tiga pilar aspek governance melalui inovasi kebijakan lokal, pemberi layanan, dan penerima layanan telah terbukti cost effective, dan berkelanjutan sehingga layak untuk diintegrasikan dengan materi/alat yang sudah ada, diadopsi dan diadaptasi. b. Unsur-unsur governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan program dengan pengembangan model inovasi, insentif, dan sanksi perlu tertuang jelas dalam design dan implementasi program. c. Dibutuhkan penguatan personil lembaga dengan pendekatan governance KINERJA dalam proses pembentukan sampai berfungsinya MSF, Pengelolaan Manajemen Keluhan, serta mengerti issu teknis yang dibutuhkan oleh supply side. d. Dari sisi supply, identifikasi terhadap local champion pada tingkatan Middle Management (eselon 3 – 4) di SKPD teknis sangat penting untuk menggantikan peran LPSS KINERJA. Local champion ini dipersyaratkan untuk mengerti pendekatan program. e. Pendampingan, pelatihan dan pengawasan terhadap pelaksanaan standar dan SOP nasional sangat dibutuhkan oleh SKPD teknis. Kerjasama dengan pihak Universitas atau STTA teknis dari local champion yang terlatih menjadi sebuah pilihan. f. Menyesuaikan waktu pendampingan dengan siklus perencanaan dan penganggaran di kabupaten/kota. g. Memilih gerakan masyarakat yang sudah mengakar dan aktif di masyarakat dengan pemberian insentif yang kreatif seperti membangun rasa bangga untuk dapat membantu sesama menjadi pilihan inovasi yang cost effective dan berkelanjutan. h. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA sebagai pendekatan program di bidang lain menjadi pilihan yang cost effective karena sudah terbukti membuat perubahan positif dalam waktu 1 – 2 tahun pendampingan di daerah perkotaan, pinggiran kota, dan pedesaan terpencil. i. Meningkatkan peran perusahaan/swasta dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan menjadi harapan beberapa perusahaan kepada KINERJA.

28


www.kinerja.or.id

Rekomendasi untuk Lembaga Diklat Lembaga-lembaga pendidikan dan latihan (Diklat), baik pemerintah, maupun non-pemerintah, mempunyai peran strategis dalam pendayagunaan para stakeholders yang ikut serta dalam program tata kelola IMD dan ASI Eksklusif. Direkomendasi agar lembaga-lembaga Diklat: a. Memasukkan pendekatan KINERJA melalui pendekatan dan penguatan tiga aspek governance yaitu pemerintah daerah, supply side, dan demand side ke dalam Kurikulum Diklat. b. Mengadopsi dan mengadaptasi materi, alat, dan bahan yang sudah dikembangkan KINERJA ke dalam pendekatan bahan ajar Diklat yang sudah ada sehingga menjadi inovasi baru Diklat. c. Kepada Badan Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), peningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas kesehatan yang sesuai standar dan SOP nasional menjadi kebutuhan yang bersifat segera dan menyeluruh. d. Bagi universitas, sebagai bahan untuk pembelajaran siswa dan dapat menjadi bahan tulisan, tesis dan disertasi.

www.kinerja.or.id


29

LAMPIRAN


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


31

DAFTAR LAMPIRAN

Uraian Substansi

36

Pokok Bahasan Sasaran dan Strategi Kegiatan Tujuan Materi Sistematika

36 38 38 39 40

MODUL I

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif • Deskripsi Modul • Sasaran Pengguna • Tujuan Pembelajaran • Pokok Bahasan • Metode • Alat dan Bahan • Waktu • Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan • Uraian Substansi • Contoh Praktek Baik • Contoh Bahan Presentasi

44 44 44 44 45 45 45 45 46 47 57 59

MODUL 2

Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif untuk Mendukung IMD dan ASI Eksklusif

64

•

Deskripsi Modul

64

•

Sasaran Pengguna

65

•

Tujuan pembelajaran

65

LAMPIRAN A

32

• Pokok bahasan

66

• Metode

66

•

Alat dan bahan

66

•

Waktu

66

•

Proses fasilitasi Kegiatan Pelatihan

67

•

Uraian Subtansi

68

• Panduan Pelaksanaan

77

•

80

Contoh Bahan Presentasi


www.kinerja.or.id

MODUL 3

MODUL 4

MODUL 5

www.kinerja.or.id

Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif

84

•

Deskripsi Modul

84

•

Sasaran Pengguna

84

•

Tujuan Pembelajaran

85

•

Pokok Bahasan

85

•

Metode

85

•

Alat dan Bahan

86

•

Waktu

86

•

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan

86

•

Uraian Substansi

88

•

Panduan Pelaksanaan

90

•

Contoh Praktek Baik

91

•


93

Kelompok Peduli ASI

98

•

98

Deskripsi Modul

•

Sasaran Pengguna

98

•

Tujuan Pembelajaran

98

•

Pokok Bahasan

99

•

Metode

99

•

Alat dan Bahan

100

•

Waktu

100

•


100

•

Uraian Substansi

101

•

Panduan Pelaksanaan

103

•

Contoh Praktek Baik

106

•


107

Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan

112

•

Deskripsi Modul

112

•

Sasaran Pengguna

112

•

Tujuan Pembelajaran

112


33

MODUL 6

MODUL 7

34

•

Pokok Bahasan

113

•

Metode

113

•

Alat dan Bahan

114

•

Waktu

114

•


114

•

Uraian Substansi

117

•

Panduan Pelaksanaan

123

•

Contoh Praktek Baik

132

•


135

Standar Layanan dan Standard Operating Procedure (SOP)

140

•

Tujuan

140

•

Sasaran Pengguna

140

•

Tujuan Pembelajaran

140

•

Pokok Bahasan

141

•

Metode

141

•

Alat dan Bahan

142

•

Waktu

142

•


142

•

Uraian Substansi

144

•

Panduan Pelaksanaan

160

•

Contoh Praktek Baik: SOP IMD di Puskesmas Bangsalsari, Kabupaten Jember

165

•


167

Strategi Promosi Kesehatan untuk IMD dan ASI Eksklusif

172

•

172

Deskripsi Modul

•

Sasaran Pengguna

172

•

Tujuan Pembelajaran

173

•

Pokok Bahasan

173

•

Metode

173

•

Alat dan Bahan

174

•

Waktu

174

•


174

•

Uraian Substansi

176

•

Panduan Pelaksanaan

186


www.kinerja.or.id

•

Contoh Praktek Baik

190

•


197

LAMPIRAN B

Daftar Pustaka

199

LAMPIRAN C

Bahan di CD

200

LAMPIRAN D

Daftar Singkatan/Istilah

201

www.kinerja.or.id


35

Lampiran A

Uraian Substansi Pokok Bahasan USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2014, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua. Provinsi Papua berbeda masa intervensi dan strategi intervensi maka informasi yang disampaikan dalam modul-modul ini adalah pengalaman di luar provinsi Papua. Program USAID-KINERJA difokuskan pada pengembangan tata kelola pemerintahan khususnya di aspek pelayanan publik pada bidang kesehatan, pendidikan, dan pengembangan iklim bisnis yang kondusif. KINERJA menawarkan beberapa paket untuk ketiga sektor tersebut dengan pendekatan yang komprehensif untuk menguatkan kapasitas dari sisi penyedia layanan maupun pengguna layanan. KINERJA mendorong perbaikan layanan publik dari dua sisi, yaitu dari sisi pemberi layanan (supply side) dan sisi pengguna layanan (demand side). Dengan adanya intervensi di kedua sisi tersebut, diharapkan upaya untuk mencapai tata kelola yang baik (good governance) menjadi lebih mudah dan berkesinambungan. Penguatan pada sisi pemberi layanan dilakukan melalui pembangunan kapasitas internal (capacity building) terkait dengan kebijakan, manajemen unit layanan agar lebih bertatakelola dalam manajemen organisasi, manajemen program dan manajemen layanan, dan strategi promosi agar pengguna layanan memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan. Penguatan pada sisi pengguna layanan dilakukan dengan menyadarkan masyarakat tentang haknya dan memberdayakan mereka agar turut berpartisipasi aktif dalam berbagai aktivitas yang dilakukan oleh pemberi layanan mulai dari perumusan kebijakan, penyusunan rencana, pelaksanaan, monitoring, evaluasi program/ kegiatan dan advokasi. Salah satu pendekatan program KINERJA adalah bekerja sama dengan organisasi lokal dalam melaksanakan bantuan teknis di kabupaten/kota. Oleh karena itu, penguatan kapasitas Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) menjadi aktivitas yang penting, agar OMP mempunyai kemampuan yang memadai dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA. Di masa mendatang OMP diharapkan akan menjadi mitra daerah setelah

36


www.kinerja.or.id

program KINERJA berakhir dan mampu memberikan bantuan teknis kepada daerah sebagai bagian dari strategi keberlanjutan dan replikasi. Dalam upaya membantu OMP menjalankan perannya dalam memberikan bantuan teknis kepada daerah mitra KINERJA, maka keberadaan modul pelatihan dan pendampingan menjadi sangat penting. Dengan adanya modul pelatihan dan pendampingan ini diharapkan OMP mampu menerjemahkan program KINERJA dengan lebih baik, serta dapat pula menjadi acuan daerah mitra KINERJA dalam menjalankan berbagai program KINERJA. Disamping itu, modul ini diharapkan juga dapat digunakan langsung oleh unit pemberi layanan sebagai panduan praktis dalam mengintegrasikan berbagai pelayanan kesehatan menuju tata kelola kesehatan (health governance) dalam melaksanakan setiap program pelayanan publik yang menjadi tanggungjawabnya. Demikian juga bagi stakeholder yang lain, keberadaan modul ini akan memberi gambaran yang jelas tentang berbagai tahapan program/kegiatan yang membutuhkan “campur tangan” mereka sehingga para stakeholder tersebut dapat berperan aktif membantu unit pemberi layanan baik sebagai mediator, advokator, maupun motivator. Paket KINERJA di bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), dan ASI Eksklusif. Modul Kesehatan ini akan membahas aspek tata kelola Persalinan Aman dalam manajemen dan pelayanan. Secara garis besar, topik yang dibahas dalam modul kesehatan ini terdiri dari 7 topik, yaitu meliputi: 1. Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif; 2. Perencanaan Puskesmas yang partisipatif; 3. Pojok ASI; 4. Kelompok Peduli ASI; 5. Standard Operating Procedure sebagai bentuk akuntabilitas dan tranparansi pemberi layanan kepada pengguna layanan; 6. Pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan sebagai bentuk responsif unit layanan terhadap persepsi pengguna layanan; 7. Strategi promosi dalam Persalinan Aman yang lebih partisipatif dan inovatif. Berbagai topik tersebut mempunyai posisi yang sangat strategis dalam pelaksanaan program kesehatan, karena akan sangat menentukan kualitas pelayanan yang dihasilkan. Melalui penataan pada sisi manajemen organisasi unit pemberi layanan, program, manajemen layanan, dan promosi kepada masyarakat, maka kinerja penyedia pelayanan kesehatan akan semakin optimal sehingga pada akhirnya mampu mewujudkan target kinerja utamanya yaitu pencapaian SPM. Oleh karena itulah keberadaan modul ini tidak dapat dipisahkan dengan modul lain yang membahas tentang SPM bidang kesehatan karena keduanya bersifat saling

www.kinerja.or.id


37

Lampiran A - Uraian Substansi

melengkapi. Demikian juga dengan berbagai modul lain yang dikembangkan secara spesifik untuk masingmasing aktivitas, misalnya modul survey pengaduan, modul MSF, dan modul kesehatan reproduksi.

Sasaran dan Strategi Kegiatan Sasaran modul ini adalah Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) atau fasilitator program USAID-KINERJA bidang kesehatan, unit pemberi layanan, dinas kesehatan, dan stakeholder lain yang terkait, seperti dukun, MSF, dan berbagai kelompok peduli kesehatan yang ada di masyarakat. Pendekatan USAID-KINERJA dalam memberikan bantuan teknis bagi daerah mitra KINERJA dilakukan dalam 2 strategi utama. Pertama, OMP melakukan pertemuan (lokakarya/workshop; FGD; dan lainnya) dalam pencapaian persamaan persepsi terhadap suatu issue dan atau meningkatkan kapasitas pengelola program baik tingkat kabupaten maupun unit layanan. Kedua, memfasilitasi/mendampingi dinas kesehatan dan unit pemberi layanan (puskesmas) dalam merancang, menjalankan program, monitoring dan evaluasi tatakelola kesehatan. Setiap kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Local Public Services Specialist (LPSS) sebagai perwakilan KINERJA di daerah. LPPS sebagai pengawal OMP dalam melaksanakan program KINERJA sesuai dengan rencana kerja dan mediator dengan stakeholder daerah agar program KINERJA dapat berjalan dengan lancar.

Tujuan Tujuan Umum Tujuan modul-modul ini adalah untuk membantu kabupaten/kota mitra KINERJA-USAID dalam mengelola program persalinan aman secara partisipatif, akuntabel, responsif, transparan, dan inovatif.

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): 1. Memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan publik;

38


www.kinerja.or.id

2. Mampu mendampingi Puskesmas menyusun perencanaan yang partisipatif untuk mendukung program IMD dan ASI Ekslusif; 3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam mewujudkan pojok ASI; 4. Mampu mendampingi Puskesmas dan masyarakat dalam membentuk kelompok peduli ASI; 5. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik; 6. Mampu mendampingi Puskesmas dalam melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan, penyusunan dan pemenuhan janji perbaikan layanan; dan 7. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatansebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Mampu menerapkan pendekatan dan strategi good governance dalam upaya peningkatan pelayanan publik terutama dalam pelayanan kesehatan; 2. Mampu menyusun perencanaan Puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program IMD dan ASI Eksklusif; 3. Mampu mewujudkan pojok ASI; 4. Mampu membuat dan melaksanakan kelompok peduli ASI; 5. Mampu menyusun dan mengimplementasikan Standard Operating Procedure (SOP) sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang sesuai SPM dan hak pengguna layanan; 6. Mampu melakukan pengelolaan pengaduan, khususnya melalui pelaksanaan survei pengaduan dan penyusunan janji perbaikan layanan; dan 7. Mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan Puskemas yang baik.

Materi 1. Modul Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Persalinan Aman; 2. Modul Perencanaan Puskesmas yang Partisipatif; 3. Modul Pojok ASI; 4. Modul Kelompok Peduli ASI; 5. Modul Standard Operating Procedure;

www.kinerja.or.id


39


6. Modul Pengelolaan Pengaduan dan Janji Perbaikan Layanan; 7. Modul Strategi Promosi dalam IMD dan ASI Eksklusif.

Sistematika Modul pelatihan dan pendampingan program KINERJA bidang kesehatan untuk kab/kota ini terdiri dari beberapa pokok bahasan yang disusun secara bertahap seperti dijelaskan dalam skema berikut:

Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenalkan paket KINERJA bidang kesehatan terutama Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Setelah peserta memahami ruang lingkup paket KINERJA bidang kesehatan, maka pada tahap selanjutnya pokok bahasan diarahkan kepada berbagai strategi dan upaya

40


www.kinerja.or.id

yang dapat dilakukan untuk mengelola dan menjalankan ketiga program utama tersebut agar lebih berhasil guna. Manajemen Puskesmas yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif menjadi dasar bagi terselenggaranya program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif secara efektif dan efisien. Tata kelola yang baik ini diawali dari fase perencanaan dan pembiayaan program. Disinilah pentingnya pembahasan mengenai manajemen PTP atau Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) sebagai salah satu sumber dana untuk program kesehatan. Pelaksanaan program Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif membutuhkan dilakukannya inovasi tertentu agar program dapat memenuhi target yang ditetapkan. Kegiatan inovasi yang ditawarkan KINERJA adalah pojok ASI serta kelompok peduli ASI. Kedua kegiatan ini diharapkan dapat memberikan daya ungkit positif bagi ketiga program kesehatan tersebut. Di samping itu, keberadaan SOP layanan juga menjadi faktor penting bagi terlaksananya program yang berkualitas. SOP disusun untuk menjamin adanya standar yang baku bagi provider sehingga ada kejelasan dalam bertindak, sekaligus sebagai jaminan bagi masyarakat agar memperoleh pelayanan sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian diharapkan kepuasan masyarakat dapat terjamin. Tetapi jika masih ditemui keluhan atau ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh provider pelayanan kesehatan, maka pemberi layanan harus merespon keluhan tersebut dalam sebuah janji perbaikan layanan. Inilah yang menjadi ciri baik pelaksanaan pelayanan publik. Simultan dengan pelaksanaan berbagai strategi dan pendekatan manajemen tersebut, promosi kesehatan juga memegang peranan penting, karena disinilah titik awal keterlibatan masyarakat dalam berbagai program kesehatan. Melalui promosi kesehatan yang kreatif dan inovatif, kesadaran masyarakat dapat dengan mudah didapat, sehingga pada akhirnya masyarakat mau dan mampu berpartispasi aktif dalam berbagai program kesehatan yang diadakan oleh pemerintah.

www.kinerja.or.id


41

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

1

www.kinerja.or.id


43


Modul 1

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang pendekatan

Strategi Pendekatan KINERJA dalam Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

governance KINERJA dalam program IMD dan ASI Eksklusif untuk diterapkan di tingkat Dinas Kesehatan dan Puskesmas agar terjadi peningkatan mutu dan kinerja melalui praktek-praktek baik yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif serta dengan memperkuat dan memper hatikan keseimbangan unsur demand dan supply. Strategi peningkatan cakupan Persalinan Aman dibahas dalam modul panduan pendampingan lain.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

....... menguraikan tentang pendekatan governance KINERJA dalam program IMD dan ASI Eksklusif .......

2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Tujuan modul ini adalah untuk memahami program KINERJA secara umum termasuk pendekatan dan

44


www.kinerja.or.id

strategi good governance dalam upaya peningkatan

Forum-MSF) dalam pengelolaan program

pelayanan publik.

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat;

Tujuan Khusus

5. Praktek baik di daerah mitra KINERJA.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

Metode :

1. Mampu menjelaskan ruang lingkup program KINERJA, khususnya paket KINERJA bidang kesehatan 2. Mampu menjelaskan pendekatan program KINERJA dalam sektor kesehatan dan governance

1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab

3. Memahami peran dari sisi pengguna

Alat dan bahan

dan penyedia layanan kesehatan dalam mengintegrasikan pendekatan KINERJA dalam upaya peningkatan pelayanan. 4. Memahami konsepdan strategi pengarusutaman gender dalam program KINERJA. 5. Mampu menjelaskan peran pentingnya

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI

4. Alat tulis

Eksklusif terhadap peningkatan kualitas sumber

5. Materi Presentasi

daya manusia di masa depan; 6. Mampu menjelaskan temuan dan kondisi daerah dalam Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif.

Waktu Sesi pelatihan: Satu hari

Pokok Bahasan

Waktu

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Pembukaan 1. Pelayanan publik hak rakyat; 2. Dasar Program KINERJA dalam Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif; 3. Strategi pendekatan KINERJA dalam Persalinan Aman; 4. Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder

www.kinerja.or.id

Penjelasan singkat tentang Program KINERJA Bina Suasana 2 x 45 menit Diskusi kelompok: Pemetaan kondisi daerah terkait program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif Pemaparan hasil diskusi kelompok


45


2 x 45 menit Penyajian materi: Strategi Pendekatan Kinerja Dalam Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif Diskusi dan tanya jawab 2 x 45 menit Penyajian materi: Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan programInisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif di tingkat Puskesmas dan masyarakat. Diskusi dan tanya jawab 1 x 45 menit Rencana tindak lanjut Penutupan

meliputi IMD dan ASI Eksklusif dengan penekanan khusus pada pendekatan KINERJA tersebut termasuk Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) di tingkat Puskesmas dan masyarakat. c) Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan motivation game. d) Melaksanakan self-assessment untuk memetakan kondisi daerah terkait pelaksanaan program Inisiasi Menyusu Dinidan ASI Eksklusif. Hasil pemetaan awal

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar a) Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan pendekatan khusus yang digunakan oleh KINERJA dalam mengelola

dalam menyusun langkah perbaikan, yaitu dengan menerapkan pendekatan spesifik yang dikembangkan KINERJA.

2. Proses pelatihan a) Fasilitator atau nara sumber menyajikan

program IMD dan ASI Eksklusif dengan

materi sesuai dengan jadwal yang telah

lebih baik, yaitu dengan memperhatikan

ditentukan. Gunakan media pembelajaran

keseimbangan unsur supply dan demand.

yang sesuai untuk memudahkan

Untuk memberikan pemahaman yang

penangkapan peserta. Bahan presentasi

komprehensif tentang KINERJA, ada

dapat menggunakan bahan yang tersedia

baiknya terlebih dahulu disampaikan

dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,

gambaran sekilas tentang program

dengan mengutamakan peran aktif dari

KINERJA, khususnya bidang kesehatan.

seluruh peserta. Minta peserta untuk

b) Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari, dengan alokasi waktu 4 x 45

46

ini dapat digunakan sebagai entry point

menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. b) Beri kesempatan kepada setiap peserta

menit. Materi yang akan dibahas tentang

untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan

program KINERJA bidang kesehatan yang

dulu komentar atas pertanyaan peserta


www.kinerja.or.id

kepada peserta yang lain, agar suasana

Menyusu Dinidan ASI Eksklusif di tingkat

diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas

Puskesmas dan masyarakat. Uraikan

fasilitator adalah memfasilitasi proses

secara jelas bentuk partispasi yang bisa

diskusi dan mengarahkan jika ada proses

dilakukan oleh MSF serta dasar hukum

diskusi yang menyimpang.

yang mengatur tentang hal tersebut.

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut: i. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam

3. Penutup

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan

pengantar

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut

ii. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk

yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit

kelompok dan mendiskusikan kondisi

yang akan dilakukan baik oleh OMP, LPSS,

daerah terkait dengan pelaksanaan

MSF, maupun Puskesmas dan Dinas Kesehatan

program program Inisiasi Menyusu

untuk mulai menerapkan beberapa pendekatan

Dini dan ASI Eksklusif. Beberapa hal

KINERJA tersebut dalam menjalankan program

yang bisa disoroti diantaranya: tingkat

Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan

pencapaian target, keterlibatan unsur

ASI Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup

masyarakat dan stakeholder yang lain

sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil

dalam program, serta hambatan dan

presentasi dan tanya jawab, serta menekankan

peluang program.

kembali beberapa hal yang akan dilakukan

iii. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi

sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah

tentang Strategi Pendekatan Kinerja

disusun.

Dalam program Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Beberapa point yang perlu mendapat penekanan

Uraian Substansi

khusus adalah: konsep governance, keseimbangan sisi demand dan supply, dan kesetaraan gender dalam program. Tampilkan contoh praktek baik yang telah ada dari berbagai daerah untuk menginspirasi peserta. iv. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi tentang Peran pemangku kepentingan (Multi Stakeholder Forum-MSF) dalam pengelolaan program program Inisiasi

www.kinerja.or.id

1. Program USAID-KINERJA

USAID-KINERJA adalah program bantuan teknis untuk 24 kabupaten/kota di 5 provinsi di Indonesia. Sampai dengan tahun 2013, terdapat 5 provinsi yang menjadi wilayah kerja USAID-KINERJA yaitu Aceh, Kalimantan


47


Barat, Sulawesi Utara, Jawa Timur, dan Papua.

Era desentralisasi diharapkan terjadi perubahan

Program USAID-KINERJA dalam modul ini

ini tetapi tidak terjadi karena pemerintah daerah

difokuskan pada pengembangan tata kelola

masih turut terpengaruhi pula pola pikir yang

pemerintahan khususnya di aspek pelayanan

sama. Namun era demokrasi ini harus didorong

publik pada bidang kesehatan kecuali Papua.

ke arah tata kelola yang baik. Karena dampak utama dari demokrasi adalah pelayanan publik

Sesungguhnya konstitusi menjamin hak warga

yang baik. Sehingga mampu meningkatkan

dalam pelayanan publik sebagaimana tercantum

kesejahteraan rakyat.

dalam Undang-Undang Dasar 1945 terutama pasal 28H dan pasal 34 ayat (3). Selanjutnya

Penataan tatakelola pemerintahan yang baik

diturunkan peraturan lebih implementatif melalui

(good governance) dalam pelayanan publik

Undang-Undang Pelayanan Publik (UU No 25

dengan menerapkan beberapa unsur tatakelola

tahun 2009). Walaupun sebelumnya sudah terbit

yaitu partisipasi, transparansi, daya tanggap dan

beberapat peraturan Kementerian Aparatur

akuntabilitas.

Negara dalam peningkatan pelayanan publik terutama pada fasilitas pemerintah.

Pentingnya penekanan pada fasilitas pemerintah karena fasilitas pemerintah merupakan fasilitas kesehatan yang tidak memiliki risiko ketika fasilitasnya tidak dikunjungi oleh masyarakat. Bahkan sangat menguntungkan bagi pegawai negeri karena tidak banyak kerja dan tidak menambah laporan. Pada sisi lain, fasilitas kesehatan pemerintah secara tidak sadar masih terpengaruh oleh pola pikir masa kolonial Belanda.

Pada masa itu, penduduk Indonesia (lander) harus memberi penghormatan yang besar kepada pemberi layanan karena layanan itu adalah anugerah dari bangsa kolonial. Akibatnya, petugas pemberi layanan susah mendengar keluhan, berperilaku seenaknya dan tidak jelas berbagai pelayanan.

48


2. Dasar Desain Program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, dan ASI Eksklusif

Paket dukungan KINERJA dalam bidang kesehatan meliputi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Program kesehatan ibu dan anak (KIA) memang merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan nasional dan menjadi salah satu indikator utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014. Tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) membuat pemerintah menempatkan upaya penurunan AKI dan AKB sebagai program prioritas nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan kesehatan di Indonesia sampai saat ini masih fokus pada program kesehatan

www.kinerja.or.id

ibu dan anak. Modul ini fokus pada kesehatan

pada pemutusan rantai pemiskinan terutama

anak.

pada keluarga tidak mampu melalui peningkatan kapabilitas anak sehingga mampu menciptakan

Pembangunan kesehatan merupakan

mutu tenaga kerja yang baik67. Oleh karena itu,

pembangunan investasi sumber daya manusia

menurunkan kematian anak menjadi tujuan 4

(SDM). Investasi yang tepat waktu untuk

dari tujuan pembangunan pada era millennium

investasi SDM jangka panjang adalah pada

ini (Millennium Development Goals/MDGs).

masa kehamilan dan usia di bawah lima tahun (balita). Pada fase ini sedang terjadi

Tren kecenderungan penurunan kematian anak

pertumbuhan otak yang sangat optimal.

berdasarkan data SKRT 1991 dan 2002 serta

Pertumbuhan otak ini sangat menentukan masa

data Riskesdas 20078 menunjukkan bahwa

depan anak itu sendiri dan sekaligus masa

Indonesia relatif sulit mencapai Goal 4 dari

depan suatu bangsa. Apabila suatu bangsa lolos

Millennium Development Goals (MDGs) (lihat

memperhatikan investasi pada fase ini maka

gambar 1). Angka kematian bayi dan balita

bangsa itu akan mendapatkan generasi yang

menurut Riskedas 2007 berturut-turut adalah

hilang dimana suatu bangsa yang tidak dapat

34 dan 44 per 1000 kelahiran hidup. Sementara

menjadi tuan rumah di negaranya sendiri.

target angka kematian bayi dan balita menurut MDGs pada tahun 2015 berturut-turut 23/1.000

Kesakitan dan kematian anak merefleksikan

dan 32/1.000 kelahiran hidup.

suatu negara yang peduli pada rakyatnya. Kesakitan dan kematian balita menggambarkan

Sesuai dengan tren sejak 2002 sampai 2007

kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-

menunjukkan penurunan kematian bayi dan

anak tinggal termasuk sistem pelayanan

balita dalam lima tahun adalah 1 bayi dan 2

kesehatan yang memberikan perawatan

balita. Apabila Indonesia tidak memiliki suatu

kesehatan mereka. Apalagi anak balita

rencana akselerasi penurunan kematian anak

merupakan populasi yang mudah terkena

maka penurunan kematian balita pada tahun

atau rentan terhadap suatu kondisi yang

2015 sekitar 2 bayi dan 4 balita atau penurunan

mengancam kesehatan mereka. Peningkatan

kematian bayi dan balita hanya tercapai 32 dan

status kesehatan anak akan berkontribusi positif

40 per 1000 kelahiran hidup.

6. Sach JD. Macroeconomics and Health: Investing in Health for Economic Development, Report of the Commission on Macroeconomics and Health, WHO, Geneva, 2001a: 1-114 7. Amartya Sen, Development As Freedom, Oxford University Press, 1999 8. Badan Penelitian dan pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Nasional 2007, Jakarta, 2008

www.kinerja.or.id


49


Gambar 1. Intervensi Hemat Biaya Untuk Menekan Kematian Anak

Gambar 2. Jenis Intervensi Kesehatan Anak yang Cost Efektif

Sumber: Dr. Utami Rusli, dikutip dari Edmund K, Lancet 2003.

50


www.kinerja.or.id

Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa

Proyek KINERJA mendukung upaya Pemerintah

IMD dan ASI eksklusif dapat menekan kematian

Indonesia untuk mencapai MDG 4 melalui perbaikan

yang cukup besar dari berbagai jenis intervensi.

tata kelola IMD dan ASI Eksklusif. Strategi

Berbagai upaya penurunan kematian bayi,

peningkatan cakupan Persalinan Aman dibahas

seperti pemberian ASI Eksklusif di negara-negara

dalam panduan pendampingan lain.

berkembang ternyata mampu menurunkan secara tajam angka kematian bayi dengan menurunkan

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik

penyakit diare dan infeksi lainnya. IMD juga dapat

sektor kesehatan ini mengacu kepada Standar

mengurangi 22% kematian bayi dengan mencegah

Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan sebagai

penyakit diare dan penyakit infeksi lainnya. Menurut

ukuran kinerja utama dalam pelaksanaan pelayanan

RISKESDAS 2010, angka ASI Eksklusif hanya

sektor kesehatan. IMD dan ASI Eksklusif belum

mencapai 15,3% sedangkan angka IMD mencapai

terakomodasi dalam SPM tetapi beberapa

29,3%. Indonesia menghadapi cukup banyak

penanggulangan penyakit menular dalam SPM

tantangan di bidang ini, termasuk minimnya promosi

terutama untuk anak sangat erat dengan IMD dan

IMD dan ASI Eksklusif di semua tingkatan; budaya

ASI Eksklusif. Perencanaan pencapaian SPM

yang sering memberikan makanan tambahan

kesehatan secara khusus dibahas dalam laporan

sejak dini; promosi susu formula bayi oleh petugas

KINERJA yang lain.

kesehatan; dan kurangnya fasilitas pojok laktasi bagi ibu yang menyusui di tempat-tempat umum dan

Program KINERJA utama memberi bantuan kepada

tempat kerja.

19 kabupaten/kota yang tersebar dari 4 provinsi yaitu aceh (5 kabupaten/kota), Jawa Timur (5

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan

kabupaten/kota), Kalimantan Barat (5 kabupaten/

tentang ASI Eksklusi yaitu PP 33/2012 tentang

kota), dan Sulawesi Selatan (4 kabupaten/kota).

Air Susu Ibu. Namun, jauh sebelumnya, kebijakan pemberian ASI Eksklusif telah diatur dalam

Berdasarkan tinjauan teori dan konsultasi kabupaten

Permenkes 450/MENKES/SK/VI/2004 tentang

/kota maka disusunlah beberapa kegiatan yaitu:

ASI Eksklusif, Peraturan Bersama Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

•

Eksklusif;

Anak (Meneg PP dan PA), Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Mennakertrans), dan Menteri

Penguatan Kebijakan PA, IMD dan ASI

•

Penguatan Partisipasi Masyarakat: Multi-

Kesehatan No: 48/MEN.PP/XII/2008, Per27/

stakeholder Forum yang mampu melakukan

MEN/XII/2008 dan 1177/MENKES/PB/XII/2008

monitoring, mediasi, dan advokasi;

mengenai pemberian ASI Eksklusif di tempat kerja, namun dalam pelaksanaan belum berjalan dengan semestinya.

www.kinerja.or.id

•

Peningkatan Manajemen Puskesmas: – Manajemen organisasi (perencanaan dan penganggaran (APBD, BOK) yang


51


partisipatif, tranparansi dan akuntabel); – Manajemen program (kemitraan bidan

a) Tata Kelola (governance) dalam Program Kesehatan KINERJA

dan dukun, informasi pelayanan/kantung persalinan);

utama untuk membantu peningkatan layanan

– Manajemen Pelayanan (janji perbaikan

•

Program KINERJA dirancang dengan mandat

layanan, mekanisme pengelolaan

publik bidang kesehatan pada daerah mitra

pengaduan, SOP, pengaturan kerja).

melalui penguatan manajemen dan tatakelola

Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap

(governance) melalui penguatan kebijakan

hak-hak kesehatan ibu dan anak melalui strategi

daerah, pemberi layanan, dan penerima

promosi yang partisipatif (keterlibatan pimpinan

layanan. Sebagai paradigma baru dalam

daerah, Kerjasama dengan Kementerian

pelayanan publik yang selama ini pemerintah

Agama, Dinas Pendidikan, tokoh budaya, media,

bertindak sebagai penyedia jasa pelayanan

dan lainnya).

satu-satunya aktor dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan, oleh KINERJA didorong untuk berubah dan terjadi pergeseran peran

3. Strategi Pendekatan KINERJA

dari penyedia jasa pelayanan menjadi badan pendorong yang memfasilitasi pihak lain di

Program KINERJA memiliki dua sisi yaitu sisi

komunitas dan sektor swasta juga mengambil

pengguna layanan dan masyarakat (demand)

peran aktif. Pelayanan publik merupakan

dan sisi penyedia layanan (supply). Kedua

urusan bersama antara pemerintah, civil society

sisi itu akan fokus pada prinsip-prinsip tata

(organisasi masyarakat sipil dan warga), dan

kelola yang baik (good governance). Pada sisi

dunia usaha.

demand, KINERJA meningkatkan kepedulian, partisipasi dan keterlibatan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang disediakan

pelayanan KIA dilakukan melalui peningkatan

oleh pemerintah daerah yang disebut

manajemen dan kapasitas pemberi layanan

sebagai insentif. Pada sisi supply, KINERJA

dan unit layanan sehingga terjadi perbaikan

meningkatkan kemampuan pemberi layanan

pengelolaan pelayanan serta peningkatan

untuk pengelolaan pelayanan berbasis inovasi,

kepedulian masyarakat terhadap kualitas

yaitu praktik yang baik yang disebut sebagai

pelayanan publik tingkat daerah, dan

inovatif. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP)

direplikasikannya praktek yang baik.

melaksanakan kegiatan, dan mendokumentasi dan mereplikasi praktek yang baik dari hasil pendampingan KINERJA.

52


Oleh karena itu, upaya peningkatan kinerja

Pada sisi penyedia layanan, pendekatan yang dilakukan KINERJA untuk memperbaiki

www.kinerja.or.id

pelayanan publik dan menurunkan kematian ibu

Kegiatan utama yang mendorong peningkatan

dan bayi adalah sebagai berikut:

program pada sisi demand adalah:

a) Peningkatan dan percepatan pencapaian SPM

a. Optimalisasi forum kemitraan eksisting atau

yang relevan dengan Program KIA. Secara

melakukan inisiasi forum kemitraan baru

teknokratik peningkatan pelayanan KIA terkait

bersama OMP dan sektor terkait

erat dengan peningkatan kinerja indikator 1 –

b. Surveipengaduan sebagai bentuk perbaikan

10, berdasarkan Permenkes 741/2008 tentang

layanan sesuai dengan perpektif pengguna

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

layanan

b) Penguatan kebijakan daerah yang

c. Penguatan masyarakat agar dapat menyuarakan

mengintegrasikan pencapaian SPM dan

suara masyarakat yang tidak pernah didengar

penerapan standar pelayanan publik

oleh pemerintah melalui jurnalisme warga

c) Bekerjasama dengan staf manajemen Puskesmas untuk melakukan perencanaan dan

d. Pengarusutamaan jender sebagai peran yang seimbang dari berbagai pihak.

penganggaran tingkat Puskesmas yang terbuka dan partisipatif d) Upaya peningkatan mutu unit dan manajemen

b) Unsur-unsur Tata Kelola IMD dan ASI Eksklusif

pelayanan melalui pengadaan survei pengaduan masyarakat, penyusunan Janji Perbaikan

Tata kelola adalah suatu mekanisme pengelolaan

Layanan, dan penyusunan Standard Operating

sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan

Procedure (SOP)

pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah

e) Memperkuat desain promosi kesehatan untuk

dalam suatu usaha kolektif (UNDP 2008). Definisi ini

membangun partisipasi masyarakat

mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dalam

f) Memperkuat kemitraan bidan dan dukun

tata pemerintahan, dimana tidak ada yang sangat

g) Bekerjasama dengan berbagai pihak dalam

dominan yang menentukan gerak aktor lain. Para

revitalisasi sistem informasi KIA (khususnya

aktor ini meliputi pemerintah, masyarakat sipil dan

kantung persalinan)

pihak swasta, termasuk juga anggota parlemen,

h) Peningkatan pelayanan melalui pengelolaan

penegak hukum, dan lainnya.

pengaduan (kotak saran, SMS gate way dan lainnya) i) Manajemen perencanaan BOK yang lebih peduli

Tata kelola untuk kesehatan adalah aturan dan mekanisme yang mengatur distribusi dari

kepada persalinan aman, inisiasi menyusu dini

peran dan tanggungjawab serta interaksi antara

dan ASI eksklusif.

penerima layanan, pembuat kebijakan politis

www.kinerja.or.id


53


ataupun pemerintah, dan pemberi layanan kesehatan (baik publik, swasta ataupun non-profit).

c) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Supply

Ketiganya bersama-sama menentukan kebijakan kesehatan yang akan dilakukan, layanan yang

Pada sisi supply, baik di SKPD maupun di

disediakan, alokasi sumber daya kesehatan dan

unit pelayanan (puskesmas), KINERJA telah

penggunaannya, distribusi biaya, penerima layanan

mempromosikan dan mendukung untuk membuka

dan keuntungannya, serta keluaran kesehatan yang

dan meningkatkan akses informasi, mengadakan

akan dicapai.

manajemen partisipatif, dan memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Dukungan kegiatan

KINERJA dalam tata kelola pemerintahan untuk

sebagai berikut:

kesehatan bertujuan untuk mempromosikan dan mendukung:

a) Reformasi kebijakan lokal yang terkait KIA dalam bentuk payung hukum seperti peraturan

•

Keterbukaan dan/atau peningkatan akses

bupati/walikota tentang pelarangan promosi

terhadap informasi kesehatan yang terkait

susu formula di unit pelayanan KIA baik publik

dengan isu kesehatan ibu dan anakseperti

maupun swasta

capaian pemeriksaan kehamilan dari

•

Puskesmas, perencanaan dan penggunaan

KIA terutama puskesmas untuk melakukan

dana kesehatan yang partisipatif dan transparan.

perencanaan dan penganggaranpartisipatif

Pengelolaan/manajemen layanan kesehatan yang partisipatif dengan melibatkan masyarakat yang terwakili dalam multi stakeholder forum

c) Bantuan teknis pada pengembangan strategi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) d) Bantuan teknis untuk menghitung kesenjangan

(MSF). MSF bersama puskesmas melakukan

dan kebijakan pendanaan untuk Standar

surei pengaduan yang selanjutnya dibuat janji

Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar

perbaikan layanan sampai dengan pemenuhan

Pelayanan Publik (SPP)

dari janji tersebut. Bentuk lain dari responsif

•

b) Peningkatan kapasitas unit-unit layanan

e) Menetapkan dan memperkuat mekanisme survei

puskesmas adalah pengelolaan pengaduan

pengaduan dan penanganan keluhan pengguna

masyarakat.

layanan

Penguatan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi dari puskesmas dan dinas kesehatan daerah.

f) Mengembangkan sistem insentif dan disinsentif, misalnya dengan penghargaan dan tekanan/ sanksi sosial g) Memperkuat kemitraan antara puskesmas/ unit pelayanan/supply dengan masyarakat dan media lokal.

54


www.kinerja.or.id

d) Pendekatan Tata Kelola/Governance di Sisi Demand

e) Perspektif Jender Dalam Tata Kelola Layanan Publik Bidang Kesehatan

Dari sisi pengguna layanan, KINERJA fokus pada

Untuk meningkatkan kesetaraan jender dan

penguatan kapasitas advokasi dari organisasi

mengakomodir suara kelompok minoritas, KINERJA

masyarakat sipil dan media lokal sehingga mereka

mengintegrasikan perspektif jender di seluruh aspek

dapat menjadi pendorong aktif untuk terjadinya

program dan paket dukungan KINERJA melalui

layanan publik yang lebih baik. Kegiatan dukungan

beberapa strategi pendekatan teknis yang luas.

KINERJA sebagai berikut: Pendekatan pertama, dengan melibatkan a) Peningkatan kesadaran dalam hak sipil

perempuan dan remaja secara luas dalam (a)

(termasuk hak reproduksi dan hak konsumen),

pengambilan keputusan tentang pemilihan

sehingga mereka dapat meminta layanan yang

intervensi di daerah sasaran; (b) menjadi bagian dari

seharusnya mereka diberikan, serta mengkritisi

kelompok kerja yang terlibat aktif mulai dari proses

layanan publik yang kurang sesuai standar

perencanaan sampai pada pelaksanaan; (c) menjadi

nasional

kelompok yang tercakup dalam survei awal; (d)

b) Mempromosikan keterlibatan warga dalam

target kelompok dipilih untuk intervensi layanan; dan

perencanaan dan monitoring pelayanan

(e) kelompok yang tercakup dalam pengawasan,

publik melalui Multi Stakeholder Forum (MSF)

pemantauan dan evaluasi. Pendekatan kedua

atau forum masyarakat lain yang sudah ada

adalah dengan membangun keterlibatan aktif bapak-

sebelumnya

bapak dalam mendukung gerakan KIA. Pendekatan

c) Advokasi kebijakan dan analisis situasi sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan d) Revitalisasi lembaga lokal untuk memperkuat

ketiga adalah memastikan bahwa KINERJA memfokuskan programnya pada layanan yang sangat relevan dengan perempuan– ini merupakan

kemitraan dalam mengorganisir warga, mediasi

tugas yang mudah dengan adanya mandat

pemantauan dan advokasi

untuk bekerja di bidang KIA, dimana penerima

e) Inisiasi dan advokasi bagi penyusunan Janji Perbaikan Layanan

manfaatutama dari layanan publik yang berkualitas adalah perempuan dan anak.

f) Dukungan kampanye media untuk layanan publik yang baik g) Pengembangan jaringan dengan lembaga terkait

Di bawah ini adalah contoh pengintegrasian gender dalam kegiatan KIA paket dukungan KINERJA.

(DPRD, Ombudsman dan KIP tingkat provinsi dan nasional) dalam penyelesaian sengketa pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


55


1. Memantau kinerja para mitra khususnya OMP

masyarakat untuk peningkatan kesadaran dan juga

untuk mempersyaratkan keterlibatan dan

secara bersama melakukan advokasi kebijakan.

kualitaskesetaraan jender dalam semua aspek

MSF berfungsi dalam pengelolaan pelayanan

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan

publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan

evaluasi kegiatan/program kesehatan.

pemantauan sampai pada advokasi.

2. Memastikan keterlibatan yang proporsional antara laki-laki dan perempuan dalam

MSF sebagai mitra pemerintah berperan sebagai

pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD

mediator, advokator, fasilitator dan motivator dalam

dan ASI Eksklusif, misalnya dengan Gerakan

pengelolaan program kesehatan.

Bapak Peduli ASI. 3. Menyediakan pelatihan yang ditargetkan untuk

Kegiatan:

perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan peran serta mereka dalam kesehatan ibu hamil

•

kota dan atau kecamatan/unit layanan, dan

dan perawatan bayi baru lahir.

pertemuan bersama puskesmas dan dinas

4. Memastikan bahwa perempuan dan laki-

kesehatan daerah.

laki memiliki akses yang seimbang dalam memperoleh layanan kesehatan melalui kerja

Pertemuan reguler MSF tingkat kabupaten/

•

Berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan

sama dengan pemerintah lokal dan penyedia

perencanaan, implementasi, monitoring

layanan kesehatan.

dan evaluasi program kesehatan, termasuk dalam pelaksanaan survei pengaduan,

5. Menyediakan data terpilah jender dalam monitoring, evaluasi dan penilaian hasil serta

perumusan Janji Perbaikan Layanan, dan

dampak program kesehatan.

rekomendasi perbaikan layanan serta mengawal implementasinya, serta pengelolaan komplain unit.

f) Penguatan Multi Stakeholder Forum (MSF) untuk Pengawasan Layanan Publik

•

Melakukan analisis mendalam terhadap hasil pemantauan program kesehatan dan merumuskan rekomendasi untuk perubahan kebijakan

KINERJA bekerja melalui MSF yang ada di tingkat

•

kabupaten/kota dan kecamatan/puskesmas

Memberikan masukan terkait dengan perumusan kebijakan daerah.

sebagai target antara. Para anggota MSF terdiri dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), akademisi,

Partisipan MSF:

eksekutif, DPRD, tokoh masyarakat/agama/adat, pemerhati & penggiat isu sektoral terkait, dan sektor

56

•

Partisipan inti/utama diperoleh dari hasil

swasta. KINERJA mengharapkan bahwa kelompok-

identifikasi dan analisis stakeholder, dapat

kelompok tersebut nantinya akan bekerja dengan

terdiri dari: tokoh terkemuka dari Organisasi


www.kinerja.or.id

•

Masyarakat Sipil, akademisi, tokoh masyarakat,

Di samping itu, survei pengaduan dapat menjadi

tokoh agama, tokoh pemuda, sektor swasta,

bahan advokasi kepada pemerintah daerah

kader posyandu, dan kelompok ibu-ibu.

(pengambil kebijakan) untuk mendapatkan respon

Partisipan lain yang peduli terhadap sektor

positif dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan

kesehatan.

publik.

Hasil yang Diharapkan:

Di sisi lain, survei tersebut juga dapat berfungsi sebagai media akuntabilitas untuk unit layanan

Peningkatan keterlibatan unsur-unsur masyarakat

kesehatan. Survei ini harus dilakukan melalui

dalam proses pengelolaan pelayanan kesehatan

cara partisipatif dengan melibatkan minimal 30%

yang setara jender.

pengguna layanan, termasuk suami atau bapak yang mengantar ibu hamil/ibu bersalian/ibu nifas/ibu

Panduan lengkap tentang MSF dapat dilihat pada

menyusui, dan kelompok rentan (seperti kelompok

paket modul MSF USAID-KINERJA.

difabel).

g) Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik melalui Survei Pengaduan &Janji Perbaikan Layanan Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diamanatkan dalam regulasi di Indonesia,misalnya UU No. 25/2009 tentang pelayanan publik, PP No. 96/2012 menekankan pada peran Penyelenggara, dan Pembina Pelayanan Publik dan Penanggungjawab di Unit Pelayanan Publikdan Permenpan No 13/2009. Survei Pengaduan adalah salah satu alat yang terbukti efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Instrumen survei pengaduan ini berfungsi sebagai ‘general check up’ untuk melihat kualitas pelayanan yang selama ini diberikan oleh unit layanan.

www.kinerja.or.id

Contoh Praktek Baik

Contoh Penerapan Tata Kelola Kesehatan yang baik di beberapa Kabupaten/Kota: 1. Pejabat pemerintah merumuskan kebijakan, rencana, peraturan, prosedur dan standar berdasarkan bukti tentang efektivitas intervensi kesehatan, alokasi sumber daya, pola belanja dan sebagainya. 2. Pejabat pemerintah membuat keputusan tentang alokasi sumber daya untuk layanan kesehatan berdasarkan bukti mengenai kebutuhan dan efektivitas layanan dan sesuai dengan kebijakan. 3. Pembuat regulasi/kebijakan secara teratur mencari masukan dari para ahli teknis dalam


57


organisasi pemerintah dan masyarakat sipil

9. Struktur dan prosedur tersedia untuk mendorong

dan pengguna pelayanan kesehatan sebagai

para ahli teknis publik dan masyarakat lokal

masukan ke dalam undang-undang tentang

untuk meninjau dan menanggapi pada prioritas

kesehatan, termasuk peran dari masyarakat,

kesehatan, keputusan alokasi sumber daya dan

masyarakat sipil dan swasta untuk sektor

kualitas layanan selama proses perencanaan

swasta.

strategis pemerintah.

4. Penyedia layanan secara teratur meninjau dan

10. Alokasi dan pemanfaatan sumber daya secara

memperbarui layanan yang mereka berikan

teratur dilacak, dan informasi hasil tersedia

atas dasar bukti tentang efektivitas pelayanan

untuk ditinjau oleh publik dan pemangku

kesehatan, kebutuhan pasien dan masalah

kepentingan terkait.

kesehatan. 5. Protokol, standar, dan kode prilaku, termasuk prosedur sertifikasi untuk lembaga pelatihan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyedia

11. Sistem tersebut ada untuk melaporkan, menyelidiki dan mengadili misalokasi dan penyalahgunaan sumber daya. 12. Pemerintah dan organisasi-organisasi

layanan kesehatan, telah dikembangkan untuk

kesehatan penyedia teratur mengorganisir dan

semua aktor yang terlibat dalam pemberian

mengadakan forum untuk meminta masukan

pelayanan kesehatan dan telah banyak

dan pendapat dari para pemangku kepentingan

disebarluaskan.

publik dan penerima manfaat (kelompok rentan,

6. Organisasi sektor publik, relawan dan swasta

kelompok dengan masalah kesehatan tertentu,

ada untuk memantau kepatuhan terhadap

dll) tentang prioritas, layanan dan sumber daya

protokol, standar, dan kode perilaku di depan

kesehatan.

umum, LSM, dan organisasi kesehatan swasta penyedia layanan. 7. Struktur (misalnya, lembaga regulator dengan

13. Organisasi masyarakat sipil (termasuk organisasi profesional-misalnya, khusus yang berhubungan dengan kesehatan LSM

sumber daya manusia yang sesuai) dan

dan media) memberikan pengawasan dari

prosedur untuk pengawasan memungkinkan

masyarakat, LSM dan organisasi penyedia

penyedia, pasien dan stakeholder terkait lainnya

swasta dalam cara mereka memberikan dan

untuk mencari keadilan ketika peraturan,

membiayai pelayanan kesehatan.

protokol, standar, dan atau kode etik tidak dipenuhi. 8. Pembiayaan, layanan penyediaan dan

14. Para pelaku atau pemangku berkepentingan terkait memiliki kesempatan teratur untuk bertemu dengan manajemen organisasi

pengaturan pengawasan menawarkan insentif

pelayanan kesehatan (rumah sakit, pusat

untuk pemerintah, LSM dan pemberi layanan

kesehatan, klinik) untuk mengangkat isu-isu

swasta untuk meningkatkan kinerja dalam

tentang efisiensi layanan atau kualitas.

pelayanan kesehatan.

58


www.kinerja.or.id

15. Para pelaku dan pemangku berkepentingan terkait memiliki sarana keuangan, alat, materi, dan kemampuan untuk mendukung dan berpartisipasi secara efektif dengan pejabat publik dalam pembentukan kebijakan, rencana dan anggaran untuk pelayanan kesehatan. 16. Informasi tersedia untuk umum tentang kualitas dan biaya pelayanan kesehatan untuk membantu pasien membuat pilihan terhadap unit layanan kesehatan yang mana paling sesuai dengan kebutuhan dan kemauannya. 17. Prosedur atau sistem yang ada untuk mengurangi, menghilangkan dan mengontrol bias dan ketidakadilan dalam mengakses pelayanan kesehatan. 18. Struktur ada untuk masyarakat sipil dan sektor swasta untuk berpartisipasi secara setara dalam proses perencanaan dan penganggaran untuk program kesehatan di tingkat nasional dan lokal. 19. Tersedia pojok laktasi atau ruang ASI di Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan kantor instansi lain.


Yang berikut adalah beberapa slide dari presentasi USAID-KINERJA. Seluruh presentasi dapat diakses di file dalam CD yang terlampir.

www.kinerja.or.id


59


60


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


61


62


www.kinerja.or.id


www.kinerja.or.id

2


63


Modul 2

Deskripsi Modul Modul ini membahas tentang proses perencanaan


tingkat puskesmas dengan mengutamakan pendekatan partisipatif dalam rangka optimalisasi program Persalinan Aman. Inovasi dan nilai perencanaan tingkat puskesmas adalah pelibatan unsur pengguna layanan pada proses penyusunan rencana puskesmas sehingga kualitas perencanaan menjadi lebih baik karena adanya aspek partisipasi sosial MSF dan transparansi puskesmas muncul. Dengan demikian kualitas rencana yang dihasilkan diharapkan akan lebih baik karena aspek social accessibility dan visibility mejadi lebih baik. Modul ini diharapkan dapat menjadi pegangan bagi fasilitator maupun para pelaksana di lapangan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan program kesehatan di puskesmas. Sistematika modul dikemas secara terintegrasi

....... membahas tentang proses perencanaan tingkat puskesmas dengan mengutamakan pendekatan partisipatif .......

antara kegiatan pelatihan dan pelaksanaan di lapangan untuk mengakomodasi sisi supply dan demand. Uraian dibawah ini menjelaskan: •

Langkah-langkah perencanaan program kesehatan

•

Cara penyusunan perencanaan secara partisipatif

64


•

Perencanaan kegiatan

•

Pengalokasian dana

•

Pelaksanaan kegiatan

•

Monitoring dan evaluasi kegiatan.

www.kinerja.or.id

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: i. Memahami langkah-langkah perencanaan program kesehatan ii. Mampu mendampingi puskesmas dalam

3. Fasilitator kesehatan

menyusun perencanaan secara partisipatif

4. Staf Dinas Kesehatan

meliputi perencanaan kegiatan, pengalokasian

5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan

dana, pelaksanaan kegiatan dan monitoring dan evaluasi kegiatan.

desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi

masyarakat, asosiasi, paguyuban).

pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan:

Tujuan Pembelajaran

1. Memahami unsur governance yang mengisi proses perencanaan 2. Mampu menguatkan proses perencanaan yang

Tujuan Umum Setelah mengikuti sesi ini, peserta akan mamahami penguatan manajemen Puskesmas dari sisi tata kelola pelayanan kesehatan (health governance)

lebih berbasis fakta lapangan 3. Mampu mengalokasikan sumber daya yang terbatas dan fokus 4. Mampu menjelaskan model implemenatasi

sehingga mampu mendampingi puskesmas dan

health governance pada tingkat puskesmas

dinas kesehatan dalam penguatan manajemen

dalam penguatan manajemen puskesmas

puskesmas.

5. Mampu menjelaskan dan melakukan pendampingan perencanaan BOK yang lebih

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

efektif, partisipatif dan tranparan; 6. Mampu memberikan penguatan terhadap implementasi Kemitraan Bidan dan Dukun serta revitalisasi kantung persalinan yang lebih efektif. 7. Memahami dan mampu mendampingi puskesmas untuk menyusun/modifikasi SOP persalinan aman (Ante-natal care, persalinan, post natal care), IMD dan ASI Eksklusif.


www.kinerja.or.id


65


Pokok Bahasan

Waktu

1. Perencanaan Tingkat Puskesmas 2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas 3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam Perencanaan Tingkat Puskesmas

Metode Sesi pelatihan: 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab

Sesi pelatihan: Satu hari Hari I: Waktu

Pembukaan Penjelasan singkat tentang Program KINERJA-USAID 2 x 45 menit Bina Suasana Self-assessment: kekuatan dan kelemahan proses perencanaan Puskesmas saat ini Penyajian materi: Tahapan 3 x 45 menit Perencanaan Tingkat Puskesmas Diskusi dan tanya jawab Penyajian materi: Peran BOK dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif

3. Latihan kelompok 4. Presentasi hasil latihan Sesi pelaksanaan:

Perencanaan dan pengawasan 3 x 45 menit yang partisipatif Laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel

1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas

Diskusi dan tanya jawab

3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan

Hari II: Waktu

Alat dan bahan

3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard 4. Alat tulis 5. Materi presentasi

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Review materi hari I Permainan peran: Penyusunan rencana program KIA untuk Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif dengan melibatkan MSF

1. LCD Projector 2. Laptop

Pokok Bahasan

Analisis situasi 6 x 45 menit Penyusunan RUK (pengenalan masalah, prioritas masalah, analisis penyebab masalah, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan) Penyusunan RPK 1 x 45 menit

66


Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Penutupan

www.kinerja.or.id


dan sesuai untuk memudahkan penangkapan peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran

a) Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya perencanaan puskesmas yang baik untuk mendukung pencapaian program Persalinan Aman. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari.Pokok bahasan yang akan dibahas adalah Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP), tahapan PTP, dan BOK dalam program Persalinan Aman, Inisiasi Menyusu Dini, Dan ASI Eksklusif. Fasilitator mengawali dengan memberikan penjelasan, diikuti dengan permainan peran proses perencanaan 3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi, sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan motivation game. 4. Melaksanakan self-assessment (penilaian diri) untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan proses perencanaan tingkat puskesmas yang

aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. 2. Beri kesempatan kepada setiap peserta terutama perempuan dan kelompok rentan untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu komentar atas pertanyaan peserta kepada peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah mengarahkan proses diskusi jika ada tanggapan/diskusi yang menyimpang.

c) Sesi-sesi Hari I 1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar. Minta peserta untuk berkelompok dan mendiskusikan proses penyusunan perencaaan di puskesmas khususnya untuk program Persalinan Aman saat ini. Beberapa hal yang bisa disoroti diantaranya: proses penyusunan perencanaan, keterlibatan unsur masyarakat (laki dan perempuan, remaja) dan stakeholder lain seperti lintas sektor dalam proses perencanaan, serta hambatan yang ditemui.

dilakukan saat ini.

2. Sesi II: Narasumber menyajikan materi tentang

b) Proses pelatihan

tahapan PTP. Pada saat menjelaskan setiap

1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang inovatif

www.kinerja.or.id

PTP, yang meliputi pengertian, manfaat, dan tahapan teknis dalam penyusunan rencana usulan kegiatan sebaiknya dilakukan praktek untuk meningkatkan keterampilan peserta. 3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi tentang Peran BOK dalam program Persalinan Aman,


67


IMD dan ASI Eksklusif. Pengelolaan BOK

e) Penutup

yang patisipatif dilakukan melalui perencanaan dan pengawasan BOK yang partisipatif, serta

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak

laporan pertanggungjawaban yang transparan

lanjut pelatihan dengan melibatkan kontribusi aktif

dan akuntabel. Perlu disampaikan bahwa unsur

peserta. Fasilitator menutup sesi dengan menarik

utama yang menunjukkan partisipasi aktif adalah

kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,

adanya keterlibatan masyarakat melalui MSF

serta menekankan kembali beberapa hal yang akan

dari mulai puskesmas menyusun perencanaan,

dilakukan sesuai dengan rencana tindak lanjut yang

melaksanakan program, hingga saat monitoring

telah disusun.

dan evaluasinya. Jelaskan segi positif dan tantangan dari pendekatan tersebut.

Fasilitator mematiskan bahwa dalam tindak lanjut yang dibuat terdapat keterlibatan aktif yang

d) Sesi-sesi Hari II

seimbang antara laki dan perempuan baik dari unsur pemberi layanan, masyarakat maupun MSF.

1. Sesi I: Minta peserta untuk mereview materi yang telah dibahas pada hari I. Review dapat dilakukan secara bergiliran dengan permainan

Uraian Substansi

yang membangun semangat, sehingga setiap peserta mempunyai kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. 2. Sesi II: Minta peserta melakukan permainan peran (permainan peran) tentang proses perencanaan tingkat puskesmas. Jika peserta berjumlah besar, dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Atur peserta sesuai dengan peran yang diharapkan, yaitu sebagai kepala puskesmas, pemegang program, staf pelaksana, serta unsur masyarakat (MSF). Proses permainan peran dilakukan dengan mengikuti setiap tahapan perencanaan puskesmas yang telah dijelaskan pada hari sebelumnya. Usahakan semua peserta bisa berpartisipasi aktif. Tugas fasilitator adalah memantau dan mengarahkan proses, dan memberi masukan jika ada proses yang kurang sesuai.

68


1. Perencanaan Tingkat Puskesmas Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, puskesmas harus melaksanakan manajemen dengan baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan keluaran puskesmas yang efektif dan efisien. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan RI No.128/MENKES/ SK/II/2004, Manajemen Puskesmas tersebut terdiri dari perencanaan (P1), penggerakan dan pelaksanaan (P2), serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian (P3). Seluruh kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

www.kinerja.or.id

Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) sebagai

tahap persiapan, analisis situasi, penyusunan

fungsi manajemen pertama di Puskesmas

rencana usulan kegiatan (RUK), dan penyusunan

memegang peranan yang sangat strategis bagi

rencana pelaksanaan kegiatan (RPK). Penjelasan

keberhasilan program kesehatan. PTP yang baik

selengkapnya adalah sebagai berikut:

akan memberikan manfaat sebagai berikut: 2.1 Tahap persiapan 1. Memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan efisien 2. Memudahkan pengawasan dan pertanggungjawaban 3. Dapat diketahui hambatan, dukungan dan potensi yang ada dalam pelaksanaan program sehingga pelaksanaannya lebih mudah. Perencanaan adalah suatu proses sistematik untuk mengenali masalah, memprioritaskan masalah, menganalisis penyebab masalah, menyusun dan memilih alternatif pemecahan masalah, menetapkan strategi intervensi, memformulasikan tujuan (goals) dan sasaran (objectives) yang realistik untuk meminimalisasi masalah, dan merinci program dalam kegiatan. Perencanaan Tingkat Puskesmas adalah suatu proses penyusunan rencana kegiatan Puskesmas pada tahun yang akan datang yang dilakukan secara sistematis untuk mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Rencana tahunan Puskesmas dibedakan atas dua macam, yaitu rencana tahunan upaya kesehatan wajib dan rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.

2. Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas Tahapan Perencanaan Tingkat Puskesmas secara garis besar terdiri dari empat tahapan, yaitu

www.kinerja.or.id

Dilakukan untuk mempersiapkan peserta yang terlibat dalam proses penyusunan PTP agar memperoleh kesamaan persepsi dan pemahaman untuk melaksanakan penyusunan rencana. Adapun beberapa hal yang perlu dilakukan: a) Kepala Pukesmas membentuk tim penyusun PTP yang anggotanya terdiri dari staf Puskesmas b) Dipersyaratkan untuk melibatkan masyarakat (MSF) sebagai bagian dari tim penyusun PTP serta kelompok berkepentingan lain yang ada di masyarakat, misalnya kelompok peduli ASI. Tujan melibatkan masyarakat ini adalah untuk memperoleh pemikiran inovatif dan gambaran nyata pelaksanaan dan kebutuhan program dari perspektif pengguna layanan. c) Jelaskan pedoman PTP kepada tim demi keberhasilan penyusunan PTP. d) Bersama-sama tim mempelajari kebijakan dan pengarahan yang diberlakukan oleh Dinas Kesehatan daerah, provinsi, dan pusat. 2.2 Tahap Analisis Situasi Dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan dan permasalahan yang dihadapi Puskesmas melalui proses analisis berbagai data terkait. Ada dua kelompok data yang perlu dikumpulkan, yaitu data umum dan data khusus. Data umum terdiri dari:


69


a) Peta wilayah kerja dan fasilitas pelayanan kesehatan terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI

dan ASI Eksklusif selama ini dan bagaimana akan kedepannya.

Eksklusif b) Data sumber daya terdiri atas ketenagaan, obat-obatan dan bahan habis pakai, peralatan,

2.3 Tahap penyusunan rencana usulan kegiatan (RUK)

sumber pembiayaan, sarana dan prasarana untuk program Persalinan Aman, IMD dan ASI

Rencana usulan kegiatan berisi uraian tentang

Eksklusif

berbagai kegiatan yang dilakukan puskesmas

c) Data peran serta masyarakat

untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi

d) Data penduduk dan sasaran program terkait

puskesmas.

dengan program Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun RUK adalah:

Data khusus berupa hasil penilaian kinerja

a) Mempertahankan kegiatan yang sudah dicapai

puskesmas yang terdiri atas:

pada periode sebelumnya dan memperbaiki

a) Jumlah dan penyebab kematian ibu dan bayi

program yang masih bermasalah

b) Kunjungan kesakitanpada kelompok ibu dan

b) Menyusun rencana kegiatan baru yang disesuaikan dengan kondisi kesehatan KIA di

bayi

wilayah tersebut dan kemampuan Puskesmas

c) Pola penyakit 10 besar penyakit kelompok ibu

dan sumber daya lokal yang tersedia, serta

dan bayi

keterlibatan pihak swasta.

d) Status kesehatan secara umum e) Kejadian luar biasa terutama yang terjadi pada kelompok ibu dan bayi f) Cakupan program Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif 3 tahun terakhir per desa g) Hasil survei terkait Persalinan Aman, IMD, dan ASI Eksklusif (bila ada)

Tahapan penyusunan RUK adalah sebagai berikut. a) Analisis masalah

Analisis masalah dilakukan melalui kesepakatan kelompok tim penyusun perencanaan yaitu Tim internal puskesmas bersama MSF ataupun Konsil Kesehatan Kecamatan atau BMKM

Berbagai data tersebut dapat berasal dari sumber

(badan musyawarah Kesehatan Masyarakat).

pencatatan dan pelaporan puskesmas, lintas sektor

Prosesnya meliputi:

(misal kecamatan), institusi pelayanan kesehatan

•

Identifikasi masalah, yaitu dilakukan dengan membandingkan antara pencapaian kinerja

swasta, serta masyarakat.

puskesmas pada program Persalinan Seluruh data tersebut diolah dan dianalisis untuk

Aman saat ini dengan target kinerja yang

dapat diketahui profil kekuatan dan kelemahan

diharapkan.

puskesmas dalam menjalankan program PA, IMD

70


•

Merumuskan masalah dalam sebuah

www.kinerja.or.id

•

pernyataan masalah yang komprehensif,

masyarakat, teknologi), proses pelaksanaan

mencakup apa masalahnya, siapa yang

(perencanaan, penggerakan pelaksanaan,

terkena, seberapa besar, dimana dan

pengawasan, pengendalian dan penilaian)

bilamana masalah itu terjadi.

serta lingkungan (sosial, budaya, ekonomi,

Menetapkan urutan prioritas masalah. Hal ini

lingkungan fisik).

dilakukan mengingat adanya keterbatasan

•

sumber daya untuk mengatasi masalah

b) Penyusunan rencana usulan kegiatan

tersebut secara bersama, baik karena

Penyusunan rencana usulan kegiatan

keterbatasan SDM, dana, peralatan,

merupakan tindak lanjut atas temuan akar

maupun teknologi. Untuk memudahkan

masalah yang telah didapatkan dari proses

proses, penentuan prioritas masalah dapat

sebelumnya. Untuk masing-masing akar

dilakukan dengan menggunakan metode

penyebab disusun alternatif pemecahan

skoring, seperti Urgency-Seriousness-

masalah yang paling terbaik. Alternatif

Growth (USG), Capability-Acceptability-

pemecahan masalah tersebut dijabarkan

Readiness-Leverage (CARL), Multiple

dalam bentuk usulan kegiatan, dan dilengkapi

Criteria Utility Assessment (MCUA),

dengan berbagai informasi lain yang diperlukan

pohon masalah (problem tree), tulang ikan

untuk pelaksanaan kegiatan. Komponen yang

(fishbone), ataupun Hanlon.

dijabarkan meliputi:

Mencari akar penyebab masalah, untuk

•

Kegiatan tahun yang akan datang;

dapat mengetahui akar penyebab dari

•

Kebutuhan sumber daya berdasarkan sumber pendanaan yang tersedia.

setiap masalah yang ada. Dapat digunakan diagram sebab akibat dari ishikawa/ diagram tulang ikan, pohon masalah

Rekapitulasi rencana usulan kegiatan dan

ataupun pendekatan sistem. Kemungkinan

sumber daya yang dibutuhkan RUK disusun

penyebab bisa berasal dari input (manusia,

dalam bentuk matrik upaya kesehatan sebagai

dana, barang, materi, metode, alat,

berikut:

No Program

www.kinerja.or.id

Kegiatan

Tujuan

Sasaran

Target

Indikator keberhasilan

Sumber daya Dana

Alat

Tenaga


71


c) Tahap penyusunan rencana pelaksanaan

hal pendanaannya. Puskesmas sebagai ujung

kegiatan (RPK)

tombak pelayanan kesehatan seharusnya memperoleh kecukupan anggaran untuk

Rencana pelaksanaan kegiatan merupakan hasil

pelayanan kepada masyarakat, utamanya untuk

final dari rencana usulan kegiatan yang telah

promosi dan preventif dalam rangka mencapai

mendapat persetujuan anggaran. Untuk itu proses

derajat kesehatan yang optimal. Menyadari

penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan

hal tersebut, pemerintah pusat meluncurkan

dilakukan dengan:

program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

•

Mempelajari alokasi kegiatan dan biaya yang disetujui

•

BOK dimaksudkan untuk mendorong

Membandingkan alokasi kegiatan yang disetujui

puskesmas agar mampu mengidentifikasi

dengan RUK yang diusulkan dan situasi pada

permasalahan di wilayahnya melalui mini

saat penyusunan RPK

lokakarya yang selanjutnya dapat disusun

Menyusun rancangan awal, rincian dan volume

rencana tindak lanjut untuk pemecahan

kegiatan serta sumber daya pendukung menurut

masalah tersebut. Melalui BOK diharapkan akan

bulan, lokasi dan pelaksanaan

terjadi peningkatan kinerja di puskesmas dan

•

Mengadakan lokakarya mini tahunan

jaringannya (poskesdes dan posyandu) dalam

•

Membuat RPK yang telah disusun dalam bentuk

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang

matriks.

bersifat promotif dan preventif.

•

BOK merupakan salah satu sumber dana dari APBN untuk mendukung pelaksanaan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, khususnya untuk kegiatan promotif dan preventif.

3. Pengintegrasian Perencanaan BOK dalam perencanaan tingkat puskesmas

3.1 Peran BOK

Upaya kesehatan promotif dan preventif adalah pilar utama kesehatan masyarakat. Upaya promotif dan preventif yang baik akan mampu mengurangi tindakan kuratif dan rehabilitatif yang seringkali membutuhkan biaya lebih besar dalam pelaksanaannya. Terselenggaranya upaya promotif dan preventif ini utamanya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam

72


Paket dukungan KINERJA di bidang kesehatan yang terdiri dari Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif sangat terkait erat dengan keberhasilan pencapaian MDGs 4 dan 5, yaitu tentang penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI dan AKB). Keberadaan dana BOK ini diharapkan dapat menjadi akselerator penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Oleh

www.kinerja.or.id

karena itulah pengelolaan dana BOK ini perlu

Permenkes No. 2556/MENKES/PER/XII/2011.

dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntable sehingga betul-betul mampu memberi

Dana BOK tidak merupakan penerimaan fungsional

daya ungkit bagi keberhasilan program.

pemerintah daerah, sehingga tidak disetorkan ke kas daerah dan dapat dimanfaatkan secara

3.2 Dasar Hukum Dana BOK Dana BOK adalah dana APBN Kementerian Kesehatan yang disalurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme Tugas Pembantuan. Beberapa produk hukum yang menjadi dasar diluncurkannya BOK diantaranya adalah: •

UU 36/2009 tentang Kesehatan

•

PP 38/ 2007 tentang Pembagian Urusan

langsung untuk kegiatan upaya kesehatan.Tetapi yang harus dipahami oleh pemerintah daerah adalah bahwa dana BOK tidak merupakan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di puskesmas dan jaringannya (polindes, poskesdes dan posyandu). Pemerintah Daerah tetap berkewajiban mengalokasikan dana operasional untuk puskesmas.

3.3 Besaran alokasi dana BOK

Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah

• •

•

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Besaran alokasi dana BOK setiap Puskesmas

Kabupaten/Kota

ditetapkan dengan Surat Keputusan Dinas

PP 7/2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas

Kesehatan Kabupaten/Kota dengan memperhatikan

Pembantuan

situasi dan kondisi, antara lain:

Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis

a) Jumlah penduduk;

Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

b) Luas wilayah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/

c) Kondisi geografis;

Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan

d) Kesulitan wilayah;

Tata Kerja Kementerian Kesehatan tentang

e) Cakupan program;

BOK sebagai acuan bagi Pemerintah Pusat,

f) Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas dan

Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pihak terkait yang menyelenggarakan Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses •

jaringannya; g) Jumlah Poskesdes/Polindes dan Posyandu di wilayah Puskesmas; h) Parameter lain yang ditentukan oleh Kepala

dan pemerataan pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan

Permenkes 59/Menkes/PER/XII/2012 tentang

mempertimbangkan kearifan local.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan yang merupakan perubahan atas

www.kinerja.or.id


73


3.4 Tujuan BOK

kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut:

Tujuan umum program BOK adalah meningkatnya

•

Minimal 60% dari total alokasi dana BOK

upaya kesehatan yang bersifat promotif dan

Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan

preventif dalam mencapai target MDGs tahun 2015.

Prioritas; •

Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK

Adapun tujuan khususnya adalah:

Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan

1. Tersedianya alokasi anggaran operasional

lainnya dan Manajemen Puskesmas.

untuk upaya kesehatan promotif dan preventif di puskesmas dan jaringannya serta poskesdes

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk

dan posyandu.

dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya

2. Tersusunnya perencanaan tingkat puskesmas

kesehatan promotif dan preventif dan manajemen

untuk penyelenggaraan upaya kesehatan di

Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta

wilayah kerja.

Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM

3. Terselenggaranya lokakarya mini sebagai forum

lainnya.

penggerakan pelaksanaan upaya kesehatan di puskesmas.

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi:

4. Terlaksananya kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif di puskesmas dan

a) Transport lokal kegiatan ke luar gedung

jaringannya serta poskesdes/polindes dan posyandu serta UKBM dan tempat pelayanan kesehatan lainnya

Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi: •

Transport petugas kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan

5. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif

di luar gedung (ke Posyandu, Poskesdes/

dan MSF dalam pengawasan pelaksanaannya.

Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang

6. Terselenggaranya dukungan manajemen di

memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan);

Kabupaten/Kota dan Provinsi. •

3.5 Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas. Secara umum, pemanfaatan dana BOK diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit

Transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah penduduk (ke Posyandu, Poskesdes/ Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki resiko tinggi terhadap kesehatan);

tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang

74


www.kinerja.or.id

•

Transport peserta rapat/pertemuan bagi

c) Pembelian/Belanja barang

undangan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat/pertemuan; •

•

Belanja meliputi: •

Transport petugas kesehatan untuk

Pembelian/belanja barang untuk mendukung

konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman

pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan

laporan/pengiriman pertanggungjawaban ke

promotif dan preventif ke luar gedung yang

kabupaten/kota apabila perjalanan pulang

dapat berupa bahan PMT Penyuluhan,

pergi kurang dari 8 (delapan) jam;

bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/

Transport lokal lainnya yang terkait dengan

KIE yang diperlukan dan konsumsi

kegiatan BOK (Bab II point A).

pertemuan; •

b) Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/

Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas,

Kota

manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah

Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota

Masyarakat Desa (MMD), yang dapat

meliputi:

berupa belanja ATK, biaya administrasi

•

Untuk petugas kesehatan Puskesmas,

perbankan, pembelian materai, foto copy,

Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes

dan pembelian konsumsi.

yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena kondisi geografis memerlukan

•

perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam pulang

Dana BOK di Puskesmas tidak boleh

pergi atau menginap di lokasi;

dimanfaatkan untuk:

Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes

• Upaya kuratif dan rehabilitatif;

menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke

• Gaji, uang lembur, dan insentif;

Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang

• Pemeliharaan gedung (ringan, sedang dan

karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di lokasi rapat/pertemuan/ •

berat); • Pemeliharaan kendaraan (ringan, sedang dan berat);

konsultasi di Kabupaten/Kota;

• Biaya listrik, telepon, dan air;

Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas

• Pengadaan obat, vaksin, reagensia dan alat

Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan

kesehatan; • Biaya transportasi rujukan pasien.

BOK.

www.kinerja.or.id


75


Pemanfaatan dana BOK untuk kegiatan Puskesmas

lokakarya mini Puskesmas, untuk menyusun Plan of

dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu

Action (POA) tahunan yang bersumber dana BOK

harus berdasarkan hasil perencanaan yang

dan sumber lain. Berdasarkan POA tahunan yang

disepakati dalam Lokakarya Mini Puskesmas, yang

telah tersusun, selanjutnya Puskesmas menetapkan

diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi

POA yang akan dilaksanakan pada tahap pertama

wilayah kerja Puskesmas. Kualitas perencanaan

bersumber dana BOK dengan periode kegiatan

BOK yang disusun ini akan sangat menentukan

satu bulan atau beberapa bulan ke depan, untuk

berhasil atau tidaknya program kesehatan yang

diusulkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

dijalankan. Hal ini bisa dipahami karena tanpa

untuk proses pencairan dana.

dukungan dana yang memadai akan sangat sulit bagi pelaksana untuk menjalankan semua aktivitas

Proses penyusunan rencana kegiatan BOK

dengan baik.

hendaknya dilakukan dengan melibatkan unsur masyarakat, terutama pada fase assessment dan

Sebagai upaya untuk memperoleh hasil

penyusunan alternatif kegiatan, agar rencana

perencanaan yang baik, harus diawali dari proses

kegiatan yang dihasilkan lebih komprehensif dan

penyusunan perencanaan itu sendiri. Partisipasi

sesuai dengan permasalahan lokal. Pelibatan unsur

berbagai pihak yang terkait merupakan unsur

masyarakat dapat diwakili oleh MSF pada saat

penting bagi tersusunnya perencanaan yang

minilokakarya berkala yang diselenggarakan oleh

komprehensif, relevan dan aplikatif. Dengan

puskesmas.

demikian diharapkan berbagai masalah yang dihadapi Puskesmas dapat diselesaikan secara

Demikian juga pada saat pelaksanaannya,

tepat.

masyarakat diharapkan dapat ikut memantau pelaksanaan kegiatan, terutama menyangkut alokasi

Oleh karena itulah dalam kerangka pencapaian

dan realisasi penggunaan dana.

target program Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif sebagai determinan penurunan AKI dan AKB, beberapa upaya promotif dan preventif terkait dengan hal tersebut sangat penting untuk mendapat prioritas pendanaan BOK.

3.7 Laporan pertanggungjawaban yang

transparan dan akutabel

Puskesmas dan dinas kesehatan sebagai pengelola dan pengguna dana BOK wajib membuat laporan

3.6 Perencanaan dan pengawasan BOK yang

pertanggungjawaban atas pemanfaatan dana

partisipatif

BOK yang menjadi kewenangannya. Laporan pertanggungjawaban adalah laporan yang dibuat

Setelah menerima SK alokasi dana BOK,

bendahara pengeluaran atas uang yang dikelolanya

Puskesmas segera menyelenggarakan rapat

76


www.kinerja.or.id

sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang.

5. Laporan tahunan. Laporan tahunan BOK

Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian

disusun oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

program dan laporan keuangan maka puskesmas

dan Dinas Kesehatan Provinsi setiap tahunnya.

dapat melakukan penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat lokakarya mini di

Adanya berbagai ketentuan tersebut dimaksudkan

Puskesmas. Hasil penilaian berupa laporan secara

untuk menjamin adanya akuntabilitas dalam

periodik sesuai dengan format yang disepakati.

pemanfaatan dana BOK yang merupakan amanat undang-undang bagi kesehatan rakyat Indonesia.

Pelaporan BOK dari kabupaten/kota dikirim

KINERJA mendorong akuntabilitas dan transparansi

ke sekretariat Kementerian Kesehatan dan

pemanfaatan dana BOK ini melalui intensifikasi

ditembuskan ke sekretariat BOK Dinas Kesehatan

peran MSF agar lebih terlibat aktif mulai dari

Provinsi. Pencatatan dan pelaporan ini disusun

kegiatan perencanaan, pelaksanaan, hingga

mulai dari puskesmas, kabupaten/kota dan provinsi.

monitoring dan evaluasi.

Pencatatan dan pelaporan yang dibuat dan dikirimkan adalah:

Panduan Pelaksanaan

1. Pencatatan hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya dicatat dalam buku register yang sudah ada. 2. Pencatatan pemanfaatan dana BOK. Pencatatan pemanfaatan dana BOK dibuat dalam buku keuangan tersendiri, dilengkapi dengan bukti pengeluaran dan tanda terima dana oleh petugas yang melaksanakan kegiatan. 3. Pelaporan pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.Hasil pelaksanaan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dan jaringannya direkapitulasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota menggunakan format SP2TP/SP3. 4. Pelaporan keuangan BOK. Pelaoran keuangan di tingkat Puskesmas berupa laporan pencairan dan pemanfaatan dana BOK.

Sebelum proses pelatihan, fasilitator sudah mengerti bahwa tugas dan hasil yang ingin dicapai dari proses pelatihan ini adalah Tim mampu menyusun perencanaan puskesmas secara partisipatif untuk mendukung program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif yang meliputi: •

Perencanaan kegiatan

•

Pengalokasian dana

•

Pelaksanaan kegiatan

•

Monitoring dan evaluasi kegiatan.

1. Tahap Persiapan

1.1 Pengkajian kondisi yang ada

Pengkajian kondisi dilakukan untuk mengidentifikasi potensi dan masalah yang

www.kinerja.or.id


77


terjadi pada proses perencanaan puskesmas

format yang dapat digunakan untuk melakukan

dan manajemen BOK serta kapitasi dari Jaminan

pengkajian kondisi yang ada.

Kesehatan Nasional saat ini. Berikut ini contoh a) Pengkajian kondisi perencanaan puskesmas

No

Potensi masalah

1

Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang proses penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas (PTP)?

2

Apakah petunjuk tehnis dalam penyusunan PTP cukup jelas?

3

Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam penyusunan PTP?

4

Apakah penyusunan PTP menggunakan analisis data yang memadai?

5

Apakah tahapan penyusunan PTP sesuai dengan panduan?

6

Apakah PTP yang disusun didiseminasikan ke berbagai pihak yang membutuhkan?

7

…..

8

....

9

....

10

...

Ya

Tidak

b) Pengkajian kondisi manajemen BOK

No

Potensi masalah

1

Apakah staf Puskesmas mendapat pelatihan dari Dinkes tentang manajemen BOK?

2

Apakah petunjuk tehnis dalam penggunaan BOK cukup fleksibel (akomodatif)?

3

Apakah masyarakat (perwakilannya) dilibatkan dalam perencanaan BOK?

4

Apakah hasil perencanaan dan laporan penggunaan BOK dapat diakses oleh

Ya

Tidak

masyarakat?

78

5

Apakah perencanaan BOK menggunakan analisis data yang memadai?

6

Apakah pencairan dana BOK rutin terjadi setiap 3 bulan sekali?

7

…..

8

....

9

....

10

...


www.kinerja.or.id

1.2 Analisis masalah

•

Aspek good governance muncul secara jelas seperti unsur partisipasi, transparansi,

Analisis masalah dilakukan dengan mengacu

akuntabilitas, responsifness, serta inovasi dan

kepada hasil identifikasi potensi dan masalah.

insentif.

Proses ini dilakukan untuk mencari penyebab munculnya berbagai permasalahan tersebut. Berdasarkan jawaban ‘TIDAK’ pada tabel di atas,

2. Tahap pelaksanaan

maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

1.3 Alternatif Pemecahan Masalah •

Alternatif pemecahan masalah disusun berdasarkan temuan akar masalah

•

Alternatif pemecahan masalah yang diusulkan hendaknya dapat diterima oleh masyarakat dan

2.1 Sosialisasi Lintas Program, Lintas Sektoral

dan Masyarakat

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang dari tingkat Kecamatan/Puskesmas dan Desa/ Kelurahan. •

mendapatkan dukungan dalam pelaksanaan

puskesmas •

kegiatan yang tersusun dalam PTP serta

Alternatif pemecahan yang ada, dibahas untuk memperoleh upaya yang paling tepat untuk mengatasi masalah dengan melibatkan sumber

penggunaan BOK dan pengawasannya. •

dari unsur pemerintahan kecamatan

dan masyarakat (multi aktor).

dan desa serta masyarakat sipil (Toga, Toma, LSM, kader kesehatan, PKK,

1.4 Penyusunan rencana kerja (Plan of Action)

•

Susun rencana kerja/aktifitas kegiatan sesuai dengan prioritas

•

organisasi perempuan, anggota DPRD daerah pemilihan yang bersangkutan, dan

Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam PTP dan manajemen BOK

Dalam Penyusunan PTP dan penyusunan rencana penggunaan BOK perlu memperhatikan alokasi untuk kegiatan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, yang relevan dengan Janji Perbaikan Layanan (berdasarkan hasil survei pengaduan)

www.kinerja.or.id

Sasarannya peserta adalah pemangku kepentingan di Kecamatan maupun Desa

daya yang ada baik lintas program/lintas sektor

•

Tujuannya untuk menyamakan persepsi dan

pemerhati kesehatan lainnya). •

Hasil yang diharapkan: adanya kesepakatan untuk berpartisipasi serta dukungan dari lintas program dan lintas sektoral kecamatan dan desa terkait rencana kegiatan dalam PTP. Apabila ada keterbatasan dukungan BOK maka puskesmas dapat menggali sumber pendanaan dan dukungan dari masyarakat dan sumber-sumber lainnya.


79


○ Apakah kegiatan sesuai dengan

2.2 Penyusunan PTP yang partisipatif dan pelaporan pelaksanaan kegiatan yang transparan

perencanaan? •

Dalam evaluasi, perlu diperhatikan: ○ Apakah kegiatan sudah mencapai target?

• •

Tujuannya untuk meningkatkan keterlibatan dan

○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?

dukungan masyarakat.

○ Apakah evaluasi menggunakan data-data

Puskesmas sudah menyusun dokumen

yang ada di Puskesmas?

perencanaan menurut data dan perpekstif tehnis

○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam

puskesmas. •

mencapai target kegiatan?

Puskesmas mengundang masyarakat (MSF,

○ Apakah ada kegiatan di luar rencana?

Dewan Kesehatan Kecamatan atau badan pertimbangan kesehatan,Toga, Toma, organisasi profesi, swasta, dll) dan pemerintah kecamatan (Muspika, KUA, dll) dan desa (kepala desa, dll) untuk memberi tanggapan dan masukan terhadap dokumen tersebut. •

Hasil yang diharapkan: masyarakat memahami, mengoreksi sesuai prioritas kebutuhan, dan mendukung hasil rencana tersebut.



2.3 Kegiatan Tahap Monitoring & Evaluasi •

Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dariplan of actiondan menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan input untuk langkah perbaikan dan perencanaan periode berikutnya.

•

Proses pemantauan dilaksanakan dan dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada Dinas Kesehatan dan MSF atau forum masyarakat lainnya.

•

Dalam proses monitoring dengan melibatkan unsur masyarakat yang berkeadilan jender

•

Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan adalah:

80


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


81


82


www.kinerja.or.id

Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif

www.kinerja.or.id

3 Tata Kelola Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif

83


Modul 3 Pojok ASI untuk Mendukung ASI Eksklusif

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang pendekatan yang digunakan KINERJA dalam pengadaan pojok ASI sebagai salah satu langkah penting dalam mendukung keberhasilan program IMD dan ASI Eksklusif. Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pentingnya pojok ASI, manfaat Pojok ASI, serta pengadaan Pojok ASI. Modul ini disusun dengan tujuan pembaca belajar model pendekatan Kinerja dalam pelaksanaan kegiatan Pojok ASI yang dapat diterapkan di puskesmas, instansi pemerintah, tempat kerja melalui praktekpraktek yang partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif.

Penjabaran materi modul diawali dengan pemaparan tentang pentingnya pojok ASI, ........

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Staf instansi pemerintah lain 6. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 7. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

84


www.kinerja.or.id

Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep pojok ASI dan realisasinya dengan program KINERJA-USAID

Tujuan Umum

2. Memahami peran pojok ASI dalam menjaga ASI Eksklusif

Peserta mampu mendampingi Puskesmas,

3. Mampu mengembangkan pojok ASI

Dinas Kesehatan dan lembaga lainnya dalam

4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi

pengembangan dan pelaksanaan pojok ASI sebagai

pojok ASI.

dukungan terhadap hak anak dan ibu dalam memberikan ASI Eksklusif.

Pokok Bahasan Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

1. Latar Belakang Pojok ASI 2. Manfaat Pojok ASI 3. Penyediaan Pojok ASI 4. Monitoring Penerapan Pojok ASI.

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan.

Metode

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan konsep Pojok ASI 2. Mampu menjelaskan peran penting pojok ASI dalam menjaga ibu memberikan ASI Eksklusif 3. Mampu mendampingi Puskesmas, Dinas Kesehatan, dan lembaga lainnya dalam mengembangkan pojok ASI 4. Mampu mendampingi Dinas Kesehatan dan puskesmas dalam monitoring dan evaluasi penerapan pojok ASI.

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Kerja kelompok 4. Pemaparan hasil kerja kelompok Sesi Pendampingan 1. Sosialisasi materi. 2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi

puskesmas, dinas kesehatan dan instansilainya

pemerintah dan unit pelayanan kesehatan:

bersama MSF.

www.kinerja.or.id


85


3. Mengembangkan pojok ASI. 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pojok ASI.

Alat dan bahan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan a) Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan peran penting pojok ASI. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan

1. LCD projector

secara umum, yaitu akan diselenggarakan

2. Laptop 3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard 4. Alat tulis

selama 1 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit.Pokok bahasan yang akan dibahas meliputi pentingnya pojok ASI, tujuan dan

5. Materi presentasi.

manfaat pojok ASI, serta penggunaan pojok ASI sebagai salah satu upaya

Waktu

untuk mewujudkanProgram KIA tentang pelaksanaan pojok ASI untuk semakin

meningkatkan kemampuan peserta. 3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk

Sesi pelatihan: Dua hari

mencairkan situasi, sebelum memulai

Hari I: Waktu 1 x 45 menit 1 x 45 menit 2 x 45 menit 3 x 45 menit 1 x 45 menit

pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan Pokok Bahasan Pembukaan Bina Suasana Self-assessment: Deskripsi pelaksanaan pojok ASI saat ini Penyajian materi: Pojok ASI Diskusi dan tanya jawab Perencanaan pengadaan Pojok ASI Diskusi dan tanya jawab

misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan permainan yang memotivasi.

b) Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran

Rencana tindak lanjut


Penutupan

penangkapan peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas.

86


www.kinerja.or.id

2. Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu komentar atas pertanyaan peserta kepada peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan jika ada proses diskusi yang menyimpang.

c) Sesi-Sesi Hari

d) Sesi-sesi Hari II: 1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta untuk mereview materi yang telah dibahas di hari I. Lakukan review dalam suasana santai dengan menggunakan teknik permainan. 2. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk kelompok dan berlatih menyusun SOP teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil diskusi

1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar

hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting

2. Sesi II: Melaksanakan self-assessment

yang belum ada SOP dari Kementerian

untuk mengetahui pelaksanaan pojok ASI

Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi

saat ini. Aspek yang penting untuk digali

belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan

adalah mengenai pelaksanaan pojok

yang belum sesuai dengan kaidah SOP

ASI yang sudah ada, serta peluang dan

akan menjadi masukan kepada Kementerian

hambatan dalam pelaksanaannya.

Kesehatan RI.

3. Sesi III: Narasumber menyajikan materi

3. Sesi III: Sama seperti aktivitas pada sesi

tentang pojok ASI. Penyajian diawali dengan

II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP

penjelasan mengenai pengertian, tujuan,

Layanan. Minta peserta untuk membentuk

dan manfaat kantong persalinan.Penting

kelompok dan berlatih menyusun SOP

juga dibahas mengenai beberapa fakta yang

Layanan. SOP yang hendak disusun

ditemukan terkait pelaksanaan pojok ASI

sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil

selama yang belum sepenuhnya sesuai,

diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan

sehingga KINERJA memandang perlu

penting yang belum ada SOP, atau sudah

dilakukan revitalisasi. Untuk itu penjelasan

ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah

mengenai langkah pembuatan dan

SOP.

pemanfaatan pojok ASI menjadi bagian yang sangat penting. 4. Sesi IV: Minta peserta untuk diskusi tentang

4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi tentang penerapan dan pemantauan SOP. Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam

pengadaan pojok ASI dan barangnya di

menerapkan SOP mulai dari sosialisasi

Puskesmas masing-masing.

sampai dengan evaluasi dan revisi SOP. Aspek penting dalam fase penerapan SOP adalah pemantauan kepatuhan menjalankan SOP. Sehingga dalam sesi IV ini juga

www.kinerja.or.id


87


dibicarakan tentang instrumen pemantauan

dan membantu ibu yang menyusui. Di samping

kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta

itu, keberadaan pojok ASI di tempat umum dapat

untuk berlatih menyusun instrumen tersebut

lebih meningkatkan kesadaran ibu-ibu terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif kepada bayi.

e) Penutup

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit yang akan dilakukan baik oleh Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pojok ASI di daerah setempat. Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta menekankan kembali beberapa hal yang akan dilakukan sesuai dengan rencana tidak lanjut yang telah disusun.

Sejak tahun 2010-an, telah muncul banyak fasilitas ASI di seluruh Indonesia. Ada ruang ASI di berbagai tempat umum, termasuk terminal bis, mal, bandar udara, dan stasiun kereta api. Mulai juga berada di pabrik dan kantor. Pemicu pengadaan lebih banyaktempat pemberian ASI adalah Peraturan Menteri Kesehatan RI No.15 Tahun 2013, tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu. Menurut Peraturan ini, setiap tempat kerja dan tempat umum harus mempunyai ruang ASI, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada ibu dalam memberikan ASI Eksklusif dan memenuhi hak anak untuk mendapatkan ASI Eksklusif. Ruang ASI dapat memberikan kesempatan kepada ibu yang bekerja

Uraian Substansi

untuk memberikan ASI kepada bayi atau memerah ASI selama waktu kerja. Keberadaan Peraturan ini berarti bahwa setiap

1. Latar Belakang Pojok ASI

Rumah Sakit, Puskesmas, Pustu, Poskesdes,

Pojok ASI dan ruang laktasi bertujuan untuk

ruang atau pojok ASI agar ibu dapat menyusui bayi

meningkatkan kesempatan ibu untuk menyusui bayi

dengan benar, aman dan nyaman.

Polindes, dan Posyandu juga harus mengadakan

dengan aman, nyaman dan privasi. Kebanyakan ibu merasa kurang nyaman kalau ingin memberikan

2. Manfaat Pojok ASI

ASI kepada bayinya di tempat umum atau di depan orang lain. Pojok ASI adalah salah satu strategi

Pengadaan pojok ASI di dalam Puskesmas dapat

untuk menghindari situasi ini, dan untuk mendukung

sangat bermanfaat untuk ibu dan bayi. Dengan adanya pojok ASI, cakupan ASI Eksklusif akan

88


www.kinerja.or.id

meningkat tidak hanya karena ada tempat untuk ibu

ditemukan di dalam ruangan lain, seperti

menyusui, tapi karena para ibu dapat lihat bahwa

ruangan gizi di puskesmas.

pemerintah maupun masyarakat mendukung upaya mereka untuk menyusui bayinya.

3. Memutuskan barang apa yang dibutuhkan. Misalnya, tempat duduk, tempat tidur, wastafel, kulkas, botol penyimpan ASI, dispenser air

Bukan hanya ibu yang datang ke Puskesmas untuk

panas, kipas angin, alat memerah ASI seperti

diperiksa yang akan menggunakan pojok ASI – dari

pompa, alat sterilisasi botol ASI, tisu, dan air

penelitian KINERJA, sering ada staf Puskesmas

minum.

yang juga menyusui bayinya di pojok tersebut. Ibu

4. Memutuskan dana untuk mengadakan barang

yang bekerja di luar rumah juga suka menggunakan

pojok ASI akan diambil dari sumber mana –

pojok ASI di Puskesmas karena dianggap lebih

dana APBD, DAK, BOK, atau sumber lain?

nyaman, sehat dan enak dari pada tempat kerja mereka, di mana masih belum ada ruang ASI.

5. Mengadakan barang yang dibutuhkan dan meyiapkan ruang atau pojok ASI dengan baik. 6. Memutuskan siapa yang bertanggung jawab

Pojok ASI dan alat tersedia dapat berfungsi

untuk pojok ASI dan apa tugasnya. Misalnya,

sebagai media praktek untuk sosialisasi, konseling

untuk tambah stok tisu dan air minum secara

atau penyuluhan kepada ibu hamil dan ibu pasca

rutin, dan untuk pastikan tidak ada barang yang

bersalin, apalagi kepada ibu yang bermasalah

rusak.

menyusui bayinya. Pojok ASI dan alatnya juga dapat

7. Melatih semua staf Puskesmas (apalagi petugas

dipakai untuk demonstrasi pada ibu yang mengikuti

loket) untuk selalu memberitahu ibu yang

kelas ibu hamil.

membawa bayinya ke Puskesmas bahwa sudah ada pojok ASI yang dapat ibu gunakan kalau dia

3. Penyediaan Pojok ASI 1. Belajar dan membahas Peraturan Bupati/

ingin menyusui. 8. Mengadakan poster atau spanduk di ruang umum (seperti ruang tunggu atau di dekat loket)

Walikota dan/atau Peraturan Daerah terhadap

yang menginformasikan ibu menyusui bahwa

ASI Eksklusif, kalau ada. Jika tidak ada, bahas

ada pojok ASI yang dapat digunakan kalau ada

PP ASI dan Peraturan Menteri kesehatan.

ibu yang ingin menyusui bayinya.

2. Memutuskan apakah Puskesmas, Dinas kesehatan dan tempat lain mempunyai ruangan

9. Memberi petunjuk yang jelas letak pojok ASI. 10. Mengisi berbagai informasi dalam pojok

kosong untuk mengadakan pojok ASI. Kalau

ASI sebagai informasi bagi ibu yang sedang

ada, ruangan tersebut dapat digunakan sebagai

menyusui.

ruang ASI; kalau tidak ada, tempat lain harus

www.kinerja.or.id


89


Panduan Pelaksanaan

dan Puskesmas •

Alternatif pemecahan masalah yang memiliki dampak lebih efektif dan efisien dalam

1. Identifikasi potensi masalah

penggunaan kantong persalinan •

dibahas untuk memperoleh upaya yang paling

Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi

tepat untuk mengatasi masalah dengan

masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

No

Beberapa alternatif pemecahan yang ada,

Potensi masalah

Ya

1

Apakah ada ruang yang cukup besar untuk mengadakan pojok ASI?

2

Apakah ada tempat di dalam ruangan lain yang dapat dijadikan pojok ASI?

3

Apakah ada cukup dana dari APDB, BOK, DAK, atau sumber lain untuk mengadakan pojok ASI?

4

Apakah semua staf memahami pentingnya ASI Eksklusif?

5

Apakah semua staf memahami pentingnya pojok ASI?

6

Apakah ada petugas yang mampu bertanggung jawab untuk pojok ASI dan keberlanjutannya?

7

…..

8

....

9

....

10

...

2. Analisis masalah (mengacu kepada hasil identifikasi potensi masalah)

Tidak

melibatkan sumber daya yang ada baik lintas program/lintas sektor dan masyarakat(multi aktor).

Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

3. Alternatif Pemecahan Masalah

4. Penyusunan rencana kerja (POA - Plan of Action) •

Alternatif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan temuan akar masalah. •

90

pojok ASI. •

Alternatif pemecahan masalah yang diselesaikan dapat diterima oleh masyarakat


Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam Susun rencana kerja sesuai dengan alternative pemecahan masalah.

•

Menggali sumber dana yang diperlukan

www.kinerja.or.id

•

Memulai pengadaan pojok ASI

ASI tiap minggu, dan merespon kepada saran

•

Dalam penyusunan rencana penggunaan pojok

dan pengaduan dari pengguna.

ASI harus melibatkan seluruh staf di KIA dan bidan desa.

5. Sosialisasi Pojok ASI kepada staf Puskesmas dan masyarakat

7. Tahap Monitoring & Evalusi Pojok ASI •

Tujuannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari pojok ASI dan menilai apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

•

Sosialisasi kepada staf Puskesmas bertujuan

rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan

untuk menyamakan persepsi terkait pengadaan

input untuk langkah perbaikan dan perencanaan

dan penggunaan pojok ASI di Puskesmas.

periode berikutnya.

Semuastaf harus menjadi sadar terhadap

•

•

Proses pemantauan dilaksanakan dan

pojok ASI, dan harus siap untuk mengajak ibu

dilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada

menyusui untuk menggunakan tempat tersebut.

Dinas Kesehatan dan masyarakat.

Sosialisasi ke masyarakat, apalagi para ibu

•

hamil dan ibu pasca bersalin. Ini dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisi dan promosi seperti

Dalam proses monitoring dengan melibatkan masyarakat.

•

kelas ibu hamil, dan juga melalui poster atau

Dalam evaluasi, perlu diperhatikan: ○ Apakah pojok ASI sudah digunakan sesuai

spanduk di ruang umum (seperti ruang tunggu

rencana?

atau di dekat loket) yang menginformasikan

○ Bagaimana keterlibatan masyarakat?

ibu menyusui bahwa ada pojok ASI yang dapat

○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam

digunakan kalau ada ibu yang ingin menyusui

pelaksanaan pojok ASI?

bayinya.

○ Bagaimana mencari jalan keluar dari kendala yang dihadapi? ○ Apakah ada kegiatan diluar rencana?

6. Penggunaan dan Pengawasan Pojok ASI •

Ada petugas yang bertanggung jawab untuk pojok ASI. Petugas ini harus memastikan barang, alat, dan stok yang dibutuhkan oleh ibu

Contoh Praktek Baik

menyusui selalu ada di dalam pojok ASI dan tidak rusak. •

Petugas loket selalu menginformasikan ibu

1. Puskesmas Batua di Kota Makassar, Sulawesi Selatan

menyusui terhadap keberadaan pojok ASI. •

Petugas bertanggung jawab untuk pojok ASI

Pada bulan Desember 2012, Walikota Makassar

mencatat jumlah ibu yang menggunakan pojok

menandatangani Peraturan Walikota (Perwali) no.48

www.kinerja.or.id


91


Tahun 2012 tentang ASI Eksklusif. Perwali ini mewajibkan semua Unit Layanan Kesehatan, termasuk Puskesmas dan Rumah Sakit, untuk mengadakan pojok laktasi atau ruang ASI supaya ada tempat yang nyaman dan aman untuk ibu yang ingin menyusui bayinya. Sejak bulan berikutnya, yaitu January 2013, Puskesmas di Kota Makassar mulai menyiapkan ruang ASI dengan mengadakan ruangan khusus untuk menyusui. Di dalam ruangan ini, staf Puskesmas menyiapkan apa saja yang mungkin dibutuhkan ibu menyusui:

minum. Sumber dana untuk barang-barang tersebut

wastafel, tempat duduk, tempat tidur bayi, dot, alat

adalah dana APDB maupun Dana BOK (tergantung

pompa ASI, televisi, kipas angin, kulkas, tisu, dan air

pada keadaan Puskesmas).

2. Puskesmas Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat Di Kabupaten Melawi, di Kalimantan Barat, masih

Namun, ada satu Puskesmas yang sudah

kurang ada pojok ASI di Puskesmas ataupun Rumah

menyediakan pojok ASI untuk ibu-ibu menyusui,

Sakit.

tanpa biaya besar. Puskesmas ini adalah Puskesmas Nanga Pinoh, di mana Kepala Puskesmas dan stafnya menjadikan sebuah tempat tidur berfungsi sebagai pojok ASI. Tempat tidur ini tersedia di dalam ruang gizi. Jadi sebenarnya tidak semua Puskesmas harus mengadakan ruangan khusus sebagai pojok ASI – sebuah tempat di dalam ruangan lain juga dapat dipakai oleh ibu menyusui. Yang penting ibu merasa nyaman dan aman, dan tidak diganggu. Oleh karena ini, staf Puskesmas Nanga Pinoh memasang sebuah gorden/tirai di depan tempat tidur tersebut, supaya ibu menyusui tidak dapat dilihat oleh staf atau pasien lain. Tisu dan air minum juga tersedia gratis.

92


www.kinerja.or.id

Kepala Puskesmas Nanga Pinoh mengatakan bahwa sudah ada banyak pasien yang menggunakan pojok ASI ini kalau mereka datang untuk diperiksa. Yang juga sering menggunakan pojok ASI adalah staf Puskesmas sendiri – ternyata, ada manfaat yang dua kali lipat dari pada apa yang diharapkan.



www.kinerja.or.id


93


94


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


95

Kelompok Peduli ASI

www.kinerja.or.id

4


97


Modul 4

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang strategi

Kelompok Peduli ASI

pembentukan kelompok peduli ASI untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, dan agar pelayanan tersebut dapat menjadi lebih partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif. Modul ini dapat digunakan sebagai panduan dalam membentuk dan mendirikan kelompok peduli ASI pada tingkat desa/kelurahan, kecamatan, dan kota/

........ menguraikan tentang strategi pembentukan kelompok peduli ASI untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, ........

kabupaten. Modul ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan tentang kelompok peduli ASI yang efektif dan berpengaruh.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Peserta mampu mendampingi Puskesmas, Dinas kesehatan dan lembaga lainnya dalam menyusun

98


www.kinerja.or.id

dan implementasi Kelompok Peduli ASI sebagai

3. Mampu mengembangkan Kelompok Peduli ASI

responsif terhadap hak anak dan ibu dalam

4. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi

memberikan ASI Eksklusif.

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers

Kelompok Peduli ASI.

Pokok Bahasan

(TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan. Setelah mengikuti TOT, peserta akan:

1. Latar Belakang Kelompok Peduli ASI 2. Manfaat Kelompok Peduli ASI 3. Pembentukan Kelompok Peduli ASI 4. Monitoring Penerapan Kelompok Peduli ASI.

Metode

1. Mampu menjelaskan konsep Kelompok Peduli ASI 2. Mampu menjelaskan peran penting Kelompok Peduli ASI dalam menjaga ibu memberikan ASI eksklusif 3. Mampu mendampingi Puskesmas, SKPD lain dan lembaga swasta lainnya dalam mengembangkan Kelompok Peduli ASI 4. Mampu mendampingi dinas kesehatan dan puskesmas dalam monitoring dan evaluasi penerapan Kelompok Peduli ASI. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep kelompok Peduli ASI dan

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Kerja kelompok 4. Pemaparan hasil kerja kelompok. Sesi Pendampingan 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan puskesmas, dinas kesehatan dan instansilainya bersama MSF 3. Mengembangkan Kelompok Peduli ASI 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kelompok Peduli ASI.

realisasinya dengan program USAID-KINERJA 2. Memahami peran Kelompok Peduli ASI dalam menjaga ASI Eksklusif

www.kinerja.or.id


99



Alat dan bahan

1. LCD projector

a) Pengantar

2. Laptop

•

3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard

Fasilitator membuka sesi dengan

4. Alat tulis

menyampaikan pentingnya IMD dan ASI


Esklusif untuk ibu dan bayi, dan pentingnya upaya masyarakat untuk mendukung ibu menyusui dan menolak susu formula.

Waktu

•

Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama setengah hari. Peserta diharapkan

Sesi pelatihan: Satu hari

aktif dalam setiap sesi, baik sesi penyajian materi maupun sesi diskusi.

Hari I: Waktu

• Pokok Bahasan

mencairkan situasi sebelum memulai

Pembukaan & bina susana

pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan

2 x 45 menit Penyajian materi: Tujuan dan manfaat Kelompok Peduli ASI, termasuk contoh dari wilayah lain Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, kelemahan, 1 x 45 menit peluang dan tantangan terkait pemberian IMD dan ASI Eksklusif saat ini Diskusi kelompok: Kegiatan promosi dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif yang telah dilakukan di wilayah kita 3 x 45 menit Diskusi kelompok: Ide-ide kegiatan promosi dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif yang dapat dilakukan di wilayah kita Pemaparan hasil diskusi Rencana tindak lanjut – kapan akan 1 x 45 menit mengadakan pertemuan lagi? Penutupan

100


Fasilitator melakukan bina suasana untuk

misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan permainan yang memotivasi peserta.

b) Proses pelatihan

Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan penangkapan peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas.

www.kinerja.or.id

Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk

untuk mulai melaksanakan kegiatan promosi dan

mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu

sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif. Selanjutnya

komentar atas pertanyaan peserta kepada

fasilitator menutup sesi dengan menarik

peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak

kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya

hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah

jawab, serta menekankan kembali beberapa hal

memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan

yang akan dilakukan sesuai dengan rencana

jika ada proses diskusi yang menyimpang.

tindak lanjut yang telah disusun.

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut: •

Uraian Substansi

Sesi I: Pengantar, bina suasana, dan pemberian materi terhadap tujuan dan manfaat kelompok peduli ASI

•

Sesi II: Melaksanakan self-assessment untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta capaian pelaksanaan keadaan pemberian IMD dan ASI Eksklusif saat ini.

•

Sesi III: Minta kelompok untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Tujuannya untuk membahas promosi dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif yang telah dan dapat dilakukan di wilayahnya. Setelah dibahas, tiap kelompok memberikan presentasi secara singkat kepada peserta terhadap apa yang dibahas.

•

Sesi IV: Membuat rencana tindak lanjut, termasuk kapan akan mengadakan pertemuan berikutnya.

c) Penutup

1. Latar Belakang Kelompok Peduli ASI Kelompok Peduli ASI adalah media atau ruang untuk mempertemukan anggota masyarakat untuk membahas dan merespon IMD dan ASI Ekskusif yang menjadi kepedulian bersama dan tujuan bersama. Anggota kelompok peduli ASI dapat berasal dari berbagai unsur kepentingan masyarakat, baik dari unsur PNS, media, swasta, kaum ibu, kaum bapak, dan kaum remaja. Pertemuan, diskusi dan forum bersama antar pemangku kepentingan menjadi penting untuk mengembangkan proses dialogis dan membangun kesadaran bersama serta melakukan aksi bersama. Banyak pilihan nama yang dapat digunakan untuk menamai kelompok peduli ASI, seperti nama-nama berikut:

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana

•

Jaringan

tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan

•

Gerakan

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut

•

Aliansi

yang dimaksud berupa uraian langkah konkrit

•

Aksi

www.kinerja.or.id


101


•

Koalisi

•

Komisi

•

Front

•

Forum

•

Komunitas.

2. Peningkatan ketrampilan ibu dalam cara pemberian ASI yang benar 3. Peningkatan semangat dan kemauan ibu untuk menyusui bayi 4. Peningkatan peran bapak dalam isu kesehatan ibu dan anak, apalagi dalam ASI

Kinerja mendorong untuk menggunakan nama-nama sesuai dengan kearifan lokal.

5. Peningkatan jumlah ibu yang memberikan bayinya ASI Eksklusif 6. Peningkatan jumlah ibu yang memberikan

2. Tujuan Kelompok Peduli ASI 1. Membangun kepahamanterhadap pentingnya IMD dan ASI Eksklusif. 2. Membangun komitmen dan kebersamaan untuk mendukungupaya ibu dalam pemberian ASI Eksklusif. 3. Menyepakati bersama-sama hal-hal yang menjadi tolokukur cakupan IMD dan ASI

bayinya ASI dengan makanan tambahan sampai usia bayi sudah dua tahun 7. Peningkatan jumlah pojok ASI di tempat umum dan tempat kerja 8. Penurunan jumlah iklan (cetak, radio, televisi) untuk susu formula 9. Penurunan pemberian susu formula kepada bayi 10. Penurunan jumlah kasus diare dalam bayi 11. Ibu dan bayi yang sehat dan cerdas.

Eksklusif. 4. Mengorganisasikan berbagai pihak masyarakat dalamupaya promosi dan advokasi tentang IMD dan ASI Eksklusif. 5. Memberikan pihak masyarakat kesempatan untuk berbagi pengalaman terhadap advokasi, promosi, dan kegiatan lain terkait IMD dan ASI Eksklusif.

3. Manfaat Kelompok Peduli ASI Kalau ada kelompok peduli ASI yang berjalan dan berfungsi secara aktif, pengaruhnya dapat menjadi sangat besar sekali. 1. Peningkatan kesadaran dan pengetahuan maysarakat tentang pentingnya IMD dan ASI Eksklusif

102


www.kinerja.or.id

Panduan Pelaksanaan

1. Identifikasi potensi masalah Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut ini.

No

Potensi masalah

Ya

1

Apakah sudah ada kelompok dengan tujuan pedulikan ASI?

2

Kalau sudah ada, apakah masih dibutuhkan kelompok baru?

3

Apakah sudah ada orang yang berminat menjad terlibat dalam sebuah kelompok peduli ASI?

4

Apakah ada sumber dana (funding) untuk mendukung kelompok peduli ASI?

5

Apakah masyarakat sudah memahami pentingnya ASI Eksklusif?

6

….

7

….

8

....

9

....

10

...

2. Analisis masalah (mengacu kepada hasil identifikasi potensimasalah)

Tidak

4. Pembentukan KPA Sepakati personal yang bersedia, mampu dan

Dari jawaban tidak pada tabel di atas, maka dicari

memiliki waktu untuk menjadi anggota kelompok

akar masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

peduli ASI. Kelompok ini menunjuk koordinator KPA.

3. Alternatif Pemecahan Masalah

5. Penyusunan rencana kerja (POA - Plan of Action)

Alternatif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan temuan akar masalah sehingga diketahui di mana KPA dapat mengisi mengurangi

a) Tentukan prioritas pemecahan masalah dalam KP ASI.

kesenjangan tersebut.

www.kinerja.or.id


103


b) Susun rencana kerja sesuai dengan alternatif pemecahan masalah.

Persiapan dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

c) Menggali sumber dana yang diperlukan d) Memulai pengadaan KP ASI e) Dalam penyusunan rencana penggunaan KP ASI harus melibatkan seluruh staf di KIA dan bidan desa.

a) Identifikasi tokoh, pihak dan orang awam yang mungkin ingin menjadi anggota Kelompok Peduli ASI. b) Melakukan komunikasi awal dengan yang tertarik menjadi anggota, baik secara formal

6. Sosialisasi KP ASI kepada staf Puskesmas dan masyarakat a) Sosialisasi kepada staf Puskesmas

maupun informal, terhadap tujuan dan manfaat Kelompok Peduli ASI.

8. Pembentukan

dan dinas kesehatan bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait kehadiran

Strategi dan kegiatan dalam tahapan

KP ASI di Puskesmas/kecamatan dan

pembentukan ini bertujuan untuk membentuk dan

kabupaten/kota. Semuastaf harus menjadi

mengembengkan kegiatan kelompok peduli ASI.

sadar terhadap KP ASI, dan harus siap untuk membuka ruang KP ASI berpartisipasi

Pembentukan dapat dilakukan melalui kegiatan-

terhadap ibu menyusui dan masyarakat luas.

kegiatan sebagai berikut:

b) Sosialisasi ke masyarakat tentang adanya KPA. Ini dapat dilakukan melalui

a) Memilih anggota dari tokoh, pihak dan orang

kegiatan sosialisi dan promosi seperti

awam yang berminat menjadi terlibat dalam

kegiatan promosi dengan mencantumkan

Kelompok Peduli ASI.

kelompoknya, dan juga melalui poster

b) Berbagi informasi tentang keadaan kesehatan

atau spanduk di tempat atau ruang umum

setempat, apalagi tentang pemberian IMD dan

((seperti terminal bis, pasar, dan depan

ASI Eksklusif.

Puskesmas) yang menginformasikan KP ASI yang dapat digunakan oleh ibu menyusui.

c) Berbagai informasi tentang praktek baik dan inovasi yang berhasil dari daerah lain, agar anggota menjadi semangat dan antusias untuk

7. Persiapan Strategi dan kegiatan dalam tahapan persiapan ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan komitmen antar pemangku kepentingan.

104


mendukung pemberian ASI dan melakukan kegiatan. d) Mengambil keputusan dengan keterlibatan semua anggota terhadap nama dan tujuan kelompok.

www.kinerja.or.id

e) Menyusun rencana kegiatan terhadap promosi

a) Mengumpulkan data dan cerita nyata tentang

dan sosialisasi IMD dan ASI Eksklusif kepada

IMD dan ASI Eksklusif di wilayah kelompok.

masyarakat maupun pemerintah.

Data ini dapat ditemukan di Puskesmas, Rumah

f) Mengambil keputusan secara partisipatif

Sakit, Dinas Kesehatan, dan unit pelayanan

terhadap sumber dana kelompok – apakah dana

kesehatan lain, dan juga langsung diminta dari

untuk kegiatan akan diberikan langsung dari

orang awam terhadap pengalaman mereka

dana pribadi anggota? Apakah kelompok ingin

dengan IMD dan ASI Eksklusif.

mencari sumber dain lain, misalnya dari grant atau pihak swasta (dalam bentuk CSR)? g) Mengambil keputusan secara partisiparif terhadap kebutuhan peningkatan pengetahuan dan kemampuan kelompok, dan memutuskan

b) Kalau tidak ada data yang cukup berguna, melakukan survei baseline atau survei awal terhadap tingkat pemberian ASI dan ASI Eksklusif di wilayah kelompok. c) Memberikan ringkasan data kepada tiap

untuk mengajak narasumber untuk memberikan

anggota kelompok peduli ASI, agar anggota

informasi tentang IMD dan ASI Eksklusif

merasa terinspirasi.

kepada kelompok. Misalnya, narasumber dari Puskesmas atau Posyandu. h) Sosialisasi program kepada semua pihak yang berpotensi mendukung program baik dengan unsur pemerintah daerah, DPRD, Organisasi Masyarakat Sipil, media dan lain-lain. Sosialisasi ini dilakukan dengan melakukan pertemuan audiensi dengan pihak-pihak terkait dan dapat

d) Melakukan pertemuan reguler, untuk diskusi keadaan ASI Eksklusif di wilayah kelompok, menyusun rencana, menilai kegiatan yang telah dilakukan, dan berbagi pengalaman. e) Sering mengajak orang lain untuk menjadi anggota kelompok. f) Melakukan advokasi dan sosialisasi tentang IMD dan ASI Eksklusif secara reguler.

pula dilakukan dalam forum lokakarya.

10. Tahap Monitoring & Evalusi Pojok ASI 9. Pelaksanaan a) Tujuannya untuk mengetahui tingkat Strategi dan kegiatan dalam tahapan pelaksanaan

keberhasilan dari KP ASI dan menilai apakah

ini bertujuan untuk membuat Kelompok Peduli

kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan

ASI yang kuat, semangat, berkelanjutan dan

rencana yang dibuat, yang hasilnya merupakan

berpengaruh.

input untuk langkah perbaikan dan perencanaan periode berikutnya.

Pelaksanaan dapat dilakukan melalui kegiatankegiatan sebagai berikut:

b) Proses pemantauan dilaksanakan dandilaporkan secara periodik (triwulanan) kepada MSF dan Dinas Kesehatan.

www.kinerja.or.id


105


c) Dalam proses monitoring dengan melibatkan

tingginya pemberian susu formula kepada bayi dilaksanakan oleh MSF, bapak-bapak di wilayah

MSF. d) Dalam evaluasi, perlu diperhatikan: ○ Apakah KPA sudah melaksanakan sesuai dengan rencana? ○ Bagaimana tingkat respon dari masyarakat

Kec. Cenderawasih ingin memberikan lebih banyak dukungan kepada isterinya agar dia merasa nyaman dan semangat untuk memberikan bayinya ASI Eksklusif.

dan stakeholder lain? ○ Apakah ada kendala dan tantangan dalam pelaksanaan KPA? ○ Bagaimana mencari jalan keluar dari kendala yang dihadapi?

Demikian bapak-bapak Kota Makassar mendirikan kelompok dengan nama Bapak Peduli ASI. Anggota Bapak Peduli ASI yang bekerja sebagai dosen, PNS, dan ustadz, dan ada juga banyak anggota

○ Apakah ada kegiatan diluar rencana?

dari masyarakat dan RW setempat. Kegiatannya

○ Bagaimana dengan sumber pembiayaan?

termasuk penyuluhan kepada ibu dan bapak di Posyandu dan di rumah; pemberian informasi ASI

Contoh Praktek Baik

1. ‘Bapak Peduli ASI’ di Kota Makassar, Sulawesi Selatan Di Kota Makassar, sebuah kelompok yang bernama ‘Bapak Peduli ASI’ sudah mulai terkenal di masyarakat maupun pemerintah. Kelompoknya dibentuk setelah beberapa bapak mengikuti suatu FGD tentang manfaat ASI Eksklusif bagi bayi dan ibu, di mana bapak tersebut diberikan informasi terhadap pentingnya ASI. Bapak-bapak ini baru sadar bahwa ASI Eksklusif itu bukan hanya tanggung jawab ibu, tetapi juga tanggung jawab bapak serta anggota keluarga lain seperti mertua. “Kami merasa terpanggil sejak terbentuknya multistakeholder forum [MSF] lain,” mengatakan salah satu anggota Bapak Peduli ASI. Dia sampaikan bahwa setelah kegiatan penelitian terhadap

106


www.kinerja.or.id

Eksklusif kepada kaum imam dan tokoh agama agar mereka dapat memberikan ceramah terhadap ASI; dorongan kepada perusahaan dan penjual susu formula untuk menghentikan promosinya; dan dukungan dan dampingan kepada ibu yang menyusui. Bapak Peduli ASI tidak membuat SK. Kelompok ini dibentuk atas dasar kesadaran dan komitmen anggota, dan semua kegiatan dibiayai secara swadaya. Sampai sekarang, Bapak Peduli ASI sudah mencetak stiker dan membuat baju dengan nama kelompoknya sebagai sebuah alat promosi ASI Eksklusif untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu yang sangat penting ini.



www.kinerja.or.id


107


108


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


109

55


www.kinerja.or.id


111


Modul 5

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang mekanisme


Pengelolaan Pengaduan sebagai salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Penjabaran materi modul diawali dengan uraian tentang keterkaitan antara pegelolaan pengaduan dengan undang-undang pelayanan publik. Selanjutnya dijelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan, survei pengaduan, dan Janji Perbaikan Layanan.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih

........ dijelaskan secara lebih rinci mengenai pentingnya pengaduan, mekanisme Pengelolaan Pengaduan, ........

3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan 5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Peserta mampu memahami dan menjelaskan tujuan dan manfaat beberapa jenis pengelolaan pengaduan, termasuk janji perbaikan layanan.

112


www.kinerja.or.id

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan.

Pokok Bahasan

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan. Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan konsep pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan, termasuk relasinya dengan Program USAID-KINERJA 2. Mampu menjelaskan peran penting mekanisme pengelolaan pengaduan dalam menjaga kualitas pelayanan 3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam

1. Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan Undang-undang Pelayanan Publik 2. Mekanisme pengelolan pengaduan 3. Survei pengaduan 4. Janji Perbaikan Layanan.

Metode

membuat mekanisme pengelolaan pengaduan 4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam monitoring dan evaluasi pengelolaan pengaduan dan janji perbaikan layanan. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep pengelolaan pengaduan dan realisasinya dengan program USAID-KINERJA 2. Memahami peran pengelolaan pengaduan dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Role play. Sesi pelaksanaan 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan 3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.

pelayanan 3. Mampu membuat mekanisme pengelolaan pengaduan 4. Mampu menerapkan mekanisme pengelolaan pengaduan

www.kinerja.or.id


113


Alat dan bahan

Hari II: Waktu

Pokok Bahasan Review materi hari I Permainan Peran II:

1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board

Pengolahan Data dan Penyusunan 1 x 45 menit Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM) Analisis penyebab pengaduan Masyarakat dan penyusunan alternatif solusi

4. Alat tulis 5. Materi Presentasi 3 x 45 menit

Waktu

Janji Perbaikan Layanan Diskusi dan tanya jawab Permainan peran III:

Penyusunan Janji Perbaikan 2 x 45 menit Layanan Penyusunan rekomendasi untuk advokasi di tingkat dinas/kabupaten

Sesi pelatihan: Dua hari

Hari I: Waktu

Pokok Bahasan

Rencana Tindak Lanjut Survei 1 x 45 menit Pengaduan Masyarakat Penutupan

Pembukaan Penjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJA 1 x 45 menit Bina Suasana Self-assessment: pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini Pengelolaan Pengaduan: pengertian dan kaitannya dengan 2 x 45 menit undang-undang pelayanan publik Diskusi dan tanya jawab Mekanisme Pengelolaan 1 x 45 menit Pengaduan: Survei Pengaduan Diskusi dan tanya jawab Permainan Peran I: Lokakarya Pengelolaan Pengaduan 3 x 45 menit Menyusun instrumen survei pengaduan Simulasi pelaksanaan survei pengaduan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya Pengelolaan Pengaduan masyarakat dalam rangka mewujudkan pelayanan puskesmas yang patisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif, di mana hal ini merupakan cara untuk meningkatkan partisipasi pengguna layanan dalam perbaikan mutu layanan puskesmas. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan

114


www.kinerja.or.id

selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45

menyampaikan pendapatnya terkait dengan

menit per hari. Pada hari pertama dilakukan

topik yang tengah dibahas.

penyampaian materi tentang Pengelolaan

2. Beri kesempatan kepada setiap peserta

Pengaduan: pengertian dan kaitannya

untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan

dengan undang-undang pelayanan

dulu komentar atas pertanyaan peserta

publik, serta mekanisme Pengelolaan

kepada peserta yang lain, agar suasana

Pengaduan, khususnya melalui survei

diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas

pengaduan. Hari pertama ditutup dengan

fasilitator adalah memfasilitasi proses

permainan peran pelaksanaan lokakarya

diskusi dan mengarahkan jika ada proses

pengaduan dan penyusunan instrumen

diskusi yang menyimpang.

pengaduan. Hari kedua peserta diminta melanjutkan permainan peran dengan

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:

simulasi pelaksanaan survei pengaduan dan dilanjutkan dengan penyusunan IPM dan perumusan alternatif solusi. Materi terakhir di hari kedua adalah tentang Janji Perbaikan Layanan. Pendekatan pelatihan disamping penjelasan dengan metode ceramah juga dilakukan permainan peran. 3. Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan peserta dan permainan yang memotivasi.

2. Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan

3. Sesi-sesi Hari I: 1. Sesi I: Selain memberikan penjelasan umum dan melakukan bina suasana seperti yang sudah dijelaskan dalam pengantar, fasilitator juga memfasilitasi peserta untuk melakukan self asessment. Self assessment dilakukan melalui diskusi untuk membahas pelaksanaan mekanisme Pengelolaan Pengaduan saat ini. Melalui self assessment ini diharapkan akan dapat menginventarisir kendala dan peluang yang ada terkait dengan pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan saat ini. 2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi

materi sesuai dengan jadwal yang telah

tentang Pengelolaan Pengaduan:

ditentukan. Gunakan media pembelajaran

pengertian dan kaitannya dengan Undang-


undang pelayanan publik. Aspek penting

penangkapan peserta. Bahan presentasi

yang harus dijelaskan adalah keterkaitan

dapat menggunakan bahan yang tersedia

antara Pengelolaan Pengaduan dengan

dalam modul ini. Gunakan metode interaktif,

undang-undang pelayanan publik sebagai

dengan mengutamakan peran aktif dari

dasar hukum yang mengatur bagaimana

seluruh peserta. Minta peserta untuk

sebaiknya organisasi pelayanan publik

www.kinerja.or.id


115


beroperasi. Hal inilah yang menjadi fokus

Penyusunan Indeks Pengaduan Masarakat

KINERJA yaitu mewujudkan tata kelola

dengan menggunakan data yang diperoleh

organisasi yang baik (good corporate

dari pelaksanaan survei hari pertama.

governance).

Berdasarkan temuan tersebut lakukan

3. Sesi III: Nara sumber menyajikan

analisis penyebab pengaduan masyarakat dan penyusunan alternatif solusi.

materi tentang Mekanisme Pengelolaan

3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi

Pengaduan, khususnya tentang survei pengaduan. Langkah dalam melakukan

tentang Janji Perbaikan Layanan dengan

survei pengaduan dijelaskan secara rinci

memperkaya materi dari Praktik Baik daerah

disertai contoh untuk memudahkan peserta

lain. Hal yang dijelaskan adalah proses

nantinya saat melakukan permainan peran.

menyusun Janji Perbaikan Layanan serta

4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan

penyusunan rekomendasi teknis untuk

permainan peran. Pada permainan peran

advokasi kepada pemerintah daerah atau

pertama ini minta peserta untuk melakukan

pihak lain yang terkait.

Pengelolaan Pengaduan. Untuk itu bagi

4. Sesi IV: Minta peserta untuk melakukan

peserta menjadi beberapa posisi sesuai

permainan peran kembali terkait dengan

setting yang dibutuhkan. Berdasarkan hasil

topik Janji Perbaikan Layanan. Lakukan

lokakarya, minta peserta untuk menyusun

simulasi proses menyusun Janji Perbaikan

instrumen survei pengaduan. Permainan

Layanan dan rekomendasi untuk advokasi

peran diakhiri dengan simulasi pelaksanaan

di tingkat dinas/kabupaten berdasarkan

survei pengaduan.

keluhan yang muncul dari permainan peran pertama dan kedua.

4. Sesi-sesi Hari II: 1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta untuk mereview materi yang telah dibahas di hari I. Lakukan review dalam suasana santai, jika diperlukan gunakan teknik permainan. 2. Sesi II: Minta peserta untuk kembali melakukan permainan peran. Pada permainan peran kedua ini yang dilakukan

c) Penutup

Fasilitator menutup sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta penjelasan rencana tidak lanjut. Fasilitator memastikan bahwa aspek governance seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, responsifness serta inovasi muncul dalam rencana tindak lanjut.

adalah simulasi Pengolahan Data dan

116


www.kinerja.or.id

Uraian Substansi

Banyak cara yang bisa dilakukan organisasi pelayanan kesehatan (termasuk puskesmas) untuk memperbaiki kinerjanya. Diantaranya

1. Pengelolaan Pengaduan

adalah melalui janji perbaikan layanan (citizen

Tuntutan masyarakat terkait tata kelola yang

suatu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan

baik (good governance) semakin meningkat.

dan kepuasan masyarakat, termasuk minat dan

Hal tersebut merupakan konsekuensi logis dari

kepentingan politis yang peduli bahwa pemerintah

semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat

menyediakan pelayanan dengan kualitas terbaik.

dan pengaruh globalisasi. Untuk mensikapi hal itu organisasi publik harus melakukan perubahan yang terarah dan mengarah pada terwujudnya suatu pemerintahan yang baik yang bermuara pada peningkatan pelayanan publik dengan melibatkan

charter). Janji perbaikan layanan merupakan

Prinsip dasar dari pelayanan publik adalah: Transparan, daya tanggap, sederhana, mudah diakses, partisipatif, dan dapat dipercayai dan diandalkan.

partisipasi masyarakat. Metode Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Melalui Janji perbaikan layanan ini, masyarakat

dengan Partisipasi Masyarakat sebagaimana

sebagai pengguna layanan berhak mendapatkan

diatur dalam Permenpan 13/2009 adalah metode

informasi sebelumnya tentang jenis-jenis pelayanan

peningkatan kualitas pelayanan publik yang

yang diberikan termasuk persyaratannya, prosedur

merupakan upaya bersama berbagai pihak yang

pengaduan yang jelas serta penanganan yang

terkait dengan penyelenggaraan dan penyediaan

adil. Berikut ini ditampilkan perbandingan antara

pelayanan dan para pengguna pelayanan untuk

manajemen pelayanan konvensional dengan

menciptakan pelayanan publik menjadi terintegrasi

manajemen pelayanan yang telah menerapkan

antara lingkungan pelayanan dengan proses

kontrak layanan.

penyediaan pelayanan publik. Pendekatan ini dimulai dengan Pengelolaan Pengaduan pengguna pelayanan sebagai dasar untuk merumuskan dan melaksanakan upaya nyata perbaikan. Dengan pendekatan ini, sejak dini dan dalam keseluruhan proses, pihak-pihak dilibatkan secara maksimal dalam penetapan standar pelayanan publik.

www.kinerja.or.id


117


Manajemen Pelayanan Konvensional

• Dirumuskan sepihak oleh pemerintah dan bersifat tertutup, serta sebagai pedoman penyelenggara pelayanan. • Sebagai alat kontrol pemerintah. • Prosedur pelayanan yang cenderung mengatur kewajiban pengguna layanan, tetapi mengabaikan haknya. • Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggung jawab pemerintah.

Citizen Charter

• Dirumuskan sebagai sebuah kesepakatan

bersama yang bersifat terbuka. • Sebagai instrumen publik untuk mengontrol jalannya penyelenggaraan pelayanan. • Mengatur hak dan kewajian pengguna layanan dan penyedia layanan secara seimbang. • Pelayanan publik menjadi urusan dan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan warga masyarakat.

Sebagai upaya peningkatan partisipasi masyarakat

Untuk informasi yang lebih lengkap, KINERJA telah

dalam peningkatan pelayanan publik, sesuai

mengembangkan satu modul lengkap dan detail

Permenpan 13/2009, masyarakat mendapatkan

tentang Mekanisme Penanganan Pengaduan.

kesempatan untuk menyampaikan berbagai saran,

Modul ini berisi survei pengaduan masyarakat dan

masukan dan juga pengaduan terkait dengan

advokasi untuk pengembangan Janji Perbaikan

pelayanan yang diberikan oleh pihak penyedia

Layanan Puskesmas yang dapat dimonitoring

layanan. Pihak penyedia layanan, yang dalam

pelaksanaannya oleh warga dan pengembangan

konteks ini adalah puskesmas, berkewajiban

rekomendasi teknis untuk pengaduan masyarakat

memberikan ruang kepada partisipasi masyarakat

yang penyelesaiannya harus melalui kebijakan dari

serta bersedia merespon berbagai pengaduan,

SKPD kesehatan/daerah yang akan disampaikan

saran dan masukan dari masyarakat serta bersama-

kepada dinas kesehatan.

sama menyusun suatu kesepakatan sebagai upaya peningkatan pelayanan yang disepakati bersama,

2. Pengelolaan Pengaduan

baik dalam bentuk Janji Perbaikan Pelayanan yang didasarkan pada standar pelayanan yang ada.

Pengaduan atau keluhan adalah pernyataan ketidakpuasan, apapun bentuknya (tertulis maupun

Pada modul ini, KINERJA akan fokus pada

lisan), tentang pelayanan, tindakan dan/atau

pendampingan Janji Perbaikan Pelayanan sebagai:

kekurangan tindakan yang dilakukan oleh instansi

1) yang merupakan salah satu bentuk Pengelolaan

penyedia pelayanan atau para personilnya yang

Pengaduan yang didasarkan pada pelaksanaan

mempengaruhi atau dirasakan oleh para pengguna

survei pengaduan dan 2) bagian dari Janji Perbaikan

pelayanan tersebut.

Layanan Puskesmas.

118


www.kinerja.or.id

Pengaduan masyarakat terhadap kinerja

3.2 Survei pengaduan

Daftar pengaduan yang telah disusun dalam

pelayanan sangat bermanfaat sebagai ”pintu masuk” peningkatan kualitas pelayanan. Para pengguna pelayanan lebih mudah menyatakan

kuesioner dalam langkah Pengelolaan

keluhan, pengaduan, atau ketidakpuasan daripada

Pengaduan merupakan input untuk melakukan

menyatakankan saran, rekomendasi atau

survei pengaduan masyarakat. Survei

kepuasan terhadap kinerja pelayanan. Pengaduan

pengaduan ini sekaligus memperkuat peran

pengguna pelayanan publik biasanya lebih bermotif

masyarakat dalam meningkatkan kualitas

tanggungjawab dibanding sekedar penyampaian

pelayanan. Hasil yang dicapai dalam langkah

kritik dan saran. Keterlibatan langsung dan berulang-

ini yakni tersusunnya lembar indeks pengaduan

ulang melalui interaksi antara penyedia layanan

masyarakat yang didokumentasi dalam matriks

dan pengguna layanan adalah alasan yang kuat

IPM (Indeks Pengaduan Masyarakat)

mengapa mereka merasa bertanggungjawab untuk memperbaiki layanan publik.

3.3 Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan

Penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik tidak perlu merasa khawatir dan enggan untuk

Indeks pengaduan yang dihasilkan memberi

menghadapi atau menerima pengaduan. Itulah

masukan yang sistematis tentang indikasi

sebabnya dalam metode ini pengaduan justru

tingkat pengaduan tertinggi sampai yang

dihimpun melalui curah pendapat dalam lokakarya

terendah. Untuk kebutuhan tindakan perbaikan,

Pengelolaan Pengaduan dan survei pengaduan, dan

pelaksanaan lokakarya analisis masalah

tidak hanya ditunggu dengan menyediakan kotak

penyebab pengaduan dilaksanakan dengan

pengaduan.

tujuan untuk mengetahui sebab masalah dari setiap item pengaduan. Langkah ini juga menghasilkan rumusan informasi jalan

3. Tahapan Pengelolaan Pengaduan

keluar (solusi) atas setiap penyebab masalah pengaduan yang muncul, baik solusi yang

Sebagai bentuk konkrit dalam usaha untuk

bersifat internal maupun yang bersifat eksternal.

meningkatkan kualitas pelayanan publik, Permenpan 13/2009 menjelaskan empat tahap kegiatan untuk

Solusi permasalahan yang bersifat internal

melakukan Pengelolaan Pengaduan, yaitu seperti

didokumentasi dalam Janji Perbaikan

berikut:

Pelayanan, sedangkan solusi eksternal didokumentasi dalam Rekomendasi Perbaikan Pelayanan yang seharusnya disampaikan

www.kinerja.or.id


119


kepada Dinas Kesehatan agar dipenuhi. Baik

komplain masyarakat selaku pengguna layanan

dokumen Janji Perbaikan Pelayanan maupun

atas kinerja pemberi pelayanan. Pemberi pelayanan

dokumen Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

secara aktif menggali informasi dari masyarakat

menjadi instrumen utama untuk memulai

tentang hal-hal yang masih menjadi keluhan

langkah perbaikan untuk meningkatkan kualitas

masyarakat melalui wawancara terstruktur dengan

pelayanan publik.

kuesioner.

3.4 Monitoring dan Evaluasi

Kuesioner survei pengaduan disusun berdasarkan daftar pengaduan masyarakat yang diperoleh dari

Langkah ini bermaksud untuk melakukan

Lokakarya Pengelolaan Pengaduan. Lokakarya

pembuktian status atas masing-masing janji

Pengelolaan Pengaduan ini diselenggarakan oleh

dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik

pemberi pelayanan dengan melibatkan masyarakat

yang akan dilaksanakan oleh penyelenggara

selaku pengguna layanan. Setelah kuesioner

pelayanan publik. Sejumlah pihak yang terlibat

survei pengaduan tersusun, maka tahapan dalam

didalam langkah ini antara lain tim peningkatan

penyelenggaraan survei pengaduan selanjutnya

kualitas pelayanan, tim pelaksana kualitas

adalah sebagai berikut:

pelayanan publik, serta masyarakat pengguna pelayanan.

Monitoring dan evaluasi menggunakan dua

1. Menyiapkan Tim Pelaksana dan tenaga

pendekatan, yaitu: 1) pendekatan verifikasi janji

tambahan sukarela untuk melakukan survei

dan rekomendasi perbaikan, dan 2) pendekatan

2. Menggandakan kuesioner survei

survei ulang. Dengan dua pendekatan tersebut,

3. Membagi wilayah dan menentukan strategi

monitoring dan evaluasi akan menghasilkan

kerja

lembaran cek realisasi janji sebagai bukti telah

4. Menetapkan jumlah responden

dilaksanakan kegiatan monitoring dan indeks

5. Menyiapkan alat bantu

pengaduan masyarakat baru (IPM Baru) sebagai

6. Mempublikasikan pelaksanaan survei

bukti hasil survei ulang untuk mengetahui tingkat

kepada masyarakat

pemenuhan status dari janji dan rekomendasi

7. Menetapkan teknik survei yang akan

perbaikan pelayanan publik.

4. Survei Pengaduan Survei pengaduan adalah sebuah metode untuk menghimpun berbagai keluhan, pengaduan, atau

120

4.1 Persiapan:


dilakukan.

4.2 Pelaksanaan: 1. Melakukan wawancara dengan responden (masyarakat pengguna layanan)

www.kinerja.or.id

2. Membuat rekapitulasi hasil survei

dalam komputer dengan format Bar dengan

3. Menyusun Indeks Pengaduan Masyarakat

menyusun dari nilai pengaduan yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Setelah IPM

(IPM)

selesai sebaiknya diberi pengantar yang berisi

4. Mempersiapkan dan memasang grafik IPM

terima kasih kepada responden yang telah

di papan informasi 5. Membuat lansiran berita (press release)

berpartisipasi dalam survei pengaduan dan hasil

6. Mengundang wartawan untuk jumpa pers

survei ini akan ditindaklanjuti dengan lokakarya

7. Mengarsipkan kuesioner dan IPM.

analisa masalah penyebab pengaduan dan rencana tindak nyata perbaikan.

4.3 Indeks Pengaduan Masyarakat (IPM)

5. Mekanisme Pengaduan Lainnya

IPM yang dihasilkan dari survei pengaduan dapat memberikan gambaran indikasi tingkat

Perlu dipahami bahwa mekanisme pengaduan

pengaduan tertinggi sampai yang terendah.

masyarakat tidak hanya dapat diperoleh

Hasil inilah yang akan ditindaklanjuti untuk

melalui Survei Pengaduan Masyarakat, tapi

dicarikan alternatif solusi. Oleh karena itu

juga ada beberapa pendekatan lainnya seperti

mudah dipahami bahwa jika survei pengaduan

lewat Kotak Pengaduan/Saran, SMS gateway,

ini dilakukan secara kontinu, maka dengan

dan hotline telpon. Untuk menjamin bahwa

sendirinya akan terjadi peningkatan kualitas

masyarakat ingin memberikan pengaduannya,

yang berkesinambungan pada pemberi

maka penting bagi unit layanan kesehatan

pelayanan.

(puskesmas) mengembangkan mekanisme Pengelolaan Pengaduan. Masyarakat perlu

Pembuatan IPM didasarkan pada jumlah total

terinformasi tentang adanya layanan pengaduan

rekapitulasi akhir. Pernyataan pengaduan

yang disediakan oleh puskesmas untuk

diurutkan berdasarkan jumlah responden yang

digunakan oleh masyarakat dalam menyatakan

mengadu. Pernyataan pengaduan dengan

pengaduan/keluhan terkait layanan kesehatan

jumlah responden yang mengadu tertinggi

mereka. Selain informasi tentang adanya

akan menjadi peringkat kesatu (ranking 1).

layanan pengaduan, informasi tentang SOP

Pengaduan peringkat 1 ditempatkan paling

penanganan pengaduan tersebut perlu juga

atas, menyusul di bawahnya adalah pengaduan

diinformasikan secara jelas dan SOP tersebut

peringkat 2, demikian seterusnya secara berurut

mudah diakses dan dibaca oleh masyarakat.

sesuai peringkatnya.

Dalam mengembangkan mekanisme

Dalam membuat IPM dapat menggunakan

penanganan pengaduan, unit layanan

cara manual atau dengan menggunakan excel

kesehatan perlu melibatkan tim yang terdiri dari

www.kinerja.or.id


121


staf puskesmas, perwakilan MSF atau Komite

meningkatkan pelayanannya melalui penguatan di

Kesehatan Kecamatan/Badan Pertimbangan

sisi penyedia layanan dan juga penerima layanan.

Kesehatan atau perwakilan PKK, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, kader kesehatan

Janji Perbaikan Layanan Puskesmas merupakan

dan pemerhati kesehatan lainnya diwilayah

suatu strategi untuk memberikan jaminan kualitas

Puskesmas. Keterlibatan perwakilan masyarakat

penyedia layanan agar semakin responsif terhadap

ini penting sebagai bentuk ‘pengawasan

kebutuhan masyarakat, serta semakin akuntabel

publik’ terhadap Pengelolaan Pengaduan oleh

dalam memberikan pelayanan baik kepada

unit layanan, sertauntuk menjamin bahwa

pemerintah maupun masyarakat melalui monitoring

pengaduan dari masyarakat memang ditanggapi

kinerja pelayanan.

secara serius oleh Puskesmas. Beberapa prasyarat penting untuk mewujudkan

Selain itu, perwakilan masyarakat ini dapat

pelayanan publik yang semakin baik antara lain:

menjadi ‘promotor’ ditingkat masyarakat dalam menginformasikan mekanisme pengaduan di

1. Komitmen Pimpinan

unit layanan dan menginformasikan tentang

2. Perubahan pola pikir (paradigma) terhadap

keseriusan unit layanan dalam menanggapi

fungsi pelayanan

pengaduan masyarakat. Dengan promosi

3. Partisipasi masyarakat pengguna layanan

semacam ini ditingkat masyarakat, maka bisa

4. Saling percaya

lebih dijamin keaktifan masyarakat dalam

5. Kesadaran penyelenggara dan pelaksana

memberikan tanggapan terhadap pelayanan yang mereka terima.

pelayanan publik 6. Keterbukaan 7. Ketersediaan Anggaran

6. Janji Perbaikan Layanan Janji Perbaikan Layanan merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan pelayanan publik. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 13/2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat. KINERJA mendorong Puskesmas

8. Tumbuhnya rasa memiliki 9. Adanya respon atau tindakan nyata perbaikan 10. Kejujuran 11. Realistis dan cepat 12. Umpan balik terhadap masukan dari masyarakat 13. Keberanian dan kebiasaan menerima pengaduan 14. Memulai dengan hal sederhana dan menjadikan keberhasilan sebagai motivasi melakukan hal yang lebih besar.

sebagai organisasi pelayanan publik untuk dapat

122


www.kinerja.or.id

Banyak pihak yang terlibat dalam Pengelolaan

Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun

Pengaduan ini antara lain:

selanjutnya dipublikasikan kepada masyarakat dalam bentuk poster, brosur, atau media cetak lain

1. Kepala Puskesmas

yang kreatif. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat

2. Petugas pelayanan di Puskesmas

dapat turut memantau proses perbaikan layanan

3. Perwakilan masyarakat/MSF/ Badan Penyantun

yang dilakukan.

Puskesmas 4. Bidan koordinator

Metode pemantauan dan evaluasi Janji dan

5. Masyarakat pengguna layanan puskesmas

Rekomendasi Perbaikan Pelayanan terdiri daridua

setempat

pendekatan:

6. Organisasi Masyarakat/LSM pemerhati pelayanan kesehatan

1. Verifikasi Status Janji dan Rekomendasi Perbaikan Pelayanan

7. Tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat.

2. Mengulangi survei pengaduan masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang

7. Pengembangan Janji Perbaikan Layanan

sama pada saat survei sebelumnya dan membandingkan hasil (Indeks Pengaduan Masyarakat) yang diperoleh dari kedua survei

Setelah gambaran Indeks Pengaduan Masyarakat

tersebut.

diketahui, dilakukan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan. Lokakarya ini bertujuan untuk mendalami penyebab setiap pengaduan

Panduan Pelaksanaan

yang ada, untuk dicarikan solusinya. Prioritas solusi internal yang sudah diidentifikasikan kemudian disusun dalam bentuk Janji Perbaikan Layananpuskesmas. Untuk solusi eksternal,

1. Tahap persiapan

perlu disusun suatu dokumen Rekomendasi

Perbaikan Layanan yang akan diserahkan pada Dinas Kesehatan dan Pemerintah daerah untuk ditindaklanjuti. Penyusunan Janji Perbaikan Layanan tersebut

1.1 Sosialisasi internal unit layanan untuk membangun komitmen internal, dari pimpinan/pembuat keputusan sampai staff unit layanan Dalam tahap persiapan ini penting untuk unit

dilakukan dengan melibatkan pemberi dan

layanan puskesmas mensosialisasikan secara

pengguna layanan.

internal tentang kebutuhan untuk mendengarkan masukan/keluhan/pengaduan dari masyarakat

www.kinerja.or.id


123


menjadi bahan untuk perbaikan layanan

dari pemangku kepentingan kunci tingkat

puskesmas mereka.

puskesmas (misalnya Forum multi stakeholder/ multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan

Unit layanan perlu diyakinkan bahwa

pertimbangan kesehatan, atau pemerintah

pengaduan/keluhan masyarakat ini bukanlah

kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,

bentuk ‘kritikan dan penghakiman’ yang diajukan

kader kesehatan dan pemerhati kesehatan

oleh masyarakat terhadap petugas pelayanan,

lainnya di wilayah Puskesmas) dengan gender

tapi hal ini justru menjadi pintu masuk untuk

seimbang dan mengakomodir kelompok rentan

dapat melibatkan masyarakat untuk bersama-

yang akan membantu unit layanan dalam

sama bertanggungjawab dalam mewujudkan

merancang dan melakukan survei pengaduan

pelayanan publik yang lebih baik dan responsif

masyarakat dan dalam penyusunan Janji

terhadap kebutuhan masyarakat.

Perbaikan Layanan. Tim kecil dapat berfungsi sebagai motor penggerak dari pelaksanaan

1.2 Membuka ruang partisipasi bagi

survei pengaduan dan fasilitator untuk

masyarkat

pengembangan Janji Perbaikan Layanan.

Ruang ini berada dalam bentuk pengaduan

yang kemudian direspons secara memadai oleh layanan kesehatan dalam bentuk Janji Perbaikan Layanan menjadi penting dalam

mendorong keterlibatan yang lebih besar dari masyarkat di kemudian hari.

Ada beberapa aktifitas penting dalam pelaksanaan survei pengaduan masyarakat ini yang perlu dikembangkan dalam rencana aksi (aktifitas kegiatan).

1.3 Pembentukan tim kecil unit

1.4 Pengembangan rencana aksi (POA)

penanganan pengaduan masyarakat

Menunjuk sekelompok orang yang terdiri dari pimpinan dan staf unit layanan serta perwakilan

No

124

Detail Aktifitas

1

Sosialisasi tentang survei pengaduan untuk membangun komitmen

2

Lokakarya/FGD pengembangan kuesioner survei pengaduan


Penanggung jawab

Waktu Pelaksanaan

www.kinerja.or.id

No

Penanggung jawab

Detail Aktifitas

3

Pelaksanaan Survei pengaduan

4

Pengolahan data dan pembangan Index Pengaduan Masyarakat (IPM)

5

Lokakarya Analisa Penyebab Pengaduan Masyarakat dan Rekomendasinya

6

Penyusunan janji perbaikan layanan dan rekomendasi teknis

7

Pengesahan Janji perbaikan layanan dan Sosialisasi pada masyarakat

8

Pertemuan teratur di Puskesmas untuk monitoring dan pertemuan dengan lintas sector untuk melaporkan kemajuan dari pelaksanaan janji perbaikan layanan

9

Pengembangan rencana survei pengaduan berikutnya

2. Tahap Pelaksanaan

Waktu Pelaksanaan

Sosialisasi awal dapat dilakukan oleh puskesmas sebagai unit layanan secara

terintegrasi dalam kegiatan musrenbang

2.1 Sosialisasi awal untuk membangun

bersama lintas sektor, dan kegiatan lokakarya

komitmen antar pemangku

mini (bersama masyarakat) yang dihadiri oleh

kepentingan

perwakilan Dinas Kesehatan, Forum multi stakeholder/multi pihak/komite kesehatan

Dalam kegiatan membangun komitmen antar

kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,

pemangku kepentingan untuk pelaksanaan

atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan

survei dan meningkatkan partisipasi masyarakat

PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan

sebagai responden survei pengaduan,

pemerhati kesehatan lainnya diwilayah

maka dibutuhkan adanya sosialisasi awal

Puskesmas.

tentang pentingnya masukan/pengaduan dari masyarakat untuk perbaikan pelayanan puskesmas.

www.kinerja.or.id

Dalam sosialisasi ini perlu diinformasikan tentang apa itu survei pengaduan dan kemudian


125


mendiskusikan bagaimana responden

juga laki-laki yang pernah mendampingi

survei pengaduan akan diidentifikasi dan

pasangannya dalam mengakses layanan

mekanisme pengumpulan data lapangan. Input

tersebut; •

dan masukan dari pemangku kepentingan

perlu dicatat sebagai masukan untuk

masyarakat yang didapat dari FGD ini,

menyempurnakan pelaksanaan pada tahap

kemudian dijadikan daftar keluhan/pengaduan

berikutnya.

masyarakat dalam draf kuesioner.

2.2 Pengembangan dan penyiapan

instrumen/kuesioner

Temuan-temuan utama topik pengaduan

Pengembangan kuesioner dapat dilakukan lewat

2.3 Lokakarya pengembangan kuesioner pengaduan

Lokakarya ini dilakukan dengan tujuan

beberapa tahapan antara lain melalui Diskusi

untuk memfinalisasi daftar pengaduan

Kelompok Terarah (FGD) dan dilanjutkan

masyarakat yang didapat melalui proses FGD

dengan lokakarya antar pemangku kepentingan

ke dalam bentuk kuesioner atau (apabila

untuk membahas isu pengaduan yang akan

FGD tidak dilaksanakan sebelumnya) untuk

dimasukkan dalam kuesioner survei

mengembangkan kuesioner pengaduan berdasarkan masukan peserta lokakarya.

Diskusi Kelompok Terarah (FGD): •

•

Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh

Diskusi Kelompok Terarah ini penting

perwakilan dari dinas kesehatan, Forum multi

untuk dilakukan oleh unit layanan yang

stakeholder/multi pihak/komite kesehatan

sebelumnya belum pernah melakukan survei

kecamatan/badan pertimbangan kesehatan,

pengaduan masyarakat;

atau pemerintah kecamatan/desa, perwakilan

Diskusi perlu dilakukan dengan masyarakat

PKK, Toga, Toma, kader kesehatan dan

yang pernah mengakses layanan

pemerhati kesehatan lainnya di wilayah

puskesmas (layanan pemeriksaan

Puskesmas dengan jender yang seimbang.

kehamilan dan nifas, konseling IMD dan ASI Eksklusif) untuk menggali keluhan/

126

Pada akhir lokakarya diharapkan adanya

pengaduan mereka terhadap layanan

kesepakatan terhadap point-point pengaduan

kesehatan yang pernah mereka jalani.

masyarakat yang tertera dalam kuesioner

Penting untuk menjamin bahwa keterwakilan

pengaduan yang akan ditanyakan kepada

dari perempuan sebagai konsumen

responden atau masyarakat yang lebih luas

utama dari layanan kesehatan KIA dan

dalam bentuk survei.


www.kinerja.or.id

2.4 Pelaksanaan Survei Pengaduan

mengakses layanan Persalinan Aman, Inisiasi

Keluhan Masyarakat

Menyusu Dini dan ASI Ekslusif.

Pelaksanaan survei pengaduan dilakukan

dengan mengacu pada Buku Saku Mekanisme

Masyarakat (IPM)

Pengelolaan Pengaduan KINERJA dan Pedoman Pelaksanaan Permenpan 13 tahun 2009.

pertanyaan pengaduan, di mana dilakukan ranking terhadap pertanyan/topik pengaduan

purposive sampling, dengan penghitungan

mulai dari pengaduan/pertanyaan yang paling

berdasarkan tabel Morgan atau 25% dari

banyak dilaporkan atau dikeluhkan oleh

jumlah populasi berdasarkan jumlah ibu hamil

masyarakat sampai pengaduan yang paling

yang dilayani puskesmas dan pasangannya.

sedikit dikeluhkan masyarakat.

Jumlah sampel minimal 100 orang (perempuan wilayah kerja unit layanan terkait, yang pernah

www.kinerja.or.id

Index pengaduan masyarakat merupakan hasil tabulasi/penghitungan dari masing-masing topik/

Sampling responden dilakukan berdasarkan

dan pasangannya laki-laki) yang tinggal di

2.5 Pengembangan Indeks Pengaduan

Contoh rekap pengaduan disajikan dalam bentuk tabel, seperti contoh berikut.


127


Indeks pengaduan masyarakat ini menjadi alat

di bawah). Setelah akar masalah diidentifikasi

penting bagi pengelola/manejer puskesmas

maka solusi/rekomendasi untuk mengatasi

untuk menentukan prioritas pengaduan

keluhan/pengaduan masyarakat dapat

masyarakat yang bisa ditindak lanjuti oleh

dikembangkan/ direncanakan baik ditingkat

puskesmas kedepannya.

puskesmas (dari solusi internal - sebagai bahan dokumen Janji Perbaikan Layanan) dan juga

Indeks Pengaduan Masyarakat dapat

diajukan ke dinas kesehatan/institusi pemerintah

dikembangkan oleh tim kecil yang dibuat

lainnya ditingkat Kabupaten/Kota (dari solusi

Puskesmas.

eksternal).

Lokakarya ini penting untuk dihadiri oleh

2.6 Analisa Penyebab Keluhan Masyarakat

pihak puskesmas dan juga perwakilan dinas

dan Rekomendasi melalui lokakarya

kesehatan serta Forum multi stakeholder/multi pihak/komite kesehatan kecamatan/badan

Analisa penyebab keluhan masyarakat dan

pertimbangan kesehatan, atau pemerintah

identifikasi tindak lanjutnya biasanya dilakukan

kecamatan/desa, perwakilan PKK, Toga, Toma,

melalui suatu lokakarya. Dalam lokakarya

kader kesehatan dan pemerhati kesehatan

ini dianalisis akar penyebab pengaduan

lainnya di wilayah Puskesmas.

masyarakat – baik terkait manajemen layanan ditingkat layanan kesehatan ataupun terkait

Lihat Seri Pembelajaran Mekanisme Pengelolaan

kebijakan/program/anggaran ditingkat dinas

Pengaduan KINERJA dan Pedoman Pelaksanaan

kesehatan/institusi SKPD lainnya (Lihat matriks

Permenpan 13/2009 untuk lebih detail.

NO

PERNYATAAN PENGADUAN

PENYEBAB

SOLUSI INTERNAL

EKSTERNAL

1 2 3 4 5 6

128

dstnya


www.kinerja.or.id

2.7 Penyusunan Janji Perbaikan Layanan

Janji Perbaikan Layanan tersebut harus

(tingkat Puskesmas) dan Rekomendasi

disosialisasikan kepada masyarakat di wilayah kerja

Teknis kepada tingkat daerah

puskesmas, baik melalui pertemuan sosialisasi ataupun melalui publikasi dokumen Janji Perbaikan

Dari hasil analisa penyebab pengaduan dan

Layanan di tempat-tempat publik, melalui radio dll.

identifikasi solusi internal, maka tim kecil penanganan pengaduan puskesmas perlu membuat prioritas solusi internal yang akan mampu diselesaikan dalam waktu 1 tahun mendatang.

2.9 Pertemuan teratur internal Puskesmas monitoring Janji Perbaikan Layanan dan pertemuan teratur lintas

Prioritas solusi internal yang sudah diidentifikasikan

sektor untuk melaporkan kemajuan

ini kemudian disusun dalam bentuk Janji Perbaikan

dari pelaksanaan Janji Perbaikan

Layanan Puskesmas.

Layanan

Untuk solusi eksternal, perlu disusun suatu dokumen

Bagian terpenting dari Janji Perbaikan Layanan

rekomendasi teknis yang akan diserahkan pada

adalah implementasi pemenuhan janji perbaikan

dinas kesehatan dan pemerintah daerah lainnya

layanan, dan juga monitoring sejauh mana janji

untuk ditindaklanjuti.

tersebut sudah dipenuhi. Pengelola/manejer puskesmas perlu mencermati

2.8 Pengesahan Janji Perbaikan Layanan

capaian/progress dari pemenuhan janji layanan dan

oleh Kepala Puskesmas dan Sosialisasi

mengintegrasi janji tersebut dalam perencanaan dan

pada masyarakat

penganggaran di tingkat puskesmas.

Janji Perbaikan Layanan yang dikembangkan di

Dan sebagai bagian dari akuntabilitas layanan,

tingkat unit layanan ditandatangani oleh Kepala

masyarakat dan/perwakilan masyarakat perlu

Puskesmas/Kepala Unit Layanan, dan disaksikan

selalu diinformasikan kemajuan dari pemenuhan

oleh perwakilan masyarakat sipil (misalnya

janji layanan tersebut. Selain itu masyarakat juga

perwakilan forum multi stakeholder atau perwakilan

bisa diajak berdiskusi untuk mencari pemecahan

masyarakat lainnya) dan oleh Kepala Dinas

masalah apabila diidentifikasi adanya tantangan

Kesehatan.

untuk dapat memenuhi Janji Perbaikan Layanan tersebut. Mobilisasi masyarakat menjadi aset

Dokumen Janji Perbaikan Layanan ini juga perlu

penting untuk dapat mendorong adanya pemenuhan

disahkan oleh Kepala Daerah dan Kepala DPRD.

layanan kesehatan yang berkualitas.

www.kinerja.or.id


129


2.10 Pengembangan Rencana Survei

Dalam evaluasi, perlu diperhatikan:

Pengaduan Berikutnya •

layanan?

Menurut aturan, survei pengaduan masyarakat perlu dilakukan secara berkala, minimal setahun

Apakah kegiatan sudah sesuai dengan janji

•

Bagaimana keterlibatan masyarakat (dengan

sekali yang diikuti dengan Janji Perbaikan

jender seimbang) dalam melakukan monitoring

Layanan untuk mengatasi pengaduan tersebut.

implementasi janji layanan?

Siklus di atas perlu diulangi lagi dengan

•

Apakah ada kendala dan tantangan dalam implementasi/pelaksanaan Janji Perbaikan

pendekatan yang sama.

Layanan? •

Apakah ada kegiatan diluar rencana?

3. Tahap Monitoring & Evaluasi Sebaiknya MSF dilibatkan dalam tahap monitoring Dalam proses monitoring yang penting diperhatikan

dan evaluasi Janji Perbaikan Layanan.

adalah: Berikut adalah sebuah contoh matriks yang dapat •

Apakah kegiatan sesuai dengan perencanaan?

digunakan pada saat monitoring dan evaluasi Janji

− Kalau tidak sesuai, atau dampaknya

Perbaikan Layanan. Isi sebelah kiri harus sama

kurang, apa yang perlu ditambahkan atau

dengan Janji Perbaikan Layanan yang telah disusun

direncanakan?

dan tidak boleh diubah.

Pengaduan

Janji Perbaikan Layanan

1. Alat kontrasepsi 1.1. Puskesmas melakukan gratis masih koordinasi dengan diperjualbelikan Dinkes dan BPMPKB terkait distribusi Alkon yang berlabel gratis 1.2. Memberikan peringatan dan sanksi kepada petugas puskesmas dan jaringannya apabila memperjualbelikan alkon gratis

130


Status Realisasi Janji

Kegiatan yang sudah dilakukan

Sudah

Kebutuhan alkon langsung dikomunikasikan ke BPMPKB

Tindak lanjut

Sudah

www.kinerja.or.id

Pengaduan 2.

Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu

3. Informasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) kurang

….

www.kinerja.or.id

Janji Perbaikan Layanan

Status Realisasi Janji

Kegiatan yang sudah dilakukan

2.1. Tidak ada tempat untuk pelaksanaan di posyandu

Sudah

2.2. Puskesmas mensosialisasikan dan mendiskusikan kembali konsep posyandu adalah milik masyarakat.

Sudah

Puskesmas melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait lainnya seperti tomas, tokoh agama untuk meningkatkan peran dan pengembangan posyandu bersama semua pihak.

3.1. Meningkatkan KIE petugas dan frekwensi sosialisasi tentang Kesehatan Ibu dan Anak melalui kelas Ibu tingkat kelurahan, misalnya dengan menggunakan lembar balik, Buku KIA, Poster dll.

Sudah

Pembuatan dan pemasangan poster untuk sosialisasi kelas ibu hamil. Pembuatan lembar balik tentang IMD dan ASI Ekslusif yang sekarang tersedia di loket.

3.2. Meningkatkan pelayanan konsultasi KIA pada Bumil saat pemeriksaan kehamilan dan kunjungan ke puskesmas, puskel, poskeskel, posyandu.

Belum

….

….

Tindak lanjut

Diskusi antara staf Puskesmas dan bidan desa tentang penyuluhan yang dibutuhkan. ….

….


131


Contoh Praktek Baik

a) Pelaksanaan Kotak Saran di Puskesmas Batua, Kota Makassar Kota Makassar telah menerapkan kotak saran

Sejak percetakan spanduk dengan informasi SMS Gateway dan nomor HP tersebut, sudah sangat lebih banyak saran disampaikan oleh pasien kepada staf Puskesmas. Semua saran dan pengaduan dicatat dalam buku pengaduan, dan kalau tidak dapat langsung dibalas, saran tersebut dibahas pada lokakarya mini bulanan.

di setiap Puskesmas di seluruh wilayahnya. Kotaksaran tersebut dibuka dan dibahas setiap bulan dengan melibatkan kader posyandu dan MSF, sehingga penyelesaian dan tindak lanjut disepakati dan dilakukan secara bersama sehingga beban tidak hanya pada Puskesmas tetapi juga pada masyarakat. Kotak saran ini seharusnya terkunci, dan kuncinya dipegang oleh staf kesehatan seperti bidan atau kader.

b) Pelaksanaan SMS Gateway di Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, Kabuapaten Bengkayang Puskesmas Sungai Raya Kepulauan, di daerah pinggir laut di Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat, telah memiliki kotak saran sejak lama. Namun, staf Puskesmas mengakui jarang ada saran dan pengaduan di dalamnya. Oleh karena ini, Kepala Puskesmas memutuskan untuk melaksanakan SMS Gateway di Puskesmasnya. Semua staf menyepakati untuk mengadakan dan mempublikasikan tiga nomor HP agar pasien dapat memberi pengaduan secara langsung dan cepat. Dari nomor HP ini, satu dipegang oleh Kepala Puskesmas, satu dipegang oleh Bidan Koordinator, dan satu dipegang staf lain.

132


www.kinerja.or.id

Contoh Instrumen Pengaduan Kabupaten Bener Meriah

www.kinerja.or.id


133


d) Contoh Janji Perbaikan Layanan, Puskesmas Sekadau, Kab. Sekadau

134


www.kinerja.or.id



www.kinerja.or.id


135


136


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


137


www.kinerja.or.id

66


139


Modul 6

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang pentingnya peranan


Standar Layanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk mendukung kesuksesan program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Di dalam modul ini juga dijelaskan beberapa prinsip dan langkah dalam menyusun SOP lokal, sehingga diharapkan puskesmas dan dinas kesehatan dapat mengimplementasikan isi modul dengan mudah.

Sasaran Pengguna 1. Organisasi Mitra Pelaksana (OMP) 2. Konsultan/Pelatih 3. Fasilitator kesehatan 4. Staf Dinas Kesehatan

........ dijelaskan beberapa prinsip dan langkah dalam menyusun SOP lokal, ........

5. Kepala Puskesmas, bidan koordinator dan bidan desa 6. Masyarakat yang peduli kesehatan (kader kesehatan, PKK, tokoh agama, tokoh masyarakat, asosiasi, paguyuban).

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Peserta mampu mendampingi Puskesmas dan Dinas Kesehatan dalam menyusun dan implementasi standar operasional prosedur (SOP) sebagai cerminan dari akuntabilitas, tranparansi dan kualitas pelayanan.

140


www.kinerja.or.id

Tujuan Khusus

Pokok Bahasan

Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): 1. Relasi SOP dengan program KINERJA Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan

2. Pentingnya SOP

mampu menjadi fasilitator untuk memberikan

3. Penyusunan SOP Teknis

pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

4. Penyusunan SOP Layanan


5. Monitoring Penerapan SOP melalui Kartu Kontrol.

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menjelaskan konsep Standard

Metode

Operating Procedure (SOP) dan relasinya

dengan Program USAID-KINERJA

2. Mampu menjelaskan peran penting SOP dalam menjaga kualitas pelayanan 3. Mampu mendampingi Puskesmas dalam menyusun Standard Operating Procedure (SOP) 4. Mampu mendampingi Puskesmas dalam monitoring dan evaluasi penerapan SOP. Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan: 1. Memahami konsep SOP dan realisasinya dengan program USAID-KINERJA 2. Memahami peran SOP dalam menjaga akuntabilitas dan kualitas pelayanan 3. Mampu menyusun SOP

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Kerja kelompok 4. Pemaparan hasil kerja kelompok. Sesi Pendampingan 1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja yang melibatkan pemberi dan MSF 3. Menyusun SOP bersama pemberi layanan dan MSF 4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP.

4. Mampu menerapkan SOP 5. Mampu melakukan monitoring dan evaluasi SOP.

www.kinerja.or.id


141


Alat dan bahan

Hari II: Waktu

Pokok Bahasan

1 x 45 menit Review materi hari I 1. LCD projector

2 x 45 menit

2. Laptop 3. Flipchart/kertas plano/metaplan/whiteboard

2 x 45 menit

4. Alat tulis

2 x 45 menit

Waktu 1 x 45 menit Sesi pelatihan: Dua hari

Hari I: Pokok Bahasan Pembukaan 1 x 45 menit

Penjelasan singkat tentang Fokus Program KINERJA Bina Suasana

Standar Operating Procedure (SOP) dan relasinya dengan 1 x 45 menit Program USAID-KINERJA Diskusi dan tanya jawab 1 x 45 menit

Pentingnya SOP Diskusi dan tanya jawab materi

Proses Penyusunan SOP (SOP 3 x 45 menit Teknis dan SOP Alur Layanan) Diskusi dan tanya jawab 2 x 45 menit

Pemaparan hasil latihan Praktek: Desain SOP Layanan Pemaparan hasil latihan Penerapan SOP dan Pemantauan kepatuhan menjalankan SOP


Waktu

Praktek: Desain SOP Teknis

Diskusi: Review SOP yang ada di puskesmas saat ini

Diskusi dan tanya jawab Latihan menyusun instrumen dan rencana pemantauan kepatuhan menjalankan SOP Penyusunan rencana tindak lanjut Penutupan

Proses Fasilitasi Kegiatan Pelatihan 1. Pengantar 1. Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya manajemen pelayanan puskesmas yang patisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif. Penyusunan dan penerapan SOP merupakan salah satu mekanisme untuk menjamin terselenggaranya manajemen pelayanan yang baik dan memenuhi aspek good governance tersebut. 2. Fasilitator menjelaskan desain kegiatan secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 2 hari, dengan alokasi waktu 8 x 45 menit per hari. Pada hari pertama dilakukan penyampaian materi tentang pentingnya Standard Operating Procedure (SOP) dan

142


www.kinerja.or.id

proses penyusunannya. Hari kedua peserta

sebagai dasar hukum yang mengatur

diminta untuk berlatih menyusun SOP

bagaimana sebaiknya organisasi pelayanan

Teknis dan SOP Layanan, serta rencana

publik dijalankan. Hal inilah yang menjadi

pemantauan kepatuhan menjalankan SOP.

fokus KINERJA yaitu mewujudkan tata kelola organisasi yang baik (good corporate

2. Proses pelatihan 1. Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Gunakan media pembelajaran yang sesuai untuk memudahkan penangkapan peserta. Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif dari seluruh peserta. Minta peserta untuk menyampaikan pendapatnya terkait dengan topik yang tengah dibahas. 2. Beri kesempatan kepada setiap peserta (khususnya perempuan) untuk mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu komentar atas pertanyaan peserta kepada peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan jika ada proses diskusi yang menyimpang.

3. Sesi-sesi Hari I: 1. Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar 2. Sesi II: Nara sumber menyajikan materi tentang relasi SOP dengan program KINERJA. Aspek penting yang harus dijelaskan adalah keterkaitan antara SOP dengan undang-undang pelayanan publik

www.kinerja.or.id

governance). 3. Sesi III: Nara sumber menyajikan materi tentang Pentingnya SOP. Hal-hal yang perlu mendapat penekanan khusus adalah: pengertian SOP, manfaat SOP, dan macammacam SOP. 4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi tentang penyusunan SOP, baik SOP teknik maupun SOP layanan, yang meliputi langkah penyusunan, format, dan teknik penulisan SOP. Uraikan secara jelas kemungkinan adanya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan SOP. 5. Sesi V: Minta peserta untuk membentuk kelompok dan mendiskusikan kondisi daerah terkait dengan SOP program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif saat ini. Beberapa hal yang bisa disoroti diantaranya: kelengkapan SOP teknis dan SOP layanan dan kesesuaian SOP yang ada dengan kaidah penyusunan SOP.

4. Sesi-sesi Hari II: 1. Sesi I: Secara acak, minta perwakilan peserta untuk mereview materi yang telah dibahas di hari I. Lakukan review dalam suasana santai dengan menggunakan teknik permainan. 2. Sesi II: Minta peserta untuk membentuk kelompok dan berlatih menyusun SOP


143


teknis. SOP yang hendak disusun sebaiknya

serta penjelasan rencana tidak lanjut, termasuk

ditentukan berdasarkan hasil diskusi

memberikan masukan kepada dinas kesehatan

hari sebelumnya, yaitu kegiatan penting

berkaitan dengan perbaikan SOP kedepan bila

yang belum ada SOP dari Kementerian

diperlukan.

Kesehatan, atau sudah ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah SOP. Temuan yang belum sesuai dengan kaidah SOP akan menjadi masukan kepada Kementerian

Uraian Substansi

Kesehatan RI. 3. Sesi III: Sama seperti aktivitas pada sesi II, tetapi di sesi III ini adalah untuk SOP Layanan. Minta peserta untuk membentuk

1. Program KINERJA dalam Standar Layanan

kelompok dan berlatih menyusun SOP

USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk

Layanan. SOP yang hendak disusun

optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik

sebaiknya ditentukan berdasarkan hasil

melalui intervensi pada sisi pengguna layanan

diskusi hari sebelumnya, yaitu layanan

(demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada

penting yang belum ada SOP, atau sudah

sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan

ada SOP tetapi belum sesuai dengan kaidah

kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan

SOP.

masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas

4. Sesi IV: Nara sumber menyajikan materi

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,

tentang penerapan dan pemantauan SOP.

yang disebut sebagai insentif. Pada sisi suplai,

Hal yang dijelaskan adalah langkah dalam

yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan

menerapkan SOP mulai dari sosialisasi

pemberi layanan dalam mengelola pelayanan

sampai dengan evaluasi dan revisi SOP.

melalui praktik yang baik yang disebut sebagai

Aspek penting dalam fase penerapan SOP

inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan

adalah pemantauan kepatuhan menjalankan

proses tatakelola pemerintahan yang baik dengan

SOP. Sehingga dalam sesi IV ini juga

memfokuskan pada partisipasi, tranparansi,

dibicarakan tentang instrumen pemantauan

akuntabilitas dan responsiveness.

kepatuhan menjalankan SOP. Minta peserta untuk berlatih menyusun instrumen tersebut.

Berdasarkan empat unsur governance yang menjadi fokus KINERJA, maka penerapan standar

5. Penutup

(acuan yang dipakai sebagai patokan dalam

Fasilitator menutup sesi dengan menarik

bagian dari akuntabilitas. Pemberi layanan akan

kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab,

memberikan pelayanan yang mencapai standar

penyelenggaraan kegiatan/tindakan) merupakan

yang ditentukan.

144


www.kinerja.or.id

Pelayanan publik harus dapat dipertanggunggugatkan

Pelayanan Publik bahwa “Penyelenggara

(akuntabilitas) kualitas pelayanan baik oleh pemberi

berkewajiban menyusun dan menetapkan standar

layanan maupun penerima layanan. Salah satu

pelayanan dengan memperhatikan kemampuan

bentuk pelayanan publik yang akuntabilitas adalah

penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi

pelayanan yang berdasarkan standar operasional

lingkungan” (pasal 20 ayat 1).

prosedur (SOP). Kualitas dalam pelayanan kesehatan dipersepsikan menurut input, proses

UU tersebut juga mengamanatkan penyusunan

dan ouput. Pelayanan kesehatan dengan tempat

Standar Pelayanan Publik (SPP) ini dilakukan

yang mewah dan alat canggih merupakan faktor

dengan melibatkan partisipasi masyarakat seperti

input yang sering dipersepsikan kualitas/mutu

tersurat dalam pasal 20 ayat (2), dengan tidak

oleh pengguna layanan terutama masyarakat

diskriminatif, terkait langsung dengan pelayanan,

kelompok menengah ke atas. Sedangkan SOP

memiliki kompetensi dan mengutamakan

merupakan aspek kualitas dari sisi proses dimana

musyawarah, dan memperhatikan keberagaman.

seluruh pelayanan dilakukan sesuai dengan

USAID-KINERJA juga membentuk suatu forum

standar yang diterjemahkan dalam SOP. Kepuasan,

pada tingkat pelayanan yang disebut dengan Multi

tingkat kesembuhan, dan rendahnya kematian ibu

Stakeholder Forum (MSF). Kelompok masyarakat

merupakan indikator kualitas dari sisi output.

yang non pemerintah akan mewakili pihak masyarakat dalam penyusunannya. Sehubungan

USAID-KINERJA memfokuskan penguatan kualitas

kapasitas masyarakat terhadap SOP teknis sangat

pelayanan kesehatan pada aspek proses dimana

rendah, maka KINERJA memfokuskan keterlibatan

SOP sebagai pendorong dari kualitas pelayanan

masyarakat pada SOP Alur Layanan.

program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Pendekatan yang inovatif dari KINERJA terhadap

Penyusunan standar pelayanan publik (SPP) harus

SOP adalah mengembangkan pendekatan

memiliki beberapa komponen (pasal 21) yaitu:

sedemikian rupa sehingga pengguna pelayanan mengetahui hak pelayanan sesuai dengan SOP.

a) Dasar hukum

KINERJA membantu daerah dampingan terutama

b) Persyaratan

pengembangan SOP non tehnis meskipun KINERJA

c) Sistem, mekanisme, dan prosedur

turut membantu daerah mengembangkan SOP

d) Jangka waktu penyelesaian

tehnis karena permintaan dari dinas kesehatan

e) Biaya/ tarif

kabupaten/kota.

f) Produk pelayanan g) Sarana, prasarana, danatau fasilitas

2. Persyaratan

h) Kompetensi pelaksana

Standar pelayanan yang didukung oleh KINERJA

j) Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

sesuai dengan amanat UU No. 25/2009 tentang

k) Jumlah pelaksana

www.kinerja.or.id

i) Pengawasan internal


145


l) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar

g) Mendapat pelayanan yang berkualitas sesuai dengan azas dan tujuan pelayanan.

pelayanan m) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keraguraguan n) Evaluasi kinerja pelaksana.

3. Tujuan Standar Layanan dan SOP Standar Layanan adalah standar yang menetukan kepada pemberi layanan tentang jenis pelayanan, persyaratan pelayanan, alur layanan, waktu

Sebagian dari SPP menentukan standar layanan,

pelayanan, waktu menyelesaikan pelayanan,

yaitu patokan dalam penyelenggaraan layanan,

petugas pemberi layanan, dan biaya yang mesti

dan sebagiannya adalah SOP, yaitu metode atau

dibebankan, dan juga memberi informasi kepada

tata cara untuk pelakukan kegiatan tertentu dalam

masyarakat sehingga masyarakat mengetahui

proses pemberian layanan.

hak-haknya terhadap layanan tersebut. Bila Standar Layanan ditetapkan oleh pemerintah pusat,

Demi transparansi dalam pemberian layanan,

pemerintah daerah wajib memberi layanan yang

KINERJA mendorong fasilitas publik seperti

mencapai atau melebihi standar yang ditetapkan

puskesmas untuk mempublikasikan Standar

oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah atau

Layanan dan SOP layanan sebagaimana

puskesmas dapat menetapkan Standar Layanan

diamanatkan oleh UU Pelayanan Publik pasal 18,

lokal bila tidak diatur oleh pemerintah pusat atau

agar masyarakat:

untuk melebihi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.

a) Mengetahui kebenaran isi standar pelayanan b) Mengawasi pelaksanaan standar pelayanan

Standard Operating Procedures (SOP) adalah

c) Mendapat tanggapan terhadap pengaduan yang

dokumen yang berisi serangkaian instruksi tertulis

diajukan d) Mendapat perlindungan, dan/atau pemenuhan pelayanan e) Mampu melakukan advokasi dengan

waktu pelaksanaan, tempat penyelenggaraan dan aktor yang berperan dalam kegiatan. Dengan adanya prosedur tetap yang bersifat

memberitahukan kepada pimpinan dan

standar ini diharapkan siapapun, kapanpun dan

penyelenggara pelayanan untuk memperbaiki

dimanapun kegiatan tersebut dilakukan maka

pelayanan apabila pelayanan yang diberikan

langkah-langkahnya tidak berubah sehingga akan

f) Mengadukan pelaksana yang melakukan

146

yang dibakukan mengenai cara melakukan kegiatan,

memberikan kualitas hasil yang sama. SOP menjadi

penyimpangan standar pelayanan dan/atau tidak

penuntun petugas kesehatan dalam memberi

memperbaiki pelayanan kepada penyelenggara,

pelayanan teknis yang menjadi inti pelayanan

pembina penyelenggara, dan ombudsman

kesehatan, yaitu menyangkut pengobatan dan


www.kinerja.or.id

tindakan medis pada pasien, dirancang berdasarkan

Di sisi lain, pelaksanaan SOP dan standar

ilmu kesehatan, dan ditetapkan sebagai standar

pelayanan jugasekaligusmemberi umpan balik

nasional bahkan standar internasional, dan wajib

(feedback) guna penyesuaian antara kondisi yang

dilaksanakan.

dipersyaratkan dengan kondisi riil yang ada guna mencapai kinerja individu dan kinerja organisasi

Pemerintah daerah juga dapat menetapkan SOP

yang lebih baik. Umpan balik tersebut diberikan

lokal sebagai instruksi tertulis yang dibakukan

kepada instansi yang menetapkan standar tersebut,

mengenai cara mencapai Standar Layanan dimana

agar dijadikan sebagai langkah perbaikan kinerja

tidak ada SOP nasional.

pelayanan dan kinerja organisasi berdasarkan konsep manajemen kinerja.

SOP dan Standar Layanan yang dimaksudkan disini berbeda dengan SPP dan SPM. SPP adalah standar

Berbagai manfaat Standar Layanan dan SOP yang

yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sebagai

digunakan dalam organisasi diantaranya adalah

standar yang harus dicapai dalam waktu tiga

sebagai berikut:

tahun. SPM adalah standar minimal nasional yang ditetapkan pemerintah pusat dan yang harus dicapai

1. Sebagai standarisasi cara atau tindakan

dalam waktu tertentu. Dua-duanya adalah standar

sehingga kapanpun kegiatan tersebut

yang akan tercapai sedangkan SOP dan Standar

dilaksanakan dan oleh siapapun, akan

Layanan yang dibahas disini adalah standar yang

memperoleh hasil yang sama

wajib dilaksanakan sekarang.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas

4. Manfaat Standar Layanan dan SOP Standard Operating Procedures sangat tepat diterapkan pada aktivitas organisasi yang cenderung

pelaksanaan tugas 4. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya. 5. Sebagai instrumen yang dapat melindungi

bersifat rutin, berulang, serta menghendaki adanya

pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum

keputusan yang terprogram guna melayani

karena tuduhan penyimpangan

pelanggannya, misalnya proses pendaftaran pasien,

6. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan

proses pemeriksaan laboratorium, proses pelayanan

tidak tergantung pada intervensi manajemen,

obat, dan sebagainya. Dengan penerapan SOP

sehingga akan mengurangi keterlibatan

secara konsisten maka semua kegiatan organisasi

pimpinan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari

memiliki pedoman penyelenggaraan kegiatan yang

7. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas

merupakan suatu kebijakan yang komprehensif

8. Menjamin konsistensi pelayanan kepada

dalam peningkatan pelayanan dan kinerja

masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan

organisasi.

prosedur

www.kinerja.or.id


147


diukur, dapat dicapai, relevan, dan tepat

9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi

waktu).

kompetensi yang harus dikuasai oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya

c) Menentukan Kegiatan Inti Dalam

10. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas.

Mencapai Tujuan

5. Penyusunan SOP

untuk mencapai tujuan di atas. Kegiatan tersebut haruslah sedetail mungkin, karena

SOP masih dapat dibuat bila Kementerian

yang kita laksanakan bersifat tindakan

Kesehatan belum membuatkan SOP terhadap

operasional.

suatu jenis kegiatan atau tindakan, sehingga daerah dapat melakukan penyeragaman terhadap sebuah tindakan kesehtaan.

5.1 Langkah Penyusunan SOP

Pada umumnya langkah langkah yang dipergunakan dalam penyusunan SOP pada tingkat lokal adalah sebagai berikut:

d) Menentukan Waktu Masing-masing

Kegiatan Inti

Perhitungkan waktu yang dipergunakan untuk melaksanakan setiap langkah kegiatan.

e) Menetapkan Urutan Kegiatan Inti

yang mendahului kegiatan yang seharusnya

Judul hendaknya merepresentasikan tujuan

dilakukan kemudian. Urutan kegiatan harus

dari pada kegiatan. Penulisan judul jangan

bersifat pasti dan tetap.

terlalu panjang. Misalnya: •

SOP penerimaan pasien di loket Puskesmas

•

SOP penanganan pengaduan

•

SOP pemeriksaan kehamilan

•

SOP inisiasi menyusu dini

•

SOP persalinan normal.

b) Penetapan Tujuan

Tentukan tujuan topik untuk tiap SOP. Dalam penulisan tujuan, dapat menggunakan istilah SMART (specific, measurable, achievable, relevant dan timely, yaitu spesifik, dapat

148


Periksa kembali urutan kegiatan yang seharusnya, jangan sampai ada kegiatan

a) Penetapan Topik/Judul

Identifikasi kegiatan yang harus dilakukan

f) Mengeliminasi Kegiatan Yang Tidak Perlu

Hilangkan kegiatan kegiatan yang tidak diperlukan, karena dapat mengakibatkan penyimpangan pencapaian tujuan.

g) Menggambarkan Flow Chart (Diagram Aliran)

Prosedur yang memiliki beberapa keputusan dapat dipresentasikan dalam flowchart (diagram aliran) yang merupakan bagan yang menggambarkan urutan kegiatan atau keputusan, atau aliranorang atau barang

www.kinerja.or.id

dalam suatu proses.Penjelasan mengenai penyusunan flow chart disampaikan dalam

5.2 Langkah Penyusunan Flowchart (Diagram Alur)

materi berikutnya.

Flowchart berfungsi untuk memudahkan

h) Melaksanakan Uji Coba

mengarahkan personil yang membacanya untuk

Uji coba dilakukan untuk mengevaluasi

mengikuti logika dalam pengambilan keputusan

kelemahan yang terjadi saat SOP

dan langkah-langkah yang diperlukan untuk

diimplementasikan. Hasil uji coba

mencapai hasil. Format ini cocok digunakan

ini selanjutnya menjadi bahan untuk

apabila prosedur yang akan ditulis dalam SOP

memperbaiki rancangan SOP yang telah

terdiri lebih dari banyak langkah dengan banyak

disusun, sebelum menjadi SOP final.

keputusan. Di bawah ini adalah satu contoh SOP dengan format flow chart:

Simbol-simbol yang digunakan dalam menggambarkan flow chart adalah sebagai berikut:

Simbol Maksud

Mulai/Selesai

www.kinerja.or.id

Arah

Keputusan

Aktifitas

Dokumen


149


Ada rincian tugas yang berupa sebuah garis lurus

2. Tuliskan dan urutkan kegiatan tersebut sesuai

yang berurutan. Ini berarti bahwa setiap langkah dalam tugas tersebut dilakukan secara urutan 1 – 2

dengan ketentuan 3. Gambarkan simbol-simbol flowchart pada setiap

– 3 tanpa memerlukan Pengambilan Keputusan atau pemilihan tindakan alternatif.

urutan 4. Gunakan kertas meta plan untuk alat bantu 5. Lakukan uji coba dengan memindah-mindahkan

Cara menggambar diagram alur adalah sebagai

meta plan, sampai flowchart tersusun sesuai

berikut :

urutan kegiatan yang ditentukan.

1. Identifikasi semua jenis layanan yang terdapat di puskesmas

Contoh : Alur Layanan Pemeriksaan Kehamilan di Puskesmas

Pasien datang

Loket

KIA

Periksa Lab

KIE

Ya

Hamil?

Tidak Pasien pulang

150


www.kinerja.or.id

5.3 Langkah Penulisan Format SOP

dan dinyatakan dalam gaya bahasa perintah, seperti operasional, prosedur, proses,

Dalam SOP tergambar identifikasi, pengendalian, kemampuan selusur, konsistensi, dan akuntabilitas.

monitoring, dan rutinitas perawatan. 6. Ruang lingkup. Ruang lingkup SOP harus

Suatu SOP hendaklah mempunyai format sebagai

mempunyai batas penggunaan prosedur

berikut:

tersebut. Apakah itu sampel tertentu sesuai pengujian dengan metode ini? Apakah operasi

1. Nama lembaga. Nama selain pada kop juga ada pada setiap halaman. 2. Judul. Judul harus jelas terurai dan terukur. Karena pada setiap prosedur diuraikan

ini terpakai hanya pada perlengkapan tertentu atau bagian tertentu? Apakah ada batasan kapasitas? 7. Tanggung Jawab. Siapa bertanggung jawab

bagaimana mengerjakannya, judul mesti

melaksanakan uraian pekerjaan? Siapa

bergaya bahasa perintah (direktif) untuk

melaporkan pekerjaan? Apakah diperlukan

menjelaskan ‘siapa mengerjakan apa’.

pelatihan khusus atau sertifikat? Pada sesi ini

Suatu SOP berjudul "Alkohol sebagai bahan

dibatasi petugas yang melaksanakan, seperti:

disinfektan” tidak menggambarkan prosedur;

siapa yang mempunyai atau sesuai kualifikasi

lebih cocok diberi judul “Proses sterilisasi

dalam melaksanakan uraian pekerjaan. Itu

dengan menggunakan alkohol”.

akan diatur suatu tahapan untuk sejumlah detail

3. Halaman. Tiap halaman harus ada nomor halaman, misalnya “halaman 3 dari 7”.Ini

dalam dokumen berikut. 8. Prosedur. Uraikan prosedur dalam langkah

menggambarkan ada kelanjutan dari setiap

demi langkah (step-by-step) atau kronologis cara

kegiatan dalam setiap halaman.

kerja. Gunakan kata kerja aktif dan pernyataan

4. Identifikasi dan Pengendalian. Setiap

langsung. Penulisan prosedur dilakukan

prosedur mesti teridentifikasi keunikannya.

secara serial yaitu, setelah kegiatan yang satu

Identifikasi untuk mempersiapkan akuntabilitas,

diteruskan dengan kegiatan lain. Pendekatan ini

dan gambaran suatu dokumentasi sampai

disebut pendekatan prosedural.

fasilitas dan masa kedaluwarsaan perubahan.

9. Diagram Alur.

Akuntabilitas dan gambaran prosedur

10. Sumber. Tuliskan sumber atau rujukan yang

berdasarkan pada sejumlah identifikasi atau

digunakan dalam penulisan SOP, misalnya

kode, yang merupakan pengendalian (seperti

Buku Pedoman Penatalaksanaan Kesehatan

kapan dan berapa kali revisi atau jumlah edisi

Ibu dan Anak Nasional. SOP yang diperoleh dari

SOP dilakukan).

organisasi lain dapat juga dituliskan sebagai

5. Tujuan. Suatu tujuan atau sasaran prosedur mesti dapat diulang dan dapat dikembangkan,

www.kinerja.or.id

sumber, setelah diadaptasikan ditempat kerja yang baru.


151


Contoh Format SOP Status Dokumen

Induk

Salinan

No.Distribusi

JUDUL SOP Nama Organisasi

No Dokumen

No Revisi

Unit Kerja SOP dilakukan

Tanggal Terbit

Disetujui oleh, Pimpinan Organisasi,

Halaman

Pengertian Tujuan Kebijakan Prosedur Unit terkait Sumber

5.4. Teknik Penulisan

pembersihan suatu mesin adalah sebagai berikut:

SOP adalah instruksi yang harus dapat dipahami oleh semua orang yang menggunakannya. Oleh karena itu, penulis harus selalu mencoba untuk

Kalimat Panjang:

menulis prosedur sesederhana mungkin dan

Gunakan sarung tangan untuk membersihkan

mampu mengomunikasikan isinya dengan baik.

debu dan bercak dari alat kesehatan atau

Di bawah ini adalah langkah-langkah penulisan

keringkan dengan lap jika mikroskopenya

SOP yang efektif dan efisien, antara lain:

basah.

a. Tulislah tiap langkah dengan kalimat pendek.

Kalimat Pendek: •

Bersihkan debu dan bercak dari alat kesehatan.

Kalimat yang panjang lebih sulit untuk

•

dipahami dan cenderung terdiri lebih dari satu langkah. Beberapa kalimat pendek biasanya lebih mudah untuk dipahami.

Gunakan sarung tangan untuk menghilangkan debu dan bercak.

•

Gunakan lap untuk mengeringkan mikroskope yang basah.

Contohnya penulisan SOP dalam kasus

152


www.kinerja.or.id

Kalimat pendek pada contoh di atas

makna: apakah penimbang itu yang harus

dibentuk dengan format hirarki. Kedua

mencatat informasi tersebut, atau orang lain

contoh menyampaikan makna yang sama,

yang melakukannya?

akan tetapi pada contoh kalimat panjang lebih sulit untuk dipahami. Pada contoh di atas menampilkan satu langkah dengan dua cara untuk melakukan langkah tersebut.

c. Komunikasikan dengan baik melalui beberapa kata sebisa mungkin.

b. Tulislah langkah-langkah di SOP sebagai kalimat perintah atau kalimat aktif.

Penulis prosedur harus menggunakan kalimat langsung dan pendek, sehingga pembaca dapat lebih cepat memahami dan mengingat langkah-langkah dalam prosedur.

Kalimat perintah pada instruksi kerja lebih mudah untuk dipahami. Kalimat ini selalu

Contohnya penulisan Standar Operasional

dimulai dengan kata kerja. Sebagai berikut

Prosedure dalam kasus pembersihan suatu

adalah contoh SOP tentang penimbangan

tangki sterilisator adalah sebagai berikut :

balita:

Tidak jelas: Berat balita harus dicatat pada laporan penimbangan.

Bertele-tele: Pastikan Anda membuang semua sisa bahan kimia lama dari tangki sterilisator sebelum menuangkan bahan kimia baru ke

Jelas:

dalamnya.

Catat berat balita pada laporan penimbangan.

Ringkas: Buang sisa bahan kimia lama sebelum

Pada contoh di atas, manajer ingin

menuangkan bahan kimia baru ke dalam

mengetahui hasil penimbangan balita

tangki sterilisator.

sehingga dapat menentukan tindakan terhadap banyaknya balita. Pada contoh yang jelas mengarahkan personil yang

Dua kalimat pada contoh di atas memiliki

melakukan penimbangan untuk mencatat

makna yang sama, akan tetapi kalimat yang

informasi berat balita. Pada contoh yang

lugas dapat langsung dipahami.

tidak jelas dapat menimbulkan berbagai

www.kinerja.or.id


153


d. Gunakan akronim dan singkatan seminim mungkin.

6. Penyusunan SOP Tehnis IMD

Sebuah SOP Inisiasi Menyusu Dini (SOP IMD)

Akronim dan singkatan digunakan jika

dapat membantu tenaga kesehatan untuk

dikenal secara umum, bukan hanya untuk

melaksanakan IMD setelah seorang ibu bersalin,

memperpendek tulisan. Sebagai contoh,

dan sangat bermanfaat bagi staf unit layanan

kebanyakan orang mengetahui arti dari

kesehatan maupun ibu dan bayi. SOP IMD ini

singkatan KIA Kesehatan Ibu dan Anak.

memberikan dokter, bidan dan perawat panduan

Pada kasus lain, kebanyakan orang tidak

terhadap apa yang seharusnya dilakukan, dan

mengerti akronim CVT, akan tetapi bagi

menyakinkan bahwa tidak ada bayi yang tidak

orang-orang yang bergerak dalam bidang

diinisiasi menyusu dini.

program akan mengenalinya sebagai “convert”.

Di seluruh Indonesia, sudah ada standar yang dapat dijadikan SOP IMD pada tingkat

Dalam bidang kesehatan terutama program

Puskesmas, Pustu, Polindes, dan Poskesdes.

Pencegahan Masalah Kesehatan, ATM dikenal sebagai singkatan dari HIV/AIDS, Tuberculosa dan Malaria, sedangkan secara

6.1 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada partus spontan)

umum maknanya akan berbeda, yaitu mesin uang.

1. Dianjurkan suami, keluarga dan/atau dukun bayi mendampingi ibu di kamar bersalin.

Untuk mengatasi kesulitan bahasa dan

2. Dalam menolong ibu melahirkan disarankan

waktu baca (misalnya petugas perlu

untuk mengurangi menggunakan obat

melihat SOP tersebut sambil mengerjakan

kimiawi (tanpa indikasi medis).

tugasnya), maka contoh SOP dapat dibuat dengan salah satu cara di bawah ini:

3. Setelah bayi lahir, segera mengeringkan tubuh bayi. Mulai dari muka, kepala dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan,

a. Dengan bagan alir (flow chart)

tanpa menghilangkan verniks. Mengikat tali

b. Dengan gambar, foto atau diagram

pusat bayi. Ganti handuk basah dengan

grafis. c. Dengan checklist.

154


handuk/kain yang kering. Meletakkan bayi di atas dada atau perut ibu.

www.kinerja.or.id

4. Bila bayi tidak memerlukan resusitasi, ditengkurapkan di dada-perut ibu dengan

6.2 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada operasi caesar)

kulit bayi melekat pada kulit ibu, di mana mata bayi kira-kira setinggi puting susu ibu. Keduanya diselimuti, dan sebaiknya bayi diberi topi. 5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk

1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu di kamar operasi atau di kamar pemulihan. 2. Begitu lahir diletakkan di meja resusitasi untuk dinilai, dikeringkan secepatnya terutama kepala

merangsangnya, dan biarkan bayi mencari

tanpa menghilangkan vernix, kecuali tangannya.

puting susu sendiri. Menjelaskan kepada ibu

Dibersihkan mulut dan hidung bayi, talipusat

dan keluarga terhadap pentingnya IMD dan

diikat.

ASI Eksklusif. 6. Ibu didukung dan dibantu mengenali perilaku bayi sebelum menyusu. 7. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan

3. Kalau bayi tak perlu diresusitasi, bayi dibedong, dibawa ke ibu. Diperlihatkan kelaminnya pada ibu kemudian mencium ibu. 4. Tengkurapkan bayi didada ibu dengan kulit bayi

kulit ibu selama paling tidak satu jam. Bila

melekat pada kulit ibu. Kaki bayi agak sedikit

menyusu dini terjadi sebelum satu jam, tetap

serong/melintang menghindari sayatan operasi.

biarkan kulit ibu dan bayinya bersentuhan

Bayi dan ibu diselimuti. Bayi diberi topi.

setidaknya selama satu jam. 8. Bila dalam satu jam menyusu dini belum terjadi, membantu ibu dengan mendekatkan bayi ke puting susu ibu, tetapi jangan

5. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang bayi mendekati puting. Biarkan bayi mencari puting sendiri. 6. Biarkan kulit bayi bersentuhan dengan kulit ibu

memasukkan puting susu ibu ke mulut bayi.

paling tidak selama satu jam. Bila menyusu awal

Berikan waktu lagi, sampai menyusu dini

selesai sebelum satu jam, tetap kontak kulit ibu-

terjadi.

bayi selama setidaknya satu jam.

9. Setelah setidaknya kulit ibu dan kulit bayi

7. Bila bayi menunjukan kesiapan untuk minum,

melekat selama satu jam atau bayi telah

bantu ibu dengan mendekatkan bayi ke puting

selesai menyusu dini, bayi baru boleh

ibu tapi tidak memasukkan puting ke mulut bayi.

dipisahkan untuk ditimbang, diukur, dicap,

Bila dalam 1 jam belum bisa menemukan puting

dan diberi vitamin K.

ibu, beri tambahan waktu melekat pada dada

10. Rawat Gabung Bayi: Ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar, dalam jangkauan ibu

ibu, 30 menit atau 1 jam lagi. 8. Bila operasi telah selesai, ibu dapat dibersihkan

selama 24 jam. Berikan ASI saja, tanpa

dengan bayi tetap melekat didadanya dan

minuman atau makanan lain. Jangan diberi

dipeluk erat oleh ibu.Kemudian ibu dipindahkan

dot atau empeng.

dari meja operasi ke ruang pulih dengan bayi tetap didadanya.

www.kinerja.or.id


155


9. Bila ayah tidak dapat menyertai ibu di kamar

7. Bila bayi kedua tidak memerlukan resusitasi,

operasi, diusulkan untuk mendampingi ibu dan

bayi kedua ditengkurapkan di dada-perut

mendoakan anaknya saat di kamar pulih.

ibu dengan kulit bayi melekat pada kulit ibu.

10. RAWAT GABUNG: Ibu dan bayi dirawat dalam

Letakkan kembali bayi pertama di dada ibu

satu kamar, bayi dalam jangkauan ibu selama

berdampingan dengan saudaranya. Ibu dan

24 jam.Beirkan ASI saja tanpa minuman atau

kedua bayinya diselimuti. Bayi–bayi dapat diberi

makanan lain kecuali atas indikasi medis. Tidak

topi.

diberi dot atau empeng.

8. Biarkan kulit kedua bayi bersentuhan dengan kulit ibu selama paling tidak satu jam; bila

6.3 SOP Inisiasi Menyusu Dini (pada bayi kembar)

menyusu awal terjadi sebelum satu jam, tetap biarkan kulit ibu dan bayi bersentuhan sampai setidaknya satu jam.

1. Dianjurkan suami atau keluarga mendampingi ibu dikamar bersalin. 2. Bayi pertama lahir, segera dikeringkan

9. Bila dalam satu jam menyusu awal belum terjadi, bantu ibu dengan mendekatkan bayi ke putting ibu tapi jangan memasukkan puting ke

secepatnya terutama kepala, kecuali tangannya,

mulut bayi. Beri waktu 03 menit atau 1 jam lagi

tanpa menghilangkan vernix. Mulut dan hidung

kulit melekat pada kulit

bayi dibersihkan, talipusat diikat. 3. Bila bayi tidak memerlukan resusitasi, Bayi

10. RAWAT GABUNG BAYI : Ibu dan bayi dirawat dalam satu kamar, dalam jangkauan ibu selama

ditengkurapkan di dada-perut ibu dengan kulit

24 jam. Berikan ASI saja tanpa minuman atau

bayi melekat kulit pada ibu dan mata bayi

makanan lain kecuali atas indikasi medis. Tidak

setinggi puting susu. Keduanya diselimuti. Bayi

diberi dot atau empeng.

dapat diberi topi. 4. Anjurkan ibu menyentuh bayi untuk merangsang bayi. Biarkan bayi mencari puting sendiri. 5. Bila ibu merasa akan melahirkan bayi kedua, berikan bayi pertama pada ayah. Ayah memeluk bayi dengan kulit bayi melekat pada kulit ayah seperti pada perawatan metoda kanguru. Keduanya ditutupi baju ayah. 6. Bayi kedua lahir, segera dikeringkan secepatnya terutama kepala, kecuali tangannya, tanpa menghilangkan vernix. Mulut dan hidung bayi dibersihkan, talipusat diikat.

156


7. Penyusunan SOP Alur Layanan SOP Alur Layanan adalah salah satu SOP yang sangat bermanfaat bagi staf Puskesmas maupun pasien. SOP ini memberikan staf Puskesmas panduan terhadap jalan layanan, dan menyakinkan bahwa tidak ada pasien yang dialurkan ke tempat yang salah pada waktu yang kurang tepat. Setelah SOP disusun, Alur Layanan secara flow chart dapat dibuat. Alur Layanan ini biasanya ditempel di dinding dan/atau di pintu ruang terkait, misalnya Alur

www.kinerja.or.id

Layanan Puskesmas dapat ditempel di atas loket

7.2 Format

Berupa gambar dan alur yang menunjukkan

atau di depan Puskesmas, dan Alur Layanan Ruang KIA dapat ditempel di pintu ruang tersebut.

jenis layanan yang diberikan dengan

7.1 Langkah Penyusunan SOP Alur Layanan Penyusunan SOP Alur Layanan dilakukan dengan mengacu pada langkah berikut: 1. Bersama Puskesmas dan masyarakat yang diwakilkan oleh MSF mengidentifikasi jenis layanan yang berkaitan dengan pelayanan yang akan diberikan. Misal: untuk pelayanan

mencantumkan semua elemen di atas.

7.3 Teknik Penulisan

Agar masayarakat umum dapat mengerti, hindari penggunaan istilah medis. Contoh: ‘ANC‘ sebaiknya ditulis dengan ‘pemeriksaan kehamilan’.

pemeriksaan kehamilan (ANC), jenis layanan yang harus diberikan adalah 10 T. 2. Menentukan waktu pelayanan. Misal: Jadwal

8. Penerapan Standar Layanan dan SOP

pelayanan pemeriksaan kehamilan setiap hari adalah Senin – Jumat pukul 09.00 – 12.00 3. Menentukan perkiraan lama waktu yang

Penerapan SOP dan Standar Layanan merupakan salah satu faktor kunci dalam manajemen mutu

dibutuhkan untuk satu jenis pemeriksaan. Misal:

layanan. Standar tersebut menyediakan informasi

Dalam proses pemeriksaan kehamilan:

tentang cara melakukan suatu pekerjaan dengan

•

Wawancara

: 5 menit

benar dan konsisten bagi tiap personil, sehingga

•

Pemeriksaan fisik : 10 menit

memudahkan untuk meningkatkan kualitas hasil

•

Konseling

: 10 menit

akhir. Dengan dilaksanakannya pekerjaan sesuai

•

Total waktu

: 25 menit per pasien

SOP, maka dapat dipastikan bahwa kualitas hasil

4. Menentukan lokasi dan petugas pemberi layanan. Misal: pemeriksaan kehamilan

pekerjaan akan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.

dilakukan di poli KIA, dilayani oleh bidan atau dokter. 5. Menentukan persyaratan layanan. Misal: saat

Penerapan SOP hendaknya mengikuti langkahlangkah sebagai berikut:

pemeriksaan kehamilan pasien harus membawa buku KIA yang berwarna pink. 6. Menginformasikan biaya pelayanan atau Barang Habis Pakai (PHB) yang harus dibeli.

www.kinerja.or.id

1. Sosialisasi. Pimpinan menjelaskan kepada seluruh staf pekerjaan apa saja yang sudah mempunyai SOP dan rencana penerapannya.


157


Di samping itu juga dijelaskan peran penting

masyarakat telah puas atau belum puas.

SOP dalam menjaga mutu layanan. Hal ini

Seorang petugas diberikan tanggung jawab

dilakukan terutama untuk meningkatkan

untuk memjamin kartu itu diisi dan dimasukkan

kesadaran, pemahaman dan komitmen seluruh

dalam kotak khusus, dan kotak tersebut

petugas dalam menerapkan SOP.

dibuka secara reguler (2-3 bulan) dan dikaji oleh Puskesmas bersama Multi-Stakeholder

2. Publikasi. Berbagi dokumen SOP yang telah

Forum. Bidan atau tenaga kesehatan yang

disusun, dipublikasikan dan disampaikan ke

dianggap puas atau apresiasi dari ibu akan

semua petugas untuk ditempatkan pada tempat

menjadi petugas yang diberi penghargaan oleh

yang mudah dilihat baik oleh petugas pemberi

puskesmas seperti pencantuman foto tenaga di

layanan maupun oleh pengguna layanan,

dinding informasi puskesmas. Pada akhir tahun

misalnya di dinding atau di pintu ruang.

menjadi rujukan puskesmas dalam memberi nilai kinerja dari petugas bersangkutan.

3. Monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP. Unsur manajemen dinas kesehatan kabupaten/ kota, puskesmas bersama unsur masyarakat (misalnya MSF) menyusun instrumen untuk memantau kepatuhan petugas dalam melaksanakan SOP, dan secara berkala melakukan pengukuran kepatuhan petugas dalam menjalankan SOP.

KINERJA juga mengimplementasikan kartu kontrol sebagai tool monitoring kepatuhan pelaksanaan SOP pemeriksaan kehamilan.Kartu kontrol ini diterima ibu hamil ketika mendaftar di puskesmas, pustu atau polindes. Pada kartu kontrol ini berisi kolom-kolom pelayanan yang harus diisi oleh petugas pemberi layanan sehingga setiap jenis layanan yang sudah dipublikasikan itu terjamin dilaksanakan. Ibu dapat mengingatkan petugas jika petugas kelupaan dalam memeriksa kondisinya.

Kartu kontrol akan dipergunakan untuk menyatakan pelayanan yang diperoleh

158


www.kinerja.or.id

Contoh kartu kontrol:

4. Evaluasi. Ketiga unsur di atas melakukan

5. Revisi. Berdasarkan hasil monitoring dan

pengawasan dan pemantauan untuk

evaluasi, ditelaah apakah ada kemungkinan

memperoleh gambaran tingkat kepatuhan

SOP yang disusun kurang baik. Jika kondisi

petugas dalam menjalankan SOP, serta

tersebut terjadi, maka harus segera dilakukan

mencari kemungkinan penyebab terjadinya

revisi atas dokumen SOP yang sudah ada.

ketidakpatuhan.

www.kinerja.or.id


159


Panduan Pelaksanaan

Untuk Standar Layanan dan SOP lokal, mereview Standar Layanan dan SOP yang ada berdasarkan kaidah penyusunan standar layanan. Aktivitas ini akan menghasilkan penilaian kesesuaian Standar

1. Pengkajian kondisi

Layanan dan SOP yang ada, apakah sudah sesuai

a) Inventarisasi SOP dan Standar Layanan yang ada: mengumpulkan data mengenai jumlah dan jenis SOP yang ada; b) Identifikasi SOP yang seharusnya ada: Diskusi dengan melibatkan kepala Puskesmas,

atau masih perlu penyesuaian. Bila ada standar nasional yang dianggap kurang sesuai dengan kondisi yang ada, silahkan sampaikan penilaian dan penjelasan kepada pihak yang berkewajiban. Daerah tidak berhak untuk mengganti SOP tetapi boleh menentukan Standar Layanan yang lebih

penanggungjawab program, dan pelaksana

tinggi asal tidak memberatkan masyarakat yang

program serta masyarakat (MSF) untuk mengidentifikasi kegiatan atau aktivitas yang memerlukan Standar Layanan dan SOP.

membutuhkan. Beberapa hal yang perlu direview misalnya:

2. Identifikasi masalah (mengacu kepada hasil pengkajian kondisi) Menemukan masalah dengan cara membandingkan Standar Layanan dan SOP yang ada dengan Standar Layanan dan SOP yang seharusnya ada. Aktivitas ini akan menghasilkan daftar judul SOP yang perlu ada tetapi saat ini belum ada.

Kegiatan yang memerlukan SOP

Keberadaan SOP Sudah ada

160


Kesimpulan

Belum ada

www.kinerja.or.id

a) Untuk Standar Layanan: Judul Standar: ..............................................

No

Analisis kesesuaian

Komponen yang direview

Ya 1

Apakah SOP tersebut telah disusun dengan format yang benar (berupa gambar atau alur)?

2

Apakah masih ada istilah medis yang digunakan?

3

Apakah informasi mengenai lama waktu pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan?

4

Apakah informasi mengani jadwal pelaksanaan kegiatan telah dijelaskan

6

Apakah informasi mengenai petugas pelaksana kegiatan telah dijelaskan?

7

Apakah persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa mendapatkan pelayanan telah dicantumkan?

Keterangan

Tidak

b) Untuk SOP Teknis: Judul SOP: .............................................

No

Komponen yang direview

1

Apakah SOP telah disusun dengan format yang benar?

2

Apakah SOP telah disusun dengan kalimat perintah?

3

Apakah SOP dilengkapi dengan gambar atau diagram alur?

4

..................

5

..................

www.kinerja.or.id

Analisis kesesuaian Ya

Tidak

Keterangan


161


3. Penentuan prioritas. Berdasarkan hasil kegiatan nomor 2, diskusikan apakah memungkinkan jika seluruh hasil identifikasi masalah tersebut akan diselesaikan. Jika tidak memungkinkan, tentukan prioritas kegiatan yang membutuhkan penyusunan SOP segera.

4. Penyusunan rencana kerja (POA = Plan of Action) penyusunan SOP Penyusunan rencana kerja berdasarkan masalah yang ditemukan dan prioritas masalah yang disusun. POA dapat dibuat dengan mengacu pada tabel berikut:

No

Judul SOP yang hendak disusun

Penanggungjawab

Waktu

Inisiatif *

*) Inisiatif diisi dengan proses atau pendekatan yang dilakukan untuk menyusun SOP dimaksud. Misalnya: Merujuk pada Peraturan Menteri Kesehatan tertentu, melakukan FGD dengan pelaksana dan pengguna, melakukan observasi kegiatan, dan lain-lain

5. Koordinasi Masing-masing penanggungjawab mengkoordinir

162

6. Proses penyusunan SOP 1. Tetapkan Topik/Judul kegiatan yang

proses menyusun SOP sesuai dengan rencana yang

hendak disusun SOPnya (berdasarkan

telah disusun. Proses penyusunan SOP sebaiknya

hasil inventarisir masalah pada langkah

dilakukan dalam tim yang terdiri dari beberapa

sebelumnya). Misalnya: SOP Pelayanan

orang.

Pembayaran (kasir).


www.kinerja.or.id

2. Tetapkan tujuan topik atau tujuan dari

5. Urutkan kegiatan yang telah diinventarisir

SOP. Misalnya, tujuan SOP Pelayanan

pada langkah c sesuai dengan sistematika

Pembayaran (kasir) adalah sebagai

yang paling baik. Dalam contoh ini urutan

panduan bagi petugas kasir dalam melayani

kegiatan yang tercantum pada point c

pembayaran pasien dengan baik, cepat dan

tersebut dinilai telah sesuai sehingga tidak

benar.

perlu disusun kembali.

3. Lakukan identifikasi kegiatan inti dalam

6. Telaah kembali apakah seluruh kegiatan

mencapai tujuan. Misalnya, kegiatan dalam

tersebut memang harus dilakukan ataukah

pelayanan pembayaran pasien meliputi:

ada kegiatan yang sebetulnya bisa

•

Panggil pasien sesuai nomor antrian

dihilangkan tanpa mengurangi kualitas

•

Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)

proses secara keseluruhan. Dalam contoh

•

Jelaskan rincian biaya yang harus

ini rincian kegiatan yang tercantum pada

dibayarkan pasien

point c tersebut dinilai telah sesuai sehingga

•

Terima pembayaran pasien

tidak perlu ada kegiatan yang dieliminasi.

•

Hitung kembali jumlah uang yang diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya

•

Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian

•

Jika ada kembalian, sebutkan jumlah nominal uang yang harus dikembalikan kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya

•

Serahkan kuitansi atau bukti

7. Uji coba Sebelum SOP tersebut dibakukan atau diterapkan secara resmi, lakukan uji coba untuk mengetahui kesesuaiannya. Hasil uji coba memungkinkan adanya beberapa penyesuaian atas rancangan SOP tersebut. Jika SOP dinilai telah ideal, SOP tersebut bisa segera disahkan sebagai dokumen resmi organisasi.

pembayaran kepada pasien •

Ucapkan terima kasih

4. Tetapkan lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan masing-masing aktivitas tersebut. Misal: penjelasan rincian biaya butuh waktu 2 menit, menghitung

8. Kegiatan Monitoring & Evaluasi Contoh: Monitoring pelaksanaan SOP pelayanan pembayaran kasir.

kembali uang yang diterima dari pasien membutuhkan waktu 10 detik, dan seterusnya.

www.kinerja.or.id


163


Formulir Monitoring: Hasil pemantauan No

Rincian kegiatan dalam SOP

Dilaksanakan

1

Panggil pasien sesuai nomor antrian

2

Lakukan 3 S (senyum, salam, sapa)

3

Jelaskan rincian biaya yang harus dibayarkan pasien

4

Terima pembayaran pasien

5

Hitung kembali jumlah uang yang diterima dan sebutkan jumlah nominal uangnya

6

Sampaikan kesesuaian jumlah uang tersebut dengan total biaya yang harus dibayar, ‘pas’ atau ada kembalian

7

Jika ada kembalian, sebutkan jumlah nominal uang yang harus dikembalikan kepada pasien sambil menyerahkan uang kembaliannya

8

Serahkan kuitansi atau bukti pembayaran kepada pasien

9

Ucapkan terima kasih

Tidak dilaksanakan

Kesimpulan

Formulir evaluasi No

Aspek yang dievaluasi

1

Jumlah petugas yang mematuhi SOP

2

Jumlah SOP yang dilaksanakan

3

............................

4

...........................

5

............................

Hasil Evaluasi

Rekomendasi

Libatkan masyarakat (MSF) dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP agar hasilnya lebih baik dan lebih partisipatif.

164


www.kinerja.or.id

Contoh Praktek Baik SOP IMD di Puskesmas Bangsalsari, Kabupaten Jember

www.kinerja.or.id


165


166


www.kinerja.or.id



www.kinerja.or.id


167


168


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


169

7


www.kinerja.or.id


171


Modul 7

Deskripsi Modul Modul ini menguraikan tentang strategi promosi


kesehatan yang digunakan KINERJA dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Ekslusif yang dapat diterapkan oleh Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk meningkatkan kinerja program menjadi lebih partisipatif, akuntabel, responsif, transparan dan inovatif melalui pendekatan utama KINERJA dengan penguatan sisi demand dan supply. Oleh karena itu modul ini juga membahas strategi promosi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan. Disamping dapat digunakan sebagai panduan dalam melakukan promosi kesehatan oleh puskesmas dan dinas kesehatan, modul ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagi fasilitator dalam menyelenggarakan pelatihan tentang strategi promosi kesehatan yang efektif.

........ membahas strategi promosi yang melibatkan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Sasaran Pengguna 1. Dinas Kesehatan provinsi, kabupaten dan kota 2. Puskesmas 3. Konsultan/pelatih 4. Fasilitator kesehatan 5. Bidan dan staf puskesmas 6. MSF 7. Masyarakat yang peduli Kesehatan (kader, tokoh agama/ulama, PKK, tokoh masyarakat, LSM, asosiasi).

172


www.kinerja.or.id

Tujuan Pembelajaran Tujuan Umum Tujuan lokakarya agar peserta mampu menyusun dan mengimplementasikan strategi promosi kesehatan yang inovatif sebagai upaya menjalankan manajemen pelayanan puskemas yang baik dengan paradigma yang kuat pada pencegahan.

Tujuan bagi peserta dalam pelatihan instansi pemerintah dan unit pelayanan kesehatan: 1. Mampu menjelaskan pentingnya promosi kesehatan 2. Mampu menjelaskan beberapa metode promosi kesehatan dan perbedaannya 3. Mampu menganalisir kebutuhan wilayah terhadap isu apa yang perlu dipromosikan 4. Mampu mendesain strategi promosi kesehatan, termasuk sasaran, tujuan, dan metode promosi

Tujuan Khusus Tujuan bagi peserta dalam Training of Trainers (TOT): Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta akan

5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye promosi kesehatan.

Pokok Bahasan

mampu menjadi fasilitator untuk memberikan pelatihan kepada instansi pemerintah dan unit

1. Latar Belakang


2. Strategi Promosi 3. Jenis dan Media Promosi

Setelah mengikuti TOT, peserta akan: 1. Mampu menawarkan strategi dan metode promosi kesehatan yang efektif dan partisipatif

Metode

yang telah dilakukan di daerah lain (praktek baik) 2. Mampu mendesain strategi dan metode promosi kesehatan yang sesuai dengan kearifan lokal 3. Mampu memberikan penguatan terhadap strategi promosi kesehatan 4. Mampu memberikan pemahaman tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi promosi

Sesi pelatihan 1. Pemaparan materi 2. Diskusi dan tanya jawab 3. Latihan kelompok 4. Presentasi hasil latihan.

kesehatan 5. Mampu melaksanakan kegiatan dan kampanye promosi kesehatan.

www.kinerja.or.id


173


Sesi pelaksanaan:

Waktu

1. Sosialisasi materi 2. Pembentukan kelompok kerja di Puskesmas/ Dinas Kesehatan

Diskusi kelompok: Menyusun rencana promosi kesehatan untuk 3 x 45 menit program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif Pemaparan hasil diskusi

3. Diskusi kelompok terfokus dengan melibatkan lintas sektor dan para pemangku kepentingan.

Pokok Bahasan

1 x 45 menit

Alat dan bahan

Rencana tindak lanjut Penutupan


1. LCD Projector 2. Laptop 3. Flipchart/Kertas Plano/Metaplan/white board 4. Alat tulis

a) Pengantar •

Fasilitator membuka sesi dengan menyampaikan pentingnya promosi

5. Materi Presentasi.

kesehatan sebagai bagian dari pelaksanaan pelayanan puskesmas yang partisipatif,

Waktu

akuntabel, responsif, transparan dan inovatif. Penyusunan dan penerapan strategi

promosi kesehatan dengan melibatkan berbagai unsur termasuk masyarakat

Sesi pelatihan: Satu hari

merupakan salah satu mekanisme untuk

Hari I: Waktu

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program, sehingga pencapaian SPM

Pokok Bahasan

menjadi lebih mudah.

Pembukaan Penjelasan singkat tentang 1 x 45 menit Program KINERJA dan pengantar pelatihan Promosi Kesehatan

•

secara umum, yaitu akan diselenggarakan selama 1 hari, dengan alokasi waktu 1 x

Bina Suasana Self-assessment: Diskusi kelompok identifikasi kekuatan, 1 x 45 menit kelemahan, peluang dan tantangan pelaksanaan promosi kesehatan saat ini Penyajian materi: Promosi kesehatan: konsep, strategi, dan 2 x 45 menit pelaksanaannya Diskusi dan tanya jawab

174


Fasilitator menjelaskan desain kegiatan

45 menit per hari. Peserta diharapkan aktif dalam setiap sesi, baik sesi penyajian materi maupun sesi diskusi dan penugasan. •

Fasilitator melakukan bina suasana untuk mencairkan situasi sebelum memulai pelatihan. Kegiatan yang bisa dilakukan misalnya: perkenalan, mapping harapan

www.kinerja.or.id

peserta dan permainan yang memotivasi

•

peserta.

Sesi IV: Minta kelompok untuk melakukan diskusi secara berkelompok. Dengan tujuan menyusun rencana promosi kesehatan untuk program Persalinan Aman, IMD dan

b) Proses pelatihan

ASI Eksklusif. Rencana ini disusun dengan

Fasilitator atau nara sumber menyajikan materi

memperhatikan hasil self-assessment

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

yang telah dilakukan sebelumnya, dan

Gunakan media pembelajaran yang sesuai

diperkaya dengan materi yang disampaikan

untuk memudahkan penangkapan peserta.

narasumber.

Bahan presentasi dapat menggunakan bahan yang tersedia dalam modul ini. Gunakan metode interaktif, dengan mengutamakan peran aktif

c) Penutup

dari seluruh peserta. Minta peserta untuk

Setelah semua sesi berakhir, susun rencana

menyampaikan pendapatnya terkait dengan

tindak lanjut pelatihan dengan melibatkan

topik yang tengah dibahas.

kontribusi aktif peserta. Rencana tindak lanjut yang dimaksud berupa uraian langkah

Beri kesempatan kepada setiap peserta untuk

konkrit yang akan dilakukan baik oleh OMP,

mengajukan pertanyaan. Tawarkan dulu

LPSS, MSF, maupun Puskesmas dan Dinas

komentar atas pertanyaan peserta kepada

Kesehatan untuk mulai menerapkan beberapa

peserta yang lain, agar suasana diskusi tidak

pendekatan strategi promosi kreatif untuk

hanya berjalan 1 arah. Tugas fasilitator adalah

program Persalinan Aman, IMD dan ASI

memfasilitasi proses diskusi dan mengarahkan

Eksklusif. Selanjutnya fasilitator menutup

jika ada proses diskusi yang menyimpang.

sesi dengan menarik kesimpulan dari hasil presentasi dan tanya jawab, serta menekankan

Rincian aktivitas per sesi adalah sebagai berikut:

kembali beberapa hal yang akan dilakukan

•

Sesi I: Sudah dijelaskan dalam pengantar

sesuai dengan rencana tindak lanjut yang telah

•

Sesi II: Melaksanakan self-assessment

disusun.

untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan, serta capaian pelaksanaan promosi kesehatan saat ini. •

Sesi III: Nara sumber menyajikan materi tentang konsep, strategi dan pelaksanaan promosi kesehatan, khususnya dalam program Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.

www.kinerja.or.id


175


Uraian Substansi

dan pemberian ASI Eksklusif secara langsung akan rendah pula. Terbatasnya pengetahuan ini juga mengakibatkan masyarakat tidak dapat memahami

1. Latar Belakang

dengan baik apakah pelayanan yang diberikan

USAID-KINERJA memfokuskan dukungannya untuk

(seperti standar yang diatur oleh Standar Pelayanan

optimalisasi kinerja lembaga pelayanan publik

Minimal).

kepadanya sudah sesuai dengan standar yang ada

melalui intervensi pada sisi pengguna layanan (demand) dan sisi penyedia layanan (supply). Pada

Untuk itu, perlu ada upaya yang efektif dari

sisi demand, yang dilakukan adalah meningkatkan

pemerintah dan unit layanan kesehatan dalam

kepedulian dan partisipasi aktif/keterlibatan

mengatasi permasalahan tersebut. Promosi

masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas

kesehatan menjadi bagian penting dan melekat

pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah,

dalam tugas pokok dan fungsi dari sebuah instansi

yang disebut sebagai insentif. Pada sisi suplai,

penyedia layanan kesehatan.

yang dilakukan adalah meningkatkan kemampuan pemberi layanan dalam mengelola pelayanan

Sebenarnya komitmen untuk melaksanakan promosi

melalui praktik yang baik yang disebut sebagai

kesehatan yang selalu digaungkan mulai dari

inovatif. Pada kedua sisi tersebut diterapkan

tingkat nasional sampai ke tingkat kecamatan masih

proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan

sangat rendah. Terbukti dari rendahnya pendanaan,

memfokuskan pada partisipasi, tranparansi,

kapasitas SDM yang tersedia dan memahami

akuntabilitas dan responsiveness.

strategi promosi kesehatan, serta intensitas promosi yang masih sangat rendah. Sementara promosi

Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) tahun

susu formula dilakukan dengan sangat gencar oleh

2010 menghasilkan temuan bahwa baru 33,6%

produsen baik melalui media elektronik maupun

bayi umur 0 – 6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif.

melalui pemanfaatan tenaga kesehatan.

Bahkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010 menyebutkan hanya 15,3% bayi umur kurang dari

Pada sisi lain, kalangan kesehatan lebih banyak

6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif. Kurangnya

melakukan strategi promosi secara generik seperti

pengetahuan tentang manfaat ASI dan gencarnya

memberi penyuluhan secara tradisional dengan

promosi susu formula sebagai salah satu faktor

menggunakan cara lisan pada kegiatan posyandu,

yang membuat banyak ibu gagal menyusui

atau menggunakan alat bantu poster dan leaflet.

bayinya. Apabila pemahaman masyarakat terhadap

Kalangan kesehatan juga sangat jarang melakukan

Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif masih

evaluasi terhadap dampak dari strategi promosi

rendah maka pemanfaatan pelayanan ANC,

kesehatan yang sudah dijalankan selama ini.

persalinan di fasilitas kesehatan, penerapan IMD,

176


www.kinerja.or.id

Selain itu, promosi kesehatan selama ini terbatas

KINERJA terutama IMD dan ASI Eksklusif. Dengan

didominasi dilakukan oleh petugas kesehatan,

demikian, masyarakat memahami hak-haknya

padahal petugas kesehatan belum tentu memiliki

terhadap pelayanan tersebut sehingga masyarakat

kemampuan komunikasi yang baik. Keterlibatan

dapat mengawasi dan menuntut hak-haknya ketika

masyarakat dan lintas sektor untuk melakukan

mereka menggunakan pelayanan kesehatan baik

promosi kesehatan masih rendah. Padahal

di fasilitas publik maupun swasta. Dengan demikian

masyarakat (LSM, ulama, media, akademisi, swasta,

promosi pemberian air susu ibu adalah upaya untuk

dan lainnya) serta lintas sektor (Dinas Pendidikan

membantu masyarakat menjadikan air susu ibu

dan Kementerian Agama di daerah) memiliki potensi

sebagai gaya hidup yang sehat dan cerdas yang

yang besar untuk mempengaruhi masyarakat

mempunyai manfaat jangka pendek maupun jangka

terhadap perilaku dan persepsi yang kurang

panjang.

mendukung kesehatan individu dan masyarakat. Sebagai program pemberdayaan masyarakat, Promosi kesehatan adalah program kesehatan yang

diperlukan langkah-langkah efektif untuk

dirancang dengan tujuan melakukan perubahan atau

memberikan penyadaran dan pencerdasan kepada

perbaikan baik secara perorangan maupun bersama

masyarakat tentang makanan terbaik bagi bayi sejak

dalam masyarakat, organisasi dan lingkungan yang

dini melalui IMD dan pemberian ASI Eksklusif. Paket

diharapkan dapat lebih mendukung dalam membuat

dukungan KINERJA membangun kesadaran tentang

keputusan yang sehat. Di dalam KMK No. 1114/

manfaat ASI dengan mendorong perubahan perilaku

Menkes/SK/VII/2005 disebutkan bahwa promosi

masyarakat untuk hidup lebih sehat dan cerdas.

kesehatan adalah upaya untuk meningkatkan

Proses pemberdayaan tersebut dilakukan melalui

kemampuan masyarakat melalui pembelajaran

kelompok-kelompok potensial yang sudah mengakar

dari, oleh, untuk, dan bersama masyarakat, agar

di masyarakat, serta melibatkan seluruh komponen-

mereka dapat menolong dirinya sendiri, serta

komponen masyarakat. Proses tersebut dilakukan

mengembangkan kegiatan yang bersumber daya

dengan berbagai upaya untuk mempengaruhi

masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya

lingkungan yang menyangkut pendidikan,

setempat dan didukung kebijakan publik yang

organisasi, termasuk kebijakan dan peraturan

berwawasan kesehatan. Promosi kesehatan yang

perundangan.

dilakukan dengan baik akan mampu meningkatkan kemampuan (pemberdayaan) masyarakat dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya.

2. Strategi Promosi

Promosi kesehatan ibu dan anak dimaksudkan

Dalam mengembangkan strategi promosi kesehatan

untuk mencerdaskan masyarakat mengenai

diperlukan keterlibatan dinas kesehatan, puskesmas

kesehatan ibu dan bayi, yang dalam paket dukungan

dan masyarakat. Strategi tersebut dipersyaratkan

www.kinerja.or.id


177


menjadi bagian program Dinas Kesehatan Bidang

6. Singkat, padat, dan mudah diingat, yaitu suatu

Pelayanan terutama Subidang Promosi Kesehatan

pesan (tulisan dan atau gambar) yangmudah

yang dianggarkan secara rutin tiap tahun dalam

dipahami dalam konsep awam tetapi gambar

jumlah yang memadai, termasuk kegiatan promosi

dan kalimat itu menjadi khas. Jika orang

KIA. Kegiatan dalam strategi promosi dilakukan

mengulang kalimat itu sudah menunjukkan

dengan target meningkatkan pengetahuan tenaga

kekhasan isu itu.

kesehatan tentang informasi teknis terkait KIA (supply side) dan kegiatan penyebaran informasi

Sedangkan dalam Kepmenkes 585/2007 dijelaskan

bagi masyarakat terutama bagi keluarga yang

adanya 4 strategi dasar promosi kesehatan yang

memiliki ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

meliputi1) Pemberdayaan, (2) Bina suasana, (3) Advokasi, dan (4) Kemitraan. Promosi kesehatan

Strategi promosi akan efektif dan dapat menjadi

di Puskesmas hendaknya dikembangkan dengan

booster sehingga seorang atau sekelompok orang

mengacu pada 4 strategi dasar tersebut disesuaikan

lebih mudah memahami jika memenuhi beberapa

dengan sasaran, kondisi puskesmas, dan tujuan

kriteria berikut ini:

promosi.

1. Anchor, dilakukan pada momen yang mudah orang ingat. Misal, acara nikah (hari penting bagi

3. Jenis dan Media Promosi

pasangan), 2. Massa or massive, yaitu menciptakan gerakan

Promosi kesehatan ibu dan anak dapat dilakukan

banyak massa yang terlibat. Misal, festival atau

dengan berbagai cara baik penyampaian informasi

gelar seni, Facebook, dan social media lainnya

langsung melalui ceramah, diskusi, penyuluhan

3. Si lemah melawan yang kuat, yaitu kondisi

dan konseling ataupun melalui media cetak dan

promosi kesehatan yang membela kaum lemah

elektronik. Informasi teknis yang disajikan dalam

(ibu dan anak) yang tidak berdaya. Misal,

media promosi disesuaikan dengan paket KINERJA

ibu dan anak ditindas oleh keluarga untuk

terutama IMD dan ASI Ekslusif. Informasi sedapat

memberikan susu formula;

mungkin dikemas dengan bahasa yang ringkas,

4. Penyampai yang menarik dan menjadi panutan

sederhana dan mudah dimengerti sehingga mudah

masyarakat, misal ulama atau publik figure yang

dipahami oleh masyarakat dan berdampak pada

menyampaikan akan lebih didengar dari pada

perubahan prilaku keluarga dari ibu hamil dan ibu

bukan tokoh masyarakat.

menyusui.

5. Terus menerus (repetitive), promosi yang dapat dilihat, didengar dan dibaca setiap hari atau

Informasi teknis yang sebaiknya disajikan dalam

momen oleh masyarakat. Misal, Baliho yang

media kampanye tentang ASI adalah:

komunikatif pada tempat-tempat strategis.

178


www.kinerja.or.id

•

Pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan

dipersiapkan juga media promosi yang akan

K1 – K4 serta standar yang mesti mereka

digunakan dalam melakukan penyuluhan.

dapatkan termasuk edukasi perawatan payudara dan manfaat IMD dan ASI •

Kondisi yang tidak boleh IMD dan memberikan ASI

•

3.2 Kampanye melalui Duta ASI

Duta ASI di daerah dipilih dari tokoh masyarakat/

Pasangan dan keluarga berhak meminta

pejabat daerah yang memiliki pengaruh besar

dilakukan IMD kepada petugas kesehatan

bagi masyarakat baik dengan kehadiran secara

Rawat gabung dan tidak boleh memberikan

personal maupun himbauan yang disampaikan

selain ASI

oleh duta tersebut di media elektronik maupun

•

Tenaga yang dapat dihubungi untuk konseling ASI

melalui media cetak yang memunculkan nama

•

Pemberian ASI Eksklusif pada ibu yang bekerja

atau fotonya.

•

Peran keluarga dalam sukses pemberian ASI

•

Eksklusif.

Duta ASI Eksklusif perlu juga diberikan pengetahuan teknis mengenai Persalinan Aman,

Jenis dan media promosi yang digunakan dalam

IMD dan ASI Ekslusif sehingga beliau dapat

mempromosikan kesehatan ibu dan anak dapat

memberikan penyuluhan dan pencerdasan

berupa:

langsung pada kegiatan yang melibatkan masyarakat.

3.1 Penyuluhan/ Konseling 3.3 Pendidikan Rekan Sebaya

Umumnya penyuluhan dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter dan bidan atau

Persalinan Aman juga dapat dipromosikan

kader posyandu saat pelayanan kesehatan

dengan menbentuk kelompok kegiatan ibu

di puskesmas, kegiatan puskesmas keliling,

hamil dan ibu menyusui. Di mana selain

posyandu bulanan, kelas ibu hamil ataupun

replikasi praktek baik perawatan kehamilan

saat melakukan kunjungan rumah. Penyuluhan

dan persalinan aman antar sesama ibu, dapat

dapat dilakukan melalui diskusi, ceramah

juga terjadi diseminasi informasi dari tenaga

dengan bantuan alat peraga berupa gambar, film

kesehatan maupun kader posyandu.

maupun praktek langsung. Perlu memperhatikan konteks lokal sehingga penyuluhan bisa

berkelanjutan.

3.4 Media cetak (Brosur/ Pamflet/ Leaflet/ Poster/ Koran/ dll) dan radio

Selain penguatan pengetahuan teknis bagi

tenaga kesehatan dan kader posyandu, perlu

www.kinerja.or.id

Berisi informasi teknis untuk mengkampanyekan kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu menyusui,


179


bayi dan balita. Pesan yang disampaikan harus

1. Pendidikan (pengetahuan) tentang segala

mudah dibaca dengan tulisan/gambar yang

hal terkait IMD dan Pemberian ASI Eksklusif,

menarik dan cerita yang mudah dimengerti.

penekanannya pada upaya untuk perubahan

Bahan informasi bisa juga cerita atau himbauan

perilaku melalui peningkatan kesadaran,

dari tokoh masyarakat atau pejabat daerah

kemauan dan kemampuan yang ada:

yang menjadi Duta ASI dengan slogan praktis terhadap pentingnya pemeriksaan kehamilan

•

mertua)

dan persalinan dengan tenaga kesehatan terlatih.

4. Promosi IMD dan ASI Eksklusif

4.1 Tujuan

Sebagai upaya untuk membantu masyarakat untuk menjadikan IMD dan pemberian ASI Eksklusif sebagai gaya hidup yang sehat dan cerdas, maka promosi pemberian ASI Eksklusif mempunyai tujuan pengubahan gaya hidup yang mendorong masyarakat khususnya ibu melahirkan dan keluarganya dalam membuat keputusan yang cerdas untuk mencapai keseimbangan kesehatan fisik, sosial, spiritual dan intelektual. Pengubahan gaya hidup dapat difasilitasi melalui penggabungan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung, mengubah perilaku dan meningkatkan kesadaran dalam pemberian ASI Eksklusif.

Di lingkungan keluarga (suami, orang tua,

•

Di lingkungan sekolah

•

Di lingkungan tempat kerja

•

Di tempat-tempat/fasilitas umum

•

Di lingkungan penyedia layanan kesehatan

2. Pemasaran sosial, ditekankan pada pengenalan tentang manfaat Inisiasi Menyusu Dini & Pemberian ASI Eksklusif dan manfaat ASI melalui kampanye 3. Penyuluhan (komunikasi dan informasi) yang ditekankan pada penyebaran informasi tentang pentingnya IMD dan pemberian ASI Eksklusif, manfaat IMD dan ASI Eksklusif 4. Peningkatan IMD dan pemberian ASI Eksklusif, penekanannya pada upaya pemeliharaan dan peningkatan KIA 5. Advokasi pelaksanaan IMD dan pemberian ASI Eksklusif dengan upaya mempengaruhi lingkungan atau pihak lain agar mengembangkan

4.2 Ruang Lingkup

kebijakan yang berwawasan KIA (melalui legislasi atau pembuatan peraturan, dukungan anggaran

Ruang lingkup promosi IMD & Pemberian ASI

dan dukungan suasana di berbagai bidang/

Eksklusif adalah sebagai berikut:

sektor dalam penyiapan sarana dan prasarana untuk ruang menyusui sebagai Pusat ASI)

180


www.kinerja.or.id

memiliki kaitan dengan pemberian ASI

6. Upaya melalui pengorganisasian masyarakat,

Eksklusif

pengembangan masyarakat, penggerakan •

masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat

Kerjasama dengan pihak eksternal seperti Forum Peduli Kesehatan Ibu dan Anak

yang penekanannya adalah untuk edukasi dan •

meningkatan kemampuan advokasi.

Kemitraan dengan pihak swasta seperti produsen susu sebagai pihak yang

dapat mempengaruhi kegagalan dalam

4.3 Strategi Promosi

pemberian ASI Eksklusif.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari peningkatan derajat kesehatan ibu menyusui

d) Keterampilan individu •

dan bayi baru lahir, maka diperlukan cara yang

Peningkatan keterampilan (informasi dan

efektif dan efisien. Beberapa strategi yang

edukasi) petugas kesehatan untuk mampu

dapat dilakukan untuk promosi pemberian ASI

menjelaskan, mendampingi, dan konseling

Eksklusif adalah:

tentang kegunaan pemberian IMD dan ASI Eksklusif, teknik untuk melaksanakan

a) Kebijakan berwawasan KIA •

IMD, dan menghasilkan ASI Eksklusif yang

Mengupayakan tersedianya kebijakan

kwantitas dan kualitasnya terpenuhi

dan peraturan perundang-undangan

•

•

Pemberian ketrampilan kepada masyarakat

yang mengatur pemberian IMD dan ASI

terutama ibu menyusui dan keluarga inti,

Eksklusif

serta orang tua terkait pengetahuan tentang

Mengalokasikan anggaran pemerintah/

manfaat IMD dan pemberian ASI Eksklusif,

daerah untuk program perbaikan/

caramengatasi masalah yang muncul pada

peningkatan Gizi – rencana dan

saat menyusui.

anggaran untuk implementasi IMD dan ASI Eksklusif) b) Advokasi

Perangkat kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempengaruhi para pembuat keputusan agar dapat mempercayai dan meyakini bahwa

e) Pemberdayaan masyarakat.

Dilakukan dengan pendekatan edukatif yang ditekankan pada proses dan upaya melalui: •

promosi pemberian IMD dan ASI Eksklusif

pemberian ASI Eksklusif perlu mendapat

terkait bahwa ASI Eksklusif memberikan

dukungan melalui kebijakan (keputusan).

kecerdasan bagi generasi penerus dan tinjauan aspek agama, dan cara/metode

c) Dukungan sosial •

penyampaian pesan (awareness campaign)

Kerjasama dengan berbagai pihak di lingkungan penyedia layanan secara lintas program dan lintas sektoral yang

www.kinerja.or.id

Sosialisasi kepada para stakeholder untuk

•

Penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pemberian IMD dan ASI


181


Eksklusif, manfaat ASI yang Aman,

Materi promosi harus dibuat sesederhana

Efisien, Ekonomis, dan Praktis dengan gizi

mungkin, bisa dalam bentuk cerita, permainan,

sempurna bagi pemenuhan gizi bayi.

drama, gambar atau dengan bahasa setempat sehingga sasaran promosi mudah memahami dan mau melaksanakan isi pesan tersebut.

4.4 Langkah-langkah promosi IMD dan Pemberian ASI Eksklusif

d) Menentukan metode promosi •

Untuk tujuan pengetahuan: menggunakan

Tahapan promosi pemberian IMD dan ASI Eksklusif

penyuluhan langsung, pemasangan poster,

meliputi:

spanduk, penyebaran leaflet •

a) Menentukan tujuan promosi

Untuk tujuan perilaku: memberikan contoh konkrit yang dapat menggugah emosi,

1. Apa yang akan dicapai dalam periode waktu

perasaan dan sikap sasaran promosi

tertentu berkaitan dengan tujuan program,

(berupa foto, slide atau video)

misalnya yang terkait dengan peningkatan

•

cakupan IMD dan ASI Eksklusif.

Untuk tujuan meningkatkan ketrampilan: melakukan praktek seperti memijat dan

2. Apa yang akan dicapai untuk mengatasi

memerah susu untuk melancarkan ASI.

masalah rendahnya bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif (tujuan pendidikan). Berkaitan

Metode perlu mempertimbangkan sumber daya

dengan peningkatan pengetahuan, sikap,

seperti anggaran dan manusia/nara sumber atau

dan prilaku masyarakat terhadap IMD dan

fasilitator

ASI Eksklusif 3. Pembelajaran apa yang harus dicapai

e) Menetapkan media promosi

yang berhubungan dengan pengetahuan,

•

keterampilan dan sikap (tujuan perilaku).

Media yang digunakan dapat mempermudah pembelajaran

Berkaitan dengan peningkatan perilaku

•

Media yang dipilih harus bergantung pada

masyarakat terhadap penerapan IMD dan

jenis sasaran, tingkat pendidikan, tujuan

ASI Eksklusif.

yang ingin dicapai, metode yang digunakan serta sumber daya yang tersedia.

b) Menentukan sasaran promosi

Menyangkut kelompok yang menjadi sasaran

f) Menyusun rencana evaluasi pelaksanaan promosi

promosi seperti individu atau kelompok atau kombinasi keduanya

Sebagai upaya untuk melihat berhasil tidaknya pelaksanaan promosi IMD & Pemberian ASI

c) Menentukan isi atau materi promosi

182


Eksklusif, dengan menjabarkan kapan, dimana

www.kinerja.or.id

dan siapa yang akan melakukan evaluasi serta

5. Komitmen IMD dan ASI Eksklusif

sasaran mana yang akan dievaluasi. g) Menyusun jadwal pelaksanaan

Penjabaran tentang waktu, tempat dan pelaksanaan promosi IMD & ASI Eksklusif

5.1 Kebutuhan komitmen Dalam pembangunan bangsa, peningkatan kualitas manusia harus dimulai sedini mungkin yakni sejak bayi baru lahir, salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan Kualitas

4.5 Sasaran Promosi Pemberian IMD dan ASI Eksklusif

manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Pemberian ASI Eksklusif semaksimal mungkin menjadi kegiatan penting dalam pemeliharaan anak

Pentahapan upaya promosi pemberian ASI Eksklusif

dan persiapan generasi penerus yang berkualitas

meliputi tiga kelompok sasaran yang harus dicakup

di masa depan. ASI Eksklusif adalah ASI yang

yaitu:

diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama enam bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti

1. Sasaran primer/umum, adalah masyarakat yang

dengan makanan atau minuman lain.

terdiri dari remaja, ibu hamil, ibu menyusui, dan para suami. 2. Sasaran sekunder, adalah tokoh masyarakat,

Pemberian ASI Eksklusif merupakan strategi tunggal yang paling efektif untuk meningkatkan

tokoh agama, tokoh adat serta orang relevan

kelangsungan hidup anak serta dapat mencegah

dalam kegiatan promosi pemberian ASI

kematian bayi dan balita.Karena dengan ASI

Eksklusif. Harapannya para tokoh ini dapat

Eksklusif dapat menghindarkan si bayi dari alergi

menyampaikan kembali tentang pengetahuan

dan menjamin kesehatan bayi secara optimal. Akan

dan keterampilannya kepada masyarakat di

tetapi suksesnya pemberian ASI Eksklusif sangat

lingkungan sekitarnya.

tergantung pada pemahaman, pengetahuan dan

3. Sasaran tersier, adalah para pembuat keputusan

komitmen dari berbagai pihak yang perduli terhadap

atau penentu kebijakan, dengan harapan

terwujudnya generasi penerus yang sehat dan

keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan akan

cerdas, terutama ibu melahirkan, lingkungan dimana

memiliki pengaruh dan dampak bagi upaya yang

si ibu berada serta masyarakat pada umumnya,

dilakukan pada kelompok sasaran sekunder dan

dan petugas kesehatan yang mempunyai kewajiban

primer.

untuk memberikan advokasi tentang pentingnya dan manfaat pemberian ASI.

Ketiga sasaran ini dipersyaratkan untuk dilakukan karena kan terkait satu dengan yang lainnya dalam

Untuk menjamin hak bayi untuk mendapatkan ASI

sebuah promosi kesehatan.

Eksklusif dan melindungi si ibu untuk memberikan

www.kinerja.or.id


183


ASI Eksklusif kepada bayinya, Pemerintah

8. Menyediakan ketersediaan akses terhadap

Indonesia mengeluarkan PP No. 33/2012 tentang

informasi dan edukasi atas penyelenggaraan

Pemberian ASI Eksklusif. Peraturan Pemerintah

pemberian ASI Eksklusif.

tersebut mengukuhkan kewajiban ibu memberikan ASI Eksklusif segera setelah proses melahirkan serta kewajiban negara, masyarakat, dan swasta

5.2 Kunci Keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif

untuk mendukung program tersebut. Pemberian ASI Eksklusif mutlak dan penting harus dilakukan, mengingat manfaat yang akan diperoleh bayi.

1. Menciptakan komitmen, kepedulian, kesungguhan dan kemauan semua stakeholder 2. Dukungan eksekutif dan legislatif

Dengan diterbitkannya PP tersebut, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tanggungjawab untuk:

3. Ada unsur (SDM) penggerak program di tingkat lokal 4. Menjaga keberlanjutan program.

1. Melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pemberian ASI Eksklusif

5.3 Kebijakan Daerah

2. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pemberian ASI Eksklusif 3. Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui 4. Menyediakan tenaga konselor menyusui di

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, bahwa Pemberian ASI Eksklusif merupakan sebuah program yang wajib untuk dilaksanakan oleh

fasilitas kesehatan dan tempat sarana umum

Pemerintah Kabupaten/Kota. Sebagai program

lainnya

pemerintah, kabupaten/kota perlu mengaturnya

5. Membina, monitoring, mengevaluasi dan

dalam sebuah kebijakan untuk menjamin

mengawasi pelaksanaan dan pencapaian

terlaksananya program Pemberian ASI Eksklusif

program pemberian ASI Eksklusif di fasilitas

dalam bentuk kegiatan konkrit sebagai upaya

pelayanan kesehatan, satuan pendidikan

pencapaian tujuan.

kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat 6. Menyelenggarakan penelitian dan

Untuk memberikan arahan atau petunjuk operasional tentang organisasi, personil, dan

pengembangan program pemberian ASI

prosedur, dapat berbentuk Surat Keputusan (SK),

Eksklusif yang mendukung perumusan

Peraturan Kepala Daerah, atau Peraturan Daerah

kebijakan kabupaten/kota

(Perda).

7. Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain

184

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

Kebijakan tentang Pemberian ASI Eksklusif

undangan

diharapkan dapat:


www.kinerja.or.id

1. Memberikan perlindungan dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan haknya

5.4 Para Pihak Terkait dalam Program Pemberian ASI Eksklusif

yaitu mendapatkan ASI Eksklusif sejak dilahirkan sampai berusia 6 (enam) bulan

Terbitnya Peraturan Pemerintah maupun Peraturan

dengan memperhatikan pertumbuhan dan

Daerah/Kepala Daerah tentang Pemberian

perkembangan bayi.

ASI Eksklusif, maka hal yang terpenting adalah

2. Memberikan pendampingan, perlindungan, dan

komitmen dari semua pihak terkait baik dari pemberi

kesempatan kepada ibu untuk memberikan IMD

layanan, produsen dan pemasar susu, ibu hamil

dan ASI Eksklusif pada bayinya

dan keluarga sebagai target dan penyelenggara

3. Mendorong peran dan dukungan keluarga,

pelayanan kesehatan untuk bisa memprioritaskan

masyarakat, pihak swasta, dan pemerintah

penggunaan ASI Ekslusif bagi anak usia 0 – 6

daerah terhadap pemberian IMD dan ASI

bularian serta pemberian IMD segera setelah bayi

Eksklusif.

lahir.

Agar kebijakan kepala daerah tersebut berjalan

Karena pemberian ASI Eksklusif dapat menurunkan

efektif dalam pelaksanaannya maka langkah-

resiko bayi terkena infeksi dan penyakit kronis

langkah yang harus dilakukan adalah:

dimasa mendatang, maka setiap ibu melahirkan harus mempunyai tekad yang kuat untuk

1. Perumusan: perumusan naskah akademik

memberikan ASI secara eksklusif kepada bayinya

2. Advokasi: pembahasan dengan semua pihak

kecuali jika si ibu mempunyai indikasi medis.

terkait termasuk masyarakat sebagai pengguna

Untuk itu perlu adanya dukungan dan komitmen

layanan melalui pendekatan persuasif,

berbagai pihak, mulai dari Pemerintah (Pusat,

presentasi, diskusi, negosiasi

Provinsi dan Kabupaten/Kota), produsen susu,

3. Penetapan: proses pengesahan

para Penyelenggara Pelayanan Kesehatan, Tenaga

4. Pelaksanaan: sosialisasi kebijakan dan

Kesehatan, masyarakat, terutama keluarga terdekat

penerapan kebijakan oleh para pihak yang

ibu.

terkait 5. Monitoring: memantau pelaksanaan apakah sudah sesuai dengan aturan/kebijakan 6. Evaluasi: apakah kebijakan tersebut dapat

Beberapa pihak yang diharapkan turut berkomitmen dalam membantu ibu memberikan ASI Eksklusif adalah:

mengurangi masalah yang mempengaruhi kinerja yang diharapkan.

a) Keluarga terdekat ibu:

Dukungan suami diberikan dengan selalu menjaga suasana batin si ibu sepertimenemani isteri ketika menyusui, ikut merawat bayi,

www.kinerja.or.id


185


melengkapi pengetahuan tentang pemberian

d) Sesama ibu menyusui

IMD dan ASI Eksklusif, menyiapkan makanan bergizi dengan meminimalisasi mitos-mitos

Saling berbagi pengalaman yang

tentang larangan makanan yang dibutuhkan ibu,

mencerdaskan, bertukar informasi, memberi

dsb.

semangat dan dukungan.

Orang tua/mertua (keluarga) harus memberikan

e) Pemerintah

ibu hak untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi bayinya (pemberian IMD dan

Secara terus menerus mengadakan sosialisasi

ASI Eksklusif), tidak memaksakan untuk

tentang keunggulan ASI kepada masyarakat,

memberikan makanan tambahan karena tradisi

memperbaiki dan melengkapi sarana dan

atau ketidaktahuan, melengkapi pengetahuan

prasarana pendukung kegiatan menyusui dan

tentang IMD dan pemberian ASI Eksklusif dan

pemberian ASI Eksklusif, menindak dengan

kegiatan menyusui, semangat dan dorongan

tegas segala bentuk pelanggaran yang

agar ibu percaya diri untuk menyusui, membantu

bertentangan dengan kebijakan pemberian ASI

menyiapkan makanan bergizi bagi ibu, dan

Eksklusif.

membantu perawatan bayi. b) Tenaga Kesehatan

Panduan Pelaksanaan

Diharapkan tidak melakukan promosi susu formula, memberi informasi yang tepat tentang IMD dan ASI Eksklusif serta, makan bergizi yang perlu dimakan oleh ibu, dan hal-hal lain seputar menyusui, memberi bimbingan, konseling, dan dorongan agar ibu mau memberikan ASI Eksklusif, dsb.

1. Tahap Persiapan

a) Identifikasi potensi masalah.

Pada fase ini perlu dilakukan identifikasi potensi masalah seperti ditunjukkan pada tabel berikut

c) Lingkungan kerja/kantor

ini.

Lingkungan kerja baik pemerintah maupun swasta hendaknya menerapkan kebijakan kantor yang ramah terhadap ibu menyusui, menyediakan ruang laktasi (menyusui), memberikan waktu untuk memerah ASI.

186


www.kinerja.or.id

No

Potensi masalah

Ya

1

Apakah Puskesmas memiliki rencana promosi kesehatan ibu dan anak (khususnya untuk program Inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif)?

2

Apakah ada alokasi anggaran khusus untuk pelaksanaan promosi kesehatan?

3

Apakah di Puskesmas terdapat berbagai media promosi kesehatan?

4

Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan cara-cara yang inovatif?

5

Apakah promosi kesehatan dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat?

6

Apakah masyarakat memberikan respon yang positif pada promosi kesehatan yang dilakukan Puskesmas?

7

Apakah masyarakat mempunyai pengetahuan yang baik mengenai inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif?

8

Apakah masyarakat mendukung program inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif?

9

Apakah tingkat partisipasi masyarakat dalam program inisiasi menyusu dini dan ASI Eksklusif baik?

10

Dll........

b) Penentuan prioritas masalah dan analisis penyebab masalah •

•

Jawaban ‘tidak’ pada tabel di atas

c) Penyusunan Alternatif Pemecahan Masalah. •

Susunlah alternatif pemecahan masalah

menunjukkan adanya masalah pada aspek

berdasarkan temuan akar masalah. Pertanyaan

tersebut.

yang perlu dijawab adalah: “Bagaimana cara

Dari beberapa masalah yang ditemukan,

mengatasinya?”

temukan mana yang paling mudah •

Tidak

•

Proses penyusunan alternatif pemecahan

diselesaikan.

masalah dilakukan dengan melibatkan

Sesuai dengan hasil prioritas masalah,

stakeholder terkait, terutama masyarakat (MSF).

lakukan diskusi untuk mencari akar

•

Beberapa alternatif pemecahan yang ada,

masalahnya dengan pertanyaan mengapa.

dibahas untuk memperoleh upaya yang paling

“Mengapa hal tersebut terjadi?”

tepat untuk mengatasi masalah dengan

www.kinerja.or.id


187


melibatkan sumber daya yang ada baik lintas

•

1. Menggerakkan keluarga pasien, seperti

program/lintas sektor dan masyarakat (multi

suami, anak atau saudaranya yang lain agar

aktor)

mempunyai tanggungjawab sosial dengan aktif

Prioritas pemecahan yang dipilih hendaknya

pada kelompok-kelompok yang peduli terhadap

dapat diterima oleh masyarakat dan puskesmas,

kesehatan ibu dan bayi. Hal tersebut dilakukan

serta yang memiliki dampak lebih efektif dan

melalui penyuluhan perorangan, penyuluhan

efisien bagi penyelesaian masalah.

kelompok dan membuat gerakan peduli kesehatan agar kelompok sasaran mempunyai

d) Penyusunan rencana kerja (POA=Plan of Action) •

Berdasarkan prioritas pemecahan yang dipilih, susun rencana kerja.

•

Beberapa pertanyaan yang harus dijawab adalah: − Apa bentuk kegiatannya? − Apa tujuannya? − Siapa sasarannya? − Bagaimana metode atau pendekatan yang tepat? − Berapa dana yang dibutuhkan? − Bagaimana jadwal kegiatannya? − Siapa yang akan mengerjakan? − Berapa lama waktu yang dibutuhkan?

pengetahuan yang benar tentang kesehatan ibu dan bayi, khususnya tentang Inisiasi Menyusu Dini dan ASI Eksklusif. Diharapkan masyarakat menjadi paham akan hak-hak kesehatan reproduksi mereka, sehingga kemudian mereka bisa meminta pelayanan KIA tersebut kepada petugas kesehatan. 2. Peningkatan pengetahuan pasien (ibu bersalin dan ibu menyusui) melalui berbagai kegiatan pembinaan. 3. Mengoptimalkan peran seluruh stakeholder lain (lintas program, lintas sektor, dunia usaha, masyarakat) melalui integrasi promosi kesehatan ke dalam kegiatan yang diselenggarakan. Misal sebagai materi

2. Tahap Pelaksanaan

tambahan dalam salah satu mata pelajaran di sekolah, masuk sebagai materi tambahan dalam wejangan nikah di KUA, sebagai

Penggerakan dan pelaksanaan: merupakan upaya

indikator tambahan pada penilaian lomba desa,

yang dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan

mendorong dunia usaha agar mengakomodasi

yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilakukan

kegiatan pemberian ASI Eksklusif bagi pekerja

adalah implementasi dari kegiatan terpilih.

wanitanya melalui penerbitan kebijakan internal

Mekanisme penggerakan dan pelaksanaan dapat

organisasi tentang kesempatan pemberian ASI

dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya:

Eksklusif, penyediaan Ruang Laktasi, dan hal lain yang mendukung.

188


www.kinerja.or.id

3. Tahap Monitoring & Evalusi

pelayanan, pemasangan poster, dan lainnya). 2. Kelayakan media promosi yang digunakan, baik berupa poster, spanduk, leaflet, dll dari sisi

• •

•

Evaluasi dilakukan di setiap tahapan manajerial,

bentuk, kejelasan informasi, dan lainnya.

mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan hasil.

3. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan

Evaluasi dilaksanakan pada setiap pertengahan

promosi kesehatan di luar gedung, misal

dan akhir tahun untuk menilai proses dan hasil

kunjungan rumah, pada kegiatan pertemuan

pelaksanaan promosi kesehatan.

massa, dan lainnya.

Evaluasi dilaksanakan untuk menilai sejauh mana kemajuan kegiatan dan hasil yang dicapai.

•

4. Frekuensi promosi kesehatan yang dilakukan oleh lintas sektor, dunia usaha, dan masyarakat.

Beberapa indikator yang bisa digunakan untuk mengevaluasi diantaranya:

a) Indikator input

c) Indikator output 1. Jumlah tenaga kesehatan yang melakukan promosi kesehatan.

1. Ada/tidaknya komitmen kepala puskesmas dan seluruh jajaran yang tercermin dalam rencana promosi kesehatan puskesmas. 2. Ada/tidaknya tenaga promosi kesehatan yang sesuai dengan acuan dalam standar SDM promosi kesehatan puskesmas. 3. Kecukupan pelatihan promosi kesehatan bagi

2. Jumlah pasien yang mendapat layanan promosi kesehatan. 3. Jumlah keluarga yang mendapat kunjungan rumah. 4. Jumlah kelompok masyarakat yang sudah dipintarkan oleh tenaga puskesmas dengan pengorganisasian masyarakat.

petugas puskesmas. 4. Kecukupan dan kelayakan sarana dan peralatan promosi kesehatan sesuai dengan acuan standar. 5. Kecukupan alokasi dana untuk promosi kesehatan.

b) Indikator proses

d) Indikator dampak 1. Capaian K1 2. Capaian K4 3. Capaian ibu yang mempunyai Buku KIA 4. Capaian pemberian tablet zat besi 5. Capaian pemberian vaksin Tetanus Toksoid 6. Capaian deteksi resiko

1. Frekuensi dan kualitas pelaksanaan kegiatan

7. Capaian persalinan dengan tenaga kesehatan

promosi kesehatan di dalam gedung (promosi

8. Capaian persalinan di fasilitas kesehatan

kesehatan langsung oleh petugas kepada

9. Capaian penanganan komplikasi

pasien yang dilayani, penyuluhan kelompok

10. Angka Kematian Ibu (AKI)

kepada pasien yang sedang menunggu

11. Angka Kematian Bayi (AKB).

www.kinerja.or.id


189


Contoh Praktek Baik

1. Kota Singkawang

DENGAN PERWAKO IMD & ASI EKSKLUSIF PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG MENUNJUKAN KOMITMENNYA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM IMD dan ASI EKSKLUSIF SECARA EFEKTIF

P

rogram Perbaikan Gizi Masyarakat merupakan

Untuk menjamin pelaksanaan IMD dan ASI Eksklusif

program prioritas Kota Singkawang yang

sebagai program prioritas daerah yang harus

merupakan pintu masuk bagi USAID-KINERJA

dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan,

untuk membantu Kota Singkawang yang mulai

maka Dinas Kesehatan menginisiasi tersedianya

dilaksanakan akhir tahun 2011.

kebijakan penerapan IMD & ASI Eksklusif melalui peraturan walikota (Perwali). Proses perumusan

Dengan bantuan dan dukungan USAID-KINERJA,

Perwali melibatkan berbagai instansi terkait dan

Dinas Kesehatan Kota Singkawang mulai

unsur masyarakat yang diwakili oleh Forum Peduli

mendeklarasikan Program Persalinan Aman,

Kesehatan Ibu dan Anak yang anggotanya terdiri

Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian ASI Eksklusif.

dari individu maupun lembaga non pemerintah

Berbagai kegiatan sosialisasi dan diseminasi

sebagai bentuk dari MSF. Sebelum disyahkan,

tentang IMD dan ASI Eksklusif sebagai bagian dari

draft Perwali dikonsultasikan melalui uji publik

program Gizi secara gencar diselenggarakan yang

sebagai bentuk tingginya komitmen daerah

dilakukan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan,

dalam mewujudkan calon generasi penerus yang

bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK, Dinas

berkualitas. Sesuai dengan mandat peraturan

Pendidikan dan Kementrian Agama. Mereka

pemerintah tentang Pemberian ASI Eksklusif.

bertekad untuk membesarkan generasi yang sehat

190

dan cerdas sehingga akan muncul sumber daya

Dengan disyahkannya Perwali tersebut, semakin

manusia yang berkualitas bagi kemajuan wilayah

gencar pula Dinas Kesehatan Kota Singkawang

Kota Singkawang.

bersama dengan berbagai elemen/sektor terkait,


www.kinerja.or.id

LSM, MSF untuk menerapkan IMD dan ASI

yaitu diangkatnya ibu Ny. Elisabeth Majuyetty

Eksklusif, karena disadari bahwa yang terpenting

Hasan Karman, isteri walikota, yang sekaligus

dari diterbitkannya peraturan adalah pelaksanaan

sebagai Ketua Tim Pengerak PKK sebagai Duta

dan monitoring evaluasi untuk mengetahui efektifitas

ASI. Kampanye IMD & ASI Eksklusif adalah fokus

dari pelaksanaan program IMD dan ASI Eksklusif.

utama untuk memberikan kesadaran, pemahaman dan kemauan kepada masyarakat dari berbagai

Selain adanya bentuk komitmen yang kuat juga

golongan, tingkatan pendidikan, tingkatan usia

ditunjukan oleh Pemerintah Kota Singkawang

maupun status.

EFEKTIFITAS PROMOSI IMD DAN ASI EKSKLUSIF di KOTA SINGKAWANG

U

paya Pemerintah Kota Singkawang

perkawinan, acara penyuluhan di sekolah-sekolah.

untuk mensukseskan program IMD dan

Juga dilakukan orasi dan konsultasi, mediasi dan

Pemberian ASI Eksklusif telah dimulai sejak adanya

fasilitasi secara langsung oleh anggota MSF kepada

Gerakan Nasional tentang Air Susu Ibu. Dan

masyarakat yang ada di lingkungannya maupun oleh

semakin gencar dilaksanakan pada moment Hari

para promotor IMD dan Pemberian ASI Eksklusif.

Kesehatan Nasional ke 46 yang di pusatkan di Kota Singkawang pada akhir tahun 2011 yang lalu.

Selain itu pesan tentang manfaat IMD dan Pemberian ASI Eksklusif juga dilakukan secara

Dengan dukungan USAID-KINERJA, berbagai

bersama melalui lintas program dan lintas sektoral

upaya yang tujuannya untuk memberikan kesadaran

antara Dinas Kesehatan Kota Singkawang, dengan

dan perubahan perilaku masyarakat dalam hal IMD

Dinas Pendidikan, Kementrian Agama dan PKK

dan Pemberian ASI Eksklusif melalui pelatihan

dalam kegiatan sosialisasi kepada masyarakat

(pendidikan) untuk meningkatkan pengetahuan

Kota Singkawang, dan secara intensif di wilayah

kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan

kecamatan mitra KINERJA yaitu Kecamatan

tokoh adat serta MSF yang peduli terhadap KIA,

Singkawang Utara, Selatan dan Singkawang Barat.

guru SMP dan SMU/SMK serta petugas KUA. Dimana peserta pelatihan diharapkan mampu

Kepala Dinas Kesehatan yang juga seorang dokter

menyampaikan pesan tersebut pada masyarakat

sangat aktif melakukan sosialisasi pada berbagai

melalui khotbah agama di rumah-rumah ibadah,

kelompok masyarakat dan individu seperti pada

kutbah nikah pada acara pernikahan, konseling

www.kinerja.or.id


191


acara pengajian, arisan tentang pentingnya IMD

kesehatan (RS, Klinik Bersalin dan Puskesmas),

dan pemberian ASI Eksklusif.

meningkatnya permintaan untuk kelas ibu hamil, serta konsultasi dan konseling baik melalui

Juga membuat kebijakan yang menginstruksikan

SMS mapun komunikasi langsung (tatap muka

bahwa tenaga kesehatan diwajibkan untuk

dan telepon) yang diterima oleh Konselor ASI.

melaksanakan IMD dalam proses persalinan yang

Meningkatnya permintaan penyuluhan oleh tokoh

ditolongnya, dan melarang untuk memberikan susu

agama (ulama) tentang IMD dan ASI Eksklusif pada

formula bagi bayi baru lahir.

acara pengajian ataupun perayaan keagamaan, serta kutbah nikah oleh Petugas KUA yang telah

Informasi dan edukasi juga dilakukan pada berbagai

dilatih.

event besar seperti pada perayaan Hari Ibu dan Hari Kartini yang di lakukan oleh Duta ASI (Ketua Tim Penggerak PKK – Istri Walikota Singkawang) yang dipercaya untuk mempromosikan pentingnya IMD dan pemberian ASI Eksklusif dan promotor aktif seperti Kepala Dinas Kesehatan dan para Konselor ASI. Sebagai Duta ASI yang dipercaya untuk menyuarakan hak bayi untuk mendapatkan asupan gizi yang berkualitas yaitu Air Susu Ibu untuk tumbuh kembangnya, dan menyuarakan hak ibu menyusui untuk mendapatkan waktu dan fasilitas yang menunjang pemberian ASI Eksklusif. Ibu Elisabeth Majuyetty Hasan Karman (Ibu Emma) telah melaksanakan fungsinya selaku advokator dan fasilitator secara aktif baik secara resmi dalam acaraacara yang diselenggarakan secara terencana, juga dilakukan secara tidak resmi dalam berkomunikasi secara perorangan. Hasil dari promosi yang gencar, terbukti dengan adanya perubahan perilaku masyarakat yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan untuk pendampingan IMD dan ASI Eksklusif di pusat

192


2. Lomba Kuliah Tujuh Menit (Kultum) di Kab. Bondowoso

K

ab. Bondowoso sebagai salah satu kabupaten yang menaruh perhatian yang tinggi terhadap

Persalinan Aman dan ASI Eksklusif serta upaya pencegahan pernikahan dini, yang diwujudkan dalam berbagai kegiatan nyata dengan dipayungi oleh Peraturan Bupati (Perbup) No. 41 Tahun 2012 tentang KIA dan penobatan Ibu Bupati sebagai UMMI PERSAMEDA (Ibu Pendamping Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif) dan Bunda KESPRO. Masyarakat Kab. Bondowoso yang sebagian besar merupakan masyarakat etnis Madura dimana kepercayaan masyarakat terhadap dukun cukup tinggi dan juga adanya budaya pernikahan dini dan pemberian makanan tambahan bagi bayi selain ASI sebelum usia 6 bulan, memerlukan inovasi dan terobosan strategis yang dapat menggerakkan

www.kinerja.or.id

ASI Eksklusifdan juga kesehatan reproduksi dan pencegahan pernikahan dini, para ustadz menunjukkan komitmen dan performance yang bagus dalam penyampaian substansi materi dengan model penyampaian yang ‘merakyat’ sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Cuplikan kultum yang menarik antara lain “Bayi adalah anak ibu, bukan anak sapi, maka yang terbaik adalah Air Susu Ibu (ASI) dan bukan Air Susu Sapi”.

Ustadz Fauzan - Juara Pertama Lomba Kultum Kab. Bondowoso

dan menyadarkan seluruh lapisan masyarakat akan pentingnya Persalinan Aman, IMD danASI Eksklusifdan juga resiko pernikahan dini. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kab.Bondowoso adalah kampanye melalui para tokoh agama, dimana para tokoh agama (ulama dan atau ustadz) ikut mendukung kampanye ini melalui berbagai kotbah maupun wejangan kepada masyarakat tentang Persalinan Aman, ASI Eksklusifdan pencegahan pernikahan dini. Melalui lomba Kultum (Kuliah Tujuh Menit) yang didahului dengan pembekalan para ustadz tentang substansi tentang Persalinan Aman,

www.kinerja.or.id

3. Bupati Probolinggo Dinobatkan Sebagai Duta ASI oleh Masyarakat Kab. Probolinggo

B

upati Probolinggo yang juga seorang Ibu dengan 2 anak memiliki komitmen yang kuat

dalam mendukung Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusifdi Kab. Probolinggo, dan berkenan untuk dinobatkan sebagai Duta ASI Kab. Probolinggo. Dalam sambutannya Ibu Bupati menyampaikan bagaimana mengatur waktu dan memprioritaskan pemberian ASI kepada bayinya, karena diyakini bahwa ASI Eksklusif adalah yang terbaik bagi bayinya. Pemberian ASI Eksklusif harus diawali dengan minat memberikan ASI Eksklusif kepada bayi, demikian disampaikan Bupati. Bupati juga melarang semua fasilitas kesehatan dan praktek bidan untuk tidak memberikan pilihan makanan selain ASI kepada ibu dan keluarga bayi kecuali


193


alasan medis, sehingga IMD dan ASI wajib diberikan

pada tanggal 2 Agustus 2012. Pada akhir pertemuan

bagi bayi diseluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten

peserta membuat RTL yang isinya menyepakati

Probolinggo.

untuk membentuk kelompok Bapak Peduli ASI, Kelompok Pemerhati ASI, dan Gerakan Peduli ASI.

Penobatan Duta ASI ini juga disertai dengan

Pada hari ulang tahun Kota Makassar kemudian

peresmian Pojok Laktasi di gedung-gedung Pemda

dilakukan Gerakan Peduli ASI Kota Makassar dan

oleh Bupati Probolinggo.

meminta Walikota Makassar untuk mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan ASI Eksklusif yang didalamnya melarang susu formula.

4. Pemilihan Duta ASI (Bapak Peduli ASI & Ibu Peduli ASI) di Kota Makassar

D

i Kota Makassar untuk program ASI Eksklusif telah terbentuk Bapak Peduli ASI, dimana

kelompok ini dibentuk di 2 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cenderawasih dan Patingalloang. Sebagai replikasi, Puskesmas Batua saat ini sedang melakukan diskusi untuk membentuk Bapak Peduli ASI tanpa intervensi KINERJA. Kelompok ini terbentuk atas kesadaran masyarakat sendiri. Proses pembentukan kelompok Bapak Peduli ASI diawali dengan pelaksanaan FGD ASI eksklusif

194


Pada tanggal 28 Agustus, LPSS melakukan pertemuan dengan Bapak Peduli ASI dan kelompok Pemerhati ASI dari 3 Puskesmas dan menyepakati akan melibatkan 39 Puskesmas melakukan Gerakan Peduli ASI. Pada hari H Gerakan Peduli ASI dihadiri oleh sekitar 100 kader posyandu. Sejak saat itu Bapak Peduli ASI Cenderawasih dan Patingalloang serta Kelompok Peduli ASI aktif melakukan sosialisasi pentingnya ASI Eksklusif dan mengajak LPM, suami para Kader Poyandu untuk mengkampanyekan ASI Ekslusif. Untuk Bapak Peduli ASI di Cenderawasih telah melakukan sosialisasi melalui pertemuan LPM dan melalui

www.kinerja.or.id

peran masing-masing anggota. Misalnya Pak Ismail Nappu karena seorang ustadz maka pada saat hotbah nikah menyelipkan info ASI Eksklusif. Untuk mengoptimalkan peran Bapak Peduli ASI dan menfasilitasi kebutuhannya, Dinas Kesehatan Kota Makasar dan KINERJA memfasilitasi Penyusunan Modul Panduan Bapak Peduli ASI (Modul Pendidikan Sebaya untuk ASI Ekskluisf) dengan melibatkan MSF Kesehatan, Bapak Peduli ASI, dan Kader ASI. Uji coba modul dilakukan kepada Bapak Peduli ASI oleh Dinas Kesehatan Kota Makassar. Modul/panduan sederhana ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh Kader, Pemerhati ASI khusunya Kelompok Bapak yang

Buletin sederhana juga disiapkan di salon/rumah perias manten yang dapat dibaca-baca oleh mempelai saat menunggu waktu untuk dirias.

mempunyai kemauan dan perhatian dalam program ini.

5. Wejangan Perias Manten

S

alah satu terobosan kampanye kreatif yang dilakukan di Kota Probolinggo adalah melalui

para perias manten yang berkomitmen mendukung Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif. Diawali dengan pembekalan para perias manten tentang substansi Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif, para perias manten memberikan wejangan kepada kedua mempelai saat dirias manten. Pada momen yang berbahagia sebelum melaksanakan pernikahan, wejangan terkait Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif diharapkan akan dapat diterima dan dilaksanakan nantinya.

www.kinerja.or.id

6. Sarasehan Pedagang Pasar, Penjual Jamu, dan Tukang Ojek

B

eberapa anggota multi stakeholder forum yang cukup aktif dalam melaksanakan

kampanye Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif di Kabupaten Jember dan Kota Probolinggo melaksanakan berbagai macam kegiatan sarasehan kepada para tokoh dan asosiasi, antara lain kelompok Pedagang Sayur dan Penjual Jamu. Pedagang Sayur dan Penjual Jamu memiliki intensitas bertemu dengan banyak ibu hamil dan pasangan usia subur (PUS) ketika berjualan, kesempatan ini yang diambil sebagai peluang untuk menyampaikan pesan Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif.


195


Para pedagang dibekali dengan materi PA, IMD dan ASI Eksklusif yang dikemas dengan sederhana sehingga para pedagang mudah untuk menerima dan menyampaikan materi tersebut kepada para ibu hamil, PUS dan remaja yang ditemui ketika berjualan. Selain dibekali dengan materi ekonomi dagang para pedagang sayur juga dijelaskan tentang peran

7. Pemasangan Banner dalam Bahasa Daerah

S

alah satu bentuk kampanye yang dapat dilakukan oleh MSF yang peduli terhadap isu

Persalinan Aman, IMD dan ASI Eksklusif adalah melalui pemasangan banner di lokasi-lokasi strategis dengan menggunakan bahasa daerah setempat.

mereka dalam meningkatkan cakupan kunjungan pemeriksaan kehamilan K1-K4 serta penurunan angka kematian ibu dan bayi (AKI dan AKB), dengan insentif Pedagang Sayur dan Penjual Jamu juga mampu menolong sesama dengan berperan dalam menurunkan Kematian Ibu dan Kematian Bayi. Insentif ini menumbuhkan Rasa Bangga karena tidak hanya bidan yang bisa berperan tetapi dari kalangan biasapun bisa berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. Tujuan dari penggunaan bahasa daerah setempat dan bilamana ada foto yang dipasang sedapat mungkin adalah foto tokoh setempat yang cukup dikenal masyarakat dan mempunyai pengaruh terhadap masyarakat, sehingga mampu memberikan pesan yang mudah dipahami dan akrab dengan masyarakat, sehingga ada rasa memiliki.



196


www.kinerja.or.id

www.kinerja.or.id


197


198


www.kinerja.or.id

DAFTAR PUSTAKA Departemen Kesehatan RI, 2004. Modul pelatihan bagi tenaga promosi kesehatan di Puskesmas.Tersedia di www.bbpkciloto.org. Dirjen BinKesMas, Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas, 2006. Kepmenkes 128/Menkes/SK/II/2004 Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat. Kepmenkes 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Puskesmas. Permendagri 69/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota. Permenkes 828/2008 tentang Standar Pelayanan Minial Bidang Kesehatan. Permenpan 13/2009 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Partisipasi Masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 33/2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif. Pusat Promosi Kesehatan Departemen Kesehatan RI, 2009. Menuju Persalinan yang Aman dan Selamat agar Ibu Sehat, Bayi Sehat. Trihono, 2005, Manajemen Puskesmas berbasis Paradigma Sehat. UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

www.kinerja.or.id


199

Lampiran C - Bahan di CD

Lampiran C BAHAN DI CD Modul ini dalam soft copy (PDF) Bahan Promosi Presentasi Powerpoint: 1. Strategi Pendekatan KINERJA 2. Perencanaan Tingkat Puskesmas dan Perencanaan BOK 3. Standard Operating Procedures (SOPs) 4. Survei Pengaduan & Janji Perbaikan Layanan 5. Pojok ASI 6. Kelompok Peduli ASI 7. Promosi Kesehatan

200


www.kinerja.or.id

Lampiran D DAFTAR SINGKATAN/ISTILAH ADD

:

Alokasi Dana Desa

AINI

:

Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia

AKB

:

Angka Kematian Bayi

AKI

:

Angka Kematian Ibu

ANC

:

Antenatal Care – pemeriksaan kehamilan oleh petugas kesehatan terlatih

Analisis SWOT

:

metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman atau tantangan (Threats) dalam suatu program atau organisasi.

ASI

:

Air Susu Ibu

ASI Eksklusif

:

ASI Eksklusif adalah pemberian air susu ibu kepada bayi umur 0 – 6 bulan tanpa diberikan makanan atau minuman tambahan apapun selain obat untuk terapi untuk pengobatan penyakit.

ATK

:

Alat Tulis Kantor

BOK

:

Biaya Operasional Kesehatan

Demand side

:

Penerima atau pengguna pelayanan kesehatan (masyarakat)

DPRD

:

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Governance

:

Tata kelola pemerintah atau organisasi

HPHT

:

Hari Pertama Haid Terakhir

IMD

:

Indeks Pengaduan Masyarakat

IPM

:

Kesehatan Ibu dan Anak

KIA

:

Kesehatan Ibu dan Anak

KIE

:

Komunikasi Informasi dan Edukasi

www.kinerja.or.id


201

Lampiran D - Daftar Singkatan/Istilah

202

USAID-KINERJA

:

Program tata kelola pemerintahan dengan dukungan dana hibah dari Pemerintah Amerika Serikat

KUA

:

Kantor Urusan Agama

K1

:

Kunjungan baru ibu hamil - kontak ibu hamil yang pertama kali dengan petugas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan kehamilan pada trimester I dengan usia kehamilan 1 sampai 12 minggu.

K4

:

Kunjungan ibu hamil yang keempat untuk mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar pada trimester III, di mana usia kehamilan > 24 minggu.

LSM

:

Lembaga Swadaya Masyarakat

MDGs

:

Millenium Development Goals

MoU

:

Memorandum of Understainding

MSF

:

Multi-Stakeholder Forum

Muspika

:

Musyawarah Pimpinan Kecamatan – lintas sektor tingkat kecamatan

OMP

:

Organisasi Mitra Pelaksana

Perbup

:

Peraturan Bupati

Perda

:

Peraturan Daerah

Perwali

:

Peraturan Walikota

PKK

:

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

POA

:

Plan of Action

Polindes

:

Pondok Bersalin Desa

Poskesdes

:

Pos Kesehatan Desa

Posyandu

:

Pos Pelayanan Terpadu, biasanya pada tingkat dusun

PTP

:

Perencanaan Tingkat Puskesmas

Puskesmas RIA

:

Puskesmas Ramah Ibu dan Anak

PWS KIA

:

Pemantauan Wilayah Setempat terkait Kesehatan Ibu dan Anak

RPJMN

:

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional


www.kinerja.or.id

RPJPN

:

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

SK

:

Surat Keputusan

SKPD

:

Satuan Kerja Pemerintah Daerah

SMART

:

Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely

SOP

:

Standard Operating Procedure

SPM

:

Standar Pelayanan Minimal

SPP

:

Standar Pelayanan Publik

SP2TP

:

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas

SP3

:

Sistem Pencatatan dan Pelaporan Puskesmas

Supply side

:

Pemberi Pelayanan (Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota)

www.kinerja.or.id


203

IMPLEMENTED BY RTI INTERNATIONAL AND PARTNERS

KINERJA-USAID Gedung BRI II, Lantai 28, Suite 2807 Jl. Jend Sudirman Kav. 44-46 Jakarta, 10210 Phone: +62 21 5702820 Fax: +62 21 5702832 Email: [email protected] www.kinerja.or.id

TATA KELOLA INISIASI MENYUSU DINI DAN ASI EKSKLUSIF

Recommend Documents