TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA LAPORAN TUGAS AKHIR O L E H

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA LAPORAN TUGAS AKHIR

O L E H Nama

: ENGLISH CHANDRA SIHOMBING

NIM

: 042600068

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Menyelesaikan Studi Pada PRODIP III Administrasi Perpajakan

PROGRAM SUTUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK MEDAN 2009

English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

UNVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

HALAMAN PERSETUJUAN Laporan Tugas Akhir ini Disetujui untuk Dipertahankan oleh : Nama

: ENGLISH CHANDRA SIHOMBING

NIM

: 042600068

Program Studi

: Diploma III Admnistrasi Perpajakan

Judul

: TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DI KPP PRATAMA MEDAN POLONIA

Ketua Program Diploma III

(Drs.M. Husni Thamrin Nst, M,Si) NIP. 131 930 631

Pembimbing

Supervisor

(Faisal Eriza S.Sos. MSP)

(Jhon H.Saragih) NIP. 060 091207

Diketahui. Dekan FISIP USU

(Prof. Dr.M.Arif Nasution, MA) NIP. 131 757 010


DAFTAR ISI Hal Lembar Persetujuan Lembar Pengesahan Kata Pengantar Daftar Isi BAB I. Pendahuluan A. Latar Belakang Praktek Kerja Lapangan Mandiri …………………………... 1 B. Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Lapangan Mandiri ……………………... 5 C. Ruang Lingkup Praktek Kerja Lapangan Mandiri ………………………….. 7 D. Metode Praktek Kerja Lapangan Mandiri …………………………………... 7 E. Metode Pengumpulan Data …………………………………………………. 8 F. Sistematika Penulisan ………………………………………………………. 8 BAB II. Gambaran Umum Objek Lokasi Praktek Kerja Lapangan Mandiri A. Sejarah Umum Berdirinya KPP Pratama Medan Polonia .............................. 10 B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia ......................................... 11 C. Bidang-Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ...... 12 BAB III. Uraian Teoritis Dan Gambaran Data Pemeriksaan Pajak A. Ketentuan ....................................................................................................... 16 B. Surat Pemberitahuan (SPT) ............................................................................ 18 C. Pengertian Pemeriksaan Pajak ....................................................................... 20


BAB IV. Analisa Dan Evaluasi Pemeriksaan Pajak

A. Tata Cara Pemeriksaan Pajak ………………………………………………. 26 B. Tujuan Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak …………………………………… 32 C. Pedoman Pemeriksaan Pajak ………………………………………………. 34 D. Tata Cara Pemeriksaan Sederhana Lapangan ……………………………… 35 E. Tata Cara Pemeriksaan Sederhana Kantor …………………………………. 41 F. Kendala-Kendala yang Dihadapi Fiskus Dalam ………………………….... 44 G. Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Hal Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Dan Penerimaan Pajak …… 45 BAB V. Penutup A. Kesimpulan ………………………………………………………………… 47 B. Saran ……………………………………………………………………….. 48 DAFTAR PUSRTAKA LAMPIRAN


BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada negara yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan

tanpa

imbalan

jasa

secara

langsung

untuk

membiayai

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah

kegiatan

yang

berlangsung

secara

terus-menerus

untuk

meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Salah satu penerimaan negara yang sangat penting untuk membiayai pembangunan itu adalah pajak, disamping minyak dan gas bumi karena penerimaan negara dari sektor pajak tiap tahun terus meningkat.

Reformasi perpajakan nasional (tax reform) tahun 1984 bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sector pajak. Undang-undang pajak baru menganut self assessment system yaitu suatu sistem pemungutan pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang, sedangkan fiskus hanya mengawasi dan melayani wajib pajak. Dengan mengubah sistem pemungutan tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melunasi kewajiban membayar pajak. Dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia sekarang ini menuntut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk selalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap wajib pajak. Salah satu bentuk pengawasan tersebut adalah melalui pemeriksaan. Yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak. Pemeriksa pajak adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak yang diatur dalam pasal 29 UU KUP. Walaupun DJP diberikan kewenangan untuk melaksanakan pemeriksaan, undang-undang juga membatasi kewenangan tersebut agar jangan sampai pemriksaan tersebut dilakukan secara sewenang-wenang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak, yaitu : a. Kebijakan Umum Pmeriksaan Pajak : SE-01/PJ.7/2006 tanggal 15 Maret 2006. b. Tata Cara Pemeriksaan Pajak, yang diatur dalam : •

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 545/KMK.04/2000 tanggal 7 Desember 2006.

•

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-123/PJ./2006 tanggal 15 Augustus 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan.

•

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-19/PJ./2006 tentang Penataan Ulang Fungsi Pemeriksaan Pajak tanggal 12 September 2006.

•

Berita Acara tidak memberikan Tanggapan / berita.

Pada prinsipnya pemeriksaan pajak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, namun karena keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga kerja pemeriksa di Direktorat Jenderal Pajak, maka pemeriksaan tidak dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak. Pemeriksaan hanya akan dilakukan terutama terhadap wajib pajak yang SPT-nya English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

menyatakan Lebih Bayar karena hal ini telah diatur dalam UU KUP. Disamping itu pemeriksaan juga dilakukan terhadap wajib pajak tertentu dan wajib pajak yang tingkat kepatuhannya dianggap rendah. Pada masa yang akan dating, dengan kuasa pasal 17C UU KUP, pemeriksaan terhadap wajib pajak yang SPT-nya menyatakan Lebih Bayar akan dikurangi jumlahnya, sehingga pemeriksaan dapat lebih diarahkan kepada wajib pajak yang tingkat kepatuhannya rendah tersebut atau wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu. Pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat dibedakan menjadi 6 (enam) pemeriksaan, yaitu : 1. Pemeriksaan Rutin. Yaitu pemeriksaan yang bersifat rutin dilakukan terhadap wajib pajak sehubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan Rutin diantaranya dapat dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut : a. SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi/badan menyatakan lebih bayar. b. SPT tahunan PPh wajib pajak badan menyatakan rugi tidak lebih bayar. c. Wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas atau wajib pajak badan, yang mengajukan permohonan pencabutan NPWP/PKP atau perubahan tempat terdaftar wajib pajak dari suatu kpp ke kpp lain.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi Pemeriksaan kriteria seleksi dilaksanakan apabila : a. SPT tahunan wajib pajak orang pribadi atau badan terpilih untuk dipilih berdasarkan sistem kriteria seleksi. b. Wajib pajak lainnya memenuhi persyaratan berdasarkan uji petik yang ditetapkan oleh Direktur Pemeriksa Pajak. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

3. Pemeriksaan Khusus Kriteria peemeriksaan khusus : a. Wajib pajak yang patut diduga melakukan tindak pidanan di bidang perpajakan. b. Wajib pajak yang berdasarkan adanya pengaduan masyarakat. c. Wajib pajak yang berdasarkan persetujuan atau instruksi Direktur Pemeriksaan Pajak dalam rangka pemeriksaan pajak untuk tujuan lain.

4. Pemeriksaan Wajib Pajak Lokasi Pemeriksaan dilakukan sehubungan dengan : a. SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN menyatakan lebih bayar. b. SPT tahunan PPh pasal 21 dan atau SPT masa PPN tidak disampaikan masingmasing selama 2 tahun berturut-turut atau 3 tahun berturut-turut dari suatu tahu pajak. c. Permohonan pemusatan tempat terhutang PPh pasal 21 atau PPN. d. SPT tahunan pasal 21 disampaikan setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan Pemeriksaan dilakukan dalam hal ; a. Pemeriksaan tahun berjalan terhadap wajib pajak lokasi yang bergerak disektor usaha tertentu yang ditentukan oleh kepala kantor wilayah DJP khususnya terhadap PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPN, PPnBM. b. Berdasarkan

instruksi

Direktur

Pemeriksaan

Pajak

sehubungan

dengan

pelaksanaan pemeriksaan pajak khusus atau pemeriksaan bukti permulaan. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan a. Pemeriksaan bukti permulaan ini dilakukan karena berdasarkan laporan pengamatan atau laporan pemeriksaan pajak mengindikasikan wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. b. Instruksi untuk pemeriksaan bukti permulaan ini diberikan oleh Direktur Pemeriksaan Pajak atau Kepala Kantor Wilayah DJP.

Praktek kerja lapangan mandiri adalah metode latihan operasional dimana penulis dilatih secara langsung untuk meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan keterampilan etika pekerjaan, sikap, tugas, tanggung jawab serta kesempatan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan secara khusus, selain itu penulis juga ingin mengetahui seberapa besar kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemudian itu, penulis ingin mengetahui kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Pratama Medan Polonia dalam melakukan pemeriksaan pajak. Dari semua permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan PKLM dengan judul “TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA (KPP PRATAMA) MEDAN POLONIA”.

B. TUJUAN DAN MANFAAT 1. Tujuan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Mandiri ini adalah : a. Untuk mengetahui Tata Cara Pemeriksaan Pajak dan Jenis-jenis Pemeriksaan Pajak. b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi saat melakukan pemeriksaan pajak


c. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan penerimaan pajak.

2. Manfaat praktek Kerja Lapangan Mandiri : -

Bagi Mahasiswa :

1. Melatih mahasiswa untuk memecahkan masalah sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dalam bidang perpajakan terutama pemeriksaan terhadap wajib pajak. 2. Meningkatkan ketermpilan dan kemampuan berkomunikasi. 3. Menambah

wawasan

dan

pengetahuan

mahasiswa

dalam

pelaksanaan

pemeriksaan pajak. 4. Memotivasi mahasiswa untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik.

-

Bagi Prodip III Administrasi Perpajakan FISIP USU :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khusus dibidang perpajakan dalam merevisi dan menambah aplikasi kurikulum. 2. Untuk menjalin kerjasama FISIP USU dengan kantor pelayanan pajak pratama. Untuk mempromosikan sumber daya universitas. 3. Untuk memberikan uji coba terhadap lulusan atas disiplin ilmu yang diterapkan.


-

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia :

1. Sebagai

bahan

masukan atau

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan

pemeriksaan terhadap wajib pajak. 2. Sebagai sarana untuk mempromosikan citra KPP Pratama Medan Polonia. 3. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia.

C. RUANG LINGKUP PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI Adapun yang menjadi ruang lingkup PKLM ini adalah pemeriksaan yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahu berjalan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilaksanakan baik pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana dan kendala yang dihadapi dalam melakukan pemeriksaan serta pengaruhnya baik terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak maupun terhadap tingkat penerimaan pajak.

D. METODE PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI Metode yang digunakan dalam PKLM ini, yaitu : 1. Tahap Persiapan Yaitu mencari lokasi tempat melakukan Praktek Kerja Lapangan Mandiri dan mencari data untuk pembuatan laporan. 2. Studi Literatur Sebelum melakukan PKLM penulis mencari dan mempelajari tentang pemeriksaan terhadap wajib pajak dari berbagai sumber.


3. Observasi Lapangan Penulis melakukan pengamatan langsung dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang ada pada KPP Medan Polonia. 4. Pengumpulan Data Yaitu dengan mencari serta mengumpulkan data mengenai topik yang akan dibahas yang tersedia di KPP Medan Polonia. 5. Analisa Data dan Evaluasi Setelah sluruh data dikumpulkan maka dilaksanakan danalisa dan evaluasi data. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menghitung dan menganalisa data yang diperoleh di KPP Medan Polonia.

E. METODE PENGUMPULAN DATA Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data berupa : 1. Daftar Observasi Yaitu dilakukan dengan langsung atas kegiatan yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Medan. 2. Daftar Wawancara Yaitu dengan mengadakan pembicaraan langsung terhadap pegawai dan mengajuka pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak-pihak KPP Pratama Medan Polonia. 3. Daftar Dokumentasi Yaitu dengan mengumpulkan catatan-catatan, data-data mengenai pemeriksaan pajak.


F. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN Adapun sistematika dalam penyusunan laporan akhir adalah sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi pemikiran dalam penyusunan laporan, tujuan dan manfaat PKLM, ruang lingkup PKLM, metode pengumpulan data,dan sistematika penulisan laporan PKLM.

BAB II

GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA MEDAN POLONIA Bab ini terdiri dari sejarah singkat berdirinya KPP Pratama Medan Polonia, struktur organisasi. Uraian tugas pokok dan fungsi, gambaran pegawai.

BAB III

GAMBARAN DATA PEMERIKSAAN PAJAK Dalam bab ini penulis menguraikan pengertian-pengertian secara teoritis dan teori-teori yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak.

BAB IV

ANALISA DAN EVALUASI DATA Pada bab ini penulis mengemukakan tentang analisa dan evaluasi terhadap data-data yang berhubungan dengan judul laporan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini mengemukakan tentang kesimpulan dan saran-saran yang merupakan inti dari pokok permasalahan yang dibahas dalam laporan ini.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN


BAB II GAMBARAN UMUM OBJEK LOKASI PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI

A. Sejarah Umum Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Di zaman masa penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan (setelah merdeka), kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jendral Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri 3 (tiga) Kantor Inspeksi Pajak, yaitu: a. Kantor Inspeksi Medan Selatan b. Kantor Inspeksi Medan Utara c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar

Pada tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi 2 (dua), yaitu Kantor Inspeksi Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Dengan perkembangan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasakan perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh sebab itu di dirikan Kantor Inspeksi Medan Barat selanjutnya untuk lebih menetapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 25 Maret 1989 No.267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan yang menyeluruh pada Direktorat Jendral Pajak yang mencakup organisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti namanya dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan juga di bentuk Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia berdiri pada tahun 2002 yang mana merupakan pencaran dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Barat yang terletak di jalan Suka Mulia Medan.

Dan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Direktorat Jendral Pajak kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pajak Bumi dan Bangunan, kantor Pemerikasaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan.

Berdasarkan keputusan tersebut maka Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Polonia memiliki Kedudukan, tugas, dan fungsi yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lainnya.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Polonia mencakup wilayah kerja : 1. Kecamatan Medan Maimun 2. Kecamatan Medan Polonia 3. Kecamatan Medan Baru 4. Kecamatan Medan Selayang 5. Kecamatan Medan Tuntungan

B. Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Polonia Yang dimaksud dengan struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudakan kedudukan, wewenag dan tanggung jawab dalam sisitem kerja sama.


KPP Pratama Medan Polonia dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang terdiri atas sub bagian Tata Usaha dan Beberapa seksi yang dipimpin oleh masingmasing kepala seksi.

Namun setelah adanya modernisasi perpajakan tahun 2006 s.d 2008 Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama terbagi menjadi beberapa seksi yaitu : 1.

Sub Bagian Umum

2.

Seksi Pengolahan Data dan Informasi

3.

Seksi Pelayanan

4.

Seksi Penagihan

5.

Seksi Pemeriksaan

6.

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

7.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I

8.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi II

9.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi III

10. Seksi Pengawasan dan Konsultasi IV 11. Kelompok Jabatan Fungsional

C. Bidang-Bidang Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia 1. Kepala Kantor Mengingat KPP Pratama merupakan penggabungan dari KPP, KPBB, dan Karikpa maka Kepala Kantor KPP Pratama mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

Tidak Langsung Lainnya dan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Sub. Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan dan Rumah Tangga.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan, urusan pengolahan data dan informasi, pembuatan monografi pajak, penggalian potensi perpajakan serta ekstensifikasi Wajib Pajak.

4. Seksi Pelayanan Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerja sama perpajakan.

5. Seksi Penagihan Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.


6. Seksi Pemeriksaan Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mengatur : “Uraian tugas dan kegiatan Kepala Seksi Pemeriksaan antara lain menyususn Daftar Nominatif dan atau Lembar Pemeriksaan Wajib Pajak yang akan diperiksa, membuat usulan pembatalan Daftar Nominatif dan atau Lembar Penugasan Pemeriksaan (LP2) wajib pajak yang akan diperiksa, dan menerbitkan dan menyalurkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3), Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak dan Surat Pemanggilan Pemeriksaan Pajak”.

7. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 426/PM.1/2007 tentang Uraian Jabatan Instansi Vertikal Direktoral Jenderal Pajak mengatur : “Uraian tugas dan kegiatan Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan antara lain melaksanakan penerbitan dan penatausahaan Surat Himbauan NPWP dan atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP), menyusun Daftar Nominatif Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan, dan membimbing


pelaksanaan dan penatausahaan pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka pemberian NPWP dan atau pengukuhan PKP secara jabatan”.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, Seksi Pengawasan Dan Konsultasi IV, masing-masing mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan dan melakukan evaluasi hasil banding.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan Fungsional masingmasing

berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Setiap

kelompok

tersebut

dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala KPP Pratama yang bersangkutan. Adapun jumlah Jabatan Fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


BAB III URAIAN TEORITIS DAN GAMBARAN DATA PEMERIKSAAN PAJAK

A. KETENTUAN 1. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi pajak Ada dua fungsi pajak, yaitu : a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pemerintah untuk membiyai pengeluaran-pengeluaran umum. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend) Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :


1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras. 2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup yang konsumtif 3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0 % untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

3. Jenis Pajak a. Menurut Golongannya 1. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan pada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan 2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

b. Menurut Sifatnya 1. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Penghasilan 2. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.


c. Menurut Lembaga Pemungutannya 1. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai. 2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah itu sendiri.

Pajak Daerah terdiri atas : a. Pajak Provinsi Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor b. Pajak Kabupaten / Kota Contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

B. Surat Pemberitahuan (SPT) 1. Pengertian Yang dimaksud dengan SPT adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Terdapat dua macam SPT yaitu : a. SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

b. SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.

2. Pengisian dan Penyampaian SPT a. Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan. b. Wajib Pajak yang telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakan pembukuan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalam bahasa Indonesia dan mata uang selain Rupiah yang diizinkan.

3. Tempat pengambilan SPT Setiap WP harus mengambil sendiri formulir SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP), Kantor Wilayah DJP, Kantor Pusat DJP, atau melalui website DJP atau mencetak/ menggandakan/ fotokopi dengan bentuk dan isi yang sama dengan aslinya.

4. Ketentuan Tentang Pengisian SPT SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh orang lain bukan oleh WP, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.


C. PENGERTIAN PEMERIKSAAN PAJAK Menurut ketentuan pasal 1 angka 24 undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan undangundang Nomor 16 tahun 2000 (UU KUP), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dilakukan oleh pemeriksa pajak yang telah ditunjuk dan dibuktikan dengan suatu tanda pengenal pemeriksa pajak. Tidak semua pemeriksa pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak. Mereka yang melakukan pemeriksaan pajak telah dibekali dengan pendidikan berkaitan dengan tata cara pemeriksaan dan pendidikan terkait dengan materi undang-undang pajak yang berkaitan dengan objek yang akan diperiksa.

Konsep pemeriksaan terhadap wajib pajak berkaian dengan undang-undang perpajakan tentunya berbeda dengan konsep pemeiksaan menurut auditing atau akuntansi umumnya. Konsep pemeriksaan menurut auditing atau akuntansi dalam dunia usaha lazimnya dikenal dalam rangka pemeriksaan keuangan. Objek pemeriksaan yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan.


Konsep pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik, dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematika untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. b. Secara khusus ditinjau dari sudut auditor independen, audit adalah pemeriksaan secara objektif atas laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi yang dengan tujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara wajarkeadaan keuangan hasil usaha perusahaan atau organisasi tersebut..

Sedangkan

konsep

pemeriksaan

pajak

menurut

undang-undang

perpajakan

merupakan salah satu hak yang dimiliki fiskus dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan pajak. Jadi, konsep pemeriksaan pajak tidak selalu berkaitan

dengan persoalan kebenaran pembayaran pajak yang telah

dilakukan oleh wajib pajak. Persoalan kebenaran administrasi perpajakan juga merupakan salah satu cara untuk bisa dilakukan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak merupakan salah satu pilar fungsi Penegakan Hukum (law enforcement) yang dilakukan pemerintah dalam kerangka sistem Self assessment, sedangkan pilar lainnya adalah Penyidikan Pajak (tax investigation) dan Penagihan Pajak (tax collection). Dari tujuan pemeriksaan pajak tersebut, pada praktiknya pemeriksaan itu sendiri dilakukan dengan cara atau ruang lingkup pemeriksaan yang terdiri dari : English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

a. Pemeriksaan Lapangan Yaitu dilakukan atas suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya, dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan lapangan dilaksanakan dengan cara pemeriksaan lengkap atau pemeriksaan sederhana. Pemeriksaan lengkap terhadap wajib pajak dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang lazim digunakan dalam pemeriksaan pada umumnya, sedangkan pemeriksaan sederhana dilakukan dengan menerapkan teknikteknik pemeriksaan dengan bobot dan kedalaman yang sederhana sesuai dengan ruang lingkup pemeriksaan baik dilakukan di kantor maupun dilapangan.

b. Pemeriksaan kantor Yaitu dilakukan atas suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahuntahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Pemeriksaan ini hanya dapat dilaksanakan dengan pemeriksaan sederhana.

Dari perbedaan ruang lingkup pemeriksaan di atas berpengaruh pada jangka waktu penyelesaiannya. Untuk pemeriksaan lengkap, harus di selesaikan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 8 (delapan) bulan. Untuk pemeriksaan sederhana harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) bulan. Sedangkan pemeriksaan kantor yang dilakukan secara sederhana harus diselesaikan dalam jangkau waktu 4 (empat) minggu dan dapat diperpanjang paling lama 6 (enam) minggu.


Dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak yang dimaksud dengan : a. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harta perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak berakhir. b. Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang dilakukan antara pemeriksa pajak dan wajib pajak atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang disetujui maupun yang tidak disetujui dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak dan wajib pajak. c. Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) adalah catatan secara rinci dan jelas yang diselenggarakan oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, pengujian yang dilakukan, bukti dan keterangan yang dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. d. Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. e. Bukti Permulaan adalah keadaan dan/atau bukti-bukti, baik berupa keterangan, tulisan, perbuatan, atau benda-benda yang dapat memberikan petunjuk bahwa suatu tindak pidana sedang atau telah terjadi yang dilakukan oleh wajib pajak yang dapat menimbulkan kerugian pada kas Negara. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

f. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah pemeriksaan pajak untuk mendapatkan bukti permulaan tenteng adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. g. Tim Pembahas adalah tim yang dibentuk oleh kepala unit pelaksana pemeriksaan pajak yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang pejabat dilingkungan unit pelaksana pemeriksaan pajak, bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dengan hasil pembahasan atas tanggapan wajib pajak oleh tim pemeriksa pajak. h. Kuesioner pemeriksaan pajak adalah formulir yang berikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanan pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh wajib pajak sebagai sarana pemberian pendapat atau evaluasi atas pelaksanaan pemeriksaan. i.

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu akan dapat menunjukkan adanya tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

j.

Penyidik pajak adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku. Penyidikan

merupakan

proses

kelanjutan

dari

hasil

pemeriksaan

yang

mengindikasikan adanya bukti permulaan tindak pidana perpajakan. k. Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. l.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

m. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.


BAB IV ANALISA DAN EVALUASI PEMERIKSAAN PAJAK

A. TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK 1. Kebijaksanaan Pemeriksaan Perpajakan Objek pemeriksaan pada umumnya adalah pembukuan atau pencatatan yang diselenggarakan oleh wajib pajak yang dijadikan dasar dalam perhitungan jumlah pajak terhutang. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan tidak selalu disandarkan sepenuhnya pada ada tidaknya Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh wajib pajak. Artinya dalam hal-hal tertentu pemeriksaan dapat dilakukan sekalipun wajib pajak belum atau tidak menyampaikan surat pemberitahuan.

Pemeriksaan sederhana sebagaimana tercermin dalam ruang lingkupnya pada umumnya dilaksanakan oleh pemeriksa pajak pada kantor pelayanan pajak. Untuk menghindarkan adanya tumpang tindih antara pelaksanaan pemeriksaan sederhana dengan pemeriksaan lengkap yang dilakukan oleh kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (Karikpa), perlu diperhatikan adanya kriteria pemeriksaan yang pengaturannya akan dituangkan dalam surat edaran tersendiri.

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan telah digariskan kebijaksanaan, yaitu : a. Setiap pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan harus diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dengan mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.


b. Setiap pemeriksaan baik pemeriksaan kantor maupun pemeriksaan lapangan harus meliputi seluruh jenis pajak yang menjadi kewajiban para wajib pajak yang diperiksa untuk menghindari terjadinya pemeriksaan berulang-ulang pada tahu pajak yang sama. c. Terhadap wajib pajak yang pada suatu tahun pajak telah dilakukan pemeriksaan tidak diperkenankan untuk melakukan pemeriksaan ulang, kecuali : -

Terdapat indikasi yang kuat adanya tindak pidana perpajakan.

-

Terdapat data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang dapat mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.

-

Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak.

Usul pemeriksaan ulang harus diajukan langsung kepada Direktur Jenderal Pajak oleh kepala kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang terkait untuk mendapat persetujuan. d. Pemeriksaan

dalam

rangka

penyelesaian

keberatan

dapat

dilaksanakan

berdasarkaninstruksi dari kepala kantor wilayah atau direktur pemeriksaan pajak. e. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang akan dipinjam oleh wajib pajak harus sudah ditentukan pada waktu tim pemeriksa melakukan penelitian berkas. f. Dalam melaksanakan pemeriksaan, apabila buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang akan/harus diperiksa jumlahnya sangat banyak dan akan menyulitkan bagi wajib pajak maupun pemeriksa jika harus dibawa ke kantor pemeriksa maka pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen tersebut dapat dilakukan ditempat wajib pajak dan kepada wajib pajak


diminta untuk menyediakan ruang yang memadai sebagai tempat dilakukannya pemeriksaan.

g. Jangka waktu penyelesaian pemeriksaan ditentukan sebagai berikut : -

pemeriksaan kantor harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua minggu untuk setiap Surat Perintah Pemeriksaan (SP3) terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Perintah Pemeriksaan dan SPT tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.

-

Pemeriksaan lapangan harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam jangka waktu dua bulan untuk setiap Surat Perintah Pemeriksaan terhitung sejak tanggal penyerahan Surat Perintah Pemeriksaan dan SPT tentang pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.

-

Dalam hal dipandang perlu, penyelesaian pemeriksaan dapat diperpanjang jangka waktunya setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari kepala kantor wilayah DirJen Pajak atau direktur pemeriksaan pajak untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan Pajak.

-

Pemeriksaan dinyatakan selesai apabila laporan pemeriksaan pajak telah disetujui.

h. Perluasan pemeriksaan untuk tahun sebelumnya dan/atau sesudah tahun pajak yang diperiksa dapat dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari : -

Kepala Kantor Wilayah DirJen Pajak yang terkait untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pemeriksaan dan penyidikan pajak (Karikpa).

-

Direktur pemeriksaan pajak, dan untuk setiap perluasan pemeriksaan harus diterbitkan Surat Perintah Pemeriksaan yang baru.


i.

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dibuat untuk setiap Surat Perintah Pemeriksaan yang dterbitkan dan meliputi seluruh jenis pajak yang diperiksa.

Dalam melaksanakan tugasnya pemeriksa pajak harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 1. Pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa serta dilengkapi Surat Perintah Pemeriksaan Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan. 2. Pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. 3. Pemeriksa memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa dan menyerahkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak kepada wajib pajak. 4. Pemeriksa menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa. 5. Pemeriksa dapat dilakukan oleh seorang pemeriksa atau kelompok pemeriksa. 6. Pemeriksaan dilakukan di kantor pemeriksa, di pabrik, atau ditempat usaha, atau ditempat tinggal,atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, atau ditempat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 7. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam dan hari kerja dan dapat dilanjutkan diluar jam kerjadan diluar hari minggu dan diluar jika dianggap perlu. 8. Pemeriksa memberitahukan kepada wajib pajak tentang hasil pemeriksaan berupa hal-hal yang berbeda SPT wajib pajak dengan hasi pemeriksaan.


9. Pemeriksaan dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan.

10. Hasil pemeriksaan diwujudkan dalam Laporan Pemeriksaan pajak. 11. Hasil pemeriksaan yang disetujui wajib pajak, dibuatkan surat pernyataan tentang persetujuan dan ditan datangani wajib pajak. 12. atas laporan pemeriksaan yang tujuannya menetapkan besarnya jumlah pajak yang terhutang diterbitkan Surat Ketetapan Pajak sepanjang tidak dilanjutkan dengan tindakan penyidikan.

2. Penunjukan Pemeriksaan. Pemeriksa pajak dapat ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sederhana adalah pegawai tertentuyang memenuhi persyaratan antara lain dengan latar belakang pendidikan serendah-rendahnya SMU, pernah mengikuti pendidikan kedinasan dibidang pemeriksaan dan akuntansi, memiliki pengalaman melakukan pemeriksaan dan dinilai cakap

serta

mampu

melakukan

pemeriksaan.

Pemeriksaan

sederhana

dapat

dikoordinasikan oleh kepala kantor pelayanan yang dalam hal ini diberi kewenangan untuk menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan/atau surat panggilan. Dalam rangka pemeriksaan sederhana kantor setiap pemeriksaan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Sederhana Lapangan yang diterbitkan secara individual per wajib pajak, sedangkan untuk pemeriksaan sederhana kantor, penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dilakukan secara kolektif untuk sekurang-kurangnya lima wajib pajak


yang selanjutnya diikuti dengan penerbitan Surat Panggilan dalam rangka pemeriksaan bagi setiap wajib pajak (apabila diperlukan kehadirannya).

3. Pengawasan dan Koordinasi Dalam rangka pengawasan dan koordinasi antara pemeriksaan sederhana kantor atau pemeriksaan sederhana lapangan dengan pemeriksaan lengkap, maka setiap Surat Perintah Pemeriksaan Pajak untuk pemeriksaan sederhan lapangan dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Kolektif untuk pemeriksaan sederhana kantor harus ditembuskan kepada kantor wilayah atasannya dan karikpa terkait. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Surat Perintah Pemeriksaan Pajak hanya akan diperlihatkan kepada wajib pajak dan tidak perlu diserahkan, sedangkan SPT tentang pemeriksaan sederhana diserahkan kepada wajib pajak dengan tanda terima.

4. Perencanaan Pemeriksaan Agar pelaksanaan pemeriksaan sederhana mencaoai sasaran yang telah ditetapkan, maka pemeriksaan harus direncanakan secara matang dituangkan dalam Rencana Pemeriksaan Sederhana tersebut harus diinformasikan kepada kantor wilayah dan dikonfirmasikan dengan rencana Pemeriksaan Lengkap oleh karikpa terkait. Dalam hal jawaban dari karikpa menyatakan adanya tumpang tindih dengan rencana pemeriksaan lengkap maka rencana pemeriksaan sederhana kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan terhadap wajib pajak yang sama, sekalipun tahu pajaknya berbeda harus dibatalkan oleh KPP. Sebaliknya, sesuai dengan etika pelayanan dan pemberian kepastian English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

hukum serta perlindungan hak wajib pajak setiap pemeriksaan sederhan kantor dan pemeriksaan sederhana lapangan yang telah ditindaklanjuti dengan ketetapan hukum dapat membatalkan rencana pemeriksaan lengkap. Jawaban konfirmasi tersebut harus ditembuskan kepada kantor wilayah atasannya. Bagi kantor wilayah, rencana pemeriksaan tersebut merupakan sarana untuk melaksanakan koordinasi pemeriksaan baik pemeriksaan oleh kantor wilayah, karikpa, maupun kantor pelayanan pajak serta sarana untuk melakukan perngawasan dan pengendalian kinerja. Bagi kantor pusat rencana pemeriksaan sederhana merupakan bahan penyusunan rencana nasional yang dipadukan dengan pemeriksaan lengkap oleh karikpa untuk selanjutnya dijadikan acuan dalam menyusun kebijaksanaan pemeriksaan.

5. Prosedur Pemeriksaan Dalam pemeriksaan peminjaman buku, catatan dan dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sederhana. Pemeriksa harus mempertimbangkan secara seksama tentang buku, dokumen dan catatan yang perlu dan dipinjam dengan memperhatikan tenggang waktu pemeriksaan yang telah ditentukan yaitu tujuh hari kerja untuk pemeriksaan sederhana kantor dan tenggang waktu pemeriksaan sederhana lapangan adalah satu bulan yang di hitung sejak tanggal penerbitan surat panggilan atau surat perintah pemeriksaan pajak sampai dengan tanggal di setujuinya laporan pemeriksaan pajak oleh kepala kantor pelayanan pajak.

B. TUJUAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK Pemeriksaan dapat dilakukan terhadap semua wajib pajak, baik perusahaan kecil, menengah, maupun besar atu wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi atau wajib English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

pajak yang menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan sesuai dengan tujuan pemeriksaan. pemeriksaan bertujuan untuk: a. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak. b. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak sesuai dengan tujuan perpajakan tersebut dapat dilakukan dalam hal: a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak. b. SPT Tahunan PPh menunjukkan rugi. c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang ditetapkan. d. SPT yang memenuhi kriteri seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan tidak dipenuhi.

Pemeriksaan perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan dilakukan dalam rangka : a. Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak secara jabatan. b. Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak. c. Pengukuhan atau Pencabutan Pengukuhan PKP. d. Wajib pajak mengajukan keberatan. e. Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan netto. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan. g. Penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil. h. penentuan satu atau lebih tempat terhutang PPN. i.

Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain selain dari nomor satu sampai dengan nomor delapan.

C. PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK Dalam melaksanakan pemeriksaan, pemeriksa pajak harus mengetahui pedoman pemeriksaan pajak yang meliputi tiga hal, yaitu : a. Pedoman Umum Pemeriksaan Pajak Yang diatur dalam pedoman umum ini berkaitan dengan masalah Sumber Daya Manusia (kemampuan) pemeriksa pajak yang selengkapnya ditentukan sebagai berikut : 1. Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak 2. Bekerja dengan jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersifat terbuka, sopan, dan objektif, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela 3. Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak 4. Menuangkan hasil pemeriksaan dalam Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) sebagai bahan untuk menyusun Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) b. Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Yang diatur dalam pedoman pemeriksaan ini adalah sebagai berikut :


•

Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama

•

Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, tanya jawab, dan tindakan lain berkenaan dengan pemeriksaan

•

Pendapat dan kesimpulan pemeriksa pajak harus didasarkan pada temuan yang kuat dan berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

c. Pedoman Laporan pemeriksaan Pajak Yang diatur dalam pedoman laporan ini adalah sebagai berikut : •

Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan, memuat kesimpulan pemeriksa pajakyang didukung temuan yang kuattentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, yang memuat pola pengungkapan informasi lain yang terkait

•

Laporan Pemeriksaan Pajak yang berkaitan dengan pengungkapan penyimpangan SPT harus memperhatikan Kertas Kerja Pemeriksaan antara lain mengenai berbagai faktor perbandingan, nilai absolut dari penyimpangan, sifat dari penyimpangan,

petunjuk

atau

temuan

adanya

penyimpangan,

pengaruh

penyimpangan, dan hubungan adanya permasalahan lainnya •

LPP harus didukung oleh daftar yang lengkap dan rinci sesuai dengan tujuan pemeriksaan pajak.

D. TATA CARA PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

Pelaksanaan pemeriksaan pajak dimulai dikeluarkannya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh perjabat yang berwenang dan berakhir sampai disetujui Laporan Pemeriksaan Pajak. Adapun Ketentuan-Ketentuan Tata Cara Pemeriksaan, yaitu : 1. Pemeriksaan sederhana lapangan harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak. Pada saat melakukan pemeriksaan yang ditangani oleh kepala kantor pelayanan pajak untuk pemeriksaan sederhana lapangan. 2. Setelah Surat Perintah Pemeriksaan dikeluarkan, pemeriksa dapat memberitahukan secara tertulis sebelumnya kepada wajib pajak dan kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak terdaftar dengan formulir pemberitahuan tentang pemeriksaan pajak. 3. Apabila pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan wajib pajak tidak berada ditempat, pemeriksaan dapat terus dilakukan dengan didampingi oleh wakil atau kuasa dari wajib pajak. 4. Setelah pemeriksaan dimulai yang ditandai dengan diterimanya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak oleh wajib pajak. Jika dalam rangka pemeriksaan, pemeriksaan ingin meminjam laporan-laporan, catatan-catatan, buku-buku, dokumen-dokumen dari wajib pajak maka pemeriksa harus melakukan hal-hal sebagai berikut : a. Surat Permohonan Peminjaman Peminjaman tidak harus dilakukan dalam satu kali karena data atau dokumen yang diperlukan seringkali bertambah luas seiring dengan perkembangan kasus keperluan pemeriksaan. b. Batas Waktu Penyerahan


Batas waktu penyerahan menjadi tujuh hari sejak diterimanya surat peminjaman. Apabila permintaan peminjaman tidak dipenuhi oleh wajib pajak tepat waktu maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan jumlah pajak yang terhutang dapat dihitung secara jabatan. c. Bukti Peminjaman Pemeriksa harus membuat Tanda Bukti Peminjaman untuk setiap peminjaman laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen dari wajib pajak. Tanda bukti ini sangat penting karena wajib pajak akan mengajukan klaim bila pada saat pengembalian dokumen diketahui ada dokumen yang tidak dikembalikan. d. Penolakan Peminjaman Apabila wajib pajak menolak meminjamkan laporan-laporan, catatan-catatan dan dokumen maka pemeriksa dapat mengeluarkan Berita Acara Penolakan dan pajak terhutang dapat dihitung secara jabatan. e. Pengembalian Peminjaman Dalam pemeriksaan sederhana lapangan jangka waktu pengembalian pinjaman selambat-lambatnya empat belas (14) hari sejak selesainya pemeriksaan. Pemeriksa pajak akan membuat surat panggilan kepada wajib pajak untuk mengambil dokumen yang telah selesai dipinjam dan membuat bukti pengembalian dokumen kepada wajib pajak dan menandatangani bukti pengemabalian sebagai persetujuan bahwa dokumen yang dipinjam pemeriksa pajak telah dikembalikan dengan baik. f. Penyegelan


Penyegelan dilakukan apabila wajib pajak atau wakil atau kuasanya tidak memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperkirakan sebagai tempat penyimpanan dokumen yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan. 5. Bahwa pemeriksaan dilaksanakan dikantor pemeriksa pajak, dikantor wajib pajak, dikantor lainnya, dipabrik, ditempat usaha atau ditempat lain yang diduga ada kaitannya dengan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak atau tempat yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Ketentuan ini berlaku bagi pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana lapangan. 6. Apabila pemeriksa pajak memerlukan data atau keterangan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan bisnis dengan wajib pajak yang diperiksa, maka pemeriksa akan membuat surat tertulis kepada pihak ketiga. 7. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan/selisih dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak didalam SPT dan menimbulkan koreksi, maka koreksi tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada wajib pajak sebelum laporan hasil pemeriksaan pajak disetujui oleh kantor pelayanan pajak. Pemeriksaan sederhana lapangan berlaku ketentuan sebagai berikut : a. Pemberitahuan hasil pemeriksaan dan pos-pos yang dikoreksi bersama-sama dengan lembar persetujuan harus disampaikan melalui kurir/pemeriksa dengan menggunakan tanda terima. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan beserta pemberitahuan pos-pos yang dikoreksi harus ditandatangani oleh kepala kantor atau pejabat yang berwenang. Tanda terima harus ditandatangani oleh wajib pajak atau wakilnya dengan mencantumkan tanggal penerimaan. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

b. Setelah pemberitahuan hasil pemeriksaan diterima oleh wajib pajak maka untuk pemeriksaan sederhana lapangan pemberian tanggapan atas hasil pemeriksaan dilakukan dalam waktu satu minggu sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan. c. Jika dalam pemeriksaan sederhana lapangan wajib pajak tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu satu minggu atau tidak menghadiri pembahasan akhir pemeriksaan, maka surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak dapat langsung diterbitkan secara jabatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak. d. Apabila dalam jangka waktu tujuh hari yang ditetapkan wajib pajak memberikan tanggapan terhadap pemberitahuan hasil pemeriksaan sederhana lapangan maka untuk pemeriksaan sederhana lapangan tanggapan tersebut tidak wajib dibahas dengan wajib pajak atau hanya menjadi pertimbangan bagi pemeriksa untuk tetap mempertahankan atau menarik koreksinya. e. Pada saat pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksa, wajib pajak tidak harus setuju atau menerima seluruh koreksi pemeriksa pajak. Wajib pajak dapat menyatakan ketidaksetujuannya sembari memberikan data dan penjelasan yang konkrit mengenai pokok hasil pemeriksaan yang tidak dapat diterimanya. Pada kesempatan membahas tersebut pemeriksa dapat menyetujui atau menolak atas tanggapan yang diberikan oleh wajib pajak. Apabila wajib pajak tetap menolak pendapat pemeriksa meskipun telah diberikan data atau penjelasan baru, wajib pajak boleh menyatakan ketidaksetujuannya pada berita acara hasil pemeriksaan atau menolak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan lampirannya. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

Pernyataan ketidaksetujuan tidak menghalangi penerbitan ketetapan pajak menurut hasil pemeriksaan.

f. Setelah diterimanya tanggapan dari wajib pajak dalam pemeriksaan sederhana lapangan, pemeriksa menyusun laporan hasil pemeriksaan dan nota penghitungan. Nota penghitungan akan dikirim oleh kepala karikpa kepada kepala kantor pelayanan pajak dalam hal seksi yang melakukan pemeriksaan sederhana lapanganpada seksi Tata Usaha Perpajakan dalam hal pemeriksaan sederhana lapangan untuk diterbitkan ketetapan pajak. Surat penetapan pajak yang akan dikeluarkan berupa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) yang tergantung pada hasil perhitungan pajak yang semestinya terhutang dan kurang bayar. g. Meskipun wajib pajak menyatakan tidak setuju terhadap hasil pemeriksaan, ia harus tetap membayar SKPKB atau SKPKBT karena keberatan yang akan diajukan tidak menghapus ataumenghalangi kewajiban pembayaran SKPKB, SKPKBT. Sebaliknya, terhadap SKPLB ia akan memperoleh restitusi.

Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Pemeriksaan Lapangan Adapun pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan adalah sebagai berikut : a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) b. Tim Pemeriksa Pajak English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

c. Seksi Pemeriksaan d. Tim Pembahas Tingkat UP3 e. Tim Pembahas Tingkat Kanwil f. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan KPDJP g. Wajib Pajak h. Pegawai Wajib Pajak i.

Tenaga Ahli

j.

Pihak Ketiga

E. TATA CARA PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR Pemeriksaan sederhana kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk dating ke kantor Direktorat Jenderal Pajak dan meminjamkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen. Adapun prosedur kerja pemeriksaan sederhana kantor adalah sebagai berikut : a. Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep surat panggilan dalam rangka pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh kepala Kantor Pelayanan Pajak dan dikirim kepada Wajib Pajak. b. Wajib pajak memenuhi panggilan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dengan membawa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa pajak dan membuat bukti peminjaman/pengembalian dengan rinci dan jelas. c. Kartu Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan. d. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi panggilan, maka pemeriksa pajak membuat surat panggilan kedua, dan apabila panggilan yang kedua tidak dipenuhi, pemeriksa English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

pajak membuat Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan dan Laporan Pemeriksaan Pajak untuk ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan kepala kantor pelayanan pajak. e. Berdasarkan buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, tim pemeriksa pajak melakukan pemeriksaan dan menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP). f. Setelah pemeriksaan selesai (dalam hal LPP telah tersusun), tim pemeriksa pajak membuat Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan pemeriksaan pajak ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan pajak dan dikirimkan kepada wajib pajak. g. Wajib pajak memberikan tanggapan tertulis baik setuju maupun tidak setuju atas temuan hasil pemeriksaan dengan menggunakan formulir surat tanggapan hasil pemeriksaan dengan menandatangani surat tersebut beserta Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Dalam hal wajib pajak tidak setuju atas sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan kemudian mengisi, menandatangani dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dilampiri dengan bukti-bukti pendukung sanggahan serta penjelasan. h. Tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan dengan Wajib Pajak atas Surat Tanggapan dari Wajib Pajak. i.

Tim Pemeriksa Pajak membuat risalah pembahasan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan wajib pajak.

j.

Berdasarkan risalah pembahasan atau risalah tim pembahas tim pemeriksa pajak mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pembahasan akhir hasil pemeriksaan.


k. Berdasarkan risalah pembahasan atau risalah tim pembahas, tim pemeriksa pajak mengirimkan surat panggilan kepada wajib pajak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dalam rangka pelaksanaan pembahasan hasil akhir pemeriksaan. l.

Hasil pembahasan akhir dituangkan dalam suatu berita acara hasil pemeriksaan beserta lampirannya berupa ikhtisar hasil pembahasan akhir yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan kepala kantor pelayanan pajak. Dalam hal wajib pajak menolak untuk menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, tim pemeriksa pajak membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara hasil pemeriksaan.

m. Apabila wajib pajak tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak menghadiri pembahasan akhir hasil pemeriksaan, harus dibuatkan berita acara tidak memberikan tanggapan/berita acara ketidakhadiran wajib pajak dan surat ketetapan pajak dan/atau surat tagihan pajak diterbitkan berdasarkan surat pemberitahuan hasil akhir pemeriksaan yang disampaikan kepada wajib pajak atau berdasarkan tanggapan tertulis oleh wajib pajak yang disetujui oleh tim pemeriksa pajak. n. Setelah menandatangani berita acara persetujuan hasil pemeriksaan atau berita acara hasil pemeriksaan, wajib pajak dapat menyampaikan formulir kuesioner yang telah diisi oleh wajib pajak kepada Direktur Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan pajak. o. Tim pemeriksa pajak melengkapi Laporan Pemeriksa Pajak dengan dokumendokumen terkait, dan memproses Nothit. Kertas Kerja Pemeriksaan yang telah dibuat, kemudian di paraf oleh tim pemeriksa pajak sedangkan laporan pemeriksa pajak ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak dan kepala kantor pelayanan pajak. Pemrosesan Nothit untuk diterbitkan surat ketetapan pajak diuraikan si Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

p. Buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam dari wajib pajak dikembalikan secara lengkap dan untuk kepada wajib pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak selesainya pemeriksaan dan dibuatkan Bukti Peminjaman/Pengembalian buku, catatan, dan dokumen oleh tim pemeriksa pajak.

Pihak-Pihak yang terkait dalam Pemeriksaan Sederhana Kantor Adapun Pihak-pihak yang Terkait dalam Pemeriksaan Sederhana Kantor : a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak b. Kepala Seksi Pemeriksaan c. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi d. Tim Pemeriksa Pajak e. Tim Pembahas Tingkat UP3 f. Tim Pembahas Tingkat Kanwil

F. KENDALA-KENDALA

YANG

DIHADAPI

FISKUS

DALAM

PELAKSANAAN PEMERIKSAAN Masalah yang sering timbul dalam pemeriksaan yang berhubungan dengan penerimaan pajak adalah sebagai berikut : 1. Dalam Pemeriksaan Sederhana Lapangan biasanya wajib pajak sulit ditemui oleh pemeriksa karena wajib pajak tidak ada ditempat, disebabkan karena waktu pemeriksaan dilakukan pada saat jam kerja. Demikian juga halnya wajib pajak yang pindah alamat tanpa diketahui alamat barunya oleh pemeriksa, dalam hal tidak melapor pada lurah setempat sehingga pemeriksaan terhambat.


2. Jumlah pemeriksa yang terbatas dibanding dengan jumlah wajib pajak badan yang terdaftar dan efektif memasukkan SPT serta terbatasnya sarana penunjang dalam melaksanakan pemeriksaan. 3. Kurang lengkapnya data yang diperoleh dari sumber data. Data yang diperoleh tidak lengkap identitasnya, baik berupa nama subjek pajak, maupun alamatnya. Akibatnya surat himbauan yang telah dikirim kembali dari kantor pos. Surat himbauan yang telah dikirim oleh kantor pelayanan pajak tidak mendapat respon dari wajib pajak atau surat himbauan direspon tidak wajar. 4. Wajib pajak tidak memenuhi surat panggilan yang dikirimkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak. 5. Wajib pajak tidak memberikan/mengizinkan untuk memberikan pinjaman berupa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Pemeriksa Pajak.

G. PENGARUH

PEMERIKSAAN

PAJAK

TERHADAP

TINGKAT

KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM HAL PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAN PENERIMAAN PAJAK. Bentuk-bentuk kepatuhan atas pelaksanaan Undang-undang PPn dan PPnBM dalam penelitian adalah : a. Kepatuhan Administrasi terdiri dari : kepatuhan dalam melaporkan SPT masa PPN, kepatuhan dalam membayar PPN terhutang. b. Kepatuhan Material terdiri dari : kepatuhan dalam melaporkan dan memungut PPN dan PPnBM atas obyek yang berasal dari omset/Peredaran Usaha, Kepatuhan dalam


memungut PPN dan PPnBM atas obyek selain dari Omset/Peredaran Usaha serta Kepatuhan dalam mengkreditkan Pajak Masukan.

Penelitian terhadap 167 Laporan Pemeriksaan Pajak pada Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Medan Polonia yang memenuhi ruang lingkup penelitian ini dibagi atas 3 (tiga) kelompok : 1. Wajib Pajak yang diperiksa dalam 2 tahun pemeriksaan Rata-rata kepatuhan pada pemeriksaan tahun I sebesar 95,87% dan pada pemeriksaan tahun II sebesar 96,36% terjadi peningkatan 0,49%. 2. Wajb Pajak yang diperiksa dalam 3 tahun pemeriksaan Rata-rata kepatuhan pada pemeriksaan tahun I sebesar 83,89%, pada pemeriksaan tahun II sebesar 84,85% terjadi peningkatan 0,96%, dan pada

pemeriksaan

tahun

III

meningkat menjadi 99,09%. 3. Wajib Pajak yag deperiksa dalam 4 tahun pemeriksaan Rata-rata kepatuhan pada pemeriksaan tahun I sebesar 82,70%, tahun II 83,21%, tahun III 99,99% dan tahun IV meningkat menjadi 100%.


BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu : 1. Seperti yang telah diuraikan bahwa pajak adalah merupakan suatu iuran rakyat kepada Negara yang berdasarkan undang-undang dimana pembayaran itu tidak mendapat kontraprestasi secara langsung diberikan oleh pemerintah. 2. Pentingnya pajak untuk pembiayaan kelancaran pembangunan nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan kehidupan bangsa. 3. Kantor Pelayanan Pajak Polonia bertugas untuk melayani warga Negara didalam membayar PPh OP, PPh Badan, PPN, dan Pajak tidak langsung lainnya yang mana warga Negara itu ikut serta dalam pembangunan dengan menjadi warga Negara tentunya. 4. Untuk mencapai target penerimaan, perlu adanya pendekatan pemerintah terhadap masyarakat dibidang perpajakan seperti media cetak, elektronik, seminar-seminar perpajakan serta tenaga penyuluh baik bagi kualitas maupun kuantitas, sebab keberhasilan tugas tenaga penyuluh merupakan factor utama untuk menentukan keberhasilan misi perpajakan. 5. Dengan adanya prosedur kerja disetiap seksi akan menunjang kelancaran kerja sehingga tidak menimbulkan kesimpangsiuran dalam melaksanakan tugasnya. English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

B. SARAN Ada beberapa saran yang perlu penulis kemukakan dalam tugas akhir ini, antara lain adalah : 1. Agar pemeriksa dapat mencapai sasaran maka pelaksanaan pemeriksaan sederhana lapangan harus direncanakan sebaik mungkin dengan ketentuan sebagai berikut : a. Rencana pemeriksaan terlebih dahulu disusun oleh seksi pengolahan data dan informasi. b. Rencana pemeriksaan tersebut disusun berdasarkan data surat himbauan yang telah dikirim kepada calaon wajib pajak dengan memperhatikan jumlah tenaga tersedia. c. Dalam hal terdapat calon wajib pajak yang pemeriksaannya akan dilaksanakan oleh kantor pelayanan pajak setempat, maka rencana pemeriksaan disusun dalam daftar tersendiri dengan menggunakan formulir yang sama dan dikirim ke kantor penyuluhan pajak yang bersangkutan bersama-sama dengan surat pemberitahuan pemeriksaan pajak yang ditandatangani oleh kepala kantor pelayanan pajak. 4. Perlunya penyesuaian banyaknya pemeriksa dengan yang diperiksa sehingga dalam pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan data yang akurat dan benar sesuai dengan data yang benar-benar diperlukan dalam pemeriksaan. 5. Atas data yang tidak lengkap identitas dan alamatnya diminta kejelasannya kepada pihak yang memberikan data tersebut. Dalam hal ini dituntut kesadaran sepenuhnya dari pihak yang memberikan kejelasan data tersebut tanpa ada yang harus English Chandra Sihombing : Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, 2009.

disembunyikan karena pada umumnya pihak-pihak yang memberikan data tersebut masih enggan untuk memberikan data yang benar dan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Waluyo Bambang, Pemeriksaan dan Peradilan di Bidang Perpajakan, Sinar Grafika, Jakarta, 1991. Djuanda Gustian, Irwansyah Lubis, Pelaporan Pajak Penghasilan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta ,2001. Lumbantoruan Sophar, Akuntansi Pajak, Gramedia Widia Saran Indonesia, Jakarta ,1996. Waluyo Bambang, Perubahan Perundang-undang perpajakan Era Reformasi Edisi Pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000. Waluyo dan Wiranto B. Ilyas, Perpajakan Indonesia Edisi pertama, Salemba Empat, Jakarta, 2000. Buletin Berita Pajak, Peraturan Perpajakan, April 2001.


TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA LAPORAN TUGAS AKHIR O L E H

Recommend Documents