STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR PANTAI SEBAGAI OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN
RINGKASAN SKRIPSI
Oleh: MIFTA DAMAI RIYANINGTYAS NIM 09417141030
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 2014
STRATEGI PENGEMBANGAN DAERAH PESISIR PANTAI SEBAGAI OBJEK PARIWISATA DI KABUPATEN PACITAN Oleh: Mifta Damai Riyaningtyas dan Dwi Harsono, MPA.,MA ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata yang diterapkan di Kabupaten Pacitan. Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini yaitu Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, tokoh masyarakat sekitar Pantai Teleng Ria, Pantai Soge dan Pantai Klayar, Komunitas Pedagang di Pantai Teleng Ria dan mitra kerja pihak swasta pengelola pantai. Adapun instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Strategi pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di Kabupaten Pacitan dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai. Berdasarkan data ada sekitar 22 pantai di Kabupaten Pacitan, namun baru 5 pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah. Salah satunya adalah Pantai Teleng Ria yang dikelola oleh tiga pilar good governance, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Konsep ideal tersebut ternyata masih belum optimal akibat permasalahan yang timbul. Sementara itu pantai-pantai yang lain memiliki daya tarik tersendiri, namun belum dikelola dengan baik. Pengembangan daerah pesisir pantai diharapkan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah yang optimal, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut belum dapat tercapai karena strategi pengembangan yang belum optimal. Kata kunci: Strategi, Pengembangan Daerah Pesisir
I. Pendahuluan A. Latar Belakang Masalah Daerah pesisir merupakan daerah yang sangat terkait dengan hajat hidup banyak orang, terutama masyarakat yang bertempat tinggal di daerah tersebut. Daerah pesisir memiliki
berbagai macam potensi,
meliputi sumber makanan utama yang mengandung protein (khususnya protein hewani yang berasal dari ikan, udang dan sejenisnya), kekayaan minyak bumi, gas dan mineral lainnya yang berpotensi dalam bidang pertambangan, potensi pariwisata, pemukiman dan pengembangan industri. Potensi yang dimiliki oleh daerah pesisir seharusnya dapat dibaca sebagai sebuah peluang untuk melakukan pembangunan di berbagai aspek kehidupan untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah melalui pembangunan daerah pesisir menjadi objek pariwisata. Dewasa ini, bidang pariwisata merupakan suatu bidang yang potensial dalam pembangunan suatu negara, karena pariwisata dianggap membawa dampak positif sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Daerah dengan potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan timbulnya usaha-usaha skala kecil sampai menengah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan kembali digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mencapai kesejahteraan. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi daerah pesisir yang cukup banyak. Kabupaten kecil di ujung barat daya Provinsi Jawa Timur ini tercatat memiliki banyak daerah pesisir yang dikelola menjadi objek pariwisata pantai. Pantai-pantai tersebut seharusnya dapat menjadi aset penting pariwisata yang ada di Kabupaten Pacitan yang memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dan menjadi sarana dalam memberdayakan masyarakat, namun faktanya baru beberapa pantai saja yang dapat memberikan sumbangan bagi PAD dan berdayaguna dalam membentuk kemandirian ekonomi masyarakat. Salah satu pantai di Kabupaten Pacitan, yaitu Pantai Teleng Ria telah mendapatkan prioritas pembangunan sektor pariwisata, terbukti dengan dibangunnya infrastruktur yang memadai, seperti akses jalan yang mudah, sarana prasarana pariwisata seperti toilet, tempat ibadah, gardu pandang, tempat
berjualan,
bumi
perkemahan
dan
sebagainya.
Aktivitas
pembangunan pemerintah tersebut juga menumbuhkan ekonomi rakyat dengan dibukanya berbagai macam usaha seperti pusat oleh-oleh, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), usaha homestay, dan sebagainya. Bahkan, pemerintah juga telah bekerjasama dengan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur seperti hotel, restoran, memperindah lokasi sekitar Pantai Teleng Ria yang semua hal tersebut telah menarik wisatawan domestik dan manca negara untuk berkunjung ke Pantai Teleng Ria.
Dalam pembangunan pantai Teleng Ria ini, pemerintah telah
melaksanakan hubungan kerjasama dengan masyarakat dan swasta. Seperti yang disebutkan oleh Effendi (2010: 114), ada tiga pilar pokok yang mendukung kemampuan suatu bangsa dalam melaksanakan Good Governance yakni pemerintah (the state), masyarakat sipil (civil society), dan pasar atau dunia usaha, maka sudah selayaknya jika pemerintah Pacitan juga mengembangkan hubungan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap pembangunan di Kabupaten
Pacitan.
Hal
yang
lebih
penting
adalah
mengenai
pengembangan wilayah pesisir pantai oleh Pemerintah dan bekerjasama dengan masyarakat, sehingga Pendapatan Asli Daerah dapat terpantau dengan baik. Berikut ini merupakan tabel data kunjungan wisata dan PAD pariwisata pantai Kabupaten Pacitan:
Tabel 1. Data Kunjungan Wisata dan PAD Pariwisata Pantai Kabupaten Pacitan Tahun 2012 N
Nama
2012
O
Obyek
Wisnu
1
Tamperan
Wisman
PAD Jumlah
Target
Realisasi
%
19.542
-
19.542
61.690.000
69.703.600
113
Gung 2
Pantai Srau
33.917
-
33.917
97.168.000
108.112.600
111
3
Pantai
45.888
3
45.891
129.961.200
144.100.400
111
9.271
-
9.271
25.427.200
30.128.800
119
Klayar 4
Pantai
Taman 5
Pantai
15.586
118
15.704
61.494.600
59.947.200
97
242.796
-
242.796
500.000.000
412.000.000
82
Pancer Door 6
Pantai Teleng Ria
Sumber: Dokumen Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan (2013) Berdasarkan tabel di atas, sejumlah pantai telah dikembangkan dan dikelola oleh pemerintah bersama masyarakat. Pendapatan Asli Daerah dari penarikan retribusi wisata pantai yang telah dikelola pemerintah tersebut dapat terpantau dengan baik. Namun, pengembangan daerah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata tersebut belum merata ke seluruh potensi wisata pantai yang dimiliki oleh Kabupaten Pacitan. Demikian pula dengan pembangunan ideal daerah pesisir yang melibatkan tiga pilar good governance, ternyata belum diterapkan kepada pantai-pantai yang lain yang ada di wilayah Kabupaten Pacitan. Kurangnya fasilitas dan infrastruktur tersebut misalnya adalah akses jalan menuju beberapa pantai yang masih kurang baik, dengan keadaan jalan yang sempit, jalan aspal yang rusak, kurangnya infrastruktur seperti rumah ibadah dan penginapan yang memadai, serta kondisi pantai yang kurang terpelihara. Berkaca kepada kondisi pengembangan ideal yang diterapkan kepada Pantai Teleng Ria, dengan pola kebijakan umum pengembangan pariwisata yang meliputi kebijakan untuk menjaga keseimbangan peran serta antara pemerintah, masyarakat dan swasta, kebijakan pengembangan objek wisata, atraksi, taman rekreasi dan hiburan umum, serta kebijakan pengembangan sarana prasarana, seharusnya pemerintah dapat membuat strategi pengembangan pariwisata serupa yang kemudian diterapkan kepada pantai-pantai lain di wilayah Kabupaten Pacitan. Inilah yang menjadi alasan penulis untuk mengangkat masalah penelitian dengan judul
“Strategi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan”.
B. Tujuan Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang diterapkan Pemerintah Daerah bersama pihak swasta dan masyarakat dalam mengembangkan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di Kabupaten Pacitan.
II. Kajian Pustaka A. Konsep Strategi Menurut Nawawi (2005:147) secara etimologis (asal kata) penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematik dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi. Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian manajemen strategik. Menurut Siagian (2011:15) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Menurut
Fred David (2009:5) manajemen strategik dapat
didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu a) perumusan strategi, b) penerapan strategi, dan c) penilaian strategi. Tahap dalam proses manajemen strategik meliputi pengembangan visi dan misi, analisis SWOT, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan
strategi. Analisis SWOT adalah indentifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, termasuk strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan strengths (kekuatan), opportunities (peluang), weaknesses (kelemahan), dan threats (ancaman). Proses
pengambilan
keputusan strategis
selalu berkaitan dengan
pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian strategic planner (Perencana Strategis) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman) dalam kondisi aktual saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Berikut merupakan diagram analisis SWOT:
Gambar 1. Diagram Analisis SWOT
B. Konsep Daerah Pesisir Menurut Masyhudzulhak dalam Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara (2011), daerah pesisir adalah pertemuan antara pengaruh daratan dan lautan, ke arah darat sampai pada daerah masih adanya pengaruh perembesan air laut dan angin laut, dan ke arah laut sampai pada daerah masih ada pengaruh air tawar dan memiliki beragam sumberdaya yang pulih maupun tidak pulih. Secara sosial ekonomi wilayah pesisir tempat aktivitas manusia bersosialisasi, yaitu kepemerintahan,
sosial-ekonomi-budaya-pertahanan
keamanan
(2011:335).
C. Konsep Pengembangan Daerah Pesisir Menurut Masyhudzulhak dalam Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara untuk Indonesia (2011) perspektif pengelolaan wilayah pesisir dapat didasarkan kepada otonomi daerah bagi pemerintahan
tingkat
provinsi
dan
kabupaten/kota
karena
dapat
menumbuhkembangkan pembangunan di berbagai bidang, termasuk pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir. Menurut UU No. 32 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 18 ayat 4 memberikan wewenang pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir kepada pemerintahan provinsi, kota dan kabupaten. Provinsi diberi wewenang mengelola sejauh 12 mil mil laut, sementara kota serta kabupaten diberi wewenang 1/3 dari wilayah provinsi. Daerah-daerah yang memiliki wilayah pesisir dapat menggali potensi sebagai salah satu sentra produksi baru dalam mendorong pembangunan. Lebih lanjut Masyhudzulhak menyatakan bahwa perspektif otonomi daerah dapat menjadi guideline dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dengan tujuan (i) secara ekologis haruslah dapat menjamin kelestarian sumber daya pesisir, (ii) secara ekonomi dapat mendorong dan meningkatkan taraf hidup masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan tetap mempertahankan stabilitas produktivitas
sumberdaya pesisir, (iii) secara sosial budaya memberikan ruang bagi kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan keterlibatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan dan pembangunan, (iv) secara kelembagaan dan hukum dapat menjadi payung dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan menjamin tegaknya hukum serta penguatan kelembagaan, (v) dalam bidang pertahanan dan keamanan sebagai garda terdepan dalam mewaspadai potensi-potensi yang akan mengganggu kepertahanan dan kemanan baik di perairan maupun Zona Ekonomi Eksklusif, terutama dalam menjaga sumber daya pesisir dan kelautan. (2011: 333)
D. Konsep Pariwisata Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapat kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olah raga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Gamal Suwantoro, 2004: 34).
E. Penelitian yang Relevan Pertama, penelitian yang berjudul “Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan,
Jawa Timur)” yang ditulis oleh Ani Rahmawati,
mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor (IPB). Ani Rahmawati menulis tentang potensi sumber daya yang ada di kawasan pantai, khususnya pantai Teleng Ria yang apabila pengelolaannya bisa optimal dapat meningkatkan pendapatan bagi daerah. Namun, Ani melihat potensi tersebut hanya
difokuskan kepada aspek ekonomi dan tidak memperhatikan aspek-aspek ekologis, padahal jika aspek ekologis juga diperhatikan maka pendapatan akan lebih optimal. Karena itu, Ani melakukan penelitian terhadap aspek fisik dan ekologis serta mengusulkan konsep pengelolaan perikanan di kawasan pesisir yang terintegrasi. Kedua, penelitian yang berjudul “Potensi Wisata Alam PantaiBahari” yang ditulis oleh Hani S. Handayawati, Budiono, dan Soemarno yang mengemukakan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap wisata alam terutama di kawasan pesisir yang mengandalkan wisata bahari telah menjadikan pergeseran pola hidup masyarakat, meningkatnya taraf hidup masyarakat, serta kebutuhan akan sarana prasarana yang ada di lokasi wisata. Oleh karena itu, untuk mendukung daya jual objek wisata terhadap para wisatawan selain menampilkan keindahan alami objek wisata bahari, perlu dibuat rekayasa sarana dan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan wisatawan.
F. Kerangka Pikir Apabila digambarkan, maka gambar kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut:
Gambar. 3 Kerangka Pikir
G. Pertanyaan Penelitian 1. Bagaimana strategi pengembangan pariwisata yang tepat untuk dilaksanakan di daerah pesisir pantai Kabupaten Pacitan? 2. Bagaimana strategi pengembangan daerah pesisir yang dilakukan bersama oleh tiga pilar good governance? 3. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk mengembangkan pantaipantai yang belum dikelola? 4. Apa
sajakah
faktor
pendukung
dan
penghambat
dalam
pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan? 5. Bagaimana
upaya
untuk
mengatasi
hambatan
pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan?
dalam
III. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga serta di tiga wilayah pantai yaitu Pantai Soge, Pantai Teleng Ria, dan Pantai Klayar selama kurang lebih dalam jangka waktu satu bulan. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala Bidang Pengembangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, Kepala Desa Sendang, Kepala Urusan Pemerintahan Desa Sidomulyo, tokoh masyarakat di sekitar Pantai Teleng Ria, dan pedagang di Pantai Teleng Ria. Instrumen
penelitian
ini
adalah
peneliti
sendiri.
Teknik
pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber, sedangkan teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan A. Hasil Penelitian 1. Strategi Formulasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan Proses perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi,
pengidentifikasian
peluang,
ancaman,
kekuatan,
dan
kelemahan, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi
alternatif dan pemilihan strategi pada lembaga tersebut. Begitu juga dengan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga yang menjadi konseptor sekaligus eksekutor kebijakan di bidang pengembangan pariwisata di Kabupaten Pacitan. perumusan strategi pengembangan pariwisata dimulai dari pembuatan rencana induk berupa dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan tersebut dapat berupa Master Plan, DED (Detail Engineering Design), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. Sebagai pengembangan dari visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, terutama misi kelima yaitu melakukan pengenalan dan expose potensi obyek dan daya tarik wisata, dan potensi pendukung lainnya termasuk budaya, kreativitas pemuda dan wisata olah raga serta misi keenam yaitu melakukan optimalisasi pengembangan obyek dan daya tarik wisata, sarana dan prasarana pariwisata serta pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kerakyatan, ada beberapa prioritas yang harus didahulukan, tetapi tidak mengecualikan daya tarik pariwisata yang lainnya. Pihak pemerintah daerah memang belum mengembangkan dan mengelola beberapa daya tarik wisata di daerah Pacitan karena harus mendahulukan objek pariwisata yang menjadi prioritas. Pada tahun 2013-2014 pengembangan difokuskan kepada Goa Gong dan Pantai Klayar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Sedangkan objek pariwisata
lain, yang kebanyakan berada di daerah timur Pacitan, belum dikembangkan karena prioritasnya masih berada di bawah Goa Gong dan Pantai Klayar. Selain itu, objek pariwisata yang dilalui oleh Jalur Lintas Selatan tersebut belum memuliki sarana dasar pariwisata, sehingga jika dikembangkan membutuhkan perhatian khusus untuk pembangunannya. Mengenai peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan dalam pengembangan pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: a.
Peluang 1) Sistem pengembangan pariwisata yang tidak kenal waktu, batas, dan wilayah. 2) Daya tarik wisata yang dikelola dengan baik akan menjadi sumber pendapatan yang tidak ada putusnya. 3) Daya tarik wisata yang dikembangkan dapat memicu tercapainya kesejahteraan masyarakat.
b.
Ancaman 1) Polusi, khususnya polusi udara yang timbul dari kendaraan bermotor wisatawan dari luar kabupaten Pacitan. 2) Budaya
lokal
yang
dapat
bergeser
masyarakat lokal dengan para wisatawan. c.
Kekuatan 1) Potensi daya tarik wisata/ objek pariwisata.
akibat
interaksi
2) Masyarakat yang mendukung pengembangan pariwisata. 3) Pemerintah yang sangat peduli dalam bidang kepariwisataan. d.
Kelemahan 1) Sumber Daya Manusia internal pariwisata dan pengelola pariwisata
yang
masih
belum
memenuhi
beberapa
kualifikasi, misalnya tingkat pendidikan, golongan atau pangkat, serta keterampilan yang didapat dari kursus. 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, misalnya akses jalan menuju objek pariwisata. 3) Terbatasnya dana. Strategi alternatif yang dilakukan dalam pengembangan pariwisata di Pacitan berdasarkan wawancara tersebut adalah mengoptimalkan strategi pemasaran dengan cara
gencar
melakukan promosi melalui berbagai media, yaitu melalui internet, leaflet, booklet, VCD dengan icon “Pacitan is Paradise of Java” yang diberikan kepada tamu-tamu negara dan berfungsi sebagai souvenir, serta mengikuti pameran pariwisata baik di tingkat regional maupun tingkat nasional untuk lebih mengenalkan keindahan pariwisata di Kabupaten Pacitan kepada khalayak umum.Pemilihan
strategi
yang
diambil
pemerintah
dalam
mengembangkan objek pariwisata pantai adalah dengan membuat daftar prioritas pengembangan pariwisata pantai.
2. Strategi Implementasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan Penerapan strategi (strategi implementasi) pengembangan objek pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan mengharuskan pemerintah melakukan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut
meliputi perencanaan, pengorganisasian,
koordinasi dan kontrol. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan lembaga lain seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selain itu juga melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait dengan sistem pembagian hasil retribusi pariwisata pantai, koordinasi dengan masyarakat sekitar pantai, serta melakukan kontrol terhadap pengembangan pariwisata pantai di tingkat desa. Kontrol yang dilakukan bukan hanya tentang pencapaian target yang harus dicapai untuk kontribusi Pendapatan Asli Daerah, tetapi juga memantau tentang sejauh mana pengembangan aksesibilitas pariwisata, serta kunjungan rutin kepada Pemerintah Desa. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga juga melakukan pengembangan wilayah pesisir sebagai objek pariwisata pantai bersama tiga pilar good governance, yaitu pemerintah, pihak swasta dan masyarakat di Pantai Teleng Ria.
3. Strategi Evaluasi Pengembangan Daerah Pesisir Pantai Sebagai Objek Pariwisata di Kabupaten Pacitan Ada dua evaluasi dalam pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata di Kabupaten Pacitan. Pertama adalah tentang kerjasama antara tiga pilar good governance di Pantai Teleng Ria yang menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak yang menjadi evaluasi pemerintah daerah adalah dampak negatif, di mana timbul konflik antara masyarakat dan swasta yang berujung pada pemutusan kontrak kerja dengan pihak pengelola swasta. Setelah pemutusan kontrak kerja tersebut, keadaan pantai menjadi tidak terawat. Beberapa wahana permainan tidak beeroperasi, TIM SAR yang tidak selalu datang karena tidak ada pengawasan, dan sebagainya. Bahkan tarif retribusi yang berlaku hanyalah tarif parkir. Oleh karena itu, pemerintah melakukan evaluasi dengan segera melakukan tindakan kuratif yaitu melakukan proses pelelangan dengan perbaikan prosedur dalam open recruitment pengelola pantai seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Evaluasi yang kedua adalah tentang pengelolaan pantai lain yang belum optimal. Pemerintah belum mengelola daerah pesisir tertentu karena menggunakan skala prioritas pengembangan daerah pariwisata, sedangkan pihak swasta memiliki kriteria yang harus dipenuhi yaitu luas wilayah pesisir pantai minimal seluas 5
hektar, pantai dekat dengan sumber air bersih dan tersedia listrik, serta masyarakat sekitar mendukung kerjasama dengan pihak swasta.
B. Pembahasan Pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Pacitan terutama karena belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam. Masalah ini tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 20112016. Oleh karena itu Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor pengembangan objek pariwisata pantai yang dalam hal ini diamanahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Setelah dilakukan identifikasi peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan serta digambarkan dalam diagram analisis SWOT, peluang dan kekuatan lebih banyak, sehingga dalam analisis tersebut masuk ke dalam kuadran 1. Kuadran 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy) dapat terjadi karena
faktor kekuatan dan peluang yang jumlahnya besar. Kondisi tersebut memungkinkan organisasi untuk mengoptimalkan strategi yang ada. Optimalisasi strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan agresif berpotensi untuk mengelola kawasan pantai dengan lebih baik. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Suwantoro (2004:56) ada beberapa kebijaksanaan pengembangan pariwisata yang dikenal dengan Sapta Kebijaksanaan Pengembangan Pariwisata. Kebijaksanaan tersebut dapat menjadi strategi dalam penyelenggaraan pengembangan pariwisata yaitu sebagai berikut: 1.
Promosi Promosi pada hakikatnya harus melaksanakan upaya pemasaran. Strategi yang telah diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga terkait dengan promosi adalah dengan marketisasi melalui internet dengan alamat www.pacitantourism.com, melalui booklet, leaflet, VCD dengan icon Pacitan is Paradise of Java, serta mengikuti pameran pariwisata di tingkat regional maupun nasional. Ada beberapa sarana lain yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan promosi wisata pantai, antara lain melalui duta wisata dan promosi daya tarik wisata berbasis budaya. Untuk duta wisata dapat dilakukan dengan menjadikan pemuda-pemudi Pacitan yang belajar ke luar daerah sebagai duta wisata yang menjadi agen untuk menyebarluaskan daya tarik wisata kepada masyarakat di daerah lain. Sedangkan untuk promosi daya tarik wisata berbasis
budaya adalah dengan mengadakan kegiatan kebudayaan di daya tarik wisata tertentu dan dipublikasikan ke media massa. Selain identik dengan pariwisata pantai, Pacitan juga memiliki banyak wisata budaya yang menarik, antara lain wayang beber, tari eklek, jaranan plok, kethek ogleng dan sebagainya. Wisata budaya tersebut dapat diadakan di darah pesisir pantai yang akan dikembangkan bersamaan dengan event tertentu, seperti Ulang Tahun Kabupaten Pacitan dan sejenisnya. Melalui penggabungan wisata budaya dan daya tarik wisata pantai maka ada dua keuntungan yang diperoleh dari kegiatan tersebut, yaitu marketisasi wisata budaya sekaligus wisata pantai kepada khalayak umum. 2.
Aksebilitas Aksebilitas yang dimaksud adalah akses jalan untuk menuju objek pariwisata tersebut. Oleh karena itu pemerintah perlu memperbaiki dan menyediakan akses jalan yang mudah untuk menuju objek pariwisata. Perbaikan aksebilitas tersebut adalah salah satu upaya untuk memperbaiki fasilitas yang diperlukan oleh wisatawan yang berkunjung ke daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Pacitan.
3.
Kawasan Pariwisata Kawasan pariwisata dikembangkan dengan meningkatkan peran serta pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pembangunan. Hal ini berkaitan dengan pengembangan sarana dan perasarana seperti akomodasi, restoran, usaha rekreasi dan hiburan umum, gedung
pertemuan, perkemahan, pondok wisata, pusat informasi wisata dan pramuwisata. Pemerintah bersama swasta dan masyarakat sekitar daerah pesisir pantai telah mencoba untuk menyediakan sarana akomodasi, restoran dan pondok wisata di sekitar objek pariwisata Pantai Teleng Ria. Begitu juga dengan tempat perkemahan dan usaha rekreasi telah tersedia di Pantai Teleng Ria. Namun, hal tersebur belum terpenuhi di pantai-pantai yang lain, sehingga ketiga pilar good government tersebut perlu untuk memperhatikan penambahan sarana dan prasarana di pantai-pantai yang belum dikelola. 4.
Wisata bahari Jenis pariwisata pantai menawarkan wisata bahari dengan berbagai macam keindahannya. Pantai Pacitan bahkan sering dikunjungi oleh wisatawan manca negara dengan salah satu tujuannya adalah surfing. Oleh karena itu promosi bahari juga sangat potensial untuk dikembangkan.
5.
Produk wisata Produk wisata yang dimaksud adalah keindahan yang ditawarkan oleh pantai-pantai tersebut dengan berbagai potensinya. Produk wisata juga bisa berarti produk-produk unggulan dan khas dari daerah yang dapat ditawarkan di daerah daya tarik wisata. Untuk Pacitan karena banyak terdapat laut, maka hasil laut menjadi produk unggulan. Selain itu juga terdapat sentra usaha batu akik yang dikreasikan menjadi berbagai perhiasan.
6.
Sumber Daya Manusia Salah satu modal dasar dalam pengembangan pariwisata pantai adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dimaksud dapat berupa pramuwisata yang bertugas untuk memberikan jasa pelayanan pariwisata dan juga masyarakat sekitar daerah pariwisata. Wisatawan akan lebih tertarik dan merasa nyaman bersama masyarakat yang ramah terhadap wisatawan.
7.
Kampanye Nasional Sadar Wisata Menyikapi tentang Kampanye Nasional Sadar Wisata yang turut berperan dalam menegakkan disiplin nasional dan menguatkan jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan kepariwisataan, pemerintah daerah telah membentuk Kelompok Sadar Wisata yang terdiri dari masyarakat sekitar pantai yang beraktivitas di pantai dan objek pariwisata lainnya,serta masyarakat yang tergabung dalam komunitas pedagang dan terlibat dengan kegiatan pariwisata. Sedangkan dari Kementerian Dalam Negeri juga telah membentuk Kelompok Masyarakat Ekowisata untuk mendukung Kampanye Nasional Sadar Wisata. Kelompok-kelompok tersebut perlu diperbanyak terutama di daerah pesisir pantai yang belum dikelola oleh pemerintah. Kelompok Sadar Wisata yang dibentuk di daerah pesisir pantai yang belum dikelola pemerintah tersebut dapat menjadi motor penggerak inisiatif masyarakat untuk mendayagunakan potensi pantai yang ada meskipun
dengan sarana dan prasarana yang terbatas sehingga dapat memiliki manfaat bagi masyarakat sekitar. Melalui optimalisasi peran masing-masing good governance dalam pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai diharapkan potensi yang telah tercipta dapat menjadi aset untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakat dan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peran masing-masing stakeholder harus berjalan dengan harmoni dan tidak saling merugikan. Setiap kebijakan yang diambil untuk melakukan pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai harus merata, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pengembangan pariwisata, meskipun tetap ada daftar prioritas pengembangan pariwisata.
V. Penutup A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa trategi pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai di Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut: 1. Strategi formulasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga adalah dengan membuat rencana induk atau dokumen perencanaan seperti Master Plan, DED (Detail Engineering Design, Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, pembuatan skala prioritas pengembangan daerah pesisir pantai sebagai objek pariwisata.
2. Strategi implementasi yang diterapkan oleh Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan menerapkan fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan kontrol. 3. Strategi evaluasi yang terjadi pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga bersifat internal dan eksternal. Evaluasi internal terjadi di dalam tubuh organisasi sebagai salah satu respon terhadap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh masyarakat. Masyarakat mengevaluasi terkait pengelolaan Teleng Ria dan pemerintah mencoba untuk memperbaiki sistem yang ada agar lebih terbuka untuk publik dan dapat diakses masyarakat. 4. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai adalah sebagai berikut: a. Faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata pantai adalah Kabupaten Pacitan memiliki potensi daya tarik wisata atau objek pariwisata berupa daerah pesisir pantai yang cukup banyak, adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata, pemerintah yang peduli dalam bidang
pengembangan
pariwisata.
Hal-hal
tersebut
didukung dengan peluang yang ada yaitu adanya sistem pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, tidak kenal waktu, batas dan wilayah.
b. Faktor penghambat pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia internal pariwisata dan pengelola baik secara kualitas maupun secara kuantitas, terbatasnya sarana dan prasarana pariwisata, misalnya akses jalan menuju obyek pariwisata,
serta terbatasnya dana yang tersedia dalam
pengembangan daerah pesisir sebagai obyek pariwisata pantai. 5. Pengelolaan yang belum optimal terhadap pantai-pantai lain di Kabupaten Pacitan Berdasarkan data yang ada dari 22 pantai yang ada di Kabupaten Pacitan baru ada 5 pantai yang dikelola pemerintah di mana salah satunya dikelola oleh pihak swasta. Pantai-pantai tersebut belum dikelola karena belum tersedianya sarana dasar seperti air bersih dan listrik. Menurut pemerintah pengembangan daerah pesisir pantai difokuskan kepada daerah pesisir yang telah memiliki sarana dasar dan akses yang mudah. Sedangkan pengelolaan yang dilakukan oleh pihak swasta memiliki kriteria tersendiri yaitu daerah pesisir seluas 5 hektar, ketersediaan akses jalan, pihak masyarakat memberikan dukungan, serta tersedianya sarana dasar air bersih dan listrik. B. Implikasi
Strategi pengembangan pariwisata pantai yang belum optimal masih menimbulkan masalah, antara lain konflik yang terjadi pada penerapan strategi kerjasama tiga pilar good governance. Selain itu pengelolaan daerah pesisir pantai yang belum optimal juga berdampak pada income yang didapat pemerintah, khususnya Pendapatan Asli Daerah juga belum mencapai titik optimal.
C. Saran 1. Hendaknya strategi pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai yang ideal dan melibatkan tiga pilar good governance juga diterapkan kepada pantai-pantai lain di Kabupaten Pacitan berdasarkan skala prioritas yang telah dirancang. 2. Pemerintah bersama swasta dan masyarakat mulai menggagas growth oriented strategy. Cara yang dapat ditempuh adalah dengan pengelolaan yang optimal dan menggencarkan promosi daya tarik wisata, sehingga wisatawan menjadi tertarik untuk berkunjung dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. 3. Hendaknya pantai-pantai yang belum dikelola oleh pemerintah tetap mendapatkan perhatian dalam pengadaan akses dan fasilitas di area pantai. 4. Beberapa strategi alternatif baru dapat digunakan untuk lebih menggencarkan marketisasi objek pariwisata pantai seperti
penugasan putra daerah yang berada di kota lain untuk menjadi duta pariwisata dan promosi daya tarik wisata berbasis budaya. 5. Meminimalisir faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata pantai, dengan cara perekrutan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kriteria baik secara kualitas maupun kuantitas dengan mengadakan pelatihan atau seminar untuk SDM yang ada sehingga kapasitasnya bisa bertambah. Secara kuantitas, pemerintah bisa melaksanakan rekruitmen sesuai dengan kebutuhan SDM pariwisata.
DAFTAR PUSTAKA
Adam Nugraha Wiradhana H. 2012. Analisis SWOT Sebagai Alat Formulasi Strategi Pemasaran http://tulisan-adam.blogspot.com/2012/01/analisisswot-sebagai-alat-formulasi.html diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.35 Ani Rahmawati.2009. Studi Pengelolaan Kawasan Pesisir Untuk Kegiatan Wisata Pantai (Kasus Pantai Teleng Ria, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur). Bogor: Institut Pertanian Bogor (IPB) Apridar et al. 2011. Ekonomi Kelautan dan Pesisir. Yogyakarta: Graha Ilmu David, Fred. 2009. Strategic Management: Manajemen Strategis Konsep. Jakarta: Salemba Empat Dyah Marganingrum. 2007. Tinjauan Karakteristik Wilayah Pantai Utara dan Selatan Jawa Barat dalam Rangka Pengelolaan Kawasan Pesisir Terpadu. Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. 62-63 Gamal Suwantoro. 2004. Dasar-Dasar Pariwisata. Yogyakarta: Andi Offset Hadari Nawawi. 2005. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan. Yogyakarta: Gadjah Mada Press
Handayawati et al. 2010. Potensi Wisata Alam Pantai-Bahari http://contohskripsimakalah.blogspot.com/Analisis Potensi Wisata Alam Bahari.html. diunduh pada Selasa, 12 Februari 2013 pukul 23.15 WIB Hani S. Handayawati, et al. 2010. Potensi Wisata Alam Bahari. PM PSLP PPSU Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2007. Sumber Daya Air di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia. Jakarta: LIPI Press Lexy J. Moleong. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Masyhudzulhak Djamil. 2011. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Tinjauan Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Selatan. Proceeding Book Simposium Nasional Ilmu Administrasi Negara Untuk Indonesia. 331-339 Muhammad Idrus. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Penerbit Erlangga Nasution, S. 2002. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito Ryan
Hadi Wijaya. 2012. Definisi Strategi Menurut Para Ahli. http://ryanhadiwijayaa.wordpress.com/2012/09/30/definisi-strategimenurut-paraahli diunduh pada Senin, 11 Maret 2013 pukul 21. 34 WIB
Siagian, Sondang P.. 2011. Manajemen Strategik. Jakarta: PT Bumi Aksara Sofian Efendi. 2010. Reformasi Tata Kepemerintahan: Menyiapkan Aparatur Negara Untuk Mendukung Demokratisasi Politik dan Ekonomi Terbuka. Yogyakarta: Gajah Mada University Press --------.
2008.Analisa SWOT Sebagai Alat Perumusan Strategi http://arulmtp.wordpress.com/2008/08/03/analisa-swot-sebagai-alatperumusan-strategi/ diunduh pada Kamis, 16 Mei 2013 pukul 22.32
Peraturan: Peraturan Bupati Pacitan Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016
