STRATEGI PARTAI POLITIK BERBASIS MASSA ISLAM DALAM MENAIKKAN SUARA PADA PEMILIHAN UMUM 2014 (Studi Komparatif Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional dalam Melampaui Parliamentary Threshold 3,5% Suara Nasional) Skripsi Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Oleh: Adi Budiman Subiakto 1110112000048
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2015
ABSTRAKSI Adi Budiman Subiakto Strategi Partai Politik Berbasis Massa Islam dalam menaikkan suara di Pemilihan Umum 2014 (Studi Komparatif Strategi Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional dalam melampaui Parliamentary Threshold 3,5% suara nasional) Sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 1999 sampai Pemilu 2009, partai politik berbasis massa Islam terus mengalami penurunan perolehan suara. Menjelang Pemilu 2014, beberapa lembaga survey yang mengatakan bahwa partai politik berbasis massa Islam seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) cenderung sulit melampaui angka Parliamentary Threshold (PT). Apalagi pada pemilihan umum 2014 angka PT naik menjadi 3,5%. Metodologi yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara yang menggunakan metode Purposive Sampling dan dokumentasi. Pada penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu Strategi Politik, Komunikasi Politik, Marketing Politik dan Parliamentary Threshold. Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa prediksi lembaga survey meleset, PKB menggunakan strategi defensif pada Pemilu 2014. PKB lebih mengkonsolidir dan memprioritaskan tipologi pemilih pedesaan khususnya warga Nahdliyin dengan pendekatan Ideologis. Selain itu, PKB juga menjadikan tokohtokoh dan figur artis sebagai bagian dari strategi seperti Rhoma Irama dan Ahmad Dhani. Sedangkan PAN menggunakan strategi ofensif. PAN lebih memilih masuk pada tipologi pemilih pedesaan dengan tetap mengoptimalkan suara dari tipologi pemilih perkotaan. Dalam hal ini, PAN menggunakan pendekatan dialogis, psikologis, isu-isu kerakyatan dan figur artis. Kemudian baik PKB maupun PAN belum mampu mengoptimalkan strategi untuk wilayah-wilayah Timur. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh kedua partai ini untuk wilayah Indonesia Timur tidak membuahkan hasil.
iv
KATA PENGANTAR
Alhadulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis sampaikan atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah di berikan pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, rasul yang sangat berjasa besar pada umatnya semua dalam membuka gerbang ilmu pengetahuan. Skripsi yang berjudul “Strategi Partai Politik Berbasis Islam dalam Menaikan Suara pada Pemilihan Umum 2014 (Studi Komparatif Strategi Partai Kebangkitan
Bangsa
dan
Partai
Amanat
Nasional
dalam
Melampaui
Parliamentary Threshold 3,5% Suara Nasional)” disusun dalam rangka memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Setulus dan sepenuh hati, penulis sadar bahwa tidak akan sanggup menghadapi dan mengatasi berbagai macam hambatan dan rintangan yang menggangu lancarnya penulisan skripsi ini, tanpa adanya bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan yang berharga ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus pada yang terhormat: 1. Prof. Dr. Dede Rosyada selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Prof. Dr. Zulkifli, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
v
3. Dr. Iding Rosyidin dan Suryani, M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Terima kasih atas waktu dan solusinya. 4. Prof. Idzan Fautanu, MA sebagai dosen pembimbing yang senatiasa selalu sabar membimbing dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan selama proses studi yang sangat berarti bagi perkembangan dan wawasan yang luas perihal pengetahuan di bidang politik. 6. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Muhammad Irfan dan Ibu Ismawati. Bapak yang dengan terang mengajarkan sebuah konsistensi pada sebuah pilihan dan Mamah yang mengajarkan arti ketulusan tanpa Pamrih. 7. Kepada Rizka Nurul Amanah yang senatiasa memberikan dorongan, nasehat, motivasi, bantuan dan do’anya hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan strata 1 (satu). 8. Kepada Helmi Faisal Zaini, Saifullah Maksum, Viva Yoga dan Yandri Susanto. Terima kasih atas waktu luangnya untuk diwawancarai dan irformasinya yang berguna sebagai data dalam penelitian skripsi ini. 9. Kepada senior-senior Mas Dedy Candra, Bapak Nur Kafid, Mas Idris, Mas Andi Wibowo, dan Mas Majid yang banyak memberikan pengalaman dan motivasi untuk penulis.
vi
10. Sahabat-sahabat seperjuangan Muhammad Rafsanjani, Sandi Lasmana, Amizar, Ahmad Ikbal, Rizky Ilham, Randi, Muhammad Faruki, Wachid, Adi Komba, Altof serta kawan-kawan Ilmu Politik 2010. Tidak satu pun kenangan bersama kalian yang akan penulis lupakan. Terima kasih juga kepada teman-teman sanggar Visi Indonesia dan teman-teman KKN Mozaik 2010 yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 11. Terima kasih kepada Ibu Tanty dari pengurus DPP PAN dan seluruh jajaran pengurus PKB yang telah memberikan informasi dan data selama mengerjakan skripsi ini. 12. Terima kasih kepada seluruh pengurus IPNU Kota Tangerang Selatan 2012-2014 dan GP Ansor Kota Tangerang Selatan 2015-2019. Terima kasih atas masukan-masukan dan kebersamaan bermakna. 13. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Semoga segala dukungan dan bantuan kalian mendapat imbalan dari Allah SWT dan mejadi amal kebaikan.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat kontruktif demi perbaikan di masa mendatang. Mudah-mudahan, skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah khazanah keilmuan bagi pembacanya dan studi ilmu politik.
Adi Budiman Subiakto
vii
BAB I PENDAHULUAN
A.
Pernyataan Masalah Diskusi mengenai partai politik Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dengan
perkembangan politik umat Islam di Indonesia pra dan pasca Reformasi. Perkembangan partai politik Islam terus mengalami dinamika yang menarik untuk diteliti. Pra Reformasi, Pemerintah Soeharto menerapkan kebijakan difusi partai. Kebijakan tersebut mengakibatkan umat Islam hanya memiliki satu wadah partisipasi politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 1 PPP merupakan difusi dari Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Kemudian Pasca Reformasi, pertumbuhan subur partai politik diiringi oleh kemunculan partai-partai politik baru berbasis massa Islam. Politisi dan aktivis Islam memanfaatkan euphoria reformasi dengan mendirikan partai politik. Secara umum, Partai Islam sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu partai berasaskan Islam dan partai berasaskan Pancasila namun berbasis massa Islam. Partai yang berasaskan Islam contohnya adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Persatuan 1
Ahmad Fuad Fanani, “Dilema Partai politik berbasis Islam : Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?” Jurnal Maarif 8 (2), (Desember 2013): 73
1
Pembangunan (PPP), Partai Keadilan (PK), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) dan Partai Umat Islam (PUI). Adapula partai yang berasaskan Pancasila namun berbasiskan massa Islam, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN). 2 Pada Pemilihan Umum (Pemilu) 1999, 42 partai Islam berbondong-bondong untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Pemilu. Namun hanya 21 partai Islam saja yang lolos verifikasi dan berhak mengikuti Pemilihan Umum 1999.3 Hal ini karena banyak partai belum memenuhi aturan administratif yang sesuai dengan UndangUndang (UU) No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik. Pertumbuhan subur partai Islam rupanya tidak diiringi dengan hasil yang baik pada Pemilu 1999 dalam memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada Pemilu tersebut, hanya 8 Partai Islam berhasil memperoleh kursi di parlemen. Partai-partai tersebut adalah PPP 58 kursi, PKB 51 kursi, PAN 34 kursi, PBB 13 kursi, PK 7 kursi, PNU 5 Suara, PSII 1 kursi, dan Partai Politik Islam Indonesia (PPII) Masyumi 1 kursi. 4 Sehingga nampaknya mayoritas muslim di Indonesia tidak menentukan keberhasilan partai politik berbasis massa Islam. Sejak Pemilu 2004 diberlakukan aturan ambang batas suara parlemen (Paliamentary Threshold) sebesar 2,5% suara nasional berdasarkan UU No. 23
2
Ahmad Fuad Fanani, “Dilema Partai politik Islam: Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan”, 76 3 Ibid., 75 4 Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pemilu 1999”. Komisi Pemilihan Umum. 21 Februari 2008. [artikel on-line]; tersedia di http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu1999 diunduh pada 15 April 2015
2
Tahun
2003.
Pemberlakuan
Parliamentary
Threshold
merupakan
upaya
Pemerintah dalam menyederhanakan partai di suatu sistem multipartai.5 Hal ini nampaknya membawa beban berat bagi Partai Islam. Hal ini dibuktikan dengan banyak partai Islam tidak memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sehingga dari 10 partai politik Islam yang menjadi peserta Pemilu, hanya 4 partai berhasil memperoleh kursi di DPR. Partai tersebut adalah PKB, PPP, PKS dan PAN.6 Selanjutnya, Pemilu 2009 nampaknya menjadi Pemilu yang paling menyedihkan bagi partai-partai Islam. Hal ini karena total suara partai-partai Islam pada Pemilu 2009 merupakan hasil terburuk dari Pemilu 1999 dan 2004. Total suara partai-partai islam hanya mencapai 29,2% dari sebelumnya 41% suara nasional. 7 Pada Pemilu 2009, Parliamentary Threshold ditetapkan 2,5% suara nasional sesuai dengan UU No.10 Tahun 2008. Kemudian, menjelang Pemilu 2014, UU No.8 Tahun 2012 mengubah salah satu pasal mengenai Parliamentary Threshold (PT) dalam UU No.10 Tahun 2008. Sehingga pada Pemilu 2014, Parliamentary Threshold naik menjadi 3,5% dari 2,5%. Hal ini mendorong partai Islam bekerja ekstra keras guna melampaui angka minimal Parliamentary Threshold.
5
Yogo Pamungkas, “Tinjauan Ambang Batas perolehan suara berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945”, Jurnal Rechts Vinding 3 (1), (April 2014). 34 6 “Hasil rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI” Direktori Partai politik Indonesia, 5 Mei 2004, [artikel online]; tersedia di http://partai.info/Pemilu2004/hasilPemilulegislatif.php diunduh pada 18 Juni 2014 7 Komisi Pemilihan Umum (KPU). “BAB V Hasil Pemilu” Modul 1 Pemilih untuk Pemula. (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2009). [dokumen online] : 45 http://kpu.go.id/dmdocuments/ modul_1d.pdf diunduh pada 15 April 2015
3
Hasil Survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) pada 2012, partai Islam diperkirakan akan tenggelam dengan memperoleh suara kurang dari 5%. Lain halnya dengan Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan (PDI-P), Partai Demokrat dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang menguasai suara nasional. Secara keseluruhan, suara partai Islam dan partai berbasis massa Islam hanya akan mencapai 21.1%.8 Pada Maret dan Oktober 2013, LSI kembali melakukan survei Pemilu 2014 yang hasilnya tidak jauh berbeda. Pada Maret 2013, PKB berada pada angka 4,5% suara nasional dan PAN tidak terprediksi. Sedangkan pada Survey Oktober 2013, PKB berada pada 4,6% dan PAN 5,2% suara nasional. 9 Angka ini nampaknya cukup mengkhawatirkan mengingat setiap Pemilu yang terus merosot. Survei yang diperoleh LSI pada 2012 dan 2013 rupanya meleset dari fakta hasil di Pemilu 2014. PKB memperoleh suara yang mengejutkan, sebesar 9.04% atau 11.298.957 suara dan PAN memperoleh 7,59% atau 1.825.750 suara. Tempat pertama ditempati oleh PDI-P (18,95%), disusul Partai Golkar (14,75%), Partai Gerindra (11,81%) dan Partai Demokrat (10,91%).10 Dengan demikian, dipastikan bahwa PKB dan PAN berhasil memenuhi Parliamentary Threshold. Fakta-fakta tersebut nampaknya dapat memberikan sebuah gambaran secara umum mengenai partai Islam. Partai berbasis massa Islam seperti PKB dan PAN 8
Eko Huda S, Dedy Priatmojo, dan, Iwan Kurniawan, “Survei : Partai islam Jeblok, Demokrat Rontok 2014” Viva News. 14 Oktober 2012. [berita online]; tersedia di http://m.news.viva.co.id/news/read/359256-survei--partai-islam-jeblok-demokrat-rontok-2014 diunduh pada 19 Juni 2014 9 Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Index Capres Pemilu 2014 : Capres Riil versus Capres Wacana. (Jakarta : LSI, 20 Oktober 2013) [database on-line]; tersedua di http://lsi.org , 26 10 Dani Prabowo, “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014” Kompas. 9 Mei 2014 [berita online]; tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/ Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 diunduh 19 Juni 2014
4
masih memiliki daya tarik di masyarakat Islam Indonesia. Hal ini berbeda dengan PPP dan PBB yang rupanya tidak memiliki pasar yang pasti. PKB mengandalkan kekuatan suara dikalangan Nahdliyin yang merupakan warga organisasi besar Nahdlatul Ulama. Hal ini karena dari strategi PKB sedari awal nampaknya mencoba mempererat hubungan antara NU dan PKB. Bahkan PKB mengklaim sebagai rumah Nahdliyin.11 PKB pun sering meminjam istilahistilah khas NU dan kebiasaan adat NU dalam setiap kesempatan.12 Sedangkan PAN yang awalnya memiliki kedekatan dengan organisasi Muhammadiyah.
Namun
kini
nampaknya
PAN
tidak
lagi
menjadikan
Muhammadiyah sebagai basis masa utama. Hal itu karena PAN dan Muhammadiyah tidak saling mengklaim sebagai satu kesatuan yang erat seperti halnya PKB-NU. 13 PKB dan PAN nampaknya melihat tantangan untuk melabeli diri sebagai partai politik berbasis massa Islam cukup berat. Kondisi ini karena fenomena sebagian partai politik nasionalis yang mencoba mengakomodir aspirasi umat Islam dengan mendirikan organisasi sayap partai yang bernuansa Islami. Selain itu, gejolak Islamophobia yang perlahan menjadi bumerang bagi partai-partai dengan basis massa Islam seperti PKB dan PAN. Meski kedua partai tersebut tetap
11
Partai Kebangkitan Bangsa. “Harmoni NU-PKB Memuluskan Kemenangan PKB di Pemilu 2014”. Partai Kebangkitan Bangsa. 13 Januari 2013. [artikel online]; tersedia di http://dpp.pkb.or.id/harmoni-nu-pkb-muluskan-kemenangan-di-Pemilu-2014 diunduh pada 15 April 2015 12 Merdeka. “Gus Ali : Kemenangan PKB di Pemiluy 2014 Karena Keramat Kiai Sepuh”. Merdeka.com. 29 Agustus 2014. [artikel online]; tersedia di http://www.merdeka.com/politik/ kemenangan-pkb-di-Pemilu-2014-karena-keramat-kiai-sepuh.html diunduh pada 15 April 2015 13 Suara Pembaharuan. “Muhammadiyah Tidak Lagi Merasa Bagian dari PAN”. Suara Pembaharuan. 24 Januari 2013. [artikel online]; tersedia di http://www.suarapembaruan.com/ home/muhammadiyah-tak-lagi-merasa-bagian-pan/29562 diunduh pada 15 April 2015.
5
optimis dalam setiap performanya untuk melampaui Parliamentary Threshold di Pemilu 2014. Melihat keberhasilan kedua partai ini melampaui Parliamentary Threshold, kiranya ada strategi yang berbeda di antara 2 (dua) partai berbasis massa Islam tersebut pada Pemilu 2014. Oleh sebab itu, maka strategi dari kedua partai tersebut cukup signifikan untuk dijadikan fokus utama penelitian. B.
Pertanyaan Penelitian Berdasarkan pernyataan masalah di atas, maka peneliti memfokuskan
penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: “Strategi apa yang digunakan oleh PKB dan PAN sehingga dapat melampaui Parliamentary Threshold pada Pemilihan Umum 2014 ?” C.
Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini berfokus pada studi komparatif strategi antara PKB dan PAN
dalam melampaui Parliamentary Threshold 3,5 % suara nasional. Pada akhirnya penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan strategi yang digunakan PKB dan PAN dalam menaikan suara pada Pemilihan Umum 2014. Sedangkan manfaat penelitian ini dibagi menjadi beberapa manfaat yang akan dijelaskan di bawah ini: a. Manfaat Teoritis Secara teoritis akademis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan mengenai strategi politik partai berbasis massa Islam di Indonesia. 6
Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi perbandingan tentang strategi politik, yang mencakup marketing dan komunikasi politik PKB dan PAN pada Pemilihan Umum 2014. b. Manfaat Praktis Adapun manfaat praktis dalam penulisan penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada partai politik berbasis massa Islam lain untuk menambah wawasan yang lebih baik dalam menyusun strategi politik dalam menghadapi Pemilihan Umum. D.
Tinjauan Pustaka Dalam melakukan penelitian, ada literatur yang menjadi acuan dan tinjauan
pustaka. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk menemukan sisi menarik atau sisi lain dan kegunaan dari penelitian skripsi yang sedang penulis teliti. Adanya tinjauan pustaka yang penulis temukan sebagai instrumen perbandingan dalam melakukan penelitian mengenai strategi PAN dan PKB dalam mendulang suara guna melampaui Parliamentary Threshold 3,5%. Pertama, Menurut M. Rosit dalam skripsinya yang dibuat tahun 2007 dengan judul “Strategi Komunikasi Politik Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejaktera (PKS) DKI Jakarta dalam memenangkan Pemilihan Umum 2004”, strategi komunikasi politik PKS dalam memenangkan Pemilihan Umum tahun 2004 di DKI Jakarta adalah strategi langsung turun ke masyarakat. Para kader DPW PKS melakukan advokasi atas keperluan-keperluan yang diperlukan masyarakat Jakarta. 7
Tinjauan pustaka kedua adalah Strategi Survival Partai Islam di Indonesia Pada Pemilu 2014, Studi Komparatif: Antara PPP dan PKS, skripsi yang dibuat oleh Hamsah tahun 2014, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Hamsah, PPP melakukan strategi dengan gerakan dakwah dan jaringan kyai-kyai. Sedangkan PKS dengan strategi gerakan dakwah dan juga sistem kaderisasi kuat. Kemudian, tinjauan pustaka ketiga adalah Strategi Kampanye Humas PPP dan PKB dalam Meningkatkan Citra Partai Menjelang Pemilu 2014, skripsi yang dibuat oleh Elvira Hanum tahun 2013, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Elvira Hanum, Humas PPP dan PKB membangun citra positif kedua partai di mata publik dalam Pemilu 2014. Tinjauan pustaka lainnya yaitu Strategi Komunikasi Politik PAC Partai Gerindra Limo dalam Pemilu Legislatif di Depok, skripsi yang dibuat oleh Zulfikar tahun 2010, mahasiswa Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komukasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Zulfikar, strategi komunikasi politik yang digunakan PAC partai Gerindra Limo Depok dengan melakukan sosialisasi politik baik melalui komunikasi massa maupun komunikasi interpersonal. Seperti halnya skripsi di atas, skripsi ini akan membahas mengenai strategi yang dilakukan partai politik dalam menghadapi Pemilu. Selain itu, skripsi ini juga memberikan gambaran komparatif sebagai perbandingan, seperto halnya beberapa srkipsi di atas. Namun yang membedakan skripsi penulis dengan studi terdahulu adalah:
8
1. Skripsi
ini
lebih
menganalisa
tentang
studi
komparatif
yang
menitikberatkan kepada strategi partai politik berbasis massa Islam yang berbeda, yaitu PKB dan PAN dalam Pemilihan Umum 2014 2. Skripsi ini berusaha menjelaskan strategi PKB dan PAN khususnya dalam melampaui Parliamentary Threshold 3,5%. 3. Skripsi ini berusaha menjelaskan tentang strategi yang diterapkan oleh PKB dan PAN dalam menghadapi tipologi pemilih berdasarkan wilayah pedesaan dan perkotaan. 4. Skripsi ini berusaha menjelaskan strategi PKB dan PAN dalam meraih suara di wilayah non muslim.
E.
Kerangka Teoritis dan Konseptual Untuk dapat menjelaskan secara terperinci masalah yang ada di dalam
skripsi ini, penulis menggunakan beberapa teori yang dianggap relevan dengan kasus yang akan diteliti. Memberikan gambaran yang dapat mempermudah bagi para pembaca dan peneliti lain, agar hasil penelitian pantas untuk digunakan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan politik. E.1. Strategi Politik Strategi lebih dikenal sebagai bagian dari perang dibanding dalam politik.14 Menurut Mahardika dalam Zainuddin mengatakan bahwa strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan. Dengan strategi yang tepat, maka pencapaian tujuan
14
Rowland B. F Pasaribu, BAB 09 Politik dan Strategi Nasional, [artikel online]; tersedia di http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/download/files/bab-09-politik-dan-strateginasional.pdf diunduh pada tanggal 16 Juni 2015
9
bergantung pada langkah politik yang dilakukan. Sedangkan Jack Trout dalam Zainuddin mengatakan strategi sebagai upaya untuk membuat kita unik dan berbeda dengan pesaing lain. Sehingga produk kita dapat diingat dalam benak seseorang.15 Strategi yang digunakan dalam ranah politik biasanya meliputi political branding, ketokohan, isu poltik maupun marketing politik. Hal-hal tersebut memiliki peran penting dalam persaingan yang terjadi. Strategi yang dilakukan tidak menutup kemungkinan untuk ditiru oleh pihak lain. Namun political branding, kebijakan dan isu Politik, biasanya tidak meniru secara keseluruhan, hanya meniru garis besarnya saja. Karena pada dasarnya brand yang ditawarkan akan berkaitan dengan ciri khas pelaku politik tersebut. Baik branding, kebijakan maupun isu politik, sejatinya dilakukan demi mendapatkan posisi politik tertentu dimata pesaing dan konstituen guna mencapai tujuan utama, yakni kemenangan.16 E.2. Komunikasi Politik Dalam kegiatan Pemilu berkaitan erat dengan komunikasi politik yakni kampanye dan pemungutan suara. Kampanye dalam sebuah Pemilu ialah suatu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif dengan menggunakan retorika, hubungan dengan rakyat, komunikasi massa dan lobi. Dan partai politik atau politikus berperan sebagai komunikator politik.17
15
Zainuddin, Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada Pemilihan Umum tahun 2014 di Kota Samarinda, (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik, Universitas Mulawarman Samarinda, 2014), 15 16 Firmanzah. Marketing Politik (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 141 17 Prof. Anwar Arifin, Komunikasi Politik: Paradigma – Teori – Aplikasi – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hal. 134
10
E.3. Marketing Politik Marketing politik digunakan sebagai bagian strategi untuk melakukan pendekatan yang proporsional. Sehingga kontestan dapat melakukan hal-hal yang efisien, tidak sia-sia namun efektif. Pada awalnya, marketing politik merupakan metode yang digunakan dengan mengadopsi konsep pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi akan mencoba mengeluarkan pengeluaran seminimal mungkin, dengan penghasilan semaksimal mungkin.
18
Dalam marketing politik, bukan hanya
flatform yang coba dipublikasikan, namun juga ideologi politik, isu, gagasan, apa yang telah dilakukan dan bahkan kepribadian kontestan sendiri. 19 E.2. Parliamentary Threshold Istilah Parliamentary Threshold (PT) baru digunakan di Indonesia pada tahun 2004. PT yang digunakan pada tahun 2009 hanya 2,5% suara nasional. Saat itu, hanyalah 9 partai yang mampu lolos ke parlemen dari 24 partai. Pada dasarnya kebijakan PT diyakini lebih efektif dalam membatasi jumlah partai politik di parlemen.20 PT ini juga pada akhirnya mendorong partai politik untuk lebih serius terhadap legitimasi yang diberikan rakyat. 21 Kebijakan PT berbeda dengan Electoral Threshold (ET). Jika ET berpegangan pada batas perolehan suara partai politik untuk ikut sebagai kontestan Pemilu. Jika suatu partai politik tidak memenuhi angka ET yang telah ditetapkan,
18
Firmanzah. Marketing Politik, 128 Ibid., 156 20 Haldyan Denysa, Implementasi Perbandingan Electoral Threshold dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, (Skripsi S1 Fakultas Hukum, UII Yogyakarta, 2009), 43 21 Joko J. Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 148 19
11
maka partai politik tersebut tidak dapat mengikuti Pemilu berikutnya. 22 Sebagai contoh Partai Damai Sejahtera (PDS), Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK), Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dan Partai Pelopor.23 Sedangkan PT lebih kepada jumlah dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara partai politik di parlemen. Dalam Pemilihan Umum 2014, PT di Indonesia mengalami kenaikan menjadi 3,5%. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012 yang dijelaskan dalam pasal 208 ayat 1 (satu), yang salah satunya adalah menyangkut ambang batas parlemen 3,5% dengan pemberlakuan secara nasional.24 Banyak pihak yang akhirnya mengajukan protes terhadap kebijakan ini terkait pasal tersebut. Namun, berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor
52/PUU-X/2012
diputuskan
bahwa
angka
3,5%
pemberlakuan
Parliamentary Threshold dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 selain frase “DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Kebijakan tersebut berdasar pada perhitungan objektif partai peserta Pemilu sebelumnya dengan keseluruhan anggota parlemen/DPR.25
22
Haldyan Denysa, Implementasi Perbandingan Electoral Threshold dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009, 54-55 23 Ibid.,57 24 Bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 ayat 1 (satu) Tentang Pemilihan Umum adalah : “Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Harus Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. 25 Aditya Perdana dkk, Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014, (Depok: Puskapol UI, 2013), 68
12
F.
Metodologi Penelitian Metodologi penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan valid meliputi: F.1. Jenis Penelitian Penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.
26
Prosedur penelitian ini akhirnya diharapkan menghasilkan data komparatif. Penulis mencoba membandingkan strategi politik PKB dan PAN sebagai partai berbasis massa Islam. Hasil ini kemudian dapat dilihat perbedaan strateginya secara jelas. F.2. Teknik Pengumpulan Data Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Wawancara kepada narasumber terkait objek yang diteliti melalui tanya jawab. Informan yang menjadi narasumber di tentukan berdasarkan metode purposive sampling. Yaitu, sumber yang ditentukan berdasarkan kriteria-kriteria yang diinginkan 27 seperti, Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) dan Koordinator Nasional Pemenangan Pemilu, serta pihak yang ditugaskan oleh PKB dan PAN untuk mengkonsolidasikan pemenangan Pemilu. Teknik ini memberikan informasi dan mengumpulkan data langsung dari narasumber kedua partai, PKB maupun PAN. Narasumber pertama dari pihak PKB adalah Syaifullah Maksum ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB, karena memang yang fokus
26
Syamsir Alam dan Jaenal Aripin. Metodologi Penelitian Sosial (Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006), 30 27 Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R&D (Bandung: Alfabeta , 2012), 68
13
membidangi pemenangan secara nasional PKB. Narasumber kedua adalah Ahmad Helmy Faisal yang merupakan Ketua DPP PKB. Pada Pemilu 2014, Helmy Faisal mengkonsolidasikan pemenangan Pemilu PKB, dan berhasil terpilih di Daerah pemilihan NTB yang sebelumnya PKB tidak mendapatkan kursi. Sedangkan dari pihak PAN, narasumber yang diwawancarai adalah Viva Yoga Mauladi. Viva Yoga merupakan Koordinator Nasional Pemenangan Pemilu DPP PAN. Selain itu, Yandri Susato Koordinator Pemenangan Pemilu DPP PAN Wilayah Banten juga menjadi narasumber skripsi ini. 2. Dokumentasi dilakukan dengan studi kepustakaan melalui jurnal, buku, surat kabar serta internet. Hal ini dilakukan guna mendapatkan panduan dalam mendapatkan informasi mengenai objek yang diteliti. Studi dokumen merupakan pelengkap dari wawancara dalam penelitian kualitatif. F.3. Teknik Analisa Data Proses analisa data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, analisa data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Sehingga dalam kenyataannya, analisa data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data. F.4. Teknik Penulisan
14
Untuk pedoman penulisan, penulis menggunakan buku terbitan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai Panduan Penyusunan Proposal dan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2012. G. Sistematika Penulisan Untuk
mendapatkan
gambaran
yang
terperinci
dan
mempermudah
pemahaman isi dari skripsi ini, maka penulis membagi dalam lima (5) bab yang disusun secara sistematis sebagai berikut : Bab I pendahuluan merupakan bab pengantar yang berusaha memberikan gambaran pemetaan umum. Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teoritis dan konseptual, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan. Bab II memaparkan kerangka teoritis dan konseptual sebagai landasan dalam penelitian skripsi ini yang berisikan tentang Strategi Politik, Marketing Politik, Komunikasi Politik dan Parliamentary Threshold. Dalam hal ini, Marketing Politik dan Komunikasi Politik termasuk Subteori dalam Strategi Politik, sementara Parliamentary Threshold merupakan aturan atau konsep untuk syarat Partai Politik masuk parlemen. Bab III menjelaskan gambaran umum sketsa Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional mulai dari sejarah berdirinya kedua partai tersebut serta visi dan misi masing-masing partai.
15
Bab IV berisi pandangan tentang partai berbasis massa Islam terhadap Parliamentary Threshold (PT) dan strategi-strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam mencapai dan melampaui Parliamentary Threshold 3,5% suara nasional serta perbedaan strategi dari kedua partai politik berbasis massa Islam tersebut. Bab V merupakan bab penutup menjelaskan kesimpulan mengenai strategi dari kedua partai politik berbasis massa Islam dalam meraih. Sehingga kedua partai ini mampu melampaui angka PT 3,5%. Namun, kedua partai ini belum mampu menerapkan strategi-strategi untuk di wilayah Indonesia Timur.
16
BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL
Bab ini akan membahas tentang teori dan konsep yang digunakan oleh peneliti, meliputi Strategi Politik, Marketing Politik, Komunikasi Politik, dan Parliamentary Threshold (PT). Teori dan konsep ini digunakan agar penelitian lebih terarah dan komprehensif. A.
Strategi Politik Kata strategi berasal dari kata strategia, dari bahasa Yunani yang berarti the
art of general atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas kesegala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-
18
kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, dan lain-lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.1 Pengertian strategi menurut beberapa ahli seperti Argyris, Mintzberg, Steiner dan Miner dalam Yanuari Lusi : “Strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaktif terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal yang dapat mempengaruhi suatu organisasi”2 Salah satu definisi strategi menurut Gluek dan Jauch dalam Arum Megawati yang mengatakan: “Strategi adalah rencana yang disatukan, menyeluruh dan terpadu yang mengaitkan keunggulan strategi perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi”.3 Perencanaan strategis telah muncul sebelum perkembangan peradaban Yunani. Namun istilah ini baru diartikan sebagai perencanaan strategis pada masa itu. Perencanaan Strategis secara umum didefinisikan sebagai setiap pemikiran dan perencanaan yang diarahkan pada tujuan khusus dan sengaja dijalankan dengan bersandar pada tujuan ini.4 Kemudian perencanaan strategis ini dibagi menjadi 2 (dua) jenis strategi yakni strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif 1
Audy W. M. R. Wuisang, “Politik dan Strategi Nasional” Poltramas.com, [artikel online]; tersedia di http://www.poltramas.com diunduh 20 Agustus 2014 2 Yanuari Lusi Widhiyanti, Strategi PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api (Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), 14 3 Arum Megawati, Analisis Lingkungan Sebagai Dasar Penetapan Strategi Korpora: Studi pada CV Argo Tunggal Batu [artikel online]; tersedia di https://www.academia.edu/5 199318/7_BAB_II_LANDASAN_TEORI diunduh tanggal 16 Juni 2015 4 Peter Schroder. Strategi Politik (terj.), (Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013), 2
19
dibagi lagi menjadi strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menembus pasar. Sementara strategi defensif menyangkut strategi untuk mempertahankan pasar dan strategi menutup atau menyerahkan pasar.5
Tabel II.1. Perbandingan Strategi Ofensif dan Defensif Strategi ofensif Strategi memperluas pasar
Strategi defensif Strategi mempertahankan pasar (strategi pelanggan, strategi multiplikator)
(strategi persaingan). Strategi menembus pasar
Strategi menutup/menyerahkan (strategi lingkungan sekitar)
pasar
(strategi pelanggan)
Sumber : Schroder Strategi Politik hal. 166
Strategi ofensif biasanya digunakan jika partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya. Kampanye dapat berhasil jika ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai dibandingkan sebelumnya. Strategi ofensif yang diterapkan saat kampanye Pemilu menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing kelompok pemilihnya akan kita rebut. Sedangkan strategi defensif jika partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau jika pangsa pasar ingin dipertahankan.6 Dalam keadaan tertentu, suatu partai bisa saja menerapkan strategi ofensif dan defensif sekaligus. Meskipun secara strategis keputusan ini selalu berisiko, tapi adakalanya cara ini membawa keberhasilan yang signifikan. Nantinya, strategi harus diarahkan secara tepat pada satu partai dalam waktu tertentu tanpa ambisi 5 6
Schroder. Strategi Politik. 166 Ibid., 170
20
apapun, terlepas apakah yang diambil ofensif atau defensif.
Sebuah strategi
campuran biasanya terjadi jika salah satu partai dalam koalisi pemerintahan menerapkan strategi defensif terhadap partai oposisi, dan pada saat yang sama, di dalam koalisi ia melakukan strategi ofensif terhadap mitra koalisi.7 Seiring berjalannya waktu, pengertian strategi semakin diperhalus dan disesuaikan dengan kepentingan militer, tetapi kemudian juga disesuaikan dengan kepentingan bisnis dan politik. Hingga akhirnya melahirkan perbedaan antara taktik dan strategi. Carl Von Clausewitz mendefinisikan, taktik adalah ajaran tentang pemanfaatan angkatan perang dalam pertempuran, sementara strategi adalah ajaran tentang pemanfaatan pertempuran untuk tujuan perang.8 Strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Strategi-strategi politik penting bukan hanya untuk partai politik dan pemerintah saja, tetapi juga untuk organisasi non-pemerintah (Non-Governmental Organization/NGO) yang juga aktif dalam politik. Semua NGO, baik serikat buruh, kelompok pejuang lingkungan hidup, organisasi Hak Asasi Manusia (HAM), dan sebagainya. Membutuhkan strategi untuk mencapai tujuan jangka panjang. Tanpa strategi politik, perubahan jangka panjang atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan.9 Sementara ada pula strategi kampanye, yakni bentuk khusus dari strategi politik. Tujuannya adalah untuk memperoleh kekuasaan dan pengaruh sebanyak mungkin dengan cara memperoleh hasil yang baik dalam pemilihan umum
7
Schroder. Strategi Politik. 173 Ibid., 175 9 Ibid., 7-8 8
21
(Pemilu), agar dapat mendorong kebijakan-kebijakan yang dapat mengarah kepada perubahan masyarakat. Dalam lingkup masyarakat demokratis, pengambil-alihan kekuasaan dan peluang untuk merebut pengaruh dilakukan melalui Pemilu yang demokratis dalam berbagai bentuk. Tujuannya adalah untuk memperoleh bagian suara yang cukup dalam pasar Pemilu, agar dapat memiliki pengaruh atas pihak eksekutif secara konstitusional. Oleh karenanya, pertempuran untuk memperoleh suara pemilih, baik untuk partai-partai yang sumber dayanya terbatas, harus direncanakan secara hati-hati dan untuk itu diperlukan strategi.10 B.
Komunikasi Politik Dalam Pemilu tentunya ada sebuah proses kampanye yang dilakukan oleh
partai politik maupun kandidat calon anggota Legislatif yang berkompetisi. Dalam proses kampanye terjadi komunikasi politik antara partai politik atau politikus dengan konstituen. Definisi komunikasi politik menurut Brian Mcnair dalam bukunya Fajar Junaedi adalah suatu bentuk komunikasi yang dilakukan oleh aktor-aktor politik demi mencapai tujuan khusus. Tujuan khusus ini mengandung arti agar rakyat memilih atau mendukung aktor politik tersebut.11 Oleh karena itu, dalam komunikasi politik yang dilakukan juga memerlukan sebuah strategi untuk menunjang komunikasi politik tersebut. Berdasarkan definisi
10
Schroder. Strategi Politik. 9-10 Fajar Junaedi, Komunikasi Politik; Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia (Yogyakarta: Buku Litera, 2013), 25-26 11
22
di atas, Anwar Arifin menjelaskan bahwa strategi komunikasi politik adalah strategi diperlukan untuk mendukung kekuatan pesan agar mampu mengungguli kekuatan pesan lawan politik, terkhusus dalam menciptakan efektifitas komunikasi. Ketokohan seseorang komunikator dan lembaga politik yang mendukungnya sangat menentukan berhasil atau tidaknya komunikasi politik dalam mencapai saasaran dan tujuannya.12 Dalam strategi komunikasi politik juga terdapat 2 (dua) langkah yang harus ditempuh untuk menunjang agar strategi komunikasi politik berjalan. Pertama, merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan. Dan kedua, menciptakan kebersamaan antara komunikator politik (politisi) dengan khalayak (pemilih). Merawat ketokohan dipahami sebagai tokoh yang memiliki daya tarik tersendiri, yang dalam proses komunikasi politik ini untuk mempengaruhi khalayak (pemilih). 13 Langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam mencapai tujuan komunikasi politik adalah membangun kebersamaan antara politikus dengan rakyat (khalayak) dan dengan cara mengenal khalayak (rakyat) dan menyusun pesan yang homofili. Suasana homofili yang harus diciptakan adalah persamaan bahasa, persamaan busana, persamaan kepentingan dengan rakyat.14 Political branding, ketokohan dan isu politik adalah produk yang tidak bertujuan meskipun dipelopori oleh pihak tertentu. Pihak lain bisa saja meniru atau mengambil alih kebijakan dan isu tersebut seolah-olah temuannya sendiri. Akan 12
Prof. Dr. Anwar Arifin, Komunikasi Politik:Filsafat-Paradigma-Teori-Tujuan-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 235 13 Ibid., 236-243 14 Ibid., 243
23
tetapi, sebuah kontestan politik dapat membangun halangan bagi pihak-pihak lain yang ingin mengusung policy atau isu tertentu yang dipelopori oleh partai tertentu. Branding adalah semua aktivitas untuk menciptakan brand yang unggul yang mengacu pada nilai, berdasarkan kesadaran, loyalutas, persepsi kualitas dan asosiasi dari suatu brand.15 Dalam political branding yang ditawarkan harus sama dan sebangun dengan positioning. Bagian-bagian yang terdapat dalam bauran produk politik nerupakan pilar-pilar yang mendukung positioning. Akan tetapi tidak semua bagian harus disampaikan dalam kampanye. Analisi kekuatan dan kelemahan dapat menjadi acuan untuk menetapakan fokus kampanye. Sebuah kontestan dapat memilih beberapa bagian dari satu atau dua atau ketiga substansi produk politik sebagai fokus yang akan ditawarkan dalam kampanye. B. 1. Marketing Politik Penggunaan metode marketing dalam bidang politik dikenal sebagai marketing politik (political marketing.)
16
Dalam Marketing Politik, yang
ditekankan adalah penggunaan pendekatan dan metode marketing untuk membantu politikus dan partai politik agar lebih efisien serta efektif dalam membangun dua hubungan arah dengan konstituen dan masyarakat. Marketing Politik adalah seperangkat metode yang dapat memfasilitasi kontestan (individu atau partai politik) dalam memasarkan inisiatif politik, gagasan
15 16
Firmanzah. Marketing Politik, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), 141 Firmanzah. Marketing Politik , 128
24
politik, isu politik, ideologi politik, karakteristik pemimpin partai dan program kerja partai kepada masyarakat. 17 Menurut O’Shaughnessy dalam Firmanzah, politik berbeda dengan produk retail, sehingga akan berbeda pula muatan yang ada di antara keduanya. Politik terkait erat dengan pernyataan sebuah nilai (Value). Jadi, isu politik bukan sekedar produk yang diperdagangkan, melainkan menyangkut pula keterkaitan simbol dan nilai yang menghubungkan individu-individu. 18 Menurut Firmanzah, paradigma dari konsep marketing politik adalah; Pertama, Marketing politik lebih dari sekedar komunikasi politik. Kedua, Marketing politik diaplikasikan dalam seluruh proses, tidak hanya terbatas pada kampanye politik, namun juga mencakup bagaimana memformulasikan produk politik melalui pembangunan simbol, image, platform, dan program yang ditawarkan. Ketiga, Marketing politik menggunakan konsep marketing secara luas yang meliputi teknik marketing, strategi marketing, teknik publikasi, penawaran iden dan program, desain produk, serta pemprosesan informasi. Keempat, Marketing politik melibatkan banyak disiplin ilmu, terutama ilmu sosiologi dan psikologi. Kelima, Marketing politik dapat diterapkan mulai dari Pemilu hingga lobby politik di parlemen. Marketing politik juga merupakan serangkaian aktivitas terencana strategis tapi juga taktis berdiensi jangka panjang dan jangka pendek untuk menyebarkan makna politik kepada para pemilih yang bertujuan untuk membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih, perilaku 17 18
Firmanzah. Marketing Politik. 156 Ibid.,
25
pemilih yang diharapkan adalah ekspresi yang mendukung dengan berbagai dimensinya khususnya dalam menjatuhkan pilihan pada partai atau kandidat tertentu.19 Menurut Firmanzah, marketing politik dapat bermanfaat bagi partai politik dan calon presiden untuk membangun hubungan dengan pemilih. Dan penerapan metode maupun konsep marketingnya dalam dunia perpolitikan inilah yang disebut sebagai marketing politik. Marketing politik sebagai sebuah langkah dalam pengaplikasian metode dan konsep dalam konteks politiknya. Marketing politik sebagai suatu aktivitas formal yang diakui memang secara konsep masih tergolong baru di Indonesia. Namun kenyataannya tanpa disadari kita sebagai rakyat Indonesia sudah melakukan prinsip-prinsip marketing C.
Parliamentary Threshold Parliamentary Threshold (PT) adalah ambang batas perolehan suara yang
harus dicapai oleh partai politik untuk dapat mengirimkan calon terpilihnya ke lembaga perwakilan (parlemen). Partai politik yang perolehan suaranya sama dengan atau melampaui PT akan diikutsertakan dalam perhitungan perolehan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merujuk pasal 208 Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 2012. Sementara ketentuan PT tidak berlaku untuk perhitungan kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, yang dihasilkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi No. 52/PUU-X/2012.20
19
Adman Nursal, Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu (Jakarta: Gramedia, 2004), 156 20 Aditya Perdana dkk, Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014, (Depok : Puskapol UI, 2013), 67
26
PT di Indonesia baru dilaksanakan pada pemilihan umum 2009 dengan besaran angka ambang batas 2,5% dan menghasilkan sembilan partai politik yang lolos. PT berbeda konsep dengan Electoral Threshold (ET) dimana perolehan minimum kursi untuk duduk di lembaga perolehan minimum kursi untuk duduk di lembaga parlemen dan juda secara otomatis dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya, pengaturan PT lebih kepada jumlah dukungan suara dalam batasan tertentu untuk diikutsertakan dalam perhitungan suara partai politik di parlemen.21 Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah dengan maksud memoderenkan partai politik dan membuat partai politik dalam usaha mencari dukungan dari konstituen lebih serius dengan begitu legitimasi rakyat juga lebih dapat dipertanggungjawabkan dan pada giliran berikutnya kerja parlemen akan lebih efisien karena penyederhanaan tersebut.22 Walaupun dalam pemilihan umum 2009 telah disepakti besaran ambang batas parlemen sebesar 2,5%, namun karena dipandangan kurang efektif maka pemerintah berinisiatif untuk membuat Undang-Undang baru tentang Pemilihan Umum untuk merubah beberapa materi yang dianggap kurang efisien. Salah satunya adalah materi mengenai ambang batas parlemen dengan menaikkan besaran ambang batas menjadi 3,5%. Adanya perubahan materi yang berkaitan dengan ketentuan besaran ambang batas parlemen menimbulkan sebuah permasalahan baru bagi golongan-golongan tertentu. Ini didasari bahwa dalam Undang-Undangan Pemilihan Umum yang baru ini yaitu Undang-Undang
21
Joko J Prihatmoko, Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), 148 22 Abdul Rajab Ulumando, Urgensi Parliamentary Threshold dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR DPD dan DPRD terhadap Sistem Presidensial, (Skripsi S1 Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), 3-4
27
Pemilihan Umum nomor 8 tahun 2012 yang dijelaskan dalam pasal 208 ayat 1 (satu), yang salah satunya adalah menyangkut ambang batas parlemen 3,5% dengan pemberlakuan secara nasional.23 Untuk Pemilu 2014, UU Pemilu No. 8 Tahun 2012 menetapkan PT sebesar 3,5% bagi partai untuk diikutsertakan dalam perhitungan kursi DPR. Pada awalnya menurut UU No. 8 Tahun 2012, proses penetapan suara dan kursi, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat nasional menetapkan hasil perolehan suara untuk pemilihan DPR, maka KPU akan menetapkan partai peserta Pemilu 2014 yang lolos PT untuk dikutsertakan dalam pembagian kursi di setiap daerah untuk pemilihan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Namun aturan tersebut pada tahun 2012 dibatalkan Mahkamah Konstitusi setelah menerima gugatan judicial review terhadap pasal 208.24 Partai politik yang tidak lolos PT pada Pemilu 2014 tetap berhak mengikuti Pemilu 2019. Hal ini membedakannya dari ketentuan ET atau ambang batas suara untuk dapat mengikuti pemilihan umum berikutnya. Ketentuan mengenai ET ini pernah diatur oleh UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD yang membatasi partai politik yang tidak berhasil memperoleh suara 3% untuk ikut serta dalam Pemilu 2009.25 Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 52/PUU-X/2012 terkait gugatan pasal 208 ayat 1 (satu) UU No. 8 Tahun 2012, memutuskan bahwa angka 23
Bunyi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 208 ayat 1 (satu) Tentang Pemilihan Umum adalah : “Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Harus Memenuhi Ambang Batas Perolehan Suara sekurang-kurangnya 3,5% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”. 24 Perdana dkk, Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014, 68 25 Perdana dkk, Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014, 69
28
3,5% pemberlakuan PT dalam Pasal 208 UU No. 8 Tahun 2012 selain frase “DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota” sama sekali tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, karena selain berlaku secara objektif bagi semua partai politik peserta Pemilu dan keseluruhan para calon anggota DPR dari partai politik peserta Pemilu, tanpa kecuali, juga tidak ada faktor-faktor pembedaan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, dan lain-lain. MK juga sependapat dengan pandangan pemerintah, bahwa dalam rangka menguatkan sistem pemerintahan presidensial, maka dibutuhkanlah sistem multipartai yang sederhana.
29
BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DAN PARTAI AMANAT NASIONAL
Peristiwa yang terjadi pada tahun 1998, telah mengubah nasib bangsa Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto yang telah memimpin lebih dari tiga puluh tahun bangsa Indonesia menyatakan berhenti dan mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Selanjutnya bangsa Indonesia memasuki babak baru dengan era Reformasi dengan mengedepankan azas demokrasi.1 Era reformasi ditandai dengan upaya mewujudkan kehendak rakyat untuk mengubah tatanan semua aspek kehidupan, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan keamanan. Rakyat tidak menghendaki adanya yang mengatasnamakan kekuasaan kehidupan dan berbangsa harus dikembalikan pada rakyat sebagai pemegang kehidupan. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) menjadi partai baru yang lahir dari reformasi. Kedua ini merupakan partai berbasis massa Islam yang memiliki kedekatan dengan dua organisasi besar Islam di Indonesia. PKB lahir sebagai jawaban dari tuntutan warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk terlibat dalam kebijakan publik. Sedangkan PAN lahir dari permintaan warga Muhamadiyah pada Sidang Tanwir Muhamadiyah Semarang 1998. PKB lahir dengan dideklarasikan oleh ulama-ulama NU seperti Gus Dur. Sementara PAN lahir dengan dideklarasikan oleh tokoh Muhammadiyah Amien Rais.
1
Abdurrahman Wahid, Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa (NU Jawa Timur, 2000), 23
31
Kemudian keduanya tumbuh sebagai partai berbasis massa Islam yang besar hingga saat ini. Bab ini menjelaskan gambaran PKB dan PAN yang terdiri dari sejarah berdirinya, Visi Misi dan Asas-asas. Hal ini penting untuk menunjang analisa strategi partai pada bab selanjutnya.
A.
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)
A.1. Sejarah Lahirnya PKB Tuntutan pembentukan partai politik baru sebagai infrastruktur politik telah mengakar sampai ke desa-desa dan berkumandang makin kencang. Sehingga keterlibatan birokrasi dan aparat keamanan didalam partai politik, dinilai sebagai campur tangan yang tidak semestinya.2 Warga NU turut menuntut untuk aktif dalam orsospol yang ada melalui sebuah himpunan dan membentuk suatu partai untuk memberi kesempatan baru dalam mengenang peran-peran monumental NU sebelumnya. Hal ini sesuai dengan “resolusi jihad” yang dikobarkan oleh Rais Akbar NU Hadaratus Syaikh KH. Hasyim Asy‟ari pada bulan Oktober 1945. NU kemudian berhasil mengumpulkan suara pada Pemilu 1955 dan pelopor pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1965. NU memiliki peran politik yang besar dengan bersama-sama kelompok bangsa yang lain dan membentuk pemerintahan yang stabil dan memakmurkan rakyat.3
2
Prof. Dr. H. Ali Maschan Moesa, M.Si, Memahami Nahdlatul Ulama (Surabaya: Pesantren Luhur Al-Husna, 2010), 171 3 Moesa, Memahami Nahdlatul Ulama, 171-172
32
Kelahiran Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak terlepas dari campur tangan kyai Nahdlatul Ulama (NU) hampir di semua daerah. Hal ini merupakan konsekuensi logis terhadap suka dan duka perjalanan NU dalam sejarah bangsa Indonesia. Organisasi politik dibentuk dengan tujuan untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam kerangka prinsip dan kepentingan ideologi tertentu melalui praktik kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam Pemilihan Umum (Pemilu). Secara teoritis, partai politik (Parpol) adalah organisasi yang dibentuk sebagai wahana partisipasi rakyat tanpa pembatasan tertentu. Untuk tujuan partisipasi tersebut parpol mengaktifkan dan memobilisasi rakyat.4 Latar belakang lahirnya PKB ini didorong oleh banyaknya aspirasi dari warga NU mengenai pentingnya pendidikan politik agar tidak termarjinalkan dalam rezim pemerintahan orde baru. Sesuai dengan fiqh politik NU bahwa kekuasaan pada hakikatnya milik Allah SWT dan diamanahkan kepada manusia yang memiliki kemampuan untuk memikulnya. Selain itu, NU harus menegakkan nilai-nilai agama serta kemaslahatan rakya. Maka pendirian partai baru tersebut merupakan sikap progresif dan lebih fleksibel NU dalam menyikapi kekuasaan. Pemurnian ajaran NU melalui khittah 1926 tidak difahami sebagai langkah mutlak untuk mengambil jarak dengan kekuasaan. Justru kekuasaan itu harus dikawal agar tidak menimbulkan kemundharatan.5 Khittah 1926 menyatakan bahwa posisi NU tetap sebagai organisasi sosial keagamaan dan membutuhkan suatu wadah baru untuk menampung aspirasi politik
4
Abdul Azis, Politik Islam: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hal. 67 5 Azis, Politik Islam: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam, 67
33
warga Nahdliyin 6. Hubungan NU dengan politik merupakan konsekuensi upaya kembali ke khittah 1926. Kiprah politik NU sendiri secara organisatoris sudah akan terputus. Sehingga diputuskan kemudian bahwa NU memberi kebebasan sepenuhnya anggota dan tokoh-tokoh NU untuk menentukan pilihan politiknya sendiri, tanpa perlu mengkaitkannya dengan NU. Menurut KH. Ahmad Siddiq, NU menghargai warganya untuk menggunakan hak politiknya secara baik, dan bebas menentukan organisasi politik mana yang disukainya.7 Memang tidak bisa dipungkiri bahwa PKB lahir dari desakan warga NU. Namun bukan berarti bahwa NU meninggalkan khittah-nya. Hal ini karena PKB secara kelembagaan terlepas dari NU, meskipun secara struktur organisasinya sama dengan NU. Usulan nama partai politik baru pada mulanya mencapai 39 nama yang masuk ke Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari catatan Khirudin, usulan nama partai dari Pengurus Nahdlatul Ulama ditingkatan wilayah dan cabang terbanyak adalah Nahdlatul Ummah, Kebangkitan Umat dan Kebangkitan Bangsa. Selain usulan nama, ada pun usulan lambang parpol yang didominasi oleh gambar bumi dan bintang, usulan visi dan misi parpol, AD/ART sampai pada usulan nama-nama pengurus parpol. Salah satu usulan yang menjadi acuan adalah Lajnah 11 Rembang yang diketuai oleh KH. M. Cholil Bisri dan Pengurus Wilayah Nadhlatul Ulama (PWNU) Jawa Barat.8
6
Nahdliyin adalah sebutan bagi warga yang merupakan anggota Nahdlatul Ulama, mengikuti tradisinya dan mengakui bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama. 7 Laode Ida, Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan Negara (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hal. 62 8 Ade Indra Wijaya. “Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)” Ade Indra Wijaya, S.Sos.I [Artikel online]; tersedia di http://www.adeindrawijaya.blogspot.com/2013/05/sejarah-PartaiKebangkitan-Bangsa. diunduh pada tanggal 19 Desember 2014
34
Usulan tersebut ditindaklanjuti dengan rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU tanggal 3 Juni 1998. Rapat itu menghasilkan keputusan untuk membentuk tim lima yang dibantu oleh tim asistensi sebanyak sembilan orang yang bertugas untuk memenuhi aspirasi warga NU. Keputusan PBNU tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh keputusan pengurus NU di tingkatan wilayah dan cabang yang membentuk tim serupa untuk menyiapkan format partai baru sebagai pemenuhan aspirasi warga NU. Akhirnya, hasil musyawarah tim lima dan tim sembilan tingkat pusat adalah nama partai baru yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nama partai kemudian dideklarasikan pada tanggal 23 Juli 1998 di kediaman KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Ciganjur, Jakarta Selatan. KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjelaskan pada acara deklarasi PKB 1998 bahwa kata „kebangkitan‟ jelas di ambilkan dari bahasa arab „nahdlah‟. Sedangkan penggunaan kata „bangsa‟ menjadi pilihan daripada kata „ummat’, Gus Dur kemudian menegaskan pilihannya sebagai berikut : “Kita pilih yang bisa diterima oleh undang-undang, yakni „bangsa‟. Tidak ada yang bisa melarang kata bangsa, karena kata itu merupakan sesuatu yang inhem (menyatu) dalam kehidupan berbangsa kita. Jadi karena itulah dipilih nama Partai Kebangkitan Bangsa, karena lebih dicintai NU…”9 Hal menarik dalam pendirian PKB antara lain keputusan untuk tidak mendirikan partai politik yang berasas Islam. Dasar pembentukan partai tertuang dalam naskah deklarasi dan Mabda‟ Siyasiy PKB yang mengatakan bahwa citacita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, bukan cita-cita politik Islam yakni dengan mendirikan Negara Islam. Berikut petikan naskah tersebut : ”Bahwa cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta untuk mewujudkan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Bahwa wujud dari bangsa yang dicita-citakan itu adalah masyarakat beradab dan sejahtera, yang mengejawantahkan nilai-nilai 9
Azis, Politik Islam: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam, 16-17
35
kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber dari hati nurani; bisa dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah sosial yang tertumpu pada kekuatan sendiri; bersikap dan betindak adil dalam segala situasi; tolong menolong dalam kebajikan; serta konsisten menjalankan garis/ketentuan yang telah disepakati bersama. … … … Maka dengan memohon rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah Allah SWT, serta didorong oleh semangat keagamaan, kebangsaan dan demokrasi, kami warga Jam‟iyah Nahdlatul Ulama dengan ini menyatakan berdirinya partai politik yang bersifat kejuangan, kebangsaan, terbuka dan demokratis yang diberi nama Partai Kebangkitan Bangsa. (Petikan Naskah Deklarasi PKB)”10
Sedangkan dalam Mabda‟ Siyasiy ditulis sebagai berikut : 1. “Cita-cita proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia adalah terwujudnya suatu bangsa yang merdeka, bersatu, adil dan makmur sejahtera lahir dan batin, bermartabat dan sederajat dengan bangsabangsa lain di dunia, serta mampu mewujudkan suatu pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menuju tercapainya kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, keadilan sosial dan menjamin terpenuhinya hak asasi manusia serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. 2. Bagi Partai Kebangkitan Bangsa, wujud dari bangsa yang dicitakan itu adalah masyarakat yang terjamin hak asasi kemanusiaannya, yang mengejawantahkan nilai-nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan bersumber pada hati nurani (asshidqu), dapat dipercaya, setia dan tepat janji serta mampu memecahkan masalah-masalah sosial yang dihadapi (al-amanah wa al-wafa-u bi al-ahdli), bersikap dan bertindak adil dalam segala situasi (al-„adalah), tolong menolong dalam kebajikan (al-ta‟awun) dan konsisten menjalankan ketentuan yang telah disepakati bersama (al-istiqomah) musyawarah dalam menyelesaikan persoalan sosial (al-syuro) yang menempatkan demokrasi sebagai pilar utamanya dan persamaan kedudukan setiap warga Negara di depan Hukum (al-musawa) adalah prinsip dasar yang harus selalu ditegakkan…..”11
10
Ichwan Arifin, Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Politik Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar II Semarang, (Tesis S2 Magister Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, 2008), 60-61 11
Tsaniyatul Azizah, Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Jogja, 2012), 6
36
Sebagai partai yang lahir dari Rahim NU baik secara struktural maupun kultural, PKB mewarisi Nahdlatul Ulama (NU). Secara struktural, dalam organisasi PKB terdapat dua institusi, yakni Dewan Syuro sebagai institusi penentu kebijakan umum dan Dewan Tanfidz sebagai pelaksana kebijakan partai. Hal ini persis sama sebagaimana yang ada di NU, yakni Lembaga Syuriyah dan Tanfiziyah.12 Tujuan politik PKB adalah keadilan (Justice). Jika Negara yang dibangun berlandaskan keadilan, dapat diandaikan bahwa semua warga akan bekerja dan dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Dalam kerangka perjuangan panjang yang dilalui PKB, PKB menunjukkan eksistensinya dengan tampilnya KH. Abdurrahman Wahid, salah satu kader terbaik PKB sebagai Presiden Republik Indonesia.13 Sejak pendiriannya, PKB sudah mengikuti Pemilu sebanyak 4 kali yakni Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan terakhir Pemilu 2014. Pada Pemilu 1999, PKB berhasil masuk tiga besar dibawah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Golkar dengan perolehan suara 12,6% suara. Pemilu berikutnya, PKB masih cukup diperhitungkan sebagai partai baru dengan memperoleh suara sekitar 10,5% suara dan masih diposisi ketiga di bawah Golkar dan PDI-P.14 Namun memasuki Pemilu 2009, PKB mulai mengalami perpecahan di dalam tubuh partai. Hal ini disebabkan oleh perpecahan pada Muktamar 2005.
12
Ibid., Ibid., 7 14 Fajar Novi Eristyawan, “Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur” Jornal Unair, [Journal online] tersedia di http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm749441a578full.pdf, diunduh pada tanggal 10 Juni 2015, 2 13
37
Saat itu PKB terpecah menjadi 2 (dua) kubu yakni kubu Muhaimin Iskandar dan kubu Gus Dur yang diwakili oleh Yenny Wahid. Inilah yang menjadi faktor utama kemerosotan suara PKB di Pemilu 2009 dengan perolehan 4,9% suara.15 A.2 Visi dan Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) A.2.1 Visi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) PKB memiliki visi yang dibuat sejak awal berdirinya. Visi ini dibuat sebagai landasan setiap anggota. Secara umum, berikut visi PKB : 16 a.
PKB harus turut serta menjaga dan memelihara tanah air dan kemerdekaan Indonesia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal itu karena keduanya merupakan rahmat dan amanat Allah SWT.
b.
PKB harus dapat memperjuangkan tegaknya kedaulatan rakyat, terwujudnya kehidupan demokrasi secara nyata, tercapainya keadilan sosial, kemandirian dan kemajuan. PKB bercita-cita membentuk masyarakat madani yang adil dan makmur, beradab dan sejahtera serta diridhai Allah SWT. Hal tersebut agar dapat mewujudkan : 1) Nilai kejujuran, kebenaran, kesungguhan dan keterbukaan yang bersumber pada nurani (ash-shidqu) 2) Sikap bisa dipercaya, setia, menepati janji dan mampu memecahkan masalah sosial (al-amanah wal yaghfa bii-‘ahdi)
15
Eristyawan, Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur, 3 16 Muhaimin Iskandar, Politik Partai Kebangkitan Bangsa, (Jakarta: DPP PKB, 2005), 68
38
3) Sikap dan tindakan yang adil dalam segala situasi (al-‘adalah) 4) Sikap tolong menolong dalam kebajikan (at-ta’awun) 5) Sikap konsisten dalam menjalankan ketentuan yang disepakati bersama (al-istiqomah) 6) Demokrasi persamaan kedudukan di depan hukum (musyawarah) c.
PKB harus dapat memupuk persatuan dan solidaritas agar tercapainya persaudaraan
keagamaan
(ukhuwah
Islamiyah),
persaudaraan
kebangsaan (ukhuwah wathaniyah), dan persaudaraan kemanusiaan (ukhuwah insaniyah). d.
PKB bercita-cita mewujudkan masyarakat yang berlandaskan Pancasila yang beragama.
e.
PKB harus dapat mewujudkan kesejahteraan sosial dan pemerataan pembangunan ekonomi kerakyatan dengan penguatan sector pertanian, pendayagunaan pajak dan kewajiban agama.
A.2.2 Misi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dalam implementasi visi partai PKB turut melaksanakan misi partai. Misi PKB adalah sebagai berikut : 17 1.
Melaksanakan kegiatan dan upaya secara maksimal untuk mewujudkan masyarakat ideal yang dicita-citakan sebagaimana tercantum dalam
17
Iskandar, Politik Partai Kebangkitan Bangsa, 69-70
39
Visi
dan Misi
partai
dengan
memperhatikan dan
menjamin
terpenuhinya hak-hak dasar kemanusiaan yang meliputi : a. Terpeliharanya jiwa dan terpenuhinya hak kemerdekaan, hak atas penghidupan/pekerjaan, keselamatan dan bebas dari penganiayaan (hifdzun nafs). b. Terpeliharanya agama dan terjaminnya kebebasan beragama dan larangan adanya pemaksaan menganut ajaran suatu agama (hifdzuddin) c. Terpeliharanya
akal,
terjamin
kebebasan
berekspresi
dan
berpendapat (hifdzul aql) d. Terpeliharanya keturunan, terjaminnya perlindungan pekerjaan dan masa depan keturunan atau generasi penerus (hifdzun nasl) e. Terpeliharanya harta benda dan terjaminnya pemilikan harta benda (hifdzun mal). 2.
Memperjuangkan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional yang menumbuhkembangkan potensi dan sentra-sentra perekonomiaan rakyat yang pernah berjaya di masa lalu.
3.
Mencegah terjadinya bentuk-bentuk pengembangan perekonomian yang menumbuhkan sector tertentu tetapi berakibat matinya potensi dan sentra-sentra perekonomian rakyat.
40
4.
Memperjuangkan pelaksanaan otonomi daerah dengan warga daerah sebagai perilaku utama pembangunan di daerah yang sebenarnya adalah pembanguan oleh pemerintahan pusat dengan mengambil temapt di daerah.
5.
Memperjuangkan pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan upaya menjaga alam Indonesia yang merupakan rahmat Allah SWT kepada bangsa Indonesia yang juga di pertanggungjawabkan oleh generasi penerusnya.
6.
Memperjuangkan
terwujudnya
birokrasi
pemerintah
pusat
dan
pemerintah daerah yang efisien dan efektif, bersih, jujur, terbuka, serta tidak dikuasai menjadi alat dari kekuatan politik tertentu. 7.
Memperjuangkan terwujudnya Negara hukum yang tercermin pada kuat dan kokohnya supremasi hukum dalam segala aspek kehidupan, sesuai dengan cita-cita dan seluruh gagsan sosial, politik, dan ekonomi yang terkandung dalam pembukaan dan batang tubuh UUD 1945.
A. 3 Asas-Asas Partai Kebangkitan Bangsa Asas-Asas PKB menjadi penuntut PKB dalam berpolitik dan wajib dilaksanakan oleh setiap anggotanya. Asas-asas PKB yaitu sebagai berikut : 18
18
Anggaran Dasar dan Anggaran Kegiatan Rumah Tangga PKB (Hasil Muhtamar ke-31,
2004). 2
41
1.
PKB beraqidah Islam/berasas Islam menganut faham ahlusunnah wal jama‟ah dan menurut faham dari salah satu imam mazhab empat : Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafii dan Imam Hambali.
2.
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara PKB berasas pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan
Indonesia,
Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3.
PKB muncul sebagai jawaban terhdap usulan warga NU dari seluruh pelosok negeri yang menginginkan hadirnya satu wadah yang dapat menampung aspirasi politik kaum Nahdliyin. PBNU-lah yang kemudian membidani lahirnya PKB.
4.
Partai ini lahir melalui sebuah rangkaian proses pengkajian yang intensif. Partai ini adalah „partainya orang NU‟ yang sekaligus juga menjadi partai yang bersifat kebangsaan, demokratis dan terbuka bagi siapa saja dalam artian lintas agama, suku, ras dan golongan.
5.
PKB yang didukung sepenuhnya oleh KH. Abdurrahaman Wahid, ketua umum PBNU, berciri humanism religius (insaniyah diniyah) dan amat peduli dengan nilai-nilai kemanusiaan yang agamis dan berwawasan
kebangsaan.
Perjuangan
PKB
bermuaran
pengembalian kedaulatan rakyat, keadilan dan persatuan.
42
pada
B. Partai Amanat Nasional (PAN) B. 1 Sejarah Lahirnya Partai Amanat Nasional (PAN) Reformasi sebagai jalan yang kita tempuh telah banyak melahirkan gagasan brilian yang diterima bersama dalam tatanan kehidupan baru ketatanegaraan. Partai politik memiliki posisi penting dalam sebuah Negara demokrasi. Kehidupan partai politik di suatu Negara demokrasi mencerminkan bagaimana kondisi kehidupan di Negara tersebut. PAN dibentuk pada masa reformasi. Sejarah berdirinya PAN tidak lepas dari hasil tanwir Muhammadiyah Semarang tahun 1998. Menjelang jatuhnya pemerintahan orde baru Soeharto, seluruh kekuatan pro demokrasi, mulai dari mahasiswa sebagai kekuatan inti gerakan reformasi, akademisi, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta kelompok masyarakat yang menghendaki perubahan, di antaranya adalah Majelis Amanat Rakyat (MARA).19 MARA berdiri resmi pada 14 Mei 1998 dan melibatkan tokoh-tokoh nasional sebagai pendirinya, yaitu M. Amien Rais, Goenawan Moehammad, Rizal Ramli, Emil Salim, Albert Hasibuan, Toety Zoemrotin, dan lain-lain. Selain MARA, beberapa aktivis pro demokrasi mendirikan Tebet Society, di antaranya Amin Azis, AM Fatwa, AM Lutfi, dan M. Suwardi yang sebagian besar juga menjadi aktivis Muhammadiyah.20
19
“Partai Amanat Nasional” Magister Ilmu Pemerintahan UMY. [artikel online]; dari http://mip.umy.ac.id/phocadownload/jgpp/rasid%2520pora.pdf, diunduh tanggal 30 Desember 2014, 91 20 “Partai Amanat Nasional” MIP UMY, 91
43
Kemudian MARA mengadakan pertemuan di Bogor tanggal 5-6 Agustus 1998. MARA sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). 21 Berdirinya PAN tidak dapat terlepas dari sosok Amien Rais, sang lokomotif gerakan reformasi 1998. PAN dideklarasikan di Jakarta pada tanggal 23 Agustus 1998, berdasarkan pengesahan Depkeh HAM No. M-20.UM.06.08 tanggal 27 Agustus 2003.22 PAN berdiri dengan tujuan untuk menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajemukan material dan spiritual. Cita-cita PAN berakar pada moral agama, kemanusiaan, kemajemukan, non-sektarian, dan nondiskriminatif. Dalam upayanya menjangkau masa depan, PAN berdiri di atas landasan ideologis amanah dan nasionalitas untuk mampu memberikan respon secara cerdas dan bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan bangsa serta dapat memberikan kontribusi bagi terciptanya kehidupan politik yang demokratis di Indonesia. Sebagai partai politik, maka tidak terelakan jika PAN bersinggungan secara intens dengan berbagai hal yang bersifat particular dalam arus pertarungan kepentingan politik di Indonesia. Namun demikian, amanah dan nasionalitas merupakan landasan pembentuk kerja-kerja politik yang visioner.23 Dengan ideologi amanah, maka proses dan pencapaian hasil dalam pergulatan politik sepenuhnya bersandar pada kehendak untuk mewujudkan dan mengkongkretkan amanat rakyat. Sementara dengan ideology nasionalitas berarti 21
“Partai Amanat Nasional” Merdeka.com. 2014. [artikel online]; Tersedia di http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai-amanat-nasional/ diunduh pada tanggal 30 Desember 2014 22 “Partai Amanat Nasional” Sindonews. 2014. [artikel online]; tersedia di http://m.sindonews.com/read/705233/12/profil-partai-amanat-nasional-1357715588 diaskes pada tanggal 30 Desember 2014 23 “Partai Amanat Nasional” MIP UMY, 91
44
PAN
menghargai
dan
menjunjung
tinggi
pluralitas,
heterogenitas
atau
kemajemukan sosial, ekonomi dan budaya yang kemudian bersenyawa membentuk sebuah Negara bangsa bernama Indonesia. Maka, ideologi amanah dan nasionalitas merupakan pilar penyangga PAN, agar tidak terkikis eksistensinya semata sebagai pengejawantahan dari kepentingan parsial patrikular.24 PAN sejak mengikuti Pemilu 1999 sampai Pemilu 2009 cenderung mengalami fluktuasi suara. Pada Pemilu 1999 PAN memperoleh 7,12% suara dan Pemilu 2004 PAN memperoleh 6,44% suara. PAN justru mengalami penurunan suara di Pemilu 2009 dengan memperoleh 6,01% suara.25
B.2 Visi Dan Misi Partai Amanat Nasional (PAN) B.2.1 Visi Partai Amanat Nasional (PAN) PAN adalah partai yang terbuka bagi warga Negara Indonesia, baik laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai pemikiran, latar belakang etnis maupun agama, dan mandiri. Adapun visi PAN adalah “Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintah yang baik dan bersih di dalam Negara Indonesia yang democrat dan berdaulat, serta diridhoi Allah SWT Yang Maha Esa”.26 Sedangkan penjelasan Visi PAN adalah sebagai berikut :
24
“Partai Amanat Nasional” MIP UMY, 91-92 “Partai Amanat Nasional (PAN)” Poltracking [artikel online] tersedia http://www.poltracking.com/partai-amanat-nasional-pan unduh pada tanggal 10 Juni 2015 26 “Partai Amanat Nasional” MIP UMY, 92-93 25
45
di
1. Masyarakat Madani berarti bahwa PAN harus dapat menciptakan kesejahteraan, kemakmuran dan memiliki peran dalam masyarakat. Masyarakat madani merupakan tatanan kemasyarakatan berlandaskan transparansi, keterbukaan, dan berbasisi kompetensi. 2. Pemerintahan yang Baik dan Bersih berarti bahwa pemerintahan yang dicita-citakan
PAN
adalah
pemerintahan
yang
terbuka
dengan
pemanfaatan sumberdaya manusia yang adil, transparan dan sesuai dengan cita-cita masyarakat. 3. Membangun Negara Bangsa yang Berdaulat dalam Sistem Demokrasi berarti PAN akan menjungjung demokrasi di Indonesia yang berdasarkan pancasila. Demokrasi ini memiliki kedaulatan dan musyawarah mufakat. B. 2. 2 Misi Partai Amanat Nasional (PAN) Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut guna memberikan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan maupun untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak, maka ditetapkan misi sebagai berikut :27 1. Memenangkan PAN dalam setiap Pemilihan Umum. 2. Mewujudkan kader yang berkesadaran priritual, sosial dan politik yang tinggi, cerdas, ikhlas, pluralis, tangguh, professional, mandiri, progresif, inovatif dan konsisten.
27
“Partai Amanat Nasional” MIP UMY, 94
46
3. Mewujudkan PAN sebagai partai yang dekat dan membela rakyat. 4. Membangun Organisasi PAN yang modern berdasarkan sistem, manajemen, dan budaya organisasi yang kuat dan mengakar. 5. Mewujudkan masyarakat Indonesia baru yang demokratis, berkeadilan sosial, makmur, damai, cerdas, mandiri dan partisipatif. 6. Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.
47
BAB IV ANALISIS KOMPARATIF STRATEGI PARTAI POLITIK BERBASIS ISLAM DALAM MELAMPAUI PARLIAMENTARY THRESHOLD 3,5% SUARA NASIONAL
Dalam menghadapi Pemilihan Umum, partai politik merancang perencanaan secara sistematis oleh tim pemenangan atau yang biasa disebut dengan Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu). Bapilu dibentuk guna memperoleh suara maksimal sehingga mencapai kemenangan dalam Pemilu. Untuk mencapai tujuan tersebut, partai-partai politik merumuskan strategistrategi pemenangan yang dapat menarik minat masyarakat untuk memilih dan mencoblos partai politiknya. Perumusan strategi menjadi penting bagi partai politik dalam menghadapi Pemilu. Hal ini dilakukan dengan mempertahankan basis lama yang selama ini sudah dirawat oleh partai politik tersebut atau memperluas dan merebut basis baru. Partai politik dapat melakukan strategi yang terkait dengan penggalangan dan mobilisasi massa dalam pembentukan opini publik, atau selama Pemilihan Umum. Strategi ini dilakukan dalam rangka memenangkan perolehan yang mendukung kemenangan partai atau kandidat.1
1
Prof. Firmanzah, Ph.D, Mengelola Partai Politik (Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), 114
48
A.
Strategi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Pemilihan Umum 2014 Peningkatan perolehan suara PKB pada Pemilu tahun 2014 merupakan suatu
prestasi yang sangat baik. Keberhasilan tersebut tentu bukan sekedar kebetulan, tetapi ada strategi tertentu yang diterapkan oleh PKB. Perolehan suara PKB pada 2009 hanya mencapai 4,49%. 2 Hal ini tentu membuat pesimis mengingat kenaikan Parliamentary Threshold (PT) pada Pemilu 2014. Sehingga tantangan yang dihadapi oleh PKB semakin berat. Bahkan beberapa lembaga survey menyatakan kemungkinan PKB tidak akan dapat melampaui PT. Mengatasi permasalahan ini, Muhaimin Islandar, Ketua Umum PKB merumuskan strategi tertentu untuk memuluskan langkah PKB. Menurut Helmy Faisal, PKB menilai kenaikan PT dari 2,5% menjadi 3,5% merupakan suatu hal yang wajar. Penyederhanaan partai melalui kebijakan PT merupakan hal yang tepat. Selain itu, PT juga mendorong para politisi untuk memandang pembentukan partai lebih serius. 3 Upaya penerapan PT merupakan sebuah kemajuan demokrasi yang patut diapresiasi karena Indonesia mencoba menerapkan demokrasi prosedural yang ideal.4 Selanjutnya, PKB melihat bahwa PT 3,5% merupakan angka yang ideal karena apabila ditarik menjadi 5%, seperti Turki misalnya, maka yang terjaring hanya sekitar 5 partai politik saja. Hal tersebut mengakibatkan penurunan partisipasi partai karena munculnya diktator mayoritas.5 2
“Inilah Hasil Akhir Nasional Perolehan Suara Pemilu” Kompas.com.9 Mei 2009 [berita online]; tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir. perolehan.suara.nasional.Pemilu diunduh pada pada 5 Mei 2015 3 Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30 4 Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 5 Ibid.,
49
Meskipun awalnya PKB merasa keberatan atas kenaikan PT, namun kemudian PKB melihat PT ini memberi keuntungan pada partai. Keuntungan itu berupa kursi tambahan di DPR bagi partai yang melampaui PT dari jatah kursi partai yang tidak mencapai 3,5%.6
Strategi Defensif
A.1.
Helmi Faisal melihat upaya strategi defensif lebih menguntungkan disbanding strategi ofensif hanya akan mengeluarkan banyak tenaga dan biaya yang tidak berbanding lurus dengan perolehan suara. 7 Strategi ofensif dinilai tidak proporsional bagi PKB di Pemilu 2014. Meskipun PKB lebih memprioritaskan strategi defensif, strategi ofensif PKB pun tidak dapat dikatakan tidak berhasil. Beberapa calon legislatif PKB berhasil mendapatkan kursi di basis baru. Hal ini didukung oleh beberapa kemungkinan. Pertama, calon anggota Legislatif (caleg) tersebut bisa „cair‟ atau membaur dan diterima oleh kelompok masyarakart muslim dan masyarakat umum lainnya di Dapil tersebut. Kedua, caleg tersebut memiliki komunitas, yang meskipun jumlahnya kecil tapi solidaritasnya sangat tinggi. Ketiga, kota yang menjadi daerah pemilihannya merupakan kota urban.8 Keterlibatan badan otonom PKB seperti Garda Bangsa, GEMASABA dan PPKB9 juga menjadi salah satu unsur pendukung perolehan suara bagi PKB, di samping pengaruh keluarga besar Nahdlatul Ulama (NU), tokoh, dan caleg itu 6
Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30 7 Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 8 Ibid,. 9 Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30
50
sendiri.10 Hal ini merupakan salah satu upaya PKB dalam melampaui PT dengan adanya sayap-sayap Islam di partai lain. Majelis Dzikir SBY dan Baitul Muslimin merupakan beberapa contoh dari sayap partai nasionalis yang membentuk sayap Islam. Hal yang juga paling mempengaruhi perolehan suara partai pada Pemilu 2014 adalah usaha partai dalam mengatasi konflik internal. Perolehan suara PKB menurun pada 2009 karena adanya konflik internal partai. Lain halnya dengan Pemilu 2014, di mana kondisi internal PKB memang lebih solid. 11 Sehingga perolehan suara 9.04%
12
merupakan hasil yang cukup memuaskan bagi PKB.
Sehingga secara garis besar dalam menghadapi Pemilu 2014, PKB merancang strategi defensive melalui Pendekatan Ideologi dan Ketokohan.
A.1.1 Pendekatan Ideologi Strategi yang dilakukan oleh PKB adalah dengan memprioritaskan perolehan suara dari kalangan Petani, Nahdliyin 13 dan Santri. Hal ini karena adanya kesamaan ideologi, platform, nasib, serta semangat perjuangan yang sama antara PKB dan segmentasi tersebut. Strategi PKB dalam menarik hati segmentasi ini dengan menghadirkan kegiatan-kegiatan rutin yang merupakan tradisi Nahdlatul
10
Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 11 Ibid., 12 Dani Prabowo. “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014”. Kompas.com. 9 Mei 2014. [berita online]; tersedia di http://nasional.kompas.com/ read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 pada 24 April 2015 13 Nahdliyin adalah sebutan bagi warga yang merupakan anggota Nahdlatul Ulama, mengikuti tradisinya dan mengakui bagian dari organisasi Nahdlatul Ulama.
51
Ulama (NU) lainnya. Selain itu, PKB juga mengagendakan kunjungan ke ulamaulama dan pesantren-pesantren.14 Sebagai contoh, Masrifah dari daerah pemilihan Banten III. Pada Pemilu sebelumnya PKB tidak mendapatkan kursi di dapil ini. Helmi menilai, Masrifah berhasil melakukan upaya merawat basis-basis kultural Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di daerah tersebut dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tradisi ke-NU-an, sebagai berikut :15 1. Tahlilan adalah sebuah ritual keagamaan yang biasanya dilakukan oleh kalangan Islam tradisionalis.16 2. Maulid adalah sebuah ritual keagamaan dalam rangka memperingati hari lahir nabi Muhammad SAW.17 3. Sholawatan adalah pujian kepada nabi.18 Secara umum, Saifullah Maksum mengafirmasi bahwa ideologi politik PKB yang lebih terbuka juga menjadi salah satu faktor pendorong perolehan suara PKB yang tinggi. Ideologi Ahlusunnah Waljama’ah (Aswaja) dijadikan PKB sebagai pendekatan yang dilakukan oleh PKB untuk mendekatkan kepada warga nahdliyin. Tagline PKB dalam Pemilu 2014: “politik Rahmatan lil ‘alamin” yang diusung PKB juga menjadi pendukung ideologi di atas.19 14
Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30 15 Ibid., 16 “Tahlil dan Tahlilan”, UNIMUS. [artikel online]; tersedia di http://lsia.unimus.ac.id/v2012/?p=1029 diunduh pada tanggal 10 Januari 2016 17 “Makna dan Hikmah Maulid nabi Muhammad SAW”, PPP. 13 Januari 2014 [artikel online]; tersedia di http://ppp.or.id/news/makna-dan-hikmah-maulid-nabi-muhammad-saw.html diunduh pada tanggal 10 Januari 2016 18 “Pengertian, Macam dan Hukum Membaca Shalawat”, Al Badar. [artikel online]; tersedia di http://al-badar.net/pengertian-macam-dan-hukum-membaca-shalawat/ diunduh pada tanggal 10 Januari 2016 19 Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30
52
Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu alasan PKB mencantumkan beberapa kalangan non-muslim dalam daftar caleg di Pemilu 2014, seperti seorang Pendeta dari agama Kristen-Protestan di Dapil Jakarta Barat dan Daniel Johan dari etnis Tionghoa di Dapil Kalimantan Barat. Pilihan PKB ini merupakan merupakan implementasi dari mabda siyasi-nya: berdiri di atas semua golongan. 20 Baik ideology maupun Tagline di atas, pada akhirnya berhasil mencitrakan PKB menjadi partai politik yang sesuai dengan tujuannya, yaitu berdiri di atas semua golongan.
A.1.2 Ketokohan Keterlibatan tokoh-tokoh penting di keluarga besar NU diyakini menjadi daya tarik masa NU untuk kembali ke PKB. Seperti yang dikatakan M. Qodari, bahwa NU Effect menjadi faktor naiknya suara PKB. Hal ini mengingat jumlah masa NU yang mencapai 30% dari total umat Islam di Indonesia.21 Kemudian menurut Helmi Faisal, faktor ketokohan menjadi vote getter yang paling ampuh bagi PKB. Karena tokoh ini telah melampaui level pertama dari tiga level yang harus dilewati setiap calon legislatif dalam melakukan kampanye. Ada 3 level yang harus dilewati setiap calon legislatif dalam berkampanye. Pertama, calon harus diketahui oleh masyarakat, baik tokoh maupun partai. Kedua, setelah mengetahui, maka calon harus menimbulkan rasa ketertarikan dari masyarakat.
20
Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 21 Taufik Rachman, “Suara PKB Melonjak Karena NU Solid Mendukung” Republika Online. 10 April 2014. [berita online]; tersedia di http://www.republika.co.id/berita/Pemilu/beritaPemilu/14/04/10/n3t2v4-suara-pkb-melonjak-karena-nu-solid-mendukung unduh tanggal 22 April 2015
53
Level ketiga adalah bagaimana calon kemudian terpilih oleh masyarakat. 22 Hal ini dirasakan dampaknya langsung oleh Helmy Faisal selama melakukan kampanye: “Saya sendiri di Dapil saya juga ada vote getter, seperti para guru, para ulama, tidak jarang juga saya foto dengan Rhoma Irama misalnya, itu sangat laku. Jadi kalau saya menawarkan kalender yang foto saya itu tidak laku, tapi kalau saya ada Rhoma Iramanya, mereka minta, bukan hanya minta tapi bahkan mau beli. Jadi kalender saya yang ada Rhoma Iramanya itu bahkan Rp 5000 pun mereka mau beli.” Ketokohan yang telah diusung PKB dianggap strategi jitu menurut Hendri Satrio. Keterlibatan tokoh-tokoh ini berdampak pada masuknya PKB ke dalam 5 besar perolehan suara Pemilu 2014.23 Contoh lainnya adalah ketokohan Gus Dur yang nyaris tidak bisa dilepaskan dari PKB. Selaku sebagai pendiri PKB, Ulama, sekaligus Presiden RI ke – 4, Gus Dur juga memilki kharisma yang sangat besar.24 Di sisi lain, bergabungnya Rusdi Kirana juga menjadi kekuatan tersendiri bagi PKB. Ketua Fraksi PKB DPR RI ini mengakui bahwa Rusdi Kirana memberikan dampak besar bagi managerial PKB menjadi lebih baik.25 Pihak PKB tidak mengetahui secara pasti apakah Rusdi Kirana, pemilik Lion Group, turut memberikan instruksi kepada karyawannya atau tidak untuk memilih PKB. Namun
22
Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 23
Taufik Rachman, “Pengamat : PKB Fenomenal dalam Pemilu 2014” Republika Online. 10 April 2014 [berita online]; tersedia di http://m.republika.co.id/berita/Pemilu/14/04/10/n3si2ypengamat-pkb-fenomenal-dalam-Pemilu-2014 diunduh 22 April 2015 24 “Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar : Keluarga Besar NU Sudah Menyatu Seratus Persen” Gatra News. 1 April 2014 [artikel online]; tersedia di http://www.gatra.com/kolom-danwawancara/49970/ketua-umum-pkb,-muhaimin-iskandar-keluarga-nu-sudah-menyatu-seratuspersen pada 23 April 2015 25 “Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar : Keluarga Besar NU Sudah Menyatu Seratus Persen” Gatra News. 1 April 2014 [artikel online]; tersedia di http://www.gatra.com/kolom-danwawancara/49970/ketua-umum-pkb,-muhaimin-iskandar-keluarga-nu-sudah-menyatu-seratuspersen pada 23 April 2015
54
ada kemungkinan karyawan yang memilih PKB atas dasar kesadaran bahwa memang bos-nya saat ini masuk PKB.26
B.
Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) di Pemilihan Umum 2014 Berdasarkan hasil Pemilu 2009, PAN cukup percaya diri dalam menghadapi
Pemilu 2014. Hal itu karena pada Pemilu 2009, PAN berhasil mendapat perolehan 46 kursi, maka pada Pemilu 2014 PAN sudah memprediksi akan dapat melebihi suara di Pemilu 2009. Persiapan ini sudah dilakukan PAN pasca Kongres III PAN pada tahun 2010.27 Percaya diri yang dimiliki PAN ini sepertinya sesuai dengan kenyataan. Pasalnya, hasil survey 2013 menyatakan bahwa PAN berada di angka di bawah 5 persen. 28 Hasil survey tersebut pun justru tidak tepat. Pasalnya perolehan suara PAN mencapai 7,59% 29 dengan perolehan 49 kursi. Menurut Yandri Susanto, kenaikan Parliamentary Threshold (PT) telah mempengaruhi perolehan suara PAN pada Pemilu 2014. PAN merupakan salah satu partai yang mengusulkan kenaikan PT dan merasakan banyak keuntungan pada Pemilu 2014.30
26
Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 27 Mansyur Faqih, Ahmad Islamy Jamil. “Mengintip Strategi PAN untuk Pemilu 2014” Republika Online. 10 Januari 2014. [berita online]; tersedia di http://republika.co.id/ berita/nasional/politik/14/01/10/mz6x3z-mengintip-strategi-pan-untuk-Pemilu-2014 pada 25 April 2015 28
Eko Priliawito, Arief Hidayat. “Merosotnya Suara Partai dan Tokoh Islam di Pemilu 2014” Viva.co.id . 17 Maret 2013 [berita online]; tersedia di http://m.news.viva.co.id/news/read/398147 merosotnya-suara-partai-dan-tokoh-islam-di-Pemilu-2014 pada 24 April 2015 29
Prabowo. “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014”. Kompas.com.
Ibid 30
Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25
55
PAN pun melihat kenaikan PT ini berdampak baik. Suara-suara kecil atau sisa suara yang tadinya tidak dimanfaatkan bisa dikonversikan menjadi kursi. Selain itu, angka PT 3,5% akan menyaring parpol yang berhasil melampauinya menjadi sekitar 10 sampai 11 parpol saja. Dengan begitu, parlemen diharapkan diisi oleh orang-orang terbaik dari partai politik yang ada. Sehingga pendirian partai politik tidak hanya sebatas iseng.31 Namun juga partai sebagai jalan serius dalam berpartisipasi politik untuk pembangunan bangsa dan negara. Sedangkan Viva Yoga Mauladi menganggap bahwa kenaikan PT dari 2,5% menjadi 3,5% bukanlah hal yang besar. Hal ini terlihat dari keberhasilan PAN melampaui PT. PAN telah menyiapkan strategi kampanye yang berfokus pada Dapil yang dilakukan oleh para caleg-nya agar dapat mengusung ketua umum PAN untuk maju ke Pilpres.32 Viva menilai, penggunaan PT merupakan upaya agar partai yang bersaing dalam Pemilu lebih berkualitas dan bisa bertahan dalam jangka panjang. Bukan untuk membatasi berdirinya partai politik, tapi untuk membuat keteraturan dalam parlemen.33 Sehingga penggunaan PT cocok diterapkan di Indonesia. Viva menambahkan, ukuran PT 3,5% di Indonesia, bisa dikatakan sudah cukup ideal. Hal ini berdasarkan ukuran 77 Dapil yang ada dan 560 kursi yang tersedia di DPR. Jika partai politik memperoleh suara 10%, maka ia akan mendapatkan 56 kursi. Selain itu hasil 3,5% juga dihitung dari sisa suara yang harus bisa dikonversikan ke dalam kursi.
34
Sehingga minimal kursi yang
31
Ibid,. Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi
[email protected] pada11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 32
33
Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 34 Ibid.,
56
melalui melalui
email
pribadi
email
pribadi
didapatkan adalah 14 kursi (jika 2,5%) atau 16 kursi (jika 3,5%) atau menguasai hanya 2-3 dapil dari 77 dapil yang ada.
B.1. Strategi Ofensif Performa PAN pada Pemilu 2014, tidak jauh berbeda dari strateginya pada Pemilu 2009 lalu. PAN menganggap pada dasarnya keteraturan organisasi, kemampuan SDM dan kekuatan logistik sebagai hal penting dalam setiap Pileg.35 PAN di Pemilu 1999 dikenal sebagai partai kota dan kampus. Kemudian pada Pemilu selanjutnya, PAN mulai bergeser ke pedesaan. 36 Strategi PAN dalam meraih suara di pedessan bukanlah sebuah tantangan lagi. PAN telah menjadi partai yang masuk ke dalam dua tipologi sekaligus, yaitu Desa dan Kota. PAN nampaknya merasa basis Muhamadiyah bukanlah kekuatan utama perolehan suara Pemilu 2014. Caleg bahkan membawa nama pribadi meski ia lahir dari PAN.37 “Sekarang saya bilang faktanya tempat saya itu di Serang itu 80% NU dan mungkin 10% yang Muhamadiyah dan saya pemenang di semua TPS disitu artinya kita offensif dalam artian menyampaikan kepada calon pemilih itu bahwa PAN ini partai terbuka tapi religi bukan partai Muhamadiyah basisnya Muhamadiyah iya tapi bagi yang lain juga kami ucapkan selamat datang selamat bergabung. Strategi saya itu saya sampaikan bapak-bapak atau ibu-ibu kalau tidak suka PAN jangan coblos PAN-nya tapi coblos saya-nya nah itu strategi itu. Jadi PAN itu tidak defensif mempertahankan pangsa pasar. Justru PAN sekarang ofensif menusuk ke jantung-jantung pedesaan itu yang selama aini bagi mereka tabu yang dulu per TPS tidak ada suara sekarang mulai ada suara ya 100 ini studi kasusnya saya” 38
35
Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25 36 Ibid., 37 Ibid,. 38 Ibid,.
57
Selanjutnya, keberadaan badan otonom partai juga patut menjadi perhatian PAN. Anggota BM PAN banyak yang akhirnya masuk ke DPRD Tingkat I, Tingkat II maupun DPR RI. Namun hal ini masih menjadi kekurangan PAN. PAN belum dapat mengelola BM PAN dengan baik. Sehingga kiranya Pemilu selanjutnya, PAN bisa memaksimalkan BM PAN.39 Hal ini biasanya dikarenakan ongkosnya yang lebih mahal ketika memanfaatkan jaringan partai. Padahal jaringan BM PAN cukup banyak memberikan banyak suara karena strukturnya ada hingga tingkat desa.40 Sehingga secara umum, PAN menggunakan Strategi Ofensif melalui pendekatan dialogis dan psikologis serta melalui artis yang dicalonkan sebagai calon legislatif.
B.1.1 Pendekatan Dialogis dan Psikologis Strategi yang digunakan PAN pada tipologi wilayah pedesaan, menurut Yandri Susanto, sesuai dengan jargon (tagline) politik: “PAN Merakyat”. Dengan mengedepankan sisi komunikasi politik yang langsung turun ke masyarakat:41 “... strategi yang dilakukan oleh PAN secara organisasi maupun oleh para Calegnya adalah menusuk ke jantung desa itu sudah diterima oleh masyarakat desa caranya sederhana mereka disapa dengan bahasa yang bahasa rakyat, bahasa yang gampang dipahami, perilaku kita juga perilaku kerakyatan bukan perilaku elit, kemudian dari sisi pakaian juga pakaian ala kerakyatan bukan borjui,s nah kalau itu yang kita lakukan kemudian kita mendengar keluhan mereka lalu itu kita sampaikan kepada pemangku kepentingan, mereka kita salami kita ajak bicara, rakyat insya Allah akan ikut..”
39
Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25 40 Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi melalui email pribadi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 41 Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25
58
Hal senada juga diungkapkan oleh Viva Yoga Mauladi bahwa dalam menghadapi masyarakat pedesaan akan lebih efektif dengan melakukan pendekatan dialogis dan psikologis langsung terhadap warga. Secara prinsip, PAN lebih menekankan bahwa setiap caleg harusnya membangun komunikasi politik kepada konstituen dengan terjun langsung dan menyapa rakyat.42 Namun harus juga mengadakan kegiatan-kegiatan, seperti bantuan sosial dan pertemuan terutama dengan relawan. Selain itu, yang menarik adalah dengan memberikan kartu nama yang berisi nomor telepon yang bisa dihubungi agar masyarakat dapat langsung menyampaikan aspirasinya.43 Untuk menghadapi tipologi wilayah perkotaan, PAN harus memainkan isuisu kerakyatan sesuai dengan agenda Reformasi, dengan pertimbangan bahwa masyarakat perkotaan memiliki latar belakang pendidikan yang cukup baik. Masyarakat dengan tingkat pendidikan baik akan melihat politik seperti bursa paham yang perubahannya sangat cepat. Ketika PAN sedang anjlok atau sedang bermasalah tentu akan banyak yang tidak memilih PAN. Sebaliknya, jika PAN memiliki prestasi baik masyarakat akan memilih PAN.44 Sedangkan strategi yang dilakukan PAN untuk memperoleh suara di daerah non-basis adalah dengan isu kebhinekaan. PAN mengidentifikasikan diri sebagai partai Nasionalis, bukan partai Islam. Sehingga untuk melakukan kampanye di Papua misalnya, PAN mendirikan DPW yang diisi oleh orang Papua. Begitupun di Kalimantan, dengan mengangkat beberapa Caleg non-muslim. Bahkan ini teruji di
42
Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi melalui email pribadi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 43 Ibid,. 44 Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25
59
Kalimantan Tengah dengan terpilihnya Hang Ali yang beragama Budha. 45 Misalnya, yang dilakukan Viva Yoga adalah dengan melakukan pendekatan dengan Nelayan dan Petani. Sehingga dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. 46 PAN nampaknya membawa nilai Islam moderat dan kebinekaan sebagai bangsa Indonesia.
B.1.2. Artis sebagai Calon Legislatif Jika melihat perkembangan PAN, sejak kepemimpinan Soetrisno Bachir, PAN mulai melakukan Political Branding dengan menggandeng artis-artis Ibukota. 47 Hal ini kemudian dianggap sebagai faktor utama kenaikan suara dari Pemilu 2004, 2009, dan 2014. Strategi ini dianggap ampuh dan nampaknya ditiru beberapa partai besar. Keampuhan strategi political branding melalui artis ini diakui oleh Yandri Susanto. Pada Pemilu sebelumnya, PAN kehilangan beberapa dapil seperti Bogor, Jember, Sukabumi, Depok, Bekasi. Namun pada Pemilu 2014, PAN kemudian mengusung Anang Hermansyah di Jember, Primus Yustisio di Bogor, Lukman Hakim di Depok - Bekasi dan Desy Ratnasari di Sukabumi. Semua caleg tersebut kini berhasil melangkah ke Senayan.
48
Namun, sebelum melaju menjadi caleg,
artis juga harus dibekali dengan kursus politik agar menaikkan elektabilitasnya.
45
Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25 46 Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi melalui email pribadi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 47 Evan, “Partai Amanat Nasional” Tempo.co. 2014 [berita online]; tersedia di http://Pemilu.tempo.co/read/partai/9/Partai-Amanat-Nasional-PAN diunduh pada 25 April 2015 48 Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25
60
Karena pada dasarnya popularitas tidak selalu berbanding lurus dengan elektabilitas.49 Yandri berpendapat bahwa masyarakat sekarang cukup cerdas dengan memilih mana yang pencitraan, mana yang tidak. Ideologi pun bukan lagi patokan utama, karena pragmatisme masyarakat di zaman sekarang. Sedangkan Tagline hanya sebatas digunakan agar masyarakat lebih ingat PAN, pengaruhnya tidaklah banyak.50 Strategi ketokohan, tidak dapat dijadikan strategi bersama bagi PAN karena krisis ketokohan yang dialami PAN. Untuk mengatasi krisis ketokohan PAN ini, PAN menghimbau kepada para calegnya agar terjun langsung ke masyarakat guna manarik hati pemilih. 51 Hal ini tercantum dalam pedoman organisasi yang mewajibkan setiap caleg atau anggota legislatif dari PAN baik pusat maupun daerah untuk turun ke masyarakat kalau ini tidak dilakukan maka Caleg atau anggota legislatif dari PAN akan mendapatkan Punishment.52 Viva Yoga berpandangan sedikit berbeda. Ideologi haruslah menjadi dasar bagi setiap partai politik dalam menentukan sikap dan menjalankan programnya. Sehingga program merupakan cerminan dari ideologi itu sendiri. Dalam tataran akademisi dan elit, yang dibicarakan adalah wacana ideologi. Sedangkan dalam tingkat bawah, yang dibicarakan adalah masuk ke tataran program. Sehingga masih dalam satu lingkup. Sedangkan ketokohan itu sendiri memiliki pengaruh paling besar, karena tokoh pastinya memiliki pengikut mengingat Indonesia yang
49
Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi melalui email pribadi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB 50 Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25 51 Ibid., 52 Ibid.,
61
masih menganut patrimonial, sistem klan. 53 Meskipun Viva dan Yandri setuju bahwa tagline tidak banyak berpengaruh terhadap pendulangan suara PAN.
C.
Analisa Komparatif Pengaruh Parliamentary Threshold terhadap Strategi PKB dan PAN dalam Pemilu 2014 Pada tahun 2009, perolehan suara nasional partai berbasis Islam tidaklah
baik. Padahal di Pemilu 2004, Partai berbasis Islam cukup memperoleh banyak kursi di DPR. Misalnya PKB yang hanya memperoleh 4,94% di Pemilu 2009, padahal tahun 2004 memperoleh posisi ketiga dengan perolehan suara 10,57%. PAN pun bernasib sama, meskipun penurunan suaranya tidak terlalu signifikan seperti PKB. PAN memperoleh suara 6,44% pada Pemilu 2004 dan menurun menjadi 6,04% pada Pemilu 2009. Kenaikan PT menjadi 3,5% merupakan tantangan yang cukup berat bagi partai berbasis Islam pada Pemilu 2014. Pada Pemilu 2009 saja, angka 2,5% sudah cukup merepotkan Partai berbasis Islam dalam mengelola dan menyusun strategi. Hal ini karena PT dijadikan standar untuk dapat menentukan partai tersebut dapat mengikuti Pemilu selanjutnya atau tidak, selain sebagai ukuran untuk memasuki DPR RI. Namun secara garis besar partai berbasis Islam seperti PKB dan PAN masih optimis dengan PT 3,5%. Angka 3,5% dianggap cukup moderat bagi partai-partai yang dikategorikan sebagai partai kelas tengah ini. Sehingga kedua partai ini berencana akan bersama-sama mempertahankan angka PT dikisaran 3,5% saja.
53
Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi
[email protected] pada 11 Mei 2015 pada 10.45 WIB
62
melalui
email
pribadi
Alasanya karena jika PT mengalami kenaikan, misalnya menjadi 4% atau 5%, ini akan mendistorsi eksistensi partai-partai kelas tengah. Pada Pemilu 2014, PKB memilih untuk mempertahankan strategi defensif untuk melampaui PT. PKB masih mempertahankan segmentasi pemilih yang berasal dari kalangan Nahdliyin pada Pemilu kali ini. Selain itu, PKB juga berkaca pada Pemilu 2009 dimana gejolak internal di tubuh partai ini terlalu rumit sehingga fokus partai di Pemilu menjadi terpecah yang berimbas pada perolehan suara pun ikut menurun. Ketika PT dinaikan, PKB menghadapi tantangan yang terlihat cukup berat, mengingat suara PKB di Pemilu 2009 hanya 4,94%. Pembenahan internal PKB menghadapi 2014 pun kemudian dilakukan secara cepat oleh Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB. PKB melihat NU masih sebagai benteng utamanya. PKB pun merapatkan barisan keluarga besar NU yang selama ini terpecah sebagai salah satu strategi politik dalam memperoleh suara di 2014. Sehingga citra sebagai partai milik warga NU terus dipertahankan oleh PKB. Muhaimin Iskandar menganalogikan PKB harus menjadi pohon. Akar pohon tersebut menancap ke bawah bersama NU dan dahannya menjulang ke atas bersama tokoh-tokoh yang mumpuni di bidangnya masing-masing. Sehingga buahnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, terlebih warga Nahdliyin. Sedangkan PAN, secara umum menggunakan strategi ofensif. Sejak Pemilu 2009, PAN masuk pada pemilih dengan tipologi pedesaan. PAN yang awalnya sebagai partai Muhamadiyah, partai kampus dan partai perkotaan mencoba bertransformasi menjadi partai religi kerakyatan. PAN mulai menyingkirkan lebel
63
Muhammadiyah yang melekat. Selanjutnya PAN berharap partai ini bisa menjadi partai semua golongan. Jika dipandang secara teoritis, ada beberapa aspek yang menarik dari partai politik dalam proses kampanye, seperti pencitraan, tema pesan kampanye, figur atau tokoh, simbol-simbol yang dimunculkan, dan jargon (tagline) politik dari masing-masing partai politik. Aspek-aspek itulah yang dijadikan sebagai political branding bagi sebuah partai untuk meraih dukungan. Penggunaan strategi PAN dan PKB pada Pemilu 2014 cukup memiliki beberapa perbedaan. Hal ini kemudian berdampak pada upaya political branding yang dilakukan kedua partai ini sedikit berbeda. PKB misalnya memilih mempertahankan basis utamanya adalah dengan pendekatan ideologi Aswaja yang selama ini menjadi ideologi NU. Ideologi ini sebenarnya
merupakan
ideologi
utama
NU.
Hal
ini
dilakukan
demi
mempertahankan basis suara warga NU. Selain itu, terkait dengan ideology Aswaja tersebut, PKB pun mengusung Tagline “Politik Rahmatan Lil ‘alamin”. PKB juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan seperti tahlilan, Isra Mi‟raj, dan tradisi NU lain. Strategi defensif yang dilakukan PKB ini digunakan untuk mempertahankan basis massa pedesaan. Hal ini karena memang tradisi-tradisi keNU-an ini banyak dilakukan oleh masyarakat pedesaan. Strategi lain yang diterapkan PKB dengan strategi political branding ketokohan. Dimana PKB menjadikan tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh NU dan artis sebagai juru kampanyenya antara lain, Mahfudz MD, Jusuf Kalla, Rhoma Irama, KH. Hasyim Muzadi, KH. Said Aqil Siraj, Ahmad Dhani, Khofifah Indarparawangsa, Para Kiai dan lain-lain. Gus Dur pun masih menjadi ikon 64
utamanya. Karena bagaimanapun Gus Dur merupakan pendiri, sekaligus sosok yang tidak bisa dilepaskan dari PKB itu sendiri. Tampilnya tokoh-tokoh NU tersebut juga menjadi citra keberhasilan PKB dalam menyatukan kembali keluarga besar NU, sehingga turut memberikan pengaruh besar dalam perolehan suara PKB di Pemilu 2014. Selanjutnya, PKB melakukan konvensi terbuka calon presiden yang menampilkan tiga tokoh nasional yakni Jusuf Kalla, Rhoma Irama dan Mahfud MD. Konvensi yang dilakukan oleh PKB ini menekankan kepada para Bakal Capres-nya untuk berkampanye di wilayah basis massanya masing-masing. Rhoma Irama dengan basis penggemar atau fans di wilayah pedesaan, Mahfud MD di lingkungan kampus, dan Jusuf Kalla yang merupakan Wakil Presiden (Wapres) tahun 2004-2009 di wilayah Timur Indonesia. Keterlibatan figur seperti Rhoma Irama juga mempunyai pengaruh karena memiliki basis masa atau fans tersendiri. Rhoma bahkan dianggap berhasil sebagai vote getter yang menjadi salah satu faktor naiknya suara PKB. Fans Rhoma Irama yang mayoritas berasal dari kalangan petani dan masyarakat pedesaan, merupakan salah satu alasan mengapa PKB memprioritaskan daerah pedesaan sebagai tipologi utama pemilih menjadi sesuai. Selain itu, menghadapi ketatnya kompetisi partai politik, PKB sadar bahwa pembangunan citra positif sangat diperlukan. Pencitraan inilah yang pada akhirnya membentuk persepsi masyarakat. Di Pemilu 2014, PKB berhasil membentuk sebuah citra sebagai partai anak muda. PKB menampilkan Caleg-Caleg dari kalangan artis yang tergolong muda, seperti Tommy Kurniawan, Krisna Mukti, Ressa Herlambang, dan Ridho Rhoma dengan memanfaatkan media, baik cetak 65
maupun elektronik,. Bahkan iklan politik PKB menampilkan sosok musisi yang digandrungi anak-anak muda, seperti Ahmad Dhani dan anaknya Al ghazali (Al) sebagai Juru Kampanye PKB. Hal ini dilakukan guna menjadi daya tarik bagi anak-anak muda yang kebanyakan menjadi pemilih pemula. Seperti yang dikatakan Ketua DPP PKB Marwan Ja‟far, Al yang sedang „naik daun‟ atau digandrungi oleh anak-anak muda. Untuk itu Al dipasang agar pemilih pemula mau memilih PKB.54 Oleh karena itu, pemetaan yang dilakukan Partai Politik biasanya didasarkan atas segmentasi pemilih. Hal ini karena masyarakat terbagi ke dalam beberapa lapisan atau segmen. Kemudian partai politik pun turut memetakan lapisan dan segmentasi masyarakat guna membedakan kemasan dan pesan politik di setiap lapisan dan segmen tersebut. Penempatan Caleg maupun Juru kampanye pun dilakukan berdasarkan segmentasi tersebut. Tujuannya adalah strategi yang digunakan bisa mengenai sasaran dengan melibatkan masyarakat ikut mendukung dan memberikan suara pada PKB. Namun, fokus garapan PKB masih berkutat di Pulau Jawa. PKB belum mampu untuk menarik pangsa pasar di luar Pulau Jawa secara signifikan. Ini terlihat dari 46 Anggota DPR RI yang terpilih dari PKB, ke 33-nya terpilih di Pulau Jawa, sedangkan yang dari luar Pulau Jawa hanya 13 kursi. Secara garis besar, kemenangan dan naiknya perolehan suara PKB di Pemilu 2014 ini dikarenakan dua faktor, yakni kembalinya suara warga NU ke PKB dan pengaruh keterlibatan Rhoma Irama. Seperti yang diungkapkan oleh Helmi Faisal,
54
Muhammad Muhyiddin, “Al Ahmad Dhani Jadi Juru Kampenye PKB”, Tempo.co. 9 Maret 2014,[berita online]; tersedia di http://www.tempo.co/read/news/2014/03/09/270560673/AlAhmad-Dhani-Jadi-Juru-Kampanye-PKB unduh pada tanggal 24 April 2015
66
Pengaruh Rhoma Irama terlihat di daerah Aceh, Jawa Barat, dan Nusa Tenggara barat (NTB)55. Sementara pengaruh kembalinya NU terlihat di Pulau Jawa. Sedangkan PAN menerapkan strategi yang menekankan dimana para calon legislatif terjun ke masyarakat langsung (Face to Face Informal). Kader PAN didorong
untuk
mendengarkan
keluhan,
berkomunikasi
langsung,
serta
menyampaikan program dan melaksanakan program menjadi titik tekan strateginya. Hal senada juga ditegaskan oleh Ketua Umum baru PAN Zulkifli Hasan, ada sanksi tegas berupa penggantian jika anggota legislatif dari PAN tidak turun langsung ke masyarakat.56 PAN menganggap hubungan relasional dibangun guna menjaga konstituen agar tidak lari ke partai lain. Dengan membangun hubungan secara langsung ini menandai adanya komunikasi dua arah. Strategi yang dilakukan PAN dalam menaikan perolehan suara, dengan pendekatan setiap Caleg ke Dapilnya masing-masing. Pendekatan ini dapat dilakukan dengan cara yang beraneka ragam sesuai dengan kondisi Dapil Caleg tersebut. Caleg juga harus melakukan pendekatan saat reses guna mempertahankan suara partai maupun Caleg itu sendiri untuk Pemilu yang akan datang. Hal ini sebagai alternatif strategi yang digunakan PAN, karena saat ini PAN tidak memiliki tokoh yang kuat sehingga yang menjadi penekanan PAN adalah caleh harus terjun langsung.
55
“PKB: Rhoma Effect Terlihat di Aceh, Jawa Barat, dan NTB”, Viva.co.id [berita online] ; tersedia di http://politik.news.viva.co.id/news/read/496237-pkb--rhoma-effect-terlihat-di-aceh-jawa-barat--dan-ntb?fb_comment_id=445755115569730_2304820#f25b455a64 diunduh pada tanggal 11 Mei 2015 56 Abda Gabrillin, “Zulkifli Tegaskan Anggota Fraksi Wajib Bertemu Konstituen Saat Reses” Kompas.com [berita online] ; tersedia di http://nasional.kompas.com/read/2015/05/07/20521881/Zulkifli.Tegaskan.Anggota.Fraksi.Wajib.B ertemu.Konstituen.Saat.Reses unduh tanggal 11 Mei 2015
67
Dalam memilih segmentasi pemilih pun, PAN tidak lagi menjadikan Muhammadiyah sebagai fokus strateginya. Hal ini karena PAN menyadari mayoritas warga Muhamadiyah yang rata-rata berpendidikan dan tinggal di wilayah perkotaan sudah banyak yang beralih ke partai lain. Sehingga PAN merasa harus beralih ke wilayah pedesaan. Hal ini terbukti di beberapa daerah yang merupakan mayoritas penduduknya NU berhasil ditarik oleh Caleg dari PAN. Semisal, Yandri Susanto yang berhasil menggarap suara pemilih NU di Dapil Banten I untuk beralih ke PAN. PAN memiliki jumlah lebih banyak kursi di DPR dibanding dengan PKB, walaupun secara suara PAN berada di bawah PKB. Ini dikarenakan fokus garapan PAN lebih banyak mendapatkan kursi di luar Pulau Jawa dengan memperoleh 24 kursi dan di Pulau Jawa mendapatkan 25 kursi. Pergeseran strategi yang dilakukan oleh PAN ini lebih dikarenakan PAN sudah banyak mengalami kekalahan di wilayah perkotaan. Namun PAN tetap mengupayakan strategi defensif guna mempertahankan pangsa pasar (basis masa) di wilayah perkotaan. Masyarakat perkotaan yang notabene memiliki tingkat pendidikan cukup baik menjadi perhatian tersendiri bagi PAN. Political Branding yang dilakukan PAN pada Pemilu 2014 secara umum adalah figur artis yang dijadikan sebagai calon legislatif. Strategi ini dilakukan karena artis dipandang sudah memiliki popularitas dan dapat menjadi vote getter bagi partai dalam perolehan suara. Sehingga banyak anggota legislative dari PAN yang berasal dari kalangan artis. Selain itu PAN juga menekankan terhadap program-program sosial. Program ini seperti bansos dan pendekatan caleg untuk terjun langsung door to door. Hal 68
ini dianggap PAN lebih efektif sehingga pemilih merasa lebih dekat dan lebih mengenal calon dan partai. Namun ada kesamaan strategi dari kedua partai berbasis Islam ini, baik PKB maupun PAN masih menjadikan artis untuk menjadi calon anggota legislatif (Caleg) sebagai bagian dari strategi. Strategi menjadikan artis sebagai Caleg yang sama-sama dilakukan oleh kedua partai berbasis Islam ini guna mengdongrak suara partai mereka. Banyak dari kalangan artis yang berhasil melenggang ke Senayan yang berasal dari kedua partai berbasis Islam ini. Baik PKB maupun PAN masih memandang bahwa ketokohan atau figur masih menjadi salah satu strategi dalam memperoleh suara di suatu Pemilihan Umum. Kedua partai ini, memiliki pandangan ketokohan, baik tokoh agama, tokoh daerah dan tokoh masyarakat masih memiliki pengaruh terhadap komunitasnya.
69
Tabel IV.1 Perbandingan Strategi PKB dan PAN dalam Pemilu 2014 PKB
PAN
Perolehan Suara Pemilu 2009
4.94 %
6.44 %
Perolehan Suara Pemilu 2014
9.04 %
7.59 %
Kenaikan PT Merugikan/
Menguntungkan
Menguntungkan
Tipologi Masyarakat
Pedesaan
Perkotaan dan Pedesaan
Segmentasi pemilih
Warga Nahdliyin (warga NU)
Beralih ke warga pedesaan
Strategi Ofensif/ Defensif
Defensif
Offensif
-
Ketokohan/figur artis
-
Figur artis
-
Pendekatan ideolog melalui
-
Penekankan caleg untuk berperilaku
Menguntungkan
Komunikasi Politik
pendekatan tradisi khas NU
rakyat, face to face (dialogis, psikologis dan mendengar keluhan)
Political Branding
Ideologi
Aswaja
Religi Kerakyatan
Tagline
“Rahmatan lil „alamin”
PAN Merakyat
Tokoh/Figur
Rhoma Irama, Ahmad Dhani, Khofifah Indar
Dessy Ratnasari, Primus Yustisio, Lukman
P., Hasyim Muzadi, K.H Said Aqil Siradj,
Hakim, Krisna Mukti.
Jusuf Kalla dan Mahfudz MD
70
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan strategi kedua partai berbasis massa Islam serta saran dan rekomendasi bagi partai lain dalam menyusun strategi menghadapi Pemilu. A.
Kesimpulan Pada dasarnya partai berbasis massa Islam khususnya Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN) memandang Parliamentary Threshold (PT) sebagai sebuah kebijakan yang baik dalam upaya menyaring partai-partai di sebuah sistem multipartai. Justru kenaikan angka PT 3,5% membuat partai-partai kelas menengah ini semakin optimis dapat melampaui angkat tersebut. Meskipun beberapa lembaga survey sempat mengatakan bahwa partai-partai Islam dan berbasis Islam tidak akan lolos PT. Tetapi yang perlu digaris bawahi adalah partai-partai berbasis massa Islam ini menganggap angka PT yang cocok untuk diterapkan di Indonesia sekitar 3,5%. Menurut PAN dan PKB, angka PT 3,5% ini dirasa sudah cukup moderat untuk eksistensi partai-partai kelas menengah dalam keikutsertaan di pemilihan umum. Dalam upaya melampaui PT 3,5% suara nasional, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan beberapa strategi yang disusun secara sistematis baik secara organisasi maupun individu calon anggota Legislatif (caleg). Strategi yang 71
digunakn oleh PKB cenderung strategi defensif, dimana tetap mempertahankan basis massa di wilayah pedesaan. Secara organisasi PKB menerapkan konvensi terbuka untuk calon presiden dari PKB yang di ikuti tiga (3) tokoh nasional yakni Jusuf Kalla, Mahfud MD dan Rhoma Irama. Dari ketiga tokoh nasional ini justru yang paling fenomenal dan memberikan suara ke PKB ialah Rhoma Irama. Dimana Rhoma Irama yang merupakan musisi legendaris ini berhasil menembus jantung suara pedesaan. Para pengamat menyakini bahwa Rhoma Irama menyumbang suara untuk PKB di basis pedesaan karena kebanyakan dari penduduk desa merupakan pecinta dangdut dan merupakan fans dari Rhoma Irama dan grup musiknya. Kehadiran tokoh-tokoh ulama penting dari kalangan nahdliyin
juga
memberikan dampak signifikan terhadap naiknya suara PKB. Para ulama ini diyakini yang menyatukan suara keluarga besar Nadhlatul ulama kembali ke pangkuan PKB. Hadirnya tokoh-tokoh seperti KH. Hasyim Muzadi, KH. Said Aqil Siraj dan Ibu Khofifah Indarparawangsa semakin menguatkan suara PKB di Pulau Jawa khususnya di Jawa Timur. PKB juga menghadirkan caleg-caleg artis sebagai bagian dari strategi politiknya. Walaupun beberapa caleg artis gagal melenggang ke Senayan namun tetap memberikan kontribusi suara untuk PKB. Iklan-iklan politik PKB juga menampilkan sosok artis guna menjadi bagian dari strategi politik PKB. Tampilnya artis-artis muda di tubuh PKB sendiri memberikan citra politik PKB sebagai partainya anak muda. 72
Ini terlihat dari beberapa artis yang ditampilkan oleh PKB, serta konsistensi PKB dalam membangun citra sebagai partainya anak muda sampai saat ini tetap diterapkan oleh PKB. Ini terbukti dari tampilnya menteri-menteri muda PKB yang turut menghiasi susunan Kabinet kerja Jokowi-JK. Sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam melampaui PT 3,5% suara nasional menerapkan strategi politik agak berbeda. Perbedaan kedua partai ini terletak pada strategi yang digunakan. Jika PKB percaya pada strategi defensif, PAN lebih menerapkan strategi ofensif. Hal ini terlihat dari pergeseran segmentasi pemilih, dimana dalam beberapa Pemilu sebelum Pemilu 2014 PAN dikenal sebagai partai perkotaan namun di Pemilu 2014 ini bergeser ke wilayah pedesaan. Strategi lainnya yang diterapkan oleh PAN ialah setiap calon anggota legislatifnya ditekan agar turun ke jantung suara guna mendapatkan dukungan dan suara dari masyarakat. PAN menganggap dengan turun langsung ke masyarakat, berkomunikasi langsung, tegur sapa dengan masyarakat ini akan membuat calegcaleg mendapatkan dukungan dan suara dari rakyat. Hal ini ditekankan oleh PAN karena PAN sadar mereka tidak memiliki figur yang kuat dalam Pemilu 2014 ini. PAN berhasil mensinergiskan antara tagline politik Merakyat dengan kinerja yang dilakukan oleh para calegnya. Dengan begini PAN berhasil membangun sebuah citra politik bahwa PAN memang partai politik mengedepankan isu-isu kerakyatan. PAN juga memberikan sebuah Punishment apabila para calegnya tidak menjalankan tagline tersebut. Strategi selanjutnya tetap menggunakan caleg-caleg dari kalangan artis. Strategi ini memberikan hasil nyata bagi PAN, dimana di Dapil-Dapil yang 73
sebelumnya PAN tidak mendapatkan kursi justru di Pemilu 2014 ini mendapatkan kursi. Hal ini menunjukkan bahwa PAN berhasil menerapkan strategi dengan mengggunakan caleg dari kalangan artis sebagai bagian dari strategi politiknya. caleg-caleg dari kalangan artis yang berhasil duduk di Senayan antara lain Anang dari Jember, Desy Ratnasari dari Sukabumi dan lain-lain. B.
Saran Perlu diperhatikan adalah keterlibatan artis sebagai salah satu calon legislatif
partai. Meskipun sosok artis memang telah terbukti sangat berhasil mendonkrak suara, hal ini masih menimbulkan tanda tanya perihal kemampuan artis tersebut. Kebanyakan dari sosok artis ini yang tidak memiliki cukup bekal pengetahuan untuk melanggang sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Partai politik harus memberikan pendidikan politik kepada caleg artis, agar para artis yang terpilih menjadi anggota mampu melaksanakan aspirasi rakyat sesuai daerah pemilihannya masing-masing. Selain itu, badan otonom atau sayap partai yang seharusnya dapat banyak membantu partai, tidak begitu berperan dikedua partai ini. Karena pada dasarnya pendirian badan otonom ini seharusnya dapat memasuki masyarakat hingga tatanan grassroot sehingga suara partai dapat lebih tinggi lagi. Hal ini kiranya menjadi tugas partai dikemudian hari, sehingga badan otonom dapat lebih berfungsi baik. Badan otonom atau sayap partai harus lebih aktif dalam menjaring suara pemilih pemula. Hal ini dikarenakan pembentukan sayap partai ini memang untuk mengakomodir suara pemilih pemula.
74
Upaya yang dilakukan PKB dan PAN telah memberikan contoh keberhasilan partai politik berbasis Islam dari dua sisi. PAN dengan strategi ofensifnya, dan PKB dengan strategi defensifnya. Sehingga kiranya kedua partai ini dapat dijadikan contoh baik bagi pembelajaran politik praktis.
75
DAFTAR PUSTAKA
Buku Alam, Syamsir. Aripin, Jaenal. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta : UIN Jakarta Press, 2006. Arifin, Ichwan. Kiai dan Politik: Studi Kasus Perilaku Politik Kiai dalam Politik Partai Kebangkitan Bangsa Pasca Muktamar II Semarang, Tesis S2 Magister Ilmu Politik. Semarang : Universitas Diponegoro, 2008. Arifin, Prof. Dr. Anwar. Komunikasi Politik:Filsafat-Paradigma-Teori-TujuanStrategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. Arifin, Prof. Dr. Anwar. Komunikasi Politik:Paradigma-Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2003. Azis, Abdul. Politik Islam: Pergulatan Ideologi PPP menjadi Partai Islam. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006. Azizah, Tsaniyatul. Kuasa Kiai dalam Pemaknaan Politik Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Istimewa Yogyakarta, Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Jogja, 2012. Denysa, Haldyan. Implementasi Perbandingan Electoral Threshold dalam Pemilu 2004 dan Pemilu 2009. Skripsi S1 Fakultas Hukum : UII Yogyakarta, 2009. Firmanzah. Marketing Politik. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008. 76
Firmanzah. Mengelola Partai Politik . Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011. Hamdi, Ridho Al. Partai Politik Islam : Teori dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013. Ida, Laode. Anatomi Konflik: NU, Elit Islam dan Negara . Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996. Iskandar, Muhaimin. Politik Partai Kebangkitan Bangsa, Jakarta: DPP PKB, 2005. Junaedi, Fajar. Komunikasi Politik:Teori, Aplikasi dan Strategi di Indonesia. Yogyakarta: Buku Litera, 2013. Moesa, Prof. Dr. H. Ali Maschan, M.Si. Memahami Nahdlatul Ulama . Surabaya: Pesantren Luhur Al-Husna, 2010. Nursal, Adman. Political Marketing Strategi Memenangkan Pemilu. Jakarta: Gramedia, 2004. Perdana, Aditya, dkk. Panduan Calon Legislatif Perempuan Untuk Pemilu 2014. Depok: Puskapol UI, 2013. Prihatmoko, Joko J. Mendemokratiskan Pemilu dari Sistem Sampai Elemen Teknis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008. Schroder, Peter. Strategi Politik (terj.), Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fuer die Freiheit, 2013.
77
Ulumando, Abdul Rajab. Urgensi Parliamentary Threshold dalam UndangUndang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR DPD dan DPRD terhadap Sistem Presidensial. Skripsi S1 Fakultas Hukum : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. Wahid, Abdurrahman. Deklarasi Partai Kebangkitan Bangsa . Surabaya : NU Jawa Timur, 2000. Widhiyanti, Yanuari Lusi. Strategi PT Kereta Api Indonesia (KAI) Dalam Meningkatkan Pelayanan Transportasi Kereta Api . Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial. Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta, 2012. Zainuddin. Strategi Partai Amanat Nasional (PAN) dalam memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif pada pemilihan umum tahun 2014 di Kota Samarinda. Skripsi S1 Fakultas Ilmu Sosial dn Ilmu Politik : Universitas Mulawarman Samarinda, 2014.
Jurnal Fanani, Ahmad Fuad. “Dilema Partai politik berbasis Islam : Terpuruk dalam Kegagalan atau Menjawab Tantangan?” Jurnal Maarif 8 (2), Desember 2013. 73-77 Pamungkas, Yogo. “Tinjauan Amabang Batas Perolehan suara berdasarkna Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
78
Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar 1945” Jurnal Rechts Vinding 3 (1), April 2014. 33-50
Wawancara Pribadi Wawancara pribadi dengan Helmy Faisal, di Lantai 16 Gedung DPR RI pada 5 Maret 2015 pukul 17.01 Wawancara pribadi dengan Syaifullah Maksum di Wisma BNI 46 pada 24 Februari 2015 Pukul 12.30 Wawancara pribadi dengan Yandri Susanto, di Lantai 18 Gedung DPR RI pada 24 April 2015 Pukul 17.25 Wawancara pribadi dengan Viva Yoga Mauladi melalui email pribadi
[email protected] pada11 Mei 2015 pada 10.45 WIB
Internet dan Dokumen Elektronik
“Hasil rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pemilu 2004 Dan Jumlah Perolehan Kursi Parpol di DPR RI” Direktori Partai politik Indonesia, 5 Mei 2004, [artikel
online];
tersedia
di
http://partai.info/pemilu2004/
hasilpemilulegislatif.php diunduh pada 18 Juni 2014 “Inilah Hasil Akhir Nasional Perolehan Suara Pemilu” Kompas.com. 9 Mei 2009 [berita
online];
tersedia
di
http://nasional.kompas.com/read/
79
2009/05/09/22401496/inilah.hasil.akhir.perolehan.suara.nasional.pemilu diunduh pada pada 5 Mei 2015 “Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar : Keluarga Besar NU Sudah Menyatu Seratus Persen” Gatra News. 1 April 2014 [artikel online]; tersedia di http://www.gatra.com/kolom-dan-wawancara/49970/ketua-umum-pkb,muhaimin-iskandar-keluarga-nu-sudah-menyatu-seratus-persen pada 23 April 2015 “Makna dan Hikmah Maulid nabi Muhammad SAW” . PPP. 13 Januari 2014. [artikel online]; tersedia di http://ppp.or.id/news/makna-dan-hikmahmaulid-nabi-muhammad-saw.html diunduh pada tanggal 10 Januari 2016 “Partai Amanat Nasional (PAN)” Poltracking. [artikel online]; tersedia di http://www.poltracking.com/partai-amanat-nasional-pan
unduh
pada
tanggal 10 Juni 2015 “Partai Amanat Nasional” Magister Ilmu Pemerintahan UMY. [artikel online]; dari
http://mip.umy.ac.id/phocadownload/jgpp/rasid%2520pora.pdf,
diunduh tanggal 30 Desember 2014 “Partai Amanat Nasional” Merdeka.com. 2014. [artikel online]; Tersedia di http://m.merdeka.com/profil/indonesia/p/partai-amanat-nasional/ diunduh pada tanggal 30 Desember 2014 “Pengertian, Macam dan Hukum Membaca Shalawat”. Al-Badar. [artikel online]; tersedia di http://al-badar.net/pengertian-macam-dan-hukum-membacashalawat/ diunduh pada tanggal 10 Januari 2016
80
“Tahlil
dan
Tahlilan”
UNIMUS.
[artikel
online];
tersedia
di
http://lsia.unimus.ac.id/v2012/?p=1029 diunduh pada tanggal 10 Januari 2016 Eristyawan, Fajar Novi. “Pelembagaan Partai Kebangkitan Bangsa Studi Kasus Kemerosotan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Jawa Timur” Journal
Unair,
[Journal
online]
tersedia
di
http://journal.unair.ac.id/filerPDF/jpm749441a578full.pdf, diunduh pada tanggal 10 Juni 2015, 2 -3 Evan, “Partai Amanat Nasional” Tempo.co. 2014 [berita online]; tersedia di http://pemilu.tempo.co/read/partai/9/Partai-Amanat-Nasional-PAN diunduh pada 25 April 2015 Faqih , Mansyur. Jamil, Ahmad Islamy. “Mengintip Strategi PAN untuk Pemilu 2014” Republika Online. 10 Januari 2014. [berita online]; tersedia di http://republika.co.id/berita/nasional/politik/14/01/10/mz6x3z-mengintipstrategi-pan-untuk-pemilu-2014 pada 25 April 2015 Gabrillin, Abda. “Zulkifli Tegaskan Anggota Fraksi Wajib Bertemu Konstituen Saat
Reses”
Kompas.com
[berita
online]
;
tersedia
di
http://nasional.kompas.com/read/2015/05/07/20521881/Zulkifli.Tegaskan. Anggota.Fraksi.Wajib.Bertemu.Konstituen.Saat.Reses unduh tanggal 11 Mei 2015 Komisi Pemilihan Umum (KPU). “BAB V Hasil Pemilu” Modul 1 Pemilih untuk Pemula. (Jakarta : Komisi Pemilihan Umum, 2009). [dokumen online] : 45 http://kpu.go.id/dmdocuments/modul_1d.pdf diunduh pada 15 April 2015 81
Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Pemilu 1999”. Komisi Pemilihan Umum. 21 Februari
2008.
[artikel
on-line];
tersedia
di
http://www.kpu.go.id/index.php/pages/detail/2008/11/Pemilu-1999 diunduh pada 15 April 2015 LSI (Lingkaran Survei Indonesia), Index Capres Pemilu 2014 : Capres Riil versus Capres Wacana. (Jakarta : LSI, 20 Oktober 2013) [database on-line]; tersedua di http://lsi.org , 26 Megawati, Arum. Analisis Lingkungan Sebagai Dasar Penetapan Strategi Korpora: Studi Pada CV Argo Tunggal Batu [artikel online]; tersedia di https://www.academia.edu/5199318/7_BAB_II_LANDASAN_TEORI diunduh tanggal 16 Juni 2015 Merdeka. “Gus Ali : Kemenangan PKB di Pemiluy 2014 Karena Keramat Kiai Sepuh”. Merdeka.com. 29 Agustus 2014. [artikel online]; tersedia di http://www.merdeka.com/politik/kemenangan-pkb-di-pemilu-2014karena-keramat-kiai-sepuh.html diunduh pada 15 April 2015 Muhyiddin, Muhammad. “Al Ahmad Dhani Jadi Juru Kampenye PKB”, Tempo.co.
9
Maret
2014,
[berita
online];
tersedia
di
http://www.tempo.co/read/news/2014/03/09/270560673/Al-AhmadDhani-Jadi-Juru-Kampanye-PKB unduh pada tanggal 24 April 2015 Partai Kebangkitan Bangsa. “Harmoni NU-PKB Memuluskan Kemenangan PKB di Pemilu 2014”. Partai Kebangkitan Bangsa. 13 Januari 2013. [artikel online];
tersedia
di
http://dpp.pkb.or.id/harmoni-nu-pkb-muluskan-
kemenangan-di-pemilu-2014 diunduh pada 15 April 2015 82
Pasaribu, Rowland B. F. BAB 09 Politik dan Strategi Nasional, [artikel online]; tersedia
di
http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/download/
files/bab-09-politik-dan-strategi-nasional.pdf diunduh pada tanggal 16 Juni 2015 Prabowo, Dani. “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014” Kompas.
9
Mei
2014
[berita
online];
tersedia
di
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini. Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 diunduh 19 Juni 2014 Prabowo, Dani. “Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014”. Kompas.com.
9
Mei
2014.
[berita
online];
tersedia
di
http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini. Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014 pada 24 April 2015 Priliawito, Eko. Hidayat, Arief. “Merosotnya Suraa Partai dan Tokoh Islam di Pemilu 2014” Viva.co.id . 17 Maret 2013 [berita online]; tersedia di http://m.news.viva.co.id/news/read/398147-merosotnya-suara-partai-dantokoh-islam-di-pemilu-2014 pada 24 April 2015 Rachman, Taufik. “Pengamat : PKB Fenomenal dalam Pemilu 2014” Republika Online.
10
April
2014
[berita
online];
tersedia
di
http://m.republika.co.id/berita/pemilu/14/04/10/n3si2y-pengamat-pkbfenomenal-dalam-pemilu-2014 diunduh 22 April 2015 Rachman, Taufik. “Suara PKB Melonjak Karena NU Solid Mendukung” Republika
Online.
10
April
2014.
[berita
online];
tersedia
di
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/04/10/n3t2v483
suara-pkb-melonjak-karena-nu-solid-mendukung unduh tanggal 22 April 2015 S, Eko Huda. Priatmojo, Dedy. Kurniawan, Iwan. “Survei : Partai islam Jeblok, Demokrat Rontok 2014” Viva News. 14 Oktober 2012. [berita online]; tersedia
di
http://m.news.viva.co.id/news/read/359256-survei--partai-
islam-jeblok-demokrat-rontok-2014 diunduh pada 19 Juni 2014 Sindonews. “Partai Amanat Nasional” Sindonews. 2014. [artikel online]; tersedia di http://m.sindonews.com/read/705233/12/profil-partai-amanat-nasional1357715588 diaskes pada tanggal 30 Desember 2014 Suara Pembaharuan. “Muhammadiyah Tidak Lagi Merasa Bagian dari PAN”. Suara Pembaharuan. 24 Januari 2013. [artikel online]; tersedia di http://www.suarapembaruan.com/home/muhammadiyah-tak-lagi-merasabagian-pan/29562 diunduh pada 15 April 2015. Wijaya, Ade Indra. “Sejarah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)” Ade Indra Wijaya,
S.So.I
[Artikel
online];
tersedia
di
http://www.adeindrawijaya.blogspot.com/2013/05/sejarah-PartaiKebangkitan-Bangsa diunduh pada tanggal 19 Desember 2014 Wuisang, Audy W. M. R. “Politik dan Strategi Nasional” Poltramas.com, [artikel online]; tersedia di http://www.poltramas.com diunduh 20 Agustus 2014
84
