STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STRATA-1 KEBIDANAN
IKATAN BIDAN INDONESIA dan ASSOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA 2012
LEMBAR KESEPAKATAN Standar Nasional Pendidikan Strata Satu Kebidanan Indonesia ini telah disepakati oleh Ikatan Bidan Indonesia (IBI) sebagai organisasi profesi dan Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia (AIPKIND) sebagai wadah institusi pendidikan kebidanan di Indonesia. Isi dari Standar pendidikan ini akan ditinjau secara periodik setiap 5 tahun sesuai dengan perkembangan profesi, kebijakan – kebijakan yang berlaku dan kemajuan Ilmu pengetahuan dan tekhnologi (IPTEK).
Jakarta, …………… 2012 Ketua Assosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia
Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia
(Jumiarni Ilyas, Dra, M.Kes)
(DR. Harni Koesno, M.K.M)
2
KELOMPOK KERJA STANDAR PENDIDIKAN STRATA SATU KEBIDANAN INDONESIA Perwakilan Organisasi Profesi Bidan : DR. Harni Koesno, MKM Yetty Irawan, MSc Dr. Emi Nurjasmi, Mkes Dra. Hj. Jumiarni Ilyas, Mkes Laurensia Lawintono, MSc
Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Bidan Indonesia Ikatan Bidan Indonesia
Perwakilan Institusi Penyelenggara Pendidikan Strata-1 Kebidanan Baksono Winardi, dr., SpOG (K) Universitas Airlangga Rize Budi Amalia, S.Keb., Bd Universitas Airlangga Ivon Diah Wittiarika, S.Keb., Bd Universitas Airlangga DR. dr. Sri Andarini, M.Kes Universitas Brawijaya Dr. Mukhammad Nooryanto, SpOG Universitas Brawijaya Tri Novi Kurnia Wardani, SST. M.Kes Universitas Brawijaya DR. Werna Nontji, SKp. M.Kep Universitas Hasanudin Nur Yaqin, Dipl.Mid, SKM. M.Kes Universitas Hasanudin Ulvi Mariati, SKp. M. Kes (UNAND) Universitas Andalas
3
KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan HidayahNya, maka penyusunan Standar Nasional Pendidikan Strata Satu Kebidanan Indonesia telah dapat diselesaikan. Dengan adanya perkembangan pendidikan kebidanan saat ini dan dengan dikeluarkannya Standar Pendidikan Kebidanan internasional yang dikeluarkan oleh Internasional Confederation of Midwives (ICM) dan World Health Organization (WHO), maka diperlukan ada penguatan tentang standar pendidikan strata satu kebidanan yang berlaku dalam skala nasional. Standar pendidikan strata satu kebidanan disusun oleh Assosiasi Institusi pendidikan Kebidanan yang berkoordinasi dengan Ikatan Bidan Indonesia dan institusi penyelenggara pendidikan Strata Satu Kebidanan yang ada di Indonesia. Standar Nasional Pendidikan Strata satu Kebidanan ini sebagai acuan penyelenggaraan pendidikan kebidanan strata satu di Indonesia. Harapan selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan strata satu kebidanan di Indonesia berjalan dengan baik sesuai standar dan dapat memberikan hasil yang maksimal sehingga menghasilkan lulusan yang professional, mandiri dan berdaya saing. Ucapan terima kasih kepada Direktur Direktorat Pembelajaran dan Mahasiswa Dirjen Dikti, Pimpinan Proyek HPEQ yang telah memberikan fasilitasi dan dukungan sehingga Standar Nasional Pendidikan Strata Satu Kebidanan ini dapat terwujud. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas kontribusinya dalam penyusunan Standar Nasional Pendidikan Strata Satu Kebidanan di Indonesia ini.
Jakarta, September 2012 Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia Asosiasi Institusi Pendidikan Kebidanan Indonesia Tim Pokja Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan
4
DAFTAR ISI Lembar Kesepakatan Kelompok Kerja Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan Kata Pengantar Daftar Isi BAB 1 : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Tujuan 1.3 Dasar Hukum BAB 2 : KERANGKA KERJA 2.1 Standar Pendidikan Bidan Berdasarkan ICM 2.2 Standar Pendidikan Bidan Berdasarkan WHO 2.3 Standar Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) 2.4 Standar Pendidikan berdasarkan Standar Profesi Bidan 2.5 Matriks Kerja Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan BAB 3 : STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN STRATA-1 KEBIDANAN INDONESIA 3.1 Terminologi 3.2 Prinsip penyelenggaraan pendidikan kebidanan Nasional 3.3 Standar Nasional Pendidikan Strata-1 Kebidanan BAB 4 :
PENUTUP
DAFTAR PUSTAKA
5
BAB I PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG Pembangunan kesehatan pada hakekatnya diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang, menyangkut fisik, mental, maupun sosial budaya dan ekonomi. Untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan yang menyeluruh, terarah dan berkesinambungan. Pendidikan kesehatan merupakan bagian penting dalam pembangunan kesehatan guna menghasilkan sumber daya manusia kesehatan sebagai penggerak pembangunan kesehatan. Sebagai mana telah diketahui bahwa bidan adalah salah satu tenaga kesehatan yang ada dalam sistem kesehatan dan memiliki posisi penting/ strategis dalam penurunan AKI dan AKB, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Dalam pelayanannya bidan harus mampu menghadapi tuntutan yang terus berubah seiring perkembangan masyarakat dan dinamika kemajuan pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan Kepmenkes 369 tahun 2007 bidan adalah " seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang diakui pemerintah dan organisasi profesi di wilayah Negara Republik Indonesia serta memiliki kompetensi dan kualifikasi untuk diregister, sertifikasi dan atau secara sah mendapat lisensi untuk menjalankan praktik kebidanan”. Bidan memberikan pelayanan kebidanan yang berkesinambungan dan paripurna, berfokus pada aspek pencegahan, promosi dengan berlandaskan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat bersama-sama dengan tenaga kesehatan lainnya untuk senantiasa siap melayani siapa saja yang membutuhkannya, kapan dan dimanapun dia berada. Bidan diakui sebagai tenaga professional yang bertanggung-jawab dan akuntabel, yang bekerja sebagai mitra perempuan untuk memberikan dukungan, asuhan, pendidikan dan konseling selama masa hamil, masa persalinan dan masa nifas, memimpin persalinan atas tanggung jawab sendiri dan memberikan asuhan kepada bayi dan anak balita. Asuhan ini mencakup upaya pencegahan, promosi persalinan normal, deteksi komplikasi pada ibu dan anak, dan akses bantuan medis atau bantuan lain yang sesuai, serta melaksanakan tindakan kegawat-daruratan. Bidan mempunyai tugas penting dalam konseling dan pendidikan kesehatan, tidak hanya pada perempuan yang mencakup pendidikan antenatal, kesehatan bayi, anak dan remaja, persiapan menjadi orang tua, kesehatan reproduksi serta kesehatan keluarga dan masyarakat.
6
Pengembangan peran dan fungsi serta kompetensi bidan dipersiapkan melalui pendidikan, sehingga perlu disusun standar pendidikan yang menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan kebidanan di semua jenjang. Pendidikan Kebidanan saat ini mulai dari tingkat Diploma 3, tingkat Strata-1 profesi, dan tingkat Strata-2 Akademik. Pada standar ini khusus membahas standar pendidikan kebidanan untuk tingkat Strata-1 Kebidanan. Standar ini mengacu pada dokumen resmi International Confederation of Midwives (ICM) tentang Standar Internasional Pendidikan Kebidanan1, standar pendidikan WHO, kebijakan kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan kebijakan Kementerian Kesehatan. 1.2. TUJUAN Tujuan Standar Nasional Pendidikan Strata-1 Kebidanan adalah : a. b. c. d.
Sebagai acuan dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi mutu proses pendidikan kebidanan serta pengembangan program pendidikan kebidanan yang berkesinambungan Sebagai upaya peningkatan mutu lulusan pendidikan strata-1 kebidanan Sebagai upaya penguatan otonomi profesi kebidanan Sebagai pertanggung-jawaban publik
1.3. DASAR HUKUM 1.3.1 Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah a. Undang-undang RI no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen b. Undang-undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak c. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional d. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen e. Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan f. Undang-undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah sakit g. Undang-undang RI No. 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan keluarga h. Peraturan Pemerintah RI no. 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan i. Peraturan Pemerintah RI no. 60 tahun 1999 tentang pendidikan Tinggi (lembaran Negara tahun 1999 no. 115, tambahan lembaran Negara no. 3859) j. Peraturan Pemerintah RI no. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan k. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan l. Peraturan Pemerintah RI no. 14 tahun 2010 tentang pendidikan kedinasan m. Peraturan Presiden RI nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 1.3.2 Keputusan Presiden Keputusan presiden RI nomor 77 tahun 2000 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 23 tahun 1994 tentang penganggakatan Bidan sebagai pegawai tidak tetap.
1
ICM CORE DOCUMENT, 2010
7
1.3.3
Peraturan Menteri a. Permenkes no 1192/Menkes/Per/X/2004 tentang pendirian pendidikan diploma bidang kesehatan b. Permenkes 1575/ Menkes/ Per/ XI/ 2005 tentang organisasi dan tata kerja departemen kesehatan mengenai akreditasi pendidikan kesehatan c. Permendiknas RI no. 28 tahun 2005 tentang BAN-PT
1.3.4
Keputusan Menteri Keputusan Menteri Kesehatan a. Kepmenkes RI no. No. 1457/Menkes/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang kesehatan di Kabupaten/kota. b. Kepmenkes RI no. 369 tahun 2007 tentang Standar Profesi Bidan c. Kepmenkes RI no. 741 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota d. Kepmenkes RI no. 1464/ tahun 2010 tentang ijin dan penyelenggaraan praktik Bidan. e. Kepmenkes RI no. 1796/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional a. Kemendiknas RI no. 232/U/2000 tentang Pedoman penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian mahasiswa b. Kemendiknas RI no. 178/U/2001 tentang Gelar dan lulusan Perguruan Tinggi c. Kemendiknas RI no. 045/U/2002 tentang Kurikulum inti perguruan tinggi Kemendiknas RI no 004/U/2002 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi d. Kemendiknas RI no 184/U/ 2001 tentang pedoman pengawasan dan pembinaan program diploma, sarjana, dan pasca sarjana perguruan tinggi
Selain dokumen diatas, standar pendidikan kebidanan ini juga disusun berdasarkan pada Standar Internasional Pendidikan yang ditetapkan oleh International Confederation of Midwives tahun 2010 dan Standar Internasional Pendidikan WHO.
8
BAB II KERANGKA KERJA Penyusunan standar pendidikan Strata-1 Kebidanan disusun berdasarkan beberapa referensi yang meliputi: 2.1 Standar Pendidikan Kebidanan berdasarkan International Confederation of Midwives International Confederation of Midwives (ICM) pada tahun 2010 mengesahkan standar pendidikan kebidanan yang berlaku secara global (Global standards for Midwifery Education, 2010) yang terdiri dari : Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4 Standard 5 Standard 6
: : : :
: :
Organization and administration Midwifery Faculty Student Body Curriculum Resource, Faculty and services Assesment strategies
2.2 Standar Pendidikan Bidan Berdasarkan World Health Organization WHO, 2009 menyatakan ada empat syarat standar pendidikan bagi tenaga kesehatan : a. Program pendidikan harus memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat b. Interaksi antara mahasiswa dengan kliennya menggambarkan kualitas pendidikan dan asuhan c. Pendekatan interprofesional dalam pendidikan maupun praktik merupakan bagian penting d. Standard harus dievaluasi, direview secara berkala dan digunakan sebagai umpan balik Berdasarkan Global Standard for the initial education of Profesional Nurses and Midwives, yang dikeluarkan WHO tahun 2009, terdapat 5 komponen standar pendidikan untuk pendidikan kebidanan, yaitu : Standard 1 Standard 2 Standard 3 Standard 4 Standard 5
: : : : :
Programmes graduate Programme development and revision Programme curriculum Academic faculty and staff Programme admission
2.3 Standar Pendidikan Berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan peraturan pemerintah RI no. 19 tahun 2005, terdapat delapan komponen standar nasional pendidikan, yaitu : Standar 1 Standar 2 Standar 3 Standar 4 Standar 5
: : : : :
Kompetensi Lulusan Isi Proses Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Sarana dan Prasarana 9
Standar 6 Standar 7 Standar 8
: : :
Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Penilaian Pendidikan
2.4 Standar Pendidikan berdasarkan Standar Profesi Bidan Kepmenkes No. 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan, menyebutkan terdapat Sembilan komponen standar pendidikan terkait pendidikan kebidanan di Indonesia : Standar 1 Standar 2 Standar 3 Standar 4 Standar 5 Stardar 6 Standar 7 Standar 8 Standar 9
: : : : : : : :
:
Lembaga Pendidikan Falsafah Organisasi Sumber Daya Pendidikan Pola Pendidikan Kurikulum Tujuan Pendidikan Evaluasi Pendidikan Lulusan
2.5 Matriks Kerja Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan Untuk menyusun komponen standar pendidikan, dibawah ini adalah komparasi / perbandingan komponen standar pendidikan : WHO (Global Standard for the initial education of Profesional Nurses and Midwives, 2009) Programmes graduate Programme development and revision Programme curriculum Academic faculty and staff Programme admission
ICM (Global standards for Midwifery Education, 2010) 1. Organisasi dan administrasi 2. Midwifery Faculty 3. Student Body 4. Curriculum 5. Resource, Faculty and services 6. Assesment strategies
Standar Nasional Pendidikan (Peraturan pemerintah RI no. 19 tahun 2005
Kepmenkes No. 369 tahun 2007 tentang standar profesi bidan
1. 2. 3. 4. 5.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Standar Proses Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Standar Sarana dan Prasarana Standar Pengelolaan Standar Pembiayaan Pendidikan Standar Penilaian Pendidikan
1. Lembaga Pendidikan 2. Falsafah 3. Organisasi 4.Sumber Daya Pendidikan 5. Pola Pendidikan 6. Kurikulum 7. Tujuan Pendidikan 8. Evaluasi Pendidikan 9. Lulusan
10
Berdasarkan beberapa referensi standar pendidikan strata-1 kebidanan, kelompok kerja menetapkan bahwa Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan adalah sebagai berikut : Standar 1 Standar 2
: :
Standar 3 Standar 4 Standar 5 Standar 6 Standar 7 Standar 8 Standar 9
: : : : : : :
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Sistem Penjaminan Mutu Mahasiswa dan Lulusan Sumber Daya Manusia Kurikulum, Pembelajaran dan Suasana Akademik Sarana, Prasarana dan Sistem Informasi Pembiayaan dan Administrasi Pendidikan Penelitian Pengabdian Masyarakat
11
BAB III STANDAR PENDIDIKAN STRATA-1 KEBIDANAN 3.1 TERMINOLOGI 1. Pendidikan kebidanan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sebagai bidan yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara dalam mengembangkan kemampuannya sebagai Communicator, Care Provider, community leader, Decision Maker dan Manager 2. Pendidikan Akademik Kebidanan adalah merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana kebidanan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu kebidanan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. 3. Pendidikan Akademik Profesi Kebidanan adalah pendidikan yang dilaksanakan secara terintegrasi, diarahkan pada penguasaan ilmu dan praktik kebidanan untuk mencapai kompetensi profesi dan penerapan keahlian kebidanan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan tinggi. 4. Standar Nasional Pendidikan Kebidanan Indonesia adalah kriteria minimal tentang program pendidikan kebidanan yang dilaksanakan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Kebidanan adalah standar yang berkaitan dengan kewajiban setiap program pendidikan kebidanan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan 6. Kompetensi Bidan adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang bidan sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas sebagai bidan. 7. Kurikulum Pendidikan Kebidanan adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan kebidanan. 8. Peserta Didik Pendidikan Kebidanan adalah perempuan yang memenuhi criteria yang sudah ditetapkan 9. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. 10. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 12
11. Uji kompetensi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan. 12. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 13. Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah evaluasi internal yang diselenggarakan oleh unit jaminan mutu institusi pendidikan sendiri
3.2 PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STRATA-1 KEBIDANAN Mengacu pada UU no 20 tahun 2003 tentang standar pendidikan, prinsip penyelenggaraan pendidikan secara umum meliputi : 3.2.1
Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
3.2.2
Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
3.2.3
Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
3.2.4
Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
3.2.5
Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
3.2.6
Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.
Secara spesifik, Internasional Confederation of Midwives tahun 2010 menyebutkan bahwa prinsip atau nilai yang harus ada dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan adalah : 1. Membangun kepercayaan terhadap proses pendidikan kebidanan melalui pembentukan standar penyelenggaraan pendidikan kebidanan yang disusun oleh bidan dan para ahli 2. Mendorong dan mendukung peningkatan kualitas dan mutu pendidikan kebidanan secara berkelanjutan pada proses penyelenggaraan dan output pendidikan kebidanan 3. Menjaga integritas pendidikan melalui proses pendidikan yang konsisten, adil dan jujur
13
4. Membangun iklim pendidikan yang mendukung peserta didik, lulusan, tenaga pendidik dan civitas akademika lainnya untuk mencapai life – long learning 5. Mempromosikan otonomi profesi kebidanan, bidan dan program pendidikan 6. Diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa, saling mendukung dengan sumber daya kesehatan lainnya, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik (“student centered”).
3.3 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN KEBIDANAN INDONESIA Standar – standar di bawah ini berlaku secara nasional untuk pelaksanaan program pendidikan strata-1 Kebidanan yang di selenggarakan di Indonesia. Dibawah ini adalah penjabaran dari Sembilan komponen yaitu : STANDAR SATU : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN STRATEGI 1.1
Visi , Misi, dan Tujuan Visi, misi, dan tujuan meliputi hal-hal yang umum dan khusus yang terkait kebijakan institusi yang berisikan tanggung jawab sosial dan keunggulan institusi serta diketahui oleh seluruh pemangku kepentingan.
1.2
Sasaran Stakeholders meliputi pimpinan institusi, senat, staf akademik, mahasiswa, lembaga pemerintah dan swasta terkait dan organisasi profesi bidan
1.3
Strategi Strategi pencapaian yang terukur, ada batas waktu yang jelas dan relevan terhadap visi dan misi
STANDAR DUA : TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN DAN PENJAMINAN MUTU 2.1
Tata Pamong Tata pamong menjamin terwujudnya visi, terlaksanakannya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan adil
2.2
Kepemimpinan Memiliki karakteristik kepimimpinan yang operasional, kepemimpinan organisasi, dan kepemimpinan publik
2.3
Sistem Pengelolaan 2.3.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki ijin penyelenggaraan yang sah dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 14
2.3.2 Institusi pendidikan harus dikelola dengan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik ( good university governance) sesuai jalur dan jenjang pendidikan kebidanan, serta memiliki struktur organisasi, uraian tugas, tata kelola, dan program kerja yang jelas termasuk hubungan dengan program studi lain. 2.4
Sistem Penjaminan Mutu 2.4.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan dan metode evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum, kualitas dosen, proses belajar mengajar, kemajuan mahasiswa dan fasilitas pendukung yang bertujuan untuk menjamin mutu program pendidikan dan sebagai pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pendidikan kebidanan. 2.4.2 Mekanisme penjaminan mutu harus menjamin adanya kesepakatan, pengawasan dan peninjauan secara periodik setiap kegiatan dengan menggunakan standar dan instrumen yang sesuai 2.4.3 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus melakukan evaluasi program yang diselenggarakan termasuk proses belajar mengajar dan pengembangan programnya dengan menggunakan metode evaluasi yang tepat. 2.4.4 Penjaminan mutu eksternal dilakukan berkaitan dengan akuntabilitas institusi pendidikan strata-1 kebidanan terhadap pemangku kepentingan melalui akreditasi dan audit eksternal yang lain 2.4.5 Hasil evaluasi di analisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi civitas akademika untuk perencanaan, pengembangan dan perbaikan kurikulum serta program pendidikan secara keseluruhan
2.5
Kerjasama Penyelenggara pendidikan kebidanan memiliki kebijakan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai institusi lain seperti institusi pendidikan sejenis, profesi lain yang terkait, wahana praktik klinik dan komunitas, organisasi profesi, dan mitra kerja luar negeri dalam bentuk pengembangan penelitian, penggunaan sumber daya bersama (resources sharing) , pertukaran dosen dan mahasiswa.
STANDAR TIGA : MAHASISWA DAN LULUSAN 3.1
Sistem dan mekanisme rekruitmen 3.1.1 Sistem mekanisme rekruitmen dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, dan tanggung jawab sosial 3.1.2 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan penerimaan mahasiswa baru 3.1.3 Institusi pendidikan harus menetapkan jumlah mahasiswa baru setiap angkatan berdasarkan kapasitas institusi dan efisiensi pendidikan 15
3.1.4 Persyaratan Peserta Didik a. Perempuan b. Tinggi Badan Minimal 155 cm dengan berat badan proporsional c. Tidak mempunyai cacat tubuh atau ketunaan yang dapat mengganggu kelancaran belajar dan menjalankan profesi bidan d. Berkelakuan baik dibuktikan dengan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian e. Lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU) atau Aliyah dari jurusan IPA f. Bagi warga Negara asing sesuai dengan peraturan yang berlaku 3.2
Lulusan 3.2.1 Profil Lulusan a. Lulusan program pendidikan strata-1 kebidanan memiliki gelar akademik Sajana Kebidanan dan gelar profesi Bidan b. Lulusan program pendidikan kebidanan memenuhi profil bidan (five star) yaitu Communicator, Midwifery Care Provider, Decision Maker; Community Leader; Manager 3.2.2 Tracer Study a. Lulusan pendidikan profesi kebidanan melakukan praktik sesuai dengan ruang lingkup pelayanan kebidanan b. Lulusan program pendidikan profesi kebidanan memiliki karakteristik lulusan yang tertuang dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. c. lulusan harus dimonitoring secara berkelanjutan baik yang terkait dengan pengembangan profesi dan pendidikan lanjut.
3.3
Kompetensi Lulusan Bidan mampu melaksanakan praktik kebidanan yang professional sesuai dengan nilai dan prinsip ketuhanan, budi yang luhur, etika, disiplin, sesuai dengan hukum dan social budaya.
3.4
Kemahasiswan 3.4.1 Pembimbing Akademik a. Memiliki kebijakan tertulis tentang hak dan kewajiban peserta didik selama mengikuti program pendidikan strata-1 kebidanan b. Memiliki mekanisme umpan balik dari mahasiswa kepada pihak penyelenggara, pengelola, dan dosen untuk peningkatan kualitas Pendidikan 3.4.2
Perwakilan Mahasiswa
16
Institusi pendidikan strata-1 kebidanan memiliki kebijakan keterlibatan mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum 3.4.3
Kegiatan kemahasiswaan Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memfasilitasi kegiatan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi
STANDAR EMPAT : SUMBER DAYA MANUSIA 4.1
Dosen Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan penerimaan dosen dan pengembangan karier dosen dengan prinsip yang relevan, transparan, akuntabel, serta bertanggung jawab akademik dan social
4.2
Dosen Tetap 4.2.1 Kualifikasi a. Memiliki latar belakang pendidikan minimal magister kebidanan dengan latar belakang profesi bidan atau magister kesehatan sesuai dengan mata kuliah yang diampu. b. Memiliki kompetensi sebagai pendidik termasuk kemampuan mereview dan mengembangkan program pembelajaran c. Memiliki pengalaman praktik klinik kebidanan minimal 2 tahun d. Teregistrasi dan memiliki lisensi sebagai bidan di wilayah Negara Republik Indonesia e. Memiliki pengalaman atau pendidikan lanjutan yang berhubungan dengan kebidanan termasuk memelihara kemampuan praktik kliniknya 4.2.2 Rasio a. Rasio dosen pada tahap akademik dengan jumlah mahasiswa adalah 1:10 b. Rasio preseptor mentor pada pembelajaran praktikum dan praktik klinik adalah 1:5 4.2.3 Kinerja dosen Setiap dosen mendapatkan penilaian kinerja dosen dari institusi
4.3
Dosen Tidak Tetap 4.3.1 Kualifikasi Latar belakang Pendidikan minimal Strata 2 / spesialis dan keahlian sesuai dengan mata kuliah yang diampu 4.3.2. Rasio Rasio maksimal 20% dari jumlah dosen tetap 17
4.4
Pembimbing Klinik/ Preseptor Mentor Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan dalam penetapan pembimbing klinik/ preseptor mentor.
4.5
Tenaga Kependidikan 4.5.1 Tenaga kependidikan pada program pendidikan kebidanan adalah tenaga pendukung dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan kebidanan 4.5.2 Jumlah tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan 4.5.3 Jenis tenaga kependidikan adalah pustakawan, IT, administrasi keuangan, laboran
STANDAR LIMA :
KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
5.1
Model Kurikulum Model Kurikulum berbasis kompetensi yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat dalam konteks asuhan kebidanan
5.2
Isi Kurikulum Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi program studi
5.3
Struktur Kurikulum 5.3.1 Harus meliputi tahap akademik dan profesi 5.3.2 Muatan kurikulum mengacu pada standar pendidikan yaitu 80% kurikulum nasional dan 20% kurikulum lokal/institusi 5.3.3 Durasi pencapaian kurikulum tahap akademik 7 semester dengan beban studi 144-160 sks dan tahap profesi 3 semester dengan beban studi 36-40 sks 5.3.4 Pendekatan Pembelajaran SPICES (Student Centered, Problem-Based, Integrated, Community Oriented, Early Exposure to Clinic, dan Systematic).
5.4
Proses Pembelajaran 5.4.1 Peserta didik dalam program pendidikan kebidanan harus memiliki pengalaman belajar yang cukup dalam pencapaian kompetensi sesuai dengan profil lulusan, kode etik dan standar profesi 5.4.2 Setiap dosen bekerja sama dengan pembimbing klinik untuk mendidik, memberikan support, melakukan observasi, bimbingan, evaluasi dan supervisi pada setiap mahasiswa di lahan praktik.
18
5.4.3
Peserta didik harus mendapatkan bimbingan dan pengawasan yang baik selama di wahana praktik klinik dan komunitas.
5.5
Suasana Akademik 5.5.1 Kebijakan tentang suasana akademik (otonomi keilmuan, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik) 5.5.2 Ketersediaan dan jenis prasarana, sarana, dan prasarana yang memungkinkan terciptanya interaksi akademik antar civitas akademika 5.5.3 Program dan kegiatan akademik untuk menciptakan suasana akademik (seminar, symposium, lokakarya, bedah buku, penelitian bersama, dll) 5.5.4 Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa
5.6
Evaluasi kurikulum 5.6.1 Penilaian dan Evaluasi kurikulum a. Kurikulum dilakukan evaluasi minimal 1 tahun sekali b. Reviewer kurikulum adalah Dosen, Pengelola, Pemangku kepentingan, peserta didik, dan perwakilan masyarakat 5.6.2
5.7
Penilaian dan Evaluasi lahan praktik a. Peninjauan lahan praktik dilakukan secara periodik teratur setiap satu tahun sekali b. Hasil evaluasi digunakan oleh pihak pendidikan untuk membantu pengembangan lahan praktik agar lebih terstandar
Evaluasi Pembelajaran 5.7.1 Komponen evaluasi Penilaian Mahasiswa a. Pengetahuan b. Keterampilan c. Sikap dan nilai-nilai dalam praktik 5.7.2
Metode penilaian sesuai dengan komponen yang akan dinilai dan menggunakan berbagai metode penilaian yang dapat dilakukan melalui Computer Based test (CBT) dan Paper based Test (PBT), Objectives Structures Clinical Examination (OSCE) dan Mini-CEx
5.7.3
Penilaian proses pendidikan dapat dilakukan secara formatif dan sumatif
5.7.4
Penilaian setiap komponen kompetensi dilakukan dengan instrument penilaian yang terstandar
19
5.8
Ijazah 5.8.1 5.8.2
Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian Ijazah dikeluarkan oleh institusi pendidikan strata-1 kebidanan yang terakreditasi.
5.9
Hubungan Kurikulum dengan Sistem Pelayanan Kesehatan Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus menjamin mahasiswa mendapat pengalaman belajar lapangan dalam system pelayanan kesehatan yang harus termuat secara nyata dalam kurikulum
5.10
Midwives Education Units Institusi pendidikan strata-1 kebidanan memiliki badan khusus yang membantu program studi dalam proses penyelenggaraan pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil belajar dan pengembangan kurikulum
STANDAR ENAM : SARANA, PRASARANA DAN SISTEM INFORMASI 6.1
Sarana Akses dan pendayagunaan sarana yang dipergunakan dalam proses administrasi dan pembelajaran serta penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi secara efektif.
6.2
Prasarana Ruang kerja dosen yang memenuhi kelayakan dan mutu untuk melakukan aktivitas kerja, pengembangan mandiri dan pelayanan akademik
6.3
Sistem Teknologi Informasi Akses dan pendayagunaan system informasi dalam pengelolaan data dan informasi tentang penyelenggaraan program akademik di program studi.
6.4
Evaluasi 6.4.1 Evaluasi dilakukan oleh Institusi pendidikan strata-1 kebidanan minimal satu kali dalam satu tahun 6.4.2 Hasil evaluasi di analisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi civitas akademika untuk merencanakan perbaikan selanjutnya
STANDAR TUJUH : PEMBIAYAAN DAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 7.1
Pembiayaan 7.1.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan mempunyai alur yang jelas mengenai tanggung jawab dan otoritas dalam penyelenggaraan pendidikan dan sumber dayanya termasuk 20
7.1.2 7.1.3
alokasi pembiayaan yang transparan dan akuntabel yang menjamin tercapainya visi, misi dan tujuan pendidikan Institusi pendidikan strata-1 kebidanan menjamin adanya pembiayaan yang mencukupi sehingga menjamin kualitas proses pembelajaran Pembiayaan pendidikan kebidanan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, dan masyarakat. Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
7.2
Administrasi Pendidikan 7.2.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik
7.3
Evaluasi pembiayaan dan administrasi pendidikan 7.3.1 Evaluasi dilakukan oleh Institusi pendidikan strata-1 kebidanan minimal satu kali dalam satu tahun 7.3.2 Hasil evaluasi di analisis dan digunakan sebagai umpan balik bagi civitas akademika untuk merencanakan perbaikan selanjutnya
STANDAR DELAPAN : PENELITIAN 8.1
Kebijakan 8.1.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan yang mendukung berkaitan dengan penelitian serta menetapkan prioritas penelitian dan sumber daya penunjangnya 8.1.2 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian dibawah bimbingan dosen
8.2
Lingkup Penelitian Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus menetapkan pohon penelitian berdasarkan evidence based.
8.3
Pembiayaan Penelitian Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus mengalokasikan dana penelitian sesuai dengan ketentuan dan memfasilitasi untuk mendapatkan dana dari luar institusi.
8.4
Publikasi penelitian Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan dalam publikasi hasil penelitian
21
STANDAR SEMBILAN : PENGABDIAN MASYARAKAT 9.1
Kebijakan 9.1.1 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memiliki kebijakan yang mendukung kegiatan pengabdian masyarakat 9.1.2 Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian masyarakat bersama dengan bimbingan dosen
9.2
Pengabdian Masyarakat 9.2.1 Kegiatan pengabdian masyarakat oleh dosen dan mahasiswa Strata-1 kebidanan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan (kerjasama, karya penelitian, dan pemanfaatan jasa/ produk kepakaran) 9.2.2 Jumlah dan mutu kerjasama yang efektif mendukung pelaksanaan misi Institusi pendidikan strata-1 kebidanan dan dampak kerjasama untuk penyelenggaraan dan pengembangan institusi pendidikan
9.3
Pembiayaan Pengabdian Masyarakat Institusi pendidikan strata-1 kebidanan harus mengalokasikan dana pengabdian masyarakat sesuai dengan ketentuan dan memfasilitasi untuk mendapatkan dana dari luar institusi.
22
BAB IV PENUTUP
Standar pendidikan strata-1 kebidanan adalah dokumen yang bersifat dinamis dan dapat dilakukan peninjauan serta direvisi secara periodik sesuai dengan perkembangan keilmuan dan profesi kebidanan. Standar Pendidikan Strata-1 Kebidanan ini merupakan pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan strata-1 kebidanan di Indonesia, sehingga dapat dipastikan input, proses, output dan outcome pendidikan strata-1 kebidanan yang berkualitas. Penetapan standar pendidikan strata-1 kebidanan dalam rangka menjamin lulusan yang kompeten dalam memberikan pelayanan yang profesional sesuai dengan filosofi dan etika kebidanan. Dengan adanya standar pendidikan strata-1 kebidanan ini diharapkan dapat
23
