STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA Standar tertinggi Biaya Umum kegiatan pembangunan desa dapat dialokasikan sebesar 5% (lima persen) dari belanja kegiatan yang tercantum dalam APB Desa. Alokasi biaya umum kegiatan tersebut dianggarkan dalam APB Desa diluar anggaran belanja kegiatan yang dilaksanakan. Biaya Umum digunakan untuk membiayai: No . 1.

Penggunaan Rapat

Besaran

Keterangan

20%

-

persiapan;

-

evaluasi; dan

-

laporan kegiatan.

2.

ATK

3.

Honorarium TPK

Dari total Biaya Umum (5% x Pagu Belanja Kegiatan)

10% Setinggi-tinggi nya 70%

Rincian honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) No .

Jabatan

Besaran

Keterangan

1.

Penanggung jawab (Kepala Desa)

20%

2.

Koordinator (Sekretaris Desa)

15%

Dari total Biaya honorarium TPK

3.

Ketua (Kepala Seksi)

15%

4.

Sekretaris

10%

5.

Bendahara

10%

6.

Anggota

30%

(70% x Total Biaya Umum)

BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. ABUBAKAR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA KODE REKENING Pengelolaan keuangan yang baik memerlukan adanya suatu klasifikasi dalam sistem yang dijabarkan dalam Kode Rekening atau Chart of Accounts. Kode Rekening tersebut terdiri dari kumpulan akun secara lengkap yang digunakan di dalam pembuatan proses perencanaan, pelaksanaaan, penatusahaan hingga pelaporan. Kode rekening merupakan alat untuk mensinkronkan proses perencanaan hingga pelaporan. Diharapkan dengan adanya Kode Rekening, kebutuhan akan pelaporan yang konsisten dari sejak terjadinya proses perencanaan dan penganggaran akan dapat dapat terpenuhi. Mengingat pentingnya peran kode rekening tersebut maka diperlukan standarisasi kode rekening sehingga akan dicapai keseragaman dalam pemakaiannya khususnya di wilayah suatu Kabupaten. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kode rekening disusun sedemikian rupa sehingga dapat berfungsi secara efektif. Tujuan pembakuan Kode rekening adalah mengakomodasi proses manajemen keuangan dengan anggaran berbasis kinerja sedemikian rupa agar diperoleh: -

Perencanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dilakukan secara proporsional, transparan dan profesional;

-

Pelaksanaan anggaran berbasis kinerja dilakukan secara lebih akuntabel; dan

-

Laporan Keuangan mengakomodasi secara baik pengendalian anggaran, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja keuangan dalam Laporan Keuangan.

Berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa telah mengklasifikasikan pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai tingkat jenis. Ruang lingkup dalam Kode Rekening ini terbatas pada Kode Rekening Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. Kode Rekening belum mencakup untuk Aset, Kewajiban dan Ekuitas sebagaimana termaktub dalam Laporan Kekayaan Milik Desa, dikarenakan aturan untuk pengelolaan Kekayaan Milik Desa belum terbit. 1.

Kode Rekening Pendapatan Desa Kode Rekening Pendapatan Desa disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 1

2

3

4

5

6 1. Kode Akun Pendapatan 2. Kode Kelompok Pendapatan 3. Kode Jenis Pendapatan 4. Kode Objek Pendapatan 5. Kode Rincian Pendapatan

6. Kode Lain-lain Kode Rekening Pendapatan Desa KODE REKENING 1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 1 1

1 1 1

3 3 3

1 2

1 1

1 1

4 4

1

1

1

4

2

1 1

1 1

4 4

3 4

1 1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

1

3

1

3

1

1

3

2

1 2 3 4 5 6

1

URAIAN PENDAPATAN DESA Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Hasil laba BUMDesa …. Dst Hasil Aset Desa Tanah desa Pasar desa Pasar hewan Bangunan desa Hutan milik desa Mata air milik desa Pemandian umum Obyek rekreasi desa Lapangan desa Aset desa lainnya Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Swadaya dan partisipasi Gotong royong …. Dst Lain-lain Pendapatan Asli Desa Pungutan desa Hasil penjualan kekayaan desa selain tanah yang dipisahkan Hasil pelepasan tanah desa tahun berjalan Bunga simpanan uang di bank …. Dst Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak daerah Bagian dari hasil retribusi daerah Alokasi Dana Desa Bantuan keuangan dari APBD Provinsi Bantuan keuangan dari APBD Kabupaten Pendapatan Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

2.

Kode Rekening Belanja Desa Kode Rekening Belanja Desa disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 1

2

3

4

5

6 1. Kode Akun Belanja 2. Kode Bidang Belanja 3. Kode Kegiatan Belanja 4. Kode Kelompok Belanja 5. Kode Jenis Belanja 6. Kode Rincian Belanja

Kode Rekening Belanja Desa KODE REKENING

2 2

1

2 2 2 2

2 3 4 1 2

2 2 2 2 2

1 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 5 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

URAIAN

BELANJA DESA BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Kegiatan Dst. Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Penghasilan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD dan Anggotanya Dst. Belanja Barang dan Jasa Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Benda Pos dan Materai Belanja Alat Listrik/Battery/Lampu Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja Belanja Sewa Peralatan Belanja Sewa Peralatan Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja Bahan Bakar Minyak dan Gas Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Belanja Perjalanan Dinas Belanja Dekorasi dan Dokumentasi Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Pemeliharaan Bangunan, Taman dan Sarana Prasarana

Belanja Belanja Belanja Belanja

Barang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat Sewa Ruangan atau Gedung Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll) Honorarium Staff Desa

2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

25 26 27

Belanja Uang Sidang BPD Belanja Uang Saku/Transport Insentif RT/RW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Belanja Modal Belanja Modal Tanah Bangunan Kantor Belanja Modal Tanah Rumah Dinas Belanja Modal Tanah Pertanian dan Perkebunan Belanja Modal Tanah Sarana Kesehatan Belanja Modal Tanah Sarana Pendidikan Belanja Modal Tanah Sarana Umum Belanja Modal Tanah Sarana Jalan Belanja Modal Tanah Lainnya Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolah Pertanian dan Peternakan Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio/Audio Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Belanja Modal Pengadaan Gedung Kantor/Tempat Kerja Belanja Modal Pengadaan Gedung Rumah Dinas/Jabatan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gudang Belanja Modal Pengadaan Bangunan Bersejarah Belanja Modal Pengadaan Bangunan Monumen Belanja Modal Pengadaan Tugu Peringatan Belanja Modal Pengadaan Bangunan Lainnya Belanja Modal Pengadaan Jalan Belanja Modal Pengadaan Jembatan Desa Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Lingkungan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Belanja Modal Pengadaan Instalasi Pengolah Sampah Belanja Modal Pengadaan Buku dan Kepustakaan Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian, Kebudayaan Belanja Modal Pengadaan Hewan dan Ternak Belanja Modal Pengadaan Tanaman

Kode Rekening Bidang dan Kegiatan Kode Rekening 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14

Uraian Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Operasional Perkantoran Operasional BPD Operasional RT/RW Penetapan dan Penegasan Batas Desa Pendataan Desa/Profil Desa Penyusunan Tata Ruang Desa Penyelenggaraan Musyawarah Desa Pengelolaan Informasi Desa Perencanaan Desa Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan P Penyelenggaraan Kerjasama Antar Desa Penyusunan Produk Hukum Desa Penetapan Organisasi dan Perangkat Desa

1 1 1 1

15 16 17 18

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2 2 2

13 14 15

2 2 2 2

16 17 18 19

2 2 2

20 21 22

2 2

23 24

2 2 2

25 26 27

2

28

2 2 2 2 2 2

29 30 31 32 33 34

2

35

3 3 3

1 2

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Pemilihan Kepala Desa Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa Pembangunan Ruang Pelayanan Terpadu Pembangunan Ruang Kelembagaan Masyarakat Pembangunan Aula Pemeliharaan Kantor Desa Dst Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembangunan dan pemeliharaan Irigasi Tersier Pembangunan dan pemeliharaan Jalan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pembangunan dan Pemeliharaan Embung Desa Pembangunan dan Pengelolaan Energi Mandiri Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Ibadah Pengelolaan Pemakaman Desa dan Petilasan Pembangunan dan Pemeliharaan Sanitasi Lingkungan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih berskala Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Lapangan Desa Pembangunan dan Pemeliharaan Taman desa Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengelolaan Saluran untuk Budidaya Perikanan Pembangunan Gapura dan Tanda Batas Desa Pembangunan Sarana Lingkungan Permukiman Masyarakat Desa Pengadaan dan Pengelolaan Sanggar Belajar, Sanggar Seni Budaya, dan Perpustakaan Desa Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Desa dan Kios Desa Pembangunan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Milik Desa Pembangunan dan Pengelolaan Keramba Jaring Apung dan Bagan Ikan Pembangunan dan Pengelolaan Lumbung Pangan dan penetapan Cadangan Pangan Desa Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi di Desa Pembangunan dan Pengelolaan Tambatan Perahu Pengembangan Wisata Desa di luar Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup, Antara Lain: Penghijauan Pembuatan Terasering Perlindungan Mata Air Pembersihan Daerah Aliran Sungai Pembangunan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana Kesehatan Pengembangan Tenaga Kesehatan Desa Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu melalui: Layanan Gizi untuk Balita Pemeriksaan Ibu Hamil Pemberian Makanan Tambahan Penyuluhan Kesehatan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Penimbangan Bayi Gerakan Sehat Untuk Lanjut Usia Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemantauan dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif di Desa Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini Fasilitasi dan Motifasi Terhadap Kelompok-kelompok Belajar di Desa Pembentukan dan Pengembangan BUM Desa Pengembangan Usaha Mikro Berbasis Desa Pengembangan Teknologi Tepat Guna Pengembangan Sistem Usaha Produksi Pertanian yang bertumpu pada Sumber Daya, Kelembagaan, dan Budaya Lokal. Dst Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Pembinaan Pemuda dan Olahraga

3 3 3 3 3

3 4 5 6 7

3

8

4 4 4 4 4 4 4 4 4

1 2 3 4 5 6 7 8

4

9 10

4 4 4 4

11 12 13 14

5 5 5

1 2

3.

Pembinaan Organisasi Perempuan / PKK Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Rukun Tetangga Rukun Warga Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lembaga kemasyarakatan lainnya Pembinaan Keagamaan Pembinaan Dewan Keluarga Mesjid Majlis Ulama Indonesia tingkat Desa Pengajian Pembinaan Guru Ngaji Dst Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pelatihan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan BPD Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat Pembentukan dan Fasilitasi Paralegal di Desa Pemberian Santunan Sosial kepada Keluarga Kurang Mampu Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat Pengorganisasian melalui Pembentukan dan Fasilitasi Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat PHBN Fasilitasi Terhadap Kelompok-kelompok Rentan, Kelompok Masyarakat Miskin, Perempuan, Masyarakat Adat, dan Difabel Promosi Desa Pengembangan Seni Budaya Lokal Desa Dst Bidang Tak Terduga Kejadian Luar Biasa 1 Kejadian Luar Biasa ….. Dst

Kode Rekening Pembiayaan Desa Kode Rekening Pembiayaan Desa disajikan dengan menggunakan istilah level akun. Level akun yang dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut: 1

2

3

4 1. Kode Akun Pembiayaan 2. Kode Kelompok Pembiayaan 3. Kode Jenis Pembiayaan 4. Kode Objek (tambahan)

Kode Rekening Pembiayaan Desa KODE REKENING 3 3 3 3 3 3 3

1 1 1 1 1 1

1 1 2 2 3 3

1 1 1

URAIAN PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan

2 3 3 3 3 3

2 2 2 2 2

1 1 2 2

1 1

…. Dst Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa …. Dst

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd. ABUBAKAR

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

A. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa LAMBANG PEMDES

PEMERINTAH DESA ...................... KECAMATAN ......................... KABUPATEN .................... RANCANGAN PERATURAN DESA ...................... NOMOR .... TAHUN.......... TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ........ DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .......................,

Menimbang

Mengingat

: a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa); b.

Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ................. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa .............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran ........

: 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .............. Tahun ........ tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang ............. (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... ); 6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... MEMUTUSKAN Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN ....................

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:

1.

Pendapatan Desa

2.

Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp…....................

Rp…..........................

b. Bidang Pembangunan

Rp…..........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp…..........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp…..........................

e. Bidang Tak Terduga

Rp…..........................

Jumlah Belanja

Rp…..........................

Surplus/Defisit

Rp…...................... = = = = = = = = = ===

3.

Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. …….....................

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. ...........................

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp……........................ = = = = = = = = = ======

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Pasal 3 Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini. Pasal 5 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah di Evaluasi Bupati/walikota a.n. Camat .......

Ditetapkan di .................... Pada tanggal ..................... KEPALA DESA ...................

ttd (...............................................) .........................................

Lampiran Peraturan Desa Nomor : Tahun : Tentang : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. FORMAT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN………….

KODE REKENING 1

URAIAN 2

1

PENDAPATAN

1

1

1

1

1

Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Desa

1

1

2

Hasil Aset Desa

1

1

3

1

1

4

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain - Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1

2

1

2

1

Dana Desa

1

2

2

Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

1

2

3

Alokasi Dana Desa

1

2

4

Bantuan Keuangan Provinsi

1

2

5

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

1

3

1

3

Pendapatan Transfer

Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah Pendapatan Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga

1

JUMLAH PENDAPATAN 2

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Tunjangan BPD dan Anggotanya

2

1

2

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

2

1

1

1

4

2

1

1

1

6

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

Belanja Listrik, Air, Telepon, Fax/Internet

2

1

2

2

2

2

1

2

2

3

2

1

2

2

4

Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Alat-alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Belanja Benda Pos dan Materai

2

1

2

2

6

Belanja Fotocopy, Cetak dan Penggandaan

2

1

2

2

7

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2

1

2

2

8

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2

1

2

2

10

Belanja Jasa Upah Tenaga Kerja

2

1

2

2

11

Belanja Sewa Peralatan

2

1

2

2

12

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

2

1

2

2

16

2

1

2

2

18

2

1

2

2

22

Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga Belanja Jasa Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)

Kegiatan Operasional Kantor Desa Belanja Barang dan Jasa

ANGGARAN (Rp.) 3

KETERANGAN 4

2

1

2

3

2

1

2

3

14

Belanja Modal

2

1

2

3

15

2

1

2

3

16

2

1

3

2

1

3

2

2

1

3

2

2

Belanja Alat Tulis Kantor

2

1

3

2

4

Belanja Benda Pos dan Materai

2

1

3

2

6


2

1

3

2

7


2

1

3

2

16

2

1

4

2

1

4

2

2

1

4

2

2


2

1

4

2

4

Belanja Benda Pos dan Materai

2

1

4

2

6


2

1

4

2

7


2

1

4

2

16

2

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

2

2

1

2

14

2

2

1

3

2

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

14

2

3

2

3

1

2

3

1

2

2

3

1

2

2


2

3

1

2

6


2

3

1

2

7


2

3

1

2

8

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

2

3

1

2

9

Belanja Bahan Praktek dan Pelatihan

2

3

1

2

11

2

3

1

2

15

2

3

1

2

16

2

3

7

2

3

7

2

2

3

7

2

2


2

3

7

2

6


2

3

7

2

7

2

3

7

2

15

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber

2

3

7

3

2 2

3 3

7 7

3 3

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Rumah Tangga Belanja Modal Pengadaan Komputer Kegiatan Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Operasional RT/RW Belanja Barang dan Jasa

Belanja Perjalanan Dinas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan Saluran Irigasi Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Honorarium Tim Panitia Belanja Modal

29

Belanja Modal Pengadaan Jaringan Air Kegiatan Pembangunan Jalan Desa Belanja Barang dan Jasa Belanja Alat Tulis Kantor Belanja Honorarium Tim Panitia Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa

Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini Belanja Barang dan Jasa

Belanja Modal 16 33

Belanja Modal Pengadaan Komputer Belanja Modal Pengadaan Buku dan

Kepustakaan 2

4

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa

2

4

1

2

4

1

2

2

4

1

2

2


2

4

1

2

6


2

4

1

2

7


2

4

1

2

9


2

4

1

2

11

2

4

1

2

15

2

4

1

2

16

2

4

5

2

4

5

2

2

4

5

2

2


2

4

5

2

6


2

4

5

2

7


2

4

5

2

9


2

4

5

2

11

2

4

5

2

15

2

5

2

5

1

2

5

1

2

2

5

1

2

7

2

5

1

2

11

Belanja Sewa Peralatan

2

5

1

2

14

Belanja Honorarium Tim Panitia

Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Belanja Perjalanan Dinas Kegiatan Pelatihan Kelompok Tani dan Nelayan Belanja Barang dan Jasa

Belanja Sewa Peralatan Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber Bidang Tidak Terduga Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Belanja Barang dan Jasa Belanja Makanan dan Minuman Rapat

JUMLAH BELANJA 3

PEMBIAYAAN

3

1

3

1

3

2

3

2

1

Penerimaan Pembiayaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya Pengeluaran Pembiayaan

2

Penyertaan Modal Desa JUMLAH PEMBIAYAAN

DISETUJUI OLEH KEPALA DESA ……………………… TTD (……………………………….)

B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB) RENCANA ANGGARAN BIAYA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan Kode Rek.

:

URAIAN

SUMBER DANA VOLUME

1

2

3

4

ANGGARAN HARGA SATUAN (Rp.) 5

JUMLAH (Rp.) 6

JUMLAH (Rp.)

................., tanggal …………………. Disetujui/mengesahkan Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

……………………………………

…………………………………….

Cara pengisian : 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan. 5. kolom 3 diisi dengan sumber dana kegiatan. 6. kolom 4 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. 7. kolom 5 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang 8. kolom 6 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 4 dengan kolom 5.

C. Format Buku Kas Pembantu Kegiatan BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN DESA……………….. KECAMATAN………………….. TAHUN ANGGARAN…………………………………….

1. Bidang : 2. Kegiatan : Penerimaan (Rp.) No. Tanggal

1

2

Uraian

3

Pengeluaran(Rp.)

Dari Bendahara

Swadaya Masyaraka t

Nomor Bukti

Belanja Barang dan Jasa

4

5

6

7

Jumlah Pengembalian Belanja Modal ke Bendahara 8

9

Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya Jumlah Total Penerimaan

Total Pengeluaran Total Pengeluaran + Saldo Kas Desa……………….. …….,Tanggal…… Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian: 1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok. 2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa. 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi. 5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. 6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. 7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat. 8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi. 9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa. 10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal. 11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara. 12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

Saldo Kas (Rp.) 10

D. Format Surat Permintaan Pembayaran (SPP) SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP ) DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. 3. Waktu Pelaksanaan : Rincian Pendanaan NO.

URAIAN

: PAGU ANGGARAN (Rp.)

PENCAIRAN S.D. YG LALU (Rp.)

PERMINTAAN SEKARANG (Rp.)

JUMLAH SAMPAI SAAT INI (Rp.)

SISA DANA (Rp.)

JUMLAH ................., tanggal …………………. Telah dilakukan verifikasi Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

……………………………………

…………………………………….

Setujui untuk dibayarkan Kepala Desa

Telah dibayar lunas Bendahara

……………………………………

…………………………………….

Petunjuk pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa. 3. Kolom 1 dengan nomor urut. 4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. 5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. 6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. 7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. 8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini. 9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.

E. Format Pernyataan Tanggungjawab Belanja

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ................ 1. Bidang : .............................. 2. Kegiatan : .............................. NO.

PENERIMA

URAIAN

1

2

3

JUMLAH (Rp.) 4

JUMLAH (Rp.) Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemerikasaan sesuai peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. ............................,tanggal .................................. Pelaksana Kegiatan

.......................................................... Cara pengisian: 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. Format Penatausahaan 1.

Buku Kas Umum BUKU KAS UMUM DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ....................... No.

Tgl.

KODE REKENING

URAIAN

1

2

3

4

JUMLAH

PENERIMAAN (Rp.) 5

Rp.

PENGELUARAN (Rp.) 6

NO BUKTI 7

JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF 8

SALDO 9

Rp.

Mengetahui, KEPALA DESA

………………………………….. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas Kolom 9 diisi dengan saldo kas. Catatan :

……………., tanggal ……………… BENDAHARA DESA,

………………………….

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak BUKU KAS PEMBANTU PAJAK DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN ........ No.

TANGGAL

URAIAN

1

2

3

PEMOTONGAN (Rp.) 4

PENYETORAN (Rp.)

SALDO (Rp.) 5

JUMLAH ……………., tanggal ………………… MENGETAHUI KEPALA DESA, …………………… Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

BENDAHARA DESA,

………………………….

3. Buku Bank Desa BUKU BANK DESA DESA …………………… KECAMATAN ……………………………. TAHUN ANGGARAN .........

PEMASUKAN No.

TANGGAL TRANSAKSI

URAIAN TRANSAKSI

BUKTI TRANSAKSI

1

2

3

4

SETORAN (Rp.)

BUNGA BANK (Rp.)

5

6

BULAN : BANK CABANG : REK. NO. : PENGELUARAN BIAYA PENARIKAN PAJAK ADMINISTRASI (Rp.) (Rp.) (Rp.) 7 8 9

SALDO 10

TOTAL TRANSAKSI BULAN INI TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF MENGETAHUI KEPALA DESA, ………………………………….. Cara Pengisian : Kolom 1diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran. Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi. Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran. Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank.. Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan. Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak. Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi. Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

…………., tanggal ………………… BENDAHARA DESA, ………………………….

G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa 1.

Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama) LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER PERTAMA PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN………….

KODE REKENING 1 1 1 1 1

1 1 1 1 2

1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3 1

1

3 2

3 4 4 1 4 2

URAIAN 2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2

1

2

1 1

2

1 1 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Desa dan Perangkat

Kepala

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD 2 2

1 2 1 2 2

Operasional Perkantoran Belanja Barang dan Jasa - Alat Tulis Kantor - Benda POS - Pakaian Dinas dfan Atribut - Pakaian Dinas - Alat dan Bahan Kebersihan - Perjalanan Dinas - Pemeliharaan - Air, Listrik,dasn Telepon - Honor - dst…………………..

2

1 2 3

Belanja Modal

JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 3

JUMLAH REALISASI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET. 4

-

Komputer Meja dan Kursi Mesin TIK dst……………………..

2 2

1 3 1 3 2

Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………….

2 2

1 4 1 4 2

Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst ………………………….

2

2

2 2

2 1 2 1 2

2

2 1 3

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Semen - Material - dst…………

2 2

2 2 2 2 2

2

2 2 3

2

2 3

Kegiatan……………………..

2

3

2

3 1

2

3 1 2

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst…………………

2

3 2

Kegiatan…………………….

2

4

2

4 1

2

4 1 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan

Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………… Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst ……………

- dst………………… 2

4 2

Kegiatan………………………..

2 2

5 5 1

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa

2

5 1 2

Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst……………………

2

5 2

Kegiatan………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 3 3

2 2 1 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )


2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Akhir Tahun) LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTER AKHIR TAHUN PEMERINTAH DESA………….. TAHUN ANGGARAN………….

KODE REKENING

URAIAN

1

2 PINDAHAN SALDO (SEMESTER PERTAMA ) PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

1 1 1 1

1 1 1 1 2

1

1 3

1 1 1

2 2 1 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2

1 1

3 3 1

1

3 2

3 4 4 1 4 2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2

1

2

1 1

2

1 1 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Desa dan Perangkat

Kepala

- Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat

- Tunjangan BPD 2 2

1 2 1 2 2


JUMLAH ANGGARAN (Rp.) 3

JUMLAH REALISASI (Rp.)

LEBIH/ KURANG (Rp.)

KET. 4

2

1 2 3

Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi - Mesin TIK - dst……………………..

2 2

1 3 1 3 2

2 2

1 4 1 4 2

Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst ……………………. Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Konsumsi Rapat - dst ………………………….

2

2

2 2

2 1 2 1 2

2

2 1 3

2 2

2 2 2 2 2

2

2 2 3

2

2 3

Kegiatan……………………………

2

3

2

3 1

2

3 1 2

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst…………………

2

3 2

Kegiatan………………….

2

4

2

4 1

2

4 1 2

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Semen - Material - dst………… Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst…………………………………. . Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst ……………

- dst………………… 2

4 2

Kegiatan………………..

2 2 2

5 5 1 5 1 2

Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan - dst……………………

2

5 2

Kegiatan………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1 2 1 3

3 3 3

2 2 1 2 2

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP ) Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP )


H. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa PEMERINTAH DESA ...................... KECAMATAN ......................... KABUPATEN ....................

LAMBANG PEMDES

RANCANGAN PERATURAN DESA ..................... NOMOR ............ TAHUN.......... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN .................. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA .......................

Menimbang

:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal .... Peraturan Daerah Kabupaten ........ Nomor ... Tahun ...... tentang ..................., Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ........................... Tahun Anggaran;

Mengingat

: 1.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

2. Peraturan Undang Republik Republik

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5539);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Pengelolaan Keuangan Desa;

.............. Tahun ........ tentang

5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... Nomor .............. Tahun ........ tentang ....................... (Lembaran daerah Kabupaten .................. Tahun ............ Nomor ..... ); 6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ................... MEMUTUSKAN Menetapkan

:

RANCANGAN PERATURAN DESA ................ TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........MENJADI PERATURAN DESA ........................... TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ........................... TAHUN ANGGARAN 20........

Pasal 1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut: 1. Pendapatan Desa Rp….................... 2. Belanja Desa a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Rp….........................

b. Bidang Pembangunan

Rp….........................

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Rp….........................

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Rp….........................

e. Bidang Tak Terduga

Rp….........................

Jumlah Belanja

Rp….........................

Surplus/Defisit

Rp…...................... = = = = = = = = = ===

3. Pembiayaan Desa a. Penerimaan Pembiayaan

Rp. ……...................

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rp. .........................

Selisih Pembiayaan ( a – b )

Rp……..................... = = = = = = = = = =====

Pasal 2 Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari: 1. Lampiran I

:

Laporan

Pertanggungjawaban

Realisasi

Pelaksanaan

APBDesaTahun

Anggaran .........; 2. Lampiran II

: Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa. Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini. Pasal 4 Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa. Ditetapkan di ................ Pada tanggal ................. KEPALA DESA ...................

..............................................

dalam

Lampiran I Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ......

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa PEMERINTAH DESA ………………… TAHUN ANGGARAN…………………. KODE REKENING

URAIAN

ANGGARAN (Rp.)

REALISASI (Rp.)

1

2 PENDAPATAN Pendapatan Asli Desa Hasil Usaha Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah

3

4

1 1 1 1

1 1 1

1 2

1

1

3

1 1 1

2 2 2

1 2

1 1 1 1

2 2 2 2

3 4 4 1 4 2

1 1

3 3

1

1

3

2

Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari hasil pajak &retribusi daerah kabupaten/ kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Bantuan Provinsi Bantuan Kabupaten / Kota Pendapatan Lain lain Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah JUMLAH PENDAPATAN

2 2

1

2 2

1 1

1 1 1

BELANJA Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Penghasilan Tetap dan Tunjangan Belanja Pegawai: - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat - Tunjangan Perangkat

Kepala

Desa

- Tunjangan BPD 2 2

1 1

2 2 2


2

1

2 3

Belanja Modal - Komputer - Meja dan Kursi

dan

LEBIH/ KURANG (Rp.) 5

KET. 6

- Mesin TIK - dst…………………….. 2 2

1 1

3 3 2

Operasional BPD Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggandaan - Konsumsi Rapat - dst …………………….

2 2

1 1

4 4 2

Operasional RT/ RW Belanja Barang dan Jasa - ATK - Penggadaan - Komsumsi Rapat - dst …………………….

2

2

2 2

2 2

1 1 2

2

2

1 3

2 2

2 2

2 2 2

2

2

2 3

2

2

3

2 2

3 3

1

2

3

1 2

2

3

2

2 2

4 4

1

2

4

1 2

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Perbaikan Saluran Irigasi Belanja Barang dan jasa - Upah Kerja - Honor - dst……………….. Belanja Modal - Semen - Material - dst………… Pengaspalan jalan desa Belanja Barang dan Jasa : - Upah Kerja - Honor - dst………………………… Belanja Modal: - Aspal - Pasir - dst …………… Kegiatan………………… Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Belanja Barang dan Jasa: - Honor Pelatih - Konsumsi - Bahan Pelatihan - dst………………… Kegiatan……………………. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat Belanja Barang dan Jasa: - Honor pelatih - Konsumsi - Bahan pelatihan - dst…………………

2

4

2

2 2 2

5 5 5

1 1 2

Kegiatan………………………. Bidang Tak Terduga Kegiatan Kejadian Luar Biasa Belanja Barang dan Jasa: - Honor tim - Konsumsi - Obat-obatan

- dst…………………… 2

5

2

Kegiatan……………………… JUMLAH BELANJA SURPLUS / DEFISIT

3 3 3 3 3

1 1 1 1

1 2 3

PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Pencairan Dana Cadangan Hasil Kekayaan Desa Yang di pisahkan JUMLAH ( RP )

3 3 3

2 2 2

1 2

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa JUMLAH ( RP ) - Pembiayaan Netto (PENERIMAAN PEMBIAYAAN –PENGELUARAN PEMBIAYAAN ) - SILPA tahun berjalan (SELISIH ANTARA PEMBIAYAAN NETTO DENGAN HASIL SURPLUS/DEFISIT)

TANGGAL .............................. TTD (KEPALA DESA ..............)

Lampiran II Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 20...

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20... URAIAN

TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan)

TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya)

I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst...... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst...... JUMLAH ASET LANCAR B.

ASET TIDAK LANCAR

1.

Investasi Permanen - Penyertaan Modal Pemerintah Desa - dst

2.

Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan bangunan Jalan, Jaringan dan Instalasi dst.......

3.

Dana Cadangan - Dana Cadangan Aset tidak lancar Lainnya

4.

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR JUMLAH ASET (A + B) II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK JUMLAH KEKAYAAN BERSIH( I – II )

TANGGAL .............................. TTD (KEPALA DESA ..............)

Penjelasan tabel:

1.

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

2.

Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.

3.

Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.

4.

Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5.

Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.

6.

Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

7.

Kewajiban adalah Pemerintah.

8.

Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh

Catatan : Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

Lampiran III Peraturan Desa Nomor : ......... Tentang : Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk Ke Desa PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA Tanggal Desa Kecamatan Kabupaten No .

Jenis Kegiatan

: : : :

……………… ……………… ……………… ……………… Lokasi Kegiatan

Rincian Kegiatan

Volume

Satuan

Sumber Dana

Jumlah (Rp)

Sub Total Jenis Kegiatan (1)

Rp.


Rp.


Rp.

Sub Total (4) Total (1 s/d 4)

Rp. Rp. tanggal, .................... Kepala Desa (.............................)

BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. ABUBAKAR

STANDAR BIAYA UMUM KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Recommend Documents