BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Standar Biaya Umum 2016

2-1


BAB II STANDAR BIAYA UMUM 1a. Honorarium Pejabat Pembuat Pengadaan

untuk

paket

Komitmen

(PPK) dan

Pengadaan

Pejabat

Barang/Pekerjaan

Kontruksi/Jasa lainnya dengan cara Pengadaan Langsung. Tabel 2.1a Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dan Pejabat Pengadaan

No

Nilai Paket Pekerjaan (Rp)

Jabatan PPK

Pejabat Pengadaan Orang/Paket (Rp)

1

50 s/d 100 Juta

2

Diatas 100 s/d 200 Juta

700.000

500.000

1.000.000

800.000

b. Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing. Tabel 2.1b Honorarium Pejabat Pemesan dengan cara E Purchasing.

No


Jabatan Pejabat Pemesan Orang/Paket (Rp)

1

50 s/d 100 Juta

500.000

2


800.000

3

Diatas 200 s/d 400 juta

1.100.000

4

Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar

1.400.000

5

Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar

1.700.000

6

Diatas 3 Milyar

2.000.000

2. Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja)

ULP

untuk

Konstruksi/Jasa lainnya

Paket

Pengadaan

Barang/Pekerjaan

dengan nilai paket pekerjaan di atas Rp

200.000.000,00 dengan cara E-Tendering dan Penunjukan Langsung.


2-2


Tabel 2.2 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP No 1 2 3 4

Jabatan

Nilai Paket Pekerjaan (Rp) Diatas 200 s/d 400 juta Diatas 400 Juta s/d 1 Milyar Diatas 1 Milyar s/d 3 Milyar Diatas 3 Milyar

PPK

Ketua

Sekretaris

Anggota

Orang/Paket (Rp) 2.600.000

2.400.000

2.200.000

2.000.000

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3.000.000

4.000.000

3.800.000

3.600.000

3.400.000

4.600.000

4.400.000

4.200.000

4.000.000

3. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan cara Pengadaan Langsung dan E-Purchasing. Tabel 2.3 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Orang/Paket (Rp)


No 1

50 s/d 100 Juta

300.000

2


500.000

3

Diatas 200 juta s/d 400 juta

800.000

4

Diatas 400 juta s/d 1 milyar

1.100.000

5

Diatas 1 milyar s/d 3 milyar

1.400.000

6

Diatas 3 milyar

1.700.000

4. Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk Paket Pengadaan Barang / Pekerjaan 200.000.000,00

Konstruksi / Jasa

dengan

cara

Lainnya

E-Tendering

di dan

atas

Rp.

Penunjukan

Langsung. Tabel 2.4 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan No


1

Diatas 200 juta s/d 400 juta

Jabatan Ketua Sekretaris Anggota Orang/paket (Rp) 1.300.000 1.000.000 850.000

2

Diatas 400 juta s/d 1 milyar

1.450.000

1.150.000

1.000.000

3

Diatas 1 milyar s/d 3 milyar

1.600.000

1.300.000

1.150.000

4

Diatas 3 milyar

1.750.000

1.450.000

1.300.000


2-3


5. Honorarium Personil Organisasi Pengadaan untuk Paket Pekerjaan Jasa Konsultasi a. Pejabat

Pembuat

Komitmen

(PPK),

Pejabat

Pengadaan

Jasa

Konsultasi 1) Nilai

Paket

Pekerjaan

sampai

dengan

Rp. 50.000.000,00

diberikan honorarium sebagai berikut : Tabel 2.5 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Jabatan No.


PPK

Pejabat Pengadaan Orang/Paket (Rp.)

1

0 s/d 50 Juta

800.000

600.000

2) Nilai Paket Pekerjaan di atas Rp 50.000.000,00 diberikan honorarium sebagai berikut : Tabel 2.6 Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) ULP Jabatan Ketua Sekretaris Orang/paket (Rp.)

No


PPK

1

diatas 50 juta s/d 200 juta

2.900.000

2.700.000

2.500.000

2.250.000

2

diatas 200 juta s/d 1 milyar

3.800.000

3.600.000

3.400.000

3.200.000

3

diatas 1 milyar

4.800.000

4.600.000

4.400.000

4.200.000

b. Panitia/Pejabat

Penerima

Hasil

pekerjaan

sampai

Pekerjaan

Anggota

Pengadaan

Jasa

Konsultasi. 1) Nilai

paket

dengan

Rp. 50.000.000,00

diberikan honorarium sebagai berikut : Tabel 2.7 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan Nilai Paket Pekerjaan (Rp.)

Jabatan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan orang/paket (Rp.)

s/d 50 juta

400.000


2-4


2) Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsultansi dengan paket pekerjaan di atas Rp. 50.000.000,00 per paket pekerjaan diberikan honorarium sebagai berikut : Tabel 2.8 Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jabatan Ketua Sekretaris Anggota orang/paket (Rp.)

No


1

diatas 50 juta s/d 200 juta

2.100.000

1.600.000

1.350.000

2

diatas 200 juta s/d 1 milyar

3.100.000

2.600.000

2.100.000

3

diatas 1 milyar

4.100.000

3.600.000

3.100.000

6. Organisasi ULP Kegiatan pemilihan penyedia barang/jasa dengan cara E-Tendering dan Penunjukan Langsung yang melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) Provinsi Jawa Barat, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut : Tabel 2.9 No

Nama Jabatan

1 2 3

Orang/Paket (Rp)

Kepala ULP Sekretaris ULP Admin ULP

500.000 400.000 100.000

7. Tunjangan Kegiatan Khusus Yang Melibatkan Unsur PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 2.10 No

Jabatan

Satuan

1

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) : - Ketua - Wakil Ketua - Anggota - Asisten Anggota KPID

Org/bln Org/bln Org/bln Org/bln

10.000.000 9.500.000 9.000.000 2.500.000

2

Besaran (Rp)

Komisi Informasi Provinsi (KIP) : -

Ketua

Org/bln

10.000.000

-

Wakil Ketua

Org/bln

9.500.000

-

Anggota

Org/bln

9.000.000


2-5


Keterangan : 1) Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 487/Kep.250-KPID/2015 dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 090/Kep.331-Org/2015. 2) Komisi Informasi Provinsi (KIP) ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 71/Kep.186-Diskominfo/2015 tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masa Jabatan 2011-2015 dan Keputusan Gubernur Nomor 821.2/Kep.448Diskominfo/2015 tentang Perpanjangan Masa Tugas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2015. 8. Satuan Biaya Uang Saku Rapat dan Bantuan Biaya Transportasi. Uang saku dan bantuan biaya transpotasi diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengikuti kegiatan penataran / pelatihan / seminar / kursus / diseminasi / sosialisasi / rapat kerja. a. Besaran uang saku Tabel 2.11 Satuan

Besaran (Rp)

Orang/hari

Rp. 100.000,-

b. Bantuan Biaya Transportasi Tabel 2.12 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Dari Desa/Kelurahan ke Kecamatan

Orang/kegiatan

90.000

2

Dari Kecamatan ke Ibukota Kabupaten/kota

Orang/kegiatan

100.000

3

Dari Kabupaten ke Ibukota Provinsi

Orang/kegiatan

200.000

Keterangan : 1) Peserta dari Non PNS dapat diberikan Uang saku dan bantuan biaya transportasi. 2) Peserta dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat : - dapat diberikan uang saku dan bantuan biaya transportasi, apabila yang bersangkutan tidak diberikan biaya perjalanan dinas dari instansinya.


2-6


- hanya diberikan uang sakunya saja, apabila yang bersangkutan diberikan biaya perjalanan dinas. 3) Dialokasikan penganggarannya pada substansi kegiatan; Dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Satuan Biaya Uang Lembur dan Uang Makan Lembur. a. Uang Lembur Uang Lembur merupakan kompensasi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melakukan kerja lembur berdasarkan surat perintah dari pejabat yang berwenang. Tabel 2.13 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Golongan I

Org/Jam

13.000

2

Golongan II

Org/Jam

17.000

3

Golongan III

Org/Jam

20.000

4

Golongan IV

Org/Jam

25.000

b. Uang Makan Lembur Uang makan lembur diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan setelah bekerja lembur paling kurang 2 (dua) jam secara berturut-turut diberikan maksimal 1 (satu) kali per hari. Tabel 2.14 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Golongan I dan II

OH

30.000

2

Golongan III

OH

32.000

3

Golongan IV

OH

36.000

10. Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Besaran biaya operasional dan biaya pendukung penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/Kota se Jawa Barat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 590/Kep.998-Pemum/2013.


2-7


Besaran biaya operasional dan biaya pendukung sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tersebut berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 13/PMK.02/2013, bahwa biaya

operasional

dan

biaya

pendukung

dipergunakan

untuk

membiayai : - Kegiatan pada tahapan Perencanaan; - Kegiatan pada tahapan Persiapan; - Kegiatan pada tahapan Pelaksanaan; dan - Kegiatan pada tahapan Penyerahan Hasil. a. Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil. Biaya Operasional dan Pendukung untuk kegiatan pada tahapan pelaksanaan

dan

penyerahan

hasil

ditentukan

berdasarkan

perhitungan dimulai dari 4% (empat persen) untuk nilai ganti rugi tanah sampai dengan atau setara dengan Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

pertama

dan

selanjutnya

dengan

prosentasi menurun sebagai berikut : Tabel 2.15 s.d. Rp. 10 miliar

= (4% x Rp.10 miliar)

= Paling tinggi Rp.400 juta

Diatas Rp. 10 miliar s.d. Rp. 15 miliar

= (biaya s.d Rp. 10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp.5 miliar)

= Paling tinggi



= Paling tinggi



= Paling tinggi


= (biaya s.d Rp. 55 miliar sebelum-nya) + (0.50% x Rp.50 miliar)

= Paling tinggi

Diatas Rp. 105 miliar

= (biaya s.d Rp. 105 miliar sebelum-nya) + (0,25% x Rp.100 miliar)

= Paling tinggi


Rp.450 juta

Rp.850 juta

Rp.1,100 miliar Rp.1,350 miliar Rp.1,600 miliar

2-8


Biaya-biaya yang berkaitan dengan Biaya Operasional dan Biaya Pendukung dalam rangka kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan penyerahan hasil, antara lain untuk :

honorarium, pengadaan

bahan, alat tulis kantor, cetak dan stensil, fotokopi/penggandaan, rapat, sidang-sidang, yang berkaitan dengan proses pengadaan tanah,

satuan

tugas

(satgas),

biaya

keamanan,

penunjang

musyawarah, sosialisasi dan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. b. Honorarium

Tim

Persiapan

Pengadaan

Tanah,

Tim

Kajian

Keberatan, Tim Pelaksana Pengadaan Tanah dan Satuan Tugas. Tabel 2.16 Satuan

Besaran (Rp)

1. Ketua merangkap anggota

OB/Paket

1.600.000

2. Sekretaris merangkap anggota

OB/Paket

1.300.000

3. Anggota

OB/Paket

1.100.000

4. Sekretariat

OB/Paket

800.000

Ketua merangkap anggota Sekretaris merangkap anggota Anggota Sekretariat

OB/Paket OB/Paket OB/Paket OB/Paket

2.400.000 1.900.000 1.600.000 900.000

C. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 50 miliar 1. Ketua merangkap anggota

OB/Paket

3.700.000

2. Sekretaris merangkap anggota

OB/Paket

2.900.000

3. Anggota

OB/Paket

2.400.000

4. Sekretariat

OB/Paket

1.000.000

Per Hasil Kajian

1.100.000

No I

Uraian TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH TANAH/PELAKSANA PENGADAAN TANAH A. Ganti Kerugian Tanah s.d Rp. 10 miliar

B. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp. 10 miliar s.d Rp. 50 Miliar 1. 2. 3. 4.

II

TIM KAJIAN 1. Ketua merangkap anggota 2. Sekretaris merangkap anggota 3. Anggota


800.000 750.000

2-9


No III

Uraian SATUAN TUGAS

Besaran (Rp)

Satuan

Mengacu pada ketentuan dalam : 1. Peraturan Pemerintah mengenai Jenis dan Tarif

atas

Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional 2. Peraturan

Menteri

Keuangan mengenai Indeks

dalam

Rangka Perhitungan Penetapan

Tarif

Pelayanan Penerimaan

Bukan

Pajak pada Badan Pertanahan Nasional 3. Peraturan

Menteri

Keuangan mengenai Persetujuan Penggunaan sebagian

Dana

Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Badan

Pertanahan

Nasional

11. Jasa Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Rohaniwan, Notulen, Pembaca Do’a diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta non

PNS

yang melaksanakan kegiatan, dengan

rincian sebagai berikut :


2 - 10


Tabel 2.17 No 1

Jabatan Narasumber/Pembahas a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri

3

b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan c. Pejabat Eselon II/yang disetarakan d. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan Narasumber Non PNS (Pakar/Praktisi/Profesional) Moderator

4

2

Satuan

Besaran (Rp)

Org/jam

1.700.000

Org/jam Org/jam Org/jam

1.400.000 1.000.000 900.000

Org/jam

900.000 - 1.700.000

Orang/kali

700.000

Pembawa Acara

Org/kegiatan

400.000

5

Rohaniwan

Org/kegiatan

400.000

6

Pembaca Do’a

Org/kegiatan

400.000

Keterangan : 1) Pemberian jasa Narasumber/Pembahas dapat diberikan kepada PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang memberikan informasi/ pengetahuan kepada PNS/masyarakat dalam kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/diseminasi/bimbingan teknis/workshop/rapat kerja/sarasehan/symposium/lokakarya Focus Group Discussion/kegiatan sejenisnya (apabila narasumber/pembahas yang diundang diwakilkan, maka besaran honorarium yang diterima disesuaikan dengan tarif pejabat yang mewakili, dan jika terjadi sisa anggaran akibat hal tersebut agar di setorkan ke kas daerah). 2) Pemberian jasa narasumber

non

PNS

( pakar / praktisi/

profesional) yang mempunyai keahlian/pengalaman/professional tertentu dalam ilmu/bidang tertentu untuk kegiatan seminar /rakor/sosialisasi/diseminasi/workshop/rapatkerja/sarasehan/ symposium/lokakarya/focus group discussion. 3) Untuk Jasa Narasumber sebagaimana dimaksud pada Tabel 2.17 pada angka 1 dan angka 2 disamping diberikan honorarium dapat diberikan penggantian uang transport maksimal Rp. 1.000.000,- dan dapat disediakan akomodasi penginapan. 4) Pemberian jasa Moderator diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar/rapat koordinasi/ sosialisasi/ diseminasi/ bimbingan teknis/workshop/rapatkerja/sarasehan/symposium/lokakarya/ Focus Group Discussion /kegiatan sejenisnya.


2 - 11


5) Pemberian jasa Pembawa Acara diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / symposium/ lokakarya /kegiatan sejenis, dengan peserta minimal 300 (tiga ratus) orang. 6) Pemberian jasa Rohaniwan diberikan kepada seseorang (PNS selain PNS Pemerintah Provinsi) sebagai rohaniwan pada saat pengambilan sumpah jabatan. Honorarium sudah termasuk uang transport. 7) Pembaca do’a diberikan kepada Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/POLRI yang melaksanakan tugas sebagai pembaca do’a. 8) Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi / diseminasi / bimbingan teknis / workshop / rapat kerja / sarasehan / symposium/lokakarya / Focus Group Discussion / kegiatan sejenis adalah 60 (enam puluh) menit. 12. Pendidikan dan Pelatihan a. Honorarium Pengajar Diklat. Honorarium diberikan kepada PNS Provinsi Jawa Barat, PNS Non PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 2.18 No

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1

Pengajar diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, yang peserta Diklatnya PNS dari kabupaten/ kota dan luar Provinsi Jawa Barat

Org/jam pelajaran

200.000

2

Pengajar diklat dari PNS Non PNS Pemerintah Provinsi dan Non PNS

Org/jam pelajaran

200.000

3

Penceramah Kediklatan

4

Org/Jp

1.000.000

Mentor

Org/jam

200.000

5

Penguji

Org/jam

200.000

6

Coach/Pelatih

Org/jam

200.000

7

Instruktur

Org/Jp

150.000

8

Pembantu Instruktur

Org/Jp

100.000

9

Pengamat Kelas

Org/Jp

100.000

10

Pembuat Materi

Materi

200.000


2 - 12


Keterangan : 1) Honorarium pengajar diklat dapat diberikan kepada PNS Pemerintah Provinsi dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat/TNI/Polri, dengan ketentuan : a) Pengajar

Diklat dari PNS Pemerintah Provinsi, untuk peserta diklat dari PNS Kabupaten/Kota dan luar Provinsi.

b) Pengajar Diklat dari PNS selain PNS Pemerintah Provinsi

Jawa Barat. 2) Satuan orang per jam pelajaran yang digunakan adalah 45 (empat puluh lima) menit. 3) Satuan orang per jam (OJ) yang digunakan adalah 60 (enam puluh) menit. 4) Mentor, Penguji dan Coach/Pelatih sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 20 Tahun 2013 tentang Standar Biaya Umum Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil Tahun 2014. 5) Honorarium Pengajar diklat lainnya mengacu pada Standar Belanja Instansi Pembina dari Pemerintah Pusat. b. Biaya Pendidikan dan Pelatihan Biaya Pendidikan Pelatihan, Pendidikan Lanjutan Dan Risetedukasi (Re) Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 1) Pendidikan dan Pelatihan Lemhannas Tabel 2.19 No

Komponen

Biaya (Rp)

1

Kontribusi

APBN

2

Uang saku

160.000

3

Penggantian ATK, penjilidan dan Fotocopy

2.000.000

Keterangan : Uang saku dianggarkan pada belanja pegawai .


2 - 13


2) Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tabel 2.20 Biaya (Rp) No

Komponen

Diklat Pim I

1

Kontribusi (diselenggarakan bukan oleh Provinsi Jawa Barat)

APBN

2

Uang saku Diklat selama on campus

3

Penggantian penjilidan Fotocopy

4

Pendukung Benchmarking

Diklat Pim II 30.261.000

Diklat Pim III

Diklat Pim IV

22.125.000

20.230.000

Sesuai Sesuai lokasi Sesuai lokasi Sesuai lokasi lokasi diklat diklat diklat diklat

ATK, dan

2.000.000

1.500.000

750.000

500.000

12.000.000

7.500.000

3.000.000

2.000.000

Keterangan : a) Besaran Uang Saku Diklat Kepemimpinan sesuai dengan uang saku yang ada dalam satuan biaya uang harian perjalanan dinas. b) Uang saku diberikan selama on campus : i)

Diklat PIM I

: 24 hari

ii) Diklat PIM III

: 26 hari

iii) Diklat PIM IV

: 32 hari

c) Uang saku dan penggantian biaya ATK dan foto copy Diklat Pim

I,

II

dan

Lemhanas

dianggarkan

oleh

Badan

Kepegawaian Daerah, sedangkan untuk Diklat Pim III dan IV dianggarkan oleh OPD masing-masing. d) Pendukung

Benchmarking

Lemhanas,

Diklatpim

I

penunjang

Benchmarking

diberikan

dan

II

(Paspor

kepada

peserta

sebagai

penggantian

Dinas,

Visa,

Biaya

internet dan sewa komputer) dan dianggarkan di BKD, sedangkan Diklatpim III dan IV dianggarkan di masingmasing OPD.


2 - 14


3) Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Tabel 2.21

No

Biaya

Komponen

Tenaga Ahli

1

Kontribusi

2

Uang saku Sesuai dengan diklat Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku

Tenaga Terampil

Keterangan

Sesuai surat Sesuai surat Dianggarkan undangan dari undangan dari di OPD atau penyelenggara penyelenggara Badan Diklat. Sesuai dengan Dianggarkan Peraturan Menteri pada OPD Keuangan yang berlaku

Keterangan : Kontribusi pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Badan Diklat dianggarkan di Badan Diklat, sedangkan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah lainnya dianggarkan di OPD masing-masing.

4) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif dan Umum Tabel 2.22 No

Komponen

Biaya Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

undangan

dari

Keterangan

1

Kontribusi

Sesuai surat penyelenggara

Dilakukan secara selektif dan sesuai kebutuhan

2

Uang harian diklat

Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)

5) Bimbingan Teknis, Lokakarya, Diseminasi, Seminar, Simposium, Workshop, Rapat Kerja/Rapat Koordinasi, Diskusi, Kolokium, Brainstorming, dan Sarasehan. Tabel 2.23 No

Komponen

Biaya Gol I

Gol II

Gol III

Gol IV

1

Kontribusi

Sesuai surat penyelenggara

2

Uang harian

Dialokasikan pada belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah maupun luar daerah (dianggarkan di OPD)


undangan

Keterangan

dari Maksimum Rp.10.000.000

2 - 15


Keterangan : a) Besaran uang saku berdasarkan lokasi diklat yang besarannya dengan uang saku yang ada pada uang harian perjalanan dinas. b) Bila tidak disediakan penginapan dan transportasi maka dapat diberikan sesuai komponen perjalanan dinas. 6) Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri Tabel 2.24 No

Komponen

Diklat LN yang dibiayai dari APBD

Diklat LN yang dibiayai oleh Pihak Sponsor

Sesuai surat undangan dari penyelenggara

Sesuai surat undangan dari penyelenggara

1

Kontribusi

2

Biaya Paspor Dinas

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran

3

Biaya Visa

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

4

Uang saku, transport lokal, penginapan dan Konsumsi

Keterangan Maksimum Rp.50.000.000 Sesuai dengan Permenkeu tentang Standar Biaya Masukan Tahun Berjalan

7) Pendidikan Lanjutan a) Dalam Negeri Tabel 2.25 Jenjang Pendidikan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

No

Komponen

1

Biaya Pendaftaran dan Seleksi masuk Perguruan Tinggi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Sesuai Pengeluaran Pengeluaran

Bukti pengeluaran dari Perguruan Tinggi

2

Dana Pembangunan/

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran



Pengembangan

Keterangan

3

Biaya SPP

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran



4

Biaya Matrikulasi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran




2 - 16


No

Komponen

5

Tunjangan Buku dan Referensi

Jenjang Pendidikan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan 750.000/ semester

1.000.000/ semester

1.500.000/ semester

2.000.000/ semester

Sesuai kebutuhan

Sesuai Kebutuhan

6

ATK dan Foto Copy

500.000/ semester

500.000/ semester

1.000.000/ semester

1.250.000/ semester

7

Tunjangan Penelitian Tugas Akhir/Skripsi/

4.000.000

7.500.000

Sesuai kebutuhan maks. 20.000.000

Sesuai kebutuhan maks. 40.000.000

Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan

Keterangan

Untuk Dokter Spesialis/Sub Spesialis (proposal) dan untuk S3 sesuai dgn kebutuhan

Proposal

8

Seminar dan Jurnal

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


9

Sertifikasi kompetensi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Sesuai Bukti Pengeluaran Pengeluaran Pengeluaran

10

Tunjangan Wisuda

1.000.000

1.250.000

1.500.000

2.000.000

Proposal


Biaya Penunjang Peserta Pendidikan 1 2

Tunjangan Biaya Hidup

2.000.000/ bulan

2.250.000/ Bulan

3.000.000/ bulan

3.500.000/ bulan

Transport a. Awal Program

Sesuai Kota yang dituju




Disertai bukti tiket 1x pergi

b. Akhir Program





Disertai bukti tiket 1x pergi

3

Tunjangan Awal dan Akhir Program

Maksimal 1.000.000

Maksimal 1.000.000

Maksimal 1.500.000

Maksimal 2.000.000

Diberikan dalam bentuk jasa pindah bila kota/provinsi yang berbeda dengan tempat tugas

4

Biaya Pemondokan

500.000/

500.000/

750.000/

750.000/

bulan

Bulan

bulan

bulan

Bila lokasi TB berbeda dengan tempat tugas


2 - 17


No 5

Jenjang Pendidikan D-III D-IV/S-1 S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Komponen Masa Belajar Maksimal

6 semester

8 semester

4 semester

8 semester

Untuk dokter spesialis disesuaikan dengan lama studi spesialisnya

Keterangan Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester Surat keterangan dari Perguruan Tinggi

b) Luar Negeri Tabel 2.26 Jenjang Pendidikan S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

No

Komponen

1

Biaya Formulir Pendaftaran dan Seleksi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran

Bukti Pengeluaran dari Perguruan Tinggi

2

Dana Pembangunan/

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


Pengembangan

Keterangan

3

Biaya SPP

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


4

Biaya Matrikulasi

Sesuai Pengeluaran

Sesuai Pengeluaran


5

Tunjangan Buku dan Referensi

5.000.000/

10.000.000/

Semester

semester

ATK dan Foto Copy

2.000.000/

3.000.000/

Semester

semester

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran


Maks. 50.000.000

Maks. 100.000.000

Proposal

5.000.000

5.000.000

6 7

Biaya Seminar dan Jurnal

8

Tunjangan Penelitian Tesis/Disertasi, Seminar/Jurnal Internasional dan Ujian Akhir Pendidikan

9

Tunjangan Wisuda


Biaya Penunjang Peserta Pendidikan 1

Tunjangan Biaya Hidup


15.000.000/

20.000.000/

Bulan

bulan

2 - 18


No 2

Jenjang Pendidikan S-2 S-3 Biaya Penyelenggaraan Pendidikan

Komponen Transport a. Awal Program

Sesuai Negara yang dituju


Disertai bukti tiket 1x pulang



Disertai bukti tiket 1x pulang

Sesuai pengeluaran

Sesuai pengeluaran

Disesuaikan dengan negara tujuan dan lama tinggal

Disesuaikan dengan negara tujuan dan lama tinggal

Settlement allowance

Maksimal 5.000.000

Maksimal 10.000.000

Masa Belajar Maksimal

6 semester

10 semester

b. Akhir Program c. Biaya pembuatan Paspor Dinas d. Biaya Visa

3

Keterangan

Sesuai lokasi Dapat diperpanjang dengan pertimbangan 1 kali 1 semester

8) Riset-edukasi (Re) Tabel 2.27 Jenjang Pendidikan Diploma 4/ Magister Doktor Sarjana

No

Komponen

1

Riset-edukasi (Re) Seminar Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/

7.500.000

17.500.000

25.000.000

Keterangan Dianggarkan oleh BKD Prov. Jabar

Disertasi dan Ujian Akhir Pendidikan 2

Riset Aplikasi

Maksimal 100.000.000

Proposal

13. Jasa Pengacara/Advokat dan Saksi Dalam Persidangan. Jasa Pengacara/advokat hanya diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terkena masalah. Tabel 2.28 No

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1

Pengacara/advokat a. Penanganan perkara b. Konsultasi hukum Saksi Fakta di persidangan Saksi Ahli di persidangan

Org/perkara Org/jam Org/sidang Org/sidang

5.000.000 s.d 30.000.000 100.000 2.000.000 s.d 5.000.000 5.000.000 s.d 30.000.000

2 3


2 - 19


14. Honorarium

Jasa

SATPAM,

Pengemudi,

Petugas

Kebersihan,

Pramubakti, dan Front Office. Honorarium diberikan kepada pegawai Non PNS yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan perjanjian dengan

kerja

Pejabat

dengan

pihak

ketiga/diborongkan/perorangan

yang berwenang. Pelaksanaan

Perjanjian

kerja

berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya. a. Dilakukan melalui Kontrak Perorangan. Tabel 2.29 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE

No

Kabupaten/ Kota

UMK

Kesehatan 3.00%

Kewajiban Pemberi Kerja Kecelakaan Kematian Kerja 0.30% 0.24% 6.220 7.775

Jaminan Hari Tua 3.70% 95.889

Kewajiban Tenaga Kerja Jaminan Jaminan Kesehatan Hari Tua 2.00% 2.00 % 51.832 51.832

1

Kota Bandung

2.591.600

77.748

2

Kab. Bandung

2.245.100

67.353

5.388

6.735

83.069

44.902

44.902

3

Kab. Bandung Barat

2.249.500

67.485

5.399

6.749

83.232

44.990

44.990

4

Kab. Sumedang

2.245.100

67.353

5.388

6.735

83.069

44.902

44.902

5

Kota Cimahi

2.245.100

67.353

5.388

9.847

83.069

44.902

44.902

6

Kota Bekasi

3.282.400

98.472

7.878

9.653

121.449

65.648

65.648

7

Kab. Bekasi

3.217.500

96.525

7.722

9.857

119.048

64.350

64.350

8

Kab. Karawang

3.285.700

98.571

7.886

8.666

121.571

65.714

65.714

9

Kab. Purwakarta

2.888.600

86.658

6.933

6.362

106.878

57.772

57.772

10

Kab. Subang

2.120.800

63.624

5.090

9.016

78.470

42.416

42.416

11

Kota Depok

3.005.200

90.156

7.212

8.762

111.192

60.104

60.104

12

Kab. Bogor

2.920.500

87.615

7.009

8.946

108.059

58.410

58.410

13

Kota Bogor

2.982.100

89.463

7.157

6.498

110.338

59.642

59.642

14

Kab. Sukabumi

2.165.900

64.977

5.198

5.429

80.138

43.318

43.318

15

Kota Sukabumi

1.809.500

54.285

4.343

5.438

66.952

36.190

36.190

16

Kab. Cianjur

1.812.800

54.384

4.351

4.171

67.074

36.256

36.256

17

Kab. Majalengka

1.390.400

41.712

3.337

4.762

51.445

27.808

27.808

18

Kota Cirebon

1.587.300

47.619

3.810

4.712

58.730

31.746

31.746

19

Kab. Cirebon

1.570.800

47.124

3.770

4.930

58.120

31.416

31.416

20

Kab. Indramayu

1.643.400

49.302

3.944

4.930

60.806

32.868

32.868

21

Kab. Kuningan

1.346.400

40.392

3.231

4.039

49.817

26.928

26.928

22

Kab. Garut

1.402.500

42.075

3.366

4.208

51.893

28.050

28.050

23

Kab. Tasikmalaya

1.610.400

48.312

3.865

4.831

59.585

32.208

32.208

24

Kota Tasikmalaya

1.619.200

48.576

3.886

4.858

59.910

32.384

32.384

25

Kab. Ciamis

1.294.700

38.841

3.107

3.884

47.904

25.894

25.894

26

Kab. Pangandaran

1.306.800

39.204

3.136

3.920

48.352

26.136

26.136

27

Kota Banjar

1.310.100

39.303

3.144

3.930

48.474

26.202

26.202


2 - 20


Tabel. 2.30 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kabupaten/ Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kota Kab. Kota Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kota

Bandung Bandung Bandung Barat Sumedang Cimahi Bekasi Bekasi Karawang Purwakarta Subang Depok Bogor Bogor Sukabumi Sukabumi Cianjur Majalengka Cirebon Cirebon Indramayu Kuningan Garut Tasikmalaya Tasikmalaya Ciamis Pangandaran Banjar

UMK 2.541.600 2.195.100 2.199.500 2.195.100 2.195.100 3.232.400 3.167.500 3.235.700 2.838.600 2.070.800 2.955.200 2.870.500 2.932.100 2.115.900 1.759.500 1.762.800 1.340.400 1.537.300 1.520.800 1.593.400 1.296.400 1.352.500 1.560.400 1.569.200 1.244.700 1.256.800 1.260.100

Kesehatan 3.00% 76.248 65.853 65.985 65.853 65.853 96.972 95.025 97.071 85.158 62.124 88.656 86.115 87.963 63.477 52.785 52.884 40.212 46.119 45.624 47.802 38.892 40.575 46.812 47.076 37.341 37.704 37.803

Kewajiban Pemberi Kerja Kecelakaan Kematian Kerja 0.30% 0.24% 6.100 7.625 5.268 6.585 5.279 6.599 5.268 6.585 5.268 6.585 7.758 9.697 7.602 9.503 7.766 9.707 6.813 8.516 4.970 6.212 7.092 8.866 6.889 8.612 7.037 8.796 5.078 6.348 4.223 5.279 4.231 5.288 3.217 4.021 3.690 4.612 3.650 4.562 3.824 4.780 3.111 3.889 3.246 4.058 3.745 4.681 3.766 4.708 2.987 3.734 3.016 3.770 3.024 3.780

Jaminan Hari Tua 3.70% 94.039 81.219 81.382 81.219 81.219 119.599 117.198 119.721 105.028 76.620 109.342 106.209 108.488 78.288 65.102 65.224 49.595 56.880 56.270 58.956 47.967 50.043 57.735 58.060 46.054 46.502 46.624

Kewajiban Tenaga Kerja Jaminan Jaminan Kesehatan Hari Tua 2.00% 2.00 % 50.832 50.832 43.902 43.902 43.990 43.990 43.902 43.902 43.902 43.902 64.648 64.648 63.350 63.350 64.714 64.714 56.772 56.772 41.416 41.416 59.104 59.104 57.410 57.410 58.642 58.642 42.318 42.318 35.190 35.190 35.256 35.256 26.808 26.808 30.746 30.746 30.416 30.416 31.868 31.868 25.928 25.928 27.050 27.050 31.208 31.208 31.384 31.384 24.894 24.894 25.136 25.136 25.202 25.202

b. Dilakukan melalui Kontrak dengan Pihak Ketiga Tabel 2.31 Honorarium Tenaga SATPAM, PENGEMUDI DAN FRONT OFFICE No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kabupaten/ Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kota Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kota Kab. Kota Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kab. Kab. Kab. Kota Kab. Kab. Kota

Bandung Bandung Bandung Barat Sumedang Cimahi Bekasi Bekasi Karawang Purwakarta Subang Depok Bogor Bogor Sukabumi Sukabumi Cianjur Majalengka Cirebon Cirebon Indramayu Kuningan Garut Tasikmalaya Tasikmalaya Ciamis Pangandaran Banjar

UMK 2.591.600 2.245.100 2.249.500 2.245.100 2.245.100 3.282.400 3.217.500 3.285.700 2.888.600 2.120.800 3.005.200 2.920.500 2.982.100 2.165.900 1.809.500 1.812.800 1.390.400 1.587.300 1.570.800 1.643.400 1.346.400 1.402.500 1.610.400 1.619.200 1.294.700 1.306.800 1.310.100


Kesehatan 4.00% 103.664 89.804 89.980 89.804 89.804 131.296 128.700 131.428 115.544 84.832 120.208 116.820 119.284 86.636 72.380 72.512 55.616 63.492 62.832 65.736 53.856 56.100 64.416 64.768 51.788 52.272 52.404

Kewajiban Pemberi Kerja Kecelakaan Kematian Kerja 0.30% 0.24% 6.220 7.775 5.388 6.735 5.399 6.749 5.388 6.735 5.388 6.735 7.878 9.847 7.722 9.653 7.886 9.857 6.933 8.666 5.090 6.362 7.212 9.016 7.009 8.762 7.157 8.946 5.198 6.498 4.343 5.429 4.351 5.438 3.337 4.171 3.810 4.762 3.770 4.712 3.944 4.930 3.231 4.039 3.366 4.208 3.865 4.831 3.886 4.858 3.107 3.884 3.136 3.920 3.144 3.930

Jaminan Hari Tua 3.70% 95.889 83.069 83.232 83.069 83.069 121.449 119.048 121.571 106.878 78.470 111.192 108.059 110.338 80.138 66.952 67.074 51.445 58.730 58.120 60.806 49.817 51.893 59.585 59.910 47.904 48.352 48.474

Kewajiban Tenaga Kerja Jaminan Jaminan Kesehatan Hari Tua 1.00% 2.00% 25.916 51.832 22.451 44.902 22.495 44.990 22.451 44.902 22.451 44.902 32.824 65.648 32.175 64.350 32.857 65.714 28.886 57.886 21.208 42.416 30.052 60.104 29.205 58.410 29.821 59.642 21.659 43.318 18.095 36.190 18.128 36.256 13.904 27.808 15.873 31.746 15.708 31.416 16.434 32.868 13.464 26.928 14.025 28.050 16.104 32.208 16.192 32.384 12.947 25.894 13.068 26.136 13.101 26.202

2 - 21


Tabel 2.32 Honorarium Tenaga KEBERSIHAN DAN PRAMUBAKTI Kewajiban Pemberi Kerja

1 2

Kota Bandung Kab. Bandung

2.541.600 2.195.100

101.664 87.804

3 4

Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang

2.199.500 2.195.100

87.980 87.804

5.279 5.268

6.599 6.585

81.382 81.219

21.995 21.951

43.990 43.902

5 6

Kota Cimahi Kota Bekasi

2.195.100 3.232.400

87.804 129.296

5.268 7.758

6.585 9.697

81.219 119.599

21.951 32.324

43.902 64.648

7 8

Kab. Bekasi Kab. Karawang

3.167.500 3.235.700

126.700 129.428

7.602 7.766

9.503 9.707

117.198 119.721

31.675 32.357

63.350 64.714

9

Kabupaten/Kota

Kesehatan 4.00%

Kewajiban Tenaga Kerja

Kecelakaan Kerja 0.24% 6.100 5.268

No

UMK

Kematian 0.30% 7.625 6.585

Jaminan Hari Tua 3.70% 94.039 81.219

Jaminan Kesehatan 1.00% 25.416 21.951

Jaminan Hari Tua 2.00% 50.832 43.902

Kab. Purwakarta

2.838.600

113.544

6.813

8.516

105.028

28.386

56.772

10

Kab. Subang

2.070.800

82.832

4.970

6.212

76.620

20.708

41.416

11 12

Kota Depok Kab. Bogor

2.955.200 2.870.500

118.208 114.820

7.092 6.889

8.866 8.612

109.342 106.209

29.552 28.705

59.104 57.410

13 14

Kota Bogor Kab. Sukabumi

2.932.100 2.115.900

117.284 84.636

7.037 5.078

8.796 6.348

108.488 78.288

29.321 21.159

58.642 42.318

15

Kota Sukabumi

1.759.500

70.380

4.223

5.279

65.102

17.595

35.190

16

Kab. Cianjur

1.762.800

70.512

4.231

5.288

65.224

17.628

35.256

17 18

Kab. Majalengka Kota Cirebon

1.340.400 1.537.300

53.616 61.492

3.217 3.690

4.021 4.612

49.595 56.880

13.404 15.373

26.808 30.746

19 20

Kab. Cirebon Kab. Indramayu

1.520.800 1.593.400

60.832 63.736

3.650 3.824

4.562 4.780

56.270 58.956

15.208 15.934

30.416 31.868

21 22

Kab. Kuningan Kab. Garut

1.296.400 1.352.500

51.856 54.100

3.111 3.246

3.889 4.058

47.967 50.043

12.964 13.525

25.928 27.050

23 24

Kab. Tasikmalaya Kota Tasikmalaya

1.560.400 1.569.200

62.416 62.768

3.745 3.766

4.681 4.708

57.735 58.060

15.604 15.692

31.208 31.384

25 26

Kab. Ciamis Kab. Pangandaran

1.244.700 1.256.800

49.788 50.272

2.987 3.016

3.734 3.770

46.054 46.502

12.447 12.568

24.894 25.136

27

Kota Banjar

1.260.100

50.404

3.024

3.780

46.624

12.601

25.202

Keterangan : 1) Jasa Satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti berdasarkan

kontrak

kerja

dengan

melalui

jasa

pihak

ketiga/diborongkan/perorangan dilakukan per tahun dengan Pejabat

yang

berwenang

sesuai

ketentuan

yang

berlaku.

Pelaksanaan Perjanjian kerja berpedoman pada Peraturan Presiden

Nomor

54

Tahun

2010

tentang

Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya. 2) Kontrak

kerja

(sembilan)

dengan

bulan

bila

pihak ketiga pagu

dilakukan minimal 9

anggaran

lebih

dari

Rp.

200.000.000,00 dan 12 (dua belas) bulan untuk perorangan. 3) Front Office dapat dilakukan melalui kontrak kerja perorangan berdasarkan Perjanjian kerja maupun kontrak dengan pihak ketiga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya.


2 - 22


4) Honorarium

satpam,

pengemudi,

petugas

kebersihan,

pramubakti dan front office sudah termasuk program jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja, yaitu : i) Jaminan kesehatan sebesar 3% dari honorarium per bulan dibayar oleh Pemberi Kerja dan dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan (Pasal 16B Peraturan

Presiden

Nomor

111

Tahun

2013

tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan), ii) Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar 0,24% dan jaminan kematian 0,30% ditanggung sepenuhnya oleh pemberi kerja (Pasal 9 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 Perubahan

Kesembilan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Jo Lampiran I Peraturan Pemerintah

Nomor

14

Tahun

1993

tentang

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja) iii) Jaminan Hari Tua sebesar 3,70% ditanggung oleh Pemberi Kerja (Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja) Total Jaminan yang diberikan sebesar 7,24%. iv) Sedangkan program jaminan yang ditanggung oleh tenaga kerja adalah :  Jaminan Kesehatan sebesar 2 %  Jaminan Hari Tua sebesar 2 % 5) Untuk Satpam, pengemudi, Front Office, petugas kebersihan, dan petugas pramubakti yang dilakukan melalui jasa pihak Ketiga/diborongkan,

alokasi

honorarium

dapat

ditambah

paling banyak sebesar 15% dari satuan biaya, besaran tersebut tidak termasuk seragam dan perlengkapan. 6) Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Keputusan Gubernur ini, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan yang berlaku.


2 - 23


7) Pengemudi hanya diperuntukkan bagi : i)

Pejabat Negara, pejabat Eselon I dan Pimpinan DPRD, masing-masing maksimal 2 orang

ii) Pejabat eselon II, maksimal 1 orang. iii) Kendaraan operasional Roda 4, Kendaraan roda 6, alat berat, mobil ambulance dan mobil jenazah pada OPD dan UPTD /UPTB yang disimpan di pool, sesuai kebutuhan. iv) Front office hanya untuk di OPD Induk (berdasarkan analisis beban kerja) dan UPTD Lingkup Dinas Pendapatan Daerah, maksimal 2 (dua) orang. 8) Dalam satu tahun anggaran dapat dialokasikan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai tunjangan hari raya keagamaan. 9) dalam hal ketentuan upah minimum disuatu wilayah lebih tinggi dari pada satuan biaya sebagaimana tercantum dalam tabel 2.29, tabel 2.30 ,tabel 2.31 dan tabel 2.32, maka satuan biaya ini dapat dilampaui mengacu pada ketentuan tersebut. 15. Honorarium PNS Non Pemerintah Provinsi dan Tenaga Teknis Non PNS. Tabel. 2.33 Kewajiban Pemberi Kerja Satuan

Honorari um

1.1 SD/SLTP

Org/bln

2.306.000

69.180

5.534

6.918

1.2 SLTA/D1

Org/bln

2.356.000

70.680

5.654

1.3 Sarjana Muda/D3

Org/bln

2.406.000

72.180

1.4 Sarjana

Org/bln

2.456.000

1.5 Master (S2)

Org/bln

2.506.000

2.1 Koordinator Juru Masak Pimpinan (Pejabat Negara)

Org/bln

7.500.000

2.2 Juru Masak Pimpinan (Pejabat Negara)

Org/bln

3.

Ahli Gizi

4. 5.

Front Office Setda 5.1 Pendata Kendaraan yang tidak melakukan daftar Ulang (KTMDU)

No 1.

2.

Uraian

Kesehat an 3.00%

Kecelaka an Kerja 0.24%

Kewajiban Tenaga Kerja

Kemati an 0.30%

Jaminan Hari Tua 3.70%

Jaminan Kesehatan 2.00%

Jaminan Hari Tua 2.00%

85.322

46.120

46.120

7.068

87.172

47.120

47.120

5.774

7.218

89.022

48.120

48.120

73.680

5.894

7.368

90.872

49.120

49.120

75.180

6.014

7.518

92.722

50.120

50.120

225.000

18.000

22.500

277.500

150.000

150.000

2.506.000

75.180

6.014

7.518

92.722

50.120

50.120

Org/bln

2.456.000

73.680

5.894

7.368

90.872

49.120

49.120

Org/bln

2.797.465

83.924

6.714

8.392

103.506

55.949

55.949

Org/ KTMDU

8.000

Tenaga Teknis sesuai pendidikan


2 - 24


6.

7.

8.

5.2 Koordinator Tim Pendata KTMDU 5.3 Penyusun Laporan 5.4 Koordinator Lapangan 5.5 Penanggung jawab wilayah pendata KTMDU (Camat) Tenaga Non PNS dan PNS Non Provinsi yang membantu kegiatan pelayanan Tera Ulang 7.1 Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kab/Kota 7.2 Koordinator Pendamping Kader Posyandu Kecamatan Surveyor Penelitian

Org/ kegiatan Org/ kegiatan Org/ kegiatan

1.000.000

Org/ kegiatan

1.000.000

Org/ hari

500.000

750.000

150.000

Org/bln

1.250.000

Org/bln

1.000.000

Org/ Respon den

20.000

Keterangan : a. Tenaga Teknis adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan khusus di bidangnya, bukan tenaga administrasi yang melaksanakan tugas administrasi perkantoran. b. Tenaga Teknis dilakukan melalui seleksi oleh OPD yang memerlukan berdasarkan kebutuhan. c. Angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan dengan perjanjian kerja/kontrak kerja perorangan per tahun dengan pejabat yang berwenang. Pelaksanaan kontrak berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah berikut perubahannya. d. Tenaga teknis dapat dipakai untuk membantu verifikasi proposal bantuan hibah/bantuan sosial yang jumlahnya di atas 1.000 proposal, dengan rincian per 300 proposal per 1 (satu) orang. e. Pemberian jaminan kepada Tenaga Non PNS berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. f. Koordinator Juru Masak dan Juru Masak Pimpinan (Pejabat negara) diperuntukkan di rumah dinas Gubernur dan rumah dinas Wakil Gubernur. g. Angka 5 dapat menggunakan tenaga Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan surat tugas dari Kecamatan dan ditetapkan dengan Keputusan yang ditanda tangani oleh Kepala OPD (dipergunakan oleh Dinas Pendapatan Daerah). h. Angka 6 adalan tenaga Non PNS dan PNS selain PNS Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang ada di Desa/Kelurahan/Kecamatan yang membantu pelayanan tera ulang.


2 - 25


16. Honorarium Jasa Profesi PNS Non Provinsi untuk Pengawalan Pimpinan. Tabel 2.34 Golongan

Satuan

Besaran (Rp)

Golongan III

Orang/Bulan

7.200.000

Golongan II

Orang/Bulan

5.400.000

Pengawalan

17. Upah Harian Non PNS Tenaga Teknis lainnya di Bidang Pertanian, Perkebunan, Sosial,

Perikanan

Pendidikan,

dan

Kelautan,

Kebencanaan,

Kehutanan,

Keciptakaryaan,

Peternakan, Pengairan,

Kebinamargaan dan Rumah Sakit di Wilayah Jawa Barat Tabel 2.35 6 Hari Kerja 5 Hari Kerja Satuan Dalam 1 Minggu Dalam 1 Minggu (7 jam/hari) (8 jam/hari)

No

Uraian

1.

Kota Bandung

OH

96.250

110.000

2.

Kab. Bandung

OH

83.125

95.000

3.

Kab. Bandung Barat

OH

83.125

95.000

4.

Kab. Sumedang

OH

83.125

95.000

5.

Kota Cimahi

OH

83.125

95.000

6.

Kota Bekasi

OH

113.750

130.000

7.

Kab. Bekasi

OH

113.750

130.000

8.

Kab. Karawang

OH

113.750

130.000

9.

Kab. Purwakarta

OH

100.625

115.000

10.

Kab. Subang

OH

74.000

85.000

11.

Kota Depok

OH

113.750

130.000

12.

Kab. Bogor

OH

107.000

122.500

13.

Kota Bogor

OH

109.000

125.000

14.

Kab. Sukabumi

OH

74.000

85.000

15.

Kota Sukabumi

OH

64.500

74.250

16.

Kab. Cianjur

OH

72.000

82.500

17.

Kab. Majalengka

OH

48.000

55.000

18.

Kota Cirebon

OH

56.850

65.000


2 - 26


No

Uraian

6 Hari Kerja 5 Hari Kerja Satuan Dalam 1 Minggu Dalam 1 Minggu (7 jam/hari) (8 jam/hari)

19.

Kab. Cirebon

OH

56.850

65.000

20.

Kab. Indramayu

OH

61.250

70.000

21.

Kab. Kuningan

OH

48.125

55.000

22.

Kab. Garut

OH

48.125

55.000

23.

Kab. Tasikmalaya

OH

61.250

70.000

24.

Kota Tasikmalaya

OH

59.000

67.500

25.

Kab. Ciamis

OH

50.000

57.250

26.

Kab. Pangandaran

OH

50.000

57.250

27.

Kota Banjar

OH

48.125

55.000

Keterangan : a. Sesuai Pasal 9 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur, bahwa dalam hal upah pekerja/buruh dibayar secara harian, maka perhitungan besarnya upah sebulan adalah upah sehari dikalikan 25 bagi pekerja/buruh yang bekerja 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau dikalikan 21 bagi pekerja/buruh yang bekerja 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu. b. Non PNS tenaga teknis lainnya terdiri dari tenaga teknis di bidang sosial, pengurus peternakan, pengurus perikanan, penjaga Sekolah, mandor persemaian, mandor rehabilitasi, penjaga kebun, juru masak, pramuwerda, nahkoda, motoris, Anak Buah Kapal (ABK), dan operator docking. 18. Honorarium Kegiatan untuk PNS Non Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Non PNS. Tabel 2.36 No.

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Eselon I

Orang/Kegiatan

3.500.000

2.

Eselon II A

Orang/Kegiatan

3.000.000

3.

Eselon II B

Orang/Kegiatan

2.750.000

4.

Eselon III A

Orang/Kegiatan

2.500.000

5.

Eselon III B

Orang/Kegiatan

2.250.000

6.

Eselon IV

Orang/Kegiatan

2.000.000

7.

Pelaksana Gol. IV

Orang/Kegiatan

1.750.000


2 - 27


No.

Jabatan

Satuan

Besaran (Rp)

8.

Pelaksana Gol. III

Orang/Kegiatan

1.500.000

9.

Pelaksana Gol. II

Orang/Kegiatan

1.000.000

10.

Pelaksana Gol. I

Orang/Kegiatan

900.000

11.

Non PNS Profesor/S.3

Orang/Kegiatan

2.500.000

12.

Non PNS S1/S.2

Orang/Kegiatan

2.000.000

13.

Non PNS D.3/SMA

Orang/Kegiatan

1.000.000

14.

Non PNS SMP/SD

Orang/Kegiatan

750.000

15.

Eselon I

Orang/Bulan

1.250.000

16.

Eselon II A

Orang/Bulan

1.200.000

17.

Eselon II B

Orang/Bulan

1.100.000

18.

Eselon III A

Orang/Bulan

1000.000

19.

Eselon III B

Orang/Bulan

900.000

20.

Eselon IV

Orang/Bulan

800.000

21.

Pelaksana Gol. IV

Orang/Bulan

700.000

22.

Pelaksana Gol. III

Orang/Bulan

600.000

23.

Pelaksana Gol. II

Orang/Bulan

500.000

24.

Pelaksana Gol. I

Orang/Bulan

400.000

25.

Non PNS Profesor/S.3

Orang/Bulan

800.000

26.

Non PNS S1/S.2

Orang/Bulan

700.000

27.

Non PNS D.3/SMA

Orang/Bulan

500.000

28.

Non PNS SMP/SD

Orang/Bulan

400.000

29.

Penjaga Stand Pameran

Org/hari

350.000

30.

Tenaga Keamanan Stand

Org/hari

200.000

31.

Instruktur Senam, pelatih tenis lapangan, futsal, bola volley, bulutangkis, dan billiar.

Org/hari

450.000

32.

Penceramah/Da’i

Org/kegiatan

750.000 – 5.000.000

33.

Khatib

Org/kegiatan

300.000 – 1.000.000

34.

Muadzin

Org/kegiatan

300.000

35.

Instruktur/Pelatih Kesenian/Vokal

Org/hari

450.000

36.

Juru Ukur

Org/hari

250.000

37.

Perencana

Org/hari

300.000

38.

Penulis Artikel

Halaman

150.000

39.

Penunggu Aset

Bulan

600.000

40.

Surveyor GPS

Hari

250.000

41.

Juri


Org/Kegiatan

750.000 – 7.500.000

2 - 28


19. Satuan Biaya Konsumsi Rapat. Satuan

biaya

konsumsi

rapat

merupakan

satuan

biaya

yang

digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan

snack

termasuk

minuman

untuk

rapat/pertemuan,

rapat

koordinasi maupun rapat biasa. Jamuan makan minum dapat dilakukan di luar kantor. Rapat/pertemuan, rapat koordinasi dan rapat biasa yang dilakukan pada bulan Ramadhan selama rapat tersebut dilaksanakan pada pagi, siang dan sore hari sebelum buka puasa, maka biaya konsumsi tersebut tidak diperkenankan untuk dibayarkan. Tabel 2.37 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1

Makan

Org/kali

45.000

2

Snack

Org/kali

15.000

3

Jamuan makan buffet/prasmanan (Dipimpin Eselon II ) Jamuan makan buffet/prasmanan VIP (Dipimpin pejabat negara/eselon I) Jamuan makan buffet/prasmanan VVIP (khusus RI-1, RI-2 dan Tamu Negara)

Org

85.000

Org

175.000

Org

250.000

6

Aneka Stand makanan/buah-buahan :

Org

30.000

7

Snack VIP

Org

30.000

4 5

20. Biaya makan (berupa bahan) untuk Panti Sosial, Rumah Sakit yaitu sebesar Rp. 50.000/orang/hari.

21. Biaya makan (pagi, siang dan malam termasuk snack/kudapan 2 kali) untuk siswa Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Atlet adalah

sebesar

Rp.

160.000,00/hari

yang

disesuaikan

dengan

kebutuhan gizi atlet yang meliputi : a. Kebutuhan energi untuk Angka Metabolisme Basal (AMB) b. Kebutuhan energi dengan aktivitas fisik berat (AEFB) c. Ukuran kebutuhan standar gizi atlet.


2 - 29


22. Biaya makan (pagi, siang dan malam termasuk snack/kudapan 2 kali) untuk peserta diklat penjenjangan, teknis dan fungsional, yaitu sebesar Rp. 160.000,00/orang/hari.

23. Satuan Biaya Rapat/Pertemuan Di Luar Kantor a. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik Pemerintah Daerah. b. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Kerja Aparatur, bahwa pertemuan / rapat koordinasi / rapat pimpinan / rapat kerja /rapat teknis / konsinyering /Focus Group Discussion (FGD) / sosialisasi / bimbingan teknis / lokakarya /workshop / seminar / simposium / sarasehan, dapat dilaksanakan di luar kantor apabila memenuhi salah satu kriteria : 1) Tidak

tersedia

ruang

rapat

kantor

milik

sendiri/instansi

pemerintah di wilayah tersebut, dan tidak tersedia sarana dan prasarana yang memadai; 2) Lokasi tempat penyelenggaraan pertemuan sulit dijangkau oleh peserta baik sarana transportasi maupun waktu perjalanan; 3) untuk penyelenggaraan rapat di luar kantor, apabila tidak tersedia ruang rapat sebagaimana dimaksud pada angka 1) harus dibuktikan dengan surat pernyataan keterbatasan sarana dan prasarana dari penanggungjawab kegiatan. 4) pelaksanaan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor harus memiliki output/hasil yang jelas, yang dibuktikan berupa : a) Transkip hasil rapat; b) Notulensi rapat dan/atau laporan; dan c) Daftar hadir peserta 5) Evaluasi dan pelaporan kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor disampaikan kepada Inspektorat yang dilengkapi dengan data pendukung.


2 - 30


c. Satuan biaya paket kegiatan pertemuan/rapat di luar kantor, sebagai berikut : Tabel 2.38 No

Uraian

Satuan

Besaran (Rp)

1.

Halfday

OP

220.000 - 300.000

2.

Fullday

OP

280.000 - 400.000

3.

Fullboard

OP

700.000 - 920.000

d. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 3 (tiga) jenis : 1) Paket Fullboard Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan bermalam/menginap. 2) Paket Fullday Satuan

biaya

paket

fullday

disediakan

untuk

kegiatan

rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. 3) Paket Halfday Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan

yang

dilakukan

di

luar

kantor

selama

setengah hari minimal 5 (lima) jam. e. Catatan : 1) Dalam hal rapat/pertemuan di luar kantor dilakukan secara bersama-sama, hotel untuk seluruh peserta rapat dapat menggunakan hotel yang sama. 2) Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut : a) Pejabat eselon II ke atas

: 1 (satu) kamar untuk 1 (satu)

orang b) Pejabat eselon III ke bawah : 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang


2 - 31


3) Kegiatan

rapat/pertemuan

di

luar

kantor

dalam

rangka

penyelesaian pekerjaan yang dilakukan secara intensif harus menggunakan indeks satuan biaya tersebut diatas. 4) Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, PA/KPA agar melaksanakan rapat/pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday dan halfday) secara selektif dan apabila dimungkinkan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di dalam kantor. 5) Menggunakan

fasilitas

ruangan

milik

Desa/Kecamatan

dianggarkan dana untuk fasilitasi ruangan maksimal sebesar Rp. 1.000.000,00/hari. 6) Biaya penggunaan bangunan/rumah warga di perdesaan untuk penginapan maksimal sebesar Rp. 75.000,00/orang/hari. 24. Perjalanan Dinas Perjalanan dinas Dalam Negeri adalah perjalanan dinas ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Daerah. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah. Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundangundangan. Pelaksanaan

dan

pertanggungjawaban

biaya

perjalanan

dinas

berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2014. Uang harian perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum, sedangkan untuk

biaya

transportasi

dibayarkan

secara

at

cost

sesuai

pengeluaran. Pembatalan dalam perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur dalam pasal 43 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


2 - 32


a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Uang Harian perjalanan dinas terdiri dari uang makan, uang transportasi lokal, dan uang saku. Satuan

biaya

uang

harian

perjalanan

dinas

dalam

daerah

merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/POLRI dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam daerah. Uang

saku

dapat

diberikan

untuk

mengikuti

kegiatan

Bimtek/Pelatihan/Seminar/Rapat di dalam kota, di luar kota maupun di luar Provinsi apabila akomodasi dan konsumsi difasilitasi panitia penyelenggara. 1) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota tujuan dengan jarak 4 km s.d 30 km sebagai berikut : Tabel. 2.39

Satuan Orang/Hari

Uang Harian (Rp) Uang Makan dan Uang Saku Uang Transport lokal 75.000

250.000

Jumlah (Rp) 325.000

2) Uang Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota tujuan dengan jarak 31 km s.d 100 km sebagai berikut :

Tabel. 2.40 Satuan Orang/Hari


287.000

Jumlah (Rp) 410.000

3) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota tujuan dengan jarak 101 km s.d 150 km sebagai berikut : Tabel. 2.41 Satuan Orang/Hari



294.000

Jumlah (Rp) 420.000

2 - 33


4) Uang Harian Perjalanan Dinas dari Kab/ Kota asal ke Kab/Kota tujuan dengan jarak lebih dari 151 km sebagai berikut : Tabel. 2.42 Uang Harian (Rp) Uang Makan dan Uang Saku Uang Transport lokal

Satuan Orang/Hari

130.000

300.000

Jumlah (Rp) 430.000

Keterangan : a) Visum/penandatangan tempat

yang

perjalanan

dituju/yang

dinas

dikunjungi

dilakukan di (misalnya

ke

OPD/Badan/Lembaga/UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan) b) Terdapat

undangan

kegiatan

bimtek/pelatihan/seminar/

rapat yang diselenggarakan di dalam kota, luar kota atau luar provinsi selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam, pada hari pertama dapat diberikan uang harian, hari kedua diberikan uang saku dan pada hari ke tiga diberikan uang harian.


2 - 34


Tabel 2.43 Jarak Antar Ibukota Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Barat Kab Majalengka

Kab. Kuningan

Kab. Indramayu

Kab Subang

Kab. Purwakarta

Kab. Bekasi

Kota Bandung

Kab. Bandung

Kota Cimahi

Kab. Bandung Barat

Kab. Sumedang

Kab. Garut

Kota Tasikmalaya

Kab. Tasikmalaya

Kab. Ciamis

Kota Banjar

Kab. Pangandaran

17 17 30 61 88 74 259 269 220 194 313 186 163 96 87 101 129 157 121 117 174 192 235 252 250 274 344

88

74

259

269

220

194

313

186

163

96

87

101

129

157

121

117

174

192

235

252

250

274

344

88 104

105 118 59

91 104 32 91

242 255 226 285 195

252 299 236 295 205 10

237 250 187 246 156 61 71

211 224 261 320 230 35 45 51

296 309 280 339 249 54 64 82 89

169 216 154 213 39 156 166 149 191 102

146 159 136 195 99 200 210 161 235 130 48

112 125 172 217 147 184 194 203 219 134 90 42

70 83 148 175 151 229 239 239 261 176 132 84 42

84 97 162 189 165 215 225 225 247 162 118 70 28 14

146 159 96 155 65 130 140 91 165 184 58 70 112 154 140

174 187 124 183 93 208 208 119 193 212 86 98 140 182 159 28

138 151 88 147 57 138 148 99 173 192 64 78 120 146 132 8 36

134 147 84 143 53 142 152 103 177 196 60 74 124 150 136 12 40 4

191 204 141 200 110 85 95 46 120 139 61 115 157 199 185 45 73 53 57

209 222 159 218 128 157 167 118 192 211 121 133 175 217 194 63 91 71 75 72

252 265 202 261 171 120 130 101 185 174 164 176 218 260 246 106 134 114 118 115 57

269 282 176 278 123 137 147 118 100 191 181 193 235 277 246 123 133 131 135 132 42 17

267 280 217 276 186 103 113 84 68 157 179 191 233 279 265 121 149 129 133 130 74 17 34

291 280 245 300 210 127 137 108 92 181 200 215 257 303 286 145 173 153 157 154 98 41 58 24


13 88 105 91 242 252 237 211 296 169 146 112 70 84 146 174 138 134 191 209 252 269 267 291 361

361 350 315 370 280 197 207 178 162 251 270 285 327 373 359 215 243 223 227 224 168 111 128 94 70

104 118 104 255 299 250 224 309 216 159 125 83 97 159 187 151 147 204 222 265 282 280 280 350

59 32 226 236 187 261 280 154 136 172 148 162 96 124 88 84 141 159 202 179 217 241 315

91 285 295 246 320 339 213 195 217 175 189 155 183 147 143 200 218 261 278 276 300 370

195 205 156 230 249 39 99 147 151 165 65 93 57 53 110 128 171 123 186 210 280

10 61 35 54 156 200 184 229 215 130 208 138 142 85 157 120 137 103 127 197

71 45 64 166 210 194 239 225 140 208 148 152 95 167 130 147 113 137 207

51 82 149 161 203 239 225 91 119 99 103 46 118 101 118 84 108 178

89 191 235 219 261 247 165 193 173 177 120 192 185 100 68 92 162

102 130 34 176 162 184 212 192 196 139 211 174 191 157 181 251

48 90 132 118 58 86 64 60 61 121 164 181 179 200 270

42 84 70 70 98 78 74 115 133 176 193 191 215 285

Kota Bekasi

Kab. Cirebon

Kab. Bogor Kota Depok Kota Sukabumi Kab. Sukabumi Kab. Cianjur Kota Cirebon Kab. Cirebon Kab Majalengka Kab. Kuningan Kab. Indramayu Kab. Subang Kab. Purwakarta Kab. Karawang Kota Bekasi Kab. Bekasi Kota Bandung Kab. Bandung Kota Cimahi Kab. Bandung Barat Kab. Sumedang Kab. Garut Kota Tasikmalaya Kab. Tasikmalaya Kab. Ciamis Kota Banjar Kab. Pangandaran

Kab. Karawang

Kota Cirebon

Kota Bogor

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Kab. Cianjur

1

Kab. Sukabumi

61

13

Ke

Kota Sukabumi

30

Kota Depok

Kab. Bogor

Kota Bogor

Dari NO

42 28 112 140 120 124 157 175 218 235 233 257 327

2 - 35

14 154 182 149 150 199 217 260 277 279 303 373

140 159 132 136 185 194 246 246 265 289 359

28 8 12 45 63 106 123 121 145 215

36 40 73 91 134 133 149 173 243

4 53 71 114 131 129 153 223

57 75 118 135 133 157 227

72 115 132 130 154 224

57 42 74 98 168

17 17 41 111

34 58 128

24 94

70


b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Tabel. 2.44 No

Kabupaten/Kota

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1. Kota Sukabumi

OH

140.000

45.000

2. Kota Cirebon

OH

140.000

45.000

3. Kota Cimahi

OH

140.000

45.000

4. Kota Bogor

OH

150.000

50.000

5. Kota Depok

OH

150.000

50.000

6. Kota Bekasi

OH

150.000

50.000

7. Kota Bandung

OH

150.000

50.000

8. Kab. Sumedang

OH

150.000

50.000

9. Kota Tasikmalaya

OH

150.000

50.000

10. Kota Banjar

OH

150.000

50.000

11. Kab. Bekasi

OH

160.000

50.000

12. Kab. Karawang

OH

160.000

50.000

13. Kab. Purwakarta

OH

160.000

50.000

14. Kab. Cirebon

OH

160.000

50.000

15. Kab. Majalengka

OH

160.000

50.000

16. Kab. Kuningan

OH

160.000

50.000

17. Kab. Bandung

OH

160.000

50.000

18. Kab. Bandung Barat

OH

160.000

50.000

19. Kab. Bogor

OH

170.000

55.000

20. Kab. Sukabumi

OH

170.000

55.000

21. Kab. Cianjur

OH

170.000

55.000

22. Kab. Subang

OH

170.000

55.000

23. Kab. Indramayu

OH

170.000

55.000

24. Kab. Garut

OH

170.000

55.000

25. Kab. Tasikmalaya

OH

170.000

55.000

26. Kab. Ciamis

OH

170.000

55.000

27. Kab. Pangandaran

OH

170.000

55.000


2 - 36


Keterangan : 1) Visum/penandatangan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan ditempat yang dituju/yang dikunjungi (misalnya ke OPD/Badan/Lembaga/ UPTD/UPTB, Kecamatan, Kelurahan, Desa, dan tempat penyelenggaraan kegiatan). 2) Perjalanan Dinas Jabatan didalam kota yang dilaksanakan sampai dengan 8 jam, dapat dilakukan tanpa penerbitan SPD (Permen Keuangan No. 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalan Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai tidak Tetap). 3) Pembebanan terhadap biaya perjalanan dinas jabatan di dalam

kota

yang

dilaksanakan

sampai

dengan

8

jam

dicantumkan oleh PPK dalam Surat Tugas. 4) Dalam hal biaya transpor dalam kota lebih dari 8 jam melebihi biaya transpor dalam kota, kepada pelaksana SPD diberikan biaya transpor sesuai bukti riil moda transportasi yang

digunakan

(Peraturan

Direktur

Jenderal

Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor PER22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap). c. Uang Representasi Uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan hanya diberikan kepada Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II dalam melaksanakan perjalanan dinas di dalam daerah maupun perjalanan dinas luar provinsi. Tabel 2.45 No

Uraian

Satuan

Luar Kota

Dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam

1

Gubernur dan Wakil Gubernur

OH

250.000

125.000

2

Pimpinan, Anggota DPRD dan Sekretaris Daerah

OH

200.000

100.000

3

Pejabat Eselon II

OH

150.000

75.000


2 - 37


d. Uang Harian Perjalanan Dinas dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta dan Dalam Kota DKI Jakarta. Tabel 2.46 No

Uraian

Satuan

Uang Harian (Rp)

Uang Saku (Rp)

1

Dari Wilayah Jawa Barat ke Provinsi DKI Jakarta

OH

530.000

160.000

2

Dalam Kota Wilayah DKI Jakarta lebih dari 8 (delapan) jam

OH

210.000

70.000

e. Perjalanan Dinas Non PNS Penyediaan

anggaran

untuk

perjalanan

dinas

yang

mengikutsertakan Non PNS diperhitungkan dalam Perjalanan Dinas. Tata Cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang telah ditetapkan. 25. Penyetaraan TNI Dan POLRI Tabel 2.47 No

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

1

Golongan I

Tamtama : - Prajurit Dua/Kelasi Dua - Prajurit Satu/Kelasi satu - Prajurit Kepala/ Kelasi Kepala - Kopral Dua - Kopral Satu - Kopral Kepala

Tamtama : - Bhayangkara Dua - Bhayangkara Satu - Bhayangkara Kepala - Ajun Brigadir Polisi Dua - Ajun Brigadir Polisi Satu - Ajun Brigadir Polisi Kepala

2

Golongan II

Bintara : - Sersan Dua - Sersan Satu - Sersan Kepala - Sersan Mayor - Pembantu Letnan Dua - Pembantu Letnan Satu

Bintara : - Brigadir Polisi Dua - Brigadir Polisi Satu - Brigadir Polisi - Brigadir Polisi Kepala - Ajun Inspektur Polisi Dua - Ajun Inspektur Polisi Satu

3

Golongan III Perwira Pertama : - Letnan Dua - Letnan Satu - Kapten


Perwira Pertama : - Inspektur Polisi Dua - Inspektur Polisi Satu - Ajun Komisaris Polisi

2 - 38


No 4.

Golongan

Pangkat TNI

Pangkat POLRI

Golongan IV Perwira Menengah : - Mayor - Letnan Kolonel - Kolonel

Perwira Menengah : - Komisaris Polisi - Ajun Komisaris Besar Polisi - Komisaris Besar Polisi

Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama - Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda - Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya - Jenderal/Laksamana/Mars ekal

Perwira Tinggi : - Brigadir Jenderal polisi - Inspektur Jenderal Polisi - Komisaris Jenderal Polisi - Jenderal Polisi

Keterangan: a. Dasar Penyetaraan TNI yaitu Peraturan Pemerintah No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia. b. Dasar Penyetaraan POLRI yaitu Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

26. Satuan Biaya Taksi dan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam

DPA-SKPD

pelaksanaannya,

sesuai

mekanisme

dengan

peruntukkannya.

pertanggungjawaban

Dalam

disesuaikan

dengan bukti pengeluaran yang sah.


2 - 39


Tabel 2.48 Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Satuan Biaya Penginapan

No

Kabupaten /Kota

Pejabat Negara atau Pejabat Eselon I atau Pimpinan DPRD atau Anggota DPRD atau Sekda

Pejabat Eselon II

Pejabat Eselon III atau PNS Gol. IV atau non PNS Pendidikan S3

Pejabat Eselon IV atau PNS Gol. III atau non PNS Pendidikan S1 dan S2

PNS Gol. II dan PNS Gol. I (D3 kebawah) Atau non PNS Pendidikan D3 kebawah

1

Kota Bandung

3,664,000

1,753,000

949,000

515,000

463,000

2

Kota Cimahi

2,000,000

1,200,000

750,000

450,000

350,000

3

Kab. Bandung

2,000,000

1,000,000

800,000

450,000

350,000

4

Kab. Bandung Barat

2,500,000

1,000,000

800,000

450,000

350,000

5

Kab. Sumedang

1,500,000

900,000

700,000

400,000

300,000

6

Kab. Subang

2,500,000

850,000

750,000

400,000

350,000

7

Kab. Purwakarta

2,000,000

950,000

750,000

450,000

350,000

8

Kab. Majalengka

1.600.000

850.000

750.000

500.000

350.000

9

Kab. Karawang

2.800.000

950.000

650.000

500.000

350.000

10

Kab. Cianjur

2,500,000

1,000,000

750,000

450,000

300,000

11

Kab. Garut

2,600,000

950,000

700,000

450,000

350,000

12

Kab. Bekasi

2,400,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

13

Kota Bekasi

2,600,000

1,000,000

750,000

500,000

350,000

14

Kota Bogor

3,100,000

1,000,000

800,000

500,000

350,000

15

Kota Sukabumi

2,900,000

850,000

800,000

400,000

350,000

16

Kab. Bogor

3,150,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

17

Kab. Kuningan

2,500,000

900,000

850,000

400,000

350,000

18

Kab. Cirebon

2,400,000

950,000

800,000

500,000

350,000

19

Kota Cirebon

2,600,000

950,000

800,000

500,000

350,000

20

Kab. Ciamis

1,500,000

850,000

700,000

500,000

300,000

21

Kota Banjar

1,200,000

1,000,000

700,000

450,000

350,000

22

Kab. Indramayu

1,500,000

850,000

650,000

400,000

300,000

23

Kab. Sukabumi

2,600,000

900,000

800,000

500,000

350,000

24

Kab. Tasikmalaya

2,600,000

850,000

750,000

450,000

300,000

25

Kota Tasikmalaya

2.800.000

900.000

800.000

500.000

300.000

26

Kota Depok

2,700,000

1,000,000

800,000

500,000

350,000

27

Kab. Pangandaran

2,500,000

1,100,000

800,000

500,000

350,000


2 - 40


Keterangan : a. Biaya penginapan merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap: 1) di hotel; atau 2) di tempat menginap lainnya. b. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil c. Dalam hal pelaksanaan SPD lebih dari 1 (satu) hari dan tidak menginap di hotel atau di tempat menginap lainnya,

berlaku

ketentuan sebagai berikut dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum. d. Biaya

penginapan

perjalanan

dalam


dapat kabupaten

diberikan untuk yang melakukan /

kota

lebih

dari

1

hari.

2 - 41


27. Satuan Biaya Bahan Bakar Minyak Tabel 2.49 Daftar Penggunaan BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas dari/ke DKI Jakarta Dari

1 Kab.Bandu ng

Ke

2 Kab. Bandung Barat

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Kab.Bekasi

3

Kab.Bogor

4

Kab.Ciamis

5

Kab.Cianjur

6

Kab.Cirebon

7

Kab.Garut

Kab. Indramayu

Kab. Karawang

Kab. Kuningan

Kab. Majalengka

Kab. Pangandaran

Kab. Purwakarta

Kab.Subang

Kab. Sukabumi

Kab. Sumedang

Kab. Tasikmalaya

Kota Bandung

Kota Banjar

Kota Bekasi

Kota Bogor

Kota Cimahi

Kota Cirebon

Kota Depok

Kota Sukabumi

Kota Tasikmalaya

DKI Jakarta

6-15 L

25-40 L

25-45 L

32-50 L

18-25 L

30-45 L

18-30 L

32-42 L

20-30 L

30-40 L

20-30 L

34-50 L

12-20 L

15-25 L

20-40 L

18-25 L

30-40L

6-18 L

30-40 L

25-30 L 30-35 L

5-15 L

25-30 L

30-35 L

20-25 L

30-35 L

25-40 L

N

20-25 L

25-37 L

28-42 L

15-22 L

30-45 L

31-47 L

21-32 L

15-21 L

25-40 L

27-40 L

36-50 L

5-10 L

14-20 L

30-40 L

28-35 L

25-35 L

10-19 L

30-40 L

25-35 L

25-35 L

5-10 L

30-40 L

30-40 L

25-35 L

25-30 L

20-25 L

13-20 L

30-40 L

28-35 L

35-45 L

25-35 L

30-45 L

18-30 L

31-46 L

30-40 L

55-65 L

20-35 L

20-35 L

30-40 L

25-45 L

30-50 L

33-37 L

30-40 L

25-35 L

25-35 L

25-40 L

20-35 L

20-45 L

20-35 L

30-50 L

20-25 L

25-40 L

20-30 L

35-45 L

25-35 L

35-50 L

20-30 L

25-30 L

30-40 L

60-70 L

20-35 L

25-40 L

20-35 L

25-56 L

25-45 L

34-43 L

30-40 L

25-35 L

25-35 L

30-45 L

35-55 L

21-40 L

20-35 L

30-55 L

15-25 L

30-45 L

20-35 L

15-25 L

30-40 L

35-50 L

20-30 L

20-35 L

15-20 L

30-45 L

30-45 L

35-55 L

21-40 L

6-15 L

37-47 L

30-40 L

25-35 L

25-35 L

25-40 L

20-40 L

30-50 L

30-45 L

10-25 L

55-60 L

25-45 L

30-40 L

30-40 L

20-30 L

35-50 L

30-40 L

43-50 L

23-35 L

25-40 L

15-25 L

29-50 L

20-44 L

17-56 L

25-40 L

20-35 L

25-56 L

32-50 L

30-45 L

25-45 L

7-16 L

25-45 L

25-45 L

30-40 L

10-20 L

35-50 L

10-20 L

15-20 L

30-45 L

30-45 L

32-50 L

30-45 L

25-45 L

29-35 L

31-44 L

30-45 L

35-55 L

21-40 L

30-45 L

15-35 L

30-45 L

30-53 L

25-45 L

35-55 L

30-35 L

25-35 L

25-35 L

20-38 L

25-40 L

20-35 L

30-45 L

25-56 L

20-35 L

15-20 L

20-42 L

25-40 L

8-15 L

29-50 L

20-35 L

25-50 L

25-40 L

25-56 L

25-45 L

25-45 L

30-35 L

15-25 L

13-20 L

35-45 L

31-45 L

20-35 L

35-61 L

20-40 L

10-20 L

40-51 L

32-50 L

30-45 L

25-45 L

25-40 L

8-15 L

29-50 L

35-67 L

25-45 L

30-45 L

30-40 L

30-45 L

48-50 L

10-20 L

20-35 L

25-41 L

25-40 L

35-50 L

23-38 L

30-45 L

25-56 L

20-35 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

25-39 L

25-45 L

20-35 L

15-20 L

20-35 L

35-50 L

32-45 L

35-59 L

35-55 L

35-50 L

32-46 L

20-35 L

35-61 L

20-40 L

35-55 L

15-35 L

35-50 L

10-20 L

15-20 L

32-46 L

25-40 L

35-50 L

20-35 L

25-47 L

25-41 L

35-50 L

30-40 L

25-41 L

25-40 L

35-50 L

32-45 L

20-45 L

35-50 L

20-30 L

20-35 L

30-40 L

42-50 L

45-55 L

70-85 L

30-40 L

17-25 L

34-45 L

10-15 L

50-65 L

55-65 L

35-45 L

26-35 L

35-65 L

48-55 L

16-25 L

55-65 L

15-25 L

20-35 L

25-40 L

20-30 L

15-25 L

25-56 L

20-35 L

31-45 L

20-35 L

35-61 L

20-30 L

31-46 L

30-40 L

20-35 L

25-40 L

25-35 L

20-30 L

18-30 L

35-61 L

20-40 L

10-20 L

20-35 L

25-41 L

20-30 L

25-30 L

20-35 L

20-35 L

30-45 L

25-35 L

30-70 L

25-41 L

25-40 L

35-50 L

32-45 L

35-59 L

35-50 L

20-30 L

30-55 L

25-35 L

20-25 L

18-28 L

35-59 L

35-55 L

35-50 L

20-35 L

25-47 L

20-30 L

35-50 L

20-35 L

25-45 L

28-55 L

25-47 L

25-41 L

42-50 L

35-55 L

30-50 L

35-50 L

10-20 L

5-15 L

35-45 L

35-45 L

30-35 L

32-38 L

5-18 L

35-42 L

38-45 L

25-30 L

25-30 L

33-40 L

35-55 L

35-50 L

20-35 L

25-47 L

20-30 L

35-50 L

15-25 L

40-50 L

35-55 L

35-50 L

30-45 L

25-47 L

20-30 L

30-50 L

20-35 L

35-50 L

30-45 L

25-47 L

20-30 L

30-40 L

20-35 L

25-47 L

20-30 L

35-50 L

25-35 L

25-35 L

35-50 L

35-50 L

15-25 L

35-55 L

35-55 L

30-50 L

20-30 L

30-35 L

20-35 L

1

Kabupaten Bandung

2

Kabupaten Bandung Barat

3

Kabupaten Bekasi

25-40 L

20-25 L

N

4

Kabupaten Bogor

25-45 L

25-37 L

13-20 L

5

Kabupaten Ciamis

32-50 L

28-42 L

30-40 L

25-40 L

6

Kabupaten Cianjur

18-25 L

15-22 L

28-35 L

20-30 L

30-45 L

7

Kabupaten Cirebon

30-45 L

30-45 L

35-45 L

35-45 L

20-35 L

25-45 L

8

Kabupaten Garut

18-30 L

31-47 L

25-35 L

25-35 L

15-25 L

30-40 L

30-40 L

9

Kabupaten Indramayu

32-42 L

21-32 L

30-45 L

35-50 L

30-40 L

30-40 L

10-20 L

30-35 L

10

Kabupaten Karawang

20-30 L

15-21 L

18-30 L

20-30 L

35-50 L

20-30 L

35-50 L

25-35 L

30-35 L

11

Kabupaten Kuningan

30-40 L

25-40 L

31-46 L

25-30 L

20-30 L

35-50 L

10-20 L

25-35 L

15-25 L

30-40 L

12

Kabupaten Majalengka

20-30 L

27-40 L

30-40 L

30-40 L

20-35 L

30-40 L

15-20 L

20-38 L

13-20 L

30-45 L

15-20 L

13

Kabupaten Pangandaran

34-50 L

36-50 L

55-65 L

60-70 L

15-20 L

43-50 L

30-45 L

25-40 L

35-45 L

48-50 L

20-35 L

25-40 L

14

Kabupaten Purwakarta

12-20 L

5-10 L

20-35 L

20-35 L

30-45 L

23-35 L

30-45 L

20-35 L

31-45 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

42-50 L

15

Kabupaten Subang

15-25 L

14-20 L

20-35 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

20-35 L

32-45 L

20-35 L

45-55 L

15-25 L

16

Kabupaten Sukabumi

20-40 L

30-40 L

30-40 L

20-35 L

35-55 L

15-25 L

30-45 L

25-56 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

70-85 L

20-35 L

25-40 L

17

Kabupaten Sumedang

18-25 L

28-35 L

25-45 L

25-56 L

21-40 L

29-50 L

25-45 L

20-35 L

20-40 L

25-40 L

35-55 L

25-41 L

30-40 L

25-40 L

25-35 L

30-45 L

18

Kabupaten Tasikmalaya

30-40L

25-35 L

30-50 L

25-45 L

6-15 L

20-44 L

29-35 L

15-20 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

35-50 L

17-25 L

20-30 L

20-30 L

25-35 L

20-25 L

19

Kota Bandung

6-18 L

10-19 L

33-37 L

34-43 L

37-47 L

17-56 L

31-44 L

20-42 L

40-51 L

23-38 L

32-46 L

30-40 L

34-45 L

15-25 L

18-30 L

30-70 L

18-28 L

28-55 L

20

Kota Banjar

30-40 L

30-40 L

30-40 L

30-40 L

30-40 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

25-41 L

10-15 L

25-56 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

35-45 L

21

Kota Bekasi

25-30 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

20-35 L

35-55 L

8-15 L

30-45 L

25-56 L

35-61 L

25-40 L

50-65 L

20-35 L

20-40 L

25-40 L

35-55 L

25-41 L

30-35 L

35-55 L

22

Kota Bogor

30-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-35 L

25-56 L

21-40 L

29-50 L

25-45 L

20-35 L

20-40 L

35-50 L

55-65 L

31-45 L

10-20 L

35-50 L

35-50 L

42-50 L

32-38 L

35-50 L

35-55 L

23

Kota Cimahi

5-15 L

5-10 L

25-40 L

30-45 L

25-40 L

32-50 L

30-45 L

20-35 L

25-40 L

25-40 L

35-55 L

32-45 L

35-45 L

20-35 L

20-35 L

32-45 L

20-35 L

35-55 L

5-18 L

20-35 L

35-50 L

35-50 L

24

Kota Cirebon

25-30 L

30-40 L

20-35 L

35-55 L

20-40 L

30-45 L

15-35 L

25-50 L

8-15 L

30-45 L

15-35 L

20-45 L

26-35 L

35-61 L

25-41 L

35-59 L

25-47 L

30-50 L

35-42 L

25-47 L

30-45 L

30-45 L

25-47 L

25

Kota Depok

30-35 L

30-40 L

20-45 L

21-40 L

30-50 L

25-45 L

30-45 L

25-40 L

29-50 L

25-40 L

35-50 L

35-50 L

35-65 L

20-30 L

20-30 L

35-50 L

20-30 L

35-50 L

38-45 L

20-30 L

25-47 L

25-47 L

20-30 L

35-50 L

26

Kota Sukabumi

20-25 L

25-35 L

20-35 L

20-35 L

30-45 L

7-16 L

30-53 L

25-56 L

35-67 L

25-39 L

10-20 L

20-30 L

48-55 L

31-46 L

25-30 L

20-30 L

35-50 L

10-20 L

25-30 L

35-50 L

20-30 L

20-30 L

35-50 L

35-50 L

35-55 L

27

Kota Tasikmalaya

30-35 L

25-30 L

30-50 L

30-55 L

10-25 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

25-45 L

15-20 L

20-35 L

16-25 L

30-40 L

20-35 L

30-55 L

20-35 L

5-15 L

25-30 L

15-25 L

30-50 L

30-40 L

25-35 L

15-25 L

30-50 L

30-35 L

28

DKI Jakarta

25-40 L

20-25 L

20-25 L

15-25 L

55-60 L

25-45 L

35-55 L

25-45 L

30-45 L

20-35 L

32-46 L

30-40 L

55-65 L

20-35 L

20-35 L

25-35 L

25-45 L

35-45 L

33-40 L

40-50 L

20-35 L

20-35 L

25-35 L

35-55 L

20-30 L

20-35 L

N 6-15 L


N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

2 - 42

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

27

N 30-40 L

28

30-40 L

N


Keterangan : a. Biaya BBM untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah dipergunakan untuk

Perjalanan

dinas

dari

tempat

kedudukan

Kantor

sampai

tempat

OPD/Biro/KCP/Balai/UPTD/UPT/Instalasi tujuan dan sebaliknya;

b. Penggunaan BBM untuk dalam kota (N) melekat pada uang harian perjalanan dinas dalam kabupaten/Kota lebih dari 8 (delapan) jam. Dengan demikian untuk dalam Kabupaten/Kota tidak diberikan biaya untuk BBM, tetapi menggunakan uang transport lokal pada uang harian perjalanan dinas. c. Biaya Tol dibayarkan sesuai dengan biaya riil. d. Biaya

Transportasi

mempergunakan kendaraan

Perjalanan

kendaraan

dengan

Dinas

khusus

spesifikasi

teknis

Dalam milik

Daerah

pribadi

tertentu

yang yaitu

yang

sulit

dijangkau dengan kendaraan biasa untuk tujuan khusus, diberikan sesuai dengan Biaya Riil. 28. Satuan Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Provinsi Tabel 2.50

Satuan

Uang makan dan transport lokal (Rp)

Uang Saku (Rp)

1 Nangro Aceh Darusalam

OH

250.000

110.000

360.000

2 Sumatera Utara

OH

260.000

110.000

370.000

3 Riau

OH

260.000

110.000

370.000

4 Kepulauan Riau

OH

260.000

110.000

370.000

5 Jambi

OH

260.000

110.000

370.000

6 Sumatera Barat

OH

270.000

110.000

380.000

7 Sumatera Selatan

OH

270.000

110.000

380.000

8 Lampung

OH

270.000

110.000

380.000

9 Bengkulu

OH

270.000

110.000

380.000

10 Bangka Belitung

OH

290.000

120.000

410.000

11 Banten

OH

260.000

110.000

370.000

12 DKI Jakarta

OH

370.000

160.000

530.000

13 Jawa Tengah

OH

260.000

110.000

370.000

14 D.I. Yogyakarta

OH

290.000

130.000

420.000

No

Provinsi


Jumlah

2 - 43


Satuan

Uang makan dan transport lokal (Rp)

Uang Saku (Rp)

15 Jawa Timur

OH

290.000

120.000

410.000

16 Bali

OH

340.000

140.000

480.000

OH

310.000

130.000

440.000

OH

300.000

130.000

430.000

19 Kalimantan Barat

OH

270.000

110.000

380.000

20 Kalimatan Tengah

OH

250.000

110.000

360.000

21 Kalimantan Selatan

OH

270.000

110.000

380.000

22 Kalimantan Timur

OH

300.000

130.000

430.000

23 Kalimantan Utara

OH

300.000

130.000

430.000

24 Sulawesi Utara

OH

260.000

110.000

370.000

25 Gorontalo

OH

260.000

110.000

370.000

26 Sulawesi Barat

OH

290.000

120.000

410.000

27 Sulawesi Selatan

OH

300.000

130.000

430.000

28 Sulawesi Tengah

OH

260.000

110.000

370.000

29 Sulawesi Tenggara

OH

270.000

110.000

380.000

30 Maluku

OH

270.000

110.000

380.000

31 Maluku Utara

OH

300.000

130.000

430.000

32 P a p u a

OH

410.000

170.000

580.000

33 Papua Barat

OH

340.000

140.000

480.000

No

Provinsi

Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara 18 Timur 17

Jumlah

Keterangan : 1. Biaya uang harian perjalanan dinas luar provinsi merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara/TNI/Polri dalam menjalankan perintah perjalanan dinas luar provinsi. 2. Biaya tansport melewati batas kota diberikan sesuai biaya riil


2 - 44


29. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Provinsi. Tabel 2.51 Satuan Biaya Penginapan

No

Provinsi


Pejabat Eselon II

Pejabat Pejabat PNS Gol. II Eselon III Eselon IV (D3 kebawah) atau PNS atau PNS dan PNS Gol. I Gol. IV atau Gol. III atau Atau non non PNS non PNS PNS Pendidikan Pendidikan Pendidikan S3 S1 dan S2 D3 kebawah

1

Nangro Aceh Darusalam

4.420.000

1.300.000

850.000

450.000

400.000

2

Sumatera Utara

4.960.000

1.214.000

703.000

510.000

310.000

3

Riau

3.820.000

1.200.000

868.000

450.000

380.000

4

Kepulauan Riau

4.275.000

1.300.000

650.000

510.000

280.000

5

Jambi

4.000.000

1.200.000

740.000

400.000

290.000

6

Sumatera Barat

4.240.000

1.160.000

890.000

520.000

310.000

7

Sumatera Selatan

4.680.000

1.250.000

630.000

560.000

340.000

8

Lampung

3.960.000

1.300.000

790.000

400.000

360.000

9

Bengkulu

1.300.000

790.000

720.000

560.000

300.000

10

Bangka Belitung

3.335.000

1.350.000

850.000

400.000

300.000

11

Banten

3.810.000

1.430.000

800.000

640.000

400.000

12

DKI Jakarta

8.720.000

1.490.000

870.000

610.000

400.000

13

Jawa Tengah

4.150.000

1.480.000

850.000

450.000

360.000

14

D.I. Yogyakarta

4.700.000

1.350.000

810.000

630.000

460.000

15

Jawa Timur

4.400.000

1.370.000

850.000

450.000

330.000

16

Bali

4.890.000

1.810.000

990.000

910.000

660.000

17

Nusa Tenggara Barat

3.500.000

1.760.000

800.000

580.000

360.000

18

Nusa Tenggara Timur

3.000.000

1.050.000

750.000

550.000

300.000

19

Kalimantan Barat

2.400.000

1.230.000

900.000

430.000

350.000

20

Kalimatan Tengah

3.000.000

1.560.000

750.000

560.000

350.000

21

Kalimantan Selatan

4.250.000

1.680.000

820.000

540.000

390.000

22

Kalimantan Timur

4.000.000

1.750.000

950.000

550.000

450.000

23

Kalimantan Utara

4.000.000

1.750.000

620.000

400.000

350.000

24

Sulawesi Utara

3.200.000

1.560.000

690.000

550.000

370.000

25

Gorontalo

1.320.000

1.150.000

550.000

400.000

260.000

26

Sulawesi Barat

1.260.000

1.030.000

860.000

400.000

360.000


2 - 45

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 Satuan Biaya Penginapan

No


Provinsi

Pejabat Eselon II

Pejabat Pejabat PNS Gol. II Eselon III Eselon IV (D3 kebawah) atau PNS atau PNS dan PNS Gol. I Gol. IV atau Gol. III atau Atau non non PNS non PNS PNS Pendidikan Pendidikan Pendidikan S3 S1 dan S2 D3 kebawah

27

Sulawesi Selatan

4.820.000

1.550.000

810.000

580.000

390.000

28

Sulawesi Tengah

2.030.000

1.300.000

900.000

520.000

390.000

29

Sulawesi Tenggara

1.850.000

1.100.000

600.000

450.000

420.000

30

Maluku

3.000.000

1.030.000

740.000

580.000

410.000

31

Maluku Utara

3.110.000

1.520.000

600.000

480.000

380.000

32

Papua

2.850.000

1.670.000

760.000

460.000

410.000

33

Papua Barat

2.750.000

1.490.000

760.000

500.000

370.000

Keterangan : Biaya penginapan perjalanan dinas luar provinsi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Pengalokasian biaya penginapan dalam

RKA-SKPD

pelaksanaannya,

sesuai

mekanisme

dengan

peruntukkannya.Dalam

pertanggungjawaban

disesuaikan

dengan bukti pengeluaran yang Sah. 30. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Jabatan Luar Provinsi Tabel 2.52 No

Provinsi

Satuan

Biaya Taksi di tempat tujuan

1

Nangro Aceh Darusalam

Orang/kali

120.000

2

Sumatera Utara

Orang/kali

232.000

3

Riau

Orang/kali

75.000

4

Kepulauan Riau

Orang/kali

120.000

5

Jambi

Orang/kali

120.000

6

Sumatera Barat

Orang/kali

190.000

7

Sumatera Selatan

Orang/kali

125.000

8

Lampung

Orang/kali

145.000

9

Bengkulu

Orang/kali

95.000

10

Bangka Belitung

Orang/kali

90.000

11

Banten

Orang/kali

306.000

12

a. Jawa Barat

Orang/kali

140.000

b. Bandung

Orang/kali

70.000


2 - 46

Standar Biaya Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016 13

DKI Jakarta

Orang/kali

170.000

14

Jawa Tengah

Orang/kali

75.000

15

D.I. Yogyakarta

Orang/kali

94.000

16

Jawa Timur

Orang/kali

148.000

17

Bali

Orang/kali

150.000

18

Nusa Tenggara Barat

Orang/kali

213.000

19

Nusa Tenggara Timur

Orang/kali

80.000

20

Kalimantan Barat

Orang/kali

107.000

21

Kalimatan Tengah

Orang/kali

90.000

22

Kalimantan Selatan

Orang/kali

100.000

23

Kalimantan Timur

Orang/kali

80.000

24

Kalimantan Utara

Orang/kali

75.000

25

Sulawesi Utara

Orang/kali

110.000

26

Gorontalo

Orang/kali

200.000

27

Sulawesi Barat

Orang/kali

217.000

28

Sulawesi Selatan

Orang/kali

145.000

29

Sulawesi Tengah

Orang/kali

75.000

30

Sulawesi Tenggara

Orang/kali

131.000

31

Maluku

Orang/kali

210.000

32

Maluku Utara

Orang/kali

174.000

33

Papua

Orang/kali

355.000

34

Papua Barat

Orang/kali

145.000

Keterangan : Satuan biaya taksi perjalanan dinas ke luar provinsi merupakan satuan Biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju

bandara/terminal/stasiun

keberangkatan

atau

dari

bandara/terminal/statsiun kedatangan menuju tempat tujuan dan sebaliknya, dibayarkan secara lumpsum Contoh Perhitungan alokasi biaya taksi : 1. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 2.52 angka 12a dan angka 15, sebagai berikut :


2 - 47


a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di luar Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan. 2. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung akan melakukan perjalanan dinas jabatan dari Bandung Ke Yogyakarta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 2.52 angka 12b dan angka 15, sebagai berikut : a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung ke Bandara Husein Sastranegara; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Adisucipto (Yogyakarta) ke tempat tujuan (hotel/penginapan/kantor) di Yogyakarta. b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan (Yogyakarta) ke Bandara Adi Sucipto; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Husein Sastranegara ke tempat kedudukan. 3. Seorang pejabat/pegawai negeri yang tempat kedudukannya ada di Bandung dan di luar Bandung akan melakukan perjalanan dinas

jabatan

Ke

Provinsi

Kalimantan

Timur

dengan

keberangkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta, maka alokasi biaya taksi menggunakan biaya sebagaimana tercantum pada tabel 2.52 angka 13 dan angka 23, sebagai berikut :


2 - 48


a. Berangkat. 1) Biaya taksi dari tempat kedudukan di Bandung dan luar Bandung ke Bandara Soeta; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Sepinggan (Balikpapan) ke tempat

tujuan

(hotel/penginapan/kantor)

di

Kota

Samarinda b. Kembali 1) Biaya taksi dari hotel/penginapan di Kota Samarinda ke Bandara Sepinggan; dan 2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta ke tempat kedudukan. 31. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Luar Provinsi (PP). Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi adalah satuan biaya untuk pembelian tiket Pergi-Pulang dari bandara keberangkatan

suatu

kota

ke

bandara

kota

tujuan.

Dalam

pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket menggunakan metode riil cost (sesuai pengeluaran). Tabel 2.53 No.

Kota Asal

Tujuan

Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi (Rp) (Rp) 13.285.000 7.081.000

1 Jakarta

Ambon

2 Jakarta

Balikpapan

7.412.000

3.797.000

3 Jakarta

Banda Aceh

7.519.000

4.492.000

4 Jakarta

Bandar Lampung

2.407.000

1.583.000

5 Jakarta

Banjarmasin

5.252.000

2.995.000

6 Jakarta

Batam

4.867.000

2.888.000

7 Jakarta

Bengkulu

4.364.000

2.621.000

8 Jakarta

Biak

14.065.000

7.519.000

9 Jakarta

Denpasar

5.305.000

3.262.000

10 Jakarta

Gorontalo

7.231.000

4.824.000

11 Jakarta

Jambi

4.065.000

2.460.000

12 Jakarta

Jayapura

14.568.000

8.193.000

13 Jakarta

Jogjakarta

4.107.000

2.268.000

14 Jakarta

Kendari

7.658.000

4.182.000


2 - 49


15 Jakarta

Kupang

Satuan Biaya Tiket Bisnis Ekonomi (Rp) (Rp) 9.413.000 5.081.000

16 Jakarta

Makassar

7.444.000

3.829.000

17 Jakarta

Malang

4.599.000

2.695.000

18 Jakarta

Mamuju

7.295.000

4.867.000

19 Jakarta

Manado

10.824.000

5.102.000

20 Jakarta

Manokwari

16.226.000

10.824.000

21 Jakarta

Mataram

5.316.000

3.230.000

22 Jakarta

Medan

7.252.000

3.808.000

23 Jakarta

Padang

5.530.000

2.952.000

24 Jakarta

Palangkaraya

4.984.000

2.984.000

25 Jakarta

Palembang

3.861.000

2.268.000

26 Jakarta

Palu

9.348.000

5.113.000

27 Jakarta

Pangkal Pinang

3.412.000

2.319.000

28 Jakarta

Pekanbaru

5.583.000

3.016.000

29 Jakarta

Pontianak

4.353.000

2.781.000

30 Jakarta

Semarang

3.861.000

2.182.000

31 Jakarta

Solo

3.861.000

2.342.000

32 Jakarta

Surabaya

5.466.000

2.674.000

33 Jakarta

Ternate

10.001.000

6.664.000

34 Jakarta

Timika

13.830.000

7.487.000

35 Bandung

Batam

6.289.000

3.583.000

36 Bandung

Denpasar

5.626.000

3.252.000

37 Bandung

Jakarta

2.064.000

1.476.000

38 Bandung

Jambi

5.006.000

2.941.000

39 Bandung

Jogjakarta

3.369.000

2.129.000

40 Bandung

Padang

6.129.000

3.508.000

41 Bandung

Palembang

4.385.000

2.631.000

42 Bandung

Pangkal Pinang

4.559.000

2.738.000

43 Bandung

Pekanbaru

6.525.000

3.701.000

44 Bandung

Semarang

3.027.000

1.957.000

45 Bandung

Solo

3.647.000

2.268.000

46 Bandung

Surabaya

4.824.000

2.856.000

47 Bandung

Tanjungpandan

4.439.000

2.663.000

No.

Kota Asal

Tujuan

Keterangan : 1. Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas luar provinsi yang tidak tercantum dalam tabel 2.53 di atas, maka besarannya disesuaikan dengan biaya riil.


2 - 50


2. Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

No.

113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas dalam negeri bagi pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai tidak tetap. a. Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja berkenaan. b. Dokumen

yang

harus

dilampirkan

dalam

rangka

pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : 1) Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah Pejabat Eselon

III

ke bawah, yang dibuat

sesuai format

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 2) Surat Pernyataan

Pembebanan

Biaya Pembatalan

Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; 3) Pernyataan/Tanda Bukti Besaran Pengembalian Biaya Transport dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh KPK. c. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DIPA satuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : 1) Biaya

pembatalan

tiket

transportasi

atau biaya

penginapan; atau 2) Sebagaian seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/refund.


2 - 51


32. Klasifikasi Fasilitas Transport Fasilitas Transport Bagi Pelaksana Surat Perjalanan Dinas (SPD) dan Keluarga, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap. Tabel 2.54

No 1

Pejabat Negara/Eselon, Pangkat/Gol Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua/Wakil Ketua/Anggota Komisi, Pejabat Eselon I, serta pejabat lainnya yang diseratarakan

Moda Transportasi Pesawat Udara

Kapal Laut

Kereta Api/Bus

Bisnis

VIP/

Spesial/

Kelas I A

Eksekutif

Lainnya Sesuai kenyataan

2

Pejabat Negara lainnya, Ekonomi Kelas I B Pejabat Eselon II, dan pejabat lainnya yang diseratarakan

Eksekutf

Sesuai kenyataan

3.

Pejabat Eselon III/PNS Ekonomi Kelas IIA Golongan IV, pejabat Eselon IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan I

Eksekutf

Sesuai kenyataan

33. Biaya Perjalanan Dinas Pindah. a. Biaya transportasi pindah pegawai dan/atau keluarga yang sah dibayarkan sesuai dengan biaya riil. b. Uang harian dibayarkan sesuai dengan tempat tujuan pindah (sebagaimana diatur dalam peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Pertanggung jawaban Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 34. Satuan Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang Perjalanan Dinas pindah Luar Daerah. Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk biaya pengepakan dan angkutan barang pindahan yang diberikan kepada pejabat/pegawai negeri yang dipindah tugaskan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.


2 - 52


Satuan biaya ini sudah termasuk ongkos tukang, pengadaan bahan-bahan, biaya bongkar muat, dan biaya angkut barang dari tempat asal sampai dengan tujuan. Tabel 2.55 No 1

2

Angkutan Kereta Api

Truk

Uraian

Satuan

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

m³

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan

3

Angkutan laut/Sungai

a. Pengepakan dan Penggudangan b. Angkutan c. Angkutan laut/sungai

km/m³ m³

Biaya (Rp) 75.000 Sesuai tarif berlaku 60.000

km/m³ m³ km³/m³ m³

400 60.000 400 Sesuai tarif berlaku

35. Perjalanan Dinas Luar Negeri a. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Luar Negeri Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di luar negeri yang dapat digunakan untuk makan, transpor lokal, uang saku. Sedangkan biaya Penginapan dan visa dibayar sesuai dengan pengeluaran riil Negara setempat. Klasifikasi perjalanan dinas luar negeri mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap. Besaran uang harian bagi negara yang tidak tercantum dalam tabel dibawah ini merujuk pada besaran uang harian negara dimana perwakilan RI yang bersangkutan berkedudukan. Contoh : Uang harian bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas ke negara Uganda, besarannya merujuk pada uang harian negara Kenya.


2 - 53


Tabel 2.56 No

Negara

A

Golongan (dalam US $) B C

D

Amerika Serikat 1 Amerika Serikat

527

473

417

343

2 Kanada

447

404

368

307

3 Argentina

395

277

242

241

4 Venezuela

464

323

287

286

5 Brazil

436

341

291

241

6 Chile

415

316

270

222

7 Columbia

386

281

240

221

8 Peru

383

277

237

221

9 Suriname

398

295

252

207

385

273

242

241

11 Mexico

429

318

282

281

12 Kuba

406

305

261

221

13 Panama

414

307

272

271

14 Austria

504

453

318

317

15 Belgia

466

419

282

281

16 Perancis

512

464

382

381

17 Rep. Federasi Jerman

443

411

282

281

18 Belanda

463

416

272

271

19 Swiss

509

456

322

321

20 Denmark

472

427

275

241

21 Finlandia

453

409

354

313

22 Norwegia

517

465

288

286

23 Swedia

466

436

342

341

24 Kerajaan Inggris

587

534

432

431

25 Bosnia Herzegovina

456

420

334

333

26 Kroasia

483

444

353

352

27 Spanyol

457

413

287

286

28 Yunani

422

379

242

241

29 Italia

520

472

372

371

30 Portugal

425

382

242

241

31 Serbia

401

361

313

277

406

367

320

284

Amerika Selatan

10 Ekuador Amerika Tengah

Eropa Barat

Eropa Utara

Eropa Selatan

Eropa Timur 32 Bulgaria


2 - 54


No

Negara

A


D

33 Czech

426

390

331

293

34 Hongaria

421

381

339

300

35 Polandia

401

361

313

277

36 Rumania

416

381

313

277

37 Rusia

556

512

407

406

38 Slovakia

429

387

335

297

39 Ukraina

425

382

328

290

40 Nigeria

361

313

292

291

41 Senegal

334

276

206

201

42 Ethiopia

312

257

192

167

43 Kenya

334

276

206

196

44 Madagaskar

296

244

182

181

45 Tanzania

330

272

203

182

46 Zimbabe

285

244

216

215

47 Mozambique

319

263

212

211

48 Namibia

300

247

185

161

49 Afrika Selatan

304

251

202

201

50 Aljazair

342

308

287

286

51 Mesir

368

273

212

190

52 Maroko

304

251

192

191

53 Tunisia

293

241

187

186

54 Sudan

342

282

210

184

55 Libia

308

254

189

165

56 Azerbaijan

498

459

365

364

57 Bahrain

405

286

222

208

58 Irak

397

283

220

201

59 Yordania

365

254

197

196

60 Kuwait

406

283

257

256

61 Libanon

357

267

207

186

62 Qatar

386

276

215

196

63 Arab Suriah

358

257

200

196

64 Turki

365

270

210

188

65 Pst. Arab Emirat

459

323

302

301

66 Yaman

353

241

197

196

67 Saudi Arabia

391

276

215

201

68 Kesultanan Oman

359

254

197

185

Afrika Barat

Afrika imur

Afrika Selatan

Afrika Utara

Asia Barat


2 - 55


No

Negara

A


D

Asia Timur 69 Rep. rakyat Cina

378

238

207

206

70 Hongkong

472

320

287

286

71 Jepang

519

303

262

261

72 Korea Selatan

421

326

297

296

73 Korea Utara

395

238

207

206

74 Afghanistan

385

226

173

172

75 Bangladesh

339

196

167

166

76 India

352

263

242

241

77 Pakistan

343

203

182

181

78 Srilanka

348

201

167

166

79 Iran

351

260

202

181

80 Uzbekistan

392

352

287

254

81 Kazakhstan

456

420

334

333

82 Philipina

412

278

222

221

83 Singapura

424

290

224

221

84 Malaysia

381

253

212

211

85 Thailand

392

275

211

201

86 Myanmar

368

250

197

196

87 Laos

380

262

202

196

88 Vietnam

383

265

204

196

89 Brunai Darusalam

374

256

197

196

90 Kamboja

296

223

197

196

91 Timor Leste

392

354

229

196

92 Australia

439

403

272

271

93 Selandia Baru

392

246

222

221

94 Kaledonia Baru

425

387

276

224

95 Papua Nugini

385

353

237

192

96 Fiji

363

329

221

179

Asia Selatan

Asia Tengah

Asia Tenggara

Asia Fasifik

Berdasarkan

Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap, Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dikelompokan dalam 4 Golongan, sebagai berikut :


2 - 56


1) Golongan A

2) Golongan B

3) Golongan C

4) Golongan D

: Menteri, Ketua dan Wakil ketua Lembaga Tinggi Negara, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa penuh/Kepala Perwakilan, dan Pejabat Negara lainnya yang setara, termasuk Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pimpinan Lembaga lain yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. : Duta besar, pegawai negeri sipil golongan IV/c ke atas, pejabat eselon I, pejabat eselon II, perwira tinggi TNI/POLRI, Anggota Lembaga Tinggi Negara, utusan khusus presiden (special envoy) dan pejabat lainnya yang setara. : Pegawai negeri sipil golongan III/c sampai dengan golongan IV/b dan perwira menengah TNI/POLRI. : Pegawai Negeri Sipil dan anggota TNI/POLRI selain yang dimaksud pada huruf b dan huruf c.

b. Biaya Tiket Perjalanan Dinas Luar Negeri (PP) Tabel 2.57 No

Kota

Klasifikasi (dalam US$) Eksekutif

Bisnis

Ekonomi

1

Amerika Utara Chicago

12.471

6.749

3.587

2

Houston

12.635

6.487

3.591

3

Los Angeles

11.187

5.809

3.178

4

New York

14.761

6.040

3.753

5

Ottawa

12.266

6.924

4.083

6

San Fransisco

12.468

6.623

2.771

7

Toronto

11.750

8.564

3.201

8

Vancouver

10.902

7.458

3.277

9

Washington

14.428

8.240

3.743

Amerika Selatan 10

Bogota

18.399

9.426

7.713

11

Brazilia

16.393

11.518

5.970

12

Boenos Aires

13.237

9.134

5.970

13

Caracas

17.832

10.399

5.130

14

Paramaribo

15.018

9.494

7.353

15

Santiago de Chile

21.874

15.539

8,900

16

Quito

17.325

16.269

12.127

Amerika Tengah


2 - 57


No

Kota


Bisnis

Ekonomi

17

Mexico City

11.822

7.831

3.966

18

Havana

14.702

11.223

7.335

19

Panama City

23.291

14.389

13.570

Eropa Barat 20

Vienna

10.520

4.177

3.357

21

Brussels

10.713

5.994

3.870

22

Marseilles

10.850

5.074

3.541

23

Paris

10.724

6.085

3.331

24

Berlin

10.277

6.126

3.959

25

Bern

11.478

6.056

4.355

26

Bonn

10.945

5.023

3.753

27

Hamburg

7.464

6.031

3.825

28

Geneva

8.166

5.370

4.333

29

Amsterdam

8.216

5.898

3.331

9.696

4.920

3.730

10.023

5.931

3.681

9.917

5.506

3.433

10.980

5.446

4.153

9.856

4.773

4.049

Eropa Utara 30

Copenhagen

31

Helsinski

32

Stockholm

33

London

34

Oslo Eropa Selatan

35

Sarajevo

11.778

7.129

6.033

36

Zagreb

14.446

6.334

2.794

37

Athens

14.911

9.256

8.041

38

Lisbon

9.309

4.746

3.383

39

Madrid

10.980

4.767

3.631

40

Rome

8.714

4.774

3.851

41

Beograd

9.921

6.158

5.350

Eropa Timur 42

Bratislava

6.993

4.341

3.771

43

Bucharest

8.839

4.982

4.113

44

Kiev

10.860

6.029

5.193

45

Moscow

9.537

7.206

5.143

46

Praque

8.484

6.748

3.451

47

Sofia

7.473

6.346

3.612

48

Warsaw

10.777

5.052

3.447

Afrika Barat 49

Dakkar

12.900

9.848

8.555

50

Abuja

10.281

7.848

6.818


2 - 58


No

Kota


Bisnis

Ekonomi

Afrika Timur 51

Addis Ababa

7.700

5.808

5.552

52

Nairobi

8,732

7,966

6,081

53

Antananarive

11.779

9.000

8.282

54

Dar Es Salaam

8.947

6.599

5.733

55

Harare

11.118

10.600

5.747

Afrika Selatan 56

Windhoek

18.241

11.774

7.510

57

Cape Town

14.941

8.438

7.330

58

Johannesburg

11.255

8.524

6.275

Afrika Utara 59

Algiers

9.536

6.593

5.710

60

Cairo

7.820

6.414

4.037

61

Khartoum

5.904

4.507

3.915

62

Rabbat

8.910

7.721

5.665

63

Tripoli

6.551

5,706

4,975

64

Tunisia

9.419

4.958

4.175

Asia Barat 65

Manama

6.400

5.992

4.700

66

Baghdad

5.433

4.148

3.545

67

Amman

7.561

6.431

3.545

68

Kuwait

6.771

4.273

3.110

69

Beirut

7.703

4.490

3.730

70

Doha

5.216

3.639

2.745

71

Damascus

8.684

5.390

3.325

72

Ankara

9.449

6.643

3.581

73

Abu Dhabi

5.283

4.976

2.727

74

Sanaa

8.205

5.878

3.679

75

Jeddah

6.446

3.785

3.321

76

Muscat

6.469

5.156

3.727

77

Riyadh

5.359

3.510

3.000

Asia Tengah 78

Tashkent

13.617

8.453

7.343

79

Astana

13.661

12.089

8.962

Asia Timur 80

Beijing

2.595

2.140

1.623

81

Hongkong

3.028

2.633

1.257

82

Osaka

3.204

2.686

1.864

83

Tokyo

3.734

2.675

1.835


2 - 59


No

Kota


Bisnis

Ekonomi

84

Pyongyang

2.421

1.999

1.737

85

Seoul

3.233

2.966

1.737

Asia Selatan 86

Kaboul

6.307

3.905

3.208

87

Teheran

4.475

3.416

2.920

88

Colombo

3.119

2.562

1.628

89

Dhaka

3.063

2.417

1.092

90

Islamabad

5.482

3.333

2.501

91

Karachi

4.226

3.633

2.321

92

New Delhi

3.380

2.009

1.673

Asia Tenggara 93

Bandar Seri Bagawan

1.618

1.147

919

94

Bangkok

2.344

1.155

823

95

Davao City

2.757

2.558

1.641

96

Hanoi

1.833

1.833

1.656

97

Ho Chi Minh

1.677

1.503

1.235

98

Johor Bahru

1.195

911

525

99

Kota Kinabalu

1.894

1.427

694

100

Kuala Lumpur

1.158

659

585

101

Manila

2.453

1.614

1.150

102

Penang

918

766

545

103

Pnom Penh

2.202

1.981

1.627

104

Singapore

991

673

403

105

Vientiane

2.274

2.025

1.420

106

Yangon

1.468

1.212

1.053

Asia Pasifik 107

Canberra

5.506

4.926

2.500

108

Darwin

6.689

4.900

3.964

109

Melbourne

4.886

3.814

2.858

110

Noumea

6.940

5.917

3.780

111

Perth

5.771

1.801

1.525

112

Port Moresby

8.252

7.398

5.034

113

Sydney

4.629

4.237

2.557

114

Vanimo

3.318

2.740

2.380

115

Wellington

6.561

4.687

3.413


2 - 60


Klasifikasi Moda transportasi untuk masing-masing golongan, sebagai berikut : 1) Moda transportasi udara terdiri dari : a) Klasifikasi eksekutif diberikan untuk Golongan A b) Klasifikasibisnis diberikan untuk Golongan B c) Klasifikasi ekonomi diberikan untuk Golongan C dan D 2) Moda transportasi darat atau air, paling rendah klasifikasi bussines untuk semua golongan. 36. Akomodasi Fasilitasi akomodasi Tamu Negara, Pejabat Negara dan Tamu Pemerintah Daerah yang diundang oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dianggarkan oleh OPD yang bersangkutan. Tabel 2.58 Tipe dan Tarif Kamar Fasilitas Hotel

Tarif (Rp)

1. Kepala Negara/Ketua/Wk.Ketua Lembaga Tinggi Negara/Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Tamu Negara

Bintang Lima

Sesuai dengan harga satuan (riil cost)

2. Pejabat Negara/Kepala Kepala Daerah

Bintang Empat


Bintang Tiga


No

Uraian

Daerah/

Wk.

3. Tamu Pemerintah Daerah Provinsi lainnya

37. Eksploitasi dan Perawatan Kendaraan Dinas serta Sewa Kendaraan Untuk Dinas. a. Biaya Eksploitasi Kendaraan Biaya eksploitasi kendaraan dinas meliputi biaya bahan bakar dan biaya pelumasan, dengan ketentuan: 1) Biaya eksploitasi dan perawatan kendaraan dinas dikelola oleh unit kerja yang membidangi tugas pengelolaan kendaraan dinas. 2) Khusus Tangga

Kendaraan Setda

dan

Dinas

Pelayanan/Operasional

Rumah

Tangga

Pimpinan

Rumah yang

melaksanakan kegiatan luar daerah/ dalam daerah diberikan tambahan biaya BBM berpedoman pada analisa kebutuhan.


2 - 61


Tabel 2.59 Satuan Volume Bahan Bakar Kendaraan Operasional yang aktif No

Maksimum BBM Ltr/bln

Jenis kendaraan

1

Bus Besar

500

2

Truck/Mikro Bus/Pemadam Kebakaran

400

3

Jeep/Sedan

150

4

Minibus/PickUp

150

5

Sepeda Motor

40

6

Sepeda Motor Pengawalan

75

Keterangan : BBM

kendaraan

operasional

bersifat

pemanfaatannya sesuai pemakaian.

penyediaan,

dan

Penyediaan BBM bukan

berdasarkan jumlah kendaraan. b. Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas Tabel 2.60 Satuan Biaya Pelumasan Kendaraan Dinas No

Jenis kendaraan

Pelumas (Rp/Bln)

1

Bus Besar

500.000

2

Truck/Mikro Bus

450.000

3

Jeep/Sedan

400.000

4

Mini Bus/Pick Up

350.000

5

Sepeda Motor Sepeda Motor Pengawalan

6

50.000 200.000

c. Biaya Perawatan Kendaraan Biaya perawatan kendaraan dinas operasional meliputi biaya untuk perbaikan (kaki-kaki, tune up, Persneling, Gardan, Kampas Rem, Pirodo dan sparepart lainnya), biaya untuk penggantian ban dan accu untuk 1 (satu) tahun.


2 - 62


Tabel 2.61 Satuan Biaya Perawatan Kendaraan Dinas Pejabat dan Kendaraan Dinas Operasional No 1

2

3

Kendaraan

Satuan

Biaya (Rp)

a. Pejabat Negara

Unit/Tahun

34.992.000

b. Pejabat Eselon I

Unit/Tahun

32.481.000

c. Pejabat Eselon II

Unit/Tahun

26.307.000

d. Pejabat Eselon III

Unit/Tahun

15.610.000

a. Roda Empat

Unit/Tahun

22.806.000

b. Double Gardan (4WD)

Unit/Tahun

30.528.000

c. Roda Dua

Unit/Tahun

3.042.000

Unit/Tahun

18.999.000

a. PJR Roda Empat

Unit/Tahun

74.820.000

b. PJR Roda Dua (<250 cc)

Unit/Tahun

18.250.000

c. PJR Roda Dua (> 750 cc)

Unit/Tahun

30.960.000

Kendaraan Dinas Pejabat

Kendaraan Dinas Operasional

Kendaraan Operasional Dalam Lingkungan Kantor 3) Roda Enam

4

Kendaraan Dinas Operasional Patroli Jalan Raya (PJR)

Keterangan : 1). Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam

kondisi

normal

dan

siap

pakai

sesuai

dengan

peruntukkannya. 2). Untuk biaya pemeliharaan kendaraan yang rusak berat sesuai riil cost Satuan biaya tersebut belum termasuk biaya pengurusan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang besarannya mengacu pada ketentuan yang berlaku. d. Biaya Perpanjangan STNK Untuk pembayaran pajak kendaraan Dinas (Perpanjangan STNK) disesuaikan dengan kebutuhan sejumlah kendaraan serta tarif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.


2 - 63


38. Biaya Sewa Kendaraan Tabel 2.62 Satuan Biaya Sewa Kendaraan No

Jenis kendaraan

Satuan

Besaran (Rp)

1 Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil a. Roda Enam/Bus Besar (kapasitas 50 orang )

Unit/hari

3.500.000

b. Roda Enam/Bus Sedang (kapasitas 30 orang )

Unit/hari

2.500.000

c. Mikro Bus (kapasitas 10 Orang)

Unit/hari

1.900.000

d. Roda Empat (kapasitas 4 orang )

Unit/hari

700.000

Keterangan : 1. Satuan Biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), Mikro Bus, roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/Bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus-menerus). 2. Satuan biaya ini diperuntukkan bagi : 1) Pejabat Negara yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan, dan 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. (Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat) 3. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi. 4. Sewa kendaraan untuk kegiatan pimpinan dan tamu kenegaraan baik ditempat kedudukan maupun ditempat tujuan dilaksanakan secara riil cost. 39. Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah a. Biaya bagi penjemput/pengantar diberikan uang harian, biaya penginapan, dan biaya transport pegawai sesuai tingkatan, paling lama 3 (tiga) hari; b. Biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dialokasikan maksimal yang dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil dan


2 - 64


c. Biaya angkutan jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil. d. Biaya pengruktian/pemulasaraan Rp. 850.000 per orang.

jenazah

maksimal

sebesar

40. Pakaian Dinas Tabel 2.63 Standar Biaya Pengadaan Pakaian Dinas No

Jenis Pakaian

1

Bahan Pakaian Dinas (termasuk Atributnya )

2

Training + Kaos Olah raga

3

Sepatu Olah Raga

Satuan

Harga (Rp)

Per meter

250.000

stel

500.000

1 pasang

400.000

Keterangan : Banyaknya bahan pakaian disesuaikan kebutuhan dan anggaran yang tersedia pada OPD/Biro/UPTD/UPP/Balai/UPTB Tabel 2.64 Standar Pakaian Kerja No

Uraian

Harga (Rp)

1

Pakaian Kerja Dokter

500.000

2

Pakaian Dinas Pegawai/Perawat

400.000

3

Pakaian Seragam Mahasiswa/i

350.000

4

Pakaian kerja Pengemudi, Petugas Kebersihan dan Pramubakti.

340.000

5

Pakaian kerja satpam

780.000

Keterangan : Standar Pakaian Kerja sudah dalam bentuk Pakaian jadi 41. Ongkos Jahit Pakaian Dinas Tabel 2.65 Standar Biaya Ongkos Jahit Pakaian Dinas No 1

Jenis Pakaian Pakaian Dinas per stel


Harga (Rp) 250.000

2 - 65


42. Biaya Sewa Mesin Fotocopy Tabel 2.66 No

Jenis Mesin

Satuan

Harga (Rp)

1

Mesin Fotocopy Analog

Bulan/unit

3.800.000

2

Mesin Fotocopy Digital

Bulan/unit

5.000.000

Satuan biaya sewa mesin fotocopy merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa mesin fotocopy analog

dan/atau

mesin

fotocopy

digital,

untuk

menunjang

pelaksanaan operasional kantor. Satuan biaya sudah termasuk toner dan biaya perawatan untuk pencetakan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) lembar/bulan. 43. Satuan Sewa Gedung/Lapang Olahraga Tabel 2.67 No

Jenis Gedung

Satuan

Harga (Rp)

1.

Gedung Pertemuan

Hari

Sesuai Pengeluaran Maks. 15.000.000

2.

Lapang Olah Raga

Lapang

Maks. 500.000

44. Kesejahteraan PNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Untuk meningkatkan kinerja dan etos kerja pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi

Jawa

Barat

telah

ditetapkan

Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka dilakukan pembekalan penanaman sikap mental disiplin dan jiwa korsa dalam bentuk pembinaan dan Outbond disetiap OPD dengan alokasi anggaran maksimum sebesar Rp. 1.000.000 per orang setiap tahun.


2 - 66

BAB II STANDAR BIAYA UMUM

Recommend Documents