SKRIPSI
ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
Oleh DIDI SETIAWAN Stb. B1A1 11 012
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
SKRIPSI
ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
OLEH: DIDI SETIAWAN Stb. B1A1 11 012
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016
ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
SKRIPSI
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Pada Jurusan Ilmu Ekonomi
OLEH: DIDI SETIAWAN Stb. B1A1 11 012
JURUSAN ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS HALU OLEO KENDARI 2016 Tanggal 11 Februari 2016
KATA PENGANTAR Assalamu’alaikum Wr. Wb. Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan judul: “Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan Di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan”. Terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan kepada penulis. Semoga cita-cita untuk menjadi manusia bermanfaat dapat terwujudkan dan semoga Allah SWT senantiasa menaungi perjalanan untuk mewujudkannya dengan rahmat dan kebaikan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yaitu sebagai salah satu persyaratan guna mendapatkan gelar Strata pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Halu Oleo Kendari. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan yang penulis miliki baik dari segi kemampuan penulis maupun prasana dan sarana yang kurang memadai. Oleh karena itu, dengan hati yang tulus penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun untuk memperbaiki dan mencapai kesuksesan. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ayahanda Suharmanto dan ibunda Siti Fatimah yang telah memberi bantuan baik moril maupun materi, membesarkan, mengasuh, mendidik, dan selalu mendoakan serta memberikan kasih sayang yang tidak pernah putus hingga sekarang. Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. Zainuddin Saenong, SE., M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Ulfa Matoka, SE.,M.S selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaga dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Melalui kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Usman Rianse, MS selaku Rektor Universitas Halu Oleo Kendari. 2. Bapak Prof. Dr. H. Muh. Syarif, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas halu Oleo. 3. Ibu Dr. Rosnawintang, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 4. Ibu Dr. Irmawatty P. Tamburaka, SE.,MP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari. 5. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada umumnya yang telah memberikan ilmunya kepada penulis 6. Seluruh Staf Administrasi Jurusan Ilmu Ekonomi dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 7. BPS Provinsi Sulawesi Tenggara, BPS Kabupaten Konawe Selatan, BPEDA Kabupaten Konawe Selatan, Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Selatan trimakasih atas bantuan dalam memberikan data-data yang di butuhkan penulis dalam penyelsaian skripsi ini. vii
8. Buat adikku Terkasih Siti Rohani, yang telah memberikan masukan dan motivasi kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini bisa terselesaikan. 9. Buat sahabat-sahabat sejatiku Komunitas Mabes : Hariono, Kadir, Riski Setiawan, Kamaludin, Julianus Toding, Nur Afandi, Rahmatullah Rahman, Iknur Jaya, Surtrisno Niku, Asrun, Hamid Fentaa, Khoiri Asri, Candri Maharani, Nadwa Rifada, serta rekan-rekan mahasiswa khususnya angkatan 2011 atas bantuan, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis sehingga penyusunan skripsi penelitian ini bisa terselesaikan. 10. Rekan-rekan mahasiswa Ilmu Ekonomi 2011 FEB UHO Abdul Hasan, Murpy Ruanda, Muhamad Rudi Samuji, Siti Nurrohmah, Kustiana Ayu FS, Made Mudana, Nur Amelia, Andi Palawa Rukka, Leni Baka, Feby, Ruha, Hesti, Sudarman, Mardamin, Tamsil, Badai, Wiliam, Abdul Hasan, M. Sabrillah, Budi Winarno, Akbar Adrianto, M. Iwonua serta teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dari awal kuliah hingga penyelesaian penyusunan skripsi ini. 11. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung. akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amin
Kendari, Januari 2016
Penulis
viii
ABSTRAC Didi Setiawan, 2016 Analysis Services feature Sub-counties of the Southeastern Part of Konawe. Skripsi S1. Economic Studies Program Development, Department of Economics, Faculty of Economics and Business, Haluoleo University. Supervised by: 1). Zainuddin Saenong and 2). Ulfa Matoka. This research aims to (1) identify and analyze the functions of the regions of South Eastern Konawe, (2) identify and analyze the degree of interaction between the sub-counties in eastern South Konawe. Methods of collecting data is performed by the methods of documentation of the data collected in the form of secondary data from the analysis Schallogram and analysis Gravity. Based on the results of the analysis showed that the District Ranomeeto is on the ground saw the deployment hierarchy and the overall diversity of service objects, and then the district Kond are on the second hierarchy so that orientation to the south of the district is the center of an area which is in the eastern part of South Konawe. The results showed that the District condos and District Moramo has several pelayana wider, because it can achieve a number of the three districts of the seven districts in the eastern part of South Konawe, it is mainly because of the number of people at a distance of a lot and tighty between the center of the metropolitan area so stylish high tensile strength area. Judging from the district center Ranomeeto His ministry as the main center with the highest IST. Conde to the south of the area as a major center in the second ICT and wider range of services compared to other sub-districts. Keywords: Hierarchy Maintenance Functions, The Interaction Between Area
ix
ABSTRAK Didi Setiawan, 2016. Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan Di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Program S1, Program Studi Ekonomi Pembangunan, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dibimbing oleh 1). Zainuddin Saenong dan 2). Ulfa Matoka. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan menganalisis fungsi pelayanan kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, (2) mengetahui dan menganalisis tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Metode pengumpulan data di lakukan dengan mengunakan teknik dokumentasi data yang dikumpulkan berupa data skunder, dengan mengunakan analisis Skalogram dan analisis Gravitasi. Berdasarkan hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Ranomeeto berada pada hirarki pertama dilihat dari penyebaran dan jumlah keragaman fasilitas pelayanan, kemudian disusul dengan Kecamatan Konda berada pada hirarki kedua, dengan demikian kecamatan tersebut merupakan pusat orientasi kecamatan-kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Hasil analisis menunjukan bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayana lebih luas karna dapat menjangkau sejumlah tiga kecamatan dari tujuh kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut di dominasi karena jumlah penduduk yang banyak dan keterdekatan jarak antar pusat ibukota kecamatan sehingga gaya tarik wilayahnya tinggi. Ditinjau dari Pusat pelayananya Kecamatan Ranomeeto sebagai pusat utama yaitu dengan IST tertinggi. Kecamatan Konda sebagai pusat utama berdasarkan IST urutan kedua dan jangkauan pelayanan yang lebih luas di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainya. Kata Kunci : Hirarki Fungsi Pelayanan, Interaksi Antar Kecamata
x
DAFTAR ISI Halaman HALAMAN SAMPUL DEPAN................................................................... HALAMAN SAMPUL DALAM.................................................................. HALAMAN PERSYARATAN GELAR SARJANA.................................. HALAMAN PERSETUJUAN...................................................................... HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI...................................... HALAMAN PERSYARATAN KEASLIAN............................................... KATA PENGANTAR................................................................................... ABSTRAK...................................................................................................... HALAMAN DAFTAR ISI............................................................................ HALAMAN DAFTAR TABEL.................................................................... HALAMAN DAFTAR GAMBAR..............................................................
i ii iii iv v vi vii xi x xiii xiv
BAB 1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang................................................................................... 1.2 Rumusan Masalah.............................................................................. 1.3 Tujuan Penelitian............................................................................... 1.4 Manfaat Penelitian............................................................................. 1.5 Ruang Lingkup..................................................................................
1 6 6 6 7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritik……………………………………………..……. 8 2.1.1 Beberapa Teori Lokasi dan Pusat Pelayanan……………..……. 8 2.1.1.1 Teori Tempat Sentral (Central Palace Theori) …….……. 8 2.1.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Of Pole)..................... 11 2.1.1.3 Teori Aglomerasi…………………………………………. 12 2.1.1.4 Teori sumpul jasa distribusi………………………………. 14 2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah……………………........……. 16 2.1.2.1 Konsep Ruang……………………………………………. 16 2.1.2.2 Konsep Wilayah…………………………………….……. 18 2.1.2.3 Konsep Kecamatan Sebagai Pusat Pelayanan……………. 22 2.1.2.4 Konsep Fasilitas Pelayanan………………………………. 22 2.1.2.5 Interaksi Desa Kota………………………………………. 27 2.2 Kajian Empirik………………………………………………...……. 29 2.3 Kerangka Pemikiran…………………………………………...……. 31
xi
BAB 3. METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian…………………………………...…… 3.2 Populasi Dan Sampel…………………………………………..……. 3.3 Jenis dan Sumber Data ………………………………………..……. 3.4 Metode Pengambilan Data……………………………………..……. 3.5 Metode Analisis Data…………………………………………..……. 3.6 Definisi Operasional Variabel………………………………….…….
33 33 34 34 34 43
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN 4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian................................................... 4.1.1 Kondisi Geografis......................................……………..……. 4.1.2 Kondisi Topografi..................................................................... 4.1.3 Luas Wilayah............................................................................ 4.1.4 Administrasi Pemerintah........................................................... 4.1.5 Keadaan Demografi.................................................................. 4.2 Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan yang Berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan............................................ 4.2.1 Analisis Fungsi Kecamatan Berdasarkan Kompleksitas dan Keragaman Fasilitas Pelayanan.................................................. 4.2.2 Analisis Fungsi Kecamatan Berdasarkan Sentralitas Fasilitas Pelayanan................................................................................... 4.3 Analisis Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan..................................................................................... 4.3.1 Interaksi Geografis....................................................................
58 59
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN 4.1 Kesimpulan............................................................................................ 4.2 Saran......................................................................................................
67 68
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN
xii
45 45 46 47 48 48 51 52 55
DAFTAR TABEL Tabel
Halaman
1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan…..………………………………………………………………. 4 2.1 Kategori Fasilitas Pelayanan…………………………………………..... 26 3.1 Jumlah Populasi Yang di Gunakan Dalam Mentukan Hirarki Wilayah Penelitian.................................................................................................. 33 3.2 Skalogram Untuk Mengukur Jumlah dan Keragaman Fasilitas Pelayanan antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan……….. 40 3.3 Matriks untuk mengukur Gaya Tarik Geografis antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan…………………………………….. 43 4.1 Batas Geografis wilayah penelitian di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan...................................................................................................... 45 4.2 Luas Wilayah Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan.. 47 4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kecamatan-Kecamatan di bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan....................................................................... 48 4.4 Tingkat Kepadatan Penduduk pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan............................................................ 49 4.5 Jumlah Penduduk Pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan....................................................................... 50 4.6 Jumlah Penduduk, Jumlah KK serta Rata-Rata penduduk Perkeluarga pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur kabupaten Konawe Selatan...... 50 4.7 Hasil Tabulasi Skalogram Fasilitas Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan............................................................ 53 4.8 Hasil Tabulasi Indeks Sentralitas Terbobot pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan..... 56 4.9 Matriks jarak (Km) dan Jumlah Penduduk (Jiwa) antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan............................................... 60 4.10 Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan 61 4.11 Matriks Gaya Tarik Geografis antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan....................................................................... 65
xiii
DAFTAR GAMBAR Gambar
Halaman
2.1 Skema Kerangka Pikir………………………………………………...
xiv
30
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang kewenangan daerah otonom, maka daerah kabupatan/kota sebagai daerah otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya. Konsekwensi daerah otonom harus berusaha dan mampu mengoptimalkan berbagai sumberdaya wilayah yang tersedia agar berfungsi sebagai kekuatan utama pembangunan dan pertumbuhan ekonomi wilayah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya menyelengarakan perkembangan dan pertumbuhan sampai ke plosok-plosok daerah, di tempuh kebijakan spasial dengan mengklasifikasikan daerah Sulawesi Tenggara atas tiga satuan perwilayahan pembangunan seperti yang tertuang dalam pola dasar rencana struktur tata ruang wilayah provinsi Sulawesi Tenggara. Pada dasarnya pengembangan pusat pertumbuhan merupakan pusat kegiatan untuk mempercepat pola tata kawasan dan pola jaringan di pedesaan serta memperkuat mekanisme yang sudah ada dalam rangka mengembangkan potensi yang sudah ada. Jadi dengan adanya kawasan pusat-pusat pertumbuhan di harapkan dapat mendorong perkembangan daerah-daerah yang ada di sekitarnya (hinterland). Distribusi dan fasilitas pelayanan, sebagai fungsi dari tata ruang wilayah, adalah krusial bukan hanya untuk menunjukkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk mencapai pemerataan sosial dan kualitas hidup. Kesenjangan dalam 1
2
kesejahtraan ekonomi dan sosial sering di ukur melalui jumlah dan keanekaragaman fungsi-fungsi produktif dan sosial yang berkolaborasi dalam suatu komunitas atau wilayah. Ketimpangan pertumbuhan antara kelompokkelompok dan paling miskin di bangsa-bangsa sedang berkembang dapat di tandai secara luas pada perbedaan-perbedaan dalam akses terhadap aktifitas produktif dan jasa sosial (Bank Dunia dalam Rondinelli, 1985). Kabupaten Konawe Selatan merupakan bagian dari wilayah pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk melihat perbedaan pembangunan wilayah di Kabupaten Konawe Selatan pemerintah berusaha menjabarkan dalam suatu kebijaksanaan daerah yang merangkum berbagai aspek, guna menciptakan stabilitas ekonomi yang baik serta pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan di berbagai sektor. Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan di bentuk wilayah yang termuat dalam Perda No. 19 Kabupaten Konawe Selatan, RTRW 2013-2033 yang terdiri dari: 1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa Kecamatan, yaitu yang berpusat di Andoolo. 2. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa, yaitu tersebar di Tinanggea, Konda, Kolono, Lalembuu, Laeya, Ranomeeto, Mowila, dan Moramo. 3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL), pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani skala antar desa, Baito, Laonti, Basala, Benua, Angata, Buke,
3
Wolasi, Palangga Selatan, Palangga, Moramo Utara, Lainea, Ranomeeto Barat, dan Landono. Kabupaten Konawe Selatan yang berfungsi sebagai kota akumulasi komoditas pertanian dan perikanan akan perlu adanya pusat pertumbuhan baru guna untuk mengantisipasi permasalahan pembangunan wilayah diberbagai daerah penetapan pusat-pusat pertumbuhan sangat di perlukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya disparitas antar daerah Pengembangan dengan daerah (Hintrlandnya). Penduduk sebagai faktor utama dinamika perkembangan merupakan salah satu faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam menyusun dan menetapkan suatu pusat-pusat pelayanan di wilayah pengembangan, sehingga bertujuan untuk menciptakan kawasan yang nyaman dan mampu mendukung segala kegiatan penduduk dalam memenuhi kebutuhanya. Sehubungan dengan hal itu, maka di perlukan suatau rumusan kebijakan kependudukan yang tepat dan efektif guna memanfaatkan ruang dan perwilayahan yang ada. Seiring dengan perkembangan kebijakan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan maka perkembangan jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Konawe Selatan khususnya di Kecamatan-Kecamatan pada Bagian Timur Kabupaten Konawe selatan, setiap tahunya mengalami peningkatan. Hal tersebut sejalan dengan adanya isu pengembangan pemekaran kabupaten Konawe Bagian Timur. Adapun perkembangan jumlah penduduk tersebut dapat di lihat pada tabel berikut:
4
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Penduduk di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Luas Wilayah (Km2) Konda 132,84 Ranomeeto 96,57 Wolasi 160,28 Kolono 467,38 Laonti 406,63 Moramo 237,89 Moramo utara 189,05 Kecamatan
2010 18131 16223 4730 13602 9444 12976 7741
2011 18464 16573 4815 13931 9615 13225 7362
Tahun (Jiwa) 2012 2013 18739 19112 17068 17325 4885 5016 14091 14425 9714 9915 13367 13761 7504 7608
2014 19861 17770 5181 14899 10345 14213 7858
Sumber: BPS Prov. Sultra (Konawe Selatan dalam Angka, 2015) Dapat di lihat pada Tabel tersebut bahwa Kecamatan Konda memiliki jumlah penduduk yang terbanyak yaitu 19.861 Jiwa dengan luas wilayah 132,84 Km2, kondisi tersebut telah memposisikan Kecamatan Konda sebagai calon Ibu Kota Kabupaten. Namun demikian beberapa kecamatan seperti Ranomeeto, Kolono, Moramo dan Laonti menunjukan perkembangan penduduk yang signifikan. Kondisi tersebut menuntut kemungkinan dalam kurun waktu yang akan datang Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan dapat berkembang menjadi suatu wilayah pengembangan tersendiri. Perroux (dalam Adisasmita, 2014) menyatakan bahwa pembangunan atau pertumbuhan tidak terjadi disemua wilayah, akan tetapi terbatas pada beberapa tempat tertentu dangan variabel yang berbeda-beda intensitasnya. Keberhasilan pembangunan yang terjadi di pusat pertumbuhan akan disebarkan ke daerah-daerah sekitarnya yang sesuai dengan konsep Hirschman yaitu dampak tetesan kebawah (trickingdown effect) atau konsep Myrdral yaitu dampak penyebaran (spread effect).
5
Secara umum kecenderungan menunjukan bahwa setiap Kecamatan memiliki daya pengembangan yang cukup kuat bagi pembangunan di wilayah Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, karena di dukung dengan adanya fungsi pelayanan dan wilayah yang potensial, seperti di Kecamatan Ranomeeto terdapat Bandar Udara serta Fasilitas penunjang lainya, Kecamatan Konda sebagai daerah hortikultura yang potensial, Kecamatan Wolasi dengan daerah hutan lindung, Kecamatan Kolono dan Kecamatan Laonti dengan potensi Pelabuhan Laut Terbuka, Kecamatan Moramo dan Kecamatan Moramo Utara dengan potensi Tambang marmer dan pelabuhan lautnya. Pusat-pusat pelayanan di Ibukota Kecamatan di wilayah Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan memperlihatkan fungsi yang berbeda-beda yang mana pusat pelayanan di Kecamatan Konda dan Kecamatan Kolono sudah bertindak sebagai tempat sentral bagi populasi yang berada di dalam maupun di sekitar pemukiman, sedangkan pusat-pusat pelayanan di empat Kecamatan yaitu Wolasi, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara belum memperlihatkan fungsi atau peran sebagai tempat sentral bagi populasi yang berada dalam unit-unit pemukiman desa sekitarnya. Pusat pelayanan yang teletak di ibukota Kecamatan Ranomeeto telah cenderung memiliki fasilitas yang beragam, hal ini karena kecamatan tersebut merupakan daerah pemukiman tertua. Berdasarkan fenomena-fenomena dan pentingnya fungsi pusat-pusat pelayanan dan dengan mencermati betapa pentingnya program pengembangan wilayah dan di tetapkanya Kecamatan-Kecamatan sebagai pusat pelayanan
6
dalam rangka menunjang roda perekonomiaan dan pembangunan sosial, maka mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan” 1.2 Rumusan Masalah 1. Bagaimana fungsi pelayanan Kecamatan-Kecamatan yang ada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan? 2. Bagaimana tingkat interaksi antar Kecamatan-Kecamatan yang ada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan? 1.3 Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui besarnya fungsi pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. 2. Untuk mengetahui tingkat interaksi antar Kecamatan-Kecamatan di bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. 1.4 Manfaat Penelitian 1. Bagi akademisi/keilmuan Dapat meningkatkan pengetahuan terutama pada pengembangan wilayah serta sebagai aplikasi dari berbagai teori yang di dapatkan selama perkuliahan. 2. Bagi pemerintah Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan mengenai pembangunan wilayah di masa yang akan datang.
7
3. Bagi peneliti selanjutnya Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pembangunan wilayah. 1.5 Ruang Lingkup Agar penelitian ini lebih terfokus pada masalah-masalah pokok, maka penulis membatasi penelitian ini pada Kecamatan Konda, Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Wolasi, Kecamatan Kolono, Kecamatan Laonti, Kecamatan Moramo, dan Kecamatan Moramo Utara. Fungsi pelayanan sosial ekonomi di tinjau dari aspek; fasilitas sosial, fasilitas transportrasi/komunikasi, fasilitas jasa publik dan fasilitas jasa perorangan sedangkan Tingkat interaksi sosial ekonomi di tinjau dari aspek; jarak dan jumlah penduduk.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teoritis 2.1.1 Beberapa Teori Lokasi dan Pusat Pelayanan 2.1.1.1 Teori Tempat Sentral (Central Palace Theory) Seorang analisis tata ruang jerman, Walter Cristaller megintroduksikan teori tempat sentral (Central Palace), yang inti pokok teori ini adalah menjelaskan model hirarki perkotaan (urban hirarchy). Asumsi dasar yang di gunakan adalah sebagai berikut: wilayah model merupakan dataran tanpa roman, tidak memliki raut tanda khusus baik alamiah maupun buatan manusia, perpindahan dapat di lakukan ke segala jurusan, suatu sesuatu yang dilukiskan sebagai permukaan isotropic, penduduk serta daya belinya tersebar merata di seluruh wilayah, penduduk bersifat rasional sesuai dengan prinsip minimisasi jarak. Berdasarkan
asumsi
tersebut
di
atas
Cristaller
mengembangkan
pemikiranya menyusun suatu model wilayah perdagangan yang efisien yang membentuk persegi enam (heksagonal). Tiap wilayah perdagangan heksagonal memliki pusat. Besar kecilnya pusat-pusat tersebut adalah sebanding dengan besar kecilnya heksagonal. Heksagonal yang terbesar memiliki pusat yang paling besar sedangkan heksagonal terkecil memiliki pusat yang paling kecil. Dalam keseimbangan jangka panjang seluruh wilayah sistem sudah tercakup yang berbentuk wilayah-wilayah heksagonal yang besarnya berbeda-beda dan saling bertindih satu sama lain (Adisasmita, 2008).
8
9
Proses timbulnya wilayah perdagangan heksagonal adalah wilayah perdagangan yang terdiri dari lingkaran-lingkaran wilayah yang berdempet satu sama lain, wilyah-wilayah yang bertumpang tindih, wilayah perdagangan yang berbentuk heksagonal menutupi seluruh dataran tanpa tumpang tindih, (Adisasmita, 2008) Lincolin Arsyad (1999) menjelaskan bahwa Teori Tempat Sentral (Central Place Theory) memiliki pandangan bahwa ada hirarki tempat (hirarcy of place) di setiap wilayah atau daerah. Setiap tempat sentral didukung oleh sejumlah tempat yang lebih kecil yang menyediakan sumberdaya (industri dan bahan baku). Tempat sentral tersebut merupakan suatu pemukiman yang menyediakan jasa-jasa bagi penduduk daerah yang bersangkutan. Teori tempat sentral ini dapat diterapkan pada pembangunan ekonomi daerah, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Misalnya, perlunya melakukan diferensiasi fungsi antara daerah-daerah yang bertetangga (berbatasan). Beberapa daerah dapat menjadi wilayah penyedia jasa sedangkan daerah lainnya hanya sebagai daerah pemukiman. Seorang ahli pembangunan ekonomi daerah dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan peranan fungsional mereka dalam sistem ekonomi daerah. Secara horizontal model Cristaller menunjukan kegiatan-kegiatan manusia yang terorganisasikan dalam tata ruang geografis dan tempat-tempat sentral. Pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya memiliki wilayah perdagangan atau wilayah pelayanan yang lebih luas. Tempat-tempat sentral kecil dalam wilayah komplementernya tercakup dalam wilayah-wilayah perdagangan dari pusat pusat
10
yang lebih besar. Sedangkan secara vertikal model tersebut memperlihatkan pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya mensuplai barang-barang ke seluruh wilayah, dan kebutuhan akan bahan-bahan mentah di pusat-pusat yang lebih tinggi ordenya
mempunyai
jumlah dan jenis
kegiatan-kegiatan
serta
volume
perdagangan yang lebih besar di bandingkan dengan pusat-pusat yang lebih rendah ordenya. Jika hirarki pusat-pusat tersebut sudah terbentuk aka dapat di saksikan dominasi pusat-pusat yang lebih besar yang mencerminkan ciri sebagai wilayah-wilayah nodal (Adisasmita, 2008). Harry Ricardson dalam La Mahi (2009), secara umum ciri dari daerah nodal adalah bahwa penduduk kota tidaklah tersebar secara merata di pusat-pusat yang sama besarnya, tetapi tersebar di antara pusat-pusat yang besarnya berbedabeda dan secara keseluruhan membentuk suatu hirarki perkotaan. Fungsi pokok suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah belakangnya (daerah komplementer), yaitu menyuplai dengan barang-barang dan jasa sentral seperti jasa eceran, perdagangan, perbankan, professional, fasilitas pendidikan, hiburan, kebudayaan, dan jasa-jasa pemerintah kota. Jasa-jasa ini dapat di sususn menurut urutan menaik dan menurun tergantung pada ambang permintaan (demand threshold) yakni tingkat permintaan minimum yang di perlukan untuk mendukung pelayanan jasa dan lingkup permintaan (deman range) yakni batasbatas luar dan daerah pasar untuk masing-masing jasa dan dengan demikian timbullah suatu hirarki tempat sentral.
11
2.1.1.2 Teori Kutub Pertumbuhan (Growth Of Pole) Ide awal tentang pusat pertumbuhan (growth poles) mula-mula dikemukakan oleh Francois Perroux, seorang ekonom bangsa Perancis, pada tahun 1955. Pemikiran ini muncul sebagai reaksi terhadap pandangan para ekonom pada waktu itu seperti (Casel dan Schumpeter, dalam Sjafrizal, 2008) yang berpendapat bahwa transfer pertumbuhan antar wilayah umumnya berjalan lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan capital tidaklah selalu proporsional antar waktu. Akan tetapi kenyataan menunjukkan kondisi dimana transfer pertumbuhan ekonomi antar daerah umumnya tidaklah lancar, tetapi cenderung terkonsentrasi pada daerah-daerah tertentu yang mempunyai keuntungan-keuntungan lokasi (Sjafrizal, 2008). Menurut Charles Gone dalam Hizarrudin (2014:8) inti dari growt centere tidak lain adalah untuk mengusahakan pertumbuhan daerah (regional) maupun daerah pedesaan (rurual areal) dengan cara membangun dan mempromosikan aktifitas industri di wilayah tersebut. Menurut Arsayad dalam Hizarrudin (2014:8) bahwa inti dari teori Perroux ini adalah sebagai berikut: 1. Dalam proses pembangunan akan muncul industri-industri unggulan yang merupakan industri penggerak utama dalam pembangunan suatau daerah karena keterkaitan antara industri (forward linkage dan back ward lingkage), maka perkembangan industri unggulan akan mempengaruhi perkembangan industri lainya yang berhubungan erat dengan industri unggulan tersebut.
12
2. Pemusatan industri pada suatu daerah akan memepercepat pertumbuhan ekonomi daerah, karena pemusatan industi akan menciptakan pola konsumsi yang berbeda antar daerah sehingga perkembangan industri di daerah akan mempengaruhi daerah-daerah lainya. 3. Perekonomian merupakan gabungan dari system industri yang relative pasif yaitu industri yang tergantung dari industri unggulan atau pusat pertumbuhan daerah yang relative maju atau aktif akan mempengaruhi daerah-daerah yang relative pasif. Sehingga
upaya
yang
banyak
di
lakukan
untuk
meningkatkan
perekonomian daerah dengan cara mengkonsentrasikan investasi terutama dalam bidang industri pada pusat-pusat pertumbuhan tersebut. Ketimpangan antar daerah dengan pusat atau wilayah dengan wilayah dalam daerah yang sama adalah merupakan hal yang biasa terjadi, hal ini di sebabkan adanya faktor endowment dari awal pelaksanaan pembangunan seperti investasi bagi daerah-daerah yang sudah terlebih dulu membangun tentunya dapat lebih banyak mengadakan sarana dan prasarana, sehingga menarik minat investor untuk berinvestasi. Proses tersebut menunjukan bahwa sebenarnya ketimpangan pembangunan antar wilayah merupakan akibat dari adanya pembangunan itu sendiri. 2.1.1.3 Teori Aglomerasi Alfred Weber adalah seorang ahli teori lokasi yang pertama membahas mengenai aglomerasi. Untuk menjelaskan teori Weber tentang aglomerasi maka kita dapat mengunakan dua cara yaitu konsep berat lokasional dan isodopan kritis.
13
W. irsad menjelaskan berat lokasional yaitu berat total dari semua barang (meliputi hasil akhir, bahan baku, bahan bakar, dan sebagainya). Yang di angkut “ke” dan “dari” tempat produksi untuk setiap satuan keluaran. Dalam pengertian umum, industri-industri dengan indeks kurang dari 1 (mengalami penambahan berat atau weight gaining misalnya pabrik lemonade (minuman), demikian pula barang-barang yang mengalami penambahan volume (isi) atau bulk gaining misalnya industri prabot rumah tangga, maka lokasi industrinya akan tertarik mendekati pasar dan sebaliknya bila indeks materil lebih besar dari 1 (mengalami penyusutan berat atau weight losing misalnya industi barang-barang tambang, demikian pula barang-barang yang mengalami penyusutan volume atau bulk loosing seperti pabrik gula, maka lokasi industrinya cenderung mendekati sumber bahan baku. Jika unsur berat dan volume tidak memegang peranan yang berarti (misalnya industri tekstil), maka lokasi industrinya dapat di letakan di antara sumber bahan baku dan pasar. Industri-industri dengan berat lokasional tinggi akan tertarik pada sumber bahan baku sedangkan industi-industi dengan berat lokasional rendah cenderung mendekati pasar. Sedangkan konsep isodopan yaitu jika suatu tempat (misalnya P 1) adalah tempat biaya transport minimum dan sekitar titik tersebut dapat di jangkau dengan suatu tingkat biaya transport tertentu yang lebih tinggi dari pada di tempat P1 dengan asumsi bahwa transportrasi ke semua jurusan adalah tersedia, maka akan di peroleh suatu lingkaran yang di sebut isodopan. Rangkaiyan isodopan seperti ini menggambarkan berbagai tingkat biaya transport yang lebih tinggi dari pada tingkat biaya transport minimum. Jika selisih antara tambahan biaya transport
14
sama dengan keuntungan-keuntungan biaya non transport yang dapat di peroleh pada suatu tempat alternative, maka tempat tersebut berada pada isodopan kritis. Jika tempat tersebut berada dalam lingkaran kritis maka tempat tersebut merupakan lokasi produksi yang lebih efisien daripada titik biaya minimum (Adisasmita, 20008). Jadi terjadinya aglomerasi manakala suatu unit produksi berdekatan letaknya sehingga isodopan-isodopan kritisnya berpotongan satu sama lainya. Akan tetapi tidak akan terjadi aglomerasi manakala suatu unit produksi yang isodopan-isodopan kritisnya tidak berpotongan. Olehnya itu pemusatan suatu unit produksi harus di lakukan supaya pengelolaanya dapat optimal. 2.1.1.4 Teori Simpul Jasa Distribusi Untuk menyempurnakan teori-teori terdahulu dalam menjelaskan proses tumbuh dan berkembangnya suatu wilayah telah melahirkan teori Simpul Jasa Distribusi. Teori simpul jasa distribusi berpijak pada hasil pengenalan atau factor penentu lokasi “kemudahan”. Menurut Hadjisarosa menjelaskan konsepnya bahwa berkembangnya wilayah di tandai oleh terjadinya pertumbuhan atau perkembangan sebagai akibat berlangsungnya berbagai kegiatan usaha, baik sektor pemerintah maupun sektor suwasta, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan. Berlangsungnya kegiatan tersebut di tunjang oleh pertumbuhan modal. Pengembangan sumberdaya tersebut berlangsung sedemikian sehingga menimbulan arus barang. Arus barang di anggap sebagai salah satu gejala ekonomi yang paling menonjol, arus barang merupakan suatu wujud fisik
15
perdagangan antar daerah, antar pulau, ataupun antar Negara. Arus barang didukung langsung oleh jasa perdagangan dan jasa pengangkutan (jasa distribusi). Jadi jasa distribusi dan pembangunan secara fisik merupakan kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama jika di tinjau pengaruhnya dalam penentuan lokasi tempat berkelompoknya berbagai kegiatan usaha dan kemudahan-kemudahan sehingga dapat berfungsi sebagai proses berkembangnya wilayah (Adisasmita, 2008). Anonim dalam La Mahi (2009) jasa distriibusi memerlukan infrastruktur dengan investasi biaya tinggi untuk di gunakan dalam jangka panjang serta dapat mempengaruhi pembentukan orintasi geografis yang secara relatif akan meningkat berbagai kegiatan ekonomi. fasilitas jasa distribusi yang lebih besar memiliki kemampuan pasar dengan demikian maka mempunyai kemampuan yang berkembang yang lebih besar pula. Semakin banyak fasilitas jasa distribusi di suatu tempat maka semakin tinggi tingkat kemudahan yang di timbulkan. Tingginya tingkat kemudahan ini dapt mendorong berklompoknya berbagai kegiatan usaha yang melibatkan jumlah manusia yang juga memerlukan berbagai pelayanan jasa yang bersifat non distribusi seperti: kesehatan, pendidikan, dan jasa sosial lainya. Hal tersebut merupakan gejala tumbuh dan berkembangnya kota-kota. Adisasmita (2008) di kota-kota terdapat berbagai kemudahan yang di artikan sebagai kesempatan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia. Semakin tinggi tingkat kemudahan pada suatu tempat bararti semakin kuat daya tariknya mengundang manusia dan kegiatan ekonomi untuk datang ke tempat
16
tersebut. Oleh karna itu kota-kota pada umumnya pasar kegiatan usaha distribusi yang selanjutnya oleh Poernomosidi di sebut simpul jasa distribusi atau di singkat dengan simpul. Tingkat interaksinya ditunjukan dari tingkat kepadatan tingkat arus barang. Semakin kuat cirri-ciri suatu simpul berarti semakin luas dan jauh jangkauan wilayah pengaruhnya. Lebih dekat dengan simpul pelayanan pemasaran yang berarti pula lebih besar kesempatan yang tersedia untuk perkembangan kegiatan usaha. 2.1.2 Konsep Pengembangan Wilayah 2.1.2.1 Konsep Ruang H.R Mulyanto (2008) mengemukakan ruang berupa bentangan geografi dengan batas-batas jelas beserta infrastruktur didalamnya dengan udara di atasnya sesuai yang diakui secara hukum yang beraku. Jadi wujud ruang di permukaan bumi berbentuk tiga dimensi yaitu bentangan horizontal berupa daratan dan perairan serta bentangan vertical berupa lapisan udara di atasnya. Menurut Hanafiah dalam Sasya Danastri (2011), unsur-unsur ruang yang terpenting adalah, (1) Jarak; (2) Lokasi; (3) Bentuk dan (4) Ukuran atau skala. Artinya, setiap wilayah harus memiliki keempat unsure di atas. Unsur diatas bersama-sama membentuk/menyusun suatu unit ruang yang disebut wilayah yang dapat dibedakan dari wilayah lain. Glasson dalam Tarigan (2009) mengatakan wilayah dapat dibedakan berdasarkan kondisinya atau berdasarkan fungsinya. Berdasarkan kondisinya, wilayah dapat dikelompokkan atas keseragaman isinya (homogeneity) misalnya wilayah perkebunan, wilayah peternakan, wilayah industri, dan lain-lain. Berdasarkan fungsinya, wilayah dapat dibedakan misalnya
17
kota dengan wilayah belakangnya, lokasi produksi dan wilayah pemasarannya, susunan orde perkotaan, hierarki jalur transportasi, dan lain-lain. Menurut Bondeville dalam Adisasmita (2008:14) tata ruang dapat di bedakan menjadi tiga pengertian yaitu: (1). Tata ruang ekonomi (2). Tata ruang geografi (3). Tata ruang matematik. Konsep tata ruang wilayah ekonomi mempunyai pengertian yang lebih bersifat operasional, misalnya di kaitkan dengan investasi modal, jaringan transportrasi, industri, dan teknologi pertanian menciptakan perkembangan baru. Tata ruang geografis, ahi-ahli bumi menempatkan manusia dalam lingkungan alam dan tata ruang geografis merupakan tata ruang tiga dimensi. Sedangkan tata ruang matematik merupakan tata ruang yang benar-benar bersifat abstrak dan tidak ada hubunganya dengan lokasi geografis. Jika suatu tata ruang wilayah terbentuk semata-mata oleh variable ekonomi maka tata ruang wilayah tersebut merupakan tata ruang wilayah matematik artinya secara matematik dapat terjadi di mana-mana. Menurut foley dalam Nurjanah (2007) bahwa konsep tata ruang adalah tidak hanya mencakup suatu kawasan yang di sebut sebagai kawasan spasial, tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau spasial. hal ini di dasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat di tentukan dan di pengaruhi oleh factor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, aspek sosial budaya, nilai kehidupan komunitas. Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif , efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.
18
2.1.2.2 Konsep Wilyah Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya dan batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, dkk. (2006) wilayah dapat didefenisikan sebagai unit geografis dengan batas-bats sepsifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut di mana satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batas wilayah tidak selalu bersifat fisik dan bersifat pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainya yang ada di batasan unit geografis tertentu. Menurut Glasson dalam Tarigan (2009), ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah. Yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasikan suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Pandangan objektif menyatakan wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam di setiap wilayah. Wilayah dapat dibedakan berdasarkan musim/temperatur yang dimilikinya, atau berdasarkan konfigurasi lahan, jenis tumbuh-tumbuhan, dan kepadatan penduduk. Menurut Haggett dalam Tarigan (2009) ada tiga jenis wilayah, yaitu; (1). Wilayah homogen (homogenous regions), (2). wilyah nodal (nodal regions), (3).
19
wilayah perencanaan (planning or programming regions). Menurut Hanafiah dalam Tarigan (2009) wilayah dapat pula dibedakan atas konsep absolut dan konsep relatif. Konsep absolut didasarkan pada keadaan fisik sedangkan konsep relatif selain memperhatikan faktor fisik juga sekaligus memperhatikan fungsi sosial ekonomi dari ruang tersebut (Tarigan, 2009). Ada beberapa cara untuk menetapkan suatu perwilayahan. Perwilayahan apabila dilihat dari atas adalah membagi suatu wilayah yang luas. Perwilayahan mengelompokkan beberapa wilayah kecil ke dalam satu kesatuan. Suatu perwilayahan dapat diklasifikasikan berdasarkan tujuan pembentukan wilayah itu sendiri. Dasar dari perwilayahan dapat dibedakan sebagai berikut (Tarigan, 2009): (1). berdasarkan wilayah adminstrasi pemerintahan. (2). Berdasarkan kesamaan kondisi (homogeneity), yang paling umum adalah kesamaan fisik. (3). Berdasarkan ruang lingkup pengaruh ekonomi. (4). Berdasarkan wilayah perencanaan/program. Sejalan dengan klasifikasi tersebut di atas Glason dalam Taringan (2005), berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi: fase pertama yaitu wilayah formal adalah satuan wilayah geografis yang seragam menurut criteria tertentu, seperti keadaan fisik, geografi, ekonomi, sosial, dan politik. Fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan independensi fungsional, saling berhubugan antar bagian-bagian dalam wilayah-wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa kota yang secara fungsional saling berkaitan. Fase ketiga yaitu wilayah perencanaan
20
yang
memperhatikan
koherensi
atau
satuan-satuan
keputusan
ekonomi
(Sulistiono, 2004). Adisasmita (2008:28) mengatakan bahwa menurut logika aristoteles, segala sesuatau dapat di berikan batasan pengertian dari tiga sudut pandang yaitu dari uraian materil, menurut hubungan formal, dan kaitan atau sasaran tujuan akhir. Sesuai dengan logika tersebut maka konsep wilayah mempunyai pengertian yaitu: (1). Wilayah homogen, (2). Wilayah polarisasi/nodal, dan (3). Wilayah perencanaan. Wilayah homogeny di artikan sebagai suatu konsep yang menganggap bahwa wilayah-wilayah geografis dapat di artikan sebagai wilayah tunggal apabila wilayah-wilayah tersebut memiliki karakteristik yang serupa. Cirri-ciri atau karakteristik tersebut dapat bersifat ekonomi, misalnya struktur produksinya hampir sama atau pada konsumsinya homogen, dapat pula bersifat geografis, misalnya keadaan topografi atau iklimnya serupa, dan bahkan dapat pula bersifat sosial atau politis, misalnya kepribadian masyarakat yang khas, sehingga mudah di bedakan karakteristik wilayah-wilayah lainya. Wilayah-wilayah nodal (pusat) atau wilayah-wilayah berkutub terdiri dari satuan-satuan wilayah yang heterogen. Misalnya distribusi penduduk yang terkonsentrasi pada tempat-tempat tertentu akan mengakibatkan lahirnya kota-kota besar, kotamadya-kotamadya dan kota-kota kecil lainya, sedangkan penduduk di daerah-daerah pedesaan relative jarang atau dengan perkataan lain lalu lintas jalan raya nasional memperlihatkan tingkat polarisasi yang lebih rapi di bandingkan dengan kota-kota lain yang tidak terletak pada jaringan lalulintas jalan raya. Kategori wilayah perencanaan atau wilayah program sangat penting artinya
21
apabila di kaitkan dengan masalah-masalah kebijaksanaan wilayah. Pada tingkat nasional atau wilayah, tata ruang perencanaan oleh penguasa nasional, wilayah di fungsikan sebagai alat untuk mencapai sasaran pembangunan yang telah di tetapkan. Wilayah perencanaan merupakan suatu wilayah pengembangan, di mana program-program pembangunan dilaksanakan. Menurut Sumaatmaja dalam Nurjanah (2006), mendefenisikan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya di tentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional. Konsep ilmiah wilayah atau daerah adalah suatu wilayah yang memiliki karakteristik tertentu yang khas, yang membedakan diri dari daerah-daerah lain di sekitarnya. Wilayah ini merupakan daerah geografi yang berukuran bervariasi dari yang sangat luas sampai yang sangat terbatas. Menurut kamus susunan PJS. Porwadarmita dalam La Mahi (2009), wilayah mempunyai kesamaan kata (sinonim) dengan daerah, yaitu (1). Lingkungan suatu pemerintah (kekuasaan), (2). Tempat-tempat sekeliling yang termasuk atau di lingkungan suatu kota. (3). Selingkungan pemerintah pusat, kawasan propinsi. (4). Lingkungan tempat-tempat di tentukan sebagai lapangan (operasi, penelitian, enspeksi). (5). Selingkungan tempat-tempat yang sama keadaan hawanya, penduduknya, hasilnya dan lain sebagainya.
22
2.1.2.3 Konsep Kecamatan sebagai pusat pelayanan Dusseldrop dalam padangarang (2008) mengemukakan bahwa salah satu faktor penting dalam pembangunan wilayah adalah aspek ruang yaitu suatu yang tepat dari suatu fasilitas pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat yang membutuhkannya. Teori pusat pelayanan (central palace theory) yang di kemukakan oleh craistaller di defenisikan sebagai suatu kesatuan unit dasar pemukiman dengan di lengkapi pusat-pusat pelayanan di dalamnya. Unit pemukiman yanga di maksud dapat berupa suatu kota besar, kota-kota kecil, wilayah kota atau satuan lingkungan hunian tertentu. Cirri dari pusat pelayanan adalah bahwa pusat tersebut menyediakan pelayanan (komoditas dan jasa) untuk wilayah pemukiman itu sendiri dan daerah sekitarnya yang lebih besar (Daljoeni, 1997) Menurut
United
Nation
(1978),
Hirarki
pusat
pelayanan
akan
mempengaruhi fungsi kota. Hirarki tersebut terdiri beberapa tipe sesuai dengan indikator ketersediaan fasilitas pelayanan. Di antaranya tipe district town yang merupakan pusat terbesar dari rural (pedesaan) yang merupakan lokasi pusat pendidikan, kesehatan, sosial, budaya, dan kenyamanan dengan jumlah penduduk yang lebih besar. Sedangkan locality towns merupakan lokasi penyedia kebutuhan dasar sehari-hari, dan pelayanan kesehatan untuk pencegahan. 2.1.2.4 Konsep Fasilitas Pelayanan Menurut Dusseldrop masalah fasilitas pelayanan baik yang menyangkut lokasi maupun kualitas dan jumlahnya, erat kaitanya dengan tingkat kesejahtraan masyarakat. Pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar jika fasilitas
23
pelayanan tidak tersedia dengan baik. Jadi fasilitas pelayanan dapat di anggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah baik perkotaan maupun perdesaan sehingga upaya peningkatan pembangunan kegiatan ekonomi harus terus ditingkatkan terutama di suatu wilayah. Fasilitas pelayanan dapat dikelompokkan menurut fungsi yang sangat berguna bagi seluruh kebudayaan, baik dalam kehidupan ekonomi maupun kehidupan sosial. Kebudayaan yang dimaksud disini adalah kehidupan dalam arti luas. Dalam kegiatan sosial ekonomi terdapat suatu istilah yaitu ambang yang berarti jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk menunjang supaya suatu fungsi tertentu dapat berjalan lancar. Misalnya suatu macam pelayanan yang lebih tinggi fungsinya, atau yang diperlukan oleh jumlah penduduk yang besar jumlahnya (pasar, sekolah menengah dan sebagainya), harus terletak di wilayah jangkauan pelayanan yang lebih luas. Fasilitas budaya tersebut dapat dibedakan menurut fungsinya dalam dua kelompok, yaitu : 1. Pelayanan sosial (yang berbentuk jaringan dan berbentuk ruang/bangunan) terdapat dalam kegiatan : kekeluargaan, pemerintahan, agama, kesehatan, pendidikan, rekreasi, jaminan/bantuan sosial, pertahanan dan keamanan, perhubungan dan komunukasi, informasi dan data. 2. Pelayanan ekonomi (yang terbentuk jaringan atau ruang/bangunan) terdapat dalam
kegiatan:
pertanian/perkebunan/kehutanan,
industri,
konstruksi
bangunan, pariwisata dan perhotelan, perdagangan dan perusahaan jasa lain, perhubungan dan komunikasi serta informasi dan data.
24
Menurut Nurake dalam La Ode Syamsul (2013), menyatakan bahwa ciri-ciri bagi fasilitas pelayanan untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat adalah : 1. Menyediakan pelayanan yang merupakan dasar bagi tiap kegiatan produksi. 2. Instalasi yang besar dan mahal. 3. Tidak dapat diimpor dari luar negeri. Penjelasan terhadap bentuk dan jenis fasilitas pelayanan, pembentukan prasarana dan sebagainya, dapat dijelaskan sebagai berikut : 1. Bentuk fasilitas pelayanan Menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu : a. Bentuk ruang dan bangunan. b. Bentuk jaringan. 2. Macam fasilitas pelayanan a. Fasilitas pelayanan yang terbentuk ruang/bangunan ada dua macam, yaitu : 1) Ruang tertutup. a) Perlindungan, yaitu rumah. b) Pelayanan umum, yaitu prasarana kesehatan dan keamanan, misalnya balai pengobatan, rumah sakit, kantor pemadam kebakaran dan sebagainya. c) Kebudayaan pada umumnya, misalnya bangunan pemerintah, sekolah, bioskop, bangunan pasar, bangunan bank, museum, perpustakaan, kawasan industri dan sebagainya.
25
2) Ruang terbuka a) Kebudayaan, misalnya lapangan olahraga, kolam renang terbuka, taman, kampus universitas dan sebagainya. b) Mata pencaharian, misalnya sawah, kebun, kolam, pelabuhan, pasar dan sebagainya. b. Fasilitas pelayanan yang terbentuk jaringan ada empat macam, yaitu : 1) Sistim pengangkutan, misalnya jaringan jalan, jaringan jalan
kereta api,
jaringan sungai untuk berlayar dan sebagainya. 2) Utilitas umum, misalnya jaringan pipa air minum, jaringan pipa gas, jaringan kawat listrik, jaringan pipa selokan dan sebagainya. 3) Sistim komunikasi perseorangan dan komunikasi massa, misalnya jaringan kawat telepon, jaringan kawat/kabel telegram dan sebagainya. 4) Sistem pelayanan dalam kehidupan sosial ekonomi, misalnya irigasi dan pengairan, parit, pelayanan dan sebagainya. Pada berbagai hasil studi beberapa jenis dan kategori fasilitas pelayanan yang lazim digunakan sebagai variabel dalam memberikan diskripsi tentang fasilitas pelayanan dapat di lihat pada tabel berikut:
26
Tabel 2.1 Kategori dan Jenis Fasilitas Pelayanan No.
Kategori Fasiltas
Jenis Fasilitas 1. Minimarket 2. Pasar 3. Toko Suplai Pertanian/Perikanan 4. Toko Suplai Kendaraan Bermotor 5. Toko Suplai Telepon Seluler
A
Aktifitas Perekonomian
6. Toko Suplai Elektronik 7. Asuransi 8. Pegadaian 9. Bank 10. Usaha Industri 11. Usaha Kerajinan 12. Sekolah Kejuruan 13. Dokter Praktek
B
Fasilitas Sosial
14. Puskesmas 15. Apotik 16. Gedung Serbaguna 17. Pelabuhan Laut 18. Terminal
C
Fasilitas Trasportasi dan Komunikasi
19. Perusahaan Percetakan 20. Stasiun Radio Swasta 21. Telepon Seluler 22. Kantor Pos 23. PLN
D
Infrastruktur dan Fasilitas Pemeliharaan
24. PDAM 25. Telkom 26. Pariwisata
27
NO
Kategori Fasilitas
Jenis Fasilitas 27. Lapangan Basket 28. Rumah Bernyanyi 30. Fotocopy 31. Studio Foto 32. Rumah Makan 33. Hotel/Penginapan 34. Salon Kecantikan
E
Fasilitas Jasa Perorangan
35. Depot Air Minum 36. Koperasi Kredit 37. Koperasi 38. Kelompok Tani/Nelayan 39. Lembaga
Swadaya
Masyarakat
(LSM) 40. Notaris – PPAT 41. Pengembang (Developer) 42. Balai Penyuluh Pertanian/Perikanan Sumber: Proyek UFRD di DAS Bicol Fhilipina dalam Matoka (1997) 2.1.2.5 Interaksi Masyarakat Desa-Kota Leibo Dalam Hizarruddin (2014), mengemukakan bahwa interaksi ini dapat dilihat sebagai suatu proses social, proses ekonomi, budaya dan sebagainya, yang cepat atau lambat menimbulkan suatu kenyataan. Interaksi ini dapat terjadi karena adanya unsur-unsur dari dalam desa itu sendiri, maupun didalam kota itu. Selanjutnya Roucek dalam Hizarruddin (2014) mengemukakan bahwa interaksi merupakan suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap perilaku dari pihak-pihak yang bersangkutan melalui kontak langsung melalui berita yang didengar, atau melalui surat kabar.
28
Proses interaksi Desa-kota dapat terwujud urbanisasi. Konsep ini menurut Nas (2000) mengatakan bahwa konsep urbanisasi juga mencakup pertumbuhan suatu pemukiman menjadi kota (desa menjadi kota), perpindahan penduduk ke kota (berbagai bentuk migrasi : mutlak, ulang balik) atau kenaikan persentase yang tinggal dikota. Proses urbanisasi ini menurut Keijo dan Colledge dalam Bintarto (2000) melalui empat proses utama yaitu: 1. Adanya pemusatan kekuatan pemerintah kota sebagai pengambil keputusan dan sebagai bahan pengawas dalam menyelenggarakan hubungan kota daerah sekitarnya. 2. Adanya arus modal dan investasi untuk mengatur kemakmuran kota dan wilayah sekitarnya, dan selain dari itu penentuan/pemilihan lokasi untuk kegiatan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap arus bolak balik desakota. 3. Disfusi inovasi dan perubahan yang berpengaruh terhadap aspek social ekonomi, budaya dan politik dikota akan dapat meluas dikota-kota yang lebih kecil bahkan kedaerah pedesaan. Difusi ini dapat mengubah suasana desa menjadi suasana kota. 4. Migrasi dan pemukiman baru dapat terjadi apabila pengaruh kota secara terus menerus masuk kedaerah pedesaan. Pendapat diatas ini menjelaskan tentang interaksi desa-kota yang berwujud dalam proses urbanisasi ini terjadi karena adanya hubungan desa-kota, adanya hubungan ekonomi yang saling mempengaruhi (timbal balik) adanya inovasi dan
29
adanya pengaruh kehidupan kota secara terus menerus pada daerah pedesaan. Wujud proses interaksi juga dapat membentuk gerak penduduk secara ulang alik menurut Reksohadiprojo dan Karseno dalam Adisasmita (2008) yaitu dari desa ke desa, dari desa ke kota,dari kota ke desa, dan kota ke kota. Seperti halnya juga lain-lain arah, gerak penduduk dari desa ke kota mengambil bentuk migrasi, sirkulasi dan komutasi. Pendapat di atas ini menjelaskan tentang interaksi desa-kota dalam wujud ulang alik, dimana terjadinya interaksi ini karena adanya saling ketergantungan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Hal tersebut sejalan dengan yang di kemukakan oleh Leibo dalam Hizaruddin (2014) mengenai sifat ketergantungan antara desa-kota dapat dilihat dalam hal sebagai tersebut: 1. Karena kota merupakan pemasaran hasil-hasil pertanian dan sekaligus sebagai tempat mereka mendapat benda pemenuhan kebutuhan hidup yang mereka perlukan. 2. Kota memerlukan tempat dimana terdapat sarana-sarana pendidikan yang dibutuhkan oleh orang-orang desa terutama dalam melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 3. Kota sebagai tempat memperoleh lapangan kerja bagi orang-orang desa. Sedangkan ketergantungan kota terhadap desa itu sendiri. 2.2 Kajian Empirik Herman Tahun 2004 melakukan penelitian dengan judul “Analisis Interaksi Sosial Ekonomi Antara Desa/Kelurahan Di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton”. Hasil penelitian menunjukan bahwa interaksi sosial ekonomi
30
masyarakat antar desa atau kelurahan
di Kecamatan Pasar Wajo di lakukan
melalui proses timbal-balik. Kecamatn Pasar Wajo sebagai ibukota kabupaten telah memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi bagi masyarakat desa/kelurahan sekitarnya. Abdul Hasan Rahim dengan judul “Studi Pengembangan Wilayah Kabawo Sebagai Salah Satu Sub Pusat Pertumbuhan Di Kabupaten Daerah Tingkat II Muna” menyimpulkan bahwa sub pusat pertumbuhan wilayah kecamatan kabawo yang pusatnya di Lasehao telah memenuhi fungsinya sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi masyarakat baik secara umum maupun secara khusus di wilayah kecamatan kabawo dan daerah sekitarnya (hinterland), walupun belum secara optimal. Hal ini ditandai dengan fungsi-fungsi yang meliputi pelayanan seperti TK, SD, SLTP, dan SLTA, pelayanan kesehatan seperti puskesmas, puskesmas pembantu, klinik KB, Pos KB, Pos Pelayanan Terpadu (posyandu), pelayanan pemasaran/perdagangan seperti Kios, KUD, Pasar, Kecamatan, Pasar Desa, juga pelayanan komunikasi seperti adanya Kantor Pos pembantu, yang keseluruhan fungsi tersebut tersebar di 13 desa/kelurahan sekecamatan Kabawo Kabupaten Muna. Dita Hestudiputri (2007) dengan penelitiannya yang berjudul “Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang” menunjukkan (1) analisis wilayah pengaruh dan analisis interaksi pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya menunjukkan bahwa peran IKK (Ibu Kota Kecamatan) Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah mamapu menjadi penarik bagi pusat pertumbuhan di Kebupaten Rembang, (2) dengan adanya
31
kegiatan perkotaan di IKK Lasem yang didukung oleh aksesbilitas yang tinggi antara IKK Lasem dan daerah belakangnya membawa pengaruh dan membuat peran IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan terpenuhi, (3) berdasarkan hasil analisis IKK Lasem telah mempunyai pelayanan fasilitas yang lengkap dengan jangkauan funsi dan pelayanan yang luas dari mulai kecamatan hingga kabupaten (terutama fasilitas transportasi) sehingga fungsi IKK Lasem sebagai pusat pertumbuhan telah terpenuhi, (4) IKK Lasem memiliki potensi untuk dikembangkan lebih, melihat posisinya yang strategis. Sehingga dapat dikembangkan lebih lanjut. 2.3 Kerangka Pemikiran Konsep perencanaan pembangunan daerah bertujuan mengoptimalkan penggunaan sumberdaya sekaligus mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah. Unsur-unsur lokasi atau wilayah sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena kenyataanya menunjukan bahwa keadaan geografis atau kondisi struktur sosial ekonominya sangat membeda-bedakan sehingga setiap daerah memerlukan formulasi tersendiri. Berdasarkan hal tersebut maka setiap kecamatan berfungsi sebagai pusat pelayanan bagi wilayah hinterland-nya, berupa fungsi pelayanan setiap kecamatan di tentukan dengan besarnya jumlah penduduk serta jumlah dan jenis fasilitas pelayanan. Interaksi antar kecamatan merupakan hal yang penting dalam pengembangan wilayah, semakin besar tingkat interaksi antar kecamatan maka semakin kuat terhadap pengembangan wilayah dan daerah sekitarnya.
32
Interaksi tersebut di ukur dari besarnya jumlah penduduk dan keterdekatan jarak antara kecamatan satu dengan kecamatan lain dengan suatu wilayah pelayanan.
Pengembangan Wilayah
RTRW KABUPATEN KONAWE SELATAN
Kecamatan
Kecamatan
Fungsi Pelayanan Suatu Kecamatan
Kecamatan
Tingkat Interaksi Antar Kecamatan
Jumlah Penduduk Jumlah Fasilitas Pelayanan Keragaman jenis Fasilitas Pelayanan
Analisis Skalogram Gravitasi
Jumlah Penduduk Jarak antar Kecamatan
Kesimpulan/ Rekomendasi
Gambar 2.1 : Skema Kerangka Pikir
BAB 3 METODE PENELITIAN 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di 7 (tujuh) kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, sedangkan waktu penelitian di laksanakan setelah proposal di seminarkan yaitu kurang lebih 2 (dua) bulan. 3.2 Populasi dan Sampel Populasi pertama dalam penelitian ini adalah seluruh faslitas pelayanan sosial ekonomi yang seharusnya pada setiap kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 19 Tahun 2008 tentang kecamatan yang terdapat 27 fasilitas, sedangkan sampel ditetapkan dengan menggunakan teknik pengambilan sampel secara sensus dimana seluruh populasi diambil sebagai sampel dengan pertimbangan bahwa jumlah populasi tidak terlalu besar jumlahnya dapat di lihat pada tabel 3.1 berikut. Tabel 3.1 Jumlah populasi yang di gunakan dalam menentukan hirarki wilayah penelitian No.
Kategori Fasiltas
Jenis Fasilitas 1. Pasar Tradisional 2. Toko/Kios
A
Aktifitas Perekonomian
3. Toko Suplai Pertanian/Bangunan 4. Bank 5. Pabrik/Industri 6. Sekolah Kejuruan
B
Fasilitas Sosial
7. Puskesmas 8. Toko Obat/Apotik
33
34
Lanjutan Tabel 3.1 Jumlah populasi yang di gunakan dalam menentukan hirarki wilayah penelitian No.
Kategori Fasiltas
Jenis Fasilitas 9. Terminal angkutan (darat, laut, udara)
C
Fasilitas Trasportasi dan Komunikasi
10. Telkom 11. Media Cetak 12. Stasiun Radio Swasta 13. PDAM 14. PLN
D
Fasilitas Jasa Publik
15. Kantor Pos 16. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) 17. Lapangan Sepak Bola 18. Tempat Karaoke/Studio Musik 19. Bengkel mobil/motor 20. Rumah/warung makan
E
Fasilitas Jasa Perorangan Lainnya
21. Penginapan 22. Foto Copy 23. Studio Foto 24. Salon Kecantikan 25. Koperasi 26. PPAT
3.3 Jenis dan Sumber Data Jenis data yang di butuhkan dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari orang atau badan yang telah di kumpulkan atau di laporkan meliputi data batas wilayah, luas wilayah, jarak, keadaan penduduk, potensi sumberdaya alam, sarana sosial ekonomi misalnya, Pasar, Bank, Sekolah, Perkantoran, Industri, Terminal serta data lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan sumber data yang di peroleh berasal dari Badan Pusat Statistik
35
(BPS), Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Kecamatan, desa/kelurahan setempat serta Instansi terkait yang dapat melengkapi data yang di butuhkan dalam penelitian ini dengan cara pencatatan. Serta dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kebenaran dan keabsahan data yang di peroleh 3.4 Metode Pengumpulan Data Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan yaitu dengan cara dokumentasi, dimana dokumentasi itu adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengambilan data-data yang telah didokumentasikan oleh pihak instansi serta data-data yang berupa publikasi di websait terkait yang dilakukan dengan cara foto copy, identifikasi, verivikasi, visualisasi peta-peta. 3.5 Metode Pengolahan Data Dari data yang diperoleh kemudian diolah dengan prosedur sebagai berikut: a. Editing, yaitu memilih data yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian. b. Processing data, yaitu data yang telah di peroleh kemudian diformulasikan kedalam rumus atau persamaan matematis. c. Interprestasi data, menjelaskan secara deskriptif data-data yang telah processing untuk memperoleh suatu kesimpulan. 3.6 Metode Analisis Data Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis secara kuantitatif dan kualitatif dengan menggunakan teknik-teknik tertentu untuk menghasilkan ketajaman analisa yaitu. Analisa Skalogram dan Gravitasi. Ke dua analisis ini
36
penting untuk mengetahui seberapa besar kemampuan fungsi pelayanan setiap Kecamatan. Dengan asumsi semakin besar fungsi pelayanan suatu Kecamatan maka semakin kuat daya tarik Kecamatan tersebut dan semakin besar pula daya pengembangan wilayahnya, demikian pula semakin besar tingkat interaksi antar Kecamatan maka semakin kuat daya tarik setiap kecamatan dan semakin besar pula daya pengembangan wilayahnya. 1. Analisis Skalogram Analisis skalogram digunakan untuk menjawab permasalahan pertama yaitu berapa besar fungsi pelayanan pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Dengan kata lain metode ini di gunakan untuk mengelompokkan satuan pemukiman berdasarkan tingkat kompleksitas fungsi pelayanan yang di milikinya, serta menentukan jenis dan keragaman pelayanan dan fasilitas yang terdapat pada pusat-pusat pelayanan dengan berbagai tingkatan. Untuk menyusun skalogram dibutuhkan data sebagai berikut: -
Daftar semua pemukiman yang berada pada wilayah yang di tinjau.
-
Jumlah penduduk untuk setiap pemukiman.
-
Peta yang menujukan lokasi dari setiap pemukiman.
-
Daftar fungsi/fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang terdapat dalam setiap pemukiman.
Penyusuna skalogram di lakukan dengan mengikuti tahapan sebagi berikut: 1. Buat sebuah tabel yang jumah barisnya sama dengan jumlah satuan pemukiman di tambah satu dan jumlah kolomnya sama dengan jumlah fasilitas pelayanan sosial ekonomi yang di tinjau ditambah satu.
37
2. Kolom pertama, di mulai pada baris kedua, diisi dengan nama satuan pemukiman, di mulai dengan satuan pemukiman yang memiliki jumlah penduduk terbesar. 3. Pada baris pertama di mulai dari kolom kedua berturut-turut ke arah akan diisi dengan nama satuan atau kode dari fungsi/fasilitas pelayanan. 4. Diisi dengan tanda “X” sel yang mewakili fungsi tertentu yang terdapat pada satuan pemukiman. 5. Diatur kembali setiap fungsi dan satuan pemukiman, fungsi yang paling banyak terdapat pada satuan pemukiman diletakan pada baris paling kiri dan satuan pemukiman yang memiliki jumlah fungsi terbanyak di letakan pada baris paling atas. Setalah tabel skalogram dibuat dan di susun berdasarkan jumlah dan keragaman fasilitas pelayanan, maka dilakukan perhitungan indeks sentralitas Marshall. Indeks sentralitas marshal di gunakan untuk menilai kemampuan dan hirarki pusat pelayanan seperti halnya analisis skalogram Guttman. Indeks sentralitas marshall ini mengukur kompleksitas fungsional suatu kecamatan dan frekuensi keberadaan fasilitas tersebut. Fungsi-fungsi di beri suatu bobot dalam proporsi terbalik untuk frekunsi keberadaannya. Suatu sekolah teknik atau rumah sakit umum, misalnya yang hanya di tentukan dalam beberapa tempat, di beri bobot lebih tinggi daripada suatu sekolah dasar atau klinik kesehatan, yang lebih menyebar luas keberadaanya. Indeks sentaralitas suatu tempat adalah jumlah bobot dari fungsi-fungsi yang di temui di tempat itu, semakin tinggi indeks tersebut semakin tinggi pula kompleksitas fungsionalnya. Dengan asumsi bahwa
38
semakin tinggi indeks sentralitas berarti semakin beragam jenis dan jumlah fungsi sentralitasnya sehingga dapat dinyatakan wilayah/kawasan tersebut sebagai pusat pelayanan. prosedur untuk menghitung sentralitas yang di bobot adalah sebagai berikut: 1. Cetak kembali skala Gutman (Skalogram) yang sebelumnya telah di buat, ganti tanda “X” dengan angka 1. 2. Jumlahkan keseluruhan tiap-tiap baris dan kolom. 3. Mengasumsikan bahwa jumlah total dari atribut-atribut fungsional dalam system keseluruhan memiliki suatu nilai kombinasi sentralitas 100, untuk menentukan bobot atau koefisien likasi dari atribut fungsional, gunakan rumus (Rondinelli, 1985 dalam Misriatun, 2009): C= t/T Dimana: C= bobot fungsi t= nilai sentralitas total, diambil sama dengan 100 T= jumlah total fungsi dalam wilayah yang di tinjau 4. Tambahkan satu baris pada tabel tersebut dan masukan bobot-bobot yang terhitung. 5. Buat tabel yang sama seperti tabel sbelumnya dan masukkan bobotbobot yang terhitung sebagaimana langkah dan nilai-nilai sentralitas totalnya. 6. Jumlah bobot-bobot dan masing-masing baris untuk mendapatkan indeks-indeks sentralitas itu.
39
Setelah dilakukan perhitungan, sebelum memberikan peringkat pada masing-masing unit pemukiman, terlebih dahulu dilakukan perhitungan koefisien reproduksibilitas dan koefisien skalabilitas, masing-masing dengan rumus: Kr = 1 - e/n Dimana: Kr = Koefisien reproduksibilitas e = Jumlah kesalahan n = Perkalian dari jumlah fungsi dan satuan pemukiaman Ks = 1 – e/0,5 x (n-Tn) Dimana: Ks = Koefisien skalabilitas e = Perkalian dari jumlah fungsi dan satuan pemukiman Tn = Jumlah satuan pemukiaman yang memiliki suatu fungsi Nilai Kr yang dapat di terima adalah > 0,90 dan nilai Ks yang dapat di terima adalah > 0,60. Jika memenuhi syarat artinya indikator yang di gunakan memiliki tingkat kesalahan yang dapat diterima. Dari hasil perhitungan bobot ini, dapat di tentukan bahwa makin tinggi total sentralitas dari suatu pemukiman, makin beragam fungsi-fungsi yang terdapat di dalamnya.
40
Tabel 3.2 Scalogram untuk mengetahui Jumlah dan Keragaman Fasilitas Pelayanan Antar Kecamatan di Bagian Timur Kab. Konsel FUNGSI PELAYANAN TOTAL No KECAMATAN
Fasilitas Ekonomi
JUMLAH PENDUDUK
1 1 2 3 4 5 6 7
2
3
4
Fasilitas Sosial 5
6
7
8
Fasilitas
Fasilitas Jasa Publik
Transp/Komk
9
10
11
12 13
14
15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Moramo Moramo Utara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
Pasar Tradisional Toko/Kios Toko bahan-bahan Pertanian/bahan bangunan Bank Pabrik/Industri Sekolah Kejuruan Puskesmas Toko Obat/Apotik Terminal angkutan (darat, laut, udra) Telkom Media Cetak Radio Swasta PDAM
Fasilitas Jasa Perorangan lainnya
14. PLN 15. Kantor Pos 16. BPP 17. Lapangan Sepak Bola 18. Tempat Karoke/Studio Rekaman 19. Bengkel Mobil/Motor 20 . Rumah/Warung makan 21. Penginapan 22. Foto copi 23. Studio Foto 24. Salon Kecantikan 25. Koperasi 26. PPAT
41
2. Analisa Gravitasi Analisis ini di gunakan untuk menjawab permasalahan ke dua yaitu berapa besar tingkat interaksi antar Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan besarnya jarak antar pusat pelayanan dan data penduduk dengan asumsi, semakin banyak jumlah penduduk suatu Kecamatan serta semakin dekat jarak dengan Kecamatan lainnya, maka semakin besar daya tarik Kecamatan tersebut dan semakin tinggi pula tingkat interaksinya dengan Kecamatan lain. Menentukan wilayah pengaruh menggunakan teori gravitasi dengan rumus sebagai berikut (Warpani, 1984:113) :
P1 P2 I12
= ------------(d12)²
Dimana : I12 =
Interaksi antara kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (indeks gravitasi)
P1 =
Jumlah penduduk pada wilayah pertama (ribuan jiwa)
P2 =
Jumlah penduduk pada wilayah kedua (ribuan jiwa)
d12=
Jarak ibukota kecamatan 1 dengan kecamatan 2 (km)
Sedangkan untuk mengetahui seberapa jauh jarak batas gaya tarik suatu pusat yang menggambarkan jangkauan pelayanan terhadap pusat lainnya menggunakan elaborasi rumus gravitasi sebagaiberikut :
42
dAB DAB
= ------------1+
Dimana : DAB
=
Jarak batas gaya tarik dari pusat A ke pusat B (Km)
dAB
=
Jarak ibu kota kecamatan A ke kecamatan B (Km)
PA
=
Jumlah penduduk pusat A (ribuan jiwa)
PB
=
Jumlah penduduk pusat B (ribuan jiwa)
Menurut Schoenmaker, model gravitasi dalam penerapannya adalah sebagai berikut : a) Semakin besar jarak antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, maka daya tarik semakin kecil, demikian halnya semakin kecil jarak antaranya, maka daya tarik semakin besar. Ini bearti apabila jarak antar satu kecamatan dengan kecamatan lainnya mengecil (lebih cepat dan murah untuk mencapainya), maka interaksinya semakin kuat dan sebaliknya apabila jarak antaranya semakin besar (makin lama dan mahal menempuhnya), interaksinya akan semakin lemah. b) Semakin tinggi nilai bobot dari tempat-tempat tersebut maka semakin bertambah daya tarik antar keduanya, dan semakin kecil nilai bobotnya maka semakin berkurang daya tariknya.
43
1
Konda
2
Ranomeeto
3
Wolasi
4
Kolono
5
Laonti
6
Moramo
7
Moramo Utara
Rata-Rata
Mormo Utara
Moramo
Laonti
Kolono
Wolasi
Ranomeeto
Jarak Antar Kecamatan
Konda
N0 Kecamatan
Jumlah Penduduk
Tabel 3.3 Untuk Mengukur Gaya Tarik Geografis Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan
3.7 Definisi Oprasional 1. Fungsi pelayanan kecamatan adalah kemampuan suatu kecamatan dalam memberikan pelayanan pada penduduk dalam melakukan aktifitasnya yaitu dilihat dari fasilitas pelayanan yang dimiliki dan diukur dalam ragam jenis dan ketersediaannya (unit). 2. Interaksi antar kecamatan adalah gerak penduduk ulang alik antar kecamatan baik secara teoritik maupun gerak penduduk yang sesunguhnya terjadi. Secara teoritik di ukur dari besarnya bobot nilai gaya tarik yang diperoleh setiap kecamatan. 3. Penduduk adalah jumlah penduduk yang ada pada setiap kecamatan di Bagian Timur Kaupaten Konawe Selatan yang diukur dalam jiwa.
44
4. Fasilitas pelayanan ekonomi adalah pasar, toko, bank, pabrik/industri yang di ukur dengan satuan unit. 5. Fasilitas pelayanan sosial adalah sekolah kejuruan, puskesmas dan toko obat yang di ukur dengan satuan unit. 6. Fasilitas transportrasi/komunikasi adalah terminal, telkom, dan radio swasta yang di ukur dengan satuan unit. 7. Fasilitas jasa Publik adalah PDAM, PLN, Kantor Pos, BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang di ukur dengan satuan unit 8. Fasilitas jasa perorangan lain adalah lapangan sepak bola, bengkel mobil/motor, rumah makan, penginapan, foto copy, studio foto, salon kecantikan, koperasi dan LSM yang di ukur dengan satuan unit. 9. Jarak adalah jarak antara kecamatan dengan kecamatan lain yang ada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yang di ukur dengan satuan (Km). 10. Distribusi fungsi pelayanan kecamatan adalah tata jenjang atau peringkat kecamatan berdasarkan fungsi pelayanan yang diukur dari besarnya jumlah penduduk (jiwa) serta ketersedian keragaman jenis fasilitas pelayanan setiap kecamatan yang diukur dari bobot setiap fasilitas pelayanan.
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 4.1.1 Kondisi Geografis Kondisi geografis wilayah penelitian sebagai kondisi geografis Kabupaten Konawe Selatan pada umumnya, yaitu meliputi wilayah daratan dan wilayah pesisir, terletak di bagian Selatan Katulistiwa melintang dari Utara ke Selatan antara 3,580 dan 4,310 Lintang Selatan membujur dari Barat ke Timur antara 121058 dan 123016 Bujur Timur. Batas-batas geografis Kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo dan Moramo Utara, dapat di lihat sebagimana pada Tabel 4. 1 Tabel 4.1 Batas Geografis Wilayah Penelitian di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan No
Kecamatan
1.
Konda
2.
Ranomeeto
3.
Wolasi
4.
Kolono
5.
Batas-Batas Utara Kecamatan Baruga Kecamatan Baruga Kecamatan Konda Kecamatan Moramo
Timur Kecamatan Mor. Utara Kecamatan Konda Kecamatan Moramo Kecamatan Laonti
Selatan Kecamatan Wolasi Kecamatan Landono Kecamatan Laeya
Laonti
Laut Banda
Laut Banda
Selat Tiworo
6.
Moramo
Laut Starling
7.
Mor. Utara
Kota Kendari
Kecamatan Laonti Laut Banda
Kecamatan Kolono Kecamatan Moramo
Selat Tiworo
Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
45
Barat Kecamatan Ranomeeto Kecamatan Sampara Kecamatan Landono Kecamatan Lainea Kecamatan Moramo dan Kolono Kecamatan Mor. Utara Kecamatan Konda
46
4.1.2 Kondisi Topografi Topografi Kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Konda, Ranomeeto Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara. Umumnya merupakan dataran rendah (kemiringan rata-rata (0002% dan 02-15 %), Kecuali kecamatan Wolasi yang wilayahnya memiliki kemiringan rata-rata 15-40% umumnya adalah lereng, dengan rata-rata ketinggian rata-rata kurang dari 100 meter di atas permukaan laut. Berdasarkan letak ketinggian tersebut menunjukan bahwa kesesuaaian lahan bagi pengembangan pemukiman dengan penerapan Building Coverage Ratio (BCR) atau Koefisien Dasar Bangunan (KDR) yang lebih Kecil. Untuk lahan dengan kemiringan 00-15 % ditetapkan BCR/KBR sebesar 60 %, artinya maksimum lahan yng dapat dipergunakan untuk bangunan hanya 60 % dari luas persil. Kesesuaian lahan yang cocok di gunakan lahan pertanian mencakup hampir semua kecamatan kecuali Kecamatan Wolasi karena kecamatan tersebut umumnya berada pada wilayah lereng dan pegunungan dan sebagian wilayahnya adalah pegunungan. Sedangkan Kecamatan yang paling rendah kemiringanya adalah Kecamatan Konda, sehingga kecamatan tersebut cocok di gunakan sebaga pemukiman, perkebunan, dan persawahan.
47
4.1.3 Luas Wilayah Luas wilayah Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo dan Moramo Utara bervariasi dan merupakan bagian dari wilayah daratan dan lautan Kabupaten Konawe Selatan yaitu seluas 1.690,59 Km2 atau 169.059 Ha. dan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Kolono yaitu 467,38 Km2 atau (5%) dari luas Kabupaten Konawe Selatan. Potensi luas wilayah ini memberikan kemungkinan berkembangnya berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat pada kota-kota sekala kecil di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Luas wilayah Kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Kecamatan Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara dapat di lihat pada tabel 4.2 berikut: Tabel 4.2 Luas Wilayah Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. No
Kecamatan
Luas (Km2)
%
1
Konda
132,84
2,94
2
Ranomeeto
96,57
2’14
3
Wolasi
160,28
3,55
4
Kolono
467,38
10,35
5
Laonti
406,63
9,01
6
Moramo
237,84
5,27
7
Moramo Utara
189,05 Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
4,19
48
Kecamatan Kolono merupakan Kecamatan yang terluas yaitu 467,38 Km2 atau (10,35%) dari luas wilayah Kabupaten Konawe Selatan, Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Ranomeeto yaitu hanya seluas 96,57 atau (2,14%). 4.1.4
Administrasi Pemerintahan Kecamatan-Kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe
Selatan tahun 2014 telah mengalami peningkatan dan Berkembang secara administrative diantaranya 7 kecamatan, dan 4 Kelurahan, dan 117 Desa. Setiap Kecamatan memiliki Ibukota Kecamatan sebagai pusat pelayanan pemerintahan sosial ekonomi bagi masyrakat di wilayah tersebut. Dapat di lihat pada tabel 4.3. Tabel 4.3 Jumlah Desa dan Kelurahan pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. No
Kecamatan
Ibukota
Desa (Unit)
Kelurahan (Unit)
Jumlah (Unit)
1
Konda
Konda
16
1
17
2
Ranomeeto
Ranomeeto
12
0
12
3
Wolasi
Wolasi
10
0
10
4
Kolono
Kolono
30
1
31
5
Laonti
Ulusawa
20
0
20
6
Moramo
Moramo
20
1
21
7
Moramo Utara
Lalowaru
1
10
9 Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015 4.1.5 Keadaan Demografi
Berdasarkan data dari BPS (Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka, 2015) bahwa Jumlah penduduk kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan bervariasi. Kecamatan Konda memiliki jumlah penduduk yang
49
terbanyak di antara kecamatan lainya yaitu 19.861 jiwa. Sedangkan Kecamatan Wolasi dan Moramo Utara memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit yaitu 5.181 Jiwa dan 7.858 Jiwa yang dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut. Tabel 4.4 Tingkat kepadatan penduduk pada Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. No
Kecamatan
Luas (Km2)
Jumlah Penduduk
Kepadatan
1
Konda
132,84
19.861
150
2
Ranomeeto
96,57
17.770
184
3
Wolasi
160,28
5.181
32
4
Kolono
467,38
14.899
32
5
Laonti
406,63
10.345
25
6
Moramo
237,84
14.213
60
7
Moramo Utara
189,05 7.858 Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
42
Berdasarkan tabel 4.4 di atas menunjukan bahwa sebaran penduduk Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan angka tertinggi berada pada Kecamatan Konda yitu 19.861 Jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan tertinggi berada pada Kecamatan Kolono yaitu 184 Jiwa per Km2 dan tingkat kepadatan penduduk terendah ada pada kecamatan Laonti yaitu 25 Jiwa per Km2. Sampai dengan Tahun 2015 kecamatan Ranomeeto yang secara administrative telah berkembang menjadi empat Kecamatan jika di lihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk menunjukan persebaran yang relative merata. Selanjutnya perkembangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 4.5.
50
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk pada Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. No
Kecamatan
Laki-laki (Jiwa)
Perempuan (Jiwa)
Jumlah (Jiwa)
Sex Ratio (%)
1
Konda
10.065
9.796
19.861
103
2
Ranomeeto
9.066
8.704
17.770
103
3
Wolasi
2.626
2.555
5.181
104
4
Kolono
7.587
7.312
14.899
104
5
Laonti
5.252
5.093
10.345
103
6
Moramo
7.275
6.938
14.213
105
7
Moramo Utara
3.981 3.877 7.858 Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
103
Secara berturut-turut luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah Kepala Keluarga (KK) serta rata-rata penduduk perkeluarga dan tingkat kepadatan penduduk pada pusat-pusat pelayanan di Kecamatan-Kecamatan Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan dapat di lihat pada Tabel 4.6. Tabel 4.6 Jumlah Penduduk, Jumlah KK serta Rata-Rata Penduduk Perkeluarga pada Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. No
Kecamatan
Luas (Km2)
Kepala Keluarga (KK)
Jumlah Rata2 Penduduk Penduduk (Jiwa) / KK ( Jiwa) 19.861 4
1
Konda
132,84
4.464
2
Ranomeeto
96,57
1.264
17.770
4
184
3
Wolasi
160,28
3.994
5.181
4
32
4
Kolono
467,38
3.393
14.899
4
32
5
Laonti
406,63
2.323
10.345
4
25
6
Moramo
237,84
3.461
14.213
4
60
7
Mor. Utara
189,05
1.821
7.858
4
42
Sumber : Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015
Kepadatan Penduduk Jiwa/Km 150
51
4.2 Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan yang Berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Analisis ini berguna untuk mengetahui apakah kondisi yang ada saat ini menciptakan dorongan untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan keseluruhan wilayah secara proporsional dengan memanfaatkan ptensi yang ada secara maksimal. Distribusi fungsi pelayanan antar kecamatan sangat di butuhkan untuk mengarahkan dan membentuk hirarki pelayanan dalam mengembangkan wilayah pembangunan secara optimal dan terpadau, guna memperoleh keseimbangan dan keserasian pertumbuhan serta perkembangan wilayah secara menyeluruh. Dengan kata lain analisis ini dapat memberikan informasi tentang distribusi tingkat perkembangan pada masing-masing kecamatan. Hasil analisis dapat memberikan informasi tentang dominasi fungsi pelayanan suatu kecamatan terhadap kecamatan lainya. Dengan kata lain analisis ini bermanfaat untuk menentukan efisiensi suatu pusat pelayanan dalam suatu wilayah. Pada dasarnya distribusi fungsi pelayanan Kecamatan-Kecamatan yang ada di bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Menggambarkan daya tarik setiap Kecamatan terhadap penduduk pada wilayah yang di layaninya untuk meningkatkan kesempatan ekonomi terhadap ruang dan sumberdaya yang ada di dalamnya. Tata jenjang tersebut disamping dapat memberikan informasi bagi pembangunan sektor-sektor, serta untuk melaksanakan program pembangunan sekaligus memberikan informasi agar tidak terjadi benturan kepentingan antar sektor dalam memanfaatkan ruang.
52
4.2.1 Analisis
Fungsi
Kecamatan
Berdasarkan
Kompleksitas
dan
Keragaman Fasilitas Pelayanan Penduduk merupakan potensi daya dukung utama bagi setiap wilayah, karena di samping penduduk merupakan modal utama dalam melaksanakan aktivitas ekonomi di daerah juga penduduk merupakan pasar utama bagi berbagai pelayanan pemerintah. Sementara itu jumlah dan keragaman fasilitas pelayanan yang tersedia di setiap kecamatan merupakan usaha penciptaan tingkat kemudahan yang proporsional bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan sosial ekonomi yang tersedia pada setiap kecamatan. Oleh sebab itu secara teoritis semakin banyak jumlah penduduk maka semakin beragam fasilitas pelayanan yang di miliki setiap kecamatan, dengan demikian semakin tinggi hirarki pelayanannya terhadap kecamatan lainya. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa ada 3 (tiga) jenis fasilitas yang di jadikan indikator dalam menentukan besarnya fungsi pelayanan kecamatan namun tidak terdapat pada seluruh kecamatan yang berada di bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Radio swasta, PDAM dan Media Cetak. dengan demikian jumlah fasilitas pelayanan yang di jadikan indikator adalah 23 (duapuluh tiga) jenis fasilitas pelayanan. Hirarki kecamatan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode skalogram dapat di lihat pada tabel 4.7.
53
Tabel 4.7 Hasil Tabulasi Skalogram Fasilitas Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan No
Kecamatan
1 Ranomeeto 2 Konda 3 Moramo 4 Kolono 5 Mor. Utara 6 Wolasi 7 Laonti Sumber: Hasil penelitian lampiran 3
Jumlah Fasilitas
Hirarki
21 19 18 16 13 10 8
I II III IV V VI VII
Berdasarkan tabel tersebut di atas Kecamatan Ranomeeto dengan jumlah penduduk 17.770 Jiwa dengan luas wilayah 96,57 Km2 berada pada hirarki I (pertama) dengan jumlah fasilitas lebih besar yaitu sebanyak 21 fasilitas pelayanan yang di jadikan indikator besarnya fungsi pelayanan kecamatan. Dengan demikian secara hirarki Kecamatan Ranomeeto merupakan pusat orientasi pelayanan masyarakat di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Penyebaran fasilitas pelayanan pada setiap kecamatan mengambarkan kemampuan kecamatan dalam pengembangan wilayah tersebut
. Hal ini di
sebabkan semakin besar fungsi pelayanan yang dicapai setiap kecamatan maka semakin besar orientasi geografis penduduk untuk memperoleh pelayanan, atau semakin besar daya tarik geografis kecamatan tersebut terhadap daerah sekitarnya dan semakin besar keterkaitan pelayanan yang terjadi. Fasilitas dengan kategori pelayanan ekonomi seperti Pasar Tradisional dan Pertokoan hampir tersebar merata pada Kecamatan Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara. Fenomena ini menunjukan Kecamatan tersebut memiliki kemampuan daya pengembangan ruang yang lebih
54
besar di masa mendatang. Dengan demikian kecamatan-kecamatan ini berpotensi untuk pengembangan ekonomi di wilayah Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Hal ini mengingat bahwa fasilitas pelayanan ekonomi tersebut dapat memicu pertumbuhan dan kelancaran arus barang dan jasa “dari” dan “ke” berbagai wilayah. Gejala tersebut di perkuat dengan jumlah jasa perorangan yang tersedia pada kecamatan-kecamatan tersebut seperti: rumah/warung makan, fotocopy, bengkel mobil/motor, salon kecantikan merupakan jasa-jasa pelayanan yang mengindikasikan terjadinya perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi di wilayah tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat yang di kemukakan oleh Hadjisarosa dalam (Adisasmita, 2008) yaitu fasilitas pelayanan kegiatan ekonomi dapat memacu penyebaran (aglomerasi) kegiatan ekonomi yang lebih besar, untuk melakukan kegiatan produktif (penciptaan nilai tambah) dan memasarkan hasil produksinya, serta untuk menikmati kemudahan yang di peroleh. Kondisi yang berbeda terjadi di Kecamatan Laonti dengan jumlah penduduk yang cukup besar di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu 10,345 Jiwa, dari 23 (dua puluh tiga) kategori jenis fasilitas pelayanan hanya memiliki
sejumlah 8 (delapan) jenis fasilitas pelayanan. Jika di bandingkan
dengan Kecamatan Moramo Utara dan Wolasi yang masing-masing memiliki jumlah penduduk 7.858 dan 5.181 Jiwa, meskipun memiliki jumlah penduduk yang lebih kecil dari pada Kecamatan Laonti tetapi fasilitas yang ada di kecamatan tersebut lebih besar keberadaanya. Hal tersebut memberi gambaran bahwa betapa lemahnya kecamatan tersebut untuk berkembang. Artinya bahwa
55
daya dukung penduduk dalam pengembangan wilayah di kecamatan tersebut tidak mampu memberikan daya pengembangan pada wilayah tersebut. Oleh sebab itu di perlukan upaya-upaya dari pemerintah daerah Kabupaten Konawe Selatan untuk medorong pertumbuhan modal distribusi barang dan jasa untuk berbagai aktifitas penduduk dalam pengembangan wilayah tersebut, mengingat fungsi yang di arahkan bagi wilayah tersebuat adalah sebagai pusat pengembangan perikanan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.
4.2.2 Analisis
Fungsi
Kecamatan
Berdasarkan
Sentralitas
Fasilitas
Pelayanan Sentralitas fungsi pelayanan suatu kecamatan tidak hanya di dasarkan pada jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia tetapi juga di dasarkan pada frekuwensi keberadaannya. Fasilitas yang hanya tersedia pada suatu kecamatan tertentu memiliki bobot sentralitas yang lebih besar di bandingkan dengan fasilitas yang tersedia pada seluruh kecamatan sebagai pusat pelayanan, dengan asumsi kecamatan yang memiliki hirarki lebih tinggi diharapkan memilikifasilitas dengan jumlah dan ukuran tertentu secara berjenjang. Oleh sebab itu apabila suatu fasilitas yang terdapat pada suatu kecamatan yang lebih rendah hirarkinya tetapi tidak terdapat pada kecamatan yang lebih tinggi maka di anggap sebagai suatu kesalahan. Berdasarkan hasil perhitungan indeks sentralitas terbobot diperoleh informasi bahwa ada 1 (satu) jenis fasilitas yang memiliki nilai bobot 100, yaitu tempat karaoke/studio musik yang merupakan fasilitas jasa perorangan yang hanya ada di Kecamatan Ranomeeto. Sedangkan fasilitas pelayanan yang
56
memiliki nilai bobot 50 adalah Penginapan, salon kecantikan serta PPAT fasilitas jasa perorangan lain yang hanya ada di Kecamatan Ranomeeto dan Kecamatan Konda. Fasilitas pelayanan seperti pasar tradisional, toko/kios, puskesmas, lapangan sepak bola, bengkel mobil/motor, foto copy, koperasi yaitu tersebar merata di setiap kecamatan di wilayah penelitian. Hasil perhitungan indeks sentralitas terbobot di sajikan pada tabel 4.8. Tabel 4.8 Hasil Tabulasi Indeks Sentralitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan No
Kecamatan
Jumlah Penduduk
1 Ranomeeto 2 Konda 3 Moramo 4 Kolono 5 Mor. Utara 6 Wolasi 7 Laonti Sumber: Hasil penelitian lampiran 7
17.770 19.861 14.213 14.899 7.858 5.181 10.345
IST
Hirarki
537,8 437,8 237,8 237,8 187,8 147,8 114,4
I II III III IV V VI
Tabel 4.8 tersebut di atas menjelaskan bahwa Kecamatan Ranomeeto memiliki indeks sentralitas dengan skor tertinggi yaitu 537,8 hal ini disebabkan karena hampir semua jenis fasilitas pelayanan yang di jadikan indikator terdapat di Kecamatan Ranomeeto. Selain itu ada beberapa fasilitas pelayanan yang hanya ada di Kecamatan Ranomeeto yaitu tempat karaoke (studio musik) yang memiliki bobot tertinggi yaitu (100). Secara teori Kondisi ini mencerminkan bahwa Kecamatan Ranomeeto merupakan mendominasi kecamatan-kecamatan lainya dan berpotensi menjadi pusat orientasi pelayanan bagi masyarakat yang ada pada kecamatan-kecamatan yang ada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan.
57
Kecamatan yang memiliki skor kedua tertinggi adalah Kecamatan Konda dengan nilai skor 437,8 kemudian di ikuti oleh Kecamatan Moramo dan Kolono dengan nilai skor 237,8 kecamatan-kecamatan tersebut memiliki fasilitas pelayanan untuk kegiatan ekonomi yaitu pasar, toko bahan pertanian, toko bahan bangunan, dan industri. Artinya kecamatan-kecamatan ini berpotensi sebagai pusat yang efisien bagi pertumbuhan modal dalam pengembangan wilayah di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Kecamatan Moramo Utara, Wolasi, dan Laonti merupakan kecamatankecamatan yang mempunyai skor terendah dibanding kecamatan-kecamatan lainya secara berturut-turut nilai skor untuk masing-masing kecamatan adalah (187,8; 147,8; dan 114,4). Rendahnya skor kecamatan-kecamatan tersebut di sebabkan karena fasilitas pelayanan yang ada di masing-masing kecamatan tersebut juga tersebar merata di kecamatan-kecamatan lainya. Namun demikian tidak berarti bahwa kecamatan-kecamatan tersebut tidak mempunyai kemampuan (potensi) untuk lebih berkembang di banding dengan kecamatan yang memiliki skor tertinggi. Sebagai contoh Kecamatan Moramo Utara dengan adanya potensi tambang batu marmer dan disertai dengan adanya pabrik pengolahan marmer yang dapat di kembangakan sehingga dapat menyerap tenaga kerja bagi masyarakat sekitar dan dapat menambah pendapatan masyarakat. Demikian pula Kecamatan Wolasi yang relatif lebih berkembang dan maju di bandingkan dengan Kecamatan Laonti (dilihat dari ketersediaan fasilitas pelayanan) juga mempunyai sumberdaya hutan yang cukup besar untuk di manfaatkan. Sedangkan Kecamatan Laonti merupakan kecamatan yang memiliki skor paling rendah tetapi kecamatan
58
tersebut mempunyai potensi perikanan, perkebunan dan kehutanan yang cukup besar untuk dikembangkan. Untuk itu di perlukan upaya-upaya dan langkah yang konkrit dari pemerintah daerah utuk mendorong pertumbuhan modal distribusi barang dan jasa untuk berbagai aktifitas penduduk dalam pengembangan wilayah tersebut, dapat di lihat pada lampiran 7 (tujuh) . Berdasarkan analisis skalogram dan perhitungan indeks sentralitas terbobot, maka dilakukan perhitungan Koefisien Reprodusibitas (Kr) dan Koefisien Skalabilitas (Ks). Langkah ini di lakukan untuk melihat apakah suatu kecamatan dengan hirarki tertentu mempunyai fungsi pelayanan dengan jumlah dan urutan tertentu atau bila terjadi kesalahan, apakah tingkat kesalahan masih biasa di terima. Hasil perhitungan di peroleh Kr = 0,97 (0,97 > 0,90) dan nilai Ks = 0,67 (0,67 > 0,60). Artinya bahwa hirarki fungsi pelayanan kecamatankecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan mempunyai tingkatan kesalahan yang masih bias di terima. Demikian pula dengan lebarnya skala antar I dan II masih bisa di terima untuk lebih jelasnya dapat di tunjukan pada lampiran 5 (lima). 4.3
Analisis Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Untuk mengetahui besarnya tingkat interaksi yang terjadi antar kecamatan
di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan dilakukan analisis dengan mengunakan metode grafitasi. Metode grafitasi yang digunakan dalam menganalisis interaksi antar kecamatan berdasarkan jarak dan jumlah penduduk.
59
4.3.1 Interaksi Geografis Jarak dan jumlah penduduk merupakan variabel yang menentukan terjadinya tingkat interaksi geografis antar kecamatan, sebab ke dua variabel tersebut merupakan unsur daya tarik suatu lokasi. Semakin besar jumlah penduduk serta semakin dekatnya jarak antar suatu tempat dengan tempat yang lain maka semakin besar gaya tarik geografis penduduk untuk melaksanakan orientasi aktivitas pada kecamatan tersebut, dengan demikian semakin luas tingkat interaksi yang terjadi. Hasil perhitungan matriks jarak dan jumlah penduduk kecamatan-kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara secara geografis dapat di lihat pada tabel 4.9. Berdasarkan tabel 4.9 di ketahui bahwa jarak rata-rata antar pusat ibukota kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan yaitu Konda, Ranomeeto, Wolasi, Kolono, Laonti, Moramo, dan Moramo Utara secara berturut-turut yaitu (28,8; 46,0; 41,0; 55,5; 51,8; 32,9; dan 37,1). Di lihat dari jarak rata-ratanya bahwa Kecamatan Konda mampu menjangkau 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Ranomeeto, Wolasi dan Moramo Utara. Kondisi yang sama juga terjadi pada Kecamatan Wolasi dan Moramo dan kedua kecamatan tersebut juga masing-masing mampu menjangkau 3 (tiga) kecamatan sehingga secara geografis wilayah kecamatan tersebut mempunyai indikasi sebagai pusat pelayanan baru. Sedangkan Kecamatan Moramo Utara dan Ranomeeto hanya mampu menjangkau 2 (dua) kecamatan. Kecamatan yang paling rendah jangkauanya jika di lihat
60
berdasarkan rata-ratanya adalah Kecamatan Laonti dan Kolono, yang hanya mampu menjangkau 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Moramo.
Jarak Rata-rata
81,9
56,0
46,6
46,0
78,7
74,0
47,7
37,6
41,0
78,7
0
58,7
31,7
60,8
55,5
65,0 81,9
74,0
58,7
0
27,0
56,1
51,8
14.213
39,1 56,0
47,7
31,7
27,0
0
29,1
32,9
7.858
29,7 46,6
37,6
60,8
56,1
29,1
0
37,1
16,9
16,2
70,8
2 Ranomeeto 17.770
16,9
0
33,1
87,7
3 Wolasi
5.181
16,2
33,1
0
4 Kolono
14.899
70,8 87,7
5 Laonti
10.345
6 Moramo 7 Mor. Utara
1 Konda
19.861
Konda 0
N0 Kecamatan
Laonti
28,8
Kolono
29,7
Wolasi
39,1
Ranomeeto
Mor. Utara
Jarak antar Kecamatan
Moramo
Jumlah penduduk
Tabel 4. 9 Matriks Jarak Pusat Ibukota dan Jumlah Penduduk Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan 2015
65.0
Sumber: Data yang diolah Besarnya interaksi antar kecamatan-kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan dapat di hitung berdasarkan jumlah penduduk antar kecamatan dan jarak antar pusat kecamatan. Dari hasil olahan data dengan menggunakan rumus interaksi antar kecamatan (I) maka diperoleh tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan. Sebagai mana yang di tunjukan pada tabel 4.10.
61
Tabel 4.10 Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Antar Kecamatn Jumlah No Penduduk Kecamatan Kecamatan (jiwa) = (Pi) 1 Konda 19.861 Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Moramo Mor. Utara 2 Ranomeeto 17.770 Konda Wolasi Kolono Laonti Moramo Mor. Utara 3 Wolasi 5.181 Konda Ranomeeto Kolono Laonti Moramo Mor. Utara 4 Kolono 14.899 Konda Ranomeeto Wolasi Laonti Moramo Mor. Utara 5 Laonti 10.345 Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Moramo Mor. Utara 6 Moramo 14.213 Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Mor. Utara
Jumlah Penduduk (jiwa) = (Pj) 17.770 5.181 14.899 10.345 14.213 7.858 19.861 5.181 14.899 10.345 14.213 7.858 19.861 17.770 14.899 10.345 14.213 7.858 19.861 17.770 5.181 10.345 14.213 7.858 19.861 17.770 5.181 14.899 14.213 7.858 19.861 17.770 5.181 14.899 10.345 7.858
Jarak (Km) = (D) 16,9 16,2 70,8 65,0 39,1 29,7 16,9 33,1 87,7 81,9 56,0 46,6 16,2 33,1 78,7 74,0 47,7 37,6 70,8 87,7 78,7 58,7 31,7 60,8 65,0 81,9 74,0 58,7 27,0 56,1 39,1 56,0 47,7 31,7 27,0 29,1
Interaksi = (I) 1.235.706 392.089 59.033 48.630 184.643 176.929 1.235.706 84.032 34.423 27.406 80.537 64.302 392.089 84.032 12.463 9.788 32.364 28.797 59.033 34.423 12.463 44.731 210.729 31.671 48.630 27.406 9.788 44.731 201.692 25.830 184.643 80.537 32.364 210.729 201.692 131.890
62
Lanjutan Tabel 4.10 Interaksi Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Antar Kecamatan Jumlah No Penduduk Kecamatan Kecamatan (jiwa) = (Pi) 7 Mor. Utara 7.858 Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Moramo
Jumlah Penduduk (jiwa) = (Pj) 19.861 17.770 5.181 14.899 10.345 14.213
Jarak (Km) = D 29,7 46,6 37,6 60,8 56,1 29,1
Interaksi (I) 176.929 64.302 28.797 31.671 25.830 131.890
Sumber: Data yang di olah Berdasarkan perhitungan tabel 4.10 di peroleh gambaran bahwa interaksi tertinggi terjadi antara Kecamatan Konda dengan Kecamatan Ranomeeto yaitu sebesar 1.235.706. Tingginya interaksi ini terjadi di pengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang cukup dekat yaitu 16,9 Km. Kuatnya interaksi ini ditunjang pula dengan ketersediaan fasilitas pelayanan yang ada, dimana Kecamatan
Ranomeeto
mempunyai
fasilitas
yang lebih tinggi
keberadaanya di banding Kecamatan Konda Terutama fasilita pelayanan seperti bank, terminal dan studio musik. Hal ini sejalan dengan hasil perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot dimana Kecamatan Ranomeeto mempunyai skor yang lebih tinggi yaitu 537,8 sedangkan Kecamatan Konda mempunyai skor 437,8. Interaksi yang besar kedua terjadi pada Kecamatan Konda dengan Kecamatan Wolasi yaitu sebesar 392.089. kuatnya hubungan ini di pengaruhi oleh dekatnya jarak tempuh dari Kecamatan Konda ke Kecamatan Wolasi 16,2 Km. daya tarik Kecamatan Konda dengan Kecamatan Wolasi didukung dengan adanya ketersedian fasilitas pelayanan yang ada di Kecamatan Konda seperti toko bangunan/pertanian, toko obat, kantor pos, penginapan, studio foto dan salon
63
kecantikan yang umumnya tidak di jumpai di kecamatan wolasi. Hal ini dapat di jelaskan melalui hasil perhitungan IST dimana Kecamatan Konda mempunyai skor sebesar 437,8 dan Kecamatan Wolasi sebesar 147,8. Begitu juga yang terjadi dengan Kecamatan Moramo dengan Kecamatan Kolono memiliki interaksi yang cukup kuat yaitu 210.729. kuatnya hubungan antar kedua kecamatan tersebut di pengaruhi dengan besarnya jumlah penduduk dan jarak tempuh yang cukup dekat yaitu 31,7 Km. Kuatnya interaksi yang terjadi antara kedua kecamatan ini didukung pula oleh ketersediaan fasilitas pelayanan, dimana Kecamatan Moramo dan Kecamatan Kolono dalam hal Fasilitas pelayanan, ini di buktikan dengan nilai IST yang sama yaitu 237,8. Interaksi pada urutan berikutnya terjadi pada Kecamatan Moramo dengan Kecamatan Laonti yaitu sebesar 201.692. interaksi ini terjadi juga dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang cukup besar dan jarak yang cukup dekat 27,0 Km. kuatnya interaksi ini juga didukung dengan besarnya kompleksitas/keragaman fasilitas pelayanan antara ke dua kecamatan tersebut ini di buktikan dengan adanya beberapa fasilitas pelayanan yang di miliki oleh Kecamatan Moramo dan tidak di jumpai di Kecamatan Laonti, seperti toko bahan pertanian dan bangunan, bank, pabrik/industri, terminal, jaringan telekomunikasi, PLN, kantor pos, (Balai penyuluhan Pertanian) BPP, dan studi foto. Sehingga secara teoritik Kecamatan Moramo memiliki daya tarik bagi Kecamatan Laonti. Bila di hubungkan dengan hasil perhitungan IST, Kecamatan Moramo mempunyai fasilitas pelayanan yang leibih beragam dibandingkan dengan Kecamatan Laonti. Ini di buktikan dengan
64
skor IST Kecamatan Moramo 237,8 lebih tinggi di bandingkan dengan Kecamatan Laonti yaitu 114,4. Interaksi yang rendah terjadi pada Kecamatan Kolono dengan Kecamatan Wolasi yaitu sebesar 12.463. Rendahnya interaksi yang terjadi antara ke dua kecamatan tersebut di sebabkan karena faktor jarak yang relatif cukup jauh yaitu dengen jarak tempuh 78,7 Km. selain itu kedua kecamatan tersebut mempunyai hubungan yang tidak langsung, sebab bila dari pusat Kecamatan Kolono ke pusat Kecamatan Wolasi harus melalui Kecamatan Moramo terlebih dahulu. Kondisi ini tentu saja kurang menguntungkan baik dari aspek waktu maupun biaya, sementara ketersediaan fasilitas pelayanan di kecamatan lainya yang jaraknya lebih dekat seperti Kecamatn Moramo cukup tersedia. Serta interaksi yang paling rendah terjadi pada Kecamatan Wolasi dan Kecamatan Laonti yaitu sebesar 9.788. Rendahnya interaksi ini disebabkan karena jarak tempuh ke dua kecamatan tersebut yang cukup jauh yaitu 74,0 Km. Demikian pula hubungan yang tidak langsung juga terjadi pada kedua kecamatan tersebut. Sebab bila dari pusat Kecamatan Wolasi ke pusat Kecamatan Laonti harus melewati Kecamatan Moramo terlebih dahulu. Sedangkan jika di bandingkan dengan Kecamatan Wolasi, Kecamatan Moramo lebih memiliki fasilitas yang cukup beragam, jika berdasarkan kompleksitas/keberadaan fasilitas pelayanan kedua kecamatan tersebut itu di tunjukan dengan Indeks Sentralitas Terbobot (IST) kedua kecamatan tersebut yang tergolong sangat rendah di bandingkan dengan kecamatn lainya, yaitu skor untu Kecamatan Wolasi yaitu 147,8 dan Kecamatan Laonti 114,4.
65
Analisis interaksi yang terjadi antar kecamatan menggambarkan gaya tarik suatau kecamatan terhadap kecamatan lainya. Sehubungan dengan adanya probabilitas
interaksi
yang
terjadi
“dari”
dan
“ke”
suatu
kecamatan
menggambarkan semakin besar gaya tarik kecamatan pusat tersebut terhadap kecamatan lainya, besarnya tingkat interaksi ini menggambarkan besarnya jangkauan
pelayanannyan
(batas
wilayah
pelayanan)
dan
sekaligus
menggambarkan dominasinya terhadap yang lain. Berdasarkan data jumlah penduduk dan jarak antar kecamatan serta di hitung dengan mengunakan elaborasi rumus gravitasi dapat dihitung batas gaya tarik geografis antar kecamatan, dapat di tunjukan pada tabel 4.11 berikut.
Kolono
Laonti
Moramo
Mor. Utara
0
8,69
10,72
37,94
37,75
21,18
18,23
19,22
2 Ranomeeto 17.770
8,21
0
21,49
45,78
46,45
29,56
27,99
24,47
3 Wolasi
5.181
5,48
11,61
0
29,19
30,67
17,96
16,85
15,97
4 Kolono
14.899
32,86
41,92
49,51
0
32,02
16,04
35,22
29,65
5 Laonti
10.345
27,25
35,45
43,33
26,68
0
12,43
29,97
25,02
6 Moramo
14.213
17,92
26,44
29,74
15,66
14,57
0
16,69
17,29
7 Mor. Utara
7.858
11,47
18,61
20,75
25,58
26,13
12,41
0
16,42
N0 Kecamatan
1 Konda
19.861
Konda
Wolasi
Jarak Rata-rata
Jarak antar Kecamatan Ranomeeto
Jumlah penduduk
Tabel 4.11 Matriks Gaya Tarik Geografis Antar Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015
Sumber: Data yang diolah
66
Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat di ketahui bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan secara geografis meliputi 3 (tiga) kecamatan. Artinya secara geografis Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayanan yang lebih luas terhadap kecamatankecamatan lainya khususnya di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, Jangkauan pelayanan Kecamatan Konda mencapai radius jarak rata-rata 19,22 Km, menjangkau sampai Kecamatan Ranomeeto, Kecamatan Wolasi, dan Kecamatan Moramo Utara dan Kecamatan Moramo mencapai radius jarak ratarata 17,29 Km, menjangkau sampai Kecamatan Moramo Utara, Laonti, dan Kolono. Sedangkan kecamatan yang paling rendah batas gaya tarik geografisnya adalah Kecamatan Kolono dan Laonti dan yang hanya mampu menjangkau sampai Kecamatan Moramo dengan radius jarak rata-rata 29,65 dan 25,02 Km. Artinya kecamatan tersebut bila berdasarkan batas gaya tarik geografisnya hanya mampu melayani penduduk di wiayah tersebut.
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 5.1 Kesimpulan Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat di taraik beberapa kesimpulan sebagai berikut. 1. Kemampuan Fungsi pelayanan sosial ekonomi kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan menunjukan bahwa Kecamatan Ranomeeto berada pada hrarki pertama, di ukur dari penyebaran jumlah dan keragaman fasilitas pelayanan. Sedangkan Kecamatan Konda, Moramo, Kolono, Moramo Utara, Wolasi dan Laonti masing-masing berada pada hirarki kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. 2. Tingkat interaksi antar kecamatan-kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan menunjukan bahwa Kecamatan Konda dan Kecamatan Moramo memiliki jangkauan pelayana lebih luas karena dapat menjangkau sejumlah tiga kecamatan dari tujuh kecamatan yang berada di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan, hal tersebut di dominasi karena jumlah penduduk yang banyak dan keterdekatan jarak antar pusat ibukota kecamatan sehingga gaya tarik wilayahnya tinggi. Ditinjau dari Pusat pelayananya Kecamatan Ranomeeto sebagai pusat utama yaitu dengan IST tertinggi. Kecamatan Konda sebagai pusat utama berdasarkan IST urutan kedua dan jangkauan pelayanan yang lebih luas di bandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainya.
67
68
5.2 Saran 1. Diperlukan arah kebijakan dari pemerintah Kabupaten Konawe Selatan serta pemerintah Kecamatan untuk memperkuat kapasitas dan fungsi pelayanan khususnya di Kecamatan Wolasi dan Laonti, terutama dari fasilitas
ekonomi;
(pertokoan,
transportrasi/komunikasi;
(terminal
bank, dan
dan
pabrik),
telkom),
fasilitas
fasilitas
jasa
peroranganlain; ( penginapan, foto copy, studio foto, dan salon). 2. Di perlukan arahan kebikjakan dari pemerintah tiap-tiap kecamatan untuk menciptakan keterkaitan (lingkage) antar pusat-pusat pelayanan secara efisien baik keterkaitan pasar maupun keterkaitan sosial ekonomi, Bahwasanya dalam pengembangan wilayah sangat diperlukan memahami fenomena arus orientasi sosial, ekonomi penduduk antar pusat-pusat pelayanan serta matriks jarak antar pusat pelayanan yang berdasarkan daya saing antar kecamatan.
DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Raharjo, 2005. Dasar-dasar ekonomi wilayah. Penerbit Geraha Ilmu. Yogyakarta _______________, 2008. Pengembangan Wilayah Konsep Dan Teori. Penerbit Geraha Ilmu. Yogyakarta Arsyad, lincolin. 1999 Pengantar Perencanaan Dan Pembagunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE. Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Konawe Selatan Dalam Angka 2015 Bintarto, R. 1997. Interaksi Desa/Kota Dan Permasalahanya, Jakarta Ghalia Indonesia. Budiharsojo, Sugeng, 2001. Perencanaan Pembangunan Wilayah: Teori Model Dan Perencanaan Wilayah. Depdikbud. 1989. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdikbud. Djojodipuro, marsudi. 1992. Teori Lokasi. Lembaga Penerbit, Jakarta : FE UI. Hestudiputri, Dita (2007). Peran dan Fungsi Ibu Kota Kecamatan Lasem Sebagai Pusat Pertumbuhan di Kabupaten Rembang. Skripsi Universitas Negri Sumatra Utara. Herman, 2004. Analisis Interaksi Sosial Ekonomi Antara Desa Kelurahan Di Kecamatan Pasar Wajo Kabupaten Buton. Skripsi FE Universitas Halu Oleo program sarjana Tidak Diterbitkan. Hizaruddin, La Ode, 2014. Analisis Fungsi Pelayanan Kecamatan Kulisusus Sebagai Pusat Pengembangan Wilayah Di Kabupaten Buton Utara. Skripsi FE Universitas Halu Oleo program sarjana Tidak Diterbitkan. Kamaludindin, Rustian, 1993. Beberapa Aspek Pembangunan Nasional Dan Daerah, Jakarta: Ghalia Indonesia. Mahi, La. 2009, Analisis Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan Pada Perwilayahan Pembanguan Di Kabupaten Muna, (Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo; Kendari. Matoka, Ulfa. 1994. Studi Jangkauan Pelayanan Pusat-Pusat Pertumbuhan di Sulawesi Tenggara. (Tessis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana UNHAS, tidak di publikasikan).
Misriatun, 2009. Analisis Pusat-Pusat Pelayanan di Kabupaten Kolaka Bagian Timur.(Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, tidak dipublikasikan. Mulyanto, H.R. 2008. Prinsip-Prinsip Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Geraha. Nurjanah. 2006. Studi Pengembangan Wilayah Kecamatan Sorawolio Sebagai Sub Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kota Bau-Bau. Skripsi FE Universitas Halu Oleo: Kendari Nas, PJM, 1999. Kota di Dunia Ketiga, Jakarta: Bharata. Padangarang, 2008. Teknik Analisis Kuantitatif Wilayah. Program Pasca Sarjana Universitas Halu Oleo Kendari. Syamsul, La Ode. 2013. Analisis Fungsi Kecamatan di Bagian Barat Kabupaten Muna. (Tesis, Program Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Pasca Sarjana Universitas Haluoleo, tidak dipublikasikan. Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif,dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta. Taringan, R. 2006, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Jakarta PT Bumi Aksara. Undang-undang. 1999. Undang-Undang Pemerintah Daerah.
Nomor 22, Tahun 1999, tentang
Warpani, S. 1984, Analisa kota dan Daerah, Penerbit ITB: Bandung
Lampiran 1. Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015
No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Moramo Mor. Utara
Jumlah Penduduk 19.861 17.770 5.181 14.899 10.345 14.213 7.858
Fasilitas Ekonomi
Fungsi Pelayanan Fasilitas Fasilitas Transp/Komk Jasa Publik
Fasilitas Sosial
1
2
3
4
5
6
7
8
9
x x x x x x x
x x x x x x x
x x 0 x 0 x x
0 x 0 0 0 x 0
x x 0 x 0 x x
0 0 0 0 0 x 0
x x x x x x x
x x 0 0 0 0 0
0 x 0 x 0 x 0
KETERANGAN 1. Pasar Tradisional 2. Toko/Kios 3. Toko bahan-bahan Pertanian/bahan bangunan 4. Bank 5. Pabrik/Industri 6. Sekolah Kejuruan 7. Puskesmas 8. Toko Obat/Apotik 9. Terminal angkutan (darat, laut, udra) 10. Telkom 11. Media Cetak 12. Radio Swasta 13. PDAM
10 11 x x x x 0 x x
0 0 0 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0 0
Fasilitas Jasa Perorangan Lainnya
Total
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 0 0 0 0 0 0 0
x x x x 0 x x
x x 0 x 0 x 0
x 0 0 x 0 x x
x x x x x x x
14. PLN 15. Kantor Pos 16. BPP 17. Lapangan Sepak Bola 18. Tempat Karoke/Studio Rekaman 19. Bengkel Mobil/Motor 20 . Rumah/Warung makan 21. Penginapan 22. Foto copi 23. Studio Foto 24. Salon Kecantikan 25. Koperasi 26. PPAT
0 x 0 0 0 0 0
x x x x x x x
x x x x x x x
x x 0 0 0 0 0
x x x x x x x
x x 0 x 0 x 0
x x 0 0 0 0 0
x x x x x x x
x x 0 0 0 0 0
19 21 10 16 8 18 13
Lampiran 2. Skalogram Fasilitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Kategori Fasilitas Pelayanan No Kecamatan
1 2 3 4 5 6 7
Konda Ranomeeto Wolasi Kolono Laonti Moramo Mor. Utara Jumlah
Jumlah Penduduk 19.861 17.770 5.181 14.899 10.345 14.213 7.858 90.127
1 1 x x x x x x x 7
2 2 x x x x x x x 7
7 3 x x x x x x x 7
17 19 20 22 25 10 14 4 5 6 7 8 9 10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x 7 7 7 7 7 6 6
3 5 15 16 23 9 4 8 11 12 13 14 15 18 16 17 x x x x x 0 0 x x x x 0 x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x x x 0 x x 0 x 0 0 0 0 5 5 4 4 4 3 2 2
21 19 x x 0 0 0 0 0 3
24 20 x x 0 0 0 0 0 2
26 21 x x 0 0 0 0 0 2
6 22 0 0 0 0 0 x 0 1
18 23 0 x 0 0 0 0 0 1
11 24 0 0 0 0 0 0 0 0
12 25 0 0 0 0 0 0 0 0
13 26 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Fasilitas Pelayanan 19 21 10 16 8 18 13
Lampiran 3. Skalogram Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015
No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Ranomeeto Konda Moramo Kolono Mor. Utara Wolasi Laonti Jumlah (Tn)
Jumlah Penduduk 17.770 19.861 14.213 14.899 7.858 5.181 10.345 90.127
Kategori Fasilitas Pelayanan 1 1 x x x x x x x
2 2 x x x x x x x
7 17 19 20 3 4 5 6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
22 7 x x x x x x x
7
7
7
7 7
7
7 7
25 8 x x x x x x x
10 9 x x x x x x 0
14 10 x x x x x x 0
3 11 x x x x x 0 0
5 12 x x x x x 0 0
15 13 x x x x 0 0 0
16 14 0 x x x x 0 0
23 15 x x x x 0 0 0
9 4 8 21 18 16 17 19 x x x x 0 0 x x x x 0 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 20 x x 0 0 0 0 0
26 21 x x 0 0 0 0 0
6 22 0 0 x 0 0 0 0
18 23 x 0 0 0 0 0 0
11 24 0 0 0 0 0 0 0
12 25 0 0 0 0 0 0 0
13 26 0 0 0 0 0 0 0
6
6
5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
0
0
0
2
2
2
Jumlah Fasilitas Peringkat Pelayanan 21 19 18 16 13 10 8 105
I II III IV V VI VII
Lampiran 4. Skalogram Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Kategori Fasilitas Pelayanan No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Jumlah 1 Penduduk
Ranomeeto Konda Moramo Kolono Mor. Utara Wolasi Laonti
17.770 19.861 14.213 14.899 7.858 5.181 10.345
Jumlah (Tn)
90.127
1 x x x x x x x 7
2 2 x x x x x x x 7
7 3 x x x x x x x 7
17 19 20 22 25 10 14 3 5 15 16 23 9 4 8 21 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 16 17 19 x x x x x x x x x x 0 x x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x x x x x x 0 0 0 x x x x x x x x x 0 x 0 0 0 0 0 x x x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 x x x x x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 2 2 2
24 20 x x 0 0 0 0 0 2
26 21 x x 0 0 0 0 0 2
6 22 0 0 x 0 0 0 0 1
18 23 x 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah Fasilitas
Peringkat
21 19 18 16 13 10 8
I II III IV V VI VII
Lampiran 5. Skalogram Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Kategori Fasilitas Pelayanan Jumlah 1 No Kecamatan Penduduk 1 1 2 3 4 5 6 7
Ranomeeto Konda Moramo Kolono Mor. Utara Wolasi Laonti
Jumlah (Tn)
17.770 19.861 14.213 14.899 7.858 5.181 10.345 90.127
e
x x x x x x x 7
2 2 x x x x x x x 7
7 3 x x x x x x x 7
17 4 x x x x x x x 7
19 5 x x x x x x x 7
20 6 x x x x x x x 7
22 7 x x x x x x x 7
25 8 x x x x x x x 7
10 9 x x x x x x 0 6
14 10 x x x x x x 0 6
3 11 X X X X X 0 0 5
5 15 16 23 9 4 8 21 12 13 14 15 18 16 17 19 x x 0 x x x x x x x x x 0 0 x x x x x x x x 0 0 x x x x x 0 0 0 x 0 x 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4 4 4 3 2 2 2
24 20 x x 0 0 0 0 0 2
26 21 x x 0 0 0 0 0 2
6 22 0 0 x 0 0 0 0 1
18 23 x 0 0 0 0 0 0 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
, ( −
)
1
0
0
n = Jumlah pelayanan x satuan pemukiman n = 23 x 7 n = 161 e=5
Ks =
0,5 (n-Tn) = 28
e/n = 5/161= 0,0311
Ks = 1-
Kr = 1-e/n = 1- 0,0311 = 0,97 > 0,90 (Kr dapat diterima)
Ks = 1- 0,22 = 0,78 > 0,60 (Ks dapat di terima)
Jumlah Fasilitas 21 19 18 16 13 10 8 105 5
Peringkat I II III IV V VI VII
Lampiran 6. Perhitungan Bobot Fungsi Fasilitas Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Kategori Fasilitas Pelayanan No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
1 1 1 1 1 1 1 1 1 7
2 2 1 1 1 1 1 1 1 7
7 3 1 1 1 1 1 1 1 7
17 4 1 1 1 1 1 1 1 7
19 5 1 1 1 1 1 1 1 7
20 22 25 6 7 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7
10 9 1 1 1 1 1 1 0 6
14 3 10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 6 5
5 12 1 1 1 1 1 0 0 5
15 13 1 1 1 1 0 0 0 4
16 14 0 1 1 1 1 0 0 4
23 15 1 1 1 1 0 0 0 4
9 18 1 0 1 1 0 0 0 3
4 16 1 0 1 0 0 0 0 2
8 17 1 1 0 0 0 0 0 2
21 19 1 1 0 0 0 0 0 2
24 20 1 1 0 0 0 0 0 2
Ranomeeto Konda Moramo Kolono Mor. Utara Wolasi Laonti Jumlah (Tn) Centralitas Total (t) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 Bobot Fasilitas (C) 14,314,314,3 14,3 14,3 14,314,314,3 16,7 16,7 20 20 25 25 25 33,3 50 50 50 50
Bobot Fungsi =
26 21 1 1 0 0 0 0 0 2
6 22 0 0 1 0 0 0 0 1
18 23 1 0 0 0 0 0 0 1
100 100 100 50
100
100
Jumlah Fasilitas
Peringkat
21 19 18 16 13 10 8
I II III IV V VI VII
Lampiran 7. Perhitungan Indeks Sentralitas Terbobot Fungsi Pelayanan Kecamatan-Kecamatan di Bagian Timur Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2015 Kategori Fasilitas Pelayanan
Ranomeeto Konda Moramo Kolono Mor. Utara Wolasi Laonti Jumlah Fungsi
1 1 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
Centralitas Total
100 100
No Kecamatan 1 2 3 4 5 6 7
Bobot Fasilitas
2 2 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
7 3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
17 4 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
19 5 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
20 6 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
22 7 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
25 8 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 7
10 9 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 6
14 10 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 16,7 0,0 6
3 11 20 20 20 20 20 0,0 0,0 5
5 12 20 20 20 20 20 0,0 0,0 5
15 13 25 25 25 25 0,0 0,0 0,0 4
23 14 25 25 25 25 0,0 0,0 0,0 4
8 15 50 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
21 16 50 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
24 17 50 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
26 18 50 50 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
18 19 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1
100 100 100 100 100 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3 14,3
16,7
16,7
20
20
25
25
50
50
50
50
100
IST
Hirarki
537,8 437,8 237,8 237,8 187,8 147,8 114,4
I II III III IV V VI
ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HALU OLEO JUDUL SKRIPSI ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
DIDI SETIAWAN B1A111012 PETA ADMINISTRASI WILAYAH PENELITIAN
Legenda Ibukota Kecamatan Desa Kelurahan Jalan Nasional Jalan Provisi Jalan Kabupaten Sungai Batas Penelitian
ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HALU OLEO
JUDUL SKRIPSI ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
DIDI SETIAWAN B1A111012 PETA KELERENGAN WILAYAH PENELITIAN
Legenda
Ibukota Kecamatan Desa Kelurahan Jalan Nasional Jalan Provisi Jalan Kabupaten Sungai Batas Penelitian
ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HALU OLEO
JUDUL SKRIPSI ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
537,8
I DIDI SETIAWAN B1A111012
IV II
PETA HIERARKI WILAYAH PENELITIAN
187,8
437,8
V
III
237,8 114,4
8 kilometer
VI
147,8 Skala 1: 375.000
Legenda
III
Ibukota Kecamatan 237,8
Desa/Kelurahan Desa Kelurahan Jalan Nasional Jalan Provisi Provinsi Jalan Jalan Jalan Kabupaten Kabupaten Sungai Batas Penelitian Wil.penelitian Batas
0
Hierarki
ILMU EKONOMI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS HALU OLEO
JUDUL SKRIPSI ANALISIS FUNGSI PELAYANAN KECAMATAN-KECAMATAN DI BAGIAN TIMUR KABUPATEN KONAWE SELATAN
DIDI SETIAWAN B1A111012 PETA GAYA TARIK WILAYAH PENELITIAN
Legenda Ibukota Kecamatan Desa Kelurahan Jalan Nasional Jalan Provisi Jalan Kabupaten Sungai Batas Penelitian
Batas Gaya Tarik
