6/8/2010
Sistem Hukum dalam Pelayanan Kesehatan Masyarakat
oct 2008
lindayanti sulistiawati
Sistem sbg ……..? • Tatanan ; struktur; satuan dr bagianb i bagian. • Metoda; rencana; prosedur.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
1
6/8/2010
SISTEM HUKUM • Bentuk Hukumnya/ Hirarki : UU No 10 Th 2004 • • • • •
UUD / Konstitusi Undang-Undang/PERPU Peraturan Pemerintah Peraturan Presiden PERDA;
oct 2008
lindayanti sulistiawati
• 1. UUD '45 - Merupakan hukum dasar - Berisi 37 pasal - Mengalami amandeman atau perubahan beberapa kali oleh MPR • 2. Tap MPR - Tap MPR Dibuat oleh MPR untuk melaksanakan UUD 1945 - Memiliki kekuatan hukum mengikat ke luar dan ke dalam majelis - Berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia - Kalau Keputusan MPR hanya berlaku bagi anggota majelis atau mengikat ke dalam oct 2008
lindayanti sulistiawati
2
6/8/2010
• 3. Undang-Undang - Dibuat DPR dan Pemerintah/Presiden untuk melaksanakan UUD 45 dan Tap MPR - Berlaku bagi warga negara Indonesia • 4. Perpu - Yang membuat perpu adalah Presiden jika negara sedang dalam genting / gawat darurat. - Tidak perlu disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat - DPR dapat mengawasi jalannya Perpu • 5. PP / Peraturan Pemerintah - Ada PP Pusat dan PP Daerah - PP dibuat oleh Presiden (Pemerintah Pusat) atau Gubernur / Walikota / Bupati (Pemerintah Daerah) - Dibuat untuk melaksanakan Undang-Undang oct 2008
lindayanti sulistiawati
• 6. Keppres - Presiden berhak mengeluarkan Keputusan Presiden - Tujuan Keppres adalah untuk administasi negara dan administrasi pemerintahan. • 7. Perda a. Peraturan daerah propinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah propinsi bersama dengan gubernur. • b. Peraturan daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. • c. Peraturan desa atau yang setingkat, dibuat oleh badan yang setingkat, tata cara pembuatan peraturan desa atau yang setingkat diatur oleh peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.bersangkutan • Tidak boleh bertentangan dengan peraturan pusat.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
3
6/8/2010
Sistem Hukum : Bidang /lapangan Hk • • • • • •
HK Pidana HK Perdata HK Administrasi Negara ( TUN ) HK Agraria HK Kesehatan Kesehatan, etc.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
Neg/Pemerntah Pelayanan/Jasa
Implmntasi/penegakaan HK.
Kesehatan Masy.
Kerangka Relasi
Populasi/stake holders
oct 2008
lindayanti sulistiawati
4
6/8/2010
HK Pidana
HK Internasional
HK Administrasi Negara
HK Kesehatan
HK Bisnis
HK Perdata
oct 2008
lindayanti sulistiawati
Batasan ttg Hukum ; Regulasi
• A body of rules for human conduct within a community which by common consent of this community shall be enforced by external power.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
5
6/8/2010
Sumber • Formal : proses yg membuat suatu ketentuan menjadi ketentuan yg berlaku umum. • Material : Prinsip yg menentukan isi ketentuan hukum yg berlaku. berlaku
oct 2008
lindayanti sulistiawati
Rule of Law-> : Konsep/gagasan • Keadilan&kepentingan para pihak dapat dil dilayani& i& di diselesaikan l ik d dgn sistem i t peraturan & prosedur yg tidak memihak,otonom, tidak personal bersifat obyektif ( detached). – Supremacy p y of law – Equality before the law – The Constitution based on individual rights oct 2008
lindayanti sulistiawati
6
6/8/2010
Rule of Law : Dlm konteks Regulasi • The Rulers as well as the governed should be subject to law.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
Hal yg mendorong berkembangnya hukum dalam dunia kesehatan (health law): • Perkembangan HAM ttg the right to self determination, the right to information, the right to health care (1948/66) merubah b h cara berpikir b iki masyarakat/pasien k t/ i u menuntut t t pelayanan kesehatan yg bertanggungjawab dg akibat tertentu; • Gaya hidup masyarakat ke arah konsumerisme dan komersialisme tlh merubah doktrin paternalistik dan karikatif mjd doktrin kontraktual dg sgl konsekwensinya. • Campur tangan pemerintah u mengatur org fungsi dan tata laksana pelayanan kesehatan sesui dg kemajuan jaman dan ilmu kedokteran; • Penyalahgunaan profesi yg menimbulkan permasalahan dlm pelayanan kesehatan. oct 2008
lindayanti sulistiawati
7
6/8/2010
Case: Sandra Evason, London • Sandra didiagnosis kanker, shg slm 7 th berhbngan dg dokter bedah atau terapi penyinaran. Sandra dirawat selama 13bulan. Rambutnya kini rontok, suaminya pun berhenti bekerja u merawatnya. Ternyata, dokter salah mengambil sampel pemeriksaan kepunyaan orang g lain yg berpenyakit p y kanker • Apakah yang menurut Anda terjadi bila kasus ini diajukan ke pengadilan? Jelaskan dg konsep2 rule of law oct 2008
lindayanti sulistiawati
UU Praktik Kedokteran 29/2004 • Undang-Undang Praktik Kedokteran (UUPK) sering dipahami sebagai (sama dengan) hukumkedokteran atau juga hukum kesehatan (health law/ medical law). Pandangan tersebut muncul bila hukum dimaknai ‘sebatas peraturan’ untuk memenuhi kebutuhan praktis, yaitu untuk menyelesaikan y permasalahan p yyang g dihadapi p masyarakat dalam hubungannya dengan tenaga kesehatan yang intipermasalahannya berkaitan dengan penyelenggaraan praktik kedokteran. oct 2008
lindayanti sulistiawati
8
6/8/2010
UU yg mengatur Praktek Pelayanan Kesehatan, UU no.23/1992 • Sesuai dg UUPelayanan Kesehatan ini, gg gj untuk Pemerintah bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan maupun membantu upaya kesehatan yg diselenggarakan oleh masyarakat. • Dlm ps 66, dinyatakan bahwa Pemerintah mengembangkan, membina, dan mendorong JPKM sebagai landasan setiap penyerlenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara praupaya, berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan. oct 2008
lindayanti sulistiawati
Contoh kasus: Pengambilan Ginjal yg salah • Dua orang dokter (dr.bedah dan dr. penyakit dalam) keliru mengangkat ginjal yg masih berfungsi normal. Pasien meninggal krn kejadian tsb tsb. Kejadian ini terjadi di Inggris pada Januari 2000. • Ketika diajukan ke Pengadilan, kedua dokter ini dibebaskan, karena seorang Patologis (saksi ahli) mengemukakan bhw ia tidak mempunyai keyakinan bhw pasien meinggal sebagai akibat langsung dari pengangkatan ginjal yg sehat. • Kemudian komite disiplin kesehatan Inggris melakukan pemeriksaan, dan ternyata terbukti bhw salah satu dari dokter tsb memasang X X-ray ray dlm keadaan terbalik terbalik, shg dokter bedah yg akan melaksanakan pembedahan tidak menyadari bhw pengangkatan seharusnya dilakukan u ginjal kanan, bukan kiri.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
9
6/8/2010
• Terbukti bhw diantara kedua dokter tsb, tidak ada komunikasi langsung sebelum melakukan pembedahan. • Seandainya dokter bedah berkomunikasi dg dokter penyakit dalam pasien dan melihat informed consent pasien, maka kesalahan ini dapat dihindarkan. • Pertanyaan: bagaimana peran hukum menurut Anda dalam kasus ini? • Jika Anda adalah anggota komite disiplin kesehatan di Inggris, sanksi apa yg akan Anda berikan kpd 2 dokter tsb? Catatan: ke-2 dokter tsb belum pernah melakukan pelanggaran sblmnya – Pencoretan nama mereka dari register (pencabutan ijin praktek)? kt k)? Jelaskan J l k alasan l A Anda d – Suspensi ijin praktek? Jelaskan alasan Anda.
oct 2008
lindayanti sulistiawati
10
