SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

LAMPIRAN III.6 : PERATURAN BUPATI BUNGO NOMOR : 45 TAHUN 2009 TANGGAL : 11 NOVEMBER 2009 TENTANG : SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN BUNGO.

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

III-6.1. KERANGKA HUKUM (1)

Surat Permintaan Pembayaran (SPP) diajukan oleh Bendahara Pengeluaran kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SPKD berdasarkan SPD yang telah dikeluarkan.

(2)

Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 159 mengatur SPP dalam rangka permintaan pembayaran ke dalam 4 jenis yaitu SPP Uang Persediaan (UP), SPP Ganti Uang (GU), SPP Tambahan Uang (TU), dan SPP Langsung (LS) dengan peruntukkan dan perlakuan yang berbeda. Dalam rangka pengesahan atas uang persediaan UP/TU yang telah dibelanjakan, diterbitkan SPP Nihil (GU Nihil dan TU Nihil).

III-6.2. DESKRIPSI KEGIATAN III-6.2.1. Jenis Permintaan Pembayaran (1)

Permintaan pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui penerbitan : a. SPP-LS b. SPP-UP c. SPP-GU, dan d. SPP-TU.

(2)

Permintaan pembayaran nihil dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran melalui penerbitan SPPGU Nihil atau SPP-TU Nihil dalam rangka pengesahan atas penggunaan uang persediaan sebelumnya meliputi : a. penggunaan dana GU yang terakhir atau penggunaan uang persediaan telah mencapai batas pagu anggaran belanja suatu kegiatan dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya, atau atas penggunaan dana GU pada akhir tahun anggaran untuk seluruh Kelompok Belanja; atau b. penggunaan dana TU; atau c. penggunaan dana secara langsung yang bersumber dari penerimaan sendiri pada BLUD.

III-6.2.2. Persyaratan dan Kriteria Permintaan Pembayaran III-6.2.2.1. Persyaratan dan Kriteria Umum (1)

Pengeluaran kas atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPD untuk seluruh kebutuhan belanja dan atau pengeluaran pembiayaan yang dimuat dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya. (2) Berdasarkan. . .

-2-

(2)

Berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD, bendahara pengeluaran mengajukan Surat Pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD.

III-6.2.2.2. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-UP (1)

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran, yang tidak dapat dipergunakan untuk keperluan pembayaran yang diselesaikan melalui mekanisme SPP-LS.

(2)

Dalam rangka pengisian uang persediaan pada permulaan tahun anggaran setelah APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-UP untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

(3)

SPP-UP diajukan paling tinggi sebesar jumlah pagu UP untuk setiap SKPD (Unit Organisasi) yang tercantum dalam APBD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4)

SPP-UP diajukan dilakukan sekali dalam setahun, dalam jumlah global meliputi SPP-1 berupa surat pengantar SPP-UP, SPP-2 berupa ringkasan SPP-UP dan SPP-3 berupa rincian rencana penggunaan dana tanpa membebani kode rekening anggaran belanja, yang dilampiri dengan : a. salinan SPD; b. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan;

III-6.2.2.3. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-GU (1)

Dalam rangka penggantian atau mengisi kembali uang persediaan yang telah digunakan, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP-GU untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

(2)

SPP-GU diajukan sebesar jumlah penggunaan uang persediaan periode sebelumnya mencakup : a. rincian obyek belanja suatu kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung; atau b. rincian obyek belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung.

(3)

Pengajuan SPP-GU tahap awal : a. dapat dilakukan apabila uang persediaan SP2D-UP telah dibelanjakan sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima perseratus). b. dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak pencairan dana SP2D-UP.

(4)

Pengisian kembali uang persediaan untuk tahap berikutnya melalui pengajuan SPP-GU tahap kedua dan seterusnya, dapat dilakukan secara rutin tanpa menunggu penggunaan uang persediaan mencapai 75% (tujuh puluh lima perseratus), dengan memperhatikan : a. ketersediaan dana yang tercantum dalam SPD untuk kebutuhan SKPD berkenaan; b. sisa anggaran rincian obyek belanja suatu kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung atau rincian obyek belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya. (5) Pengajuan. . . .

-3-

(5)

Pengajuan SPP-GU dilakukan sejalan dengan penyampaian pertanggungjawaban belanja atas penggunaan uang persediaan periode sebelumnya, dan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(6)

Pengajuan SPP-GU meliputi dokumen SPP-1 berupa surat pengantar SPP-GU, SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana sebelumnya dan SPP-3 berupa rincian penggunaan dana GU sebelumnya dengan mencantumkan nilai nominal rincian obyek belanja beserta nama kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung atau rincian obyek belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung.

(7)

Lampiran kelengkapan dokumen SPP-GU, meliputi : a. salinan SPD; b. surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain uang persediaan; c. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; d. rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak (SSP); e. rekap bukti per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah, yang disusun secara urut;

(8)

Kelengkapan bukti transaksi yang sah sebagaimana dimaksud angka (7) huruf e, diantaranya : a. Kwitansi bermeterai cukup beserta nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp15.000.000,-. b. Untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp250.000,- sampai dengan Rp1.000.000,menggunakan materai Rp3.000,- sedangkan untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,- menggunakan materai Rp 6.000,c. Surat perintah kerja yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. Surat pesanan barang yang diterbitkan oleh PPTK untuk pengadaan barang dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). e. Berita acara serah terima barang/jasa (pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,-). f. SPPD rampung beserta bukti pendukung Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Laporan Perjalanan Dinas. g. Daftar Hadir Rapat untuk kelengkapan bukti SPJ Makan dan Minum Rapat. h. Daftar pembayaran honorarium disertai notulen rapat tim/daftar hadir atau laporan hasil kerja tim yang dilengkapi dengan Surat Penunjukan oleh pejabat yang berwenang. i. Daftar pembayaran uang lembur disertai daftar hadir lembur dilengkapi dengan Surat Penunjukan oleh pejabat yang berwenang.

III-6.2.2.4. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-TU (1)

Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-TU dalam rangka memperoleh tambahan uang persediaan dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPKSKPD, apabila : a. kebutuhan. . . .

-4-

a. kebutuhan dana untuk membiayai kegiatan operasional rutin melebihi saldo kas yang diperoleh melalui SP2D-UP meskipun penggunaannya belum mencapai 75% (tujuh puluh lima per seratus) yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; atau a. dibutuhkan dana untuk membiayai kegiatan operasional yang sangat mendesak dan atau tidak dapat ditunda pelaksanaannya sementara saldo kas yang tersedia tidak mencukupi, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Saldo Kas; atau b. dibutuhkan dana untuk membiayai satu kegiatan yang dijadwalkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu satu bulan ke depan yang dibuktikan dengan jadwal kegiatan. (2)

SPP-TU dapat diajukan dengan kriteria sebagai berikut : a. dipergunakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2D-TU, dan apabila tidak habis digunakan dalam kurun waktu tersebut maka sisa dana TU harus disetor seluruhnya ke rekening Kas Daerah; b. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dipenuhi, maka Bendahara Pengeluaran tidak dapat lagi diberikan TU untuk kegiatan bersangkutan sepanjang sisa tahun anggaran berkenaan.

(3)

Penggunaan dana TU dapat melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP2D-TU, apabila : a. kegiatan yang akan dilaksanakan tidak dapat terputus dan waktu efektifnya melebihi 1 (satu) bulan; b. selama kegiatan berjalan ternyata mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna; c. Keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Kuasa BUD pada saat pengajuan atau sebelum berakhirnya batas waktu penggunaan dana TU;

(4)

Setiap pengajuan SPM-TU harus memperoleh persetujuan dari PPKD selaku BUD apabila : a. nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan atau b. penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari sesuai surat pernyataan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan.

(5)

Penggunaan uang persediaan sehubungan dengan pengajuan SPP-TU dilakukan sesuai rencana kebutuhan dana yang tercantum dalam SPP-TU, dan tidak dapat dipergunakan untuk keperluan kegiatan lainnya.

(6)

Sisa dana TU yang telah disetor ke rekening Kas Daerah mengurangi penyediaan dana dalam SPD dan tidak dapat diminta kembali.

(7)

Pengajuan SPP-TU suatu kegiatan tidak dikaitkan dengan pengajuan SPP-TU kegiatan lainnya, dan hanya dapat dilakukan : a. apabila penggunaan dana TU kegiatan bersangkutan pada periode sebelumnya telah diterbitkan SP2D Nihil; dan b. apabila rencana kebutuhan dana dalam SPP-TU tidak melebihi anggaran belanja yang tercantum dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya; dan

(8)

Pengajuan SPP-TU meliputi dokumen SPP-1 berupa surat pengantar SPP-TU, SPP-2 berupa ringkasan pengajuan dana sebelumnya dan SPP-3 berupa rincian rencana penggunaan dana TU dengan mencantumkan nama dan kode kegiatan beserta nilai nominal rincian obyek belanja yang diajukan. (9) Lampiran. . . .

-5-

(9)

Lampiran kelengkapan dokumen SPP-TU, meliputi : a. salinan SPD; b. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; c. surat keterangan yang memuat penjelasan keperluan pengisian tambahan uang persediaan; d. surat peryataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dapat dibayarkan melalui mekanisme penerbitan SPP-LS; e. surat permohonan untuk ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran ditujukan kepada PPKD selaku BUD, apabila pengajuan TU nilainya di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau penggunaannya diperkirakan melebihi 30 (tiga puluh) hari yang dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan berkenaan. f. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kegiatan yang hendak dilaksanakan oleh PPTK.

III-6.2.2.5. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-Nihil (1)

Apabila telah dipergunakan sesuai pagu anggaran yang tercantum dalam DPA-SKPD atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lainnya, atau sampai dengan akhir kegiatan dalam tahun berjalan, atau di akhir tahun anggaran, maka pertanggungjawaban penggunaan dana GU diselesaikan melalui pengajuan SPP-GU Nihil yang dilampiri dengan kelengkapan dokumen, meliputi : a. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; b. rekap bukti per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah, yang disusun secara urut; c. rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak (SSP);

(2)

Pertanggungjawaban penggunaan dana GU terakhir dapat berupa : a. SPP-GU Nihil per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung; atau b. SPP-GU Nihil belanja tertentu untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung.

(3)

Apabila telah dipergunakan sesuai batas waktu yang ditetapkan, maka pertanggungjawaban penggunaan dana TU diselesaikan melalui pengajuan SPP-TU Nihil, dilampiri kelengkapan dokumen sebagai berikut : a. rincian realisasi belanja per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung, atau rincian realisasi belanja untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung selain gaji dan tunjangan keadaan terakhir; b. rekap bukti per rincian obyek belanja atas penggunaan uang persediaan berkenaan disertai dengan kelengkapan bukti transaksi yang sah, yang disusun secara urut; c. bukti setoran uang persediaan apabila dana TU tidak habis digunakan; d. rekapitulasi pemungutan dan penyetoran pajak disertai dengan bukti setoran pajak (SSP);

(4)

Pertanggungjawaban penggunaan dana TU dapat berupa : a. SPP-TU Nihil per kegiatan untuk Kelompok Belanja Langsung; atau b. SPP-TU. . . .

-6-

b. SPP-TU Nihil belanja tertentu untuk Kelompok Belanja Tidak Langsung. (5)

Pengajuan SPP-Nihil atas penggunaan dana GU dan atau TU, untuk suatu kegiatan pada Kelompok Belanja Langsung maupun belanja tertentu pada Kelompok Belanja Tidak Langsung dilakukan secara terpisah.

(7)

Dengan diajukannya SPP-Nihil atas penggunaan dana GU atau TU pada akhir tahun anggaran, maka sisa uang persediaan disetorkan seluruhnya ke rekening kas daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan, atau hari kerja terakhir sebelum berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

(8)

Kelengkapan bukti transaksi yang sah sebagaimana dimaksud angka (1) huruf b dan angka (3) huruf b, diantaranya : a. Kwitansi bermeterai cukup beserta nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran atas pengadaan barang/jasa dengan nilai di bawah Rp15.000.000,-. b. Untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp250.000,- sampai dengan Rp1.000.000,menggunakan materai Rp3.000,- sedangkan untuk pengadaan dengan nilai lebih dari Rp1.000.000,- menggunakan materai Rp 6.000,c. Surat perintah kerja yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk pengadaan barang dengan nilai di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); d. Surat pesanan barang yang diterbitkan oleh PPTK untuk pengadaan barang dengan nilai di bawah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). e. Berita acara serah terima barang/jasa (pengadaan dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,-). f. SPPD rampung beserta bukti pendukung Perjalanan Dinas dilengkapi dengan Laporan Perjalanan Dinas. g. Daftar Hadir Rapat untuk kelengkapan bukti SPJ Makan dan Minum Rapat. h. Daftar pembayaran honorarium disertai notulen rapat tim/daftar hadir atau laporan hasil kerja tim yang dilengkapi dengan Surat Penunjukan oleh pejabat yang berwenang. i. Daftar pembayaran uang lembur disertai daftar hadir lembur dilengkapi dengan Surat Penunjukan oleh pejabat yang berwenang.

III-6.2.2.6. Persyaratan dan Kriteria Pengajuan SPP-LS (1)

SPP Langsung (SPP-LS) diajukan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga dengan jumlah tagihan yang telah ditetapkan.

(2)

SPP-LS dapat dikelompokkan menjadi 4, meliputi : a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa d. SPP-LS Belanja SKPKD

(3)

Pengajuan SPP-LS dilakukan dalam rangka pembayaran, meliputi : a. SPP-LS Gaji dan Tunjangan, untuk pembayaran kepada pihak yang berhak atas gaji/tunjangan atau dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan melalui Bendahara Pengeluaran seperti gaji induk, gaji susulan, gaji terusan, uang duka wafat/ tewas dan pembayaran gaji/tunjangan lainnya. b. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan, untuk pembayaran kepada pihak yang berhak selain gaji dan tunjangan, meliputi : Kelompok belanja. . . .

-7-

a) Kelompok belanja tidak langsung berupa tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, uang makan (uang lauk pauk) dan tambahan penghasilan lainnya berdasarkan pertimbangan obyektif. b) Kelompok belanja langsung berupa honorarium dan pengeluaran belanja pegawai lainnya untuk nilai di atas Rp15.000.000,-. c. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, untuk pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau dengan sebutan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan d. SPP-LS Belanja SKPKD, untuk pembayaran kepada pihak ketiga atas beban Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga serta Pengeluaran Pembiayaan yang tercantum dalam DPA-PPKD. (4)

Pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan/penyedia barang dan jasa atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan untuk keperluan : a. pelaksanaan kegiatan non fisik atau pekerjaan fisik oleh pihak ketiga/rekanan berdasarkan naskah kerja sama atau kontrak kerja atau surat perintah kerja atau dengan sebutan lainnya; b. pembelian barang/jasa yang nilainya di atas Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) pada 1 (satu) penyedia barang/jasa berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja atau dengan sebutan lainnya; dan c. pembelian barang dan atau bahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan sendiri/swakelola pada penyedia barang/bahan yang berbadan hukum yang nilainya di atas Rp15.000.000,(lima belas juta rupiah) pada 1 (satu) penyedia barang/bahan berdasarkan kontrak kerja atau surat perintah kerja atau dengan sebutan lainnya.

(5)

Dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (4) adalah bentuk pembayaran tertentu yang nilainya kecil dan atau dalam pelaksanaannya belum dapat dilakukan melalui mekanisme SPP-LS, meliputi pembayaran : a. tagihan atas pembelian barang/jasa secara berlangganan seperti penggunaan daya/jasa listrik, telpon atau jasa telekomunikasi lainnya, air, bahan bakar minyak untuk operasional kendaraan sehari-hari dan tagihan sejenis lainnya; b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam jumlah dan nilai tertentu atau menurut keadaan tertentu yang tidak memungkinkan dilaksanakan melalui mekanisme SPP-LS.

(6)

Dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (3) huruf c adalah untuk kode rekening belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan yang nilainya di bawah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau bantuan sosial kepada masyarakat perorangan.

(7)

Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan dokumen sah yang dipersyaratkan sesuai peruntukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(8)

Kelengkapan dokumen yang sah sebagaimana dimaksud angka (7), meliputi : a. SPP-LS Gaji & Tunjangan, antara lain : a) Daftar gaji berdasarkan perhitungan sesuai Surat Keputusan Kepegawaian dan atau dokumen terkait lainnya yang diterbitkan oleh pejabat berwenang, dalam rangka pembayaran gaji induk, gaji susulan, kekurangan gaji, gaji terusan, uang duka wafat/tewas dan pembayaran lainnya terkait gaji dan tunjangan. b) Surat Keputusan. . . .

-8-

b) Surat Keputusan Kepegawaian meliputi SK CPNS, SK PNS, SK Kenaikan Pangkat, SK Jabatan, Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala, Surat Pernyataan Pelantikan, Surat Pernyataan Masih Menduduki Jabatan yang diterbitkan setiap awal tahun anggaran, Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas, dan Surat Keputusan Kepegawaian lainnya. c) Daftar Keluarga (KP4). d) Fotokopi Surat Nikah. e) Fotokopi Akte Kelahiran. f) Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) Gaji. g) Daftar Potongan Sewa Rumah Dinas. h) Surat Keterangan Masih Sekolah/Kuliah. i) Surat Pindah. j) Surat Kematian. k) Surat pernyataan Bendahara Pengeluaran diketahui Pengguna Anggaran yang menyatakan bahwa angka yang tercantum dalam gaji adalah berdasarkan perhitungan atas dokumen kepegawaian sesuai ketentuan gaji yang berlaku. l) Dokumen terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan mengenai penghasilan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati/Wakil Bupati. b. SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain : a) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait b) SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut c) surat perjanjian kerjasama/kontrak antara pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga d) berita acara penyelesaian pekerjaan e) berita acara serah terima barang dan jasa; f) berita acara pembayaran; g) kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK sertai disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; h) surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank; i) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri; j) berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pihak ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa; k) surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja; l) surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan; m) foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan; n) potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan o) khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran. p) Dalam hal. . .

-9-

p) Dalam hal pengadaan Belanja Modal Tanah dilakukan melalui mekanisme LS, di samping dokumen-dokumen yang terkait seperti tersebut di atas, juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yakni Berita acara rapat panitia, Surat Penawaran Harga, Berita Acara Negosiasi, Berita Acara Kesepakatan Harga Ganti Rugi (Belanja Modal Tanah Massal, Daftar Nominatif (Belanja Modal Tanah Massal), Telaahan Staf/Laporan Panitia, Nomor Rekening Bank Pemilik Tanah. c. SPP-LS Non Gaji dan Tunjangan, antara lain : a) Daftar perhitungan pembayaran dilengkapi dengan daftar rekapitulasi kehadiran untuk pembayaran tambahan penghasilan b) SSP PPh Pasal 21 yang telah ditandatangani bendahara pengeluaran c) Surat Keputusan Pejabat yang berwenang d) dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku d. SPP-LS Belanja SKPKD, antara lain : a) salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis terkait b) proposal/permohonan yang disetujui oleh Bupati/Wakil Bupati c) photocopy buku tabungan atau rekening giro d) kwitansi bermeterai Rp6000,e) surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang f) dokumen lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan yang berlaku

III-6.3. PIHAK TERKAIT (1)

Dalam kegiatan ini, Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan lampiran dokumen SPP-UP dan SPP-TU b. Menghimpun bukti SPJ untuk pengajuan SPP-GU, SPP-GU Nihil dan SPP-TU Nihil c. Menghimpun lampiran dokumen terkait dengan pengajuan SPP-LS d. Menyusun dokumen SPP beserta lampiran-lampirannya. e. Mengajukan SPP kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD. f. Dalam hal penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS Pengadaan Barang/Jasa dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka penyiapan SPP-TU, SPP-TU Nihil dan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(2)

Dalam hal penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu mempunyai tugas sebagai berikut : a. Menyiapkan lampiran dokumen SPP-TU b. Menghimpun bukti SPJ dari PPTK untuk pengajuan SPP-GU, SPP-GU Nihil dan SPP-TU Nihil c. Menghimpun lampiran dokumen terkait dengan pengajuan SPP-LS d. Menyusun dokumen SPP-TU, SPP-TU Nihil dan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa beserta lampiran-lampirannya. e. Meregistrasi SPP-TU, SPP-TU Nihil dan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa pada Bendahara Pengeluaran f. Mengajukan SPP kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPD.

(3)

Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD mempunyai tugas: a. Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP beserta lampiran-lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. b. Menguji. . . .

- 10 -

b. Menguji kelengkapan dan kebenaran SPP-TU, SPP-TU Nihil dan SPP-LS Pengadaan Barang/Jasa beserta lampiran-lampirannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, apabila penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS Pengadaan Barang/Jasa dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran. (4)

Dalam kegiatan ini, PPTK mempunyai tugas : a. Menyampaikan bukti-bukti SPJ pengeluaran untuk dibukukan terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu berkenaan dengan proses pengajuan SPP-GU, SPP-GU Nihil dan SPP-TU Nihil. b. Mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka proses pengajuan SPPLS. c. Menyampaikan pemberitahuan tagihan beserta lampiran dokumen yang relevan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam rangka proses pengajuan SPP-LS.

III-6.4. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS (1)

Langkah 1 (Penyiapan Lampiran Dokumen SPP) PPTK mempersiapkan surat pemberitahuan tagihan beserta dokumen-dokumen yang diperlukan dalam rangka pengajuan SPP-LS.

(2)

Langkah 2 (Penyiapan SPP dan Lampiran Dokumen SPP) a. Bendahara Pengeluaran mempersiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan jenis pengajuan dana (UP, GU, TU, Nihil atau LS). b. Dalam hal penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu mempersiapkan dan menyusun dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam pengajuan SPP yang bentuk dan jenisnya disesuaikan dengan jenis pengajuan dana (TU, TU-Nihil atau LS).

(3)

Langkah 3 (Pembuatan Dokumen SPP) a. Berdasarkan lampiran-lampiran dokumen SPP, Bendahara Pengeluaran membuat SPP dalam 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut :  Lembar asli untuk Pengguna Anggaran (dalam hal ini PPK);  Salinan 1 untuk Kuasa BUD;  Salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu;  Salinan 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran. b. Dalam hal penandatanganan SPM-TU, SPM-TU Nihil dan SPM-LS dilimpahkan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran, maka berdasarkan lampiran-lampiran dokumen SPP, Bendahara Pengeluaran membuat SPP-TU, SPP-TU Nihil dan SPP-LS dalam 4 rangkap dengan distribusi sebagai berikut :  Lembar asli untuk Pengguna Anggaran (PPK);  Salinan 1 untuk Kuasa BUD;  Salinan 2 untuk Bendahara Pengeluaran;  Salinan 3 untuk arsip Bendahara Pengeluaran Pembantu.

(4)

Langkah 4 (Pengisian Register SPP) Setelah proses pembuatan dokumen selesai dilakukan, bendahara mencatatkan SPP yang diajukan tersebut dalam register yang telah disiapkan. III-3.5. CONTOH. . . .

- 11 -

III-6.5. BENTUK FORMAT DOKUMEN (1)

Bentuk format dokumen terkait yang dipergunakan berkenaan dengan pelaksanaan sistem dan prosedur adalah sebagaimana berikut ini.

(2)

Contoh format sebagaimana dimaksud butir (1) dapat disesuaikan lebih lanjut menurut kebutuhan dan perkembangan keadaan dalam rangka tertib administrasi keuangan.

- 12 -

a. SPP UP PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-UP/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD …………………………… Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………. Tahun ....... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan :………………………........... SKPD : ……………………….......... Tahun Anggaran : …………………………...... Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………………...... Jumlah Sisa Dana SPD : Rp ……………………….... (terbilang:…………………………………………………) f. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………….. g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp …………………………. (terbilang:…………………………………………………) h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..

……….., …………………………… Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 13 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 14 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-UP/Tahun....

RINGKASAN

Berdasarkan Keputusan Bupati Bungo Nomor ……… Tanggal ………… tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk SKPD ……………………….. sejumlah Rp …………………………….. Terbilang: ………………………………………………….

………………., …………………………… Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Nomor Keputusan Bupati diisi dengan nomor Keputusan Bupati yang mendasari penetapan jumlah dana UP. Diikuti dengan pengisian tanggal Keputusan Bupati tersebut. 3. SKPD diisi dengan nama SKPD yang menerbitkan SPP-UP dan besaran UP-nya ditetapkan lewat Keputusan Bupati. 4. Jumlah uang diisi dengan jumlah/besaran dana UP yang ditetapkan untuk SKPD tersebut. 5. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari jumlah dana UP yang ditetapkan. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 15 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN (SPP-UP) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-UP/Tahun....

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN

No.

Kode Rekening (Jenis)

Uraian

Jumlah

1. 2. 3. TOTAL

Terbilang: ………………………………………………………………………………………

……………, ……………………………..

Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-UP 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan kode rekening jenis belanja. 3. Kolom uraian diisi dengan uraian/nama rekening sesuai dengan kode rekening yang telah diisikan pada kolom kode rekening. 4. Kolom jumlah tidak perlu diisi kecuali pada baris TOTAL. 5. Baris TOTAL diisi persis sama sesuai dengan jumlah dana SPP-UP yang diminta. 6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari nilai TOTAL. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 16 -

b. SPP GU

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG PERSEDIAAN (SPP-GU) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-GU/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran …………………………… Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………..............Tahun ......... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan : ………………………………... SKPD :………………………………… Tahun Anggaran : ………………………………... Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ………………………………... Jumlah Sisa Dana SPD : Rp ……………………………. (terbilang:……………………………………………………) f. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………... g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : Rp ……………………………. (terbilang: ……………………………………………………) h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………………...

………., …………………………. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 17 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-GU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 18 -


RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp ……………….. RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1. 2. JUMLAH II. Rp ……………… I-II. Rp…………….. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp …………….. II-III Rp……………

……….. , ………………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 19 -

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-GU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPASKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 20 -


RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Nama Kegiatan: Kode Kegiatan : No.

............................... ...............................

Kode Rekening (Rician Objek)

Uraian

Jumlah

1. 2. 3. TOTAL

Terbilang: ………………………………………………………………………………………

………. , …………………………………… Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-GU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening yang telah dibebani belanja. 3. Kolom uraian diisi dengan nama jenis rekening sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang telah dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang total dana yang telah dibebankan pada seluruh kode rekening. 7. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 8. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 21 -

c. SPP LS Gaji dan Tunjangan

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ……………….. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………. Tahun ....... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan : …………………………. SKPD : …………………………. Tahun Anggaran : …………………………. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………………. Jumlah Sisa Dana SPD : ......................................... (terbilang: ……………………………………………) f. Untuk Keperluan Bulan : …………………………. g. Nama Bendahara Pengeluaran : …………………………. h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ………………………..... (terbilang: ……………………………………………) i. Nama dan Nomor Rekening Bank : ………………………….

…………… , …………………………. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 22 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS-Gaji dan Tunjangan 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Untuk keperluan bulan diisi dengan nama bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS. 10. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 11. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 12. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 13. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 14. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 23 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PERMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS GAJI&TUNJANGAN) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp ……………………... RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1. 2. JUMLAH II. Rp……………………. I-II. Rp ………………….. RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP ……………………. SP2D Peruntukan GU ……………………. SP2D Peruntukan TU ……………………. SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan …………………… SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa …………………… JUMLAH III. Rp …………………….. II-III Rp …………………. ……………., ………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 24 -

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS-Gaji dan Tunjangan 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana Jumlah dana DPASKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS 9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 25 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS GAJI&TUNJANGAN) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA BULAN: ……………………….. No. Urut 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kode Rekening (Rincian Objek)

Uraian

Jumlah (Rp)

JUMLAH

…………… , ……………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS-Gaji dan Tunjangan 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Nomor diisi dengan nomor SPP. Bulan diisi dengan bulan peruntukan dana LS Gaji dan Tunjangan PNS. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 3). Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 26 -

d. SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA (SPP-LS PENGADAAN BARANG & JASA) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………………. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan :………………………………… SKPD :………………………………… Tahun Anggaran :………………………………… Dasar Pengeluaran SPD Nomor :………………………………… Jumlah Sisa Dana SPD :………………………………… (terbilang: …………………………………………………...) f. Nama Bendahara Pengeluaran :………………………………… g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta :………………………………… (terbilang: ……………………………………………………)

…………. , …………………………... Mengetahui, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

(Nama Lengkap) NIP.

Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap) NIP.

- 27 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 13. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 14. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

- 28 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BARANG DAN JASA (SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun.... RINGKASAN RINGKASAN KEGIATAN 1. 2. 3.

Program Kegiatan Nomor dan Tanggal DPA-/ DPPA-/DPAL-SKPD 4. Nama Perusahaan 5. Bentuk Perusahaan 6. Alamat Perusahaan 7. Nama Pimpinan Perusahaan 8. Nama dan Nomor Rekening Bank 9. Nomor Kontrak 10. Kegiatan Lanjutan 11. Waktu Pelaksanaan Kegiatan 12. Deskripsi Pekerjaan

: :

……………………………………………… ………………………………………………

: : : : : : : : : :

…………………………………………… ……………………………………………… a. PT/NV b. CV d. Firma e. Lain-Lain ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… …………………………………………… Ya/Bukan ……………………………………………… ……………………………………………

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp ……………………. RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1. 2. JUMLAH II. Rp……………………... I-II. Rp…………………… RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp……………………… II-III Rp ……………………


(Nama Lengkap) NIP.


(Nama Lengkap) NIP.

- 29 -

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa 1. 2. 3. 4.

Nomor diisi dengan nomor SPP. Program diisi dengan kode dan nama program kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan kegiatan peruntukan LS Barang/Jasa. Nomor dan tanggal DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD diisi dengan nomor dan tanggal penetapan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD untuk kegiatan (pada point 3). 5. Nama perusahaan diisi dengan nama perusahaan pihak ketiga yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 6. Bentuk perusahaan diisi dengan cara memilih salah satu bentuk perusahaan yang tersedia atau menuliskan bentuk perusahaannya jika memang bentuk perusahaan tidak ada pada pilihan yang tersedia. 7. Alamat perusahaan diisi dengan alamat perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 8. Nama pimpinan perusahaan diisi dengan nama pimpinan (direktur) perusahaan yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. 9. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank dari perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa. 10. Nomor kontrak diisi dengan nomor kontrak pekerjaan antara pemerintah daerah dengan perusahaan pelaksana kegiatan pengadaan barang/jasa. 11. Kegiatan lanjutan diisi dengan cara memilih ya jika memang pekerjaan bersifat lanjutan dan pilih tidak jika memang bukan pekerjaan lanjutan. 12. Waktu pelaksanaan kegiatan diisi dengan periode pelaksanaan kegiatan. 13. Deskripsi kegiatan diisi dengan gambaran tentang kegiatan/pekerjaan dengan menggunakan kaliman yang padat dan singkat. 14. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 15. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 16. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di SPD kan. 17. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan UP. 18. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan GU. 19. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan TU. 20. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 21. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 22. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 17 sampai point 21) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 23. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 15) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 22). 24. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 25. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 26. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 27. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

- 30 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN JASA (SPP-LS PENGADAAN BARANG DAN JASA) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN DANA

Nama Kegiatan: Kode Kegiatan : No. Urut 1. 2.

............................... ...............................


Uraian

Jumlah (Rp)

JUMLAH



(Nama Lengkap) NIP.

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Barang dan Jasa 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. 3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran. 8. Di samping kiri tanda tangan bendahara pengeluaran dibubuhkan pula tanda tangan PPTK. 9. Di bawah tanda tangan PPTK diisi dengan nama jelas PPTK dan di bawah nama diisi NIP PPTK.

- 31 -

e. SPP LS Belanja SKPKD PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA SKPKD Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………. Tahun ...... tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung sebagai berikut: a. b. c. d. e. f. g. h.

Jenis Belanja :………………………….. Tahun Anggaran : …………………………. Dasar Pengeluaran SPD Nomor : …………………………. Jumlah Sisa Dana SPD : ......................................... (terbilang: ……………………………………………) Untuk Keperluan Bulan : ………………………….. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………….. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : …………………………….. (terbilang: …………………………………...............) Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………..

…………… , …………………………. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 32 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-LS Belanja SKPKD 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan. 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan. 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga yang menerima dana dari belanja LS SKPKD. 12. Di atas baris penandatanganan oleh bendahara pengeluaran diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 33 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA SKPKD Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Urut

I. Rp …………………… Jumlah Dana

JUMLAH

II. Rp……………………. I-II. Rp …………………..

RINGKASAN SP2D SP2D SP2D SP2D SP2D

Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan

UP GU TU LS JUMLAH

……………………. ……………………. ……………………. …………………… III. Rp……………………. II-III Rp ……………….

……………., ………………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

- 34 -

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-LS Belanja SKPKD 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPASKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan pembayaran langsung. 9. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 8) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 10. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 9). 11. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 12. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 35 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG BELANJA SKPKD Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-LS/Tahun....

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN DANA No. Urut


Uraian

Jumlah (Rp)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. JUMLAH …………… , ……………………….. Bendahara Pengeluaran

(Nama Lengkap) NIP.

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-LS Belanja SKPKD 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Kolom kode rekening diisi dengan rincian objek rekening gaji dan tunjangan. 3. Kolom uraian diisi dengan nama rincian objek rekening gaji dan tunjangan sesuai dengan kode rekening yang ada pada kolom sebelumnya (dari point 2). 4. Kolom jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening. 5. Seluruh dana pada masing-masing kode rekening dijumlahkan sehingga dihasilkan jumlah totalnya. 6. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 7. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 36 -

f. SPP TU PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-TU/Tahun....

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth. Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran SKPD ………………. Di Tempat

Dengan memperhatikan Peraturan Bupati Bungo Nomor ………. Tahun ……… tentang Penjabaran APBD, bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan sebagai berikut: a. b. c. d. e.

Urusan Pemerintahan : ………………………………………. SKPD : ………………………………………. Tahun Anggaran : ……………………………………..... Dasar Pengeluaran SPD Nomor : ………………………………………. Jumlah Sisa Dana SPD : ………………………………………. (terbilang: ………………………………………………..) f. Nama Bendahara Pengeluaran : ………………………………………. g. Jumlah Pembayaran Yang Diminta : ………………………………………. (terbilang: ………………………………………………..) h. Nama dan Nomor Rekening Bank : ……………………………………….

………………, Tanggal …………………… Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap)

- 37 -

Cara Pengisian Formulir Surat Pengantar SPP-TU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. SKPD diisi dengan nama SKPD. 3. Nomor Peraturan Bupati diisi dengan nomor Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD pada tahun anggaran yang besangkutan 4. Urusan Pemerintahan diisi dengan kode dan nama urusan pemerintahan 5. SKPD diisi dengan kode dan nama SKPD. 6. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang bersangkutan. 7. Dasar pengeluaran diisi dengan nomor SPD yang mendasari penerbitan SPP. 8. Sisa dana SPD diisi dengan jumlah dana yang belum dicairkan dari SPD yang mendasari penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana SPD yang belum dicairkan tersebut. 9. Nama bendahara pengeluaran diisi dengan nama bendahara pengeluaran SKPD yang menerbitkan SPP. 10. Pembayaran yang diminta diisi dengan jumlah dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. Pengisian disertai dengan jumlah terbilang dari dana yang diminta untuk dicairkan tersebut. 11. Nama dan nomor rekening bank diisi dengan nama bank beserta nomor rekening bank bendahara pengeluaran pada bank tersebut yang akan dipakai untuk pemindahbukuan dana yang diminta untuk dicairkan lewat penerbitan SPP. 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 38 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-TU/Tahun....

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD I. Rp………………… RINGKASAN SPD No. Nomor SPD Tanggal SPD Jumlah Dana Urut 1. 2. JUMLAH II. Rp……………….. I-II. Rp…………… RINGKASAN SP2D SP2D Peruntukan UP SP2D Peruntukan GU SP2D Peruntukan TU SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa JUMLAH III. Rp…………………. II-III Rp……………….

………………, Tanggal …………………… Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap)

- 39 -

Cara Pengisian Formulir Ringkasan SPP-TU 1. Nomor diisi dengan nomor SPP. 2. Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD diisi dengan jumlah dana DPA-SKPD/DPPASKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran yang bersangkutan. 3. Ringkasan SPD diisi dengan ringkasan SPD yang telah diterbitkan/ditetapkan untuk SKPD yang bersangkutan. Masing-masing ringkasan SPD, yaitu nomor, tanggal penetapan SPD dan jumlah dana yang disediakan lewat SPD diisikan dalam kolom-kolom yang tersedia. Lalu seluruh dana SPD yang pernah diterbitkan untuk SKPD yang bersangkutan dijumlahkan (diisi pada tempat bertanda II. Rp……………………). 4. Pada tempat yang disediakan (bertanda I-II. Rp …………………..) diisikan hasil pengurangan jumlah total dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/ DPAL-SKPD untuk satu tahun anggaran dengan jumlah total dana yang telah di-SPD-kan. 5. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan UP diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan UP. 6. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan GU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan GU. 7. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan TU diisi dengan dana yang telah dicairkan (diSP2D-kan) untuk keperluan TU. 8. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan PNS. 9. Pada kolom di samping kanan SP2D Peruntukan LS Pengadaan Barang dan Jasa diisi dengan dana yang telah dicairkan (di-SP2D-kan) untuk keperluan pembayaran ke pihak ketiga dalam rangka pengadaan barang/jasa. 10. Seluruh dana yang telah dicairkan (dari point 5 sampai point 9) dijumlahkan dan diisikan pada tempat dengan tanda III. Rp …………………….. 11. Pada tempat dengan tanda II-III Rp …………………. diisikan jumlah hasil pengurangan dana seluruh SPD (dari point 3) dengan dana yang telah di-SP2D-kan (dari point 10). 12. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. 13. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

- 40 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (SPP-TU) Nomor : ………/Kode SKPD/SPP-TU/Tahun....

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN Program: No. Kode Rekening Urut (Rincian Objek)

Kegiatan:

Waktu Pelaksanaan: Uraian

Jumlah

SUB TOTAL Program: No. Kode Rekening Urut

Kegiatan:

Rp …………………………. Waktu Pelaksanaan:

Uraian

Jumlah

SUB TOTAL TOTAL

Rp …………………………. Rp ……………………………

Terbilang: ……………………………………………………………………………… ………………, Tanggal …………………… Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu

(Nama Lengkap)

Cara Pengisian Formulir Rincian SPP-TU 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Nomor diisi dengan nomor SPP. Program diisi dengan kode dan nama program yang akan dilaksanakan. Kegiatan diisi dengan kode dan nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Waktu pelaksanaan diisi dengan periode waktu pelaksanaan kegiatan. Kolom nomor urut diisi dengan nomor urut pengisian kode rekening. Kolom kode rekening diisi dengan kode rincian objek dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Uraian diisi dengan uraiakan rincian objek dari kode rekening pada kolom sebelumnya (dari point 6). Jumlah diisi dengan jumlah dana yang akan dibebankan pada masing-masing kode rekening. Sub total diisi dengan jumlah dari seluruh dana yang akan dibebankan pada rekening-rekening suatu kegiatan. Total diisi dengan jumlah dari seluruh jumlah sub total. Terbilang diisi dengan jumlah terbilang dari seluruh jumlah sub total. Di atas baris penandatanganan diisi dengan tanggal dan tempat penerbitan SPP. Di bawah tanda tangan bendahara pengeluaran diisi dengan nama jelas bendahara pengeluaran dan di bawah nama diisi NIP bendahara pengeluaran.

PEMERINTAH. . . . .

- 41 -

PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO REGISTER SPP-UP/SPP-GU/SPP-TU/SPP-LS SKPD: … … … Halaman : …………. Jumlah SPP (Rp) No. Urut

Tanggal

1

2

Uraian

4

LS UP

GU

TU

Gaji & Tunjangan 5

Jumlah

Mengetahui, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran

……., Akhir bulan…. Bendahara Pengeluaran

(Tanda tangan)

(Tanda tangan)

(nama lengkap) NIP.

(nama lengkap) NIP.

DST…

- 42 -

Cara Pengisian Register SPP 1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 2. Kolom 2 diisi dengan tanggal diajukannya SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 3. Kolom 3 diisi dengan nomor SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) yang diajukan 4. Kolom 4 diisi dengan uraian SPP yang diajukan SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/SPP-LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD) 5. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah SPP-UP/ SPP-GU/ SPP-TU/ SPP-LS (Gaji, pengadaan barang dan jasa, belanja SKPKD)

- 43 -

III-6.6.Bagan Alir

Pengajuan SPP-UP Uraian

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD. 2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-UP - Ringkasan SPP-UP - Rincian SPP-UP - Salinan SPD - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran - Lampiran lain (daftar rincian rencana penggunaan dana s.d. jenis belanja)


PPK SKPD

SPD

Pengguna Anggaran SPD

SPD

SPP-UP dan Dokumen Lain SPP-UP dan Dokumen Lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-UP beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

DPA

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-UP dan kesesuaiannya dengan SPD dan DPA-SKPD.

Penelitian SPP UP

5. SPP UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima. Tidak Lengkap

6. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPKSKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

Lengkap

2 hari kerja sejak SPP diterima

Rancangan SPM

7. Jika SPP-UP dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-UP diterima.

1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-UP dan Dokumen Lain

8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-UP. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.

Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPP-UP dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPM

- 44 -

Pengajuan SPP-GU Uraian


PPK SKPD

SPD

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD.


SPD SPJ

2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-GU - Ringkasan SPP-GU - Rincian SPP-GU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-GU sebelumnya - Salinan SPD - Surat Pernyataan Pengguna Anggaran - Lampiran lain

SPP-GU dan Dokumen Lain SPP-GUdan Dokumen Lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-GU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

DPA

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-GU berdasar SPD dan DPA-SKPD. Penelitian SPP GU

5. SPP GU yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPMoleh PPK SKPD. Penerbitan SPMpaling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima. Tidak Lengkap

6. Rancangan SPMini kemudian diberikan PPKSKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

Lengkap


Rancangan SPM

7. Jika SPP-GU dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPMpaling lambat 1 hari kerja sejak SPP-GU diterima.

1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-GU dan Dokumen Lain

8. Surat Penolakan Penerbitan SPMdiberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.


SPP-GU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPM

- 45 -

Pengajuan SPP-TU Uraian


1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD. 2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-UP beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-TU - Ringkasan SPP-TU - Rincian SPP-TU - Surat Pengesahan SPJ atas penggunaan dana SPP-TUsebelumnya - Salinan SPD - Surat Keterangan penjelasan keperluan pengisian TU - Lampiran lain

PPK SKPD

SPD


SPD SPJ

SPP-TU dan Dokumen Lain SPP-TU dan Dokumen Lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-TU beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

DPA

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-TU berdasar SPD dan DPA-SKPD.

Penelitian SPP TU

5. SPP-TU yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima. Tidak Lengkap

6. Rancangan SPM ini kemudian diberikan PPKSKPD kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

Lengkap


Rancangan SPM

7. Jika SPP-TU dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-TU diterima.

1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-TU dan Dokumen Lain

8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-GU. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.


SPP-TU dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPM

- 46 -

Pengajuan SPP-LS Gaji dan Tunjangan Uraian

1. Pengguna Anggaran menyerahkan SPD kepada Bendahara dan PPK SKPD. 2. Berdasarkan SPD dan SPJ, Bendahara membuat SPP-LS beserta dokumen lainnya, yang terdiri dari: - Surat Pengantar SPP-LS Gaji - Ringkasan SPP-LS Gaji - Rincian SPP-LS Gaji - Lampiran yang terdiri dari : - Pembayaran Gaji Induk - Gaji Susulan - Kekurangan Gaji - Gaji Terusan - Dll.


PPK SKPD

SPD


SPD

SPP-LS dan Dokumen Lain SPP-LS dan Dokumen Lain

3. Bendahara menyerahkan SPP-LS Gaji beserta dokumen lain kepada PPK-SKPD.

DPA

4. PPK-SKPD meneliti kelengkapan dokumen SPP-LS Gaji berdasar SPD dan DPA-SKPD.

Penelitian SPP LS Gaji

5. SPP-LS Gaji yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan Rancangan SPM oleh PPK SKPD. Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-TU diterima.

Tidak Lengkap

6. PPK-SKPD menyerahkan SPM kepada Pengguna Anggaran untuk diotorisasi

Lengkap


Rancangan SPM

7. Jika SPP-LS Gaji dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima.

1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-LS dan Dokumen Lain

8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS Gaji. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.


SPP-LS dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM

SPM

- 47 -

Pengajuan SPP-LS Subsidi, Bunga, Hibah, Bantuan, Bagi Hasil dan Pembiayaan Uraian

1. PPKD menyerahkan SPD dan Keputusan KDH Subsidi, Bunga, Hibah kepada Bendahara Pengeluaran SKPKD 2. Berdasarkan Kedua dokumen ini, Bendahara Pengeluaran SKPKD membuat SPP-LS & dokumen lainnya yang terdiri dari : - Surat Pengantar SPP-LS - Ringkasan SPP-LS - Rincian SPP-LS - Lampiran yang terdiri dari : - Salinan SPD - Salinan Surat Rekomendasi dari SKPD terkait. - SSP disertai faktur pajak yang ditandatangani WP. - Dll

Bendahara Pengeluaran SKPKD

PPK SKPD

PPKD

SPD

SPD Keputusan KDH-Subsidi, Bunga, Hibah

Keputusan KDH-Subsidi, Bunga, Hibah

SPP-LS dan Dokumen Lain

SPP-LS dan Dokumen Lain

DPA

3. Bendahara PengeluaranSKPKD menyerahkan SPP-LS beserta dokumen lain kepada PPK SKPKD untuk diteliti.

Penelitian SPP LS Gaji

4. PPK-SKPD meneliti SPP-LS beserta dokumenlain berdasar SPD yang diterima dari Pengguna Anggaran dan DPA-SKPD.


5. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, PPKSKPKD membuat SPM, paling lambat 2 hari kerja sejak diterimanya SPP.

Lengkap

Rancangan SPM Tidak Lengkap

6. PPK-SKPKD menyerahkan SPM kepada PPKD untuk diotorisasi. 7. Jika SPP-LS dinyatakan tidak lengkap, PPK SKPD akan menerbitkan Surat Penolakan SPM. Penolakan SPM paling lambat 1 hari kerja sejak SPP-LS Gaji diterima. 8. Surat Penolakan Penerbitan SPM diberikan kepada Bendahara agar Bendahara melakukan penyempurnaan SPP-LS. Kemudian diserahkan kepada PPK SKPD untuk diteliti kembali.

SPM

1 hari kerja sejak SPP diterima SPP-LS dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM SPP-LS dan Dokumen Lain Surat Penolakan Penerbitan SPM

BUPATI BUNGO, dto H. ZULFIKAR ACHMAD

SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

Recommend Documents