SISKA E. KARWUR

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DI DESA PINAMORONGAN KECAMATAN TARERAN

SISKA E. KARWUR 110813004

ABSTRAK

Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana (Tjiptoherijanto, 1993:15). Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:204). Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efesien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap programprogram pemerintah. Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, ditingkat desa terdapat lembaga yang salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat yaitu Badan permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja pemerintah desa. Kata Kunci : Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Pembangunan adalah suatu proses kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu yang panjang dan terus-menerus. Dengan kata lain, pembangunan itu bersifat dinamis. Kondisi dinamis dalam pembangunan tersebut bisa dilihat dalam dua konteks, yakni yang pertama adalah masyarakat itu yang selalu berubah, dan kedua bahwa pembangunan itu sendiri dimaksudkan untuk membawa perubahan yakni dari kondisi yang sekarang menuju kondisi lain di masa depan yang lebih baik dan bijaksana (Tjiptoherijanto, 1993:15). Orientasi pembangunan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat terkandung suatu pengertian bahwa rakyat adalah subjek pembangunan, bukan objek pembangunan. Sebagai subjek pembangunan berarti rakyat didorong untuk aktif terlibat dalam proses pembangunan sejak perencanaan sampai dengan pelaksanaan serta pemeliharaan dan pengembangan suatu hasil pembangunan (Soetrisno, 1995:204). Perencanaan merupakan tahap awal dan paling vital dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan penentu utama dalam keberhasilan pembangunan yang akan dilakukan di dalam suatu Negara. Perencanaan yang baik dan matang akan melahirkan hasil yang baik pula. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan harus melibatkan semua pihak yang di dalamnya bukan sebagai objek tetapi sebagai subjek dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai dengan amanat yang diemban dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan. Keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu cara yang efektif untuk menampung dan mengakomodasi berbagai kebutuhan yang beragam. Dengan kata lain, upaya peningkatan partisipasi masyarakat pada perencanaan pembangunan dapat membawa keuntungan substantif, dimana pelaksanaan pembangunan akan lebih efektif dan efesien, di samping itu juga akan memberi sebuah rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang kuat terhadap programprogram pemerintah. Sehubungan dengan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, ditingkat desa terdapat lembaga yang salah satu fungsinya adalah menampung aspirasi masyarakat yaitu Badan permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja pemerintah desa. Pada dasarnya partisipasi masyarakat tidak timbul dengan sendirinya melainkan ada hal-hal yang mempengaruhi sehingga masyarakat tersebut merasa sadar dan terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Banyak hal yang dapat membuat masyarakat terdorong atau termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan, apakah dengan memberikan secara sukarela ataupun dipaksa. Tetapi yang lebih baik adalah dengan cara memberikan pengertian dan penyadaran

terhadap pola pikir mereka tentang betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Terdapat dua faktor yang benar-benar penting dalam menentukan apakah masyarakat benarbenar ingin terlibat dalam suatu pembangunan atau tidak (Conyers, 1994:186). Faktor pertama yaitu: hasil keterlibatan masyarakat itu sendiri. Nyata sekali bahwa masyarakat tidak akan berpartisipasi atas kemauan sendiri atau dengan antusias yang tinggi dalam kegiatan perencanaan kalau mereka merasa bahwa partisipasi mereka dalam perencanaan tersebut tidak mempunyai pengaruh pada rencana akhir. Faktor kedua yaitu: bahwa masyarakat merasa enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang tidak menarik minat mereka atau aktivitas yang tidak mempunyai pengaruh langsung yang dapat mereka rasakan. Partisipasi dalam pembangunan dipandang sebagai sebuah cara yang mengantarkan pelakupelakunya untuk dapat memahami masalah-masalah yang dihadapi, sehingga dapat menganalisa dan mencari solusi dari masalah yang dihadapi tersebut, sehingga memberikan kerangka untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan. Pemerintah desa sebagai ujung tombak pembangunan yang mana keberadaan dari pemerintahan desa berhubungan langsung dengan masyarakat. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pasal 1 ayat 9 disebutkan bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Selanjutnya dalam ayat 11 disebutkan Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Hukum Tua dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. RUMUSAN MASALAH Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan?” TUJUAN PENELITIAN Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam bentuk ide pemikiran, waktu dan tenaga, serta materi/uang dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinamorongan Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. TINJAUAN PUSTAKA KONSEP PARTISIPASI MASYARAKAT Menurut Adisasmita (2006:38) Partisipasi masyarakat dapat didefenisikan sebagai keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program pembangunan. Adisasmita juga mengatakan peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorentasi pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya masyarakat pedesaan secara lebih aktif dan efisien, yaitu dalam hal sebagai berikut:

1. Aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana, dan teknologi) 2. Aspek proses (pelaksanaan, menitoring, dan pengawasan) 3. Aspek keluar atau output (pencapaian sasaran, efektivitas dan efisiensi) Tjokroamidjojo (1998:149) mendefenisikan partisipasi sebagai kontribusi masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah atau keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan. Dalam hubungan ini, menggerakkan partisipasi masyarakat diartikan sebagai usaha untuk menggali, menggerakkan dan mengerahkan dana dan daya dari masyarakat dalam rangka mensukseskan program-program pemerintah. Soetrisno (1995:207) mendefenisikan partisipasi sebagai kemauan rakyat untuk mendukung secara mutlak program-program pemerintah yang ditentukan dan tujuannya oleh pemerintah. Dia juga menambahkan bahwa partisipasi adalah kerja sama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan.Ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan (Conyers, 1994:154): 1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapkan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. 3. Timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Dapat dirasakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk memberikan saran dalam menentukan jenis pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. Partisipasi masyarakat telah sekian lama diperbincangkan dan didengungkan dalam berbagai forum dan kesempatan. Intinya adalah agar masyarakat umum atau sebanyaknya orang ikut serta dengan pemerintah memberikan bantuan guna meningkatkan, mempelancar, mempercepat, dan menjamin berhasilnya usaha pembangunan. Maka secara umum partisipasi dapat diartikan sebagian ”pengikutsertaan” atau pengambilan bagian dalam kegiatan bersama. Tjokromidjojo (1998:104) mengungkapkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dibagi atas tiga tahapan, yaitu: 1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. 2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 3. Keterlibatan dalam memetik dan memanfaatkan pembangunan secara berkeadilan. Menurut Tjokrowinoto (1996:48) arti penting partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah:

1. Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan akhir pembangunan, partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 2. Partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan kemauan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat. 3. Partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaannya akantetap terungkap. 4. Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari dimana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki. 5. Partisipasi merupakan game zone (kawasan) penerimaan proyek pembangunan. 6. Partisipasi akan memperluas jangkauan pelayanan pemerintah kepada seluruh masyarakat. 7. Partisipasi menopang pembangunan. 8. Partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 9. Partisipsi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk mengelola program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah. 10. Partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak demokrasi individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Dalam proses pembangunan, partisipasi berfungsi sebagai masukan dan keluaran (Ndraha, 1990:109). Sebagai masukan, partisipasi masyarakat berfungsi menumbuhkan kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri.Selain itu, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan dapat meningkatkanusaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang bersangkutan. Antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali. Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan masyarakat tersebut. Sebagai keluaran, partisipasi dapat digerakkan atau dibangun. Disini, partisipasi berfungsi sebagai keluaran proses stimulasi atau motivasi melalui berbagai upaya. Menurut Budi Supriyanto (2009:344) bahwa partisipasi masyarakat yang dibutuhkan dalam pembangunan adalah partisipasi yang dilakukan secara sukarela atau tanpa paksaan dan didorong oleh prakarsa atau swadaya masyarakat. Tentunya hal ini sangat relevan dengan cita-cita otonomi daerah yakni untuk mendorong prakarsa dan swadaya masyarakat. Cara berpartisipasi ini dapat dikategorikan atas: a. Partisipasi dalam pembuatan keputusan Artinya keputusan-keputusan untuk kepentingan umum yang dibuat pemerintah seyogyanya melibatkan masyarakat, sehingga keputusankeputusan tersebut akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Keputusan-keputusan yang selama ini dinilai tidak bermanfaat, karena dibuat secara top-down tanpa melibatkan masyarakat. b. Partisipasi dalam melakukan perencanaan pembangunan Dalam merencanakan pembangunan, agar tidak menyimpang perlu melibatkan masyarakat yang diberi kesempatan untuk berpartisipasi, seperti perencanaan pembebasan tanah masyarakat

untuk pelebaran jalan, atau untuk pembangunan gedung sekolah, sarana kesehatan (rumah sakit ataupun puskesmas), gedung gedung pemerintah, ataupun sarana dan prasarana publik lainnya. c. Parisipasi dalam pelaksanaan pembangunan Dalam hal ini masyarakat perlu dilibatkan dalam pelaksanaan pembangunan sehingga terjadi sinergi antara pemerintah dan masyarakat, misalnya dalam pembangunan terminal, pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan. d. Partisipasi dalam evaluasi Untuk memastikan bahwa perencanaan sesuai dengan pelaksanaan, seluruh kegiatan harus dievalusi.Evaluasi ini perlu melibatkan partisipasi masyarakat. Sekalipun partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan unsur yang sangat penting, tetapi tidak berarti setiap orang dapat dengan intensitas dan kapasitas yang sama dalam pembangunan yang dimaksud. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan kemampuan, perbedaan kepentingan, dan perbedaan keahlian antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, seseorang dapat berpartisipasi secara parsial, hanya terlibat dalam satu atau beberapa aktivitas saja dan juga dapat berpartisipasi secara prosesial, dapat terlibat dalam semua fase dari awal hingga akhir (Kaho, 1997:117). KONSEP PEMBANGUNAN Hakekat pembangunan adalah proses perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perbaikan menuju ke arah yang ingin dicapai, selanjutnya untuk memberikan ini S.P. Siagian memberikan defenisi sebagai berikut: “Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, Negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa.” (Siagian: 13) Pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam pembangunan itu sendiri terdapat inti pokokpokok pengertian sebagai berikut: a. Pembangunan adalah merupakan suatu proses, berarti suatu keinginan yang terus menerus dilaksanakan. b. Pembangunan merupakan usaha sadar yang dilakukan. c. Pembangunan mengarah kepada modernitas, yang di artikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik dari sebelumnya serta kemampuan untuk lebih menguasai alam lingkungan dalam rangka peningkatan swasembada dan mengurangi ketergantungan dari pihak lain. d. Pembangunan dilaksanakan secara berorientasi pada pertumbuhan dan Perubahan. e. Bahwa modernitas yang dicapai melalui pembangunan itu bersifat multidimensional. f. Bahwa kelima hal tersebut di atas ditunjukkan kepada usaha pembinaan bangsa (Nation Building) yang terus menerus harus silaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan Negara yang telah ditentukan sebelumnya.”

Selanjutnya dijelaskan oleh Bintoro Tjokroamidjojo Bahwa Pembangunan adalah suatu proses dinamis, kebijaksanaan harus memberi peluang kepada kenyataan tetapi harus mengandung kepastian dan kesinambungan bagi pelaksanaan yang fiktif menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan pancasila dengan keridhoan dari Tuhan Yang Maha Esa. Pengertian pembangunan seperti yang telah di uraikan pada kutipan tersebut memberikan kejelasan bahwa pembangunan itu adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang di milik. Semua itu di maksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, baik dari segi kesejahteraan Rohani maupun Jasmani. Pembangunan sebagai upaya memperbaiki keadaan, dalam arti yang lebih buruk menjadi baik dikemukakan oleh Kirdi dipoyudo bahwa: “Pembangunan nasional adalah rangkaian usaha secara sadar berencana untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang meliputi program-program pembangunan yang dilaksanakan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.” (Bintoro Tjokroamidjojo, 3-4). Selain dilihat sebagai upaya memperbaiki keadaan, pembangunan juga dapat dilihat sebagai salah satu jalan untuk mengetahui segala potensi kreatif yang dimiliki oleh masyarakat seperti yang dikemukakan oleh Jakob Oetama sebagai berikut : “Pembangunan berusaha menggerakkan dan menguakkan potensi kreatif yang ada dalam masyarakat. Untuk merangsang potensi kreatif itu maka pembangunan mempertimbangkan system nilai struktur yaitu hubungan-hubungan dan peranan-peranan yang ada dalam masyarakat.” (Jakob Oetomo 1984:54) Potensi yang dimiliki masyarakat seringkali terpendam dan untuk membangkitkan kembali harus melalui pembangunan. Potensi yang telah muncul melalui pembangunan tersebut sekaligus merupakan salah satu factor yang dapat memperlancar jalannya roda pembangunan. Potensipotensi yang dimaksudkan berupa budaya, ekonomi, nilai dan sebagainya. Pembangunan Fisik Pembangunan fisik yang dimaksud adalah pembangunan sarana dan prasarana yang dilakukan di Desa Pinamorongan, setiap kegiatan atau rentetan dari usaha proses pembangunan harus dikembangkan untuk meningkatkan nilai-nilai dan objek yang dilaksanakan agar dapat berubah kearah yang lebih baik sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Jadi pembangunan fisik adalah rentetan kegiatan atau proses yang bisa meningkatkan nilai-nilai suatu objek yang lebih tinggi dengan mengarah kepada hal yang lebih tinggi lagi baik itu berupa pengadaan prasarana di Desa Pinamorongan. Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditentukan dalam pembagunan fisik harus memperhatikan dan menentukan sifat dan bentuk dari objek, demikian pula dengan informasi yang jelas tentang hal-hal yang menyangkut tentang pembangunan fisik. Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek itu sendiri, agar apa yang diharapkan dalam pelaksanaan kegatan akan berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan desa pada khususnya tidak saja ditentukan oleh pemerintah dan aparatnya melainkan juga oleh besarnya pengertian, kesadaran dan pertisipasi seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi yang dimaksud seperti apa yang dirumuskan oleh Nyoman Bratha berikut ini: Mengikut sertakan factor-faktor kesadaran, minat dan bakat serta kreatif yang ada dalam kelompok untuk merencanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang ada pada kelompokkelompok masyarakat. Sedangkan Buya Hamka mengemukakan bahwa: Partisipasi adalah mengambil bagian atau turut menyusun, turut melaksanakan dan turut bertanggung jawab. Mencermati kedua kutipan tersebut, maka dapat kita ketahui ada enam hal yang pokok yang perlu kita kembangkan bila ingin memperoleh partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adapun keenam hal tersebut adalah kesadaran, minat, kreatifitas, merencanakan atau menyususn dan melaksanakan. Apabila keenam hal tersebut dimiliki oleh masyarakat maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah aspek kepemimpinan yang diteraokan oleh pemerintah desa beserta aparatnya didalam melaksanakan pembangunan di wilayahnya. Kepemimpinan perlu dikemukakan disini karena antara partisipasi masyarakat dan kepemimpinan setempat tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan yang lainnya. Bila terpisahnya maka dengan sendirinya akan mengurangi atau bahkan kehilangan kekuatan. Misalnya partisipasi masyarakat besar, namun karena pemerintah desa tidak dapat menerapkan kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi setempat, maka potensi tidak akan pernah di wujudkan seperti yang diharapkan. Dewasa ini diharapkan partisipasi masyarakat akan muncul dan tumbuh dari bawah sebagai inisiatif dan aktifitas yang lahir dari rasa tanggung jawab warga masyarakat dalam pembangunan pedesaan/kelurahan yang pada partisipasinya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Dari penjelasan itu dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pembangunan yang dilaksanakan selama ini mengarah pada peningkatan kesejahteraan hidup di masa yang akan datang terutama bagi generasi penerus. Tanggapan, pengertian dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan akan mempercepat terelisasi suatu tujuan. Hal itu dimungkinkan karena potensi besar dalam pembangunan tergantung banyak pada potensi sumber daya manusia dan memiliki kemampuan yang besar pula. METODE PENELITIAN JENIS PENELITIAN Di dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menguraikan bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa. Metode deskriptif memusatkan perhatian pada masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat (Nawawi, 1990:64). Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta-fakta dan menjelaskan keadaan dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta sebagaimana adanya dan mencoba menganalisa untuk memberi

kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dilapangan. Informan adalah seseorang yang benarbenar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas. FOKUS PENELITIAN Penelitian ini di fokuskan pada partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan yang dapat di uraikan melalui indikator: 1. Partisipasi masyarakat yaitu suatu keterlibatan sukarela atau bentuk kontribusi langsung dari masyarakat dalam pembangunan baik dalam sumbangan pemikiran, waktu, tenaga, serta materi. 2. Peran pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat melalui fungsi: instruktif, konsultatif, partisipasi, dan delegatif. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN Pada bagian ini penulis akan menyajikan data yang telah diperoleh melalui penelitian di lapangan untuk kemudian dianalisis berdasarkan teori yang ada. Data tersebut terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan kunci dan informan utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber tertulis yang memperkuat data primer. Adapun permasalahan utama yang hendak disajikan dalam bab ini yaitu Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Pinamorongan. Dalam mengumpulkan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian, ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis, yaitu; Pertama, penelitian diawali dengan pengumpulan berbagai dokumen tertulis tentang kondisi umum Desa Pinamorongan seperti, profil Desa, dan datadata lain yang berkaitan dengan Desa Pinamorongan. Kedua, penulis melakukan pengumpulan data mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ketiga, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan untuk mendapatkan informasi dan fakta-fakta yang lebih konprehensif menyangkut permasalahan penelitian. Wawancara adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi dari para informan tentang Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Sesuai dengan rancangan penelitian, telah ditetapkan jumlah informan yang akan dilakukan wawancara sebanyak delapan orang. Delapan orang yang ditetapkan sebagai informan dalam penelitian ini dibagi dalam dua bagian, yaitu key informan Hukum Tua, Sekretaris Desa dan Ketua BPD, sedangkan informan utama adalah tokoh masyarakat yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan tertentu karena dianggap dapat menjawab segala sesuatu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini berhubungan dengan peranan pemerintah desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tipe wawancara yang dipilih oleh penulis adalah tipe wawancara berstruktur, dimana sebelum memulai wawancara terlebih dahulu penulis menyusun daftar pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan-

pertanyaan yang disusun sudah pasti berhubungan dengan peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut. Namun di dalam prosesnya sendiri penulis tidak menutup kemungkinan akan munculnya pertanyaan-pertanyaan baru yang dapat menggali informasi lebih dalam dari para informan. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Keberhasilan suatu proses pembangunan tidak dapat dilepaskan dari adanya partisipasi anggota masyrakatnya, baik sebagai kesatuan sistem maupun sebagai individu yang merupakan bagi yang sangat integral yang sangat penting dalam proses dinamika pembangunan, karena secara prinsip pembangunan ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Oleh sebab itu tanggung jawab berhasil tidaknya pembangunan tidak saja ditangan pemerintah tetapi juga ditangan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran dan partisipasi aktif dari masyarakat merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dalam hal ini mencapai target pembangunan perlu ditunjukkan oleh kebijaksanaan pemerintah. Sehubungan dengan itu dapat dikatakan bahwa pembangunan yang sedang dalam proses ditentukan oleh besar kecilnya partisipasi masyarakat. Melihat bentuk partisipasi yang dikemukakan di atas, bagi masyarakat Desa Pinamorongan dengan corak kehidupannya untuk mencapai sukses pembangunan hendaknya lebih mengetahui kemampuan dan keadaan nyata dengan memperhatikan aspek-aspek pokok yang berkaitan dengan pembangunan Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah orang atau penduduk yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan di pedesaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan seorang pimpinan atau seorang Hukum Tua (kepala desa) yang memiliki kemampuan sesuai dengan fungsi kepemimpinan kepala desa yang mengatur semua kegiatan yang ada di desa. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pinamorongan senantiasa tidak terlepas dari peranan pemerintah desa sebagai motivator dalam menyampaikan setiap program-program pembangunan kepada masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun komunikasi di dalam memelihara hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian, baik dengan melakukan wawancara dengan kepala desa, sekretaris desa dan BPD sebagai informan kunci dan tokoh masyarakat sebagai informan utama serta studi kepustakaan. Maka akan dilakukan analisa terhadap setiap data dan fakta-fakta yang telah didapat melalui interpretasi dan penguraian masalah-masalah yang terjadi. Wujud atau Dimensi Partisipasi Yang Diberikan Oleh Masyarakat Pada dasarnya pembangunan desa adalah pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.Semakin tinggi peran serta masyarakat desa tersebut, maka semakin cepat pula pembangunan desa yang bersangkutan dapat terealisasi, terutama dalam otonomi desa sekarang ini.

Dengan keberadaan delegasi masyarakat desa dalam pembangunan sangatlah penting, dimana terbukanya kran partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi penentuan kebijakan pembangunan daerahnya. Keterlibatan Masyarakat Dalam Penetapan Kebijakan Penyusunan Program-Program Pembangunan Untuk melaksanakan suatu pembangunan partisipasi masyarakat sangatlah diperlukan.Partisipasi masyarakat tersebut dapat berupa partisipasi dalam kegiatan perencanaan, partisipasi ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa. Namun, tidak hal yang mudah dalam membangun partisipasi masyarakat dalam suatu pembangunan. Untuk itu perlu dilakukan usaha-usaha yang dapat membangun dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Pembangunan dapat dikatakan berhasil apabila desa tersebut memiliki sarana dan prasarana yang lengkap atau paling tidak pembangunan yang dilakukan dapat mendukung kemajuan masyarakat, baik dalam kemajuan di bidang ekonomi, sosial dan pendidikan masyarakat. Namun pembangunan yang dilakukan khususnya pembangunan desa tersebut tidak akan dapat tercapai apabila masyarakat dan pemerintah tidak saling bekerjasama untuk kemajuan desa. Adanya kerjasama antara pemerintah desa dengan masyarakat tergantung kepada pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa, karena merekalah pemimpin atau aktor dalam terlaksananya pembangunaan desa yang dilakukan, dimana pemerintah desa berperan dalam menumbuhkan kesadaran warga desa untuk berperan serta dalam pembangunan yaitu berpartisipasi untuk keberhasilan pembangunan. Di desa Pinamorongan pembangunan yang dilakukan masih relatif rendah, bahkan bisa dikatakan minim. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas untuk mengadakan rapat tidak ada, sehingga rapat atau pertemuaan-pertemuan seringkali dilakukan di mesjid atau di rumah kepala desa. Suatu pembangunan dikatakan berhasil apabila pembangunan yang dilakukan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, tanpa ada yang merasa dirugikan.Namun pembangunan di desa Pinamorongan ada yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat.Adapun pembangunan yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah pembangunan rumah layak huni, dimana sudah lumayan banyak dan layak dihuni atau ditempati oleh masyarakat. Disamping pembangunan yang sudah dapat dinikmati oleh masyarakat, masih adanya pembangunan yang telah dilakukan di desa Pinamorongan yang tidak dapat dinikmati, yaitu pembangunan sumur bor. Pembangunan sumur bor ini dirasakan oleh masyarakat tidak bermanfaat, dimana air yang dihasilkan dari pengeboran sumur ini tidak layak untuk dikonsumsi. Air yang dihasilkan adalah air yang keruh dan berbau, sehingga sangat tidak mungkin lagi masyarakat meminumnya. Pembangunan lain yang masih kurang dapat dinikmati oleh masyarakat di desa Pinamorongan adalah pembangunan jalan yang menghubungkan desa Pinamorongan dengan desa Pasar Baru. Dengan demikian masyarakat masih tetap merasakan sulitnya untuk memasarkan hasil-hasil pertanian dan perkebunan yang dihasilkan dari desa Pinamorongan.Padahal tujuan dilakukannya pembangunan jalan di desa Pinamorongan ini adalah untuk memudahkan para petani untuk memasarkan hasil pertanian dan perkebunannya, dengan demikian taraf hidup masyarakat desa Pinamorongan dapat meningkat.

PENUTUP KESIMPULAN 1. Tingkat partisipasi masyarakat di Desa Pinamorongan dalam pelaksanaan pembangunan fisik masih dibilang rendah, hal ini ditunjukan dengan masih rendahnya antusias masyarakat untuk menghadiri rapat-rapat dalam perencanaan pembangunan, masih rendahnya masyarakat dalam menyampaiakan ide dan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan barang atau peralatan serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam bentuk bahan-bahan bangunan. 2. Berdasarkan hasil penelitian peran Pemerintah Desa untuk meningkatkan partispasi masyarakat dalam pembangunan dapat diambil kesimpulan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya dan peran, seperti mengajak masyarakat untuk ikut dalam berbagai kegiatan desa dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan isi, tujuan, dan maksud dari setiap program-program pembangunan yang ingin dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya dan masyarakat sebagai faktor pendukungnya dinyatakan kurang baik bila dilihat dari rendahnya partisipasi masyarakat desa Pinamorongan. SARAN 1. Sebaiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinamorongan harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Pinamorongan seperti melakukan sosialisasi lebih giat lagi kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. 2. Sebaiknya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Pinamorongan harus lebih dioptimalkan dengan mengupayakan berbagai cara untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi di Desa Pinamorongan seperti melakukan sosialisasi lebih giat lagi kepada masyarakat pada setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, pemberian motivasi kepada masyarakat akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang diikuti dengan tindakan yang dilaksanakan oleh pemerintah itu sendiri. DAFTAR PUSTAKA Adisasmita, Raharjo. 2006. Pembangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Perberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI. Ali, faried, 1997.Metode Penelitian Sosialdalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan. Rajawali Pers, Jakarta. Arikunto, Suharsimi. 1993. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta Conyers, Diana. 1994. Perencanaan Sosial (Suatu Pengantar). Yogyakarta: Gadjah Mada. University Press

Juliantara, Dadang. 2004. Pembaruan Kabupaten Arah Realisais Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Jogja Mandiri Kaho, Josef R. 1997. Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Kuncoro, Mudrajad. 2004. Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Erlangga Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Nasution, Arifin. 2008. Perencanaan Pembangunan Daerah. Medan: FISIP USU Press. Nawawi.1990. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Press Ndraha, T. 1990. Membangun Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas.Jakarta: Rineka Cipta Riyadi & Bratakusumah.2004 Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Riyadi & Deddy.2005 Perencanaan Pembangunan Daerah. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Singarimbun, Masri dan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta: LP3ES Saragi, Tumpal P. 2004. Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa: Alternatif Pemberdayaan Desa. Yogyakarta: CV Cipruy Siagian, Sondang P., 1989. Filsafat Administrasi. Jakarta: Haji Mas Agung Soetrisno, Lukman. 1995. Menuju Masyarakat Partisipatif. Yogyakarta: Kanisius Sutopo H.B. 2002.Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian. Surakarta: Universitas Sebelas Maret. Supriyanto, Budi. 2009. Manajemen Pererintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis). Tengerang: CV. Media Berlian Suyanto, Bagong. 2005. Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan. Jakarta: Prenada Media Tjiptoherijanto, Prijono & Said Z. Abidin.1993. Reformasi Administrasi Dan Pembangunan Nasional.Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Tjokromidjojo, Bintoro. 1998. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: CV Haji Masagung Tjokromidjojo, Bintoro, 1993. Perencanaan Pembangunan, Mas Agung, Jakarta Sumber-sumber Lain :  Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa  Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/ 200/ II/ BANGDA/ 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah  Undang-undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional  Undang-undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah