PERNYATAAN SIKAP IKATAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA (IPASPI) CABANG PENGADILAN AGAMA JAWA BARAT WILAYAH IKATAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA (IPASPI) PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
"Sinergi dan Harmonisasi Sistem Layanan Hukum melalui Kesetaraan
Kesejahteraan" Ditujukan Kepada IKATAN PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN INDONESIA (IPASPI) PUSAT
PROLOG
Semua elemen terkait dalam lingkungan kerja sebuah peradilan merupakan sistem fungsional yang saling terkait. Kelancaran sistem tersebut merupakan prasyarat kebersamaan
untuk menciptakan
kinerja lembaga yang professional,
akuntabel,
efektif, dan efisien. Kelancaran k inerja akan tercapai, apabila tidak terjadi kemacetan antar lini yang saling dukung. Sementara itu, kemacetan akan terjadi apabila terjadi ketidaksinkronan dan ketimpangan dalam ban yak hal.
Laju sebuah lembaga peradilan tidak hanya dijalankan oleh salah satu lini sementara
lini yang lain tidak berfungsi.
Perjalanan dan kelancarannya
sangat
tergantung pada keharmonisan antar bagian. Dan keharmonisan antar bagian tidak bisa terjadi begitu saja, melainkan harus ditata dan diprogram. Keharmonisan kerja antar bagian akan terganggu oleh ketidakmerataan hak dan kesejahteraan. Sehubungan dengan
itu, penciptaan
hak yang sama terutama dalam hal kesejahteraan mesti
dijadikan kebijakan prioritas.
Ketimpangan hak dan kesejahteraan akan menghambat pula terhadap rencana reformasi
peradilan
dan birokrasi
di lingkungan
Mahkamah
Agung
Republik
Indonesia yang menjadi Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035. Selain itu, salah satu program
unggulan
reformasi birokrasi,
yaitu program
terhambat apabila masih terjadi kesenjangan kesejahteraan
Quick
Wins,
akan
di lingkungan pegawai
peradilan. 1
PERNYATAAN SIKAP 1. Kepaniteraan
dan kesekretariatan
merupakan
bagian tak terpisahkan
dari
rentetan sistem peradilan dalam sebuah lembaga peradilan. 2.
Hakim di sebuah pengadilan
tidak akan mampu
bekerja sendiri,
tanpa
dukungan administrasi dari lingkungan kepaniteraan dan kesekretariatan. 3. Kepaniteraan dan kesekretariatan merupakan
organ
penting
yang
memiliki
hubungan signifikan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan. 4. Administrasi peradilan bukan bagian penunjang (sekunder) dalam mekanisme penyelesaian yudisial.
perkara,
Sebab
melainkan
tanpa
bagian pokok (primer) dari mekanisme
pengadministrasian
yang
memadai
akan
terjadi
kekacauan dan kelambanan dalam penyelesaian perkara peradilan. 5. Tunjangan yang timpang dalam hal jumlah antara petugas kepaniteraan dan dengan tunjangan hakim merupakan salah satu penyebab yang
kesekretariatan
mendorong terjadinya ketidakharmoniasan
kinerja yang akan berefek pada
ketidak lancaran jalannya proses yudisial. 6. Remunerasi (tunjangan khusus kinerja) yang selama ini diterima oleh lini Kepaniteraan
dan kesekretariatan,
secara jumlah
minta agar disetarakan
dengan tunjangan hakim. 7. Kepaniteraan
dan kesekretariatan
merupakan
ujung
tombak p e r a d i l a n yang
memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan roda pengadilan, dengan beban kerja yang sangat tinggi. 8. Kesejahteraan perhatian
yang
bagian kepaniteraan serius
dari
dan kesekretariatan
para
pengambil kebijakan
harus mendapatkan terkait, mengingat
kompleksitas beban dan resiko kerja yang diemban. 9. Kesejahteraan didekatkan
kepaniteraan
dan
kesekretariatan
secara nominal dengan kesejahteraan
harus
disamakan
atau
para hakim, mengingat 2
keduanya
memiliki
pelaksanaan
hubungan
fungsional
yang saling melengkapi
dalam
tugas.
10. Kesekretariatan yang berada di bawah garis kerja sekretaris harus diposisikan penting dan diperhatikan hak-hak kesejahteraannya,
mengingat beban kerja
mereka merupakan tulang punggung kelancaran berbagai kepentingan banyak pihak, termasuk perihal keuangan, ketenagaan, dan pengadministrasian
tata
laksana. REKOMENDASI
1. Remunerasi pegawai
pada kepaniteraan dan kesekretariatan tidak dibedakan
secara mencolok dari tunjangan hakim. 2. Para
pengambil
kebijakan
yang
terkait
mengeluarkan kebijakan bahwa core pekerjaan hanya
pada
para
hakim
melainkan
hendaknya
memahami
dan
yudisial di pengadilan bukan
tertanggung
jawab
pula
pada
bagian kepaniteraan dan kesekretariatan. 3. Resiko beban kerja di kepaniteraan dan kesekretariatan bukan sekedar beban administrasi,
melainkan
terkait dengan beban fisik
seperti pada bagian
kejurusitaan
sehingga harus diberikan perlindungan dan hak finansial yang
setimpal dengan resiko tersebut. 4. Kesejahteraan sektor kepaniteraan dan kesekretariatan tidak dapat ditawar lagi dan diabaikan dalam rangka menghindari kemacetan proses peradilan. 5.
Bagi aparat pegawai Kepaniteraan dan Kesekretariatan lingkungan Peradilan dalam hal kinerja kolektif kolegial hendaknya segera diberikan jaminan dan kepastian hukum dalam mewujudkan harmonisasi antara fungsional Hakim dan seluruh aparatur Peradilan Non Hakim.
6.
Dengan gagalnya harmonisasi Hakim terhadap aparatur
Peradilan Non Hakim
dipenghujung tahun 2013, ( menurut sumber yang dapat dipertanggungjawabkan dari lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juni 2013 di Bandung), 3
segera diberikan
konvensasi kesejahteraan selayaknya dan berimbang kepada
seluruh aparatur Peradilan
Non Hakim
untuk menjaga harmonisasi internal
Peradilan menuju kepastian hukum dan jaminan yang tegas di awal tahun 2014 dan seterusnya supaya tetjalin harmonisasi yang menyeluruh dalam lingkungan 4 peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia; PENUTUP
Demikian
pemyataan
sikap
Ikatan
Panitera
Sekretaris
Pengadilan
Indonesia
(IP ASPI). Kepada berbagai pihak terkait dimohon memahami dan memerhatikannya dalam
rangka menciptakan
peradilan
yang akuntabel,
efektif,
dan mendapatkan
kepercayaan dari masyarakat.
Bandung, 27 J uni 2013 Perwakilan lkatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (lPASPI) oleh Panitera Sekretaris Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPAS PI) Cabang Pengadilan Agama Jawa Barat Wilayah Ikatan Panitera Sekretaris Pengadilan Indonesia (IPASPI) Pengadilan Tinggi Agama Bandung
-Pernyataan sikap ini ditandatangani oleh seluruh Panitera I Sekretaris Pengadilan Agama Jawa Barat dan diketahui oleh Panitera I Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung selaku Ketua IPASPI Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat;
1.
PaniteraiSekretaris Pengadilan Agama Indramayu,
2.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kuningan,
4
3.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Majalengka,
4.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cirebon,
5.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bandung, i"
6.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ciamis,
----
SH !/.560704 198603 I 003 7.
5
8.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Garut,
(
9.
Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Tasik,
10. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Kota
12. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Subang, _ _.:...z,.:.;._--.JJ
13. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bekasi,
6
14. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cikarang,
,I :t 15. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Karawang,
.,
16. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sukabumi,
17. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Cibadak,
18. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama C
7
19. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Bogor,
20.
21.
22.
23.
24. Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumedang,
8
Mengetahui ; Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Bandung, s a Ikatan Panitera Sekretaris Pen PI) Wilayah dung,
9
T embusan disampaikan kepada: 1. Presiden Republik Indonesia; 2. Ketua DPR Republik Indonesia; 3. Menteri Keuangan Republik Indonesia; 4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi RI;
5.
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6.
Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
7. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang NonYudisial; 8. Yang Mulia Para Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia; 9. Sekretaris Mahkamah Agung RI; 10. Panitera Mahkamah Agung RI; 11. Kepala Badan Urusan Adminsitrasi Mahkamah Agung RI; 12. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI; 13.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
14. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI; 15. Ketua PT seluruh Indonesia; 16. Ketua PTA seluruh Indonesia; 17. Ketua PT TUN seluruh Indonesia; 18. Kepala Pengadilan Tinggi Militer dan Pengadilan Tinggi Militer Utama seIndonesia;
10
