Siaran Pers
“DPR LUMPUHKAN KPK”
Setidaknya hingga Masa Sidang I Tahun Sidang 2012-2013 berakhir (25 Oktober 2012), merupakan periode krusial terhadap 2 (dua) hal terkait eksistensi KPK secara tidak langsung, yaitu pembahasan RUU APBN 2013, yang salah satunya akan menentukan kepastikan alokasi gedung KPK dan (ii) keberlangsungan proses harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU KPK oleh Badan Legislasi (Baleg). Apa yang kita amati dalam beberapa tahun terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan salah satu aktor “pelumpuh” terhadap upaya pemberantasan korupsi. Upaya pelemahan ini begitu nyata terlihat dalam 2 (dua) hal, yaitu upaya politisasi anggaran untuk menghambat pembangunan gedung KPK dan penggunaan fungsi legislasi untuk merevisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengarah pada pelumpuhan KPK. Upaya pelumpuhan tersebut disinyalir dilatarbelakangi fakta bahwa saat ini KPK sangat gencar menangani kasus korupsi politik di DPR. Tercatat beberapa politisi dari berbagai partai politik dicokok oleh KPK (terlampir). Badan Anggaran (Banggar) yang disinyalir sebagai episentrum korupsi di DPR pun tidak luput dari pengawasan dan aksi KPK, sehingga politisi korup di DPR merasa terganggu dan melakukan upaya serangan balik menggunakan dua fungsinya yaitu penganggaran dan legislasi. Anggaran pembangunan gedung KPK sebetulnya telah disetujui oleh DPR dan pemerintah melalui APBN 2012 dengan nilai Rp 72,8 milyar atau sekitar 4,7% dari seluruh usulan gedung baru untuk lembaga yudikatif yang ada. Namun dalam prakteknya, DPR justru berupaya menghalang-halangi pencairan anggaran untuk membangun gedung tersebut. DPR menyatakan bahwa anggaran KPK diberi tanda “bintang” sehingga tidak bisa digunakan. Alasan yang digunakan juga cenderung dipaksakan. Awalnya DPR menyarankan agar KPK menggunakan gedung milik pemerintah yang tidak terpakai. Namun, alasan ini dimentahkan oleh pernyataan Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan bahwa tidak ada gedung yang bisa digunakan sesuai kebutuhan KPK. Perlu diingat bahwa KPK adalah lembaga penegak hukum yang membutuhkan sarana dan prasarana khusus untuk menunjang tugas dan kewenangannya dalam penegakan hukum seperti halnya kepolisian dan kejaksaan. Jika dibandingkan dengan lembaga sektor penegakan hukum, anggaran pembangunan gedung kepolisian dan kejaksaan juga disetujui oleh DPR: No 1
Lembaga MAHKAMAH AGUNG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 2 INDONESIA 3 KEJAKSAAN RI 4 KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI* Jumlah Sumber : RAPBN TA. 2013, diolah IBC
Anggaran 663,216,819,000.00
% 43.15
556,742,039,000.00
36.22
244,233,569,000.00 72,834,918,000.00 1,537,027,345,000.00
15.89 4.74 100.00
Namun ada perlakuan berbeda yang dilakukan oleh DPR. Ini mengisyaratkan bahwa fungsi anggaran DPR telah disalahgunakan untuk melemahkan lembaga anti-korupsi. Alasan ini kemudian berubah. DPR beralih argumentasi dan malah mempertanyakan kinerja KPK dalam pemberantasan korupsi. Padahal KPK selalu menyampaikan laporan periodik (tahunan) kepada DPR, Presiden, dan BPK. Maka menjadi sangat aneh ketika DPR kembali mempertanyakan hal yang sama. Jika ingin lebih fair, kinerja DPR selama ini sebetulnya sangat buruk baik pada fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran. Di lain pihak, ada begitu banyak anggota DPR yang malah menjadi tersangka, terdakwa, bahkan terpidana korupsi. Ada peningkatan jumlah anggota DPR yang menjadi “pesakitan” karena melakukan kejahatan korupsi. Pelemahan kedua adalah dengan mempreteli instrumen kewenangan KPK terutama yang terkait penindakan hukum (penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan). Upaya ini dilakukan melalui revisi terhadap UU 30 Tahun 2002. Bentuk upaya pelemahan diantaranya (i) kewenangan penututan KPK yang akan dipangkas oleh DPR; (ii) DPR juga akan mempersoalkan masa jabatan pimpinan pengganti KPK dan soal Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); (iii) rencana pembentukan Dewan Pengawas KPK yang dibentuk DPR justru membuka potensi intervensi politik ke KPK sekaligus memperbesar kewenangan DPR; dan (iv) penyadapan KPK harus sesuai ijin pengadilan, padahal korupsi adalah extraordinary crime. Sikap Fraksi di DPR Terhadap Pembangunan Gedung KPK dan Revisi UU KPK
No
Partai
Sikap Pada Pemberantasan Korupsi Pembangunan Revisi UU Gedung KPK KPK
1
Demokrat
Menolak
Menolak
2
Golkar
Menolak
Mendukung
3
PDIP
Menolak
4
PKS
Menolak
Belum Memutuskan Menolak
5
PAN
Menolak
Mendukung
6
PKB
Menolak
7
PPP
Menolak
Belum Memutuskan Menolak
8
Hanura
Menolak
9
Gerindra
Menolak
Sumber: dokumentasi ICW 2012
Belum Memutuskan Menolak
Keterangan
Sikap resmi fraksi menolak revisi UU KPK Alasan justru memperkuat KPK Alasan waktu tidak tepat Sikap ketua fraksi menolak revisi UU KPK Alasan akan memperkuat KPK
Sikap resmi menolak revisi UU KPK
Sikap resmi menolak revisi UU KPK
Berdasarkan atas fakta di atas, Koalisi Penegak Citra Parlemen menyatakan sikap sebagai berikut: 1. Cabut tanda “bintang” pada alokasi anggaran gedung KPK; 2. Penggunaan fungsi anggaran DPR secara rasional dan tanpa subjektifitas politis; 3. Membatalkan revisi terhadap UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan mengeluarkannya dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010-2014; 4. Meminta Presiden secara tegas untuk menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 dalam pembahasan dengan DPR; dan 5. Menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk bersama-sama melakukan perlawan terhadap semua upaya “pelemahan” dalam pemberantasan korupsi, khususnya pelumpuhan terhadap KPK secara sistematik yang dilakukan oleh DPR.
Lawan segala bentuk upaya pelumpuhan terhadap pemberantasan korupsi!
Jakarta, 30 September 2012
KOALISI PENEGAK CITRA PARLEMEN Transparency International Indonesia (TII), Indonesia Budget Center (IBC), Indonesia Corruption Watch (ICW), Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Fatayat NU
Rincian Kebutuhan Gedung Lembaga Negara (Dalam Ribuan Rupiah)
NO 1
KEMENTRIAN / LEMBAGA KEMENTRIAN PERHUBUNGAN
ANGGARAN
% 10.66
1,087,405,842.00 2
KEMENTRIAN DALAM NEGERI
9.62 981,416,169.00
3
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
4
KEMENTRIAN KEUANGAN
8.72 889,231,774.00 7.34 748,235,245.00
5
6.50
MAHKAMAH AGUNG 663,216,819.00
6
KEMENTRIAN ENERGI & SUMBER DAYA MINERAL
5.86 598,122,164.00
7
KEMENTRIAN AGAMA
5.58 569,360,248.00
8
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
9
KEMENTRIAN PERTAHANAN
5.46 556,742,039.00 4.18 426,651,203.00
10
KEMENTRIAN KESEHATAN
11
KEMENTRIAN PERTANIAN
3.75 382,054,508.00 2.91 296,384,564.00
12
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
2.86 291,529,188.00
13
KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2.77 282,917,901.00
14
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
2.76 280,981,405.00
15
KEMENTRIAN SEKRETARIAT NEGARA
16
KEJAKSAAN RI
2.60 265,385,696.00 2.40 244,233,569.00
17
BADAN PUSAT STATISTIK
18
KEMENTRIAN KEHUTANAN
2.28 232,011,600.00 2.13 216,880,524.00
19 20
KEMENTRIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
1.56 158,385,952.00 1.31 133,292,030.00
21
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
1.10 108,996,932.00
22
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
0.86 87,236,109.00
NO 23
KEMENTRIAN / LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
24
KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN
25
KEMENTRIAN PEMBERDAYAAN PERAMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KEMENTRIAN PERUMAHAN RAKYAT
ANGGARAN
% 0.71
72,834,918.00 0.68 68,976,629.00
26
0.57 58,438,400.00 0.55 55,561,000.00
27
KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM
0.50 51,312,352.00
28
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
0.48 49,198,383.00
29
LEMBAGA PENYIARAN REPUBLIK RADIO RI
0.41 41,505,533.00
30 31
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KEMENTRIAN SOSIAL
32
BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN
0.36 36,653,526.00 0.32 32,903,083.00 0.31 31,300,000.00
33
KEMENTRIAN PERDAGANGAN
0.29 29,327,673.00
34 35
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL ARSIP NASIONAL RI
0.26 26,444,714.00 0.23 23,727,219.00
36
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
37
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
0.23 23,120,000.00 0.18 18,186,330.00
38 39
KEMENTRIAN KOORDINATOR POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL
0.17 17,222,950.00 0.16 15,748,812.00
40 41
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
0.12 12,652,147.00 0.10 10,041,950.00
42
KEMENTRIAN INFORMASI DAN INFORMATIKA
0.10 9,652,413.00
43
KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM
44
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME BNP2TKI
0.04 4,424,447.00
45
0.03 2,979,924.00 0.03 2,696,279.00
46
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG
0.02 2,019,543.00
NO 47 48 49
KEMENTRIAN / LEMBAGA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL OMBUDSMAN RI
ANGGARAN
% 0.01
1,300,000.00 0.006 627,600.00 0.002 170,100.00
50
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
0.001 115,314.00 100.00
JUMLAH 10,199,812,720.00 Sumber : RAPBN TA. 2013, diolah IBC “Anggaran usulan gedung di seluruh Kementerian/Lembaga sebesar Rp 10 trilliun”
DAFTAR ANGGOTA DPR YANG TERJERAT KASUS KORUPSI YANG DITANGANI OLEH KPK JILID II DAN III
No
Nama
1
29 Anggota DPR Komisi XI tahun 2004
Partai
Kasus Korupsi
Terdakwa PDIP, Vonis 1,5-2 Golkar, tahun PPP, TNI/Polri Terdakwa Partai Vonis 3 Amanat tahun Nasional
2
Abdul Hadi Djamal
3
Status
Suap cek pelawat Miranda Gultom senilai Rp 24 miliar
M.Nazaruddin
Terdakwa Vonis 4 tahun 10 bulan
Partai Demokrat
Kasus Korupsi Pembangunan Wisma Atlet Rp 108 Miliar
4
Angelina Sondakh
Terdakwa
Partai Demokrat
5
Wa Ode Nurhayati
Terdakwa
Partai Amanat Nasional
Kasus korupsi Wisma Atlet dan Kementrian Pendidikan Dugaan kasus suap korupsi DPID tahun 2010 sebesar Rp 16 miliar
6
Emir Moeis
Tersangka
Partai
US$ 90 ribu US dan Rp 54 juta memuluskan anggaran stimulus proyek Dephub pembangunan dermaga dan bandara di wilayah Indonesia Timur
Dugaan korupsi
Keterangan
Dalam persidangan Abdul Hadi Djamal menyebut politisi Partai Demokrat Jhony Allen Marbun menerima uang Rp 1 miliar dalam kasus yang sama Pernyataan Nazar diduga menyeret beberapa elit Demokrat, diantaranya Anas Urbaningrum, Saan Musthofa, dan Andi Malarangeng. Ketiganya sudah diperiksa KPK
Pernyataan Wa Ode diduga menyeret empat Pimpinan Banggar (Matius Mekeng, Mirwan Amir, Tamzil Linrung dan, Olly Dondokambey) dan juga salah seorang pimpinan DPR (Anis Matta) Kelimanya telah diperiksa KPK
No
Nama
Status
Partai PDIP
7
Zulkarnaen Djabbar
Tersangka
Sumber: dokumentasi ICW 2012
Partai Golkar
Kasus Korupsi pengadaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Tarahan, Lampung 2004. Diduga terima suap USD 300.000 Dugaan kasus suap korupsi Alquran 2011 dan 2012 Kementrian Agama, Rp 4 miliar
Keterangan
