sherila putri melinda
Beranda
Profil
Rabu, 13 Maret 2013 DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA DEMOKRASI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA Demokrasi berasal dari kata DEMOS yang artinya RAKYAT dan KRATOS artinya PEMERINTAHAN. Jadi, demokrasi artinya adalah sistem kekuasaan yang ada di tangan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, seorang mantan presiden Amerika Serikat, Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Posisi rakyat yang setara di muka umum membuat sistem ini termasuk sistem yang sangat adil, karena tidak berfokus pada pemimpin saja, jadi rakyat juga memiliki andil mengutarakan suaranya untuk kemajuan bangsa. Sedangkan budaya demokrasi sendiri berasal dari kata BUDI atau akal dan DAYA atau kemampuan yang berarti kemampuan akal manusia. Jadi budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan mengharagai persamaan, kebebasan dan peraturan. Prinsip-prinsip Dasar Negara Demokrasi Prinsip-prinsip dasar Negara demokratis sebagai berikut : a. Pemerintah yang berdasarkan konstitusi (UUD) b. Adanya PEMILU yang bebas,jujur dan adil c. Ada jaminan HAM d. Persamaan kedudukan di depan hokum e. Perdilan yang bebas dan tidak memihak f. Kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berpendapat g. Kebebasan pers atau media massa Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, setiap penyelenggara Negara harus memperhatikan aspirasi rakyat. Para pemimpin atau penguasa tidak boleh manjalankan kekuasaan sekehendak hatinya dan tidak boleh sewenang-wenang menyalahgunakan kekuasaan. Pemerintah yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat tidak bisa disebut sebagai pemerintah yang demokratis.
Unsur-unsur demokrasi : Pada dasarnya demokrasi meliputi unsure-unsur berikut : a. Adanya partisipasi masyarakata secara aktif dalam kehidupan
bermasyarakat,berbangsa dan bernegara b. Adanya pengakuan akan supremasi hukum c. Adanya pengakuan akan kesamaan anatara warga Negara d. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer e. Adanya kebebasan berekspresi, berbicara, berkumpul,berorganisasi, beragama, berkeyakinan dan kebebasan mengurus nasib sendiri.
Indonesia termasuk negara yang mengalami pasang-surut demokrasi, maksudnya demokrasi yang silih berganti. Hampir setiap pergantian kepala negara, selalu saja demokrasinya berganti. Masalah pokok yang dihadapi ialah bagaimana demokrasi mewujudkan dirinya dalam berbagai sisi kehidupan berbangsa dan bernegara.Tercatat sudah 4 kali Indonesia berganti-ganti demokrasi, bahkan sudah beberapa kali pula kabinet silih berganti. Demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia adalah: 1. DEMOKRASI LIBERAL (17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959) Demokrasi Liberal lebih sering disebut sebagai Demokrasi Parlementer. Pada tanggal 17 Agustus 1945 (Setelah Kemerdekaan Indonesia), Ir. Soekarno yang menjadi Ketua PPKI dipercaya menjadi Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 29 Agustus 1945, Ir. Soekarno dilantik oleh Kasman Singodimedjo menjadi presiden Republik Indonesia pertama beserta wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Bersamaan dengan itu, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Badan ini bertujuan untuk membantu tugas Presiden. Hasilnya antara lain : 1. Terbentuknya 12 departemen kenegaraan dalam pemerintahan yang baru. 2. Pembagian wilayah pemerintahan RI menjadi 8 provinsi yang masingmasing terdiri dari beberapa karesidenan.Tanggal 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang dari 150 orang anggota KNIP. Isinya antara lain : 1) Mendesak Presiden untuk segera membentuk MPR. 2) Meminta kepada Presiden agar anggota-anggota KNIP turut berwenang melakukan fungsi dan tugas MPR, sebelum badan tersebut terbentuk. Tanggal 16 Oktober 1945 keluar Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945, yang isinya :
“Bahwa komite nasional pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan komite-komite pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah badan pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada komite nasional pusat.”
Pada tanggal 3 November 1945, keluar maklumat untuk kebebasan membentuk banyak partai atau multipartai sebagai persiapan pemilu yang akan diselenggarakan bulan Juni 1946. Pada tanggal 14 November 1945 terbentuk susunan kabinet berdasarkan sistem parlementer (Demokrasi Liberal).
Ketika Indonesia menjalani sistem Liberal, Indonesia dibagi manjadi 10 Provinsi yang mempunyai otonomi dan berdasarkan Undang – undang Dasar Sementara tahun 1950. Pemerintahan RI dijalankan oleh suatu dewan mentri (kabinet) yang dipimpin oleh seorang perdana menteri dan bertanggung jawab kepada parlemen (DPR). Sistem politik pada masa demokrasi liberal telah mendorong untuk lahirnya partai– partai politik, karena dalam system kepartaian menganut system multi partai. Maka, PNI dan Masyumi lah yang menjalankan pemerintahan melalui perimbangan kekuasaan dalam parlemen dalam tahun 1950 – 1959 dan merupakan partai yang terkuat dalam DPR. Dalam waktu lima tahun (1950 -1955) PNI dan Masyumi silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet.
KABINET-KABINET DALAM MASA DEMOKRASI LIBERAL a. Kabinet Natsir (7 September 1950-21 Maret 1951) b. Kabinet Soekiman (27 April 1951-23 Februari 1952) c. Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953) d. Kabinet Ali-Wongso (1 Agustus 1953-24 Juli 1955) e. Kabinet Burhanudin Harahap f. Kabinet Ali II (24 Maret 1957) g. Kabinet Djuanda ( 9 April 1957-10 Juli 1959)
Sejak berlakunya UUDS 1950 pada 17 Agustus 1950 dengan sistem demokrasi liberal selama 9 tahun tidak menunjukkan adanya hasil yang sesuai harapan rakyat. Bahkan, muncul disintegrasi bangsa. Disintegrasi tersebut antara lain : 1) Pemberontakan PRRI, Permesta, atau DI/TII yang ingin melepaskan diri dari NKRI. 2) Konstituante tidak berhasil menetapkan UUD sehingga negara benar-benar dalam keadaan darurat. 3) Untuk mengatasi hal tsb dikeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. 4) Hal ini menandakan bahwa Sistem demokrasi liberal tidak berhasil dilaksanakan di Indonesia, karena tidak sesuai dengan pandangan hidup dan kepribadian bangsa Indonesia. 2. DEMOKRASI TERPIMPIN (5 Juli 1959 – 11 Maret 1966) Pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juni 1959 yang berbunyi sebagai berikut. 1) Pembubaran Konstituante, 2) Berlakunya kembali UUD 1945. 3) Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dalam Demokrasi Terpimpin ini menggunakan sistem presidensial. Dalam sistem presidensial ini mempunyai dua hal yang perlu diingat yaitu: 1) kedudukan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dan 2) para menteri bertanggung jawab kepada presiden.
Era tahun 1959 sampai dengan 1966 merupakan era Soekarno, yaitu ketika keijakankebijakan Presiden Soekarno sangat mempengaruhi kondisi politik Indonesia. Kebijakan pemerintah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yaitu: A.
Pembentukan MPRS
Presiden Soekarno membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara berdasarkan Penpres no.2 tahun 1959. Seluruh anggota MPRS tidak diangkat melalui pemilihan umum, tetapi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan 3 syarat, yaitu : 1. Setuju kembali kepada UUD 1945 2. Setia kepada perjuangan RI 3. Setuju kepada manifesto politik B. C. D. E. F. G.
Pembentukan DPAS Pembentukan Kabinet Kerja Pembentukan Front Nasional Penataan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Penyederhanaan Partai-partai Politik Penyederhanaan Ekonomi
Pengertian demokrasi terpimpin menurut Tap MPRS No. VII/MPRS/1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mufakat Berporoskan Nasakom, dengan ciri-ciri : 1. Dominasi Presiden 2. Terbatasnya peran partai politik 3. Berkembangnya pengaruh PKI Sama seperti yang tercantum pada sila ke empat Pancasila, demokrasi terpimpin adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, akan tetapi presiden menafsirkan “terpimpin”, yaitu pimpinan terletak di tangan “Pemimpin Besar Revolusi”. Situasi politik pada masa demokrasi terpimpin diwarnai tiga kekuatan politik utama yaitu Soekarno, PKI, dan AD. Ketiga kekuatan tersebut saling merangkul satu sama lain.Terutama PKI membutuhkan Soekarno untuk menghadapi angkatan darat yang menyainginya dan meminta perlindungan. Begitu juga angkatan darat,membutuhkan Soekarno untuk legitimasi keterlibatannya di dunia politik. Rakyat maupun wakil rakyat tidak memiliki peranan penting dalam Demokrasi Terpimpin. Akhirnya, pemerintahan Orde Lama beserta Demokrasi terpimpinnya jatuh setelah terjadinya Peristiwa G 30 S/PKI pada tahun 1965 dengan diikuti krisis ekonomi yang cukup parah hingga dikeluarkannya Supersemar (Surat perintah sebelas Maret).
Please download full document at www.DOCFOC.com Thanks
