SEPUTAR BERITA POLITIK Sekjen PBB: Waspadai Provokasi Konflik Palestina-Israel TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Ban Ki Moon, meminta dunia internasional mendukung perdamaian Palestina-Israel. Pesan tersebut disampaikan Ban pada Hari Solidaritas Internasional untuk Rakyat Palestina yang diperingati pada 29 November 2013. "Hari solidaritas yang dirayakan tiap tahun ini merupakan kesempatan untuk merefleksikan situasi kritis yang dihadapi oleh rakyat Palestina dan untuk mempertimbangkan kontribusi kolektif serta tanggung jawab kita sebagai pemerintah, organisasi internasional atau organisasi masyarakat sipil dalam hal pencapaian perdamaian Israel-Palestina," ujar Ban ketika pesannya dibacakan di PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (28/11/2013). Ban mengatakan, peringatan tahun ini berlangsung ketika negosiator Israel dan Pelestina sedang bekerja sama untuk mencapai penyelesaian damai dan komprehensif yang disepakati atas semua masalah status permanen. "Saya meminta masyarakat internasional untuk mendukung pihak-pihak dalam upaya ambisius ini, untuk memenuhi solusi dua negara, mengakhiri konflik. Semua pihak harus bertindak seara bertanggung jawab dan menahan diri dari tindakan yang merusak prospek perundingan yang sukses," ajak Ban. Ban sendiri menyambut baik dengan langkah Israel yang melepaskan tahanan-tahanan Palestina sebagai bagian dari persetujuan untk memperbaharui perjanjian. Namun Ban tetap khawatir terhadap aktivitas pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki Israel tetap berlanjut. "Pengumuman akan dibangunnya ribun unit rumah baru tidak sejalan dengan tujuan dari solusi dua negara dan beresiko akan gagalnya negosiasi," ungkapnya. Menurut Ban, pembangunan pemukiman merupakan pelanggaran hukum internasional dan menghambat perdamaian. "Semua kegiatan pembangunan pemukiman di Tepi Barat dan Yerusalem Timur harus dihentikan," tegas diplomat Korea Selatan itu.
Sumber:
TRIBUNnews.com – Kam, 28 Nov 2013
Analisis: Ditengahinya permasalahan antara palestina dan Israel oleh Ban Ki Moon selaku sekjend PBB yang juga merupakan diplomat korea selatan adalah suatu langkah politik yang sangat baik demi terciptanya suatu perdamaian didunia internasional. Langkah perdamaian tersebut memanglah harus di mediasi oleh sebuah organisasi yang bersifat internasional dan sesuai dengan kompetensinya seperti halnya PBB melalui Ban Ki Moon yang akan memfasilitasi proses negosiasi antar kedua Negara tersebut.
SBY: Pejabat Harus Utamakan Publik daripada Politik July 18, 2008 in artikel, berita, pemilu 2009, politik Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pejabat untuk tetap mengedepankan pelayanan terhadap publik dari pada politik. Imbauan ini terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang semakin dekat. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala daerah kabupaten dan kota serta tokoh masyarakat se-Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung, Kamis (17/7/2008) malam di Hotel Grand Angkasa, Jalan Soetomo, Medan. “Silakan berpolitik, tidak ada yang melarang, tetapi pelayanan terhadap rakyat tetap diutamakan,” kata SBY. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, serta beberapa menteri lainnya ini, SBY meminta para pejabat kepala daerah untuk benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kerangka kerja yang ada. Jangan justru mendahulukan masalah politik. Tidak lupa SBY berpesan bila melihat ada kepala daerah yang tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, agar segera dilaporkan kepadanya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengemukakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan diikuti 34 partai akan menghadirkan persaingan yang keras. Namun jangan sampai menebarkan fitnah. “Biar kompetisi keras, tapi jangan ada fitnah dan kekerasan,” tukas SBY. Pertemuan SBY pada malam ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SBY selama tiga hari di Sumut. Presiden yang tiba di Medan dengan pesawat kepresidenan dari Jakarta Kamis sore sekitar pukul 16.10 WIB.
Pada Jumat 18 Juli 2008, Presiden dan rombongan dijadwalkan menutup acara Pesta Danau Toba (PDT) di Open Stage Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Sementara pada Sabtu 19 Juli 2008, Presiden akan melakukan panen raya di Desa Nagori Pamatang Panompean, Kecamatan Panompean Panai, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya menuju Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Di sana rencananya presiden akan mendengarkan sistem pelayanan terpadu (Sistem Satu Atap/Samsat) yang diterapkan pemerintah setempat hingga berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), serta menerima buku biografi Alamrhum Tengku Rizal Nurdin mantan Gubernur Sumut yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di Medan September 2005. Buku yang ditulis KI Damanik itu akan diserahkan istri almarhum, Ny. Siti Mariam Rizal Nurdin. Analisis : Pernyataan yang disampaikan oleh bapak Susilo Bambang Yudhoyono untuk mementingkan pelayanan masyarakat ketimbang berpolitik serta beliau berpesan agar dalam pemilu untuk tahun 2009 agar berjalan baik tanpa terjadi persaingan yang menimbulkan ketidak tenangan dalam pelaksanaan pemilu. Pernyataan tersebut disampaikan pada saat pertemuan dengan para kepala daerah kabupaten dan kota serta tokoh masyarakat se-Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung. Dilihat dari segi pandangan masyarakat apa yang disampaikan oleh pak SBY benar karena pada saat ini contoh saja dalam pemilhan calon legilastif orang-orang yang memiliki uang berbondong-bondong untuk mendaftar menjadi caleg untuk mendapat kedudukan, derajat dan martabat dimata masyarakat, dan setelah sudah terpilih menjadi anggota legislatif para orangorang yang sudah terpilih menjadi anggota legislatif tersebut mayoritas tidak memenuhi kewajiban pelayanannya terhadap masyarakat.
Anggota Komisi III DPR Curiga Ada "Pasal Siluman" di RUU KPK Wednesday, October 03, 2012 Admin http://beritapolitikdalamnegeri.blogspot.com/
Anggota Badan Legislasi DPR dari Fraksi PKS, Indra, mengatakan seharusnya ada pihak yang bertanggung jawab terhadap "pasal siluman" dalam naskah (draft) revisi UU KPK. Menurutnya, sejumlah pasal dalam naskah RUU KPK selama ini tidak pernah dibahas dalam
Komisi III DPR, misalnya terkait pasal penyadapan dan penuntutan yang bakal melemahkan kewenangan KPK. Jadi siapa yang bertanggung jawab dengan draft siluman ini? Masak siluman?, kata Indra, yang juga anggota Komisi III Bidang Hukum DPR. Saat ini Baleg akan memberi rekomendasi terkait naskah RUU KPK . Setelah itu baru kami beri keputusan apakah RUU ini harus ditarik atau dirumuskan kembali lewat Panitia Kerja Gabungan antara Baleg dan Komisi III, ujar Indra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 3 Oktober 2012. Jika Komisi III tidak mau menarik draf RUU KPK dan bersikeras untuk meneruskan UU tersebut, ujar Idra, maka perumusan gabungan antara Baleg dan Komisi III menjadi j alan keluar seperti diatur dalam Pasal 25 Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2012 yang mempersilakan Komisi III menunjuk empat orang perwakilannya untuk duduk bersama Baleg merumuskan ulang RUU KPK. Anggota Baleg dari Fraksi Gerindra, Martin Hutabarat, melihat ada hubungan yang tidak harmonis dalam penyusunan RUU KPK antara Baleg dan Komisi III. Sama seperti Indra, Martin yang juga anggota Komisi III mengaku tidak pernah tahu adanya pembahasan di Komisi III perihal keharusan KPK meminta izin dalam menyadap dan penghapusan penuntutan. Oleh karena itu Komisi III pun banyak yang bereaksi, banyak yang tidak tahu kenapa kok draf RUU KPK jadi melemahkan, kata Martin. Ia pun meminta pimpinan Baleg untuk memanggil pimpinan Komisi III dan pimpinan DPR untuk dimintai penjelasan. Analisis dari Anggota Komisi III DPR Curiga Ada "Pasal Siluman" di RUU KPK Adanya pro kontra terhadap adanya "pasal siluman" dalam naskah (draft) revisi UU KPK, disebabkan oleh tidak adanya pertanggung jawaban akan pasal tersebut, sejumlah pasal dalam naskah RUU KPK selama ini tidak pernah dibahas dalam Komisi III DPR, misalnya terkait pasal penyadapan dan penuntutan yang bakal melemahkan kewenangan KPK. Komisi III pun banyak yang bereaksi, banyak yang tidak tahu kenapa kok draf RUU KPK jadi melemahkan, kata Martin. Ia pun meminta pimpinan Baleg untuk memanggil pimpinan Komisi III dan pimpinan DPR untuk dimintai penjelasan.
PKS Dukung Presidential Threshold Diturunkan Monday, October 01, 2012 Admin http://beritapolitikdalamnegeri.blogspot.com/
Partai Keadilan Sejahtera sepakat jika aturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) dikaji kembali. PKS mendukung presidential threshold disamakan dengan ambang parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5 persen, karena hal itu bisa mengakomodir munculnya calon presiden alternatif. Kami setuju revisi UU Pilpres untuk menyamakan presidential threshold dengan parliamentary threshold karena ada beragam perkembangan pada tingkat sosial rakyat yang menginginkan ada perubahan dengan munculnya calon presiden alternatif, ujar Ketua Fraksi PKS, Hidayat Nur Wahid, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa 2 Oktober 2012. Sementara, jika aturan presidential threshold masih seperti saat ini, di mana partai politik yang memperoleh 20 persen kursi parlemen yang boleh mencalonkan presiden, maka calon presiden alternatif akan sulit maju. Kalau tetap 20 persen , maka calon yang maju kemungkinan bukan yang diinginkan rakyat, kata Hidayat. Namun, jika aturan itu direvisi, capres bisa semakin banyak sehingga rakyat memiliki beragam pilihan. Kalau presidential threshold dijadikan 3,5 persen, maka mungkin bisa ada tujuh sampai delapan kandidat capres. Dengan presidential threshold 3,5 persen, maka kita sudah memberi ruang agar calon alternatif bisa dimunculkan. Maksimal nanti calon presiden hanya sekitar sembilan, kata Hidayat. Senin kemarin, 1 Oktober 2012, sejumlah pendukung Prabowo Subianto mengajukan uji materi atas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Konstitusi. Salah satu pemohon uji materi itu, Ketua Bidang Advokasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Habiburokhman, menyatakan Pasal 9 UU Pilpres itu bertentangan dengan konstitusi. Pasal 9 UU Pilpres mensyaratkan partai politik yang mengusung capres dan cawapres harus memperoleh 20 persen kursi di parlemen dan 25 persen suara sah secara nasional. Dia dan para pemohon lainnya berharap, MK dapat menafsirkan Pasal 9 UU Pilpres itu menjadi Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 3,5 persen dari suara sah secara nasional.
Analisis dari PKS Dukung Presidential Threshold Diturunkan Partai Keadilan Sejahtera menyutujui aturan presidential threshold dalam UndangUndang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) diulas kembali, PKS juga mendukung presidential threshold disamakan dengan ambang parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5 persen, karena hal itu bisa mengakomodir munculnya calon presiden alternative. Ketua partai PKS Hidayat Nurwahid mengatakan bahwa ada beragam perkembangan pada tingkat sosial rakyat yang menginginkan ada perubahan dengan munculnya calon presiden alternatif, sementara, jika aturan presidential threshold masih seperti saat ini, di mana partai politik yang memperoleh 20 persen kursi parlemen yang boleh mencalonkan presiden, maka calon presiden alternatif akan sulit maju. Kalau tetap 20 persen, maka calon yang maju kemungkinan bukan yang diinginkan rakyat. Dana Nasabah Century Belum Cair, DPR Panggil Menkeu Tuesday, October 02, 2012 Admin http://beritapolitikdalamnegeri.blogspot.com/
Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Mutiara (dulu Bank Century), dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. DPR akan meminta penjelasan mengenai skema penggantian dana nasabah Antaboga, produk reksadana yang diterbitkan Bank Century. "Hari ini kami kembali membahas skema yang paling pas untuk nasabah yang tertipu," kata Anggota Timwas Century Achsanul Qosasi. "Kami minta Kemenkeu, LPS, dan Bank Mutiara betul-betul membuktikan. Bagaimanapun kita harus menghormati keputusan hakim yang meminta Bank Mutiara harus membayar," ujar Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 3 Oktober 2012. Timwas Century mendesak ketiga lembaga tersebut mencari skema terbaik untuk penyelesaian masalah bailout Century karena ini adalah masalah perdata. "Jangan lari ke ranah politik karena ini masalah perdata," kata dia. Ia mengatakan, skenario untuk penyelsaian kasus ini adalah LPS mengakuisisi aset Bank Century yang disita, baik di Indonesia atau di luar negeri. "Di dalam data kepolisian ada aset yang disita. Tinggal LPS mengakusisi aset ini atau membeli aset untuk membayar para nasabah.
Prioritas kepada nasabah yang sudah menempuh jalan hukum." Achsanul menilai pemanggilan Sri Mulyani dan Wapres Boediono tidak diperlukan lagi karena keputusan parlemen sudah bulat. "Keputusan Parlemen sudah final yaitu membayar nasabah, menyerahkan ke jalur hukum dan merevisi sejumlah UU terkait," katanya. Analisis dari Dana Nasabah Century Belum Cair, DPR Panggil Menkeu Tim Pengawas Kasus Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat memanggil Lembaga Penjamin Simpanan, Bank Mutiara (dulu Bank Century), dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. DPR akan meminta penjelasan mengenai skema penggantian dana nasabah Antaboga, produk reksadana yang diterbitkan Bank Century. Pada hari itu hal yang dibahasnya mengenai skema yang paling baik agar kerugian yang dialami oleh nasabah Bank Mutiara yang dulunya adalah Bank Century. Achsanul mengatakan keputusan hakim juga dihargai yang meminta Bank Mutiara harus membayar kerugian yang dialami nasabahnya. Timwas Century mendesak ketiga lembaga tersebut mencari skema terbaik untuk penyelesaian masalah bailout Century karena ini adalah masalah perdata. "Jangan lari ke ranah politik karena ini masalah perdata. Achsanul menilai pemanggilan Sri Mulyani dan Wapres Boediono tidak diperlukan lagi karena keputusan parlemen sudah bulat. "Keputusan Parlemen sudah final yaitu membayar nasabah, menyerahkan ke jalur hukum dan merevisi sejumlah UU terkait.
UU Veteran Disahkan, Seruan Merdeka Bergema di DPR Tuesday, October 02, 2012 Admin http://beritapolitikdalamnegeri.blogspot.com/
Para veteran yang menghadiri rapat paripurna DPR, Selasa 2 Oktober 2012, sontak berteriak gembira ketika DPR resmi mengesahkan Undang-Undang Veteran yang terkait erat dengan nasib mereka. Merdeka! Terima kasih kepada Komisi I dan kepada menteri, kata para veteran itu serempak di ruang paripurna DPR RI, Senayan, Jakarta. UU Veteran disahkan dengan suara bulat pada rapat paripurna itu, sebagai bentuk penghargaan kepada veteran yang berjasa memerdekakan Indonesia dari penjajah. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro pada kesempatan itu mengatakan, dengan UU Veteran baru yang telah disahkan, maka pemberian bantuan atau tunjangan dari pemerintah kepada veteran kini dilihat sebagai penghargaan, bukan berdasarkan prinsip ketidakmampuan. Ini memang kewajiban negara memberikan penghargaan, kata Purnomo. Namun anggota komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Sri Rahayu, dalam interupsinya di rapat paripurna meminta Menteri Pertahanan untuk menambah jumlah uang pensiun para veteran agar lebih layak dari sekarang. Kami pesan, jumlah penghargaan yang diberikan melalui Peraturan Pemerintah mohon betulbetul dipertimbangkan, karena janda-janda veteran hanya memperoleh Rp350.000 per bulan, ujarnya. (umi) Analisis UU Veteran Disahkan, Seruan Merdeka Bergema di DPR Pada selasa 2 Oktober 2012 para veteran patut bergembira karena DPR telah mengesahkan UU Veteran yang terkait dengan kehidupannya saat ini, UU Veteran disahkan dengan suara bulat pada rapat paripurna saat itu, sebagai bentuk penghargaan kepada veteran yang berjasa memerdekakan Indonesia dari penjajah, dengan UU Veteran baru yang telah disahkan, maka pemberian bantuan atau tunjangan dari pemerintah kepada veteran kini dilihat sebagai penghargaan, bukan berdasarkan prinsip ketidakmampuan. Peraturan Pemerintah mohon betul-betul dipertimbangkan, karena janda-janda veteran hanya memperoleh Rp350.000 per bulan karena dilihat kebutuhan saat ini tidaklah murah.
40 Negara Dukung Pemilu Thailand
Menlu Thailand bersama PM Thailand (Foto:Reuters) BANGKOK – Lebih dari 40 negara dunia dilaporkan mendukung pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan Thailand 2 Febuari 2014.Pernyataan tersebut diungkapkan oleh pejabat Menteri Luar Negeri Thailand Suraphong Towichakchaikul. Dijelaskan Suraphong dalam pidatonya yang disiarkan ke seluruh Thailand, dukungan tersebut berasal dari negara-negara besar. Di antaranya Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis dan sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE). Tidak hanya dukungan atas pemilu, negara-negara tersebut, turut mendukung penyelesaian konflik Thailand dengan cara damai. Dimaksudkan mereka cara damai adalah, cara yang ada di bawah sistem demokrasi dan konstitusi Thailand. Selain pernyataan mengenai dukungan negara luar atas pemilu Thailand, Suraphong juga memberikan alasan kenapa pemerintah Thailand tidak menuruti permintaan dari para pendemo anti pemerintah. "Semua permintaan termasuk pembentukan majelis rakyat adalah bukti pendemo tidak mendengarkan keinginan masyarakat Thailand yang lain," ujar Surapong, seperti dikutip dari Bangkok Post, Sabtu (14/12/2013). “Bila Komite Demokrasi dan Reformasi Rakyat (PDRC) akan membentuk pemerintahan tanpa adanya pemilihan umum, Thailand akan kehilangan kredibiltasnya dan komunitas internasional tidak akan mendukung negara ini,” imbuhnya. Seperti diketahui, kondisi Thailand makin memburuk setelah ajakan pemilu ditolak oleh PDRC yang merupakan orginisasi penggerak demo anti pemerintah. Menurut pemimpin demo, Suthep Thaugsuban, mereka menolak pemilu dikarenakan permintaan awal dari pendemo adalah dibentuknya dewan rakyat. (gry) (ade) Sabtu, 14 Desember 2013 18:10 wib Andreas Gerry Tuwo – Okezone
Analisis dari 40 Negara Dukung Pemilu Thailand Pejabat Luar Negeri Thailand Suraphong Towichakchaikul mengatakan bahwa kurang lebih dari 40 negara dunia talah mendukung pemilihan umum (pemilu) yang akan diselenggarakan Thailand 2 Febuari 2014. dukungan tersebut berasal dari negara-negara besar. Di antaranya Amerika Serikat, China, Rusia, Inggris, Prancis dan sejumlah negara anggota Uni Eropa (UE). Tidak hanya dukungan atas pemilu, negara-negara tersebut, turut mendukung penyelesaian konflik Thailand dengan cara damai. Dimaksudkan mereka cara damai adalah, cara yang ada di bawah sistem demokrasi dan konstitusi Thailand. memberikan alasan kenapa pemerintah Thailand tidak menuruti permintaan dari para pendemo anti pemerintah. Beliau juga memberikan alasan kenapa pemerintah Thailand tidak menuruti permintaan dari para pendemo anti pemerintah. Dikarenakan Bila Komite Demokrasi dan Reformasi Rakyat (PDRC) akan membentuk pemerintahan tanpa adanya pemilihan umum, Thailand akan kehilangan kredibiltasnya dan komunitas internasional tidak akan mendukung negara ini. Seperti diketahui, kondisi Thailand makin memburuk setelah ajakan pemilu ditolak oleh PDRC yang merupakan orginisasi penggerak demo anti pemerintah. Menurut pemimpin demo, Suthep Thaugsuban, mereka menolak pemilu dikarenakan permintaan awal dari pendemo adalah dibentuknya dewan rakyat.
PKB Tak Relakan Mahfud MD Jadi Cawapres Ical REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) M Hanif Dhakiri menegaskan...
PKB Tak Relakan Mahfud MD Jadi Cawapres Ical REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) M Hanif Dhakiri menegaskan kesiapan untuk mengusung mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai capres, bukan cawapres. "Bang Akbar Tandjung mewacanakan Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Aburizal Bakrie (Ical). Ini wacana yang kita hargai dan sebagai bentuk apresiasi Bang Akbar atas salah satu capres PKB. Masalahnya, Pak Mahfud disiapkan PKB untuk menjadi capres," kata Hanif di Jakarta, Rabu (11/12).
Sekretaris Fraksi PKB DPR itu menilai, wacana atau usulan agar Mahfud MD menjadi cawapres tidak masuk dalam kalkulasi politik partai. Menurut Hanif, banyaknya wacana para tokoh yang merapat ke PKB itu dengan para capres dari partai lain menandakan kalau mereka memiliki kualifikasi dan kelayakan. Misalnya mantan wapres Jusuf Kalla dan raja dangdut Rhoma Irama. "Kita berterima atas apresiasinya terhadap capres PKB," kata Hanif. Sebelumnya, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung menjagokan Mahfud MD sebagai bakal cawapres mendampingi Aburizal Bakrie."Mahfud MD salah satu (kandidat bakal cawapres) yang banyak disebut di internal Partai Golkar," kata Akbar di Jakarta, Rabu (11/12). Akbar menilai Mahfud sebagai salah satu sosok akademisi yang memiliki perhatian besar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.Mahfud juga dinilai memiliki tingkat popularitas tinggi. Sehingga bisa menjadi penarik suara bagi capres Golkar dalam pilpres 2014. Mahfud sudah teruji integritasnya sehingga memiliki persyaratan cukup menduduki bakal cawapres. "Pengalaman dia di pemerintahan juga sudah teruji dan di DPR juga," kata politikus kawakan itu. Analisis dari PKB Tak Relakan Mahfud MD Jadi Cawapres Ical Ketua fraksi DPP PKB menyatakan akan mengusung mantan ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD sebagai capres, bukan cawapres. Karena merupakan Mahfud sebagai salah satu sosok akademisi yang memiliki perhatian besar dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Mahfud juga dinilai memiliki tingkat popularitas tinggi. Sehingga bisa menjadi penarik suara bagi capres Golkar dalam pilpres 2014. Mahfud sudah teruji integritasnya sehingga memiliki persyaratan cukup menduduki bakal cawapres. Pengalaman dia di pemerintahan juga sudah teruji dan di DPR juga. Dalam wacana yang dibuat oleh Akbar Tanjung diulas tentang Pak Mahfud MD sebagai cawapres dari Aburizal Bakrie (Ical). Ini wacana yang kita hargai dan sebagai bentuk apresiasi Bang Akbar atas salah satu capres PKB. Masalahnya, Pak Mahfud disiapkan PKB untuk menjadi capres ungkap dari ketua fraksi PKB tersebut.
Mencoblos Lebih Sekali Diancam Pidana http://berita.plasa.msn.com/article.aspx?cp-documentid=254667971
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, mengingatkan masyarakat pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena jika sampai dilakukan, sanksinya dapat berupa pidana. "Jadi yang berniat seperti itu harus hati-hati. Karena masuk ranah pidana. Kita harus ingatkan masyarakat untuk berpartisipasi tapi tidak melakukan tindakan curang," ujar Hadar di Jakarta, Rabu (11/12). Sayangnya saat ditanya sanksi pidana yang di maksud seperti apa dan diatur dalam pasal berapa, Hadar mengaku lupa pasal yang mengaturnya. Namun KPU menurutnya, akan menyosialisasikan hal tersebut sebelum pemilihan digelar. Baik terhadap pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain melakukan sosialiasi, guna mengantisipasi pemilih ganda, KPU menurut Hadar, juga merancang sejumlah langkah lain. Terutama mengantisipasi terjadinya mobilisasi pemilih ganda di luar negeri, mengingat jadwal pemilihannya yang berbeda di tiap negara, namun masih dalam rentang waktu 30 Maret hingga 6 April 2014. "Untuk mengantisipasi pemilih ganda, kita juga ada tinta. Mudah-mudahan bertahan lama bahkan bisa sampai semingguan. Selain itu petugas akan bertanya, lalu identitasnya, juga akan diperiksa. Misalnya KTP atau paspor, itu akan kelihatan," ujar Hadar. Menurut Hadar, masyarakat boleh saja khawatir adanya tindakan-tindakan kecurangan dalam pemilu, namun hendaknya kekhawatiran tidak sampai berlebihan. Karena, lanjutnya, KPU akan bekerja secara maksimal demi berlangsungnya pemilu yang jauh lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. (gir/jpnn) Updated: Thu, 12 Dec 2013 00:04:55 GMT
Analisis dari Mencoblos Lebih Sekali Diancam Pidana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, mengingatkan masyarakat pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Karena jika sampai dilakukan, sanksinya dapat berupa pidana. Jadi yang berniat seperti itu harus hati-hati. Karena masuk ranah pidana. Kita harus ingatkan masyarakat untuk berpartisipasi tapi tidak melakukan tindakan curang," ujar Hadar di Jakarta. Saat ditanya sanksi pidana yang di maksud seperti apa dan diatur dalam pasal berapa, mengaku lupa pasal yang mengaturnya. Namun KPU menurutnya, akan menyosialisasikan hal tersebut sebelum pemilihan digelar. Baik terhadap pemilih di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain melakukan sosialiasi, guna mengantisipasi pemilih ganda, KPU menurut Hadar, juga merancang sejumlah langkah lain. Terutama mengantisipasi terjadinya mobilisasi pemilih ganda di luar negeri, mengingat jadwal pemilihannya yang berbeda di tiap negara, namun masih dalam rentang waktu 30 Maret hingga 6 April 2014.
Hanura Yakin Raih Empat Besar Suara Pemilu REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Partai Hati Nurani Rakyat Kota Bekasi, Jawa Barat optimistis masuk dalam.
Hanura Yakin Raih Empat Besar Suara Pemilu REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Partai Hati Nurani Rakyat Kota Bekasi, Jawa Barat optimistis masuk dalam jajaran empat besar perolehan suara di wilayah setempat pada Pemilu 2014. "Keyakinan kami didasari atas hasil survei internal partai, Hanura masih mendapat tempat di hati masyarakat Kota Bekasi," ujar Sekretaris DPC Hanura Kota Bekasi Syaheralayalli di Bekasi, Rabu. Menurut dia, target tersebut tidak hanya dibebankan secara nasional, tapi juga berlaku di Kota Bekasi. "Kami optimistis mampu meraih target tersebut karena setiap dapil telah diwajibkan untuk meraih satu kursi," katanya. Kemenangan itu mutlak diraih demi mendorong kemenangan calon presiden Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. Pihaknya menepis anggapan sebagian kalangan yang menilai Hanura merupakan partai kecil, mengingat usianya yang masih muda.
Menurut dia, Partai Hanura sudah lama berdiri dan telah memiliki wakil rakyat, mulai di DPRD tingkat dua, DPRD provinsi, dan DPR RI. "Partai kecil itu kan ada masanya. Kini kami kembali pada realitas yang ada, yakni keyakinan bisa menjadi lebih besar," katanya seraya menambahkan saat ini Hanura memiliki 17 dari 560 kursi DPR RI. Analisis dari Hanura Yakin Raih Empat Besar Suara Pemilu Partai Hati Nurani Rakyat Kota Bekasi, Jawa Barat optimistis masuk dalam jajaran empat besar perolehan suara di wilayah setempat pada Pemilu 2014. Keyakinan para anggota partai HANURA semakin kuat sebab atas survey dengan hasil masyarakat masih mendapatkan tempat dihati masyarakat kota Bekasi. Sehingga partai HANURA optimis yakin raih empat besar dalam suara pemilu. Kemenangan partai HANURA mutlak diraih demi mendorong kemenangan calon presiden Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo. Pihaknya menepis anggapan sebagian kalangan yang menilai Hanura merupakan partai kecil, mengingat usianya yang masih muda. Partai Hanura sudah lama berdiri dan telah memiliki wakil rakyat, mulai di DPRD tingkat dua, DPRD provinsi, dan DPR RI. Partai kecil itu kan ada masanya. Kini partai HANURA kembali pada realitas yang ada, yakni keyakinan bisa menjadi lebih besar, saat ini Hanura memiliki 17 dari 560 kursi DPR RI.
Megawati-Jokowi Capres Terkuat Bobby Andalan - Minggu, 15-12-2013 03:50 http://www.aktual.co/politik/234418megawati-jokowi-capres-terkuat
Jokowi Pantau Mudik Gratis dari Jasa Raharja (Foto: Aktual.co/Dok Aktual) Denpasar, Aktual.co — Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahyo Kumolo membeberkan data jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi merupakan capres terkuat berdasarkan aspirasi kader dan suara masyarakat yang terekam melalui beberapa hasil lembaga survei. Selain Jokowi, Tjahyo menyebut nama Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri juga masuk nominasi kuat capres yang diinginkan kader dan publik.
Dua nama itu, jelas Tjahyo, bersaing ketat dengan sejumlah capres dari partai lain seperti Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie (ARB). Soal peluang Jokowi Tjahyo mengatakan jika mantan Wali Kota Solo itu saat ini masuk dalam pemantauan. "Pak Jokowi tetap masuk bagian dalam radar partai, soal siapa yang diputuskan ya nanti kita lihat saja," terangnya. Dari hasil beberapa survei elektabilitas Jokowi terus menanjak. Namun, kata Tjahyo, untuk menentukan capres tidak semata melihat dari hasil survei belaka. "Nanti kita lihat bagaimana sesungguhnya, kita lihat saat hasil terakhir apapun, partai mencermati memperhatikan aspirasi masyarakat, partai melihat konsolidasi kami," imbuhnya. Kendati aspirasi publik begitu kuat, namun Tjahyo menegaskan jika partainya belum mengambil keputusan untuk pencapresan. "Nanti ada waktunya. Saat ini kami masih melihat dinamika yang berkembang. Kita lihat pada April atau setelahnya seperti apa," kata Tjahyo usai membuka pembekalan Caleg wilayah Bali, NTT dan NTB di Hotel Grand Bali Beach Sanur, Denpasar, Sabtu (14/12). PDIP, kata dia, tak mau terburu-buru mengambil sikap untuk menentukan capres yang akan diusung. Partainya masih menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat 20 persen Parliamentary Treshold (PT) yang diperoleh partainya. Tjahyo mengaku PT dapat diprediksi menjelang pemilu. "Mudah-mudahan pada Februari sudah terekam seberapa besar PT akan diraih berdasarkan gambaran dari kabupaten/kota. Berapa akan didapat oleh PDIP," jelas dia. Tjahyo mengatakan, pencapresan dapat saja dipercepat. Syaratnya jika terjadi "tsunami politik". Siapapun nanti yang diusung sebagai Capres, tetap merupakan bagian dari proses yang integratif. Sukardjito -
Analisis dari Megawati-Jokowi Capres Terkuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Tjahyo Kumolo membeberkan data jika Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo alias Jokowi merupakan capres terkuat berdasarkan aspirasi kader dan suara masyarakat yang terekam melalui beberapa hasil lembaga survei. Dari hasil beberapa survei elektabilitas Jokowi terus menanjak. Namun, kata Tjahyo, untuk menentukan capres tidak semata melihat dari hasil survei belaka. Selain Jokowi, Tjahyo menyebut nama Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri juga masuk nominasi kuat capres yang diinginkan kader dan publik. PDIP, kata dia, tak mau terburu-buru mengambil sikap untuk menentukan capres yang akan diusung. Partainya masih menunggu hasil pemilu legislatif untuk melihat 20 persen Parliamentary Treshold (PT) yang diperoleh partainya.
Etika dan Moral Politik vs Penegakan Hukum Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH. Dalam praktiknya antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakankebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka jangan heran jika di negeri ini begitu terjadi pergantian Pemerintahan yang diikuti adanya pergantian para Menteri maka aturan dan kebijakan yang dijalankannya juga ikut berganti, dan setiap kebijakan politik harus memerlukan dukungan berupa payung hukum yang merupakan politik hukum dari kekuasaan rezim yang sedang berkuasa agar rezim tersebut memiliki landasan yang sah dari konsep dan strategi politik pembangunan yang dijalankannya. Strategi politik dalam memperjuangkan politik hukum tersebut harus dijalankan dengan mengindahkan etika dan moral politik. Adapun “Etika Politik” harus dipahami dalam konteks “etika dan moral secara umum”. Bicara tentang “etika dan moral” setidaknya terdiri dari tiga hal, yaitu: pertama, etika dan moral Individual yang lebih menyangkut kewajiban dan sikap manusia terhadap dirinya sendiri. Salah satu prinsip yang secara khusus relevan dalam etika individual ini adalah prinsip integrasi pribadi, yang berbicara mengenai perilaku individual tertentu dalam rangka menjaga dan mempertahankan nama baiknya sebagai pribadi yang bermoral. Kedua, etika moral sosial yang mengacu pada kewajiban dan hak, sikap dan pola perilaku manusia sebagai makhluk sosial dalam interaksinya dengan sesamanya. Tentu saja sebagaimana hakikat manusia yang bersifat ganda, yaitu sebagai makhluk individual dan sosial. Ketiga, etika Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan hubungan antara manusia baik sebagai makhluk individu maupun sebagai kelompok dengan lingkungan alam yang lebih luas. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Hukum yang keberadaannya merupakan produk dari
“keputusan politik” dari politik hukum sebuah rezim yang sedang berkuasa, sehingga tidak bisa dihindarkan dalam proses penegakan hukum secara implisit ‘campur tangan rezim yang berkuasa’ pasti ada. Apalagi system Pemerintahan Indonesia dalam konteks “Trias Politica” penerapannya tidaklah murni, dimana antara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif keberadaannya tidak berdiri sendiri. Indonesia menjalankan konsep trias politica dalam bentuk ‘sparation of powers’ (pemisahan kekuasaan) bukan ‘division of power’ (pembagian kekuasaan). Dimana tanpak di dalam proses pembuatan undang-undang peran pemerintah begitu dominan menentukan diberlakukannya hukum dan undang-undang di negeri ini. Kenyataan ini sebenarnya dapat menimbulkan ketidak puasan rakyat dalam proses penegakan hukum di Indonesia apa lagi di sisi lain para politikus di negeri ini kurang memahami dan menghormati “etika politik” saat mereka menjalankan proses demokrasi yang selalu cenderung melanggar hukum dan aturan main yang mereka sepakati sendiri, sehingga tidak berlebihan banyak yang mempertanyakan moral politik dari para politikus bangsa ini. Ekses dari ketidakpuasan rakyat di dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum yang terjadi selama ini telah memunculkan fenomena distrust dan disintegrasibangsa yang pada gilirannya mengancam keutuhan NKRI. Tidaklah heran sejak tahun 2001, MPR-RI mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dimana lahirnya TAP ini, dipengaruhi oleh lemahnya pemahaman terhadap etika berbangsa, bernegara, dan beragama. Munculnya kekahwatiran para wakil rakyat di MPR tersebut terungkap sejak terjadinya krisis multidimensi yang memunculkan ancaman yang serius terhadap persatuan bangsa, dan terjadinya kemunduran pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal itu tampak dari konflik sosial yang berkepanjangan, berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Jadi etika politik pada gilirannya punya kontribusi yang kuat bagi baik-tidaknya proses penegakan hukum di negeri ini, apalagi moral para Penegak Hukum yang sudah terlanjur bobrok, maka tidak dapat dipungkiri lengkaplah sudah runyamnya penegakan hukum di negeri tercinta Indonesia. Maka sebelum terlanjur parah dan tidak tertolong lagi, mau tidak mau kita semua harus segera membangun moral bangsa ini, beri rakyat contoh dan suri teladan yang baik dari para Penguasa, para Politikus, para Tokoh masyarakat dan Agama, bangun system pendidikan dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan kepribadian jadi hal yang juga turut menentukan lulus tidaknya para Siswa dan Mahasiswa, tanpa budaya etika dan moral yang dimiliki generasi penerus pada gilirannya Indonesia pasti akan hancur sebagai negara yang berdaulat dan bermartabat, bahkan rakyat akan merasakan nasibnya akan jauh lebih buruk daripada saat-saat rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda dahulu.
Analisis : Antara Politik dan Hukum memang sulit dipisahkan, karena setiap suatu rezim yang sedang berkuasa disetiap negara punya “politik hukum” sendiri dalam melaksana konsep tujuan
pemerintahannya khususnya yang berhubungan dengan pembangunan dan kebijakan-kebijakan politiknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Etika politik punya kontribusi yang kuat bagi baik-tidaknya proses penegakan hukum di negeri ini, apalagi moral para Penegak Hukum yang sudah terlanjur bobrok, maka tidak dapat dipungkiri lengkaplah sudah runyamnya penegakan hukum di negeri tercinta Indonesia Maka sebelum terlanjur parah dan tidak tertolong lagi, mau tidak mau kita semua harus segera membangun moral bangsa ini, beri rakyat contoh dan suri teladan yang baik dari para Penguasa, para Politikus, para Tokoh masyarakat dan Agama, bangun system pendidikan dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan kepribadian
MENGENAL SISTEM POLITIK INDONESIA (Oleh : Asmara Juana Suhardi)* Setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, sesuai dengan pilihan tujuan nasional negara tersebut. Kita mengenal berbagai macam sistem politik di dunia ini, diantaranya; sistem presidensial, sistem parlementer, demokrasi dan sebagainya. Uniknya dari masa ke masa, Indonesia menganut sistem politik yang berubah-ubah. Di masa orde lama Indonesia mennganut demokrasi parlemente, kemudian berubah menjadi demokrasi terpimpin, di masa orde baru Indonesia menganut demokrasi Pancasila dan di masa reformasi (pasca orde baru) barulah Indonesia menganut demokrasi yang sebenarnya. Dalam rangka mengenal atau memahami liku-liku sistem politik di Indonesia, sebaiknya diingat kembali politik dan perkembangnnya di negari ini. Kata politik berasal dari kata ‘polis’ (bahasa Yunani), yang berarti negara atau kota. Selanjutnya diartikan sebagai “segala masalah” yang dihadapi anggota polis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007:886), pengertian tersebut diperluas sebagai segala urusan dan tindakan berupa kebijakan, siasat dan lain-lain mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Berdasarkan sejumlah pengertian tentang politik tersebut, hakikatnya tidak lain merupakan
serangkaian
kegiatan
pembinaan
terhadap
masalah
bangsa
dan
negara.
Dalam menyelesaikan berbagai masalah politik itu diperlukan kebijakan (policy) dalam konsep berpolitik
yang
tepat
dan
berkualitas.
Dengan
demikian
diharapkan dapat
mewujudkan output dan outcame yang benar-benar dapat menyelesaikan segala permasalahan berbangsa dan bernegara. Bukan sebaliknya yaitu menimbulkan akses kerugian bagi masyarakat dalam berbagai hal, menimbulkan konflik, kerusuhan, dan sebagainya. Untuk membahas konsep-konsep politik tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu budaya
politik,
karena
budaya
politik
merupakan
landasan dasar
bagi
terwujudkan output dan outcome politik yang baik dan berkualitas. Budaya politik menurut Mas’oed (1983: 39) adalah sistem kepercayaan dan sistem nilai yang berwujud dalam tingkah laku, baik berupa perbuatan maupun simbol-simbol tertentu. Lebih tegas, Kantaprawira (1999) dalam Buku Materi Pokok Sistem Politik Indonesia (2012:2.10), menggaris-bawahi bahwa budaya politik merupakan persepsi dan pola sikap manusia terhadap berbagai masalah serta peristiwa politik yang dibawa/diwujudkan dalam pembentukan struktur politik. Struktur politik itu sendiri merupakan kerangka hubungan formal antara rakyat dengan pemeritah, antara pemerintahan dengan wilayah kekuasaan dan antara wilayah kekuasaan dengan kedaulatan dan lain-lain. Sementara struktur umum yang dimiliki sistem politik adalah rakyat, kelompok kepentingan, partai politik, badan legislatif, badan eksekutif, birokrasi, militer dan badan yudikatif (yang diklasifikasikan dalam infrastruktur politik dan suprastruktur politik). Budaya politik yang excellent (bagus, beradap dan berkualitas) dilahirkan dari serangkaian tahapan kegiatan sosialisasi politik. Mulai dari tahap pengenalan nilai dan tingkah laku politik, dilanjutkan dengan tahap penyeleksian dan pementapan pola tingkah laku politik, sampai pada tahap institusionalisasi nilai dan pola tingkah laku politik tersebut. Sehingga budaya politik yang terbentuk dalam sebuah struktur politik, benar-benar berasal dari perbandingan berbagai institusionalisasi yang didapat dengan institusionalisasi struktur politik yang lain.
Sehubungan dengan hal tersebut maka proses sosialisasi politik, tidak boleh mengabaikan unsur kognitif atau proses yang tepat bagi masyarakat dalam mendapatkan pengetahuan politik. Sehingga afeksi atau pengaruh yang dilahirkan benar-benar dapat berfungsi dalam penilaian/eveluasi terhadap objek politik tertentu. Dengan demikian akan timbul penentuan pilihan yang rasional dan dapat meminimalisir kecurangan-kecurangan dalam berpolitik praktis. Biasanya proses sosialisasi politik akan berhadapan dengan kondisi peta kognitif di tangah-tengah masyarakat, yang seing disebut dengan istilah tahap-tahap psikologi politik masyarakat sasaran. Tahapan psikologi politik tersebut antara lain, lahirnya persepsi atau proses tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memahami gejala dan peristiwa politik. Persepsi yang tumbuh dan berkembang dari kesadaran masyarakat itu akan membentuk konseptualisasi atau pengetahuan yang utuh terhadap fenomena politik yang ada. Sehingga melalui konseptualisasi yang terbentuk akan melahirkan pilihan kepada objek politik tertentu (afeksi). Dapat dipastikan bahwa melalui sosislisasi politik yang tepat akan dapat melahirkan budaya politik yang excellent. Budaya politik yangexcellent merupakan modal utama dalam melakukan kegiatan politik yang modern, berkualitas dan sesuai perkembangan pola pikir serta tuntutan masyarakat terkini. Masyarakat yang menentukan pilihan sesuai dengan konseptualisasi secara utuh dalam pikiran dan hati nuraninya, secara otomatis menggugah sebuah action berupa pastisipasi, baik secara konvensional maupun non konvensional. Sistem politik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh proses politik di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Undang-undang Dasar dikenal sebagai konstitusi. Hakikat dari UUD, merupakan hukum dasar dari suatu negara, setiap hukum yang diciptakan harus mengacu pada hukum dasar. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh kepala negara dan dibantu para menteri. Dalam arti luas badan eksekutif mengendalikan birokrasi dan militer. Tugas badan eksekutif berdasarkan tafsiran tradisional asastrias politica, yaitu hanya melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh badan legislatif.
Badan legislatif bertugas membuat undang-undang atau “to legislate”. Anggota dari lembaga ini adalah wakil rakyat, sehingga menurut teori, rakyatlah yang berdaulat. Sedangkan badan yudikatif terdiri dari Mahkamah Agung dan jajarannya. Mahkamah Agung pada beberapa negara yang megandung konsep “judicial review”, banyak berperan dalam politik. Semanjak amandemen ketiga UUD 1945, kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung, juga dikenal Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Salah satu sifat negara adalah memaksakan kehendaknya agar dalam pengaturan bangsa dapat berjalan sesuai dengan aturan (law and order). Dalam prakteknya, negara melaksanakan pengaturan harus sesuai dengan kehendak mayoritas bangsa. Jika hukum dibuat atas kehendak mayoritas bangsa maka sistem pemerintahan itu dinamakan demokrasi. Oleh karena itu, hakikat demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan kepada rakyat. Sistem inilah yang dianut Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sampai saat ini. Karakteristik sistem demokrasi adalah sistem politik secara berkala memungkinkan penggantian pemerintah, mempunyai sejumlah anggota masyarakat yang menempati kedudukan dalam pemerintahan, mempunyai sejumlah anggota masyarakat yang diakui sebagai tokoh yang sah, terdapat pemilihan lain selain memiliih presiden dan wakil presiden, adanya hak menyatakan pendapat secara bebas dan tidak diskriminasi terhadap golongan-golongan penduduk tertentu dalam pemilihan umum. Perkembangan sistem demokrasi dipengaruhi oleh perubahan akibat perekembangan-perkembangan yang terjadi yaitu perkembangan ekonomi, pendidikan, hukum dan budaya. Konsep-konsep penyelenggaraan negara telah dilaksanakan sejak berdirinya NKRI hingga kini. Konsep tersebut berlanjut dari waktu ke waktu dan telah dilaksanakan oleh setiap priode penyelenggara negara. Kebijakan tindakan para penyelenggara negara dalam melaksanakan konsep tersebut dipengaruhi berbagai faktor, antara lain; dasar penentuan
kebijakan, peristiwa yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut, tindakan yang dilaksanakan dan hasil evaluasi yang telah dilakukan. *(penulis: dosen FISIP UT Pokjar Natuna UPBJJ Pontianak) Analisis : Setiap negara mempunyai sistem politik yang berbeda-beda, sesuai dengan pilihan tujuan nasional negara tersebut. Kita mengenal berbagai macam sistem politik di dunia ini, diantaranya; sistem presidensial, sistem parlementer, demokrasi dan sebagainya. Kata politik berasal dari kata ‘polis’ (bahasa Yunani), yang berarti negara atau kota. Selanjutnya diartikan sebagai “segala masalah” yang dihadapi anggota polis. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (2007:886), pengertian tersebut diperluas sebagai segala urusan dan tindakan berupa kebijakan, siasat dan lain-lain mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain. Dalam menyelesaikan berbagai masalah politik itu diperlukan kebijakan (policy) dalam konsep
berpolitik
yang
tepat
dan
berkualitas.
Dengan
demikian
diharapkan dapat
mewujudkan output dan outcame yang benar-benar dapat menyelesaikan segala permasalahan berbangsa dan bernegara. Bukan sebaliknya yaitu menimbulkan akses kerugian bagi masyarakat dalam berbagai hal, menimbulkan konflik, kerusuhan, dan sebagainya.
Kapolri: Jika Suasana Tenang, Rakyat Bisa Pilih Pemimpin Berkualitas
Laporan wartawan tribunnews.com : Adi Suhendi TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ancaman gerakan-gerakan yang bisa mengacau Pemilu 2014 diterjamahkan Kapolri Jenderal Polisi Sutaraman sebagai suasana politik yang semakin memanas. "Ini tahun politik, suasana politik semakin memanas, meningkat, perlu pengaman-pengamanan dari awal sehingga masyarakat itu bisa tenang," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2013). Dikatakannya situasi yang tenang saat Pemilu nanti akan berdampak terhadap terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas di republik ini. "Kalau tenang dia akan memilih secara jernih berdasarkan hati nuraninya untuk memilih wakilwakilnya yang ada di DPR maupun Presiden dan wakil presiden dengan tenang tidak ada intimidasi," ungkapnya. Presiden SBY dalam jumpa persnya di Badara Halim Perdana Kusumah menyatakan kekhawatirannya terhadap gerakan beberapa elemen yang diduga akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut didasarkan atas laporan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Dalam kesempatan tersebut SBY mengimbau kepada seluruh elite politik untuk bisa menahan diri selama kampanye supaya situasi aman bisa tercipta. Analisis : Tahun 2014 merupakan tahun politik, menjelang diselengarakannya pemilu ada kekhawatiran akan adanya ancaman yang bisa mengacaukan pemilu 2014 namun hal tersebut tidak akan terjadi apabila seluruh elite politik bias menahan diri selama masa kampanye. Maka situasi pemilu akan
tenang yang berdampak terpilihnya pemimpin yang berkualitas. Karena masyarakat akan memilih secara jernih berdasarkan hati nuraninya.
Kapolri: Situasi Politik Makin Panas
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Kekhawatiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang ancaman gerakan-gerakan yang bisa mengacau Pemilu 2014 diterjamahkan Kapolri Jenderal Pol Sutaraman sebagai suasana politik yang semakin memanas. "Ini tahun politik, suasana politik semakin memanas meningkat sehingga perlu pengamanpengamanan dari awal sehingga masyarakat itu bisa tenang," kata Sutarman di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (13/12/2013). Dikatakannya situasi yang tenang saat Pemilu nanti akan berdampak terhadap terpilihnya pemimpin-pemimpin yang berkualitas di republik ini. "Kalau tenang dia akan memilih secara jernih berdasarkan hati nuraninya untuk memilih wakilwakilnya yang ada di DPR maupun Presiden dan wakil presiden dengan tenang tidak ada intimidasi," ungkapnya. Presiden SBY dalam jumpa persnya di Bandara Halim Perdanakusumah menyatakan kekhawatirannya terhadap gerakan beberapa elemen yang diduga akan melakukan gangguan keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2014. Hal tersebut didasarkan atas laporan Kapolri Jenderal Polisi Sutarman. Dalam kesempatan tersebut SBY mengimbau kepada seluruh elite politik untuk bisa menahan diri selama kampanye supaya situasi aman bisa tercipta. Analisis : Kapolri menerjemahkan kekhawatiran SBY tentang gerakan gerakan yang bias mengancam Pemilu sebagai suasana politik yang semakin memanas. Dalam pernyataan SBY menyatakan kekhawatirannya dan menghimbau agar situasi aman bias tercipta.
Istana: Surat Balasan PM Australia Seperti yang Kita Harapkan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menerima surat balasan Perdana Menteri (PM) Australia, Tony Abbott pekan lalu. Isi surat balasan PM Australia kepada Presiden SBY, menurut Juru bicara Presiden Julian A Pasha, sesuai dengan yang diharapkan pemerintah Indonesia. Namun, saat ditanya apakah ada permintaan maaf dan diminta membeberkan isi surat balasan Tony, Julian enggan mengungkapkan. "Seperti yang kita harapkan tentunya. Saya tentu tidak dalam kapasitas untuk memberikan info mengenai isi surat Abbott. Namun jawaban dari Abbott tentu sesuai dengan yang kita harapkan," tutur Julian di kompleks Kantor Presiden, Jakarta, Senin (26/11/2013). "Kita lihatnya ini kan jawaban dari permintaan kita. Surat tersebut jawaban atas surat Presiden SBY," imbuhnya. Lebih lanjut dia juga katakan, presiden tengah memikirkan apakah surat balasan PM Australia akan dibuka juga kepada Publik. "Nanti tentu akan kita lihat, akan dibahas. Beberapa hari ini kan kami sibuk dalam hal-hal lain, hal-hal dalam negeri kita," tuturnya. Analisis: Surat balasan dari Perdana Menteri Australia memang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia namun Presiden tengah memikirkan apakah surat balasan tersebut juga akan dibuka kepada Publik.
POLITIK TANPA KEPUTUSAN Selasa, 25 Juni 2013 10:15:25 | Opini | (0 view)
Dibalik sengkarut yang bertele-tele soal kesehatan, efisiensi, dan postur APBN, terselip sebuah pertanyaan penting. Apakah politik sungguh-sungguh hadir saat rapat paripurna di parlemen beberapa waktu lalu ? Sungguhkah ada keputusan politik yang dijatuhkan ? Atau, rapat tersebut justru membuktikan betapa politik sudah disandera sedemikian rupa oleh ekonomi. Manajerialisasi Politik Ekonomi sejatinya bukan penghuni ruang public. Dia adalah oikos (rumah tangga) dan nomos (hukum). Ekonomi tak lain adalah aturan main dalam mengelola rumah tangga. Dia sepenuhnya domestik. Politik jauh lebih mulia karena bertempat di ruang public yang heterogen, ganjil, dan tak terduga. Politik adalah seni hidup bersama di ruang public, lengkap dengan segala kompleksitasnya. Keputusan politik pun jauh lebih rumit dan sublime ketimbang ekonomi. Keputusan politik tidak semata soal alokasi belanja rumah tangga. Keputusan politik merupakan artikulasi keadilan dalam situasi yang dilematis, jamak, dan tak tuntas. Apa boleh dikata, modernitas membuat ekonomi menerobos masuk ke domain politik. Sebab, akal modernitas bukan akal sehat, melainkan akal alat. Itu berbicara melulu soal efisiensi dalam menggapai tujuan. Sementara, tujuan sendiri tidak pernah diuji di ruang public. Percakapan public semata mempersoalkan efisiensi sarana untuk sebuah tujuan yang didefinisikan secara soliter. Debat soal APBN, misalnya. APBN sejatinya adalah sarana untuk menyejahterakan rakyat berbasis keadilan sosial. Namun, perdebatan tidak pernah menyentuh soal kesejahteraan, apalagi keadilan. Perdebatan berfokus melulu pada postur anggaran, besaran subsidi, beban subsidi, kesehatan anggaran, dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Semuanya perdebatan tentang alat dan siasat belaka. Alhasil, politik pun menjadi sangat manajerial. Manajerialisasi politik adalah fenomena modernitas yang lazim (kalau tidak bisa dibilang) banal. Kita tidak pernah lagi mendengar pidato politik. Setiap pidato kenegaraan adalah pidato ekonomi yang disepuh politik di sana-sini. Pidato seolah-olah politik. Politik sudah direduksi sedemikian
rupa menjadi perkara efisiensi. Perdebatan tentang BBM pun dipaksa berposisi hanya pada dua sudut : Proefisiensi atau anti-efisiensi. Tidak lebih. Artikulasi keadilan nyaris tidak terdengar. Kalaupun terdengar, maka artikulasi keadilan hanya kosmetika untuk menutupi wajah yang sepenuhnya ekonomi. Di tangan ekonomi, politik pun menjadi sepenuhnya manajerial. Manajerialisasi politik membuat keputusan-keputusan politik dikendalikan sepenuhnya oleh ekonomi. Ini sungguh menyalahi prinsip ekonomi positif yang meletakkan ekonomi sebagai penopang keputusan politik, bukan sebaliknya. Ekonomi sejatinya bukan penghuni ruang public. Dia adalah oikos (rumah tangga) dan nomos (hukum). Ekonomi tak lain adalah aturan main dalam mengelola rumah tangga. Dia sepenuhnya domestik. Politik jauh lebih mulia karena bertempat di ruang public yang heterogen, ganjil, dan tak terduga. Politik adalah seni hidup bersama di ruang public, lengkap dengan segala kompleksitasnya. Keputusan politik pun jauh lebih rumit dan sublime ketimbang ekonomi. Keputusan politik tidak semata soal alokasi belanja rumah tangga. Keputusan politik merupakan artikulasi keadilan dalam situasi yang dilematis, jamak, dan tak tuntas.Keputusan tanpa keputusan Tidak ada keputusan politik apa pun di rapat paripurna tentang APBN-P kemarin. Rapat itu menunjukkan betapa politisi kita bercakap dengan kosakata yang sama, kosakata ekonomi. Ekonomi adalah soal aturan (nomos) yang bergemin. Aturan mati ekonomi berbunyi : “Jika subsidi BBM tidak dikurang, maka APBN jebol”. Maka, mereka yang menolak pengurangan subsidi BBM berarti setuju APBN jebol. Padahal, terlepas dari subsidi yang sebagian besar dinikmati orang kaya, kita masih bisa berdebat, apakah APBN jebol oleh subsidi atau oleh korupsi. Kita juga bisa berdebat, apakah layak Negara sekaya Indonesia APBN-nya hanya Rp. 1.600 triliun ? Kita sibuk mempersoalkan pengeluaran, tetapi malas mendongkrak pemasukan. Namun, apa mau dikata, aturan emas ekonomi mendominasi jalan pikiran politisi Senayan. Koalisi (yang mulai retak) pun satu suara soal aturan emas tersebut. Subsidi BBM wajib dikurangi untuk menyelamatkan APBN. Pertanyaannya, apakah menyelamatkan APBN sekoyong-koyong menyelamatkan rakyat ? Siapa yang diselamatkan, APBN atau rakyat ? Kita bisa berkeras bahwa APBN yang sehat akan menyejahtarakan rakyat. Masalah ke mana uang hasil desubsidisasi yang pernah dilakukan selama ini ? Apakah uang tersebut sungguh dipakai untuk perbaikan kesejahteraan rakyat ? Atau itu sepenuhnya dipakai untuk kebijakan populis yang berdampak politik jangka pendek. Ekonomi adalah belukar aturan yang keras dan dingin. Di sisi lain, politik adalah soal kebisa jadian yang plastis. Keduanya ganjil jika dipertemukan. Politik adalah perkara keputusan sementara ekonomi, keniscayaan. Saya menyebutkan keputusan ekonomi sebagai keputusan tanpa keputusan. Sebab, ekonomi pada akhirnya selalu menyerahkan nasib pada aturan yang kaku. Tidak ada ruang sejengkal pun bagi keputusan manusiawi dengan segenap keganjilannya. Semuanya sudah dipastikan sejak awal. Tersanderanya politik oleh ekonomi membuktikan bagaimana keputusan sudah diperkosa oleh keniscayaan. Pemimpin politik sebenarnya
diharamkan untuk ragu. Buat apa ragu jika semuanya sudah diatur sedemikian rupa oleh ekonomi. Keraguan merupakan sinyal adanya pertimbangan politik yang berkutat dengan variable majemuk. Lebih gawat lagi jika keraguan itu didorong oleh pertimbangan imaji public belaka. Apakah keputusan yang bersangkutan akan berpengaruh terhadap persepsi public terhadapnya ? Bukan keraguan politik yang didorong oleh sesuatu yang jauh lebih mulia, yakni hajat dan martabat orang banyak. Di rapat paripurna, ekonomi garis keras dan politik setengah hati bertemu. Efisiensi APBN berbuah pada gula-gula politik bernama BLSM, dana Lapindo, dan lain sebagainya. Kesehatan APBN bisa jadi berujung pada kesehatan partai. Tahun politik membuat setiap kebijakan disusupi dengan kepentingan jangka pendek. Semakin besar kompensasi akibat desubsidisasi, semakin besar peluang politik di 2014. Sekali lagi, tidak ada keputusan politik apa pun di parlemen soal subsidi BBM. Parlemen sekedar membonceng keniscayaan ekonomi demi kepentingan electoral belaka. Politik sungguh dibuat tak berdaya oleh ekonomi. Tidak saja dia dipaksa memakai baju pinjaman, tetapi politik pun diubah total wataknya dari hajat dan martabat orang banyak kepada syahwat kekuasaan belaka. Politik ditekuk sedemikian rupa menjadi seni memutuskan tanpa keputusan. Sungguh celaka. Sumber :Kompas Analisis : Ekonomi sejatinya bukan penghuni ruang public. Dia adalah oikos (rumah tangga) dan nomos (hukum). Ekonomi tak lain adalah aturan main dalam mengelola rumah tangga. Dia sepenuhnya domestik. Politik jauh lebih mulia karena bertempat di ruang public yang heterogen, ganjil, dan tak terduga. Politik adalah seni hidup bersama di ruang public, lengkap dengan segala kompleksitasnya. Keputusan politik pun jauh lebih rumit dan sublime ketimbang ekonomi. Keputusan politik tidak semata soal alokasi belanja rumah tangga. Keputusan politik merupakan artikulasi keadilan dalam situasi yang dilematis, jamak, dan tak tuntas. Ekonomi sejatinya bukan penghuni ruang public. Dia adalah oikos (rumah tangga) dan nomos (hukum). Ekonomi tak lain adalah aturan main dalam mengelola rumah tangga. Dia sepenuhnya domestik. Politik jauh lebih mulia karena bertempat di ruang public yang heterogen, ganjil, dan tak terduga. Politik adalah seni hidup bersama di ruang public, lengkap dengan segala kompleksitasnya. Keputusan politik pun jauh lebih rumit dan sublime ketimbang ekonomi. Keputusan politik tidak semata soal alokasi belanja rumah tangga. Keputusan politik merupakan artikulasi keadilan dalam situasi yang dilematis, jamak, dan tak tuntas.
Menimbang Kembali Pelaksanaan Pemilukada di Indonesia
Sistem negara demokrasi di Indonesia adalah pilihan rasional atas hipotesa fakta empiris dan sosiologis terkait struktur dan tatanan masyarakat Indonesia saat ini. Ia tumbuh di atas metamorfosa pemikiran yang membidani sebuah sistem politik untuk meletakkan masyarakat sebagai episentrum partisipatoris akan quo vadis nasib bangsanya. Walaupun demokrasi bukanlah merupakan sistem politik dan pemerintahan yang sempurna, namun saat ini barangkali kita sepakat bahwa pilihan demokrasi adalah pilihan terbaik dari sistem lainnya. Sebut saja misalnya monarki, aristokrasi, otokrasi, plutokrasi, gerontokrasi,dll. Walaupun demikian, sistem demokrasi yang dipilih negara untuk mengorganisasikan tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah sebuah sistem sempurna dan tanpa cacat. Oleh karenanya, sebuah sistem politik yang mengonstruksi sebuah negara, juga perlu menimbang berbagai Implikasi serius yang timbul terkait ekses subyektif maupun obyektif dari penerapan sistem demokrasi. Baik penerapannya melalui sistem perwakilan (melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat DPR/DPRD), maupun langsung (melalui mekanisme pemilu presiden dan pilkada). Pemilihan Umum secara langsung dalam pilkada, sejatinya merupakan salah satu wujud demokrasi yang saat ini tengah diterapkan di Indonesia. Perwujudan demokrasi tersebut, pada hakekatnya merupakan upaya memberdayakan peran dan partisipasi masyakarat terkait pengejewantahan hak-hak politik dan sosialnya, yang dijamin secara konstitusional. Medium demokrasi dan demokratisasi melalui mekanisme politik partisipasi inilah yang diharapkan akan mampu memberikan multiplier effect. Bukan saja terkait pada semakin besarnya tingkat pendewasaan berfikir masyarakat akan hak dan kewajiban politik-konstitusionalnya, namun juga diharapkan melalui mekanisme dan sistem pemilihan langsung (baik pilpres maupun pilkada). Posisi tawar masyarakat terkait kepentingannya menentukan masa depan yang lebih baik semestinya menjadi keniscayaan. Terkait hasil dan berbagai problem dalam pelaksanaan pilkada itulah, saat ini diperlukan kembali upaya menakar ekses penerapan sistem pemilihan langsung (Pilkada). Saat ini berbagai bentuk wacana untuk mengevaluasi kembali penerapan pilkada sangat penting untuk memberikan
referensi bagi pengambil kebijakan negeri ini untuk menimbang kembali implementasi pilkada secara konstruktif dan proporsional, tanpa mencederai substansi peran partisipasi politik masyarakat. Analisis ini menjadi catatan penting mengingat pelaksanaan pilkada selama ini. Secara empiris, akhirnya menyadarkan kita akan perlunya kembali menelaah arah dan cita-cita politik masyarakat terkait bagaimana meletakkan proses, pelaksanaan dan hasil pilkada dalam konstruksi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan perspektif pemberitaan media massa tentang pelaksanaan pilkada di Indonesia, terdapat beberapa keyword yang sangat penting sebagai ranah kajian bagi pengambil kebijakan negeri ini untuk menempatkan kembali quo vadis pilkada dalam konteks yang lebih produktif bagi kemaslahatan masyarakat. Keyword penting tersebut adalah sebagai berikut : Pertama, Pilkada di daerah masih merupakan pilihan rasional yang masih diinginkan masyarakat untuk menentukan pemimpinnya di daerah. Fakta opini masyarakat ini menjadi catatan penting pemerintah. Mengingat, masyarakat kita secara sosiologis memandang bahwa pemilihan langsung untuk menunjuk seorang pemimpin yang berasal dari putra daerah merupakan kebanggaan, Selain itu, juga masih menganggap bahwa mekanisme pemikiran dan kepentingan masyarakat akan nilai keterwakilan aspirasinya masih lebih besar terakomodir dengan baik. Ketimbang, asumsi bahwa pemimpin tersebut merupakan titipan yang berasal dari pusat kekuasaan seperti yang terjadi di masa orde baru dulu. Persepsi publik inilah yang kerap dijadikan oleh pemerintah untuk melegitimasi pencitraan politiknya kepada dunia internasional, bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang sangat produktif melahirkan struktur kehidupan bermasyarakat yang memiliki nilai-nilai demokratisasi dengan baik. Persepsi publik masyarakat ini seharusnya perlu dikritisi agar masyarakat memahami dan cenderung lebih penting mendudukkan kembali nilai-nilai objektifitas untuk mendefinisikan kembali secara personal maupun kepemimpinan seorang kepala daerah. Sebab faktanya, pemimpin yang berasal dari putra daerah tidak serta merta berkoefisien korelatif secara langsung dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Perspektif kepemimpinan ini dikaitkan dengan struktur kekuasaan pemerintah daerah, yang di peroleh oleh seorang kepala daerah dengan ongkos politik yang tidak murah. Biaya pilkada yang sangat mahal inilah yang justru menyebabkan sistem demokrasi langsung di daerah berkembang secara tidak proporsional dan obyektif. Terminologi yang tepat mendefinisikan maksud pernyataan ini adalah bahwa proses pilkada yang mahal itu telah menyebabkan terjadinya kapitalisasi pilkada dengan kultur kekuasaan yang ekonomistik, yang menempatkan kekuasaan politik kepala daerah hanya sebagai investasi an sich dan melihat potensi daerah sebagai opportunity ekonomi bagi kepentingan pribadinya. Implikasi politik terjadinya kapitalisasi pilkada inilah yang menyebabkan demokratisasipartisipasi masyarakat menjadi ter-negasi oleh paradigma tersebut. Artinya masyarakat hanya diletakkan sebagai obyek politik massa ,yang dimanfaatkan calon kepala daerah hanya ketika
proses pilkada itu berlangsung. Masyarakat kemudian menjadi mahfum dengan terminologi kapitalisasi pilkada ini, karena proses pilkada sarat dengan politik uang. Masyarakat memang sejatinya mendapat “berkah” sesaat dari proses pelaksanaan pilkada. Setelah pelaksanaan pilkada usai, maka kepala daerah terpilih, akan sibuk dengan upaya merekapitalisasi kembali asset yang telah dikeluarkan selama proses “investasi” pemilihan itu berlangsung. Fakta ini bisa dilihat dengan data 10 tahun terakhir terkait tingkat korupsi kepala daerah yang sangat tinggi. Termasuk data yang dilansir oleh lembaga-lembaga survei bahwa saat ini saja 60 persen lebih, kepala daerah dipimpin oleh seorang pemimpin berstatus tersangka. Karena terjadinya pola kapitalisasi pilkada inilah, maka yang terjadi adalah siapa yang mempunyai modal besar, dialah yang akan menjadi pemimpin. Karena kapitalisasi pilkada ini pulalah kemudian berimbas bagi ketidakrelaan calon yang kalah dalam pilkada. Ketidakrelaan kekalahan ini kemudian dimanifestasikan dalam upaya mempolitisasi hasil pilkada baik secara formal-konstitusional (melalui gugatan ke MK), maupun mempolitisasi massa untuk tidak menerima calon pemimpin yang menang. Sehingga, berimplikasi kepada timbulnya resistensi politik bagi kepemimpinan kepala daerah terpilih. Lebih parah lagi, semakin diproduksinya eskalasi konflik politik dan konflik sosial dalam berbagai spektrum kepentingan, oleh calon yang tidak berjiwa besar menerima kekalahan. Dalam konteks yang demikian, maka kita kerap menyaksikan bahwa konflik politik dan sosial di daerah tidak pernah kunjung usai dan terus terpelihara dengan baik walaupun pelaksanaan pilkada jauh telah usai. Kedua, pilkada merupakan manifestasi reformasi birokrasi yang merubah mindset pengelolaan negara yang tadinya bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sebagai salah satu buah semangat reformasi adalah merubah tatanan struktur pengelolaan birokrasi negara yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini merupakan antitesa dari semangat merubah tatanan dari orde baru menjadi sistem baru yang dikenal pasca reformasi sekarang ini. Namun demikian, setelah 10 tahun lebih reformasi bergulir, semangat desentralisasi ini cenderung dimanfaatkan oleh pemimpin daerah untuk “bebas” mengeksploitasi daerah sesuai dengan selera kekuasaannya. Radikalisasi pengelolaan pemerintahan daerah inilah yang menyebabkan konstitusi negara yang diatur dan dijalankan oleh pemerintah pusat terabaikan. Yang terlihat, justru munculnya raja-raja kecil yang sangat “otonom” menguasai daerah. Akibatnya, program-program nasional yang dicanangkan oleh pemerintah pusat menjadi terhambat. Fakta terjadinya distorsi ini terlihat ketika presiden, sebagaimana dilansir berbagai media massa, menyatakan salah satu gagalnya program-program berskala nasional, karena ulah arogansi sepihak pimpinan daerah. Misalnya , masalah kebijakan ekonomi dan investasi, justru sebagian besar dihambat pimpinan pemerintah daerah sekelas walikota dan bupati. Terhambatnya program-program tersebut, bukan cuma terkait dengan arogansi pemimpin daerah, tapi juga disebabkan karena banyaknya regulasi dalam bentuk perda dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak inheren atau justru bertentangan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah
pusat. ini menunjukkan absurditas hiraki pemerintahan. Kebijakan pemerintah pusat menjadi gembos ketika masuk pada tataran pelaksanaan teknis di daerah. Pemerintah memang kerap melakukan evaluasi terkait persoalan ini. Namun faktanya, hingga saat ini, problem mendasar masalah regulasi dan kebijakan pemimpin daerah yang menghambat kebijakan program nasional pemerintah pusat, masih kerap terjadi. Salah satu sebab mendasar yang menjadi argumentasi pemerintah daerah adalah menyangkut persoalan intervensi pemerintah pusat, yang dianggap melanggar sendi-sendi atau semangat otonomi daerah. Kesalahkaprahan memaknai otonomi daerah inilah yang menyebabkan pemerintah pusat sampai saat ini mengalami dispute dan seolah tidak memiliki kekuasaan “memaksa”. Padahal, pemerintah pusat secara formal dan konstitusional punya kewenangan untuk meluruskan kesalahpahaman pengelolaan daerah, karena terlalu sempit menafsirkan konsep kepala daerah dipilih langsung oleh rakyatnya di daerah. Sehingga, pucuk pimpinan pemerintah daerah “merasa” mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan kebijakan apapun. Ketiga, Pemilukada telah meletakan sistem demokrasi di Indonesia baru sebatas demokrasi “theatrical“. Yakni demokrasi yang diusung melalui jalan pemilihan umum, hanya sebatas kosmetika wajah suatu bangsa yang seolah-olah menjalankan nilai demokrasi dalam pemilihan umum. Yaitu, langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Namun, dalam prakteknya hal tersebut sangat jauh dari nilai-nilai yang sesungguhnya. Walaupun kita sibuk menjustifikasi bahwa demokrasi memerlukan proses. Tapi, faktanya proses tersebut tetap haruslah bersinergi dengan faktor-faktor lain, yang mendasari terbentuknya proses demokratisasi tersebut secara konstruktif. Faktor-faktor tersebut antara lain dipengaruhi oleh wibawanya Pemerintah Pusat (Presiden dan DPR) dan KPU/ KPUD dalam membuat aturan yang tegas terkait rule of the game pemilukada. Hal tersebut penting, mengingat selama ini regulasi yang tegas hanya terkait pada proses dan mekanisme pemilhan. Namun sangat tidak berbanding lurus dengan ketegasan membangun law enforcement bagi setiap bentuk pelanggaran etika dan pelanggaran konstitusional aturan pemilukada. Sehingga inilah yang dikatakan, demokrasi kita masih bersifat theatrical, bukan demokrasi substantif yang benar-benar mengusung nilai-nilai demokratisasi dan hak-hak civil society dengan baik. Terkait dengan masalah civil society ini, maka faktor yang mendorong berkembangnya proses demokrasi sangat dipengaruhi juga oleh, bagaimana peran parpol dalam mencetak kader pemimpin di daerah. Sebab selama ini proses pengkaderan dan lahirnya pemimpin melalui jalan mekanisme politik praktis, khususnya di daerah masih sangat lemah. Kondisi ini yang menyebabkan hampir sebagian besar pemimpin daerah lahir dari seorang pengusaha dan/ atau mereka yang hanya memliki modal kuat. Sementara, parpol berfungsi hanya sebagai stempel yang menjadi kendaraan sekaligus supir yang ditumpangi oleh calon kepala Daerah. Kondisi obyektif inilah yang menyebabkan hasil pemilukada secara langsung tidak serta merta menghasilkan pemimpin yang berkualitas, kompeten dan memiliki integritas serta peduli dengan rakyatnya.
Seperti yang telah diulas sebelumnya, karena persoalan melihat perspektif pemilukada sebagai sebuah peluang ekonomis inilah maka yang terjadi praktek korupsi di daerah dan suburnya persoalan money politics tak pernah kunjung usai dan sulit diberantas. Sinergitas dan kolaborasi efektif antara parpol dan calon kepala daerah dalam konteks melihat begitu besarnya biaya pemilukada adalah dikarenakan antara calon kepala daerah dengan parpol sama-sama memiliki persepsi dan mindset yang sama, yakni memahami pilkada sebatas sebagai sebuah komoditas dan industri yang profitabilitasnya memadai untuk tujuan-tujuan jangka pendek maupun jangka panjang kekuasaan-bukan kesejahteraan sosial masyarakat. Keempat, Alasan kompatibilitas bahwa pemilihan langsung presiden juga harus dilakukan pula terhadap gubernur, bupati dan walikota harus segera dievaluasi. Alasan kompabilitas sebagai implementasi UU No.32 Tahun 2004, sebenarnya dimaksudkan agar arah pembangunan politik dan ekonomi bersinergi serta terintegrasi dari pusat sampai ke daerah. Namun pada kenyataannya, kesamaan proses inilah yang menjadi akar penyebab hirarki kepemimpinan dalam pemerintahan menjadi tersekat-sekat dan tidak sejalan. Sehingga, antara pemimpin pemerintahan di daerah dan pusat seolah masing-masing berdiri sendiri. Implikasinya, baik pemerintah maupun pejabat di daerah bekerja secara parsial -tidak kontekstual sesuai dengan arah dan visi negara. Dengan kondisi seperti ini, sebenarnya sama saja bangsa ini menerapkan pseudo demokrasi. Hanya menjadikan pemimpin sekedar simbol kosong, yang tidak memiliki peran strategis dalam memberdayakan rakyatnya. Dengan kata lain, kondisi ini menyebabkan ada atau tidaknya pemimpin, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya, ditentukan sendiri oleh kesanggupan dan nasib individu masyarakatnya. Padahal negara berperan melindungi segenap masyarakat dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Empat kata kunci tentang implikasi dinamika pelaksanaan pilkada ini, seyogyanya mendorong pengambil kebijakan negeri ini untuk menemukan formasi ideal dan proporsional terkait masa depan bangsa. Khususnya, menyangkut masalah proses suksesi kepemimpinan melalui pemilukada. Sehingga dapat menimbang dan menakar secara obyektif, antara konsep sistem pelaksanaan demokrasi di daerah dengan ekses yang timbul selama penerapan pemilukada secara langsung di daerah. Proses ini seharusnya menjadikan bangsa besar ini lebih peka terhadap berbagai akar persoalan baik secara ideologis, sosiologis maupun filosofis yang kerap menjadi preseden yang tak pernah selesai, atau minimal tereliminasi kualitas dan kuantitatsnya. Seperti besarnya biaya politik pemilukada dan money politics selama proses pemilukada, yang berimbas pada terjadinya korupsi pemimpin di daerah sebagai bentuk pengganti ongkos investasi menjadi pemimpin. Selain itu, terjadinya resistensi pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan eksistensi pemerintah pusat justru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait dengan banyaknya program, kebijakan dan kebijakan berskala nasional yang tidak/ enggan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, tak jarang di tentang oleh pemerintah di daerah. Kemudian, lestarinya konflik horizontal antar masyarakat akar rumput karena kerap dipicu oleh pemanfaatan politik massa oleh calon pemimpin dan pemimpin yang berkuasa
didaerah. Baik selama proses pemilukada maupun sepanjang pemimpin tersebut memimpin daerah, yang konstelasi masalahnya kerap dipicu oleh calon pemimpin daerah yang kalah dalam kompetisi pemilihan. Pada akhirnya, setidaknya perlu evaluasi secara tepat, proporsional dan obyektif. Sangat logis, bilamana mewacanakan kembali sistem pemilihan langsung hanya cukup sampai dengan presiden dan gubernur saja. Dengan cara dan mekanisme yang tetap menjunjung tinggi peran dan partisipasi masyarakat, tanpa mencederai hak dan kepentingan civil society masyarakat terhadap negara. Analisis : Sistem demokrasi yang dipilih negara untuk mengorganisasikan tatanan kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara bukanlah sebuah sistem sempurna dan tanpa cacat. Oleh karenanya, sebuah sistem politik yang mengonstruksi sebuah negara, juga perlu menimbang berbagai Implikasi serius yang timbul terkait ekses subyektif maupun obyektif dari penerapan sistem demokrasi. Baik penerapannya melalui sistem perwakilan (melalui mekanisme pemilihan wakil rakyat DPR/DPRD), maupun langsung (melalui mekanisme pemilu presiden dan pilkada). Namun, besarnya biaya politik pemilukada dan money politics selama proses pemilukada, yang berimbas pada terjadinya korupsi pemimpin di daerah sebagai bentuk pengganti ongkos investasi menjadi pemimpin. Selain itu, terjadinya resistensi pemimpin daerah kepada pemerintah pusat, yang menyebabkan eksistensi pemerintah pusat justru tidak legitimate di mata pemerintah daerah terkait dengan banyaknya program, kebijakan dan kebijakan berskala nasional yang tidak/ enggan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bahkan, tak jarang di tentang oleh pemerintah di daerah.
Urgensi Political Marketing Sri Mulyani Sebagai Calon Presiden 2014 (Telaah Untuk Partai Serikat Rakyat Independen )
Belum lama ini, Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) resmi berbadan hukum. Legalitias formal partai SRI tertuang kedalam SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012. Langkah selanjutnya partai politik pengusung Sri Mulyani sebagai capres tersebut tinggal menunggu verifikasi dari KPU. Jika proses tersebut sukses, maka Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) siap meramaikan Pemilihan Umum 2014 mendatang. Sebagai partai baru, kehadiran Partai Serikat Rakyat Independen diprediksi akan meramaikan jagat perpolitikan tanah air, khususnya terkait dengan persaingan kandidat presiden yang diusung oleh parpol-parpol lain. Sebab peta pertarungan politik calon presiden 2014 mendatang akan kental diwarnai dengan pertarungan otentitas dan elektabilitas masing-masing Capres. Dalam konteks ini, yang menarik adalah kompetisi Capres 2014 mendatang, akan berlangsung ditengah era konvergensi dan liberalisasi pengaruh media massa yang telah mengkonstruksi hegemoni politik stigmatisasi, yang faktanya telah membidani penilaian atas sebuah tatanan berdasarkan pembentukan opini publik yang ‘disetting” oleh media massa secara massif. Konsekwensi dari liberalnya iklim pertumbuhan, peran dan pengaruh media massa, maka keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (competitive & comparative advantage) masing-masing capres untuk 2014 nanti, menjadi tidak jaminan mutu bagi suksesnya elektabilitas capres tersebut untuk mendulang simpati dan keberpihakan publik. Yang menjadi jaminan mutu adalah sejauhmana media massa mampu mengkonstruksi eksistensi dan persepsi publik para calon Presiden 2014 untuk menempatkan para konstestan dalam perspektif “selera” media massa tertentu. Pencalonan Sri Mulyani oleh partai SRI harus pula melihat kecenderungan kondisi tersebut. Oleh karenanya, sejak awal partai ini sudah seharusnya melakukan langkah dan strategi political
marketingyang efektif dengan memanfaatkan peran dan pengaruh media massa tersebut untuk menciptakan segmentasi, target dan positioning strategis bagi Sri Mulyani kedepan. Segmentasi, target pasar pemilih dan Positioning yang strategis akan terbentuk manakala mesin politik Sri Mulyani mampu memproduksi dan memasarkan produk “Sri Mulyani” dengan baik. Sebab tanpa strategi political marketing yang efektif, elektabilitas dan track record serta legitimasi kompetensi Sri Mulyani yang amat marketable itu akan sia-sia. Oleh karenanya partai SRI sebagai mesin politik Sri Mulyani harus cepat dan kreatif mengkonstruksi “nilai jual” Sri Mulyani kepada publik, sesuai dengan political life cycle partai tersebut. Dalam perspektif saya, setumpuk prestasi dan pengakuan dunia internasional terkait kinerja, kompetensi dan kepemimpinan Sri Mulyani adalah produk jadi yang siap dipasarkan kepada publik dan berpotensi merebut hati masyarakat secara signifikan. Tiada jalan lain, partai SRI harus segera memanfaatkan dan mendayagunakan competitive & comparative advantage Sri Mulyani tersebut untuk kepentingan “kemasan” merebut massa pemilih. Namun demikian, partai SRI sebagai mesin politik Sri Mulyani juga harus menyadari bahwa setumpuk prestasi dan pembuktian integritas Sri Mulyani sebagai seorang pemimpin, amat belum cukup kuat menopang hegemoni politik stigmatisasi yang cenderung mendemarkasi, bahkan menenggelamkan segala sisi positif tentang Sri Mulyani. Dilihat dari usia berdirinya partai SRI , maka secara teoritis partai SRI sebenarnya masih berada dalam fase awal yakni fase introduction menuju fase growth eksistensi. Difase inilah seharusnya secara intens PSI harus mencipta-kondisikan public understanding dan public knowledge tentang Sri Mulyani kepada publik. Dalam konteks upaya mencipta-kondisikan public understanding dan public knowledge tersebut, maka sejak awal partai SRI harus membangun public opinion yang diproduksi oleh stakeholders yang memiliki legitimasi dan potensi untuk memberikan tone positif kepada Sri Mulyani di berbagai media massa. Dalam kaitan inilah seharusnya ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh partai SRI : Pertama, secara empiris stakeholders pendukung Sri Mulyani sudah seharusnya sejak dini melakukan upaya penggiringan persepsi publik melalui panggung media massa terkait faktafakta keberhasilan Sri Mulyani mengelola ekonomi nasional maupun internasional, dalam kapasitasnya sebagai menteri maupun sebagai pejabat bank Dunia yang sudah teruji dan diakui keberhasilannya. Propaganda media yang intens dan terus-menerus, dengan cara membangun paradigma empiris tentang track record dan kinerja Sri Mulyani, secara ideologis akan membangun pemahaman publik(public understanding) dan pengetahuan publik (public knowledge), bahwa sejatinya selama ini Sri Mulyani memang telah berhasil mempengaruhi secara positif kondisi ekonomi Indonesia.
Berbagai indikator baik kuantitatif maupun kualitatif difase ini sudah seharusnya kental mewarnai pergerakan opini publik di media massa yang dilakukan secara massif. Dengan pola ini, secara psikografis, masyarakat akan diajak untuk menyelami bahwa Sri Mulyani adalah satusatunya oase ditengah pilihan sulit memilih Capres yang sarat akan keunggulan otentitasnya. Melalui pengaruh pemberitaan opini dimedia yang diproduksi oleh stakeholders pendukung Sri Mulyani ini pula, secara psikografis tuduhan Sri Mulyani terlibat dalam kasus Bank Century (misalnya) akan membentuk dengan sendirinya kontra opini politik stigmatisasi. Yakni kasus Bank Century yang “melibatkan” Sri Mulyani hanyalah sebagai tuduhan “politik” yang tidak memiliki dasar normatif mencederai kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinan Sri Mulyani sebagai Presiden 2014. Termasuk tuduhan Sri Mulyani sebagai antek asing yang menancapkan pengaruhnya melalui kapasitas dan posisinya sebagai pejabat negara. Kedua, Secara sosiologis dengan terdistribusinya berbagai informasi mengenai Sri Mulyani yang diproduksi oleh stakeholders pendukung Sri Mulyani, maka masyarakat kerap akan terus mendiskusikan dan menakar Sri Mulyani dalam berbagai perspektif. Apabila kondisi ini terkelola secara positif, maka secara sosiologis, eksistensi Sri Mulyani dengan sendirinya akan membentuk imagepositif di mata masyarakat, setidaknya minimal masyarakat sudah teramat baik merekam jejak Sri Mulyani yang tidak hanya melekat dalam kasus Century sebagai salah satu kasus yang menjadi kerikil dalam sepatu Sri Mulyani sebagai calon Presiden 2014, Ketiga, difase public understanding dan public knowledge ini, secara argumentatif stakeholders pendukung Sri Mulyani juga sudah seharusnya berani keluar tampil dan mengajak publik untuk menakar sejauhmana keterlibatan Sri Mulyani secara yuridis atau secara hukum terlibat dalam kasus bank Century. Apabila ketiga hal tersebut diatas dijalankan secara memadai dan maksimal, maka setidaknya membuktikan bahwa political life cycle telah menjadi mature di tubuh Partai Serikat Independen. Kesiapan maturity partai SRI itulah yang kemudian akan menjadi salah satu elemen penting kelayakan dan kewajiban Sri Mulyani untuk kembali ke Indonesia ditahun 2013, untuk selanjutnya membangunpublic confidence dan public support. Sri Mulyani sudah tidak lagi memikirkan agenda untuk mencounter opini tentang berbagai tuduhan lawan politiknya sebagai pejabat yang neo liberal, antek asing dan terlibat dalam kasus Bank Century. Sebab semua problem dan ganjalan elektabilitas Sri Mulyani tersebut, sudah terkelola dan tertangani dengan baik. Sebab publik sudah memahami dan memiliki pengetahuan yang memadai tentang berbagai hal mengenai Sri Mulyani – termasuk berbagai tuduhan politik dan tuduhan kasusnya di bank Centruy. Selanjutnya Sri Mulyani cukup fokus bagaimana mengkonstruksi dan mentransformasi gagasan dan pemikiran politiknya tentang masa depan Indonesia apabila ia menjadi Presiden 2014. Sementara tugas-tugas counter opini sudah bukan menjadi domain Sri Mulyani. Tugas-tugas itu secara layak disematkan secara otomatis oleh partai SRI dan stakeholders diluar partai SRI
yang sudah mulai menerima dan terpengaruh secara positif hasil media campaign dalam rangka pembentukan public understanding & public knowledge tadi. Pada akhirnya, strategi cipta kondisi dan agenda setting media dalam rangka political marketing Partai Serikat Indepen yang mengusung Sri Mulyani sebagai kandidat presiden 2014 mendatang dapat memberikan nilai guna informasi yang efektif bagi para pemilih, terutama pemilih rasional dan massa pemilih mengambang yang kecewa terhadap perilaku partai politik yang korup dan kecewa terhadap gaya serta pola kepemimpinan nasional selama ini. Analisis : Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) resmi berbadan hukum. Legalitias formal partai SRI tertuang kedalam SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 27 Maret 2012. Langkah selanjutnya partai politik pengusung Sri Mulyani sebagai capres tersebut tinggal menunggu verifikasi dari KPU. Jika proses tersebut sukses, maka Partai Serikat Rakyat Independen (SRI) siap meramaikan Pemilihan Umum 2014 mendatang. Dalam konteks ini, yang menarik adalah kompetisi Capres 2014 mendatang, akan berlangsung ditengah era konvergensi dan liberalisasi pengaruh media massa yang telah mengkonstruksi hegemoni politik stigmatisasi, yang faktanya telah membidani penilaian atas sebuah tatanan berdasarkan pembentukan opini publik yang ‘disetting” oleh media massa secara massif. Konsekwensi dari liberalnya iklim pertumbuhan, peran dan pengaruh media massa, maka keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif (competitive & comparative advantage) masing-masing capres untuk 2014 nanti, menjadi tidak jaminan mutu bagi suksesnya elektabilitas capres tersebut untuk mendulang simpati dan keberpihakan publik. Sri Mulyani cukup fokus bagaimana mengkonstruksi dan mentransformasi gagasan dan pemikiran politiknya tentang masa depan Indonesia apabila ia menjadi Presiden 2014. Sementara tugas-tugas counter opini sudah bukan menjadi domain Sri Mulyani. Tugas-tugas itu secara layak disematkan secara otomatis oleh partai SRI dan stakeholders diluar partai SRI yang sudah mulai menerima dan terpengaruh secara positif hasil media campaign dalam rangka pembentukan public understanding & public knowledge. Sistem Politik di Indonesia dan Peran Lembaga Negara dalam Politik Banyak orang yang menganggap bahwa sistem politik di Indonesia sangat rumit dan misterius. Namun kita tidak akan menganggap demikian jika kita memahami lebih dalam. Sistem demokrasi di Indonesia memang berjalan dengan baik dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam pemerintahan. Sistem politik Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan umum. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia dari rakyat dan untuk rakyat pun dapat terwujud.
Pemerintah tidak bisa bertindak sewenang-wenang, karena bagaimanapun juga rakyat memiliki aspirasi yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Suprastruktur dan Infrastruktur Sistem Politik di Indonesia Seperti yang disebutkan di atas bahwa sistem politik di Indonesia ini mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi berbagai kegiatan politik ini pun harus menentukan tujuan, mengambil keputusan, mewujudkan tujuan, dan menyusun skala prioritas demi terwujudnya kemakmuran masyarakat di tanah air tercinta kita. Oleh karena itu sistem politik demokrasi Indonesia meliputi peran dan juga rakyat.Ada beberapa lembaga yang termasuk suprastruktur sistem politik di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Semua lembaga negara ini dilibatakan dalam lembaga konstistusi. Jadi dalam menentukan suatu kebijakan pemerintah memerlukan kerjasama yang baik dari lembagalembaga tersebut. Adapun landasan yang mengatur pembentukan serta fungsi lembaga di atas. Landasan tersebut bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Presiden, wakil presiden dan kabinet sebagai badan eksekutif. Sedangkan badan legislatif meliputi MPR, DPR dan DPD. Badan yudikatif meliputi Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Insfektif dalam menjalankan tugas kehakimannya agar keadilan di negara kita dapat terwujud. Di samping suprastruktur yang berperan dalam politik di Indonesia terdapat pula infrastruktur politik Indonesia. Berbagai lembaga yang termasuk infrastruktur sistem politik di Indonesia adalah partai politik, media massa, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, media komunikasi politik dan sebagainya. dalam hal ini masyarakat memiliki aspirasi dan kehendak yang dapat disalurkan dengan baik dalam membuat suatu keputusan. Rakyat diperbolehkan berpartisipasi dalam mengambil keputusan pemerintah. Sehingga, keputusan pemerintah pun dapat tercapai sesuai dengan aspirasi masyarakat. Peran Lembaga Negara dalam Sistem Politik di Indonesia Kita telah mengetahui beberapa lembaga negara sebagai badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Maka dari itu, masing-masing lembaga negara seperti Presiden, Wakil Presiden, Menteri, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Insfektif memiliki tugas yang berbeda. Sebagai badan eksekutif, Presiden dibantu Wapres dan menteri memiliki kekuasaan pemeritahan, membuat peraturan dan sebagainya. Badan legislatif juga memiliki tugas yang berbeda. MPR bertugas menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan lainnya. DPR pun bertugas membahas RAPBN, membuat UU dan lain-lain.
Sedangkan badan Yudikatif bertugas dalam bidang kehakiman. Semua tugas lembaga-lembaga negara ini sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalankan sistem politik di Indonesia. Analisis : sistem politik di Indonesia sangat rumit dan misterius. Namun kita tidak akan menganggap demikian jika kita memahami lebih dalam. Sistem demokrasi di Indonesia memang berjalan dengan baik dimana rakyat memiliki kedaulatan dalam pemerintahan. Sistem politik Indonesia cenderung mengutamakan kepentingan umum. Dengan demikian sistem pemerintahan Indonesia dari rakyat dan untuk rakyat pun dapat terwujud. Ada beberapa lembaga yang termasuk suprastruktur sistem politik di Indonesia. Lembaga tersebut antara lain lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Semua lembaga negara ini dilibatakan dalam lembaga konstistusi. Di samping suprastruktur yang berperan dalam politik di Indonesia terdapat pula infrastruktur politik Indonesia. Berbagai lembaga yang termasuk infrastruktur sistem politik di Indonesia adalah partai politik, media massa, organisasi masyarakat, kelompok kepentingan, kelompok penekan, tokoh politik, media komunikasi politik dan sebagainya. Sebagai badan eksekutif, Presiden dibantu Wapres dan menteri memiliki kekuasaan pemeritahan, membuat peraturan dan sebagainya. Badan legislatif juga memiliki tugas yang berbeda. MPR bertugas menetapkan UUD, melantik presiden dan wakil presiden, dan lainnya. DPR pun bertugas membahas RAPBN, membuat UU dan lain-lain. Sedangkan badan Yudikatif bertugas dalam bidang kehakiman. Semua tugas lembaga-lembaga negara ini sudah diatur dalam UndangUndang Dasar 1945 dalam menjalankan sistem politik di Indonesia. Solusi Pemasaran Politik Seluruh Dunia Pemasaran politik berbeda di seluruh dunia. Meskipun secara geografis Inggris dekat dengan Eropa dalam banyak hal budaya mereka memang sangat berbeda dan ini tercermin dalam perbedaan
antara
Inggris
dan
kampanye
iklan
politik
Eropa
lainnya.
Di Inggris orang cenderung sangat mengidentifikasi dengan pemimpin partai, apakah ini adalah hubungan positif atau negatif (seringkali pemimpin begitu tahu mereka akan sering dikurangi menjadi nama seperti "Cameron", "Thatcher" atau "Blair" sering yang mampu membantu orang membayangkan karakteristik pemimpin itu dan dengan ekstensi partai mereka.)
Salah satu aspek yang menarik dari pemasaran politik Eropa adalah bahwa banyak negara tidak memiliki definisi hukum untuk itu. Di Inggris sana sering akan menjadi indikator yang jelas sebelum memulai sebuah iklan politik siaran (misalnya "Ini adalah siaran politik atas nama partai Konservatif"). Aturan kampanye dianggap cukup ketat di Eropa. Amerika Serikat tidak memiliki batasan
yang
sama
bahwa
negara-negara
lain
memiliki
di
sisi
lain
Atlantik.
Beberapa negara menggunakan dialer prediktif, sebuah panggilan prediksi host dan solusi pemasaran politik bagi pekerja kampanye dan relawan untuk membuat panggilan telepon. Negara-negara lain menggunakan robocalls, IVR, pesan teks dan surat langsung. Amerika Serikat tampaknya menjelang Penggalangan Dana kurva adalah alasan besar untuk ini. Baru-baru ini Kanada, Australia, dan negara-negara di Amerika Selatan sudah mulai menggunakan sistem Amerika untuk iklan politik dan pemasaran. Negara-negara lain memiliki definisi yang jelas dan ini tercermin dalam cara iklan disajikan (negara-negara termasuk Siprus, Lithuania dan Swedia). Sejumlah negara (termasuk Inggris) juga memiliki larangan iklan politik dibayar. Alasan untuk ini adalah bahwa hal itu merasa bahwa pihak-pihak yang memiliki kemampuan untuk membayar lebih banyak ruang akan memiliki
pengaruh
yang
tidak
proporsional.
Salah satu pengaruh terbesar dalam politik Eropa telah sering mereka yang menjalankan media itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa beberapa negara memiliki batasan khusus untuk mencegah hal ini, termasuk Inggris. Sementara di Italia Berlusconi bisa membagikan selebaran memuliakan pesan hidupnya jenis hiperbola tidak akan dianggap tepat di Inggris (memang dengan munculnya media sosial pernyataan terlalu hiperbolik dapat diparodikan dan menggerogoti sangat cepat).
Singkatnya beberapa negara Eropa lakukan mengikuti keseimbangan model Inggris dan ini memungkinkan untuk pesan yang tidak proporsional dan (dalam teori) memungkinkan untuk platform
seimbang.
Gravis Marketing adalah sebuah perusahaan pemasaran politik global. Gravis menyediakan panggilan prediktif, daftar pemilih, robocalls, IVR, solusi host dialer prediktif dengan catatan pemilih. Analisis: Pemasaran politik berbeda di seluruh dunia. Meskipun secara geografis Inggris dekat dengan Eropa dalam banyak hal budaya mereka memang sangat berbeda dan ini tercermin dalam perbedaan antara Inggris dan kampanye iklan politik Eropa lainnya. Beberapa negara menggunakan dialer prediktif, sebuah panggilan prediksi host dan solusi pemasaran politik bagi pekerja kampanye dan relawan untuk membuat panggilan telepon. Negara-negara lain menggunakan robocalls, IVR, pesan teks dan surat langsung. Amerika Serikat tampaknya menjelang Penggalangan Dana kurva adalah alasan besar untuk ini. Senyum tulus marketing para dirut Senin, 25 November 2013 09:08 WIB | 3583 Views Oleh Dahlan Iskan, menteri BUMN
Jakarta (ANTARA News) - "Senyum saya sudah betul pak?" Tanya seorang Direktur Utama BUMN kepada saya melalui SMS. Dirut tersebut prestasinya luar biasa hebat. Tapi mahal
senyumnya juga luar biasa pelit.
Setiap kali bertemu sang dirut saya memang terus mempersoalkan wajahnya yang selalu tegang. Dan kaku. Dan cemberut.
"Anda itu dirut yang hebat," kata saya. "Kalau bisa sering tersenyum Anda akan lebih hebat," tambah saya.
Beberapa minggu kemudian, ketika sang dirut belum juga bisa tersenyum saya berikan pengertian mengapa harus tersenyum. "Anda itu harus menjadi seorang marketer. Bahkan harus menjadi marketer terbaik di BUMN Anda. Bagaimana seorang marketer wajahnya terlihat tegang terus?" Kata saya.
Saya tidak dalam posisi memarahi dia. Saya menempatkan diri bukan sebagai menteri. Saya ajak dia bicara lebih seperti seorang kakak kepada seorang adik. Sebelum bicara itu pun saya lebih dulu bertanya kepada dia: bolehkah saya bicara mengenai hal yang sangat pribadi? Dia bilang: boleh.
Jadilah saya bicarakan hal wajah dan senyum itu padanya.
Sayang sekali seorang CEO yang kerja dan prestasinya luar biasa tapi lebih banyak kelihatan cemberut. Tekanan pekerjaan yang berat dan menumpuk mungkin membuatnya tegang.
Pun waktu yang dia habiskan di lapangan memang panjang. Siang menemukan persoalan, malam menemukan kerumitan. Orang luar selalu menekannya, orang dalam menjengkelkannya.
Mungkin juga bukan karena semua itu. Mungkin juga karena latar belakang pekerjaan lamanya di dunia keuangan. Itu membuatnya "selalu bersikap keuangan". Banyak kata, orang yang hidup lama di "sikap keuangan" sulit berubah menjadi "bersikap marketing".
Entahlah.
Tapi saya percaya orang bisa berubah. Yang jelas seorang CEO akan tidak sempurna ke-CEOannya kalau tidak bisa tersenyum, tidak bisa mengajar, mendidik, dan tidak bisa jadi orang marketing.
Maka sang dirut berjanji untuk berubah. Menyempurnakan prestasinya dengan meramahkan wajahnya.
Suatu saat saya kaget. Dia mengirim BBM kepada saya. Disertai foto wajah yang lagi tesenyum.
"Senyum saya yang seperti ini sudah tepat Pak?" Tanyanya.
"Belum!" Jawab saya. "Kurang tulus," tambah saya.
"Wah, sulit ya?" Tanyanya lagi.
"Tidak!" Jawab saya. "Coba terus!"
Minggu berikutnya dia kirim foto yang lagi tersenyum lagi. "Sudah bagus Pak?" Tanyanya.
"Sudah 70 persen! Bagus! Anda maju sekali!" Jawab saya. Saya kagum akan kesungguhannya tersenyum.
Minggu-minggu berikutnya dia terus mengirimkan foto wajahnya yang lagi tersenyum. 75 persen. 80 persen. 90 persen. Akhirnya 100 persen! Senyum terakhirnya, enam bulan setelah usaha yang keras, sangat sempurna, natural dan tulus.
Senyum itu lantas saya pilih untuk cover buku yang diterbitkan untuk ulang tahun perusahaannya. Buku yang sangat bagus mengenai prestasinya yang hebat dalam
mentransformasikan BUMN yang dia pimpin. Buku itu kini sudah tiga kali cetak ulang dan jadi best seller. Tentu senyum tulusnya di cover ikut memberi andil.
Itulah buku yang bercerita: bagaimana sang dirut mampu melakukan transformasi perusahaan yang luar biasa hebatnya. Bahkan lebih hebat dari yang dilakukan menteri BUMN.
"Pasien" saya yang seperti itu tidak hanya satu. Tidak dua. Tidak tiga. Banyak! Satu per satu saya ajak bicara. Bukan hanya perusahaannya yang harus bertransformasi tapi juga penampilan pribadi dirutnya. Saya gembira mereka yang prestasinya hebat-hebat itu juga berani menyempurnakan dirinya.
Saya juga berterima kasih kepada owner MarkPlus, Pak Hermawan Kartajaya yang ikut mengubah BUMN-BUMN kita. Terutama dari sisi marketingnya. BUMN Marketeers Club yang rutin bertemu dari satu BUMN ke BUMN lain, mendapat sambutan antusias dari teman-teman direksi BUMN. Begitu juga BUMN Marketing Award yang juga digagas Pak Hermawan.
Saya sempat menghadiri beberapa pertemuan forum marketing itu. Termasuk untuk mensosialisasikan keinginan saya bahwa seorang CEO/dirut di BUMN harus juga menjadi orang terbaik untuk urusan marketing di BUMN masing-masing.
Saya juga bangga bahwa setiap kali MarkPlus menyelenggarakan acara tahunan yang amat bergengsi, Marketeer of the Year, para CEO BUMN tampil di jajaran pemenang. Mengalahkan sektor swasta. Bahkan hampir selalu terpilih menjadi yang terbaik, menjadi Marketeer of The Year. Seperti yang diraih Emirsyah Satar CEO Garuda, Sofyan Basyir CEO BRI, dan saya sendiri waktu menjabat CEO PLN.
Tentu bukan hanya senyum yang harus bertransformasi. Cara para CEO berpidato pun harus berubah. Harus menjauhkan kebiasaan lama berpidato dengan membaca teks yang formal, kaku, dan hirarkis.
Untuk urusan ini saya juga melihat kemajuan yang sangat besar. Saya mencatat beberapa CEO sudah mampu tampil dengan pidato yang memikat. Bahkan beberapa di antaranya sudah seperti seorang CEO multinational corporation.
Pidato Dirut Bank Mandiri, Dirut Telkom, Dirut BRI, Dirut BNI, Dirut RNI, Dirut Pelindo I Medan sudah sangat cair, dan "lebih marketing". Sudah berubah total dan dengan penuh percaya diri bisa mengemukakan kiprah dan masa depan perusahaan dengan gamblang.
Tentu saya tidak akan melarang pidato pakai teks. Dalam beberapa kesempatan malah seharusnya pakai teks. Tapi saya masih belum puas dengan penampilan beberapa CEO yang ketika di podium masih seperti kurang menguasai persoalan. Saya akan sabar mengikuti perubahan-perubahan itu.
Mengapa saya merasa perlu untuk menekankan semua itu? Karena seorang CEO di samping seorang marketer nomor satu di perusahaannya, dia juga seorang manajer personalia terbaik di korporasinya. Kalau seorang CEO tidak terlatih dalam mengemukakan ide, hope, dan programnya, dia tidak akan bisa meyakinkan anak buahnya.
Siapakah sang CEO yang selalu kirim foto wajahnya yang sudah tersenyum itu? Dialah Dirut PT KAI, Ignasius Jonan.
Editor: Fitri Supratiwi Catatan
:
Sayang sekali seorang CEO yang kerja dan prestasinya luar biasa tapi lebih banyak kelihatan cemberut. Tekanan pekerjaan yang berat dan menumpuk mungkin membuatnya. Tapi saya percaya orang bisa berubah. Yang jelas seorang CEO akan tidak sempurna ke-CEOannya kalau tidak bisa tersenyum, tidak bisa mengajar, mendidik, dan tidak bisa jadi orang marketing. Senyum itu lantas saya pilih untuk cover buku yang diterbitkan untuk ulang tahun perusahaannya. Buku yang sangat bagus mengenai prestasinya yang hebat dalam
mentransformasikan BUMN yang dia pimpin. Buku itu kini sudah tiga kali cetak ulang dan jadi best seller. Tentu senyum tulusnya di cover ikut memberi andil.senyum selalu menjadi nilai tersendiri untuk dunia memandang lebih baik. Senyum tulus marketing para dirut Senin, 25 November 2013 09:08 WIB | 3583 Views Oleh Dahlan Iskan, menteri BUMN
Jakarta (ANTARA News) - "Senyum saya sudah betul pak?" Tanya seorang Direktur Utama BUMN kepada saya melalui SMS. Dirut tersebut prestasinya luar biasa hebat. Tapi mahal senyumnya juga luar biasa pelit.
Setiap kali bertemu sang dirut saya memang terus mempersoalkan wajahnya yang selalu tegang. Dan kaku. Dan cemberut.
"Anda itu dirut yang hebat," kata saya. "Kalau bisa sering tersenyum Anda akan lebih hebat," tambah saya.
Beberapa minggu kemudian, ketika sang dirut belum juga bisa tersenyum saya berikan pengertian mengapa harus tersenyum. "Anda itu harus menjadi seorang marketer. Bahkan harus menjadi marketer terbaik di BUMN Anda. Bagaimana seorang marketer wajahnya terlihat tegang terus?" Kata saya.
Saya tidak dalam posisi memarahi dia. Saya menempatkan diri bukan sebagai menteri. Saya ajak dia bicara lebih seperti seorang kakak kepada seorang adik. Sebelum bicara itu pun saya lebih
dulu bertanya kepada dia: bolehkah saya bicara mengenai hal yang sangat pribadi? Dia bilang: boleh.
Jadilah saya bicarakan hal wajah dan senyum itu padanya.
Sayang sekali seorang CEO yang kerja dan prestasinya luar biasa tapi lebih banyak kelihatan cemberut. Tekanan pekerjaan yang berat dan menumpuk mungkin membuatnya tegang.
Pun waktu yang dia habiskan di lapangan memang panjang. Siang menemukan persoalan, malam menemukan kerumitan. Orang luar selalu menekannya, orang dalam menjengkelkannya.
Mungkin juga bukan karena semua itu. Mungkin juga karena latar belakang pekerjaan lamanya di dunia keuangan. Itu membuatnya "selalu bersikap keuangan". Banyak kata, orang yang hidup lama di "sikap keuangan" sulit berubah menjadi "bersikap marketing".
Entahlah.
Tapi saya percaya orang bisa berubah. Yang jelas seorang CEO akan tidak sempurna ke-CEOannya kalau tidak bisa tersenyum, tidak bisa mengajar, mendidik, dan tidak bisa jadi orang marketing.
Maka sang dirut berjanji untuk berubah. Menyempurnakan prestasinya dengan meramahkan wajahnya.
Suatu saat saya kaget. Dia mengirim BBM kepada saya. Disertai foto wajah yang lagi tesenyum.
"Senyum saya yang seperti ini sudah tepat Pak?" Tanyanya.
"Belum!" Jawab saya. "Kurang tulus," tambah saya.
"Wah, sulit ya?" Tanyanya lagi.
"Tidak!" Jawab saya. "Coba terus!"
Minggu berikutnya dia kirim foto yang lagi tersenyum lagi. "Sudah bagus Pak?" Tanyanya.
"Sudah 70 persen! Bagus! Anda maju sekali!" Jawab saya. Saya kagum akan kesungguhannya tersenyum.
Minggu-minggu berikutnya dia terus mengirimkan foto wajahnya yang lagi tersenyum. 75 persen. 80 persen. 90 persen. Akhirnya 100 persen! Senyum terakhirnya, enam bulan setelah usaha yang keras, sangat sempurna, natural dan tulus.
Senyum itu lantas saya pilih untuk cover buku yang diterbitkan untuk ulang tahun perusahaannya. Buku yang sangat bagus mengenai prestasinya yang hebat dalam mentransformasikan BUMN yang dia pimpin. Buku itu kini sudah tiga kali cetak ulang dan jadi best seller. Tentu senyum tulusnya di cover ikut memberi andil.
Itulah buku yang bercerita: bagaimana sang dirut mampu melakukan transformasi perusahaan yang luar biasa hebatnya. Bahkan lebih hebat dari yang dilakukan menteri BUMN.
"Pasien" saya yang seperti itu tidak hanya satu. Tidak dua. Tidak tiga. Banyak! Satu per satu saya ajak bicara. Bukan hanya perusahaannya yang harus bertransformasi tapi juga penampilan pribadi dirutnya. Saya gembira mereka yang prestasinya hebat-hebat itu juga berani menyempurnakan dirinya.
Saya juga berterima kasih kepada owner MarkPlus, Pak Hermawan Kartajaya yang ikut mengubah BUMN-BUMN kita. Terutama dari sisi marketingnya. BUMN Marketeers Club yang rutin bertemu dari satu BUMN ke BUMN lain, mendapat sambutan antusias dari teman-teman direksi BUMN. Begitu juga BUMN Marketing Award yang juga digagas Pak Hermawan.
Saya sempat menghadiri beberapa pertemuan forum marketing itu. Termasuk untuk mensosialisasikan keinginan saya bahwa seorang CEO/dirut di BUMN harus juga menjadi orang terbaik untuk urusan marketing di BUMN masing-masing.
Saya juga bangga bahwa setiap kali MarkPlus menyelenggarakan acara tahunan yang amat bergengsi, Marketeer of the Year, para CEO BUMN tampil di jajaran pemenang. Mengalahkan sektor swasta. Bahkan hampir selalu terpilih menjadi yang terbaik, menjadi Marketeer of The Year. Seperti yang diraih Emirsyah Satar CEO Garuda, Sofyan Basyir CEO BRI, dan saya sendiri waktu menjabat CEO PLN.
Tentu bukan hanya senyum yang harus bertransformasi. Cara para CEO berpidato pun harus berubah. Harus menjauhkan kebiasaan lama berpidato dengan membaca teks yang formal, kaku, dan hirarkis.
Untuk urusan ini saya juga melihat kemajuan yang sangat besar. Saya mencatat beberapa CEO sudah mampu tampil dengan pidato yang memikat. Bahkan beberapa di antaranya sudah seperti seorang CEO multinational corporation.
Pidato Dirut Bank Mandiri, Dirut Telkom, Dirut BRI, Dirut BNI, Dirut RNI, Dirut Pelindo I Medan sudah sangat cair, dan "lebih marketing". Sudah berubah total dan dengan penuh percaya diri bisa mengemukakan kiprah dan masa depan perusahaan dengan gamblang.
Tentu saya tidak akan melarang pidato pakai teks. Dalam beberapa kesempatan malah seharusnya pakai teks. Tapi saya masih belum puas dengan penampilan beberapa CEO yang ketika di podium masih seperti kurang menguasai persoalan. Saya akan sabar mengikuti perubahan-perubahan itu.
Mengapa saya merasa perlu untuk menekankan semua itu? Karena seorang CEO di samping seorang marketer nomor satu di perusahaannya, dia juga seorang manajer personalia terbaik di korporasinya. Kalau seorang CEO tidak terlatih dalam mengemukakan ide, hope, dan
programnya, dia tidak akan bisa meyakinkan anak buahnya.
Siapakah sang CEO yang selalu kirim foto wajahnya yang sudah tersenyum itu?
Dialah Dirut PT KAI, Ignasius Jonan.
Editor: Fitri Supratiwi
Catatan
:
Sayang sekali seorang CEO yang kerja dan prestasinya luar biasa tapi lebih banyak kelihatan cemberut. Tekanan pekerjaan yang berat dan menumpuk mungkin membuatnya. Tapi saya percaya orang bisa berubah. Yang jelas seorang CEO akan tidak sempurna ke-CEOannya kalau tidak bisa tersenyum, tidak bisa mengajar, mendidik, dan tidak bisa jadi orang marketing. Senyum itu lantas saya pilih untuk cover buku yang diterbitkan untuk ulang tahun perusahaannya. Buku yang sangat bagus mengenai prestasinya yang hebat dalam mentransformasikan BUMN yang dia pimpin. Buku itu kini sudah tiga kali cetak ulang dan jadi best seller. Tentu senyum tulusnya di cover ikut memberi andil. senyum selalu menjadi nilai tersendiri untuk dunia memandang lebih baik.
Berpolitik profetik untuk Pemilu 2014 Selasa, 12 November 2013 09:35 WIB | 8258 Views
Oleh M. Sunyoto
Jakarta (ANTARA News) - Berpolitik profetik dalam pengertian yang paling lugas, yang berjalan di koridor pertimbangan etis, pantas digaungkan kembali, setidaknya bisa menjadi salah satu rujukan mereka yang hendak bersaing dalam Pemilu 2014. Jangan apriori dulu dengan mengatakan bahwa yang normatif akan selalu kandas di kancah pergulatan politik yang sering kali mengabaikan pertimbangan etis. Ada yang bilang bahwa Pemilu 2014 akan menjadi tonggak bagi sebagian besar pemilih pemula yang bosan dengan muka-muka lama. Anak-anak muda ini mencintai keterusterangan, yang lugas-lugas, cenderung pragmatis tapi tetap menyukai gagasan ideologis cinta kasih. Ditunjang zaman yang kian terang-benderang oleh peranti teknologi informasi, para politisi jangan bermain-main dengan integritas, manuver yang membodohi dan segala macam trik-trik yang mengecoh. Arah akan datangnya tokoh-tokoh baru yang siap menelanjangi diri agar tak ada yang ditutup-tutupi, seperti membuka rekening atau deposito pribadi mereka ke khalayak publik, sudah mulai ditempuh sejumlah figur. Maka kini tak ayal lagi, era politik profetik, yang mengagungkan keutamaan nilai-nilai hidup akan mewarnai Pemilu 2014. Kampanye hitam yang menjelek-jelekan lawan politik akan ditinggalkan. Ada ayat dalam Al Quran yang kurang diminati kalangan Muslim garis keras dan fundamentalis, yang berbunyi: "Jangan menilai buruk atau sesat orang lain sebab jangan-jangan orang yang kau anggap buruk itu malah lebih baik dari dirimu." Ayat itu seolah mengukuhkan kembali apa yang tertuang dalam Alkitab: "Dosa serius adalah menganggap orang lain lebih rendah, salah dan sesat."
Ungkapan-ungkapan di atas sering jadi patokan dalam ulasan tentang etika atau filsafat moral dan sangat dianjurkan untuk dilakukan mereka yang bergelut dalam kancah kehidupan publik. Menahan diri dari nafsu menganggap rendah dan sesat orang lain akan menjadikan seseorang atau politisi untuk menghindari bumerang politik. Dalam dunia periklanan juga ada patokan: mempromosikan diri itu sah-sah saja, tapi menjelekjelekkan pesaing adalah pertanda kementahan jiwa. Sejumlah kontestan Pemilu 2014 sudah mulai menyadari juga bahwa dana politik adalah bagian paling rawan dalam merebut kekuasaan. Yang tak pernah sepi dari pergunjingan publik, setiap calon kontestan senantiasa dicurigai akan disokong dana dari konglomerat hitam. Namanya juga pergunjingan. Bisa betul bisa salah. Untuk menghindari jebakan-jebakan menggelincirkan itu, ada calon kontestan yang hendak merintis jalan baru pendanaan politik. Ini jalan relatif baru untuk kultur politik dalam negeri, meski untuk negara maju hal ini sudah bukan baru lagi. Apa jalan baru itu? Penggalangan dana dari masyarakat. Sebetulnya jalan ini pernah dilakukan oleh mereka yang bersimpati pada Faisal Basri saat dia berlaga dalam pemilihan Gubernur DKI beberapa waktu lalu. Hasilnya memang belum optimal. Faisal kalah. Tapi dia kalah dengan kepala tetap tegak. Tak mencederai politik dan kiprah pribadinya. Penggalangan dana publik untuk kampanye politik akan membebaskan sang politikus dari beban hutang budi. Ini akan penting bagi implementasi pemerintahan ketika sang politisi memenangi pemilu. Ujung-ujungnya kesejahteraan rakyat yang akan jadi fokus, bukan ikhtiar memberikan konsesi politik atau membayar utang politik pada mereka yang menyumbang dana saat kampanye. Ada satu poin penting yang perlu dipertimbangkan dalam menghidupkan politik profetik. Publik, pemilih, harus konsekwen dan tidak menuntut terlalu banyak dari calon kontestan yang mengandalkan dukungan dana dari publik. Publik yang cerdas diminta memaklumi kontestan yang dana kampanyenya cekak alias minim. Maklumilah jika kontestan ini tak sanggup beriklan berulang kali di televisi atau memasang iklan besar-besaran di halaman koran-koran terkemuka. Mereka yang bertubi-tubi memperlihatkan kedigdayaan finansialnya dalam beriklan politik justru perlu diwaspadai. Harus dibaca secara kritis: dari mana dana besar itu mereka peroleh? Kalau toh itu dana dari kantong pribadi karena sang kontestan itu punya aset luar biasa dan usaha yang menggurita, ini pun perlu diselidik secara etis: mau apa orang ini kok rela habis-habisan dana? Pertimbangan etis dari pihak pemilih juga penting dilakukan. Pemilih perlu mengingat ayat-ayat
profetik, yang kurang lebih berbunyi begini: kalau ada orang yang kelihatan sekali berambisi ingin jadi pemimpin, waspadailah. Pemilih juga perlu cerdas dalam trik politik. Artinya, seorang kontestan pun bisa bersiasat. Setelah dia tahu bahwa publik akan memalingkan diri dari tokoh kontestan yang kelihatan berambisi merebut kursi kekuasaan, kontestan inipun merancang strategi : dia dicitrakan tidak berambisi dan membuat skenario bahwa pengikutnyalah yang meminta dia ikut dalam kompetisi Pemilu 2014. Memang tak ada yang sederhana dalam dunia politik. Itu sebabnya, pencerdasan publik akan menjadi agenda bangsa yang tak berkesudahan. Itu pula yang menjadikan wacana berpolitik profetik selalu relevan digaungkan kapanpun, di mana pun.
Editor: Maryati Catatan : Berpolitik profetik dalam pengertian yang paling lugas, yang berjalan di koridor pertimbangan etis, pantas digaungkan kembali, setidaknya bisa menjadi salah satu rujukan mereka yang hendak bersaing dalam Pemilu 2014. Jangan apriori dulu dengan mengatakan bahwa yang normatif akan selalu kandas di kancah pergulatan politik yang sering kali mengabaikan pertimbangan etis
Rusuh MK, cukupkah hanya perusuh yang bertanggung jawab? Minggu, 17 November 2013 09:03 WIB | 6290 Views
Oleh Arnaz Firman
Jakarta (ANTARA News) - Setelah citra Mahkamah Konstitusi (MK) anjlok hingga ke titik terbawah akibat ulah hakim konsitusi Akil Mochtar maka kini sejumlah orang berusaha mengobrak-abrik kantor yang saat ini dipimpin Hamdan Zoelva gara-gara perebutan kursi gubernur-wakil gubernur di Provinsi Maluku.
Pada hari Kamis (14/11) puluhan orang merusak ruang perkantoran MK di Jakarta, padahal saat itu sedang berlangsung sidang yang membahas Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Maluku yang diikuti lima pasang calon gubernur- calon wakil gubernur. Pada hari Kamis siang sekitar pukul 12.00 WIB itu, tiba-tiba puluhan orang mengamuk di ruang sidang utama MK. Dengan tindakan anarkis itu, mereka menjungkirbalikkan kursi-kursi, dan kemudian memecahkan kaca serta merusak beberapa mikrofon. Bahkan tanpa ragu-ragu para pelaku tindak kekerasan itu berusaha menyerang hakim, yang saat itu dipimpin Hamdan Zoelva yang merupakan Ketua MK. Akibat tindakan anarkis itu, maka sidang terpaksa ditunda sekitar 1,5 jam dan baru kemudian para hakim konstitusi itu melanjutkan kembali sidang mereka. Para polisi dari Polda Metro Jaya memperkirakan para penyerang itu sekitar 25 orang yang terekam kamera cctv. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Rikwanto mengungkapkan bahwa para pelaku kerusuhan itu merupakan pendukung pasangan yang menggugat hasil pilkada. Mereka berulah karena tidak puas dengan keputusan MK yang menolak gugatan mereka. Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Maluku masa bakti 2013-2018 itu diikuti lima pasang calon. Mereka itu adalah Abdullah Tuasikal-Hendrik Lewerrisa (nomor urut satu), kemudian Jacobus Puttileihalat-Arifin Tapi Oyihoe (nomor urut dua), Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella (nomor urut tiga) , Herman Adrian Koedoeboen- M Daud Sangaji ( nomor empat), dan Said Assagaf-Zeth Sahuburua ( nomor urut lima) Karena tidak ada yang berhasil meraih suara mayoritas maka diputuskan yang bakal maju pada putaran kedua adalah Abdullah Vanath-Marthin Jonas Maspaitella (nomor urut tiga) serta Said Assagaf-Zeth Sahuburua ( nomor urut lima). Keputusan ini tidak memuaskan pasangan yang gugur sehingga kemudian para pendukungnya mengobrak-abrik kantor MK. Tindakan kekerasan ini langsung mengundang kecaman, kritik dari berbagai pihak mulai dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Komisi III DPR yang membidangi masalah hukum hingga hakim konstitusi sendiri. Staf Khusus Presiden bidang Politik Daniel Sparinga menyatakan bahwa SBY sangat mengecam tindak kekerasan dan amuk massa itu di lembaga negara tersebut. "Ketertiban di dalam sidang pengadilan mana pun harus segera dipulihkan," kata Daniel ketika mengutip sikap Presiden yang kemudian menyatakan bahwa Kepala Negara memerintahkan jajaran Polri untuk menjaga setiap sidang pengadilan. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Pieter Zulkifli menegaskan amuk massa di MK itu mencerminkan belum pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap MK terutama setelah dipecatnya Akil Mochtar yang diduga menerima suap dalam kasus pilkada di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabuapten Leba, Banten. Bahkan tidak kurang dari Wakil Ketua MK Arief Hidayat yang menyatakan tindakan kekerasan di kantornya itu mencerminkan tindakan penghinaan terhadap peradilan atau contempt of court. Setelah lahirnya berbagai kecaman, caci maki atau hujatan para pelaku tindak kekerasan itu dari berbagai kalangan, maka pertanyaan mendasarnya adalah cukupkah jika hanya pelaku kekerasan yang ditindak keras berdasarkan hukum oleh jajaran Polri? Mengapa semua provokatornya juga tidak ditindak tegas?
Calon gubernur-cawagub Sejak lahirnya era reformasi tahun 1998, maka kini pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, wali kota-wakil wali kota dilakukan secara langsung oleh rakyat sehingga tidak lagi oleh DPRD I dan DPRD II. Namun Kementerian Dalam negeri mengungkapkan bahwa sekitar 90 persen hasil pilkada itu diselesaikan melewati MK dan sudah sekitar 70 orang harus kehilangan nyawanya secara sia-sia. Penyerangan terhadap Mahkamah Konstitusi ini baru yang pertama kalinya terjadi. Beberapa tahun lalu, ketika terjadi pemilihan gubernur di Provinsi Maluku Utara terjadi tindakan kekerasan seperti membakar rumah sejumlah tokoh di Ternate. ibu kota Maluku Utara. Dengan memperhatikan atau merenungkan kasus penyerbuan di MK ini, maka pertanyaan yang patut direnungkan apakah para penyerang itu merupakan orang-orang paling bersalah di mata hukum? Mungkin ada benarnya pendapat atau pandangan bahwa puluhan orang yang datang ke kantor MK dan kemudian bertindak rusuh itulah yang paling bersalah di mata hukum. Namun pertanyaannya adalah apakah orang-orang yang mendatangkan mereka juga termasuk pihak-pihak yang patut dipersalahkan atau tidak? Namun peranan para calon gubernur dan bakal calon gubernur juga patut dipertanyakan. Kenapa para calon pejabat itu sampai harus mendatangkan orang- orang yang bisa dikatakan terbiasa berbuat kasar dan semaunya itu?Apakah ada manfaat atau gunanya mendatangkan orang-orang brutal itu? Orang-orang ini pasti bisa diduga bukan baru pertama kalinya terbiasa berbuat semaunya sendiri apalagi di kantor sebuah lembaga negara. Karena itu, Kepolisian Republik Indonesia harus melakukan penyelidikan yang amat cermat tapi juga cepat untuk mengetahui ada tidaknya peranan negatif para calon gubernur dan calon wakil gubernur itu. Kalau misalnya Polri menemukan adanya bukti- bukti tentang keterlibatan para calon gubernur dan wakil gubernur itu sehingga akhirnya kantor MK diobrak-abrik maka tidak ada alasan bagi Polri untuk tidak bersikap tegas. Sejak adanya pemilihan langsung pada semua pilkada, maka selalu digembar-gemborkan adanya sikap" siap menang dan juga siap kalah". Akan tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak pasangan yang kalah tidak ikhlas menerima kekalahan mereka. Kalau kekalahan itu coba ditebus dengan mengajukan kasus ini ke MK tentu tidak ada masalah. Tapi begitu ada provokasi bagi terjadinya tindak kekerasan terhadap lawan politiknya atau bahkan terhadap hakim-hakim konstitusi di MK maka tentu harus ditempuh tindakan hukum yang tegas dan bahkan jika perlu yang keras. Yang amat diperlukan adalah kearifan lokal yakni siap menerima kekalahan apalagi jika tujuan utama mereka adalah menjadi pejabat negara yang identik sebagai abdi masyarakat. Kalau tujuan menjadi gubernur, bupati dan wali kota hanyalah untuk mencari uang atau bahkan korupsi dalam rangka "balik modal" setelah mengeluarkan uang miliaran rupiah bagi masa kampanye, maka orangorang semacam ini tidak pantas menjadi pejabat negara. Rakyat amat mendambakan pejabat atau calon pejabat yang ikhlas mengabdikan diri mereka
kepada masyarakat secara total dan bukannya sekedar menjadi pekerja biasa. Editor: Unggul Tri Ratomo
Multipartai dalam sistem presidensial Senin, 18 November 2013 14:15 WIB | 4092 Views
Oleh Budi Setiawanto
Jakarta (ANTARA News) - Sedikitnya ada 44 negara, termasuk Indonesia, yang menerapkan sistem presidensial. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya ditemani Filipina dan Myanmar yang menerapkan sistem itu. Sedangkan di benua Amerika, sebagian besar negaranya menerapkan sistem presidensial seperti Amerika Serikat (AS), Brasil, Meksiko, Argentina, Chile, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Colombia, Honduras, dan Nicaragua. Di Asia terdapat Afghanistan dan Turkmenistan. Sementara di Afrika antara lain ada Sudan, Sudan Selatan, Angola, Zambia, Gambia, Ghana, Liberia, Sierra Lione, dan Zimbabwe. Di AS yang dijuluki sebagai negara demokrasi terbesar di dunia, ada dua partai politik yakni Demokrat dan Republik. Begitu pula di Seychelles, Ghana, Republik Dominika, dan Honduras. Di Filipina mirip dengan Indonesia yang memberlakukan multipartai dalam jumlah puluhan bahkan untuk partai lokalnya, begitu pula multipartai di Myanmar meskipun didominasi oleh partai yang didukung militer. Di Brasil dan negara-negara lain yang telah disebutkan itu juga menerapkan multipartai. Peneliti dan pengamat politik dari The Indonesian Institute Hanta Yudha menyebut era multipartai telah membuat sistem presidensial berjalan setengah hati, tidak seperti masa Orde Baru yang berjalan efektif. Penulis buku "Presidensialisme Setengah Hati" itu menyatakan sistem demokrasi di Indonesia ini tidak pernah tuntas dibicarakan. Amandemen Undang-Undang Dasar merumuskan sistem
presidensial, tetapi realitasnya sulit dijalankan di Indonesia. Ada upaya menyederhanakan situasi multipartai namun yang muncul kompromi yang lebar sehingga yang terjadi, pemerintah menghabiskan energi untuk berkompromi dengan barisan koalisi. Siapa saja yang menjabat sebagai presiden akan dibelenggu keharusan berkompromi dengan partai-partai di parlemen, tetapi kompromi itu akan senantiasa bersifat rapuh dan cair. Akibatnya, lembaga presiden menjadi lemah justru pada waktu kewibawaan eksekutif yang kuat dibutuhkan. Dalam bukunya itu Hanta menggagas pemikiran tentang penataan ulang desain institusi politik menuju sistem presidensial yang efektif. Penataan ulang desain institusi politik dan penyederhanaan sistem kepartaian memang diperlukan. "Di negara-negara demokratis, sistem presidensial yang disertai banyak partai di parlemen dianggap para ilmuwan politik mancanegara menimbulkan ketidakstabilan yang berbahaya," kata Guru Besar Ilmu Politik Ohio State University, AS, William Liddle, dalam catatannya pada buku "Presidensialisme Setengah Hati". Mantan Ketua MPR Amien Rais sepakat bahwa sistem kepartaian yang demikian lentur perlu dikoreksi. Penyederhanaan partai itu harus ditempuh secara sistematik sehingga masyarakat tidak lagi memilih partai sampai puluhan. Mungkin partai itu tinggal lima atau enam dan akhirnya tinggal dua. Bila partai tinggal dua, dari segi pembiayaan hemat, efisien, dan efektif. Seperti di negara maju, Kanada, Australia, Inggris, AS, arah demokratisasi politik menuju partai yang sederhana. Pendiri Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Anas Urbaningrum yang juga mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan penyederhanaan partai politik menjadi dua sangat mustahil dilakukan di Indonesia karena pluralisme politik di Indonesia juga harus disalurkan melalui partai politik. Ia menyebut lima hingga tujuh partai politik di Indonesia merupakan jumlah yang ideal dan cukup sederhana. Kalau ide penyederhanaan partai terlalu ketat akan dikritik keras sedangkan bila memenuhi selera pasar, efektivitas pemerintahan presidensial terkendala. Memperketat persyaratan Penyederhanaan partai bisa dimulai dengan membuat ketentuan dalam perundang-undangan menyangkut partai politik, misalnya, memperketat persyaratan pendirian partai politik dengan ketentuan harus memiliki basis daerah yang meliputi hingga 80 persen wilayah Indonesia, memiliki anggota yang tersebar hingga ke seluruh desa dan dibuktikan dukungannya dengan kartu anggota. Selain itu menetapkan ambang batas perolehan kursi (electoral threshold) di parlemen hingga lima persen sehingga jumlah partai di parlemen maupun peserta pemilu tidak terlalu banyak, dan tidak menolerir partai yang gagal electoral threshold untuk membentuk partai baru dengan nama baru. Pemilihan anggota legislatif DPR, DPD, DPRD yang dilakukan serentak dengan pemilihan presiden dan kepala daerah juga bisa menjadi alternatif untuk menyederhanakan jumlah partai. Pengamat masalah pemerintahan Pipit Rochijat Kartawidjaja berpendapat, jika pemilu anggota legislatif dan pilpres dilakukan serentak, dapat menghasilkan suara mayoritas untuk dua atau tiga partai di parlemen.
"Presiden akan benar-benar terpilih dari rakyat dan akan berpengaruh pada pemilihan anggota dewan," ujarnya setelah diskusi "Pemilu 2014 dan Prospek Pemerintahan Presidensil" di Perhimpunan Pergerakan Indonesia, Jakarta. Sistem multipartai dengan dua atau tiga partai suara mayoritas merupakan tradisi politik di negaranegara Amerika Latin yang sangat cocok dengan sistem presidensial di Indonesia. Ia mencontohkan kondisi di Chile yang stabil karena ada disiplin berkoalisi yang sangat tinggi. Seharusnya, kata Pipit yang menjadi pegawai publik di pemerintah Jerman, sistem presidensial di Indonesia sangat kuat, bukan terbayangi sistem parlementer karena koalisi partai yang tidak disiplin mendukung pemerintah. Maka, dengan pemilu bersamaan, Presiden yang terpilih mendapat dukungan mayoritas dan akan lebih leluasa dalam berkoalisi. Hal tersebut akan menghasilkan efektifnya jajaran pemerintahan yang terpilih setelah pemilu. Begitu juga dengan suara yang terkumpul di legislatif, dapat meminimalisasi ketersinggungan saat pembuatan kebijakan pemerintah. Melihat kondisi pemerintahan sekarang, sistem presidensial Indonesia masih tergolong lemah karena koalisi di parlemen yang main di dua kaki atau bahkan mencoba berkhianat. Dalam politik memang ada istilah "tak ada kawan atau lawan yang abadi kecuali kepentingan yang sama". Editor: Unggul Tri Ratomo
Jumat, 15/11/2013 12:37 WIB
Hari ke-396 Jokowi
Disebut Main Klenik, Jokowi: Ke Makam, Ya ke Makam Bapak Sukma Indah Permana - detikNews
Jakarta - Peminat sejarah lulusan dari Universitas Indonesia JJ Rizal menyebut Joko Widodo adalah salah satu politisi yang tak lepas dari klenik. Menanggapi hal tersebut, Jokowi tampak kaget. "Kalau saya rasional saja. Artinya ya kalau mau maju pilkada mempersiapkan diri, direncanakan dengan baik, pendekatan ke masyarakat dengan baik. Yang penting itu. Masa zaman sekarang masih pakai klenik," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (15/11/2013).
Jokowi juga merasa tak habis pikir dengan tuduhan yang diarahkan kepadanya tentang praktik klenik dan kunjungannya ke sejumlah makam keramat. "Wong tiap hari ke sini (Balai Kota) kok ke makam. Ke makam ya ke bapak, ke orang tua, mertua," katanya dengan ekspresi kaget. Rizal menyebut salah satu aktivitas Jokowi nyekar ke makam Pangeran Jayakarta. Menurutnya, hal ini dilakukan Jokowi sebelum naik menjadi Gubernur DKI. Senin, 21/10/2013 17:26 WIB
Mega: Politik Dinasti Tak Masalah, Asal Jangan Mikir Proyek Melulu Danu Damarjati - detikNews
Jakarta - Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tak mempermasalahkan soal politik dinasti. Namun, sembari menyindir dinasti Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, dirinya tak setuju jika dinasti bertujuan meraup keuntungan lewat kepemimpinan daerah. "Nah kalau sebuah keluarga, bayangkan, yang dipikir hanya proyek, lalu jumlah proyeknya itu sudah mencapai berapa, ya saya sangat tidak setuju sekali yang kayak begitu," kata Megawati, Senin (21/10/2013). Megawati menyatakan pertimbangan hubungan keluarga bukanlah faktor utama penentuan seorang pemimpin. Menurutnya, semua calon pemimpin harus dilihat dari kapasitasnya, tanpa memandang ikatan kekerabatannya. Meski jika ada ikatan kekerabatan, itu tak menjadi persoalan.
"Bukan tidak setuju atas masalah mau disebut dinasti, mau disebut klan, itu monggo saja. Tapi yang musti dibicarakan itu kan orang-orangnya. Dilihat satu per satu," tutur Ketua Umum PDIP ini. Jika satu keluarga besar menguasai kepemimpinan daerah, kemudian keluarga itu berusaha melakukan cara culas demi meraup untung, maka Mega menilai itu adalah persoalan korupsi semata. Artinya, modus korupsi memang bermacam-macam, termasuk dengan memanfaatkan nepotisme. "Itu kembali lagi ke orang-orangnya. Modusnya saja yang berbeda. Kalau dulu tingkat (bermain proyeknya) perorangan, sekarang kan sudah menjadi suatu jejaring (lewat kekerabatan)," jelasnya. Megawati mengaku dirinya adalah orang yang berani blak-blakan berpendapat seperti ini. Meski dirinya sering diidentikan dengan dinasti politik pula, namun Megawati tak gentar mengkritik kondisi politik yang ada, termasuk yang terjadi di Banten. "Sekarang siapa yang berani ngomong kayak saya? Nggak ada. Menurut saya Aneh di Indonesia ini. Di era yang katanya reformasi ini, semua orang justru bungkam semua," pungkasnya.
Stunt Rider atau Motor Freestyle, Beratraksi diatas motor yang sedang Berjalan.Bagaimana serunya?. Simak Liputan selengkapnya di Reportase Malam pukul 02.37 WIB, hanya di Trans TV (dnu/van)
CSIS: jejak politik aliran masih ada Minggu, 1 Desember 2013 17:37 WIB | 4112 Views
Pewarta: Imam Santoso
Jakarta (ANTARA News) - Jejak politik aliran berupa orientasi agama pada pilihan politik masih ada, demikian hasil Survei Nasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) November. "Tingkat dukungan terhadap beberapa partai Islam menunjukkan kenaikan secara konsisten meskipun masih kecil. Itu terlihat pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," kata Kepala Departemen Politik dan Hubungan International CSIS, Phillips J. Vermonte, dalam paparan survei berjudul "Tanda-tanda Berakhirnya Oligarki Elit Partai" di Jakarta, Minggu.
CSIS melakukan surveinya dengan metode wawancara langsung tatap muka di 33 provinsi pada 13 November hingga 20 November dengan 1180 responden dan margin of error sebesar 2,85 persen. Survei Nasional CSIS pada Juli 2012 menunjukkan 2,8 persen responden memilih PKB, sedangkan 2,2 persen responden memilih PKS. Kemudian dalam survei pada November 2013, sebanyak 4,6 persen responden memilih PKB dan 3,3 persen responden memilih PKS. "Artinya, dua partai Islam ini terus melakukan kerja elektoral yang serius di tingkat bawah. PKB dan PKS sebenarnya menjadi contoh baik bagaimana partai yang tidak memiliki figur, tokoh, atau media tetap mengandalkan kerja elektoral di masyarakat dengan mesin partai," kata Philips. CSIS kemudian melakukan metode "crosstabulasi" sederhana dengan mengaitkan pertanyaan keberadaan rumah ibadah agama lain di lingkungan responden terhadap pilihan partai responden, apakah partai Islam atau partai nasionalis. "Hasilnya, pemilih partai-partai nasionalis lebih toleran. Sedangkan pemilih partai-partai Islam cenderung menyatakan keberatan atau lebih baik tidak ada rumah ibadah agama lain di lingkungan mereka," kata Phillips. Terkait loyalitas pemilih pada satu partai tertentu, survei CSIS pada November itu menunjukkan Partai Gerindra, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Golkar menjadi partai yang memiliki pemilih loyal. Pemilih loyal pada Gerindra sebanyak 88,5 persen responden, pada PDIP sebanyak 74,6 persen responden, dan pada Golkar sebanyak 61,2 persen responden. Sementara, Partai Demokrat cenderung ditinggalkan pemilihnya dengan 20,1 persen responden yang telah memilih Partai Demokrat pada Pemilu 2009 akan kembali memilih partai itu pada Pemilu 2014. Editor: Desy Saputra
Di Sukabumi indikasi politik uang sudah ada Minggu, 1 Desember 2013 15:20 WIB | 2603 Views
Pewarta: Aditya A Rohman
Sukabumi (ANTARA News) - Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi mengatakan, mendekati pemilihan umum legislatif 2014, indikasi politik uang oleh oknum calon legislatif untuk menarik simpati warga, mulai terasa. "Dugaan ini diperkuat dengan adanya laporan dari warga yang masuk ke kami melalui pesan singkat langsung ke telepon genggam milik saya yang menyebutkan ada oknum caleg yang bagibagi uang kepada masyarakat dalam sosialisasinya," kata Ketua Panwaslu Kabupaten Sukabumi Suhermat, Minggu. Belum ada laporan secara resmi mengenai hal ini, tapi Panwaslu tetap menyelidiki laporan masyarakat tersebut, selain menginstruksikan panwaslu tingkat kecamatan untuk "buka mata dan telinga" untuk mengantisipasi praktik seperti ini. Menurut Suhermat, mendekati pemilu ini para caleg sudah mulai bergerak dengan datang langsung ke masyarakat yang dikhawatirkan pihaknya akan terjadi kecurangan melalui politik uang itu. Dia meminta masyarakat untuk tidak terayu karena satu suara warga tidak akan bisa dihargai dengan uang. "Kami juga mengimbau kepada setiap caleg memberikan pelajaran politik yang baik dan santun kepada setiap warganya agar memilih sesuai dengan hati nurani orang tersebut, jangan sampai masyarakat menjadi apatis," tambahnya. Editor: Jafar M Sidik
Ini beda pemilihan raya dari konvensi Minggu, 1 Desember 2013 14:58 WIB | 1978 Views
Pewarta: Imam Budilaksono
Jakarta (ANTARA News) - Presiden PKS Anis Matta menilai sistem pemilihan raya untuk menjaring bakal calon presiden dari partainya berbeda dari sistem konvensi yang dijalankan partai politik lain. Jika pada sistem konvensi kandidatnya bertarung, maka pada sistem pemilihan raya kandidatnya tidak bertarung tapi kader sendiri yang menentukan siapa yang layak ditetapkan sebagai capres, kata Anis Matta dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu. Dia mengklaim pemilihan raya adalah sejarah bagi PKS sendiri karena sebelumnya tidak pernah ada sistem ini untuk menentukan calon presien karena biasanya sistem ini dilaksanakan untuk pemilihan majelis Syuro PKS. Anis mengatakan ada tuntutan dari kader dan juga dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat untuk segera menentukan capres. Karena itu PKS menerapkan sistem demokrasi internal yang bisa melibatkan partisipasi kader secara menyeluruh. "Yang pasti saya tidak memilih diri saya, itu bagian dari etika dan akhlaq di PKS, di PKS tidak ada kader yang mengajukan diri untuk dipilih," ujar Anis. Menurut dia, hal terpenting adalah membangun sistem organisasi dengan menerapkan proses demokratisasi internal partai yang keluarannya akan mengalami uji publik di lapangan nanti.
Editor: Jafar M Sidik
Tak Terima Ditilang, Polisi Ditikam hingga Tewas Minggu, 10 November 2013 17:24 wib Banda Haruddin Tanjung - Okezone PEKANBARU - Seorang anggota Polsek Pangkalan Lesung, Pelalawan, Riau, yakni Brigadir Zeppy, tewas bersimbah darah setelah ditikam oleh pengendara motor.
Terjadi insiden ini dikarenakan seorang polisi jalan (polantas) sedang bertugas merazia para pengguna jalan ,dan ada pula yang melanggar peraturan lalu lintas tersebut, otomatis polisi tersebut menilang para pengguna jalan yang tidak tertib tersebut, motor pengguna jalan tersebut tidak dilengkapi plat nomor dan tidak membawa surat izin mengemudi. Tetapi pengguna jalan tersebut tidak terima atas perlakukan polisi yang menilangnya akhirnya terjadilah insiden keributan yang besar dan tiba – tiba si pengguna jalan mengambil pisau dari dalam tasnya dan menikam polisi tersebut, polisi tersebut berusaha melawan tetapi usahanya sia – sia. Dan akhirnya polisi tersebut dilarikan ke rumah sakit terdekat namun sayangnya polisi tersebut meninggal di perjalanan saat menuju rumah sakit.
Anas Minta KPK Usut Kasus SKK Migas Sampai Istana Jum'at, 29 November 2013 20:20 wib Isnaini - Okezone JAKARTA - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus suap SKK Migas hingga ke Istana Negara. anas ingin kasus SKK Migas dibahas lebih lanjut dan lebih detail, karena anas merasa kasus ini membutuhkan dana yang sangat besar, maka dari itu banyak kecurigaan – kecurigaan yang mengganjal atas jalannya kasus ini, maka dari itu perlu diselidiki sampai tuntas agar dapat mengetahui keganjalan – keganjalan apa yang ada dalam kasus SKK migas
Ekspoloitasi anak marak di Industri Bekasi dan Kerawang Added by: Rafsanjani Kawasan industri di daerah Bekasi, Karawang dan sekitarnya sudah semakin rawan kegiatan ekploitasi yang memperkerjakan anak di bawah umur. Ironisnya, banyak perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur tanpa bisa memberikan perlindungan dan jaminan kecelakaan. Padahal sudah ada undang – undang yang menyebutkan tidak boleh mempekerjakan anak di bawah umur, apabila hal itu terjadi dan ketahuan oleh aparat hukum maka siapa yang memperkerjakannya akan di kurung dikurung di penjara, walaupun sdh ada ultimatum tentang adanya ultimatum hukum tersebut masih banyak sekali yang masih memperkerjakaannya dengan cara yang illegal di sekitar kawasan industri Bekasi hingga Karawang. Saat ini banyak anak di bawah umur dieksploitasi dan dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan pada berbagai perusahaan garmen. Sementara di Karawang, anak di bawah umur biasanya dipekerjakan sebagai buruh industri olahan. Pengelola perusahaan semakin lama semakin tidak peduli dengan UU Perlindungan Anak karena tidak pernah ada pihak yang melakukan inspeksi maupun audit terhadap kondisi tersebut. Padahal, selain melanggar UU PA, kegiatan eksploitasi memperkerjakan anak di bawah umur juga melanggar UU tentang Perburuhan dan UU tentang Ketenagakerjaan. Kalau terbukti, perusahaan berarti sudah melanggar hak anak, perusahaan yang memperkerjakan anak tersebut juga bisa dikenakan pasal tindak pidana karena telah mengabaikan dan memperkerjakan anak di bawah umur.
Kasus Pencurian Benda Bersejarah di Museum Sering Terjadi Jumat, 13 September 2013, 18:33 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA hilangnya 75 koleksi emas di museum terbesar ke 2 sungguh mencengkan bagi semua masyarakat yang melihatnya pasalnya museum yang dijaga ketat itu tiba – tiba bisa raib dengan sendirinya, entah siapa yang mencurinya dan entah dimana sekarang keberadaannya. Kasus ini sudah terjadi 5 kali di dalam museum,tersebut, kerugian yang di derita mencapai bermilyar-milyar sungguh ironis sekali nasib barang – barang berharga yang di tempatkan di museum kini sudah tidak aman lagi, Kasus pencurian koleksi emas Museum Nasional ini merupakan tragedi nasional bagi bangsa Indonesia. Warisan masa lalu bernilai sejarah tinggi yang tersimpan di museum tersebut telah menjadi bulan-bulanan perampok.
Jalan Raya Cisauk Rawan Kejahatan Sabtu, 23 November 2013 - 16:31
Teraspos - Aksi kejahatan di wilayah Jalan Raya Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, kerap terjadi. Selain kriminalitas, di wilayah itu juga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. di Cisauk, Tangerang, kejahatan sering terjadi lantaran akibat jalan rusak, penerangan yang minim ditambah dengan kawasannya yang sepi. Banyak sekali di jalan tersebut di todong dan di minta motornya, banyak sekali yang menjadi korban aksi kejahatan tersebut banyak laporan masyarakat tentang ketidak amanan jalan tersebut, maka dari itu polisi bertindak tegas untuk menjaga jalan tersebut dan member penerangan jalan di daerah tersebut.
Intelijen: Narkoba Penyebab Tingginya Kasus Kejahatan di Medan Laporan: Dedy Ardiansyah Rabu, 27 November 2013 , 11:58:00 WIB Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) Sumut, melakukan maraknya aksi kejahatan jalanan di Kota Medan beberapa waktu terakhir. Dari analisis tersebut diketahui, terdapat berbagai faktor yang menyebabkan maraknya kejahatan Faktor yang paling dominan adalah karena tingginya peredaran narkoba. Pelaku kejahatan kebanyakan juga pencandu narkoba untuk penuhi ketergantungan Sementara khusus kasus kejahatan pencurian kendaraan motor semakin sulit diungkap karena jaringan pelaku hingga penadah sudah berjangkauan lintas daerah, yang juga Ketua Kominda Sumut. Gubsu menyampaikan keprihatinannya atas maraknya aksi kejahatan perampokan di jalan raya. Sebab itu, dia mendukung sepenuhnya kebijakan tembak ditempat yang diintruksikan Kapolda Sumut untuk menekan aksi-aksi kriminal yang banyak menimbulkan korban. sikap tegas Kapolda akan diukung seluruh jajaran aparat terkait, juga tokoh masyarakat dan tokoh agama akan ikut membantu ciptakan rasa aman. Gubsu mengapresiasi polisi yang meningkatkan frekuensi patroli di lapangan baik oleh petugas berseragam maupun petugas berpakaian preman (undercover). Meningkatkan rasa aman dan ketertiban umum menjadi syarat mutlak untuk menjamin aktivitas warga berjalan normal. Hilangnya rasa aman akhir-akhir ini jelas merugikan bagi semua kalangan,
Tiga Perampok Bersenpi Roboh Ditembak Senin, 25 November 2013 , 23:02:00 WIB
Sat Reskrim Polresta Medan menembak tiga pelaku perampokan setelah sebelumnya sempat terjadi aksi kerja-kejaran. Kaki ketiganya dihadiahi timah panas saat petugas melakukan pengejaran di kawasan Medan Sunggal, Informasi yang dihimpun, pengejaran ini berawal dari laporan masyarakat yang menyebutkan pelaku telah merampok rumah makan di Jalan Surbakti. Berbekal ciri-ciri pelaku yang mereka terima, polisi melakukan pengejaran. Petugas dari Polsek Sunggal lantas mencoba menghentikan Avanza yang dikendarai pelaku di Jalan Amal, Medan Sunggal. Namun saat itu, salah seorang pelaku menodongkan polisi dengan senjata api. Menerima ancaman tersebut, petugas coba menghindar sehingga dimanfaatkan pelaku untuk kabur lagi. Petugas Polsek Sunggal lantas mengontak sepasukan personil Sat Reskrim Polresta Medan. Aksi pengejaran pun terjadi dan sampainya di Jalan Ringroad, polisi lalu memepet pelaku. Karena melakukan perlawanan, pelaku pun ditembak dan kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Poldasu untuk mendapat perawatan. 2 perampok tersebut terpaksa di tembak karna telah melarikan diri dan yang satu lagi masih tahap pencarian karena pada saat tertangkap dia berusaha melarikan diri.
Bunuh Bayi saat Mengusir Setan, Warga Malaysia Dipenjara Sabtu, 30 November 2013 16:03 wib Wahyu Dwi Anggoro - Okezone KUALA LUMPUR – Pengadilan Banding Negara Bagian Penang, Malaysia memberi vonis penjara kepada tiga terdakwa yang membunuh bernama Chua Wan Zuen dalam sebuah ritual
mengusir setan. Sebelumnya, ketiga terdakwa hanya diberi hukuman denda. Chua tewas setelah keluarganya mengira dia dirasuki setan. Salah satu anggota keluarga mengusulkan untuk melakukan ritual pengusiran setan kepada si bayi. Ritual yang dilakukan penuh dengan kekerasan. Chua dipukuli dan ditindih selama berjam-jam. Alhasil, Chua tewas karena kehabisan nafas. Kasus yang terjadi pada Agustus itu mengejutkan masyarakat Malaysia. Ritual pengusiran setan dengan kekerasan disebut sangat jarang dilakukan.
Thu, 07 Nov 2013 12:03:27 GMT | By yudha, okezone.com
Jaksa Ciduk Buronan Kasus Penggelapan Senilai Rp68 M
JAKARTA - Tim penyidik jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menciduk terpidana kasus dugaan tindak pidana penggelapan senilai lebih dari Rp68 miliar yakni Meilisa Nurmawan. Meilisa selaku Komisaris PT Sarana Prima Cipta Semangat (PT SPCS) ditangkap lantaran diduga menggelapkan uang perusahaan. Dia langsung dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Wanita di tangerang banten untuk menjalani hukuman selama 2 tahun. Meilisa merupakan terpidana dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan, di mana uang perusahaan PT SPCS dengan cara mengeluarkan 817 bilyet giro di Bank Lippo Cabang Muara Karang atas nama PT SPCS sebesar Rp68.193.782.517. perusahaan tersebut menemukan banyak kejanggalan, akhirnya pihak perusahaan mengecek semua dan alhasil ditemukannya penyebabnya yaitu penggelapan dana oleh meellisa.
Prostitusi Anak di Bawah Umur Semakin Menggeliat OPINI | 28 September 2011 | 16:48
Berita di sebuah stasiun TV Nasional sedikit mengupas tentang fenomena menggeliatnya bisnis prostitusi di tanah air. Tidak tanggung-tanggung bisnis haram tersebut diketahui telah mempekerjakan anak di bawah umur alias anak masih bau kencur. Dalam liputan investigasi yang tayang pada pagi ini tersebut juga dibeberkan sejumlah fakta fenomenal. Diantaranya bahwa bisnis prostitusi yang mempekerjakan anak di bawah umur tersebut sebagian diantaranya ternyata mendapatkan restu dari orang tua yang bersangkutan. Bahkan di daerah tertentu yang tidak perlu disebutkan namanya itu bisnis prostitusi anak di bawah umur dilakukan di rumahrumah atau perkampungan umum. ketiga jenis prostitusi anak yang terselubung. Inilah yang amat sangat berbahaya. Prostitusi ini biasanya bermotifkan bisnis dan dilakukan oleh orang-orang yang mungkin saja telah mati nuraninya. Jenis prostitusi anak ini biasanya telah terorganisir dengan baik, mulai dari pencari mangsa, mucikari dan seterusnya. Banyak cara mereka halalkan demi melancarkan bisis haramnya ini. Mulai dari penipuan berkedok penawaran pekerjaan, hipnotis, iming-iming materi, hingga bahkan penculikan. Itulah beberapa jenis prostitusi anak secara umum dan selebihnya masih banyak lagi motif yang lainnya. Menggeliatnya kasus atau fenomena prostitusi anak pada akhir-akahir ini sangat disayangkan sekali. Akhirnya kita pun bertanya-tanya? Ada apa ini? Dimana peran Pemerintah terutama lembaga terkait dalam melindungi anak-anak Indonesia? Kemana masyarakat terutama LSM
Pemerintahan yang “bongsor”, “langsing” atau “kuat”? July 21, 2008 in artikel, berita, pemerintahan indonesia, politik. Leave a Comment Tags: Add new tag, pemerintahan, politik MEREKA yang akrab dengan perdebatan filsafat politik tentu paham benar tentang suatu soal yang menjadi debat seru di kalangan “political theorists”, yaitu soal ukuran besar kecilnya pemerintahan: apakah pemerintahan harus langsing atau bongsor? Kalangan konservatif atau kanan (dalam tradisi politik di Amerika diwakili oleh Partai Republik) cenderung pada bentuk pemerintahan yang langsing, ramping, dan kecil. Filosofi yang mendasari pandangan ini sangat masuk akal: masyarakat diandaikan seperti sebuah “pasar” yang bekerja seturut hukum-hukum tertentu. Intervensi pemerintah yang berlebihan dalam bekerjanya hukum masyarakat ini akan menimbulkan distorsi. Selain itu, pemerintahan yang besar dan bongsor seringkali membawa dampak sampingan yang berbahaya, yaitu korupsi, monopoli, dst. Pemerintahan yang besar juga membawa kosekwensi lain dari sudut fiskal, yaitu biaya yang mahal, dan karena itu menuntut pajak yang tinggi. Bagi kalangan praktisi ekonomi, pajak yang tinggi akan mengendorkan sektor usaha, dan pada gilirannya akan mengganggu upaya penciptaan lapangan kerja. Ujung terjauh adalah lambatnya pertumbuhan ekonomi. Karena asumsi-asumi semacam ini, kaum konservatif di bangku sebelah kanan cenderung pada pemerintahan yang langsing dan ramping, karena hanya bentuk pemerintahan seperti inilah yang bisa menangkal kemungkinan terjadinya korupsi, salah-urus, selain murah dan efektif. Kaum konservatif melihat pemerintahan sebagai semacam “necessary evil” atau kejahatan yang terpaksa harus dilakukan karena adanya maslahat tertentu yang bisa dicapai melalui institusi itu. Kaum konservatif jelas bukan kaum anarkis. Meskipun mereka curiga pada pemerintah dan negara, mereka sangat membenci “anarki” dan menekankan “order” atau keteraturan. Bagi mereka, mekanisme sosial yang paling baik untuk mempertahankan keteraturan adalah tradisi, nilai-nilai, asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat, semacam “jam’iyyah” seperti dipahami oleh warga Nahdlatul Ulama (NU). Itulah yang menjelaskan kenapa kaum konservatif sangat peduli dengan lembaga keluarga. Bagi kaum konservatif, jika ada anggota masyarakat jatuh sakit atau bangkrut, bukan tugas negara untuk menolongnya. Yang pertama-tama wajib memberikan uluran tangan adalah keluarga, tetangga atau komunitas yang menjadi “pengayom” orang bersangkutan. Masyarakat mempunyai
“mekanisme sosial” untuk mengatasi “penyakit sosial” yang muncul di kalangan mereka. Negara tak usah ikut campur. Sebagaimana saya katakan di atas, mereka curiga pada pemerintah dan negara, dan lebih percaya pada kekuatan lembaga sosial. Inilah filosofi kaum konservatif atau kanan. Tentu, apa yang saya sampaikan ini adalah semacam “karikatur” yang hanya memotret ciri-ciri pokok dalam filsafat kaum konservatif sambil memberikan penekanan yang berlebihan pada segi-segi tertentu agar tampak kontras yang ada di dalamnya. Di seberang kaum konservatif kita jumpai sejumlah pandangan, mazhab, dan arus pemikiran yang bermacam-macam, dan karena tak ada istilah tunggal yang bisa merangkum semuanya, kita sebut saja arus pemikiran kedua ini sebagai kaum kiri (dalam tradisi politik Amerika diwakili oleh Partai Demokrat). Dalam pandangan mazhab kedua ini, negara adalah institusi yang menjadi harapan pokok masyarakat. Negara adalah “the great dispenser of social welfare”. Negara adalah institusi yang membagi-bagikan tunjangan kepada masyarakat yang tidak mampu. Negara dibebani tugas besar untuk mengatasi semua “kegagalan sosial” yang ada dalam masyarakat. Karena negara mendapat tugas yang besar, dengan sendirinya negara menjadi gemuk, bongsor, dan menggelembung. Mazhab ini mengkritik kalangan kanan atau konservatif dengan argumen yang tak kalah menariknya. Bagi mereka, mengandaikan masyarakat sebagai sebuah “pasar” yang bekerja menurut hukum-hukum tertentu, sangat tidak realistis. Bentuk masyarakat seperti itu tak ada dalam dunia kongkrit. Negara tidak bisa duduk mencangkung sebagai penonton saja saat
terjadi
malapetaka
dalam
masyarakat.
Negara
harus
turun
tangan
dan
ikut
menyelesaikannya. Negara tak bisa membiarkan masyarakat mengatasi masalah sendiri. Alasan berdirinya negara adalah persis untuk menolong masyarakat, bukan sekedar menjadi “polisi yang menjaga lalulalang lalu-lintas”. Kaum kiri, dengan kata lain, melihat negara sebagai “mesiah” yang diharapkan memberikan pertolongan dalam semua hal. Dalam mazhab ini, intervensi negara dalam banyak wilayah masyarakat menjadi besar, terutama dalam wilayah kesejahteraan sosial dan pembangungan ekonomi. APAKAH perdebatan tentang bentuk negara ini relevan untuk konteks kita di Indonesia saat ini?
Saya kira, masalah yang kita hadapai di Indoensia saat ini bukanlah pemerintah yang bongsor atau langsing. Isu yang jauh lebih urgen adalah soal pemerintah yang kuat dan kompeten. Perdebatan dalam konteks politik Indonesia memang agak sedikit lain. Pada masa Orde Baru dulu kita akrab dengan perdebatan tentang istilah “strong state”, “negara kuat”, yang pada masa itu dipahami sebagai negara integralistik yang otoriter seperti tercermin dalam contoh pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Suharto dulu. Negara ini melakukan intervensi di segala bidang, baik politik, ekonomi, dan budaya. Yang kita lihat pada zaman itu adalah semacam “etatisme” atau kuatnya peran negara atau pemerintah dalam semua bidang. Istilah “regime” tepat untuk menggambarkan pemerintahan pada saat itu, yakni suatu sistem politik yang menegakkan kontrol dalam semua bidang. Semua orang pada zaman itu memprotes bentuk negara kuat seperti itu. Sekarang, kita menyaksikan hancurnya bentuk negara otoriter seperti itu. Yang kita lihat setelah era reformasi saat ini adalah negara lemah yang lamban, ragu-ragu, dan sama sekali tak kompeten dalam mengatasi masalah. Apakah bentuk negara/pemerintahan seperti ini yang kita inginkan? Saya sendiri cenderung mengatakan: tidak. Pemerintah yang lemah, sebagaimana kita lihat sendiri, membawa banyak masalah yang teramat serius. Kasus kekerasan sosial dan persekusi agama yang terjadi akhir-akhir ini adalah dampak dari negara atau pemerintahan yang lemah, lamban dan ragu-ragu. Pemerintahan yang kuat adalah syarat pokok untuk berjalannya suatu “governance” yang normal dan baik. Mungkin, perlu cara pandang lain untuk mendefinisikan pemerintah kuat saat ini. Pemerintah kita sebuat kuat bukan dalam pengertian otoriter dan intrusif seperti dalam pengalaman Orde Baru dulu. “Kuat” di sini kita pahami sebagai kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya oleh publik. Tetapi ia tetap pemerintahan yang demokratis karena selalu terbuka pada kritik, kontrol, dan sirkulasi (melalui pemilu yang “fair”).
Analisis Diawali dengan sebuah pemikiran bahwa negara kita adalah negara hukum. Jadi kita harus bisa menempatkan bahwa antara kekuasaan politik dan hukum haruslah lebih kuat dan dominan hukum. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa segala tentang hukum dapat berjalan sesuai dengan khitahnya bergantung pada 3 hal yaitu personalnya,budayanya dan struktur kepemerintahannya. Apabila dikatakan bahwa kita menginginkan suatu negara yang kuat namun tetap demokratis, kita haruslah dapat lebih awal untuk merekonstruksi dari 3 hal tersebut. Terkait pada 3 hal tersebut dalam pembentukan suatu pemerintahan yang kuat namun demokratis kita harus memperbaiki personal dari pejabat pemerintah kita. Moral akhlak ada beberapa elemen-elemen yang dimaksudkan dalam hal perbaikan tersebut. Agar dimasa mendatang tidak hanya dalam hal pembuatan suatu aturan dan kebijakan saja tetapi dikala memberikan suatu komentar maupun kritik pada segala keputusan yang akan dilaksanakan maupun diputuskan maka setiap personal memiliki dasar pemikiran yang berdasarkan pada hal yang baik yaitu, hal yang bermoral dan berakhlak serta tidak lagi menerka-nerka seperti saat ini mengenai standarisasi dari sebuah batasan dan minimalisasi suatu moral dan akhlak. Untuk hal yang kedua yaitu terkait budaya, budaya saat ini telah mengalami suatu pergeseran yaitu menuju budaya yang sarkastik,liberal, dan global sehingga mengakibatkan buramnya suatu batasan-batasan dalam hal berpolitik di pemerintahan kita. Budaya yang kita lakukan saat ini utamanya oleh pejabat penegak hukum bukan lagi diprioritaskan demi kemaslahatan umum. Tetapi demi keuntungan pribadi. Hal ini lah yang harus direkonstruksi dalam mindset pejabat pemerintah kita. Dan untuk hal terakhir yaitu terkait hal struktur dari pemerintah kita. Struktur dalam pemerintah kita sudah dapat dikatakan sangat mengaami kemajuan dan cukup tertata rapi akan tetapi masih ada ambigu dalam pemerintah kita yaitu terkait pemerintah kita yang menganut sistem quo presidensiil dan quo parlementer yang terbukti dalam UUD 1945 ayat 21 dan ayat 22.
Berita 1 Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung adanya transparansi keuangan calon legislative. Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong Komisi Pemilihan Umum berperan aktif menyerahkan rekening partai politik dan calon legislatif. Sehingga PPATK bisa ikut mencegah praktik politik uang. Perintah undang-undang itu yang terkait rekening peserta pemilu DPR dan DPRD, adalah rekening peserta pemilu yaitu partai politik, bukan caleg. KPU tidak pernah membuat aturan yang mewajibkan caleg punya rekening. Berita 2
Mahfud-Rhoma-JK akan Bersaing Hingga Mei Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memastikan kandidat calon Presiden dari partainya, Mahfud MD, Rhoma Irama dan Jusuf Kalla akan bersaing meraih tingkat elektabilitas tertinggi hingga Mei 2014, atau setelah Pemilihan Umum Legislatif. Dengan begitu, Muhaimin mengaku optimistis bahwa PKB akan memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mencalonkan salah satu dari ketiganya. Penentuan siapa yang menjadi capres ditentukan oleh survei yang dilakukan internal partai. Pimpinan PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan ketiga kandidat diusung PKB setelah memenuhi syarat-syarat dari internal partai. Dia menolak jika Rhoma yang belum berpengalaman di pemerintahan dan minim "jam terbang" di politik, direkrut hanya untuk meningkatkan popularitas partai dengan dukungan basis massa dan ketokohan yang kuat. Ketiga kandidat tersebut telah diminta internal partai untuk berkeliling daerah dan "berkeringat" dahulu untuk meningkatkan popularitas dan elektabalitas dirinya dan partai. Dari ketiga nama tersebut, Jusuf Kalla, merupakan satu-satunya kandidat yang belum menunjukkan usaha untuk menggalang suara dari massa PKB. Muhaimin mengakui hal tersebut, namun dia menambahkan bahwa komunikasi antara dirinya dengan Jusuf terus terjalin dan sangat kuat. Berita 3
DPR Kecewa Polisi Hanya Anggap Bom Mainan di Kedubes AS Buat Heboh Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri mengaku kecewa dengan sikap kepolisian terkait penemuan benda mencurigakan di depan Kedutaan Besar AS (Kedubes AS). Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan polisi seharusnya mewaspadai setiap ancaman yang ada. Sebelumnya diberitakan, lepolisian menilai siapapun pelaku yang meletakkan rangkaian bom mainan di Kedubes Amerika Serikat, Kamis (5/12/2013) lalu hanya ingin membuat heboh. Demi menemukan pelaku
yang meletakkan benda menyerupai rangkaian bom tersebut, polisi tak hanya menganalisa rekaman CCTV di Dubes Amerika Serikat. Untuk diketahui, adanya temuan benda mencurigakan berupa kotak tempat penyimpanan kunci mobil warna abu-abu di dekat Kebubes AS. Berita 4
Tulisan 'Gus Dur' di baliho sekjen PKB dirusak Tulisan "Gus Dur" di baliho milik Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Imam Nahrawi yang terpasang di sejumlah titik di Surabaya dirusak dengan cara dilubangi oleh orang tak bertanggung jawab. Pada baliho berukuran sekitar 2x3 meter yang memperkenalkan bahwa Imam Nahrawi maju sebagai calon legislator itu dirusak di bagian sama, yakni pada tulisan "Penerus Perjuangan Gus Dur". Di bagian itu sengaja disobek, sedangkan bagian lain tetap dibiarkan. Anggota Komisi V DPR itu mengaku akan mengambil hikmah dan sisi positifnya. Menurut dia, pelakunya dianggap mereka yang masih mencintai PKB, cinta pada Gus Dur dan pasti hatinya sayang kepada dirinya. Berita5
Hasyim Muzadi: Calon Presiden Harus Jujur, Pekerja Keras, dan Tidak Jadi Agen Asing Mantan Ketua Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi mengungkapkan kriteria ideal calon presiden untuk Indonesia. Ada tiga kriteria yang dinilai Hasyim harus dimiliki Capres yang akan bertarung pada pemilihan umum 2014 nanti. Capres harus jujur, pekerja keras, dan tidak jadi agen asing. Sedangkan sifat pekerja keras, menurutnya, Capres diwajibkan untuk bekerja keras. Sedangkan Capres tidak jadi agen asing, agar sumber daya alam yang merupakan aset Indonesia tidak dirampas negara asing. Berita 6
ICIS Bahas Perkembangan Indonesia Jelang Pemilu Tata nilai dan sistem politik di negara yang sudah sangat kacau membuat prihatin para tokoh agama. Menyikapi hal itu, tokoh lintas agama di Indonesia akan menggelar Refleksi akhir tahun bertajuk Pekan Politik Kebangsaan menyongsong Indonesia Memilih 2014.
Acara tersebut akan dilaksanakan pada 10-14 Desember 2013, di Sekretariat International Conference Islamic Scholarship (ICIS), Jl. Dempo, 5A, Matraman, Jakarta Pusat. Pekan Politik Kebangsaan juga merupakan bentuk kerjasama dengan Lingkar Madani, Institute Indonesia Hijau dan Indonesian institute for Development and Democracy (INDED). Berita7
Vonis Bebas Sudjiono Timan Jadi Preseden Buruk Peradilan Korupsi Vonis bebas Sudjiono Timan merupakan salah satu noda hitam pemberantasan korupsi di tahun 2013. Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Tama Satria Langkung menganggap kesuksesan Sudjiono Timan bisa ditiru oleh koruptor lain yang berharap bebas dari hokum. Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang pada tingkat kasasi pada 3 Desember 2004 lalu terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun. Sudjiono kabur saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, padahal saat itu ia sudah dikenakan pencekalan dan paspornya sudah ditarik. Pada tingkat kasasi, Sudjiono mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Namun, pada 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dan menjatuhkan vonis bebas padanya. Hingga kini Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa kasus vonis bebas itu. Ia mengimbau KY harus berani menghukum seberat-beratnya jika terbukti ada hakim maupun karyawan MA yang bermain. Berita 8
Angelina Sondakh Salat Istikharah Usai Ditekan Sebut Anas Tekanan pihak-pihak tertentu agar menyebut Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus Hambalang membuat Angelina Sondakh berada di persimpangan. Ia lalu memilih salat Istikharah. Nasrullah kembali menegaskan bahwa yang menekan Angie banyak pihak untuk menyerang kanan-kiri. "Tapi Angie enggak mau, karena fitnah itu menyakitkan," lanjut Nasrullah. Menurut Nasrullah, Angie sudah seringkali dipaksa untuk membuat pengakuan-pengakuan yang dinilainya fitnah. Berita 9
Angelina Sondakh: Saya Dihukum Tidak Setimpal
Lucky Sondakh, ayahanda Angelina Sondakh, mengungkapkan putrinya mengalami depresi setelah Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 12 tahun dan diwajibkan membayar ganti rugi hampir Rp 40 miliar atas kasus suap proyek Kemenpora dan Kemendiknas. Selain kepikiran beratnya hukuman dari MA, pikiran Angie makin terbebani dengan kondisi putra hasil pernikahannya dengan mendiang Adjie Massaid. "Dia mengeluh secara psikologis, mikir anaknya, mikir opah omahnya. Stress itu sudah pasti." Berita 10
Angelina Sondakh Tuliskan Nama Broto di Jari Manisnya Ada yang sedikit berbeda dari penampilan Angelina Sondakh saat diperiksa KPK Jumat (6/12) kemarin. Meski Angelina menangis dan pingsan, ada tulisan tangan di jari manis mantan puteri Indonesia 2001 ini. Tulisannya kecil, namun terbaca jelas oleh kamera wartawan. BROTO. Tulisan itulah yang mencolok di di jari manis, tangan kiri Angelina yang kemarin mengenakan baju kotakkotak lengan panjang dan celana hitam. Di jari tengah, sebelah jari manis yang bertuliskan BROTO itu, Angie memakai cincin emas mirip cincin tunangan atau pernikahan. Kedekatan Broto dan Angie itu terjadi saat Angie masih dalam status tersangka dan diperiksa KPK terkait dugaan suap terkait proyek di Kemendiknas dan Kemenpora. Angelina ketika itu ditahan di Rutan KPK. Kisah asmara Angie dengan Broto ini terungkap dari pernyataan Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK yang saat itu masih menjabat ketua KPK. Broto dikembalikan ke institusinya setelah ketahuan menjalin asmara dengan Angie. Ketika itu Broto menjadi penyidik yang memeriksa Angie. Sempat kabar hubungan asmara keduanya menghilang bersamaan kasus itu,. Tapi mereka ternyata kembali akrab setelah Angie ditahan di KPK. Bahkan Broto hampir setiap minggu berkunjung ke Rutan. Berhembus kabar keduanya telah menikah di rumah tahanan. Namun KPK membantahnya. Setelah Broto dikembalikan ke Mabes Polri, hubungan asmaranya terus berjalan. Keduanya menunjukkan kemesraan pada 23 Juli 2012. Ketika itu Broto datang membesuk Angie dengan membawa sebuket bunga. Broto yang waktu itu mendampingi Angie tersenyum kecil sambil menggendong Keanu, anak semata Angie dan (alm) Adjie Massai.
1.
Kampanye via SMS Cara Efektif Gaet Pemilih di 2009
July 25, 2008 in artikel, berita, partai politik, pemilu 2009, politik. Leave a Comment Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) telah menyepakati penggunaan SMS sebagai sarana kampanye Pemilu 2009. Hal ini pun dinilai sebagai sarana komunikasi massa yang efektif. “SMS sifatnnya efektif, murah, dan memenuhi kriteria komunikasi massa, yaitu dilaksanakan oleh sebuah institusi, ada unsur keserempakan dan disebarkan ke masyarakat luas,” kata Pengamat Komunikasi Politik, Effendi Gazali ketika dihubungi via telepon, Jumat (25/7/2008). Namun menurut Effendi, dalam berkampanye via SMS ada unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam pengelolaannya, karena jika tidak, maka hal tersebut dapat mengaburkan pesan yang justru ingin disampaikan. “Dalam SMS, titik, koma, singkatan-singkatan, simbol-simbol jika pengelolaannya tidak tepat dapat mengaburkan isi pesan. Tetapi jika dikelola dengan baik dan segmented, misalnya SMS khusus untuk anak muda dengan menggunakan bahasa anak muda, dan SMS untuk orang tua dengan bahasa khusus orang tua, maka bisa menjadi kekuatan yang luar biasa,” terang Gazali. Sama ketika kita sering membaca SMS dan langsung marah, namun setelah dipahami lebih lanjut ternyata maksudnya baik. Untuk itu pula perlu adanya pengawasan pelaksanaan penggunaan SMS ini. “Perlu dibuat suatu peraturan dan badan khusus di bawah KPU. Di dalamnya terdapat hak ralat dari narasumber jika isinya tidak sesaui dengan yang dikemukankan oleh narasumber,” terangnya. Tambah lagi, perlu juga dibuat suatu badan pengawasan tersendiri, di bawah KPU. “Badan inilah yang akan pertamakali menerima pesan dari narasumber, dan mengawasi penyebaran SMS beserta keaslian isinya,” imbuhnya. Analisisnya : pemanfaatan pesan singkat atau SMS dalam kampanye pemilihan umum pada tahun 2009 di rasa efektif, karena merupakan sarana komunikasi antar pemilih dan calon untuk memperkenalkan calon legislative ke masyarakat umum. Tapi harus diperhatikan unsure-unsur dalam menggunakan kata dan penulisan.
2.
Calon Gus Dur Kalah, Suara PKB Jatim Jadi Rebutan PPP dan PAN?
July 25, 2008 in artikel, berita, partai politik, politik. Leave a Comment Tags: partai politik, politik Pilkada Jawa Timur diperkirakan 2 putaran. Hal ini disebabkan karena tidak ada satu calonpun yang memperoleh suara diatas 30 persen sebagaimana amanat UU No 10/2008 tentang pemda. Situasi ini menuntut pasangan yang lolos yakni Khofifah-Mujiono (Kaji) yang disokong PPP dan partai kecil lainnya Soekarwo-Saefullah (Karsa) yang didukung PD dan PAN harus melakukan lobi-lobi pada partai yang calonnya kalah. Lobi-lobi pada pimpinan parpol yang calonnya kalah terlihat seperti yang dilakukan PPP pada Gus Dur Rabu malam. Kabarnya petinggi PAN juga mencari dukungan terhadap suara PKB dengan cara melakukan lobi pada Gus Dur. “Kedatangan Pak Suryadharma Ali (SDA) menemui Gus Dur mungkin dalam rangka untuk menjajaki dukungan PKB Gus Dur pada Khofifah. Selain silaturahmi dan mengundang acara pengajian di kantor DPP PPP Jumat malam,” kata sumber Plusberita News di DPP PPP, Kamis (24/7/2008). Namun info ini disembunyikan oleh Sekjen DPP PPP Irgan Chairul Mahfiz. Menurutnya, pertemuan SDA dengan Gus Dur semata-mata silaturahmi. Selain itu, juga untuk menjalin komunikasi politik antar tokoh senior dan yunior. “Itu tidak ada agenda politik, hanya silaturahmi biasa karena sudah lama tidak bertemu Gus Dur dalam kekeluargaaan. Pertemuan itu juga untuk mengundang Gus Dur menjadi pembicara pada majelis zikir Diponegoro,” terang Irgan. Apakah semua upaya lobi SDA menemui Gus Dur untuk mendukung Khofifah akan berhasil mengingat ada Hasyim Muzadi di balik Khofifah. Sementara sampai saat ini diduga Hasyim Muzadi dan Gus Dur tidak ketemu garis politiknya. “Itu memang kendalanya. Tapi ini politik Mas, bisa saja untuk momen tertentu beliau-beliau harus bersatu,” jawab sumber tadi. Sementara, sumber Plusberita News di DPP PAN juga mengakui jika para petinggi partai berlambang matahari ini terus melakukan lobi-lobi terhadap Gus Dur dan partai-partai lain. Sayangnya dia tidak menyebutkan siapa petinggi PAN yang sudah menemui Gus Dur. “Upaya pendekatan pada Gus Dur dan pimpinan parpol lain ada, Tetapi, saya belum bisa katakan dulu. Yang pasti sudah ada komunikasi,” kata sumber tersebut. Pendekatan PAN ke Gus Dur masuk akal karena selama ini Ketua Umum DPP PAN Sutrisno Bachir cukup akrab dengan Gus Dur. Namun demikian, posisi Saeful yang menjadi wakil Soekarwo bisa jadi menjadi kendala karena pernah bermusuhan dengan Gus Dur.
“Ini politik Mas. Usaha kan boleh dilakukan, soal hasilnya ya kita lihat saja nanti,” imbuh sumber tadi. Kabarnya pertarungan Pilgub Jatim putaran 2 ini akan berlangsung seru. Pasalnya masingmasing pihak tidak mungkin akan leha-leha (santai) untuk dapat menarik simpati dan dukungan masyarakat Jatim. Selain itu, konon, para bandar dari 2 kubu ini juga akan habis-habisan memenangkan calonnya karena mereka sudah habis banyak dana untuk menyokong calonnya dalam putaran pertama. Apakah dukungan parpol dan para bandar ini akan berpengaruh banyak dalam pilkada putaran kedua di Jatim. Kita lihat saja kepada siapa rakyat Jatim mempercayakan daerahnya. Apakah Kaji atau Karsa? Analisis : pemilihan kepala daerah (pilkada) jawa timur di perkirakan akan di laksanakan 2 putaran, karena kedua calon tidak mendapat suara di atas 30%. Pada pilkada ini kedua belah pihak calon akan saling merubut suara untuk meduduki kursi gubenur jawa timur. Kedua calon tersebut meghabiskan biaya yang cukup banyak untuk menarik simpati masyarakat agar memilih kedua calon tersebut.dan dukungan dari beberapa parpol untuk mendukung kedua calon itu. 3.
Sanksi Tegas untuk Kampanye yang Melibatkan Anak
July 21, 2008 in berita, pemilu 2009, politik. Leave a Comment Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik Ketua Kelompok Kerja (Pokja) kampanye Pemilihan Umum 2009 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sri Nuryanti mengingatkan partai politik maupun perorangan agar tidak mengeksploitasi anak-anak yang belum punya hak pilih dalam berkampanye. Sri Nuryanti mengatakan, KPU sebenarnya sudah mengatur tegas soal pelarangan kampanye yang melibatkan bocah dalam aturan kampanye no 19 tata tertib pedoman dan tata cara kampanye. “Untuk metode kampanye memang tidak memperbolehkan mengikutsertakan anakanak,” ujar Sri Nuryanti di Jakarta, Minggu (20/7). Sejauh ini, UU pelarangan kepada partai yang memanfaatkan anak untuk kepentingan politik praktis memang belum ada. Namun, untuk larangan yang mengikutsertakan anak dalam kampanye, Nuryanti mengatakan, itu bisa dimasukkan dalam klausul dilarang mengikutsertakan orang yang tidak mempunyai hak pilih. “Nah, orang yang tidak punya ini adalah dari TNI/Polri dan termasuk juga anak-anak bisa dimasukkan klausul itu,” tuturnya. Karena itulah, lanjut Nuryanti, jelas dianggap sebuah pelanggaran apabila ada parpol yang mengeksploitasi anak-anak untuk kampanye. Kecuali, kata Nuryanti, misalnya pada kasus ibuibu yang membawa bayi yang sedang menyusu. “Tapi, untuk anak usia 7-10 tahun dia bisa
mempunyai aktivitas yang bisa dipergunakan oleh partai untuk apalah. Kalau yang itu, mereka tidak berhak menyertakan,” katanya. Sementara itu, untuk iklan di media elektronik (televisi), Nuryanti tidak mempermasalahkan jika dimunculkan anak-anak. Dengan catatan, hanya sebagai obyek. Misalkan, caleg, petinggi parpol, atau calon presiden dalam iklannya di televisi berdialog dengan anak-anak. Oleh Nuryanti, hal itu tidak dianggap pelanggaran, tetapi pola visualisasi calon bersangkutan mengesankan memerhatikan pendidikan anak. “Jadi mau tidak mau harus ada anaknya. Tapi kalau misalnya ada orang/partai yang manfaatkan anak, misalnya nyanyi atau membawa bendera untuk membela kepentingan partai atau kelompok tertentu itu yang tidak boleh,” kata Nuryanti. Pelarangan penyertaan anak-anak dalam kampanye tidak bisa dipandang sebelah mata oleh parpol-parpol dan juga calon anggota legislatif (caleg). Menurut Nuryanti, sanksi yang ada di peraturan perundangannya menegaskan dari sanksi terlemah, semisal teguran hingga yang paling keras. “Ada sanksi sampai yang penghentian kampanye bagi parpol yang melakukan pelanggaran. Kalau misalnya berkaitan dengan pencalegan, calegnya itu bisa sampai dibatalkan,” jelas Nuryanti.*** Analisis : sanksi tegas untuk tidak mengajak anak dibawah umur untuk ikut kampanye apapun,karena anak-anak tersebut belum memiliki hak suara. Karena di UU tidak diperbolehkan mengajak anak dibawah umur dan akan ada sanksi tegas dari pemerintah jika sampai ketahuan memanfaatkan anak dibawah untuk kampanye.
4.
Perilaku Pemilih: Politik Uang dan Demokrasi Kita
July 21, 2008 in artikel, berita, politik, politik dunia. Leave a Comment Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik Milih sing ngeke’i kaos ambe duit ae (memilih yang memberi kaus dan uang saja),” ujar Lastri (35), pedagang kaki lima di Sidoarjo, Jawa Timur, saat ditanya siapa yang akan dipilih dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur periode 2008-2013 yang dilaksanakan 23 Juli mendatang. Ungkapan seperti disampaikan Lastri belakangan ini beberapa kali terdengar di Jatim saat pertanyaan serupa diajukan. Jawaban itu agaknya juga dipahami sebagian atau bahkan semua pasangan calon kepala daerah yang tengah bertarung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jatim. Hal ini terlihat dari kampanye sebagian pasangan calon, yang seolah adalah jawaban atas pernyataan Lastri. Misalnya, dengan mengadakan penjualan kebutuhan pokok berharga murah atau menggelar gerak jalan berhadiah sepeda motor. Sebagian calon juga tidak segan-segan mentraktir makan dan minum warga yang ditemui di tempat umum.
Sikap ”royal” pasangan calon peserta Pilkada Jatim ini bukan hal baru. Hal yang hampir sama juga terjadi di sejumlah pilkada. Misalnya, di Pilkada Kabupaten Bojonegoro, Jatim, akhir 2007. Saat itu Panitia Pengawas Pilkada setempat menemukan amplop berisi Rp 10.000 dan Rp 5.000 disertai ajakan memilih pasangan calon bupati tertentu (Kompas Jatim, 13/12/2007). Hal serupa ditemukan pada Pilkada Jawa Barat, 13 April 2008. Pada 9 April 2008, 147 warga Kampung Bantarpanjang, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi, mendapat amplop berisi uang Rp 10.000 dengan pesan agar memilih salah satu peserta pilkada (Kompas, 10/4). Sebagian warga masyarakat mungkin langsung menilai berbagai tindakan itu adalah praktik politik uang. Namun, anggota Komisi Pemilihan Umum Jatim, Didik Prasetyono, mengatakan, pemberian uang atau barang itu tidak bisa langsung dikategorikan sebagai politik uang. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, sebuah tindakan disebut politik uang jika terbukti untuk memengaruhi pilihan warga. Pembuktian ini yang sulit dan memakan waktu lama karena harus sampai pengadilan. Kondisi inilah yang membuat belum pernah terdengar ada pasangan peserta pilkada yang pencalonannya dibatalkan oleh DPRD karena terbukti melakukan praktik politik uang. Bukan hal baru Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, berbagai praktik berbau politik uang, seperti yang sekarang sering terjadi, bukan hal baru, tetapi sudah ada sejak era Orde Baru. ”Di Orde Baru, setiap menjelang pemilu, biasanya ada bagi-bagi uang atau janji percepatan percepatan pembangunan fasilitas pembangunan di suatu daerah,” ucapnya lagi. Praktik itu efektif memengaruhi warga karena disertai dengan kebijakan massa mengambang serta kontrol yang ketat dari birokrasi dan militer. ”Namun, kondisi sekarang berbeda. Sulit untuk mengukur efektivitas praktik serupa jika sekarang dilakukan,” ucap Qodari. Masyarakat, tutur Qodari, semakin cerdas sehingga ada warga yang mau menerima uang dari seorang calon, tetapi memberikan suara kepada calon lain. Namun, lanjut Qodari, semakin luas wilayah dan semakin banyak penduduk, efektivitas berbagai praktik yang berbau politik uang akan semakin berkurang. Pengajar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Bagong Suyanto, melihat maraknya berbagai praktik yang diduga politik uang di pilkada menunjukkan ketidakpercayaan calon kepada dirinya sendiri. Karena tidak yakin programnya diterima, mereka berusaha menarik perhatian masyarakat dengan cara lain, yaitu politik uang. Sasaran politik uang ini terutama pemilih dari kelas menengah ke bawah yang belum menentukan pilihan. Dari 29,045 juta pemilih pada Pilkada Jatim, diduga sekitar 30 persen belum menentukan pilihan. Litbang Kompas mencatat, di Jatim ada tujuh juta penduduk miskin. Penganggur mencapai 1,5 juta orang atau 8 persen dari jumlah angkatan kerja di Jatim. Kelas menengah ke bawah itu
diyakini akan lebih mudah dipengaruhi uang. Keyakinan ini bukanlah tanpa alasan. Sebab, seperti disampaikan guru besar Universitas Airlangga, Soetandyo Wignjosoebroto, demokrasi membutuhkan masyarakat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun ideologi. Representasi lemah Maraknya politik uang juga merupakan tanda lemahnya representasi. Mereka yang berkuasa umumnya dipandang lebih mementingkan dirinya sendiri dibandingkan bekerja untuk rakyat sehingga muncul pendapat, siapa pun yang berkuasa, keadaan tidak akan berubah. Kondisi ini membuat sebagian rakyat melihat pilkada bukan sebagai momentum untuk memilih pemimpin yang dapat memperjuangkan kepentingan mereka, namun merupakan saat suara rakyat dibutuhkan untuk mengantarkan seseorang menjadi elite politik. Karena itu, mereka merasa berhak mendapatkan upah atas dukungan yang diberikannya kepada (seorang) calon. Akhirnya, berbagai praktik yang berbau politik uang ini, baik yang dilakukan langsung maupun tidak, tersamar atau terang-terangan, membuat politik menjadi mahal. Biaya yang dikeluarkan seorang calon kepala daerah di Jawa, sejak berniat mencalonkan diri hingga pilkada usai, diyakini lebih dari Rp 100 miliar. Padahal, gaji gubernur, lengkap dengan berbagai tunjangannya, sebulan kurang dari Rp 100 juta, atau Rp 1,2 miliar setiap tahun. Kekurangan biaya investasi itu bisa memunculkan korupsi dalam jabatan. Analisis : Semakin maraknya politik uang untuk mengambil hati para rakyat agar mau memilih parpol atau calon legislative. Ini membuat para masyarakat luas lebih menyepelekan pemilu dan menganggap pemilu itu hanya sebuah permainan politik orang atas yang mempunyai kedudukan. Dan tidak ada seriusnya untuk memperbaiki Negara ini. Factor utama kenapa calon lebih suka menggunakan uang untuk merayu masyarakat, karena calon tersebut tidak mempunyai kepercayaan diri. Yang membuat masyarakat juga tidak percaya dengan kinerja calon selanjutnya, dan masyarakat itu sendiri lebih mementingkan uang merekan daripada kinerja merekajika lolos dalam pemilu. 5.
SBY: Pejabat Harus Utamakan Publik daripada Politik
July 18, 2008 in artikel, berita, pemilu 2009, politik Tags: Add new tag, pemilu 2009, politik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan para pejabat untuk tetap mengedepankan pelayanan terhadap publik dari pada politik. Imbauan ini terkait dengan pelaksanaan Pemilu 2009 yang semakin dekat.
Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan dengan para kepala daerah kabupaten dan kota serta tokoh masyarakat se-Sumatera Utara (Sumut) yang berlangsung, Kamis (17/7/2008) malam di Hotel Grand Angkasa, Jalan Soetomo, Medan. “Silakan berpolitik, tidak ada yang melarang, tetapi pelayanan terhadap rakyat tetap diutamakan,” kata SBY. Dalam acara yang turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Mardiyanto dan Gubernur Sumut Syamsul Arifin, serta beberapa menteri lainnya ini, SBY meminta para pejabat kepala daerah untuk benar-benar menjalankan tugas sesuai dengan kerangka kerja yang ada. Jangan justru mendahulukan masalah politik. Tidak lupa SBY berpesan bila melihat ada kepala daerah yang tidak menjalankan pemerintahan dengan baik, agar segera dilaporkan kepadanya. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengemukakan pelaksanaan Pemilu 2009 yang akan diikuti 34 partai akan menghadirkan persaingan yang keras. Namun jangan sampai menebarkan fitnah. “Biar kompetisi keras, tapi jangan ada fitnah dan kekerasan,” tukas SBY. Pertemuan SBY pada malam ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan SBY selama tiga hari di Sumut. Presiden yang tiba di Medan dengan pesawat kepresidenan dari Jakarta Kamis sore sekitar pukul 16.10 WIB. Pada Jumat 18 Juli 2008, Presiden dan rombongan dijadwalkan menutup acara Pesta Danau Toba (PDT) di Open Stage Kota Parapat, Kabupaten Simalungun. Sementara pada Sabtu 19 Juli 2008, Presiden akan melakukan panen raya di Desa Nagori Pamatang Panompean, Kecamatan Panompean Panai, Kabupaten Simalungun. Selanjutnya menuju Kantor Bupati Serdang Bedagai (Sergai). Di sana rencananya presiden akan mendengarkan sistem pelayanan terpadu (Sistem Satu Atap/Samsat) yang diterapkan pemerintah setempat hingga berhasil mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), serta menerima buku biografi Alamrhum Tengku Rizal Nurdin mantan Gubernur Sumut yang meninggal dunia dalam kecelakaan pesawat Mandala di Medan September 2005. Buku yang ditulis KI Damanik itu akan diserahkan istri almarhum, Ny. Siti Mariam Rizal Nurdin. Analisis : Presiden SBY mengutarakan jika harus mengedepankan kebutuhan public daripada politik di kampanye yang akan di laksanakan pada tahun 2009. Presiden juga mengatakan jika ada kepala daerah yang lebih mengutamakan politik daripada kebutuhan public harus dilaporkan padanya, itu disebabkan karena kebutuhan public untuk masyarakat lebih penting daripada kebutuhan politik yang akhrinya melakukan korupsi yang besar. Dan harus adav antisipasi dari
pihak terkait agar saat proses pemilihan dan kampanye tidak ada fitnah yang beredar dan harus bersih dari segala permasalahan yang bisa timbul. Artis Jadi Caleg, Politik Indonesia Pragmatis July
17,
2008
in
artikel,
berita,
partai
politik,
politik
Tags: Add new tag, politik Jakarta, Sejumlah artis ramai-ramai diusung oleh partai politik menjadi caleg dalam pemilu 2009. Salah satunya PAN yang disebut-sebut menggaet Wulan Guritno, Marini Zumarnis, Derry Drajat, dan Iyet Bustami. Pantaskah mereka menjadi wakil rakyat di DPR? “Politik kita instan. Ingin cepat mendapatkan dukungan suara dengan memasang artis yang dikenal masyarakat. Harusnya ada kesadaran di kalangan artis bisa mengukur diri sendiri, kalau tidak mampu, ya jangan,” ujar pengamat politik dari LIPI Lili Romli kepada Gold News, Kamis (17/7/2008). Lili mengatakan, jangan mentang-mentang karena artis itu populer dan dikenal masyarakat jadi ikut-ikutan tanpa mengetahui apa itu politik. “Tetapi itu hak politik artis itu. Memang ada juga artis yang mampu berpolitik,” katanya. Menurut Lili, masyarakat Indonesia juga harus diberikan kesadaran agar tidak masuk ke dalam politik pragmatis tersebut. Meskipun syarat pemilihan caleg atau presiden itu terkenal namun harus dilihat juga kualitas dari orang yang dicalonkan itu. “Masyarakat harus diberi kesadaran agar tidak terjebak dengan politik pragmatis itu,” tukasnya. Apa mungkin nanti partai-partai yang ikut pemliu 2009 mencalonkan artis jadi presiden? “Bisa jadi seperti itu,” kata Lili. Artis-artis yang berada di DPR sekarang ini, lanjut Lili, hanya diam seribu bahasa. “Itu merugikan rakyat dan partai. Dia dikirim ke dewan untuk memperjuangkan nasib rakyat,” tegasnya.
Analisis Hal yang harus diakui oleh bangsa ini adalah bahwa masyarakat Indonesia masih benarbenar belum paham mengenai segala hal terkait kepemerintahan dan politik. Oleh karena itu hanya berlandaskan suatu keterkenalan pamor seseorang maka masyarakat akan dengan mudah memandang orang tersebut. Padahal tidak jarang bahwa orang yang memiliki pamor tersebut justru tidak memiliki kompetensi dalam hal pelaksanaan kepemerintahan dan politik. Banyak pihak yang justru seharusnya memperbaiki segala keadaan ini agar nantinya bangsa ini tidak terjerumus dalam sebuah kehancuran yang buram karena ketidakpahaman dari masyarakat. Diantaranya sebagai dasar adalah kita aharus memahami bagaimana kompetensi dasar kita dan bagaimana kualtas diri kita. Sebelum para artis mau untuk dicalonkan sebagai caleg harusnya partai politik berfikir terlebih dahuli mengenai kompetensi kemampuan dari artis tersebut.benar adanya yang dikatakan dalam artikel tersebut bahwa DPR adalah perwakilan dari rakyat. Apabila anggota DPR saja tidak memiliki kompetensi dalam hal berpolitik lantas bagaimana kemudian para anggota DPR dapat memberikan kontribusi kemajuan bagi bangsa Indonesia. Ketika DPR saja tidak mampu lagi untuk memberikan sebuah terobosan-terobosan sebagai bentuk loyalitas pengabdian diri pada masyarakat kemudian fungsional dari DPR tersebut akan vakum dan tidak berguna. Oleh karena itu sudah seharusnya masyarakat mulai saat ini bisa menilai,mempertimbangkan dan memutuskan seperti apa kualifikasi kualitas dari calon DPR kita. Tidak hanya menilai mereka dari pamornya saja.
Berita 1 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh mendukung adanya transparansi keuangan calon legislatif. Namun, ia mengingatkan agar semuanya sesuai aturan yang berlaku. "Kita ikut aturan saja, kalau ditambah lagi itu bagus tapi rakyat harus mematuhi produk UU tersebut," kata Surya Paloh di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (8/12/2013). Sebab, kata Surya, semakin banyak aturan, orang lebih sulit untuk mentaatinya. "Jangan banyak aturan tetapi taati yang ada," ujarnya.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mendorong Komisi Pemilihan Umum berperan aktif menyerahkan rekening partai politik dan calon legislatif. Sehingga PPATK bisa ikut mencegah praktik politik uang. “Jadi, penyelenggara pemilunya juga harus berperan aktif memberikan rekening parpol dan calegnya ke PPATK. Jangan hanya salahkan masyarakat,” ujar Yusuf dalam diskusi ‘Pemilu Bersih Tanpa Politik Uang,’ di Jakarta, Minggu (8/12/2013). Permintaan ini beralasan karena setahun sebelum Pemilu 2014, PPATK sudah memantau adanya kenaikan transaksi keuangan perbankan. Ditakutkan, kenaikan transaksi keuangan ini sebagai modal parpol di Pemilu 2014. "Melihat contoh Pemilu 2009, modusnya adalah pengijonan. Jadi itu meninggi satu tahun sebelum pemilu, pada saat pemungutan suara dan satu tahun sesudah," terang Yusuf. Modus ini berlangsung sejak Pemilu 2004, 2009, dan sekarang mulai terlihat gejalanya untuk Pemilu 2014. Sementara setahun setelah pemungutan suara, Yusuf menjelaskan, adalah upaya balas budi. Sistem pengijonan ini cukup aneh lantaran kondisi ekonomi Indonesia memang tidak terlalu bagus. Sehingga untuk mencegah politik uang tak cukup secara teoritis. Sementara itu komisioner KPU, Sigit Pamungkas, menjelaskan bahwa menurut Undang-Undang No 8 Tahun 12 Tentang Pemilu Anggota DPRD, DPD dan DPR RI, yang diwajibkan melaporkan rekening dana kampanye hanya partai politik. Sementara caleg tidak ada. "Perintah undang-undang itu yang terkait rekening peserta pemilu DPR dan DPRD, adalah rekening peserta pemilu yaitu partai politik, bukan caleg. KPU tidak pernah membuat aturan yang mewajibkan caleg punya rekening," terang Sigit.
Berita 2
Mahfud-Rhoma-JK akan Bersaing Hingga Mei Antara – 41 menit yang lalu
Jakarta (Antara) - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar memastikan kandidat calon Presiden dari partainya, Mahfud MD, Rhoma Irama dan Jusuf Kalla akan bersaing meraih tingkat elektabilitas tertinggi hingga Mei 2014, atau setelah Pemilihan Umum Legislatif. "Survei untuk menentukan siapa calon Presiden PKB kira-kira hingga Mei 2014," kata Muhaimin di Jakarta, Minggu.
Dengan begitu, Muhaimin mengaku optimistis bahwa PKB akan memenuhi syarat ambang batas pencalonan Presiden yakni 20 persen perolehan kursi DPR atau 25 persen suara nasional untuk mencalonkan salah satu dari ketiganya. "Pastilah kita dapat lolos," ujarnya. Meskipun demikian, Muhaimin mengaku bahwa suara PKB sejak Pemilu 2004 hingga 2009 terus menurun bahkan dia menyebut Pemilu 2009 adalah Pemilu paling berat "dunia-akhirat". Setelah tampil gemilang pada debut di Pemilu 1999 dengan meraih peringkat ketiga melalui perolehan 12,66 persen suara, PKB "masuk angin" di Pemilu 2004 dengan perolehan 10,57 persen suara dan anjlok di Pemilu 2009 dengan hanya 4,94 persen suara. "Sekarang kita sudah lebih solid. Konflik-konflik di partai sudah tidak ada. Kompetisi antara tiga kandidat juga disambut baik," kata Muhaimin. Penentuan siapa yang menjadi capres ditentukan oleh survei yang dilakukan internal partai. Pimpinan PKB yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu mengatakan ketiga kandidat diusung PKB setelah memenuhi syarat-syarat dari internal partai. Dia menolak jika Rhoma yang belum berpengalaman di pemerintahan dan minim "jam terbang" di politik, direkrut hanya untuk meningkatkan popularitas partai dengan dukungan basis massa dan ketokohan yang kuat. "Rhoma itu awalnya dari jamuan makan siang. Dia bilang ingin jadi calon Presiden, dan saya langsung fasiliasi. Terbukti banyak massa yang mendukungnya," kata Muhaimin. Ketiga kandidat tersebut telah diminta internal partai untuk berkeliling daerah dan "berkeringat" dahulu untuk meningkatkan popularitas dan elektabalitas dirinya dan partai. Dari ketiga nama tersebut, Jusuf Kalla, merupakan satu-satunya kandidat yang belum menunjukkan usaha untuk menggalang suara dari massa PKB. Muhaimin mengakui hal tersebut, namun dia menambahkan bahwa komunikasi antara dirinya dengan Jusuf terus terjalin dan sangat kuat. "Oh, kita belum lihat," kata Muhaimin menanggapi apakah Jusuf Kalla telah menunjukkan kesungguhan mengikuti kompetisi di PKB. (ar)
Berita 3
DPR Kecewa Polisi Hanya Anggap Bom Mainan di Kedubes AS Buat Heboh TRIBUNnews.com – 3 jam yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Komisi I DPR bidang pertahanan dan luar negeri mengaku kecewa dengan sikap kepolisian terkait penemuan benda mencurigakan di depan Kedutaan Besar AS (Kedubes AS). Anggota Komisi I DPR Tantowi Yahya mengatakan polisi seharusnya mewaspadai setiap ancaman yang ada. "Peletakan bom mainan tersebut bisa jadi hanya untuk bikin heboh. Tapi saya tidak setuju kalau polisi hanya menganggapnya sebagai main-main saja," kata Tantowi Yahya kepada Tribunnews.com, Minggu (8/12/2013). Politisi Golkar itu meminta polisi untuk mencari tahu otak dibalik kejadian tersebut. Apalagi saat ini Indonesia memasuki tahun politik menjelang pemilu 2014. "Polisi harus ungkap pelaku iseng tersebut. Menjelang pemilu eskalasi politik pasti terjadi," tuturnya. Sementara Anggota Komisi I lainnya Mardani Ali Sera menilai peletakan benda mencurigakan itu sebagai pesan kepada AS bahwa kepentingannya di Indonesia mendapatkan ancaman. "Apalagi dikaitkan dengan kasus penyadapan. Tapi saya tidak melihat ada kaitan dengan pemilu," kata Politisi PKS itu Sedangkan Politisi Hanura Susaningtyas Kertopati menilai kejadian itu bisa digunakan untuk pengalihan isu. "Diharapkan media heboh sehingga menutupi berita korupsi yang marak. Bisa saja perbuatan iseng tetapi harus disikapi secara serius," tutur perempuan yang akrab dipanggil Nuning itu. Sebelumnya diberitakan, lepolisian menilai siapapun pelaku yang meletakkan rangkaian bom mainan di Kedubes Amerika Serikat, Kamis (5/12/2013) lalu hanya ingin membuat heboh. "Siapapun orangnya yang menaruh benda itu, motifnya ingin buat orang heboh," tegas Komisaris Besar Polisi Rikwanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Minggu (8/12/2013).
Demi menemukan pelaku yang meletakkan benda menyerupai rangkaian bom tersebut, polisi tak hanya menganalisa rekaman CCTV di Dubes Amerika Serikat Untuk diketahui, adanya temuan benda mencurigakan berupa kotak tempat penyimpanan kunci mobil warna abu-abu di dekat Kebubes AS, Jakarta Pusat, Kamis (5/12/2013) pukul 15.00 wib. Berita 4
Tulisan 'Gus Dur' di baliho sekjen PKB dirusak Merdeka.com – 4 jam yang lalu
MERDEKA.COM. Tulisan "Gus Dur" di baliho milik Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Imam Nahrawi yang terpasang di sejumlah titik di Surabaya dirusak dengan cara dilubangi oleh orang tak bertanggung jawab. Pada baliho berukuran sekitar 2x3 meter yang memperkenalkan bahwa Imam Nahrawi maju sebagai calon legislator itu dirusak di bagian sama, yakni pada tulisan "Penerus Perjuangan Gus Dur". Di bagian itu sengaja disobek, sedangkan bagian lain tetap dibiarkan. Menanggapinya, Imam Nahrawi justru mengucapkan terima kasih adanya aksi perusakan tersebut. Ia mengaku sudah kebal dan merasa biasa-biasa saja dengan seringnya berbagai bentuk ketidakpuasan yang dilakukan terhadapnya sejak dulu. "Terima kasih kepada orang yang mengotaki dan orang yang disuruh merusak baliho saya. Semoga hatinya disadarkan oleh Allah SWT, dan semoga kehidupan dunia akhiratnya selalu selamat, tenang dan tetap ada rasa cinta kepada keluarganya," ujarnya ketika dikonfirmasi wartawan melalui BlackBerry Messenger (BBM) dikutip antara. Anggota Komisi V DPR itu juga mengaku akan mengambil hikmah dan sisi positifnya. Menurut dia, pelakunya dianggap mereka yang masih mencintai PKB, cinta pada Gus Dur dan pasti hatinya sayang kepada dirinya. Sejumlah baliho yang terpantau dirusak antara lain di kawasan Jalan Jemur Andayani, Jalan Jagir Wonokromo, Jalan Kenjeran, Jalan Ngagel, Jalan Pemuda, Jalan Kedung Cowek, Jalan Tambaksari, dan sejumlah titik-titik lainnya.
Salah seorang yang ditemui di kawasan Kedung Cowek, Abidin, mengaku tidak mengetahui kapan baliho yang berdiri di sisi kiri jalan menuju Jembatan Suramadu itu dirusak. Ia menduga perusakan dilakukan pada malam atau dini hari. "Setiap hari saya di sini dan siang tidak ada orang atau siapapun yang merusaknya. Kemungkinan aksi itu disengaja, karena tidak dirusak menyeluruh, melainkan hanya pada tulisan nama 'Gus Dur' saja. Apalagi sobekannya rapi," kata dia. Sementara itu di pihak lain, Kelompok Gus Durian atau Pencinta Gus Dur mengaku tidak mengetahui adanya perusakan baliho salah satu calon legislator PKB itu. Menurut Ketua Gus Durian Jatim yang pernah menjabat Ketua Garda Bangsa Jatim, Ahmad Arizal, kemungkinan pelakunya adalah pencinta Gus Dur yang tidak rela Gus Dur dibawa-bawa oleh partai yang dianggap membuangnya. "Kami tidak tahu adanya perusakan baliho milik caleg manapun dan dari partai politik mana. Yang pasti tidak ada instruksi apapun dari organisasi. Namun satu catatan saya, seharusnya PKB saat ini malu karena menggunakan nama Gus Dur untuk mendongkrak partainya. Kami tetap menganggap PKB yang asli itu PKB-nya Yenny Wahid," katanya. Sumber: Merdeka.com Berita 5
Hasyim Muzadi: Calon Presiden Harus Jujur, Pekerja Keras, dan Tidak Jadi Agen Asing TRIBUNnews.com – Sab, 7 Des 2013
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Nahdlatul Ulama, KH Hasyim Muzadi mengungkapkan kriteria ideal calon presiden untuk Indonesia. Ada tiga kriteria yang dinilai Hasyim harus dimiliki Capres yang akan bertarung pada pemilihan umum 2014 nanti.
"Capres harus jujur, pekerja keras, dan tidak jadi agen asing," kata Hasyim di Kantor International Conference of Islamic Scholar (ICIS), Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (7/12/2013). Hasyim menuturkan, kejujuran itu penting dimiliki Capres untuk menunjukkan integritas. Hal itu dimaksudkan agar rakyat percaya untuk memberikan amanat kepada Capres tersebut dalam memimpin negara. Sedangkan sifat pekerja keras, menurutnya, Capres diwajibkan untuk bekerja keras. Sedangkan Capres tidak jadi agen asing, agar sumber daya alam yang merupakan aset Indonesia tidak dirampas negara asing. "Selama ini belum ada Capres yang memiliki tiga kriteria ini," tuturnya. Ia pun berharap, Capres yang terpilih nanti merupakan pemimpin yang memiliki etika, berkeadaban, dan dapat menghilangkan korupsi dari Indonesia.
Berita 6
ICIS Bahas Perkembangan Indonesia Jelang Pemilu TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tata nilai dan sistem politik di negara yang sudah sangat kacau membuat prihatin para tokoh agama. Menyikapi hal itu, tokoh lintas agama di Indonesia akan menggelar Refleksi akhir tahun bertajuk Pekan Politik Kebangsaan menyongsong Indonesia Memilih 2014. Acara tersebut akan dilaksanakan pada 10-14 Desember 2013, di Sekretariat International Conference Islamic Scholarship (ICIS), Jl. Dempo, 5A, Matraman, Jakarta Pusat. Pekan Politik Kebangsaan juga merupakan bentuk kerjasama dengan Lingkar Madani, Institute Indonesia Hijau dan Indonesian institute for Development and Democracy (INDED). Tokoh Nahdlatul Ulama KH Hasyim Muzadi menuturkan, para tokoh lintas agama menyadari kondisi kebangsaan yang akut, yang ditandai dengan demokrasi prosedural, oligarki politik, korupsi dan politik uang telah merasuk berjejaring dalam patron-klien yang sistematis. "Agama sebagai institusi suci seharusnya mampu menjaga ummatnya dari hama dan virus yang menyerang bertubi itu," kata Hasyim di Kantor ICIS, Jakarta, Sabtu (7/12/2013).
Hasyim mengatakan, tokoh agama di Indonesia perlu bersatu mencari solusi untuk bangsa ini. Menurutnya, money politics sudah menjadi tradisi yang merasuk hingga pedesaan. Sistem yang ada saat ini sudah mencetak prilaku koruptif yang masif. "Melalui Pekan Politik Kebangsaan kita bersama menjaga umat dari praktik politik destruktif ini," ucapnya. Mantan Ketua NU ini menilai, banyak pemimpin yang meyakini, kalau tidak curang tak menang. Sekarang ini, kata Hasyim, sudah tak ada perjuangan politik, yang ada hanya transaksi politik. Dengan teknologi sekarang ini, seharusnya proses politik semakin mudah. "Obyektifnya, Indonesia sekarang perlu pejuang ekonomi, pejuang hukum. Tapi kita harus kembali pada tata nilai agama yang berkeadilan dan etis," tuturnya. Lebih lanjut Hasyim mengatakan, demokrasi harus selaras dengan penegakan hukum. Hak Asasi Manusia harus seimbang dengan Kewajiban Asasi Manusia. "Kita tokoh agama jangan lari dari kondisi ini. Kita harus menawarkan solusi dan menjaga umat kita dari kebobrokan ini," ujarnya. Berita 7
Vonis Bebas Sudjiono Timan Jadi Preseden Buruk Peradilan Korupsi TRIBUNnews.com – 1 jam 28 menit lalu
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Vonis bebas Sudjiono Timan merupakan salah satu noda hitam pemberantasan korupsi di tahun 2013. Peneliti Indonesia Coruption Watch (ICW), Tama Satria Langkung menganggap kesuksesan Sudjiono Timan bisa ditiru oleh koruptor lain yang berharap bebas dari hukum. "Kita anggap itu problem sangat serius. Ke depannya akan menjadi preseden buruk, orang yang melakukan korupsi kemudian lari keluar negeri, bisa menyuruh orang untuk memajukan Kasasi atau PK (Peninjauan Kembali)," kata Tama saat ditemui di kantor ICW, Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (8/12/2013).
Sudjiono Timan adalah Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yang pada tingkat kasasi pada 3 Desember 2004 lalu terbukti bersalah melakukan korupsi dengan kerugian negara Rp 2 triliun. Sudjiono kabur saat jaksa akan mengeksekusi putusan kasasinya pada 7 Desember 2004, padahal saat itu ia sudah dikenakan pencekalan dan paspornya sudah ditarik. Pada tingkat kasasi, Sudjiono mendapat vonis penjara 15 tahun dan denda Rp 50 juta dengan keharusan membayar biaya pengganti Rp 369 miliar. Namun, pada 31 Juli 2013, MA mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh istri Sudjiono Timan dan menjatuhkan vonis bebas padanya. Hingga kini Komisi Yudisial (KY) masih memeriksa kasus vonis bebas itu. Kata Tama, secara teknis PK hanya bisa diajukan oleh Sudjiono sendiri, atau jika Sudjiono dinyatakan tewas PK tersebut bisa diajukan oleh ahli waris. Anehnya PK Sudjiono Timan masih bisa diterima oleh Mahkamah Agung, bahkan mendapat vonis bebas. "Kalau ahli waris, memangnya Sudjiono Timan sudah mati ? Kalau memang sudah mati tunjukkan dulu surat penunjukan hak warisnya siapa," ujarnya. "Kita menduga putusannya salah maka prosesnya juga kita duga salah. Kita minta KY periksa sidang panelnya, hingga saat ini belum ada laporan dari KY," tambahnya. Ia mengimbau KY harus berani menghukum seberat-beratnya jika terbukti ada hakim maupun karyawan MA yang bermain. Berita 8
Angelina Sondakh Salat Istikharah Usai Ditekan Sebut Anas TRIBUNnews.com – 14 jam yang lalu
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Abdul Qodir TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tekanan pihak-pihak tertentu agar menyebut Anas Urbaningrum terlibat dalam kasus Hambalang membuat Angelina Sondakh berada di persimpangan. Ia lalu memilih salat Istikharah.
"Kata Angie, ketika ada pihak-pihak yang memaksa saya untuk menyerang, menyebut nama Anas, saya itu stress luar biasa. Saat itu, saya salat istikharah. Lalu dia berdoa, Ya Allah berilah aku kekuatan dan petunjuk-Mu," ujar Nasrullah menirukan Angie. Angie lalu membuka kitab suci umat Islam, Al Quran. "Tiba-tiba ketemulah satu ayat, yang menyatakan, jangan lah kamu memfitnah dan menzalimi orang lain, sesungguhnya siksa Allah itu lebih berat bagi yang zalim," ujar Nasrullah Siapa saja pihak-pihak yang memaksa Angie untuk bicara soal Anas? "Saya enggak bisa katakan. Cukup itu saja. Prinsip Angie, apapun sanksi yang diterimanya, dia tidak akan mau fitnah orang. Kata Angie, ini menyangkut kebenaran, dia enggak mau dipaksa," tegas Nasrullah. Nasrullah kembali menegaskan bahwa yang menekan Angie banyak pihak untuk menyerang kanankiri. "Tapi Angie enggak mau, karena fitnah itu menyakitkan," lanjut Nasrullah. Menurut Nasrullah, Angie sudah seringkali dipaksa untuk membuat pengakuan-pengakuan yang dinilainya fitnah. Apa orang yang memaksa datang ke Rutan? "Saya tidak bisa sampaikan lebih dari itu. Tolong, pahami profesi saya," ujar Nasrullah. Berita 9
Angelina Sondakh: Saya Dihukum Tidak Setimpal TRIBUNnews.com – Sab, 7 Des 2013
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lucky Sondakh, ayahanda Angelina Sondakh, mengungkapkan putrinya mengalami depresi setelah Mahkamah Agung (MA) memperberat hukumannya menjadi 12 tahun dan diwajibkan membayar ganti rugi hampir Rp 40 miliar atas kasus suap proyek Kemenpora dan Kemendiknas. Angie, -sapaan Angelina Sondakh, makin tertekan mentalnya karena mengetahui ada kejanggalan dalam putusan yang lebih berat dari vonis sebelumnya. Menurut Lucky, hal itu pula yang membuat Angie terus menangis saat tiba dan meninggalkan kantor KPK usai diperiksa sebagai saksi untuk kasus Muhammad Nazaruddin. Bahkan, Angie sempat pingsan saat meninggalkan kantor KPK pasca pemeriksaan itu.
"Wah pasti (Angie kesal) dong. Kita sih kalau memang hukumannya setimpal dengan perbuatannya, ya Ok, no problem. Tapi kan kita lihat ada keanehan, ada kejanggalan, terkait putusan itu. Itu yang bikin dia depresi," kata Lucky usai menemui Angie di ruang klinik kantor KPK, Jakarta, Jumat (6/12). Selain kepikiran beratnya hukuman dari MA, pikiran Angie makin terbebani dengan kondisi putra hasil pernikahannya dengan mendiang Adjie Massaid. "Dia mengeluh secara psikologis, mikir anaknya, mikir opah omahnya. Stress itu sudah pasti." Menurut Lucky, di satu sisi Angie selalu siap untuk kooperatif dengan pihak KPK. Di sisi lain, Angie melihat ada kejanggalan dari putusan kasasi yang dikeluarkan oleh MA. "Dia bilang, saya kok dihukum tidak setimpal dengan apa yang saya lakukan. Tapi, dia harus kooperatif untuk pemberantasan korupsi di negeri ini. Tapi, kan kita harus lihat aspek-aspek keadilannya, kebenarannya, dan kemanusiannya," tutur Lucky mengulangi curhat Angie kepadanya. Lucky memilih tidak menjawab saat ditanya kejanggalan yang dialami Angie terkait vonis kasasi dari MA. "Wah saya enggak mau komentar soal kejanggalan itu. Menurut Anda saja kejanggalannya di mana," ujarnya. Yang jelas, lanjut Lucky, anak-anak Angie sudah mengetahui ibundanya itu mendapatkan hukuman penjara lebih lama. "Tapi, tugas kita untuk beri pengertian ke anak-anak. Yang penting, jangan sampai koleps psikisnya. Tolong doakan yah. Dalam iman saya, Christiani, selalu mendoakan dia," ucapnya. Lucky menambahkan, saat ini putra hasil pernikahan Angie dan mendiang Adjie Massaid, Keanu, berada dalam perawatannya.
Berita 10
Angelina Sondakh Tuliskan Nama Broto di Jari Manisnya TRIBUNnews.com – Sab, 7 Des 2013
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada yang sedikit berbeda dari penampilan Angelina Sondakh saat diperiksa KPK Jumat (6/12) kemarin. Meski Angelina menangis dan pingsan, ada tulisan tangan di jari manis mantan puteri Indonesia 2001 ini. Tulisannya kecil, namun terbaca jelas oleh kamera wartawan. BROTO. Tulisan itulah yang mencolok di di jari manis, tangan kiri Angelina yang kemarin mengenakan baju kotak-kotak lengan panjang dan celana hitam. Di jari tengah, sebelah jari manis yang bertuliskan BROTO itu, Angie memakai cincin emas mirip cincin tunangan atau pernikahan. Siapa Broto? Dia adalah mantan penyidik KPK yang kini menjadi pacar Angelina Sondakh. Nama lengkapnya Komisaris Polisi Brotoseno. Kedekatan Broto dan Angie itu terjadi saat Angie masih dalam status tersangka dan diperiksa KPK terkait dugaan suap terkait proyek di Kemendiknas dan Kemenpora. Angelina ketika itu ditahan di Rutan KPK. Kisah asmara Angie dengan Broto ini terungkap dari pernyataan Busyro Muqoddas, Wakil Ketua KPK yang saat itu masih menjabat ketua KPK. Broto dikembalikan ke institusinya setelah ketahuan menjalin asmara dengan Angie. Ketika itu Broto menjadi penyidik yang memeriksa Angie. Sempat kabar hubungan asmara keduanya menghilang bersamaan kasus itu,. Tapi mereka ternyata kembali akrab setelah Angie ditahan di KPK. Bahkan Broto hampir setiap minggu berkunjung ke Rutan. Berhembus kabar keduanya telah menikah di rumah tahanan. Namun KPK membantahnya. Setelah Broto dikembalikan ke Mabes Polri, hubungan asmaranya terus berjalan. Keduanya menunjukkan kemesraan pada 23 Juli 2012. Ketika itu Broto datang membesuk Angie dengan membawa sebuket bunga. Angie ketika itu mengaku dirinya dibawakan bunga dari Broto. "Yang ini (mawar putih) dari Keanu, anak saya, yang ini (sebuket mawar berwarna warni) dari Mas Broto," ucap Angie ketika itu dengan sumringah.
Broto yang waktu itu mendampingi Angie tersenyum kecil sambil menggendong Keanu, anak semata Angie dan (alm) Adjie Massai
Konflik PKB July
21,
2008
in
artikel,
berita,
partai
politik,
politik.
Leave
a
Comment
Tags: Add new tag, partai politik, politik Pertarungan dua kubu PKB di pengadilan berakhir dengan kemenangan kubu Muhaimin Iskandar. Pintu islah pun dibuka lebar-lebar oleh Cak Imin, namun hingga kini belum ada respon dari kubu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Cak Imin memberikan deadline hingga 1 Agustus 2008 bagi kubu Gur Dur untuk menentukan sikap terhadap tawaran islah itu. “Kita
menyesuaikan
dengan
jadwal
KPU.
Tanggal
9-14
Agustus
adalah
batas
penyerahan formulir caleg ke KPU. Kita tarik garis mundur sembilan hari, jadi tanggal 1 Agustus. Jika sampai tanggal itu belum ada respon dari pihak Gus Dur, ya kereta harus terus jalan. Kita nggak mungkin bertepuk sebelah tangan,” kata Sekjen PKB Lukman Edy. Hal itu dikatakan dia saat ditemui di kantor Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Jl Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (20/07/2008). Menurut Lukman, sampai saat ini pihaknya belum menerima sinyal positif untuk islah dari Gus Dur maupun Yanny Wahid. Namun tidak demikian dengan orang-orang lain dari kubu Gus Dur. “Kalau dari Gus Dur dan Mbak Yenny belum ada, tapi kalau dari yang lain seperti Choi dan Ali Masykur ada,” tuturnya. Lebih jauh Lukman mengatakan, penerimaan pendaftaran caleg PKB akan ditutup tanggal 1 Agustus. Bagi siapa pun yang bermaksud mendaftar, termasuk mereka yang telah mendaftar ke kubu Gus Dur, pintu akan dibuka lebar-lebar. “Hari ini ada beberapa orang yang tadinya mendaftar lewat PKB kubu Gus Dur mendaftar ke sini, ya, kita layani,” pungkasnya. Namun untuk tujuh orang yang dianggap sebagai sumber kekacauan di tubuh PKB harus dikecualikan. Mereka, kata Lukman, tidak akan diberi kesempatan.
“Mereka
tidak
akan
diberi
kesempatan
untuk
mengakses
fasilitas-fasilitas
politik
PKB dan harus dikader ulang,” pungkas Lukman.
Analisis Jika kita menilai dan mengamati sistem politik yang tengah dianut saat ini maka sistem politik seperti ini adalah sistem politik yang jauh dari sebuah kedamaian dan demokratis. Hal ini tidak sesuai dengan ideology bangsa ini yaitu sebagai negara yang demokratis yang boleh menyuarakan suaranya demi terciptanya suatu demokrasi serta penyamaan hak antar sesama individu. Ternyata dalam sistem partai politik kita hal tersebut belum dapat diterapkan secara penuh. Sistem partai politik negara ini cenderung menganut sistem otoriter. Yang berpaku pada keadaan pemaksaan terhadap satu visi misi. Sama halnya yang dilakukan oleh 2 kubu PKB yang berpisah tersebut. Ada kubu yang pro terhadap Gus Dur namun ada pula yang kontra terhadap beliau. Seharusnya pimpinan dalam suatu partai politik harus saling mengayomi dan menjalin suatu hubungan politik yang baik diantara kader-kadernya. Hal itulah yang akan menguatkan suatu keberadaan dari partai politik. Dan hal yang harus diperbaiki lagi secara general untuk setiap dari sistem partai politik adalah tujuan mereka. Mayoritas dari parpo hanya mendahulukan kepentingan pribadi individu, dan kelompoknya. Diantara mereka tidak sadar bahwa sebenarnya yang menentukan suatu partai ppolitik dapat exist dalam duania pemerintahan adalah rakyat negara tersebut. Partai politik hanyalah wadah perkumpulan dari beberapa masyarakat dalam rangka mencalonkan diri sebagai pelaksana kepemerintahan. Namun untuk dapat mencapai tujuan tersebut mereka pertama-tama haruslah mengambil simpati dari masyarakat dengan cara menjalan sistem politik yang baik.
Pemerintah Malaysia Bantah Kasus Anwar Bermotif Politik July
17,
2008
in
artikel,
berita,
politik,
politik
dunia
Tags: Add new tag, politik, politik dunia Kuala Lumpur, Anwar Ibrahim bersikeras kalau tuduhan sodomi yang diarahkan padanya merupakan permainan politik pemerintah. Tujuannya, untuk menghentikan upaya dirinya merebut kekuasaan. Namun Meteri Dalam Negeri Malaysia Syed Hamid Albar membantah anggapan itu. Dikatakannya, penangkapan Anwar bukan bermotif politik. Menurutnya, pemerintah juga tidak takut akan timbulnya reaksi balasan atas penangkapan pemimpin oposisi itu. “Kasus kriminal diajukan terhadap dirinya dan polisi harus melakukan investigasi menyeluruh untuk menyelidiki tuduhan itu,” kata Syed Hamid. “Apapun tindakan yang sedang diambil adalah sesuai proses hukum,” tandasnya seperti dikutip harian Malaysia. Anwar pernah dipecat dari jabatan Wakil Perdana Menteri karena tuduhan sodomi pada tahun 1998 silam. Gara-gara kasus itu pula, Anwar harus mendekam di penjara selama bertahun-tahun.
Analisis
Dalam masa kini antara politik pidana dan pidana politik memang sangat susah sekali untuk dibatasi karena memang harus diakui keberadaan sistem politik selalu dipraktekkan di setiap hubungan sosial baik dalam struktural kepemerintahan maupun dalam masyarakat. Karena politik itu sendiri merupakan suatu strategi dalam pencapaian sebuah tujuan. Sama halnya dengan kasus tersebut. Bisa dikatakan bahwa kasus tersebut memanglah kasus pidana tapi jika pun hal tersebut diindikasikan sebagai kasus politik maka kasus itu juga bisa dikatakan kasus politik. Alasan kenapa kasus tersebut dapat dikatakan kasus pidana karena memang tuduhan perilaku yang dituduhkan kepada Anwar merupakan kualifikasi tindakan yang diatur dalam undang-undang pidana yang kemudian dalam aturan tersebut jika tindakan itu dilakukan maka akan mendapatkan penjatuhan hukuman. Namun dapat juga dikatan sebagai kasus politik karena posisi Anwar sebagai pimpinan dari partai oposisi yang berlawanan dengan partai yang memenangkan kepemerintahan. Dalam hal ini dapat di logikakan bahwa partai yang memenangkan pemerintahan akan selalu bertolak belakang dengan partai oposisi. Partai oposisi akan selalu menghambat dari setiap keputusan dan kebijakan yang dijalankan oleh partai yang memenangkan kepemerintahan. Oleh karena itu demi menghilangkan hambatan-hambatan penolakan dari partai oposisi partai yang memenangkan pemerintahan melakukan penangkapan serta penahanan yang kini berlanjut menjadi hukuman penjara terhadap Anwar sebagai pimpinan oposisi agar partai oposisi mengalami permasalahan dalam rangka kepemimpinannya dan kemudian akan mulai tidak fokus pada kebijakan serta keputusan partai yang memimpin kepemerintahan dan akan terfokus dalam hal pemilihan pemimpin dalam partainya. Dan bisa juga dimungkinkan bahwa pemimpin yang kemudian menjabat dalam partai oposisi tidaklah seberkompeten seperti Anwar tersebut. Jadi partai yang memenangkan kepemerintahan untuk masa mendatang tidak akan kesusahan dalam hal menangani penolakan dan penghambatan yang dilakukan oleh partai oposisi.
PKB Bantah Langgar Aturan Kampanye July
21,
2008
in
artikel,
berita,
partai
politik,
politik.
1
Comment
Tags: partai politik, politik PKB disebut-sebut telah melakukan pelanggaran aturan kampanye karena tidak memberitahu Bawaslu ketika menyelenggarakan temu kader di Tugu Proklamasi, Jakarta, padal 12 Juli 2008 lalu. PKB membantahnya dan justru menilai Bawaslu tidak jelas hingga kini. “Apanya yang melanggar? Kita sudah memberi tahu KPUD DKI. Siapa yang mau memberi tahu Bawaslu? Bawaslu aja nggak jelas,” ujar Sekjen PKB Lukman Edy saat diwawancarai di Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB Jl. Sukabumi No 23, Menteng, Jakarta Pusat, Mingggu (20/07/2008). Menurut Lukman, Bawaslu tidak pernah melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada partai politik. “Bawaslu harus bikin mekanisme dulu. Internal mereka harus lebih dulu ditata,” tuntut pria yang juga Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) itu. Lukman juga mengeluhkan keterlambatan sosialisasi yang dilakukan KPU. “KPU mensyaratkan pemberitahuan kampanye harus diberikan ke KPUD terkait tujuh hari sebelumnya. Sosialisasi aturan itu baru dilakukan satu hari sebelum dimulainya masa kampanye. Narik mundur tujuh harinya bagaimana?” kata dia lalu tertawa. Oleh karena itu, Lukman meminta agar ada pemakluman terhadap apa yang telah dilakukan partainya tersebut. “Untuk tahap pertama mohon dimaklumi dulu lah. Kan semua masih meraba-raba,” pungkasnya
Analisis Terkait pelanggaran yang dilakukan oleh PKB dalam kasus tersebut sebenarnya bila kita memandang kedua belah pihak memiliki andil masing-masing dalam terjadinya permasalahan tersebut. Jika saja dari awal KPU
menetapkan tanggal kampanye secara pasti dan tetap
permasalahan tersebut tidak akan terjadi begitupun juga dengan partai PKB seandainya partai tersebut dalam hal kampanye ini tidak melakukan suatu gerakan yang sangat sensitif dan masih buran akan aturannya maka partai tersebut tidak akan mendapatkan suatu teguran seperti yang tersebut dalam artikel tersebut. Dan dalam hal keberadaan Bawaslu, disini seolah-olah Bawaslu adalah suatu badan yang sangat urgent dalam pelaksanaan pemilu namun dalam kenyataannya Bawaslu hanya bersifat mengawasi saja tanpa harus turutcampur tangan dalam memberikan suatu peringatan dan hukuman apapun modelnya. Harusnya Bawaslu hanya bersifat koordinasi saja antar parpol dan KPU. Terkait pelanggaran apapun yang dilakukan oleh parpol maka hanya KPU atau KPUD saja yang berhak untuk memprosesnya secara hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika Bawaslu memfungsikan dirinya jauh lebih mendalam pada setiap kasus parpol maka nantinya akan berakibat saling tumpang tindih antara fungsional dari KUP/KPUD dan Bawaslu.
