Selamat Datang Paparan Sekilas Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang
Palembang, 30 – 31 Desember 2008
Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dengan UU No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994 Pembagian P b i Hasil H il Penerimaan P i Pajak P j k Bumi B i dan d Bangunan B dengan d PP No N 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan PBB antara Pemerintah Pusat dan Pemda. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1007/KMK/04/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur KDH TK I / Bupati/ Walikotamadya KDH TK II.
Yang dimaksud dengan bumi adalah : Permukaan bumi, yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. bawahnya Yang dimaksud dengan bangunan adalah : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
Objek Pajak : Adalah, Bumi dan/ atau bangunan. Berarti objek Pajak Bumi dan Bangunan dapat berupa tanah saja, bangunan saja, atau bisa jadi tanah dan bangunan sekaligus.
Objek pajak yang tidak dikenakan PBB Adalah objek pajak yang : digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; digunakan untuk kuburan, kuburan peninggalan purbakala, purbakala atau yang sejenis dengan itu; merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; digunakan oleh perwakilan diplomatik,konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi Internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan.
SUBJEK PBB 1. Adalah Orang atau Badan yang secara nyata :
mempunyai suatu hak atas bumi. memperoleh manfaat atas bumi. memiliki,menguasai bangunan. memperoleh manfaat atas bangunan. 2. Subjek PBB yang dikenakan kewajiban membayar PBB
menjadi Wajib Pajak
CARA MENGHITUNG PBB PBB = TARIF x NJKP = 0,5 % x 20 % x NJOP = 0,5 % x 40 % x NJOP
CONTOH-CONTOH PERHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN 1. Objek Pajak dengan NJOP < Rp. 1 Milyar Luas Bumi : 239 m2
Nilai Jual : Rp. 850.000/m2 (Kelas A.17 : Rp. 802.000/m2) Luas Bangunan: 120 m2 Nilai Jual : Rp. 460.000/m2 (Kelas A.07 A 07 : Rp. Rp 429.000/m2) 429 000/m2) Penghitungan : Jumlah NJOP Bumi : 239 x Rp. 802.000,-/m2 = Rp. 191.678.000,Jumlah NJOP Bgn : 120 x Rp. 429.000,-/m2 = Rp. 51.480.000,NJOP sbg Dasar pengenaan = Rp. 243.158.000,NJOPTKP = Rp. 10.000.000,NJOP untuk Perhitungan PBB = Rp. 233.158.000,NJKP: 20% x Rp. 233.158.000 = Rp. 46.631.600,PBB Terhutang : 0,5 % x Rp. 46.631.600 = Rp. 233.158,-
2. Objek Pajak dengan NJOP ≥ Rp. 1 Milyar Luas Bumi
: 3.965 m
Nilai Jual : Rp. 570.000/m2 (Kelas A.20 : Rp. 537.000/m2
Luas Bangunan : 1.760 m2
Nilai Jual : Rp. 375.000/m2 (Kelas A.08 : Rp. 365.000/m2
Penghitungan : Jumlah NJOP Bumi: 3.965 x Rp. 537.000,-/m2 Jumlah NJOP Bgn : 1.760 x Rp. 365.000,-/m2 NJOP sbg Dasar Pengenaan NJOPTKP NJOP untuk Perhitungan PBB NJKP: 40% x Rp.233.158.000 PBB Terhutang : 0,5% x Rp. 1.104.642.000
= Rp. 2.129.205.000,= Rp. 642.400.000,= Rp. 2.771.605.000,= Rp. 10.000.000,= Rp. 2.761.605.000,= Rp. 1.104.642.000,= Rp. 5.523.210,-
Tata Cara Pembayaran SPPT
6 bulan 1 bulan SKP
KP. PBB STP
1 bulan
WP
Tempat Pembayaran
( Bank, Kantor Pos & Giro, atau tempat lain yang ditunjuk )
KEBERATAN DAN PENGURANGAN KEBERATAN Dalam hal terjadi perbedaan persepsi antara Wajib Pajak dan Fiscus PENGURANGAN Dalam hal : Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa
Keberatan dan Banding Keberatan diajukan atas : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). • Jangka waktu pengajuan keberatan adalah 3 (tiga) bulan setelah SPPT atau SKP diterima. • Atas keberatan yang diajukan,Direktorat Jenderal Pajak dapat menerima seluruhnya atau sebagian,menolak, atau menambah jumlah pajak terhutang. • Wajib Pajak dapat mengajukan banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak atas keberatan kepada Badan Peradilan Pajak. • Pengajuan keberatan atau banding tidak menunda pembayaran pajak.
SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN Syarat Formil Syarat Materiil Diajukan dalam jangka Waktu 3 Bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP Dalam Hal Keadaan Terpaksa (Force Majeure) WP Harus Dapat Memberikan M b ik dan d Membuktikan M b k ik Alasan Bahwa Jangka Waktu tersebut Tidak Dapat Dipenuhi Diajukan Secara Tertulis Dalam Bahasa Indonesia Diajukan Kepada Kepala KP PBB yang menerbitkan SPPT/SKP Dalam Hal Dikuasakan Kepada Pihak Lain Harus Melampirkan Surat Kuasa
Diajukan masing-masing dalam satu surat Keberatan setiap SPPT/SKP per Tahun Pajak Mengemukakan alasan yang Jelas dan Mencantumkan Besarnya pajak Bumi dan Bangunan menurut Perhitungan Wajib Pajak
BUKTI PENDUKUNG PENGAJUAN KEBERATAN PBB Mengajukan : SPPT atau SKP Tahun pajak Yang Bersangkutan Bukti Pendukung g: Fotokopi KTP, KK, atau Identitas Wajib Pajak Lainnya. Fotokopi Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah/Sertifikat Fotokopi Bukti Surat Ukur/Gambar Situasi Fotokopi Akta Jual Beli/Segel Fotokopi Surat Penunjukan Kavling Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Fotokopi Izin Penggunaan Bangunan Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun sebelumnya Fotokopi Bukti Resmi Lainnya
KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN PENGURANGAN PBB Ketentuan : Bukti Pendukung : Diajukan selambat-lambatnya 3 Bulan sejak tanggal diterinya SPPT DITANDATANGANI oleh Wajib Pajak (Apabila Dikuasakan,Surat Kuasanya Agar Dilampirkan) PermohonanPengurangan Diajukan Setiap Tahun (Keputusan Pemberian Pengurangan Tahun sebelumnya TIDAK Berlaku untuk Tahuntahun selanjutnya)
Dilengkapi : KTP dan KK Sesuai Alamat Objek pajak SK Pensiun/Kartu atau SK Veteran/LVRI/DH’45/dll Strook Penerimaan Pensiun/Tunjangan j g Veteran/Dll atau Surat Pernytaan Besarnya Penghasilan Surat Ketrangan Tidak mampu Dari Kelurahan Bukti Pembayaran PBB (STTS) Tahun Terakhir atau Pernyataan Belum Menerima SPPT PBB Tahun Yang Dimohonkan Pengurangannya. SPPT PBB Tahun Fiskal Yang Dimohonkan Pengurangannya Rekening Pembayaran Listrik, Telepon, Air Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Roda Empat (STNK)
KETENTUAN PENGAJUAN PERMOHONAN BANDING PBB UU NO. 17 TAHUN 1997 Tentang badan Penyelesaian Sengketa Pajak / BPSP) (Pasal 33)
Mengajukan Permohonan Melampirkan salinan SK
Keberatan
ALUR PENERIMAAN PBB
BANK/POS PERSEPSI
Tempat pembayaran
BANK/ OPERASIONAL V
Pelimpahan
Pembayaran Pembayaran
Pelimpahan
Pembagian
WAJIB PAJAK
10 % PETUGAS PEMUNGUT
PEM. PUSAT
9%
16,2 %
64,8 %
BIAYA PEMUNGUTAN
DATI I
DATI II
PEMBAGIAN PERSENTASE PBB 10 % bagian Pemerintah Pusat dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten / kota dengan imbangan sbb : a. 6,5% dibagikan secara merata kepada seluruh kabupaten/kota b. b 3,5% 3 5% dibagikan secara insentif kepada daerah kabupaten/kota yang realisasi penerimaan PBB sektor pedesaan/perkotaan pada tahun anggaran sebelumnya mencapai /melampaui rencana penerimaan yang ditetapkan
Terima Kasih Kreativitas tumbuh kalau kita siap berubah
