SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA Salah satu program pemerintah dalam meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Pada tahun 2013, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata yang memasuki tahun kelima dalam upaya mendukung pengembangan pariwisata melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa wisata, di sekitar daya tarik wisata/ desa berbasis industri kreatif, dan desa pendukung usaha pariwisata. Pelaksanaan program mengacu pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.18/HM.001/ MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Untuk melengkapi Pedoman tersebut, diperlukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. PTO ini mengatur antara lain tentang Persiapan, Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, Pemantauan, Pengawasan, Pengaduan, Evaluasi, dan Sanksi yang dijadikan landasan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata oleh para pemangku kepentingan.
i
Dalam kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih dan penghargaaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan PTO ini. Jakarta,
Februari 2013
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
FIRMANSYAH RAHIM
ii
DAFTAR ISI SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA i DAFTAR ISI
ii
BAB I. PENDAHULUAN...................................................... 1
1.1. Latar Belakang.................................................. 1
1.2. Tujuan dan Sasaran........................................... 1
1.2.1. Tujuan........................................................ 1
1.2.2. Sasaran..................................................... 1
1.3. Ruang Lingkup.................................................. 1
1.4. Sumber Dana.................................................... 2
1.5. Transparansi...................................................... 2
1.6. Akuntabilitas...................................................... 2
BAB II. PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA..... 3
2.1. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri
Pariwisata.......................................................... 3 2.1.1. Pemilihan Konsultan Manajemen............ 3 2.1.2. Penunjukan Tim Teknis............................ 3 2.1.3. Pemilihan Fasilitator................................. 3 2.1.4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator......... 3 2.1.5. Sosialisasi................................................ 3
2.2. Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri
Pariwisata.......................................................... 4
iii
2.2.1. Orientasi Lapangan.................................... 4
2.2.2. Musyawarah / Rembug Warga................... 4
2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Dokumen
Pencairan Bantuan Desa Wisata................ 6
2.2.4. Pencairan Bantuan Desa Wisata................ 6
2.2.5. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri
Pariwisata................................................... 7
2.2.6. Monitoring dan Evaluasi............................. 9
2.2.7. Pelaporan................................................... 10
BAB III. PENGENDALIAN DAN EVALUASI........................... 11
3.1. Pengendalian..................................................... 11
3.1.1. Pemantauan............................................ 11 3.1.2. Pengawasan............................................ 13 3.1.3. Pengaduan.............................................. 13 3.2. Evaluasi............................................ 14 3.3. Sanksi............................................... 14 BAB IV. PENUTUP ................................................................ 16 LAMPIRAN ............................................................................. 17 Lampiran 1 : Kerangka Acuan Pemilihan Fasilitator............... 18 Lampiran 2 : Sampul Proposal Bantuan Desa Wisata 2013... 20 Lampiran 3 : Contoh Kata Pengantar...................................... 21 Lampiran 4 : Daftar Isi Proposal Bantuan Desa Wisata.......... 22 Lampiran 5 : Formulir Hasil Orientasi Lapangan..................... 23
iv
Lampiran 6 : Profil Desa......................................................... 27 Lampiran 7 : Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan LKM/TPK/BKM........................... 29 Lampiran 8 : Contoh SK Pembentukan LKM/TPK/BKM........ 30 Lampiran 9 : Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM................................ 32 Lampiran 10 : SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/ TPK/BKM......................................................... 33 Lampiran 11 : Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata........ 35 Lampiran 12 : Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok........................................................ 36 Lampiran 13 : Formulir Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan.......................................................... 38 Lampiran 14 : Contoh Format Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan/Kampung 40 Lampiran 15 : Sampul Dokumen Pencairan........................... 43 Lampiran 16 : Daftar Isi berkas pencairan.............................. 44 Lampiran 17 : Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan......................................................... 45 Lampiran 18 : Format Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok......................................................... 46 Lampiran 19 : Contoh Format Rincian Anggaran Biaya (RAB) 47 Lampiran 20 : Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 1) 48 Lampiran 21 : Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 2) 52 Lampiran 22 : Format Kuitansi............................................... 56
v
Lampiran 23 : Contoh Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank................................................................ 57 Lampiran 24 : Contoh SK Penetapan Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata................................ 58 Lampiran 25 : Contoh Papan Informasi.................................. 61 Lampiran 26 : Formulir Laporan Pelaksanaan Kegiatan......... 62 Lampiran 27 : Lembar Monitoring dan Evaluasi PNPM Mandiri Pariwisata........................................... 63
vi
BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang PNPM Mandiri Pariwisata merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan berbagai pihak, yaitu pemerintah dan masyarakat luas. Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Pariwisata menggunakan pola pemberdayaan masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui penyaluran Bantuan Desa Wisata kepada kelompok masyarakat. Bantuan Desa Wisata bersifat stimulan dan dirancang untuk memberi kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas masyarakat dan memperluas kesempatan berusaha dalam kegiatan kepariwisataan. Penggunaan dana Bantuan Desa Wisata diprioritaskan pada kegiatan kolektif dan langsung menyentuh masyarakat miskin. Untuk memudahkan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, maka diperlukan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) bagi pelaku di pusat dan daerah sebagai panduan kegiatan. 1.2. Tujuan dan Sasaran
1.2.1. Tujuan Memberikan panduan persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaporan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata 2013 kepada segenap pemangku kepentingan.
1
1.2.2. Sasaran Terselenggaranya persiapan, pelaksanaan, pengorganisasian, pengendalian dan pelaporan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata 2013 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1.3. Ruang Lingkup a. Persiapan Pelaksanaan Pariwisata
Kegiatan
PNPM
Mandiri
PNPM
Mandiri
1. Pemilihan Konsultan Manajemen 2. Penunjukan Tim Teknis 3. Pemilihan Fasilitator 4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator 5. Pelaksanaan Pariwisata
Siklus
Kegiatan
6. Pengendalian 7. Evaluasi 8. Sanksi 1.4. Sumber Dana Sumber dana PNPM Mandiri Pariwisata dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2013. 1.5. Transparansi 1. PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi serta memberikan akses kepada semua pihak yang membutuhkan informasi mengenai PNPM Mandiri Pariwisata.
2
2. LKM/TPK/BKM wajib menginformasikan dan mempublikasikan rencana serta penggunaan dana Bantuan Desa Wisata kepada masyarakat melalui papan pengumuman, sarasehan/pertemuan warga dan lain sebagainya. 1.6. Akuntabilitas PNPM Mandiri Pariwisata dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas dengan membuat perencanaan dan pelaporan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administratif.
3
BAB II PELAKSANAAN PNPM MANDIRI PARIWISATA 2.1. Persiapan Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata
2.1.1. Pemilihan Konsultan Manajemen Pemilihan Konsultan Manajemen menggunakan mekanisme Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dengan perubahan terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2.1.2. Penunjukan Tim Teknis Tim Teknis Provinsi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi Pariwisata di Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi Pariwisata di Kabupaten/Kota atas permintaan tertulis dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.1.3. Pemilihan Fasilitator Fasilitator dipilih dari anggota masyarakat dan diutamakan bukan PNS/TNI/POLRI yang memiliki kemampuan dan profesionalisme sesuai dengan kerangka acuan pada lampiran 1.
2.1.4. Pelatihan Tim Teknis dan Fasilitator Pelatihan Tim Teknis Provinsi, Tim Teknis Kabupaten/ Kota dan Fasilitator dilakukan oleh Konsultan Manajemen bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4
2.1.5. Sosialisasi Sosialisasi dilakukan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata oleh Konsultan Manajemen, Tim Teknis provinsi dan kabupaten/ kota serta Fasilitator dengan dipantau dan disertai perwakilan dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.2. Pelaksanaan Siklus Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata
2.2.1. Orientasi Lapangan Orientasi Lapangan dilakukan oleh Tim Teknis Kabupaten / Kota dan Fasilitator sebelum pendampingan untuk memperoleh data dan informasi guna mempersiapkan proses pendampingan. Data dan informasi yang harus diperoleh antara lain : a. Demografi dan jumlah penduduk miskin b. Potensi pariwisata c. Kegiatan kepariwisataan d. Jumlah pengunjung/wisatawan e. Sarana dan prasarana pariwisata di Desa/ Kelurahan/Kampung f. Kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan g. RPJMDes/Kel/Kampung h. Kendala dan pariwisata
permasalahan
pengembangan
Formulir orientasi lapangan sesuai lampiran 5.
5
2.2.2. Musyawarah / Rembug Warga Musyawarah dilakukan oleh warga didampingi Tim Teknis kabupaten/kota dan Fasilitator untuk menentukan program jangka menengah yang direncanakan dalam mengembangkan desa/ kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata. Musyawarah/rembug warga dilakukan dalam bentuk sarasehan warga yang diikuti oleh Camat/Kepala Distrik, Kepala Desa/Kelurahan/ Kampung, Ketua LKM/TPK/BKM, BPD/LPM, masyarakat dan pelaku wisata setempat dengan melibatkan secara aktif kelompok perempuan. Musyawarah/ rembug warga menghasilkan beberapa hal antara lain: 1) Lembaga baru atau Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / TPK / BKM a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum terbentuk LKM/ TPK/BKM, maka masyarakat dapat membentuk lembaga baru yang diketahui oleh pejabat yang berwenang dengan susunan pengurus minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota. Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan LKM/TPK/BKM dalam lampiran 7. LKM/TPK/BKM yang sudah terbentuk ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah/ Kampung seperti dalam lampiran 8. b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata telah ada LKM/TPK/ BKM, maka masyarakat wajib menggunakan LKM/TPK/BKM yang telah ada dengan menambahkan 1 (satu) unit/seksi pariwisata.
6
Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat seperti dalam lampiran 9. Perubahan Struktur Organisasi Lembaga Keswadayaan Masyarakat ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/ Lurah/ Kampung seperti dalam lampiran 10. 2) RPJM Desa/Kelurahan/Kampung yang telah memuat program pariwisata a. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata belum menyusun RPJMDes/Kel/Kampung maka masyarakat wajib menyusun RPJMDes/Kel/Kampung yang memuat program kepariwisataan.
RPJMDes/Kel/Kampung seperti dalam lampiran 14.
Apabila pada saat penyusunan RPJMDes/ Kelurahan/Kampung tidak bersamaan waktunya dengan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata maka masyarakat wajib menyusun RPJMDes/ Kelurahan/Kampung bidang pariwisata untuk dimuat dalam RPJMDes/Kel/Kampung.
b. Apabila pada desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata mempunyai RPJMDes/ Kel/Kampung, tetapi belum memuat program pariwisata maka masyarakat wajib menambah program kepariwisataan pada RPJMDes/Kel/ Kampung.
RPJMDes/Kel/Kampung seperti dalam lampiran 14.
7
3) Prioritas Kegiatan yang didanai Bantuan Desa Wisata
Penentuan prioritas kegiatan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan hasil rembug warga dengan berbasis RPJMDes/Kel/Kampung dan dituangkan dalam Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kelompok.
Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan dalam lampiran 13.
Formulir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok dalam lampiran 12.
(RUK)
4) Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata
Kelompok sasaran penerima manfaat bantuan desa wisata ditetapkan melalui rembug warga dan diketahui oleh pejabat berwenang untuk menerima dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan RUK.
Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata dalam lampiran 11.
2.2.3. Verifikasi dan Pengesahan Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata a. Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata hasil rembug warga diverifikasi dan diketahui oleh Ketua LKM/TPK/BKM dan Tim Teknis Kabupaten/ Kota. b. Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata dikirim kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
8
c. Apabila Dokumen Pencairan Bantuan Desa Wisata belum memenuhi syarat maka akan dikembalikan kepada kelompok masyarakat untuk diperbaiki dan disampaikan kembali kepada Konsultan Manajemen untuk diteruskan kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
2.2.4. Pencairan Bantuan Desa Wisata a. Kelengkapan dokumen pencairan dana yang harus dipenuhi desa penerima PNPM Mandiri Pariwisata (Lihat lampiran 15 s/d 23) : 1) Sampul 2) Daftar Isi 3) Lembar Pemeriksaan Persyaratan Pencairan
Kelengkapan
4) Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai dengan pagu anggaran Bantuan Desa Wisata 5) Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang telah disepakati dalam rembug warga dan disahkan oleh LKM/TPK/BKM 6) Surat Perjanjian Kerjasama rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai Rp.6000,ditandatangani Ketua LKM/TPK/BKM dan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata 7) Kuitansi senilai pagu anggaran Bantuan Desa Wisata ditandatangani Ketua LKM/TPK/BKM di atas materai Rp.6000,8) Fotocopy buku rekening Bank atas nama LKM/TPK/BKM yang masih aktif dengan saldo minimal sebesar Rp. 250.000,- (dua
9
ratus lima puluh ribu rupiah) dan dilegalisir oleh pihak bank (cap dan tanda tangan asli dari pihak bank) 9) Surat keterangan rekening aktif dari Bank penerbit 10) Surat Keputusan Tim Teknis atau pejabat yang berwenang tentang penetapan kelompok sasaran penerima PNPM Mandiri Pariwisata b. Persyaratan tersebut di atas dipenuhi paling lambat 14 hari setelah musyawarah/rembug warga c. Kelengkapan dokumen disusun dalam kertas ukuran kwarto / A4 dan disusun sesuai urutan diatas d. Pencairan bantuan desa wisata dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan tahapan sebagai berikut: 1. Verifikasi dokumen pencairan dana 2. Menerbitkan Surat Keputusan Dirjen Pengembangan Destinasi Pariwisata tentang Penetapan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata 3. Menerbitkan Surat Tanggungjawab Belanja
Pernyataan
4. Menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran 5. Meneruskan dokumen butir 1 sampai dengan 4 ke Bagian Keuangan c.q Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) Ditjen Pengembangan Destinasi Pariwisata
10
6. Pejabat Penerbit SPM mengajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta IV untuk pencairan dana Bantuan Desa Wisata untuk dikirimkan langsung ke rekening LKM/TPK/BKM. e. Pencairan bantuan desa wisata dari LKM/TPK/ BKM kepada kelompok penerima dilakukan setelah kelompok menyiapkan rencana kerja pelaksanaan kegiatan.
2.2.5. Pelaksanaan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata a. Kegiatan dilakukan oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan RUK. b. Pelaksanaan dilakukan secara swakelola/ mandiri, partisipatif oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata. c. Kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata difasilitasi oleh LKM/TPK/BKM wajib menginformasikan pelaksanaan kegiatan melalui papan informasi yang dipasang di tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat luas.
Papan informasi dalam lampiran 24.
Pemanfaatan Bantuan Desa Wisata Bantuan Desa Wisata dimanfaatkan mendanai kegiatan antara lain :
untuk
1. Peningkatan kapasitas masyarakat Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yaitu pelatihan dalam rangka membekali masyarakat dengan meningkatkan kemampuan yang dibutuhkan untuk menggerakkan kepariwisataan di Desa/ Kelurahan/Kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata.
11
2. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pariwisata Dalam rangka mendukung kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan pariwisata, diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung antara lain: a. Fasilitasi peralatan dan bahan baku kuliner; b. Fasilitasi homestay; c. Fasilitasi peralatan pemandu wisata; d. Fasilitasi peralatan kegiatan wisata bahari; e. Fasilitasi gerai cinderamata; f. Fasilitasi persewaan fasilitas wisata. 3) Peningkatan apresiasi seni budaya tradisional Dalam rangka mendukung kapasitas masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kepariwisataan di bidang seni budaya tradisional, diperlukan fasilitasi sarana dan prasarana pendukung antara lain: a. Fasilitasi pengadaan alat-alat kesenian; b. Fasilitasi pengadaan kostum kesenian; c. Fasilitasi pengadaan alat dan bahan baku kerajinan; d. Fasilitasi sanggar kesenian.
4) Biaya Operasional Program Biaya Operasional Program (BOP) di tingkat Desa/Kelurahan/Kampung bersumber dari Bantuan Desa Wisata, yang penggunaannya maksimal 5% (lima persen) dari total Bantuan Desa Wisata yang diterima. Dana BOP dipergunakan untuk mendanai kegiatan-
12
kegiatan di tingkat masyarakat seperti musyawarah, rapat, pembelian alat tulis kantor (ATK), fotokopi, penggandaan laporan dan sebagainya. 5) Bantuan Desa Wisata tidak diperbolehkan untuk : a. Kegiatan yang mempekerjakan anakanak di bawah umur; b. Kegiatan yang menyinggung Agama dan Ras (SARA);
Suku,
c. Penggajian PNS & non PNS; d. Kegiatan yang berkaitan dengan prostitusi dan perdagangan perempuan; e. Kegiatan produksi, penyimpanan atau pemasaran barang-barang yang mengandung narkoba, psikotropika dan miras; f. Kegiatan yang mendukung perjudian; g. Kampanye partai politik; h. Kegiatan untuk kepentingan pribadi/ Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); i. Kegiatan yang merusak lingkungan; j. Kegiatan pembangunan infrastruktur, seperti pengaspalan jalan, pembuatan gedung, drainase, ; k. Kegiatan bangunan;
pembelian/sewa
lahan/
l. Kegiatan dana simpan pinjam; m. Kegiatan pembiayaan atau mendukung penyelenggaraan event/festival; n. Kegiatan yang sifatnya sosial kepada perorangan ataupun kelompok.
13
2.2.6. Monitoring dan Evaluasi
2.2.6.1. Monitoring
Monitoring dilakukan oleh: 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2. Konsultan Manajemen, 3. Tim Teknis Provinsi, 4. Tim Teknis Kabupaten/Kota, 5. Fasilitator, 6. LKM/TPK/BKM dan masyarakat. Semua pihak secara aktif mengawasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang berlaku.
2.2.6.2. Evaluasi
Evaluasi dilakukan oleh: 1. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2. Konsultan Manajemen, 3. Tim Teknis Provinsi, 4. Tim Teknis Kabupaten/Kota, 5. Fasilitator, 6. LKM/TPK/BKM dan masyarakat. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata telah sesuai dengan pedoman yang berlaku. Hasil evaluasi dijadikan pijakan untuk perbaikan pelaksanaan program berikutnya.
14
Formulir monitoring dan evaluasi dalam lampiran 26. 2.2.7. Pelaporan a. Fasilitator mendampingi kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata dalam penyusunan pelaporan kegiatan untuk disampaikan kepada LKM/TPK/BKM. b. Laporan memuat deskripsi pelaksanaan kegiatan, foto-foto kegiatan , dan bukti-bukti pembelanjaan dengan nilai : - Rp. 500.000,- s/d Rp. 1.000.000,- disertai materai Rp. 3.000,- Lebih dari Rp. 1.000.001,- disertai materai Rp. 6.000,c. LKM/TPK/BKM merangkum seluruh laporan kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata. d. Laporan asli disimpan oleh LKM/TPK/BKM dan masing-masing 1 (satu) copy laporan untuk disampaikan kepada Tim Teknis Kabupaten/ Kota, Tim Teknis Provinsi, Konsultan Manajemen serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. e. Konsultan Manajemen, Tim Teknis Provinsi dan Tim Teknis Kabupaten/Kota berkewajiban untuk memastikan pelaporan pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata dapat diterima tepat waktu. f.
Laporan pelaksanaan pemanfaatan Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata diterima Pariwisata dan Ekonomi Kreatif selambatlambatnya pada bulan Desember tahun anggaran berjalan.
Formulir pelaporan dalam lampiran 25.
15
BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI 3.1. Pengendalian
3.1.1. Pemantauan Pemantauan terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan prinsip, mekanisme, prosedur dan rencana yang telah ditetapkan; 2. Untuk mengetahui setiap pelaku PNPM Mandiri Pariwisata menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
3.1.1.1. Prinsip-prinsip Pemantauan a) Objektif Pelaksanaan Pemantauan dilakukan secara objektif berdasarkan analisis data yang lengkap dan akurat agar menghasilkan penilaian secara benar. b) Transparan Pemantauan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk dapat diketahui oleh masyarakat luas serta para pemangku kepentingan. c) Partisipatif Masyarakat berpartisipasi aktif dalam memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dan dapat melaporkan permasalahan yang ditemukenali dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan.
16
d) Akuntabel Pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
e) Berorientasi solusi Dalam melaksanakan pemantauan berorientasi pada pemecahan masalah dengan menumbuhkan kebersamaan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. f) Terintegrasi Pemantauan kegiatan hendaknya dilakukan secara utuh dan komprehensif dengan melihat berbagai permasalahan yang berkembang serta melibatkan pihak terkait. g) Berbasis Indikator Kinerja Pelaksanaan pemantauan dilakukan berdasarkan kriteria indikator masukan, proses, keluaran, manfaat dan dampak program. Indikator kinerja dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Indikator Masukan (input) Digunakan untuk mengukur jumlah sumberdaya yang digunakan dalam mencapai tujuan program. 2) Indikator Proses Untuk menggambarkan perkembangan dan aktivitas yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan.
17
3) Indikator Keluaran (output) Untuk mengukur keluaran dihasilkan dari suatu kegiatan.
yang
4) Indikator Hasil (outcome) Untuk menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. 5) Indikator Dampak (impact) Untuk mengetahui pencapaian tujuan umum dari program. Pelaksana dan Jenis-Jenis Pemantauan 1) Pemantauan partisipatif Pemantauan dilakukan oleh masyarakat baik secara individu, kolektif dan kelembagaan. 2) Pemantauan oleh pemerintah a) Pemantauan oleh Pemerintah Pusat
Pemantauan dilakukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mengukur kinerja dan efektivitas program yang dilakukan oleh kelompok masyarakat
b) Pemantauan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota
18
Pemantauan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengukur kinerja dan efektivitas program yang dilakukan oleh kelompok masyarakat.
3) Pemantauan Manajemen
oleh
Konsultan
Konsultan Manajemen melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dalam rangka memberikan penilaian kinerja program sebagai bahan masukan untuk membuat program selanjutnya.
3.1.1.2. Hasil Kegiatan Pemantauan Hasil pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata dilengkapi dengan rincian permasalahan, keberhasilan dan berbagai hal yang berkembang dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata, sebagai bahan acuan, rekomendasi dan tindak lanjut bagi pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata.
3.1.2. Pengawasan 1) Pengawasan dimaksudkan untuk melakukan pembinaan bagi pelaku PNPM Mandiri Pariwisata guna mencegah penyimpangan dan penyalahgunaan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. 2) Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional, seperti Inspektorat Jenderal, Badan Pemeriksa Keuangan, maupun Lembaga/Instansi pengawas lainnya dan masyarakat.
3.1.3. Pengaduan 3.1.3.1. Asas Pengelolaan Masyarakat
Pengaduan
Pengelolaan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan asas “Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat”.
19
3.1.3.2. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pengaduan Masyarakat a) Rahasia
Identitas orang yang menyampaikan pengaduan atau masalah harus dirahasiakan, kecuali yang bersangkutan menghendaki sebaliknya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak pelapor agar merasa aman dan nyaman berkaitan dengan masalah yang telah dilaporkannya.
b) Berjenjang
Semua pengaduan ditangani pertama kali oleh LKM/TPK/BKM, Fasilitator dan pelaku PNPM Mandiri Pariwisata setempat. Apabila masalah tidak dapat diselesaikan, maka akan diselesaikan pada jenjang yang lebih tinggi.
c) Transparan dan Partisipatif
Penyelesaian pengaduan seyogyanya dilakukan secara transparan dan partisipatif.
d) Proporsional
Penanganan permasalahan harus sesuai dengan cakupan kasusnya.
e) Objektif
20
Penanganan pengaduan ditangani secara objektif. Artinya pengaduan harus selalu dibuktikan kebenarannya dengan mencari informasi yang utuh sehingga penanganan pengaduan dapat dilakukan dengan tepat, dan bukan berdasarkan keberpihakan kepada salah satu pihak.
f) Kemudahan
Setiap anggota masyarakat dapat mengadukan permasalahan ke jenjang yang paling mudah dijangkau.
g) Cepat dan Akurat
Setiap pengaduan dan permasalahan perlu ditangani dan ditanggapi secara cepat dan tepat dengan menggunakan informasi yang akurat dan diupayakan penyelesaiannya pada tingkat yang terdekat.
3.2. Evaluasi 1) Evaluasi PNPM Mandiri Pariwisata dilakukan secara berkala oleh kelompok masyarakat penerima PNPM Mandiri Pariwisata, LKM/TPK/BKM, Tim Teknis Provinsi, Kabupaten/Kota, Konsultan Manajemen, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta masyarakat. 2) Evaluasi program bertujuan untuk menilai kinerja pelaksanaan, manfaat, dampak dan keberlanjutan PNPM Mandiri Pariwisata terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 3.3. Sanksi Sanksi adalah pemberlakuan suatu keadaan/kondisi yang disebabkan karena tidak ditaatinya aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam PNPM Mandiri Pariwisata. Penerapan sanksi merupakan proses pembelajaran masyarakat sebagai konsekuensi logis dari penegakan prinsip akuntabilitas yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari berbagai pihak terkait dalam melaksanakan PNPM Mandiri Pariwisata sehingga warga masyarakat miskin yang seharusnya merasakan manfaat program tidak dirugikan dan program dapat berjalan dengan baik serta berkelanjutan.
21
Penerapan sanksi berupa: a. Sanksi Administratif 1) Apabila Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Pariwisata tahun pertama belum menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan selambat-lambatnya bulan Desember tahun anggaran berjalan, maka bantuan program tahun berikutnya akan ditinjau kembali. 2) Sanksi dikenakan kepada kelompok penerima berupa penghentian bantuan, apabila terbukti melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri Pariwisata dan kelalaian menyampaikan laporan pelaksanaan. b. Sanksi lainnya dapat dikenakan kepada individu, kelompok, dan lembaga yang terindikasi melakukan penyimpangan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
22
BAB IV PENUTUP
Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata menjadi pegangan bagi seluruh pelaku PNPM Mandiri Pariwisata dan para pemangku kepentingan lainnya sehingga tujuan PNPM Mandiri Pariwisata dapat tercapai dan pelaksanaannya berjalan secara efektif dan efisien.
23
LAMPIRAN
24
Lampiran 1: Kerangka Acuan Pemilihan Fasilitator KERANGKA ACUAN PEMILIHAN FASILITATOR PNPM MANDIRI PARIWISATA Kebutuhan pendampingan merupakan hal mutlak yang menjadi prasyarat dalam pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata. Untuk dapat memenuhi prasyarat tersebut diperlukan tenaga fasilitator pada tingkat desa di lokasi kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata. Fasilitator memegang peranan yang sangat penting untuk menjalankan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata ini, supaya sukses. Untuk mendapatkan fasilitator desa yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Tim Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan seleksi terhadap calon fasilitator dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Setiap 1 (satu) orang calon yang dikehendaki dipilih dari 3 orang dengan disertakan daftar riwayat hidup masing-masing calon. Mekanisme pengadaan calon diserahkan kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota. b. Calon yang bersangkutan diutamakan berdomisili di lokasi desa wisata atau sekitarnya di mana kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata akan dilaksanakan. 2. Tim Teknis dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata di Kabupaten/Kota melakukan wawancara terhadap calon tenaga fasilitator/pendamping. Kriteria yang berkaitan dengan kompetensi dan persyaratan menjadi bagian dari wawancara dan penilaian. 3. Hasil rekrutmen diusulkan oleh Tim Teknis kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata atau SKPD yang membidangi pariwisata kemudian diinformasikan kepada Konsultan Manajemen. 4. Tenaga fasilitator PNPM Mandiri Pariwisata yang bertugas mendampingi kelompok masyarakat di desa wisata akan diberikan honorarium sebesar Rp.1.500.000,(termasuk pajak penghasilan) per bulan selama 6 bulan terhitung sejak masa kontrak diberlakukan. Fasilitator di tingkat desa memiliki peran dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melakukan sosialisasi program PNPM Mandiri Pariwisata kepada pemangku kepentingan (masyarakat desa, aparatur desa/kelurahan/kampung, aparatur kecamatan/distrik) di desa/kelurahan/kampung tempat fasilitator tersebut bertugas. 2. Menyiapkan gambaran/deskripsi tentang kondisi desa/kelurahan/kampung menjadi lokasi sasaran melalui kegiatan orientasi lapangan. 3. Identifikasi kegiatan PNPM Mandiri lainnya yang desa/kelurahan/kampung tersebut atau di tingkat kecamatan.
sudah
berjalan
yang di
25
4. Mendampingi pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata di tingkat desa/kelurahan/kampung sebagaimana tertuang dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. 5. Mendampingi proses pembahasan RUK di dalam kelompok penerima bantuan desa wisata agar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas. 6. Mendampingi kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata merumuskan RUK sesuai dengan kebutuhan pengajuan dana bantuan desa wisata. Usulan kegiatan dimaksud sesuai dengan format/formulir dalam PTO Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. 7. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata. 8. Melaporkan sistim informasi manajemen sesuai dengan format yang telah disediakan oleh konsultan manajemen secara reguler. 9. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Tim Teknis di tingkat Kabupaten/Kota dalam kaitannya dengan pelaporan, penyelesaian masalah maupun fungsi-fungsi koordinatif. 10. Melakukan komunikasi dan kerjasama dengan fasilitator PNPM lain (misal fasilitator dari PNPM Perkotaan, PNPM Pedesaan, PUAP, dll) yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas maupun hal lain terkait kepentingan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM/TPK/BKM) yang menjadi dampingannya. 11. Melakukan komunikasi dengan Konsultan Manajemen dan melaporkan kemajuan serta kendala di lapangan kepada Konsultan Manajemen. 12. Bersama dengan Tim Teknis dan kelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Persyaratan tenaga fasilitator yang dibutuhkan: 1. Diutamakan bukan PNS/TNI/POLRI/Perangkat Desa 2. Pendidikan formal minimal SMU atau sederajat 3. Diutamakan mampu menggunakan komputer dan mengoperasikan Ms Office (word, excel dan power point) serta mampu menggunakan internet untuk kepentingan pengiriman email maupun mengunduh dokumen dalam email ataupun website. 4. Memiliki pengalaman yang cukup terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat sasaran desa wisata melalui PNPM Mandiri Pariwisata. 5. Pengalaman bekerja dimaksud adalah pengalaman bekerja pemberdayaan masyarakat atau terkait kegiatan sosial lainnya.
dalam
lingkup
6. Memiliki keingintahuan dan komitmen yang tinggi. 7. Dapat berkomunikasi dengan baik dengan perangkat desa/kelurahan/kampung, LKM/TPK/BKM, Kelompok Keswadayaan Masyarakat, masyarakat umum, maupun tim Konsultan Manajemen. 8. Bersedia bekerja dengan tenggat waktu yang ketat. 9. Bersedia mengikuti pelatihan. 10. Bersedia menyusun laporan.
26
Lampiran 2: Sampul Proposal Bantuan Desa Wisata 2013
PROPOSAL BANTUAN DESA WISATA
Desa/Kelurahan/Kampung
:
……………………………
Kecamatan/Distrik
:
……………………………
Kabupaten/Kota
:
……………………………
Provinsi
:
……………………………
Pagu Anggaran
:
……………………………
TAHUN 2013
27
Lampiran 3: Contoh Kata Pengantar
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun Proposal Rencana Usulan Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013. Kami mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Republik Indonesia, melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, karena telah memberikan perhatian yang sangat besar dan kesempatan kepada kami untuk menyusun proposal ini. Semoga dengan perhatian dan dukungan ini, kepariwisataan di desa/kelurahan/kampung kami dapat berkembang dan memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan proposal ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Hal ini tentu saja salah satunya disebabkan keterbatasan kemampuan dan wawasan yang ada pada kami di dalam mengaplikasikannya ke dalam bentuk tulisan. Maka untuk itu kami memohon ma’af yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota ..................... , Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ........................ serta semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan demi tersusunnya proposal ini. Semoga apa yang telah kita kerjakan menjadi suatu kebaikan dan bermanfaat bagi kami serta masyarakat pada umumnya.
......................, ….................. 2013
(ttd & stempel)
Nama Ketua LKM/TPK/BKM : ............................
28
Lampiran 4: Daftar Isi Proposal Bantuan Desa Wisata DAFTAR ISI
hal Sampul …………………………………………………………………………….………..
…...
Kata Pengantar …………………………………………………………………………....
…...
Daftar Isi …………………………………………………………………………………....
…...
Formulir Hasil Orientasi Lapangan …………………………………………………….
…...
Profil Desa ………………………………………………………………………………….
…...
Formulir Berita Acara Pembentukan LKM/TPK/BKM ………………………………….
…...
SK Pembentukan LKM/TPK/BKM ………………………………………………………..
…...
Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM ……….
…...
SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM ………………………………….
…...
Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata ………………………………………………………………………………………
…...
Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok ………………………………
…...
Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan ……………………………………………
…...
RPJM Desa/Kelurahan/Kampung ……………………………………………………….
…...
Foto Potensi Desa Wisata, Sosialisasi dan Musyawarah/Rembug Warga ………
…...
Fotocopy KTP/ Surat Keterangan Domisili anggota kelompok sasaran penerima bantuan desa wisata ……………………………………………………………………….
29
Lampiran 5: Formulir Hasil Orientasi Lapangan FORMULIR HASIL ORIENTASI LAPANGAN INFORMASI UMUM 1.
DESKRIPSI
Nama Desa/Kelurahan/Kampung, Kecamatan/Distrik, Kabupaten/Kota, Provinsi
2.
Kategori Desa *)
a. Desa Wisata b. Desa di Sekitar Daya Tarik Wisata / Berbasis Industri Kreatif c. Desa Pendukung Usaha Pariwisata / Kemitraan dengan Usaha Pariwisata
A. DAYA TARIK ALAM 1.
Daya tarik utama
2.
Daya tarik pendukung
B. DAYA TARIK BUDAYA
30
1.
Daya tarik utama
2.
Daya tarik pendukung
INFORMASI UMUM
DESKRIPSI
C. DAYA TARIK BUATAN 1.
Daya tarik utama
2.
Daya tarik pendukung
D.
AKSESIBILITAS
1.
Cara pencapaian menuju desa/kelurahan/kampung dari kota/pusat pelayanan terdekat
2.
Kualitas jalan menuju desa/kelurahan/kampung
3.
Kualitas jalan di dalam desa/kelurahan/kampung
4.
Ketersediaan transportasi
5.
Waktu tempuh
6.
Ketersediaan rambu-rambu / petunjuk arah
7.
Ketersediaan BPW (Biro Perjalanan Wisata) yang telah menjual paket wisata ke desa/kelurahan/kampung tersebut.
moda
31
INFORMASI UMUM
DESKRIPSI
E. SARANA DAN PRASARANA 1.
Penginapan/homestay
2.
Warung makan
3.
Kamar mandi dan WC
4.
Air bersih
5.
Listrik
6.
Tempat parkir
7.
Tempat sampah
8.
Toko Cinderamata
9.
Jaringan Telepon
10. Bank dan money changer
11. Kantor pos
12. Panggung hiburan
13. Fasilitas lain
32
pendukung
yang
INFORMASI UMUM
DESKRIPSI
F. ASPEK PASAR Besarnya jumlah wisatawan yang berkunjung: - lokal/nusantara - mancanegara G. INVESTASI 1. Investasi/partisipasi masyarakat yang telah ada 2. Para pihak yang berperan dalam investasi 3. Para pihak yang berkaitan dengan struktur bagi hasil dalam pengelolaan H. KELEMBAGAAN DAN SDM BIDANG PARIWISATA 1. Pengelolaan desa wisata
2. Ketersediaan struktur lembaga pengelola 3. ketersediaan pemandu wisata 4. Pelibatan masyarakat sekitar I. PERMASALAHAN 1. Permasalahan mendasar yang perlu diperhatikan dan perlu segera ditangani 2. Permasalahan jangka panjang yang mungkin muncul
33
Lampiran 6: Profil Desa
PROFIL DESA WISATA Desa/Kelurahan/Kampung
:
....................................
Kecamatan/Distrik
:
....................................
Kabupaten/Kota
:
....................................
Provinsi Contact Person & Hp
: :
.................................... ....................................
1. Demografi dan jumlah penduduk miskin • Jumlah Penduduk : ...................... orang • Jumlah Kepala Keluarga : ...................... KK • Jumlah Warga Miskin : ...................... orang • Mata pencaharian masyarakat : a. ................................. (...... orang) b. .................................... (...... orang) c. .................................. dst 2. Potensi pariwisata • Daya Tarik Wisata • Seni Budaya • Lainnya • Jumlah kunjungan per tahun Wisatawan nusantara Wisatawan mancanegara
: …………………… : …………………… : …………………… : ………….. orang : ………….. orang
3. Jumlah usaha terkait dengan pariwisata yang dikembangkan masyarakat • Hotel/ Penginapan/ homestay : ................. • Transportasi/ angkutan : ................. • Rumah Makan/ warung makan : ................. • Kios Cinderamata : ................. • Industri kecil kerajinan : ................. (kulit/kayu/logam/anyaman/gerabah/ keramik/kain/tenun/makanan/souvenir) • Lainnya : .................
4. Klaster Desa (lingkari pilih salah satu yang sesuai): a. Desa Wisata b. Desa di Sekitar Daya Tarik Wisata / Berbasis Industri Kreatif c. Desa Pendukung Usaha Pariwisata / Kemitraan dengan Usaha Pariwisata
34
5. Sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan di Desa/Kelurahan/Kampung • ………………….. • ………………….. • ………………….. • ………………….. • dst 6. Program apa saja yang telah dilaksanakan dalam rangka pengembangan pariwisata di desa wisata baik oleh pemerintah, pihak swasta maupun swadaya masyarakat? • ……………………. • ……………………. • ……………………. • ……………………. • dst 7. Kendala dan permasalahan dalam pengembangan desa wisata • ……………………. • ……………………. • ……………………. • ……………………. • dst 8. Foto potensi dan kegiatan kepariwisataan di desa wisata harap dilampirkan
35
Lampiran 7: Formulir Berita Acara Hasil Musyawarah Pembentukan LKM/TPK/BKM
BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM Desa/Kelurahan/Kampung
:
....................................
Kecamatan/Distrik
:
....................................
Kabupaten /Kota
:
....................................
Provinsi
:
....................................
Sesuai hasil musyawarah pembentukan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) / Tim Pengelola Kegiatan (TPK) / Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) yang telah dilaksanakan pada tanggal........................................................ bulan............................... tahun dua ribu tigabelas bertempat di................................................................ telah disepakati lembaga yang akan mengelola kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata adalah sebagai berikut: Nama LKM/TPK/BKM :
................................
Susunan Kepengurusan 1. 2. 3. 4.
Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
: ........................ : ........................ : ........................ : ........................
Musyawarah pembentukan LKM/TPK/BKM dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa/kelurahan/kampung yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.
………………..……….,……………….……..…….2013
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan : 1………nama.....……….….….(
)
2……………………………..….(
)
3………………………….….....(
)
4…………………….…………. dst
36
tanda tangan
Lampiran 8: Contoh SK Pembentukan LKM/TPK/BKM DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ............. Alamat:........................
TELP. .....................
FAX......................
KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ………………………. NOMOR : TENTANG PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ………………………., Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
b.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu membentuk LKM/TPK/BKM.
1.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
2.
Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Desa Wisata Kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013 MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG …………………….. TENTANG PEMBENTUKAN LKM/TPK/BKM
KESATU
: Menetapkan LKM/TPK/BKM Desa Wisata......................... dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
37
KEDUA
: LKM/TPK/BKM merupakan pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Pariwisata
KETIGA
: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
KEPALA DESA/KELURAHAN/KAMPUNG ……………………..
……………………………….
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4.
38
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota; Tim Teknis Kabupaten/ Kota; Tim Teknis Provinsi; A r s i p.
Lampiran 9: Berita Acara Musyawarah Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM Desa/Kelurahan/Kampung
: ....................................
Kecamatan/Distrik
: ....................................
Kabupaten/Kota
: ....................................
Provinsi
: ....................................
Sesuai hasil musyawarah Kaji Ulang LKM/TPK/BKM yang telah dilaksanakan pada tanggal........................................................ bulan ............................... tahun dua ribu tigabelas bertempat di................................................................ telah disepakati adanya penambahan unit/seksi pariwisata pada lembaga......................... yang akan mengelola kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata, dengan susunan sebagai berikut: Nama LKM/TPK/BKM :
................................
Susunan Kepengurusan 1. 2. 3. 4.
Ketua Sekretaris Bendahara Seksi
: : : :
........................ ........................ ....................... 1) Seksi pariwisata : ............................. 2) ......................... 3) ........................dst
Musyawarah kaji ulang LKM/TPK/BKM dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa/kelurahan/kampung yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.
………………..……….,……………….…………..…….2013
Pihak-pihak yang membuat kesepakatan : 1………nama.....……….….….(
tanda tangan
)
2……………………………..….(
)
3………………………….….....(
)
4…………………….………..… dst
39
Lampiran 10: SK Perubahan Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM
DESA/ KELURAHAN /KAMPUNG ............. Alamat:........................
TELP. .....................
FAX......................
KEPUTUSAN KEPALA DESA/ LURAH/ KAMPUNG ………………………. NOMOR : TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM KEPALA DESA/LURAH/KAMPUNG ………………………., Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
b.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan di desa/kelurahan/kampung penerima PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu untuk merubah struktur organisasi LKM/TPK/BKM.
1.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata
2.
Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Desa Wisata Kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013 MEMUTUSKAN:
40
Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH/KAMPUNG …………………….. TENTANG PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI LKM/TPK/BKM
KESATU
: Menambah Unit/Seksi Pariwisata pada LKM/TPK/BKM Desa/Kelurahan/Kampung .................................. dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Unit/Seksi Pariwisata
LKM/TPK/BKM merupakan pelaksana PNPM
Mandiri Pariwisata KETIGA
: Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
KEPALA DESA DESA/LURAH/KAMPUNG ………………..
……………………………….
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota 2. Tim Teknis Kabupaten/Kota; 3. Tim Teknis Provinsi; 4. A r s i p.
41
Lampiran 11: Berita Acara Penetapan Kelompok Sasaran Penerima Manfaat Bantuan Desa Wisata BERITA ACARA HASIL MUSYAWARAH PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA MANFAAT Desa/Kelurahan/Kampung : .................................... Kecamatan/Distrik
:
....................................
Kabupaten/Kota
:
....................................
Provinsi
:
....................................
Sesuai hasil kesepakatan musyawarah penentuan prioritas kegiatan yang telah dilakukan pada tanggal........................................................ bulan................................ tahun dua ribu tigabelas bertempat di ................................................................ telah disepakati kelompokkelompok penerima PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2013 yang akan menjalankan kegiatan yang disepakati dengan rincian kelompok sebagai berikut: NO 1
NAMA KELOMPOK ............................
KETERANGAN Ketua
: .......
Sekretaris :........ Bendahara: ...... Anggota 2
dst ............................
: ......
............................ ........................... dst
Musyawarah penetapan kelompok sasaran penerima manfaat PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 dihadiri oleh para pemangku kepentingan di desa yang difasilitasi oleh Fasilitator dan Tim Teknis Kabupaten/Kota. Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab. ………………..……….,……………….…………..…….2013 Pihak-pihak yang membuat kesepakatan : 1………nama.....……….….….(
)
2……………………………..….(
)
3………………………….….....(
)
4…………………….…………. dst
42
tanda tangan
Lampiran 12: Formulir Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Kelompok
RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) KELOMPOK Nama Kelompok Masyarakat
:
Nama Koordinator
:
Desa/Kelurahan/Kampung
:
Kecamatan/Distrik
:
Kabupaten/Kota
:
INFORMASI UMUM KELOMPOK MASYARAKAT No
Nama
L/P Umur
Alamat sesuai KTP*)
Keahlian Yang Dimiliki
dst *) Dilampiri dengan Fotokopi KTP/surat keterangan domisili yang masih berlaku INFORMASI UMUM USULAN RENCANA KEGIATAN KELOMPOK Informasi
Uraian
Nama Usulan Kegiatan Lokasi Pelaksanaan Dasar Pertimbangan Usulan Kegiatan Manfaat apa yang diperoleh masyarakat apabila kegiatan tersebut dilaksanakan Potensi pariwisata apa yang dapat dikembangkan apabila kegiatan tersebut dilakukan? Desa/Kelurahan/Kampung mana saja yang bisa turut dikembangkan apabila kegiatan tersebut dijalankan?
43
Jumlah Masyarakat miskin yang dapat menerima manfaat dari kegiatan yang akan dilakukan? Jumlah Dana yang dibutuhkan Untuk ) Melaksanakan kegiatan * Jumlah Dana Swadaya Masyarakat Jumlah Dana dari PNPM Mandiri Pariwisata Demikian Rencana Usulan Kegiatan ini kami buat sebenar-benarnya.
Mengetahui/Menyetujui
Tim Teknis Kabupaten/Kota,
Fasilitator
Ketua Kelompok Masyarakat,
………………….……….….
………………………….
……………………………..
Catatan: *) Dilengkapi dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB)
44
Lampiran 13: Formulir Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 Nama LKM/TPK/BKM
:
Desa/Kelurahan/Kampung
:
Kecamatan/Distrik
:
Kabupaten/Kota
:
Provinsi
:
Sesuai hasil kesepakatan rapat penentuan prioritas kegiatan
yang telah dilakukan pada
tanggal...................................................... bulan................................ tahun dua ribu tigabelas bertempat di ................................................................ maka dari daftar
kegiatan yang
diusulkan oleh masyarakat disepakati beberapa prioritas usulan yang akan didanai dengan Bantuan Desa Wisata PNPM Mandiri Pariwisata. Prioritas tersebut telah dipilih melalui forum rembug warga yang difasilitasi oleh LKM/TPK/BKM
dengan dihadiri oleh para pemangku
kepentingan di desa/kelurahan/kampung. Usulan prioritas kegiatan tersebut akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan PNPM Mandiri Pariwisata. Usulan prioritas kegiatan yang disepakati tersebut adalah :
No
Nama Kelompok
Kegiatan
Usulan Anggaran PNPM Mandiri Pariwisata
Swadaya Masyarakat
Keterangan
1 2 3
Dst
45
Demikian kesepakatan ini diambil untuk dijalankan sepenuhnya dengan penuh tanggung jawab.
………………..……….,……………….…………..…….2013 Pihak-pihak yang membuat kesepakatan : 1………nama.....……….….…..(
)
2……………………………..….(
)
3………………………….….....(
)
4………………………………. dst
46
tanda tangan
Lampiran 14: Contoh Format Rencana Program Jangka Menengah (RPJM) Desa/Kelurahan/Kampung
PROGRAM JANGKA MENENGAH PEMBANGUNAN PARIWISATA DESA PNPM MANDIRI PARIWISATA DESA/KELURAHAN /KAMPUNG KECAMATAN /DISTRIK KABUPATEN /KOTA PROVINSI BAB I
: ………………………………. : ………………………………. : ………………………………. : ……………………………….
PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Tujuan C. Proses Penyusunan
BAB II
PROFIL KEPARIWISATAAN DESA/KELURAHAN/KAMPUNG A. Profil Umum Desa/Kelurahan/Kampung B. Potensi Wisata B.1. Daya Tarik Wisata Alam B.2. Daya Tarik Wisata Budaya dan Kerajinan B.3. Dukungan Terhadap Desa Wisata Lain B.4. Dukungan Terhadap Industri Pariwisata C. Sarana Prasarana Kepariwisataan D. Kegiatan Perekonomian Masyarakat di Bidang Pariwisata
BAB III
PROFIL LKM/TPK/BKM A.
Profil Singkat LKM/TPK/BKM
B.
Struktur Organisasi LKM/TPK/BKM
BAB IV
VISI DAN MISI DESA/KELURAHAN/KAMPUNG
BAB V
IDENTIFIKASI MASALAH PARIWISATA A. Masalah B. Penyebab
BAB VI
ANALISIS POTENSI PARIWISATA DALAM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PARIWISATA
47
BAB VII MATRIKS PERSOALAN KEMISKINAN DAN PENENTUAN PRIORITAS KEGIATAN Kajian Analisis Prioritas
No
Simpul Masalah
Jlm warga miskin yang bergerak di bidang usaha pariwisata
Persoalan
2
3
1
Kemendesakan
Dampak
(apabila masalah tersebut dipecahkan, maka ada beberapa masalah lain yang terpecahkan)
(apabila masalah tersebut tidak dipecahkan maka akan menyebabkan masalah lain yang gawat )
(berapa banyak warga miskin yang terkena dampak masalah)
4
5
6
Prioritas Penyelesaian
Jml
7
8
BAB VIII RENCANA JANGKA MENENGAH PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
No
1
48
Program
2
Lokasi
3
Penerima Manfaat L
P
4
5
Perkiraan Biaya
Pelaksana
Penanggung Jawab
Sumber Daya
Waktu
6
7
8
9
10
BAB IX
PRIORITAS PROGRAM Jumlah Penerima Manfaat
Sumber Dana No
Program
1
BAB X
2
Rincian Kegiatan
3
2011
4
Penanggung Jawab
PNPM Mandiri Pariwisata
Swadaya
Sumber Lain
Langsung
Tidak langsung
6
7
8
9
10
5
PENUTUP
Daftar Lampiran : 1. Hasil pendataan penduduk miskin terbaru. 2. Daftar nama dan anggota kelompok yang telah dibentuk.
49
Lampiran 15: Sampul Dokumen Pencairan
PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013
50
Desa/Kelurahan/Kampung
:
……………………………
Kecamatan/Distrik
:
……………………………
Kabupaten/Kota
:
……………………………
Provinsi
:
……………………………
Pagu Anggaran
:
……………………………
Lampiran 16: Daftar Isi berkas pencairan DAFTAR ISI
hal Sampul …………………………………………………………………………….………..
…...
Daftar Isi …………………………………………………………………………………....
…...
Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan ……………………….
…...
Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan (RUK) ………………………………………
…...
Rincian Anggaran Biaya (RAB) ………………………………………………………...
…...
Surat Perjanjian Kerjasama ………………………………………………………………
…...
Kuitansi ……………………………………………………………………………………..
…...
Fotocopy buku rekening Bank ………………………………………………………….
…...
Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank penerbit rekening LKM/TPK/BKM ……………………………………………………………………………..
…...
Surat Keputusan Penetapan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata oleh Tim Teknis atau pejabat yang berwenang ………………………………………..
…...
51
Lampiran 17: Lembar Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pencairan LEMBAR PEMERIKSAAN KELENGKAPAN PERSYARATAN PENCAIRAN BANTUAN DESA WISATA Desa /Kelurahan/Kampung Kecamatan/Distrik Kabupaten/Kota Provinsi
No.
Pemeriksaan Isi Dokumen Pencairan ADA TIDAK ADA Layak Kurang Salah
Uraian
1 2
Sampul Kata Pengantar
3 4
Daftar Isi RPJM Desa/Kelurahan/Kampung
5
Berita Acara Penetapan Prioritas Kegiatan
6
RUK yang disahkan
7
Rekapitulasi RUK
8 9
Surat Perjanjian Kerjasama Kuitansi
10
Fotocopy Buku Rekening LKM
11
Surat Rekomendasi dari Bank Penerbit Rekening LKM
12
Surat Keputusan Tim Teknis/Kepala Dinas/Pejabat
13 14
: …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. : …………………………….. PENJELASAN dan REKOMENDASI
- Foto Desa Wisata - Foto Sosialisasi dan Musyawarah (1 keping CD) Absensi Musyawarah Kesimpulan Pemeriksaan: Bahwa dokumen tersebut telah : A. MEMENUHI SYARAT B. BELUM MEMENUHI SYARAT Diperiksa di…………………………, tanggal ........................................... Diperiksa Oleh
No 1
52
Nama
Jabatan Fasilitator
2
LKM/TPK/BKM
3
Tim Teknis Kab./Kota
Tanda Tangan
Lampiran 18: Format Rekapitulasi Rencana Usulan Kegiatan Kelompok LKM/TPK/BKM
: …………………………..
Desa/Kelurahan/Kampung
: …………………………..
Kecamatan/Distrik
: …………………………..
Kabupaten/Kota
: …………………………..
Provinsi
: ………………………….. REKAPITULASI RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK
No.
Kegiatan
1 1. 2. 3. Dst.
2
Jumlah Biaya (Rupiah) 3
Jumlah *) ……..………,……………….……... 2013
Mengetahui/Menyetujui, Tim Teknis Kabupaten/Kota,
Fasilitator
Ketua LKM/TPK/BKM,
…………………………….….
………………………….
……………………………
Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
ANDY WIDYANTA, SST. Par. NIP. 19840618 200902 1 006 Catatan: *) Sesuai dengan anggaran PNPM Mandiri Pariwisata
53
Lampiran 19: Contoh Format Rincian Anggaran Biaya (RAB)
Rincian Anggaran Biaya (RAB) LKM/TPK/BKM
: …………………………..
Desa/Kelurahan/Kampung
: …………………………..
Kecamatan/Distrik
: …………………………..
Kabupaten/Kota
: …………………………..
Provinsi
: …………………………..
Perhitungan No.
Uraian (Kegiatan/Rincian Barang)
Volume Banyak barang
Satuan (buah/rim/dll)
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah (Rp.)
1. 2. …
JUMLAH
..................................., ..................................2013
................................................. .................................................
54
Lampiran 20: Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 1)
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA 10110
TEL. (021) 3838265-68 (HUNTING)
FAX. (021) 3860934
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : Pada hari ini,……..…..……… tanggal………………..…………..……. bulan……….……….… tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
Nama : Andy Widyanta, SST.Par. NIP : 19840618 200902 1 006 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: KM.137/KP.110/MPEK/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2.
Nama : …………………......... Jabatan : Ketua LKM/TPK/BKM…………………………….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKM/TPK/BKM………..………………… yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Kampung ………..……………………………….. Kecamatan/Distrik …….……………..…………, Kabupaten/Kota …….…………………. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
55
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 040.05.1.902693/2013, tanggal 5 Desember 2012; 7. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.137/KP.110/MPEK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata; 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 02/KEP/DPDP/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2013; Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat/Bantuan Desa Wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran tersebut sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sebagaimana terlampir. Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
56
1.
Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 040.05.1.902693/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
2.
Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. (terbilang……………….……………………………..)
…………………….
Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat di Desa Wisata dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok masyarakat di desa wisata Desa/Kelurahan/Kampung …............................…… Kecamatan/Distrik ….............…................ Kabupaten/Kota ..…….....................….. pada Bank ……….............…… No. Rek : .....……..............…………………
Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfataan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menghentikan bantuan sosial tahun berikutnya yang diterima PIHAK KEDUA.
Pasal 6 PERSELISIHAN 1.
Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2.
Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 7 FORCE MAJEURE Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
57
Pasal 8 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua pihak, serta perubahan-perubahan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Jakarta,.........………..............… 2013
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA
KETUA LKM/TPK/BKM,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PNPM MANDIRI BIDANG PARIWISATA Materai Rp.6000,-
………………………………………….
58
ANDY WIDYANTA, SST. Par. NIP. 19840618 200902 1 006
Lampiran 21: Format Surat Perjanjian Kerjasama (Copy 2)
KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 17 JAKARTA 10110
TEL. (021) 3838265-68 (HUNTING)
FAX. (021) 3860934
SURAT PERJANJIAN KERJASAMA Nomor : Pada hari ini,……..…..……… tanggal………………..…………..……. bulan……….……….… tahun dua ribu tigabelas, bertempat di Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jalan Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 3.
Nama : Andy Widyanta, SST.Par. NIP : 19840618 200902 1 006 Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta 10110 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: KM.137/KP.110/MPEK/2012 tanggal 19 Desember 2012, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
4.
Nama : …………………......... Jabatan : Ketua LKM/TPK/BKM…………………………….. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LKM/TPK/BKM………..………………… yang berkedudukan di Desa/Kelurahan/Kampung ………..……………………………….. Kecamatan/Distrik …….……………..…………, Kabupaten/Kota …….…………………. yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang mengikat dan berakibat hukum bagi kedua belah pihak untuk melaksanakan pemanfaatan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata, dengan ketentuan sebagai berikut :
Pasal 1 DASAR PELAKSANAAN 1. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2004;
59
2. Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; 3. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.07/HK.001/MPEK/2012 tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN; 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah; 6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor 040.05.1.902693/2013, tanggal 5 Desember 2012; 7. Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.137/KP.110/MPEK/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Anggaran Tahun 2013 Pada Kantor Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 8. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata; 9. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor PM.20/OT.001/M.PEK/2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; 10. Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor: 02/KEP/DPDP/I/2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Administrasi Keuangan pada Kegiatan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Tahun Anggaran 2013; Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah setuju untuk menerima dan memanfaatkan Bantuan Langsung Masyarakat/Bantuan Desa Wisata dalam bentuk dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran tersebut sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sebagaimana terlampir. Pasal 3 SUMBER DAN JUMLAH DANA Sumber dan jumlah dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa wisata yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah :
60
1.
Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor: 040.05.1.902693/2013 Tanggal 5 Desember 2012.
2.
Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp. (terbilang……………….……………………………..)
…………………….
Pasal 4 PEMBAYARAN Pembayaran Dana Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat di Desa Wisata dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian kerjasama ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Pejabat Penerbit Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta IV, dengan cara pembayaran langsung ke rekening kelompok masyarakat di desa wisata Desa/Kelurahan/Kampung …............................…… Kecamatan/Distrik ….............…................ Kabupaten/Kota ..…….....................….. pada Bank ……….............…… No. Rek : .....……..............…………………
Pasal 5 SANKSI Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pemanfataan dana bantuan sosial kepada kelompok masyarakat di desa/kelurahan/kampung sasaran sesuai dengan Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak menghentikan bantuan sosial tahun berikutnya yang diterima PIHAK KEDUA.
Pasal 6 PERSELISIHAN 1.
Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sehubungan dengan surat perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
2.
Apabila dengan cara musyawarah belum dapat dicapai suatu penyelesaian, maka kedua belah pihak menyerahkan perselisihan ini kepada Pengadilan Negeri, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3.
Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum adalah mengikat kedua belah pihak.
Pasal 7 FORCE MAJEURE Jika timbul keadaan memaksa (force majeure) yaitu hal-hal yang diluar kekuasaan PIHAK KEDUA sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.
61
Pasal 8 PENUTUP Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian ini dan dipandang perlu oleh kedua pihak, serta perubahan-perubahan akan diatur dalam Perjanjian Tambahan atau Addendum yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
Jakarta,.........………..............… 2013
PIHAK KEDUA,
PIHAK PERTAMA
KETUA LKM/TPK/BKM,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA KEGIATAN PENINGKATAN PNPM MANDIRI BIDANG PARIWISATA
Materai Rp.6000,-
………………………………………….
62
ANDY WIDYANTA, SST. Par. NIP. 19840618 200902 1 006
Lampiran 22: Format Kuitansi TA Nomor Bukti MAK
: : :
KUITANSI No. : ……….............................................…………. Telah terima dari
:
Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
Uang sebesar : (terbilang) Untuk pembayaran :
Dana Bantuan Desa Wisata kepada Kelompok Masyarakat Desa Wisata di Desa/Kelurahan/Kampung…..………………………………………. Kecamatan/Distrik.....………………………………………………… Kabupaten/Kota ……….…………………………………………...... Sesuai Surat Perjanjian Kerjasama Nomor:.................................................... tanggal…...............……
Rp. ………………………………
………………………,………………….2013 Bendahara Pengeluaran,
Yang menerima, Ketua LKM/TPK/BKM, Materai Rp 6.000,-
ANI WIDIYASTUTI, SE NIP. 19860517 200802 2 001
………………….………………….
MENGETAHUI/MENYETUJUI, Pejabat Pembuat Komitmen Pada Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata
ANDY WIDYANTA, SST.Par. NIP. 19840618 200902 1 006
63
Lampiran 23: Contoh Surat Keterangan Rekening Aktif dari Bank
PT. BANK ............................................... Unit / Cabang .................... Alamat:
Telp./ Fax:
SURAT KETERANGAN Yang bertandatangan dibawah ini: Nama
: .....................................................................
Jabatan
: ...................................................................
Dengan ini menerangkan bahwa: Nomor Rekening
: .................................................................
Bank
: .................................................................
Cabang/Unit
: .................................................................
Nama Pemilik
: .................................................................
Alamat
: .................................................................
(sesuai yang tertulis di buku rekening) ................................................................. statusnya adalah rekening AKTIF dan dapat dipergunakan untuk transaksi penarikan maupun pengiriman.
.............................., ........................................2013 PT. BANK .............................................................. Unit/Cabang ....................................
......................................... ......................................... (Tandatangan, nama terang, jabatan, dan cap basah bank)
64
Lampiran 24: Contoh SK Penetapan Kelompok Sasaran PNPM Mandiri Pariwisata
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA ...................... DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN Alamat:........................
TELP. .....................
FAX......................
KEPUTUSAN TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA …………………………. NOMOR : TENTANG PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013 TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA ………………………… Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan pariwisata di desa wisata, maka di Kabupaten/Kota ……….. dilaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata;
b.
bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata dipandang perlu untuk menetapkan kelompok-kelompok masyarakat di desa wisata sebagai kelompok sasaran penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013.
1.
Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Petunjuk Teknis Operasional Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 Keputusan Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Nomor 29/KEP/DPDP/I/2013 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) / Bantuan Desa Wisata Kepada Kelompok Masyarakat Penerima PNPM Mandiri Bidang Pariwisata Tahun Anggaran 2013
2. 3.
MEMUTUSKAN: Menetapkan
: KEPUTUSAN TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA ………….…………. TENTANG PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI
65
PARIWISATA TAHUN 2013 KESATU
: Menetapkan Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
KEDUA
: Kelompok Sasaran Penerima PNPM Mandiri Pariwisata Tahun 2013 sebagaimana disebutkan dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan (RUK) sesuai hasil musyawarah / rembug warga b. Mengajukan RUK beserta berkas pencairan sesuai Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Pariwisata kepada Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Peningkatan PNPM Mandiri Bidang Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setelah diverifikasi oleh fasilitator dan tim teknis Kabupaten/Kota……………………………………. c. Melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai RUK. d. Membuat laporan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata sesuai dengan PTO PNPM Mandiri Pariwisata.
KETIGA
: Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Pada tanggal
: :
TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ATAU SKPD YANG MENANGANI BIDANG PARIWISATA KABUPATEN/KOTA ……………………………….
………………………………. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata; 2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi ………………..; 3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten/Kota ………; 4. Tim Teknis Provinsi; 5. A r s i p.
66
LAMPIRAN
:
NOMOR TANGGAL
: :
KEPUTUSAN TIM TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN/KOTA …………………………. ……………………………………………………. …………………………………………………….
PENETAPAN KELOMPOK SASARAN PENERIMA PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013 DESA/KELURAHAN/KAMPUNG KECAMATAN/DISTRIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI
No.
Nama Kelompok
: ........................................................... : ........................................................... : ........................................................... : ...........................................................
Keterangan / Bidang Kegiatan
1.
Penerima Manfaat Nama Anggota Kelompok
L/P
Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Bendahara : Anggota : 1. ..................................................... 2. ..................................................... 3. Dst.
2.
Ketua : Wakil Ketua : Sekretaris : Bendahara : Anggota : 1. ..................................................... 2. ..................................................... 3. Dst.
......................, ..................................2013 Mengetahui Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung Ketua Kelompok
...........................................
Koordinator LKM/TPK/BKM
................................................
Keterangan: L : Laki-laki P : Perempuan
67
Lampiran 25: Contoh Papan Informasi PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013
68
69
Kendala / Masalah yang Dihadapi
Rencana Tindak lanjut
Swadaya Masyarakat: Rp. .................
PNPM Mandiri Pariwisata : Rp. ................
Jumlah Biaya:
Biaya
......................, ..................................2013
P
Ketua Kelompok
L
..................................................
Nama Kelompok
Penerima Manfaat
Keterangan: L : Laki-laki (jumlah orang) P : Perempuan (jumlah orang) Laporan dilengkapi dengan foto pelaksanaan rembug warga, foto pelaksanaan kegiatan, serta laporan keuangan dan nota-nota belanja
................................................
Potensi Pengembangan
.............................................
Uraian
Koordinator LKM/TPK/BKM
Nama kegiatan
: ........................................................... : ........................................................... : ........................................................... : ...........................................................
Mengetahui Kepala Desa/Lurah/Kepala Kampung
No
DESA/KELURAHAN/KAMPUNG KECAMATAN/DISTRIK KABUPATEN/KOTA PROVINSI
LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013
Lampiran 26: Formulir Laporan Pelaksanaan Kegiatan
70 FAKTA LAPANGAN/PENJELASAN NARASUMBER
Kegiatan yang dilaksanakan oleh LKM/TPK/BKM terkait PNPM Mandiri Pariwisata
Integrasi yang terjadi dalam LKM/TPK/BKM dengan kehadiran PNPM Mandiri Pariwisata
2
3
Integrasi pada dua hal: (1) Usulan Program dan (2) Kelembagaan Masyarakat (LKM)
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata
Pedoman Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata dan Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata
Proses apa saja yang dilakukan dalam penyusunan Usulan Kegiatan? Jelaskan tahapannya.
Kendala apa saja yang dihadapi dalam proses penyusunan Usulan Kegiatan?
Bagaimana proses penentuan prioritas Usulan Kegiatan?
1
2
3
Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata
PROSES PENYUSUNAN USULAN KEGIATAN (Narasumber: Ketua LKM/TPK/BKM atau Fasilitator)
Apa saja Pengetahuan dan Informasi yang diketahui oleh LKM/TPK/BKM mengenai PNPM Mandiri Pariwisata?
II
SUMBER DATA DAN INFORMASI
: …………………………………………. : …………………………………………. : …………………………………………. : ………………………………………….
LEMBAGA KESWADAYAAN MASYARAKAT (Narasumber : KETUA LKM/TPK/BKM)
PROSES/KEGIATAN
1
I
NO
Desa/Kelurahan/Kampung Kecamatan/Distrik Kabupaten/Kota Provinsi
MONITORING DAN EVALUASI PNPM MANDIRI PARIWISATA TAHUN 2013
Lampiran 27: Lembar Monitoring dan Evaluasi PNPM Mandiri Pariwisata
71
Apa Hasil dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan?
Apa pengaruh dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan?
3
4
Kesimpulan
Saran dan Rekomendasi
1
2
EVALUASI
Menurut Anda dari apa yang dijalankan oleh Fasilitator, adakah yang kurang, harus diperbaiki ataupun ditambah? Jelaskan!
2
VI
Apa saja peran fasilitator dalam proses kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata?
1
PERAN FASILITATOR (Narasumber: Ketua Kelompok/Ketua LKM/TPK/BKM)
Berapa jumlah warga miskin yang terlibat dalam kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata?
2
V
Berapa Kelompok Masyarakat yang terbentuk dan berapa anggota seluruhnya?
1
DAMPAK (Narasumber: Ketua LKM/TPK/BKM dan/atau Masing-masing Ketua Kelompok)
Berapa persen dana terserap dari total Bantuan Desa Wisata?
3
IV
Berapa persen dana terserap dari masingmasing kegiatan?
2
IMPLEMENTASI KEGIATAN (Narasumber: Ketua Kelompok/Fasilitator)
Apa saja kegiatan yang dijalankan?
1
III
Halaman ini sengaja dikosongkan
72
