Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN KPPU NO 05/KPPU-1/2005 MENGENAI PENGUASAAN PASAR (PELAKSANAAN SISTEM PELAPORAN ELEKTRONIK ANTARA BURSA EFEK JAKARTA DENGAN PT. LIMAS STOCKHOLMINDO) R.M. Taufiq Kurniadihardja, Happy Ferovina Azlia and Partners Law Firm Jln. Menteng Raya 29, Jakarta
[email protected] ABSTRACT Effort emulation in happening business activity because party which do business activity gets gain procurement and remove loss. To that is effort agent utilizes to make the point whatever to get that gain despite makes the point that is utilized gets to evoke emulation not well. Therefore Indonesia government tries to manage that emulation in walking business activity corresponds to specified regulation which is UU NO. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations. Although UU No. 5 Years 1999 was established and has explicit sanction, extant effort agent that breaches and do emulation not well as case among Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmindo's pyramid in mastery market by undertaking discrimination practice. Writer tries to describe that case and analyses KPPU'S verdict (Effort emulation commission) one that given unto by Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmindo's pyramid, there is method even that is utilized is normatif that gets descriptive character. In system performing monitoring and e reporting Exclusive as Jakarta stock exchange points directly PT. Stockholmindo's pyramid without give chance to vendor who have performance and as as concept PT. Stockholmindo's pyramid, really in conflict with procedure tender already being established by BAPEPAM(Capital Market Supervisor body) where in that process Stock Exchange Jakarata shall invite vendor or entrepreneur real time's service and Jakarta Stock Exchange pass on system performing IDE e reporting and monitoring one that agreed-on by BAPEPAM (Capital Market Supervisor body) and Emiten's Association Indonesian to vendor, on chance it also vendor can propose system development concept e reporting and monitoring , technical facet and price who will be put on to recorded firm that utilizes system e reporting and monitoring. In process that Jakarta Stock Exchange also arranges feasibility study to vendor one that attending. Stock Exchange afterwards Jakarta can point vendor one that will perform both of that system and has to be agreed by attending party and diumukan to publics. Stock exchange Jakarta not do specified procedure by BAPEPAM and does exclusive ala directing to PT. Stockholmimndo's pyramid, therefore direct directing conduct that dikategorikan can skulduggery or insanitary emulation as arranged in UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and insanitary Effort emulations, where is Jakarta Stock Exchange was evident breach aught elements on section 19 fonts d. by apply discriminatory to other effort agents, intention from it is pointing direct one be done By Stock Exchange to PT's Jakarta. Stockholmindo's pyramid that begets service firm real time information another or so-called vendor don't get chance for competing healthy ala with PT.Stockholmindo's pyramid,eventually vendor that have concept that equals PT. Stockholmindo's pyramid to performing system e reporting and monitoring. Effect of pointing direct that therefore Jakarta Stock Exchange stricken down by Sanction by an Effort emulation Commission commisioned to act explicit effort agent that breach rule on UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations. Jakarta stock exchange was evident breach section 19(d) UU No. 5 Years 1999 about Practice Prohibition Monopolizes and Insanitary Effort emulations which is discrimination act to other effort agents therefore sanction which be put on to Jakarta Stock Exchange and PT. Pyramid Stockholmindo is by discontinue all electronic reporting system activity with cancel agreement already disepakati by Jakarta Stock Exchange with PT. Stockholmindo's pyramid, sanction that gave by KPPU to Jakarta Stock Exchange and PT. Stockholmindo's pyramid constitute sanction that gets administrative character correspond to kewenangan KPPU, although in UU No. 5 Years 1999 said available pidana's sanctions liable to section 19d. Keywords: KPPU Verdict, Market Mastery, Electronic Reporting System Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
93
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Atas dasar itulah Pemerintah Indonesia
Pendahuluan Persaingan usaha merupakan suatu kea-
memandang bahwa dalam suatu persaingan
daan yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan
usaha diperlukan suatu peraturan yang dapat
usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam
mengatur kegiatan usaha yang dijalankan pe-
melaksanakan kegiatan usahanya, pelaku usaha
laku usaha. Dimana peraturan tersebut harus
berusaha untuk mengembangkan usahanya
memperhatikan keseimbangan dan kepentingan
menjadi besar, dan berperan secara langsung
antara pelaku usaha dengan kepentingan umum
dengan menjadikan usaha yang dijalankannya
dan memberikan perlindungan hukum yang sa-
menjadi terkemuka. Munculnya suatu persai-
ma bagi setiap pelaku usaha. Akhirnya setelah
ngan usaha disebabkan banyaknya pelaku usaha
melalui serangkaian perdebatan yang cukup
yang ingin menunjukkan kepada pasar dan kon-
sengit di Dewan Perwakilan Rakyat pada tang-
sumen bahwa hasil dari produksi yang di-
gal 5 Maret 1999, maka dikeluarkan suatu pera-
hasilkan oleh pelaku usaha dalam kegiatan usa-
turan perundang-undangan tentang Larangan
hanya mempunyai nilai dan kualitas yang ting-
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
gi dibandingkan dengan hasil produksi dari pe-
Sehat, dalam suatu Undang-undang, yaitu Un-
laku usaha lainnya. Karena itulah pelaku usaha
dang-Undang No. 5 Tahun 1999. (Endang
menggunakan berbagai cara agar dapat me-
Liliwaty, 2002)
ngalahkan pelaku usaha lainnya yang dianggap
Undang-Undang ini bertujuan antara lain:
pesaing, yang dimana seharusnya pesaing ter-
1) Menjaga kepentingan umum dan mening-
sebut dianggap sebagai mitra untuk bekerja
katkan efisiensi ekonomi nasional sebagai
sama dalam mengembangkan kegiatan produk-
salah satu upaya untuk meningkatkan kese-
si.(Sadono Sukirno, 1994)
jahteraan rakyat.
Dalam kegiatan usaha suatu persaingan
2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif
yang dilakukan oleh pelaku usaha dianggap
melalui pengaturan persaingan usaha yang
wajar apabila tidak merugikan masyarakat pada
sehat sehingga menjamin adanya kepastian
umumnya dan pelaku usaha pada khususnya,
kesempatan berusaha yang sama bagi pela-
seperti pelaku usaha yang kegiatan usahanya
ku usaha besar, pelaku usaha menengah,
telah berkembang pesat dapat mengayomi pe-
pelaku usaha kecil
laku usaha yang kegiatan usahanya baru ber-
3) Mencegah praktek monopoli dan atau per-
kembang sehingga terdapat kerjasama yang
saingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan
baik
oleh pelaku usaha, dan terciptanya efek-
dalam
memajukan
suatu
kegiatan
perekonomian. (Andasari Yurikosari, 2001) 94
tivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Selain dengan tujuan atas Undang-Undang No.
kecemburuan sosial antara pelaku usaha yang
5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Per-
satu dengan pelaku usaha yang lainnya, ke-
saingan Tidak Sehat juga mengatur tentang :
cemburuan tersebut dapat diakibatkan karena
1) Perjanjian yang dilarang
banyaknya fasilitas dan kemudahan yang di-
2) Kegiatan yang dilarang
miliki oleh suatu pelaku usaha yang tidak di-
3) Posisi dominan
miliki oleh pelaku usaha yang lain sehingga
4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
berdampak pada kesenjangan sosial ingin men-
5) Tata cara penanganan perkara
dapatkan keuntungan yang lebih besar dengan
6) Sanksi, dan
menggunakan berbagai cara, salah satunya ber-
7) Ketentuan-ketentuan lainnya
saing dengan cara yang tidak sehat. (Ahmad Yani, 1999)
Dengan adanya ketentuan-ketentuan ter-
Untuk itulah dibentuk suatu komisi pe-
sebut diharapkan pelaku usaha dapat menja-
ngawas yang khusus dibentuk untuk mengawasi
lankan kegiatan usahanya sesuai dengan pera-
jalannya pelaksanaan Undang-Undang, dengan
turan yang ditetapkan dalam Undang-Undang
segala peran, tugas, wewenang dan tanggung ja-
Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
wab tersendiri, termasuk juga kewenangan un-
Sehat.
tuk menangani perselisihan yang timbul seWalaupun Undang-Undang ini telah di-
hubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang
bentuk dan disahkan oleh Pemerintah, tidak da-
tersebut yaitu
Komisi Pengawas Persaingan
pat dipungkiri bahwa masih banyak pelaku usa-
Usaha (KPPU) yang dalam menjalankan tu-
ha yang menjalankan kegiatan usahanya dengan
gasnya bertanggung jawab secara langsung ke-
melakukan persaingan tidak sehat kepada pe-
pada Presiden.
laku lainnya. Pelaku usaha tersebut mencoba
Dalam tugasnya KPPU juga mempunyai
menguasai pasar dalam kegiatan produksi ba-
tata cara dan penanganan perkara seperti mela-
rang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan
kukan pemeriksaan secara langsung terhadap
bagi dirinya sendiri, bahkan. pelaku usaha ter-
pelaku usaha walau tanpa adanya laporan, se-
sebut juga melakukan praktek monopoli dan
lain itu putusan yang dijatuhkan oleh KPPU da-
menyalahgunakan aturan yang ditetapkan Un-
pat diajukan keberatan oleh pelaku usaha dalam
dang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan
jangka waktu 14 hari, apabila dalam jangka
Persaingan Usaha Tidak Sehat
waktu tersebut tidak diajukan keberatan maka
Salah satu faktor dari timbulnya persaingan yang tidak sehat dikarenakan adanya
putusan KPPU dianggap inkracht van gewijsde atau berkekuatan hukum tetap.
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
95
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Dengan demikian sebagai pelaku usaha harus-
pihak untuk pengadaan sistem e-reporting dan
lah mencermati dan berusaha menata kembali
monitoring tersebut, dalam hal ini Bursa Efek
kegiatan usaha yang dijalankan agar dapat tum-
Jakarta harus bersikap terbuka atau transparan
buh serta berkembang secara sehat dan benar
serta tidak memihak salah satu pihak maupun
sehingga dapat menghindarkan persaingan yang
menerima masukan dari para vendor yang ingin
tidak sehat dan praktek monopoli yang dapat
menawarkan pengadaan sistem e-reporting dan
merugikan masyarakat bahkan pelaku usaha
monitoring tersebut. Namun yang terjadi Bursa
lainnya. Dalam pelaksanaan sistem pelaporan
Efek Jakarta telah melakukan penunjukan se-
elektronik yang dilakukan oleh Bursa Efek
cara langsung kepada salah satu vendor yaitu
Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo dimana
PT. Limas Stockholmindo untuk melaksanakan
kita mengetahui bahwa Bursa Efek Jakarta yang
pengadaan kedua sistem tersebut tanpa me-
merupakan suatu badan hukum dan menye-
lakukan tender dan tanpa menerima masukan
lenggarakan bursa efek di Jakarta serta berperan
dari vendor yang lainnya.
langsung dalam kegiatan perdagangan efek un-
Atas dasar itulah Bursa Efek Jakarta
tuk mempertemukan para pihak dalam pena-
dianggap telah melanggar pasal yang ada dalam
waran jual dan beli efek.
UU No. 5 Tahun 1999 mengenai penguasaan
Bursa Efek Jakarta memiliki suatu ide
pasar dengan bertindak diskriminasi kepada
untuk melaksanakan suatu sistem pelaporan
para vendor lainnya, sehingga kasus ini telah di-
yang dilakukan secara elektronik untuk pe-
periksa dan menghasilkan suatu putusan oleh
nyampaian laporan keuangan dan informasi da-
Komisi Pemgawas Persaingan Perusahaan yang
ri perusahaan tercatat kepada Bursa Efek
dalam putusan tersebut diberikan juga sanksi
Jakarta yang dinamakan sistem e-reporting. Se-
kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas
lain sistem e-reporting Bursa Efek Jakarta juga
Stockholmindo karena terbukti melanggar Un-
ingin melaksanakan suatu sistem penyampaian
dang-Undang No. 5 Tahun 1999.
atas pergerakan informasi saham secara praktis
Dari penjelasan diatas tersebut, pokok
dan cepat dari perusahaan tercatat kepada Bursa
pembahasan dalam tulisan ini adalah:
Efek Jakarta dengan menggunakan sistem mon-
1
itoring.
Apakah penunjukan langsung PT. Limas Stockholmindo untuk implementasi sys-
Untuk melaksanakan kedua sistem ter-
tem monitoring dan e-reporting oleh Bur-
sebut Bursa Efek Jakarta harus mendapatkan
sa Efek Jakarta bertentangan dengan pro-
ijin dari BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar
sedur yang telah ditetapkan BAPEPAM ?
Modal) serta mengadakan suatu tender memilih 96
2
Apakah tindakan tersebut di atas dapat di-
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
kategorikan perbuatan curang atau per-
Adapun pengertian dari Pengadaan Barang dan Jasa
saingan yang tidak sehat sebagaimana
pemerintah :
yang telah diatur dalam UU No. 5 Tahun
Suatu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang
1999 tentang Anti Monopoli dan Persai-
dibiayai dengan APBN atau APBD, baik yang dilaksanakan
ngan Usaha Tidak Sehat ? 3
Sanksi apakah yang dapat dikenakan ke-
secara
swakelola
maupun
oleh
penyedia barang atau jasa.
pada PT. Limas Stockholmindo dan Bursa Efek Jakarta dikarenakan penunjukan langsung oleh Bursa Efek Jakarta kepada PT. Limas stockholmindo dalam pelaksa-
Prinsip-Prinsip dan Etika Dalam Pengadaan Penerapan Pengadaan Barang dan Jasa Pengadaan barang dan jasa wajib menerap-
naan system e-reporting dan system mo-
kan prinsip-prinsip :
nitoring sesuai dengan UU No 5 Tahun
- Efisien, berarti pengadaan barang dan jasa harus
1999 ?
diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan
Pembahasan Pengadaan barang dan jasa diperlukan un-
dapat dipertanggungjawabkan.
tuk mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelo-
- Efektif, berarti pengadaan barang dan jasa harus
laan dalam suatu perusahaan, terutama dalam bi-
sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan
dang pemerintahan. Untuk itulah pemerintah beru-
dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-
saha agar aanya tranparansi dan kompetisi yang se-
besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
suai serta tidak penyelewengan yang menyebabkan
- Terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang
kerugian dan keuntungan bagi pihak tertentu maka
dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan
dibentuklah suatu peraturan terhadap ketentuan tata
jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan
cara pengadaan barang dan jasa pemerintah yang
melalui persaingan yang sehat di antara penyedia
tercantum dalam Keppres. No.80 tahun 2003 de-
barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat
ngan maksud dan tujuan sebagai berikut :
atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan
1. Untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai
prosedur yang jelas dan transparan. - Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, ter-
dari APBN atau APBD . 2. Agar pelaksanaan barang atau jasa yang sebagian
masuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata
atau seluruhnya dibiayai APBN atau APBD
cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon pe-
dilakukan secara efisien, efektif, terbuka dan
nyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi
bersaing, transparan, adil atau tidak diskrimi-
peserta penyedia barang dan jasa yang berminat
natif, dan akuntabel.
serta bagi masyarakat luas pada umumnya. Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
97
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
- Adil atau tidak diskriminatif, berarti memberikan
langsung maupun tidak langsung dalam proses
perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jas dan tidak mengarah untuk mem-
pengadaan barang dan jasa. f.
Menghindari dan mencegah terjadinya pem-
beri keuntungan kepada pihak tertentu, dengan
borosan dan kebocoran keuangan negara dalam
cara dan atau alasan apapun.
pengadaan barang dan jasa.
- Akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik
g.
Menghindari dan mencegah penyalahgunaan
fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran
wewenang dan atau kolusi dengan tujuan untuk
pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pela-
keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain
yanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip
yang secara langsung atau tidak langsung me-
serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan
rugikan negara.
barang dan jasa.
h.
Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima
Pengguna barang dan jasa, penyedia barang
hadiah, imbalan berupa apa saja kepada
dan jasa, dan para pihak yang terkait dalam pe-
siapapun yang diketahui atau patut dapat di-
laksanaan pengadaan barang dan jasa harus
duga berkaitan dengan pengadaan barang dan
mematuhi etika sebagai berikut:
jasa.
a.
b.
c.
Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran
Prosedur
kelancaran dan ketetapan tercapainya tujuan
barang
pengadaan barang dan jasa.
Kepres No. 80 Tahun 2003
e.
98
dan
mengenai
jasa
Pemerintah
pengadaan menurut
Bekerja secara profesional dan mandiri atas
Dalam Prosedur Pemilihan Penyedia Barang
dasar kejujuran, serta menjaga kerahasiaan do-
dan Jasa Pemborongan lainnya dilakukan dengan
kumen pengadaan barang dan jasa yang se-
metoda pelelangan umum yang merupakan metoda
harusnya dirahasiakan untuk mencegah ter-
pemilihan penyedia barang dan jasa yang dilakukan
jadinya penyimpangan dalam pengadaan ba-
secara terbuka dengan pengumuman secara luas
rang dan jasa.
melalui media massa dan papan pengumuman resmi
Tidak saling mempengaruhi baik secara lang-
untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas
sung maupun tidak langsung untuk mencegah
dunia usaha yang berminat dan memenuhi kuali-
dan menghindari terjadinya persaingan tidak
fikasi dapat mengikutinya
sehat. d.
hukum
Selain itu dalam metoda pemilihan barang
Menerima dan bertanggung jawab atas segala
dan jasa pemborongan jasa lainnya dapat dipilih sa-
keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kese-
lah 1 (satu) dari 3 (tiga) metoda penyampaian doku-
pakatan para pihak.
men penawaran berdasarkan jenis barang dan jasa
Menghindari dan mencegah terjadinya perten-
yang akan diadakan dan metoda penyampaian doku-
tangan kepentingan para pihak yang terkait,
men penawaran tersebut harus dicantumkan dalam
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
dokumen lelang yang meliputi :
1, sedangkan harga penawaran dimasukkan
1.
Metoda satu sampul yaitu penyampaian do-
dalam sampul tertutup 11, selanjutnya sampul 1
kumen penawaran yang terdiri dari persyaratan
dan sampul 11 dimasukkan ke dalam 1 (satu)
administrasi, teknis, dan penawaran harga yang
sampul dan disampaikan kepada panitia atau
dimasukkan ke dalam salah satu sampul ter-
pejabat pengadaan.
tutup kepada panitia atau pejabat pengadaan
3.
Metoda dua tahap yaitu penyampaian dokumen
yang didalamnya ada 2 (dua) proses yaitu :
penawaran yang persyaratan administrasi dan
a.
Proses prakualifikasi adalah proses peni-
teknis dimasukkan dalam sampul tertutup 1,
laian kompetensi dan kemampuan usaha
sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam
serta pemenuhan persyaratan tertentu
sampul tertutup 11, yang penyampaiannya dila-
lainnya dari penyedia barang jasa se-
kukan dalam 2 (dua) tahap secara terpisah dan
belum memasukkan penawaran. Proses
dalam waktu yang berbeda.
prakualifikasi secara umum meliputi
Prosedur pemilihan barang dan jasa pem-
pengumuman prakualifikasi, pengam-
borongan lainnya dengan metoda pelelangan
bilan dokumen prakualifikasi, pemasu-
umum meliputi :
kan dokumen prakualifikasi, evaluasi
b.
a.
1)
Dengan prakualifikasi :
dokumen prakualifikasi, penetapan calon
a) Pengumuman prakualifikasi,
peserta pengadaan yang lulus prakuali-
b) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
fikasi, dan pengumuman hasil prakua-
c) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
lifikasi.
d) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
Proses pascakualifikasi adalah proses
e) Penetapan hasil prakualifikasi,
penilaian kompetensi dan kemampuan
f) Pengumuman hasil prakualifikasi,
usaha serta pemenuhan persyaratan ter-
g) Masa sanggah prakualifikasi,
tentu lainnya dari penyedia barang jasa
h) Undangan kepada peserta yang lulus pra-
setelah memasukkan penawaran. Proses
kualifikasi,
pascakualifikasi secara umum meliputi
i)
Pengambilan dokumen lelang umum,
pemasukan dokumen kualifikasi bersa-
j)
Penjelasan,
maan dengan dokumen penawaran dan
k) Penyusunan berita acara penjelasan doku-
terhadap peserta yang diusulkan untuk
2.
men lelang dan perubahannya,
menjadi pemenang serta cadangan pe-
l)
Pemasukan penawaran,
menang dievaluasi dokumen kualifika-
m) Pembukaan penawaran,
sinya.
n) Evaluasi penawaran,
Metoda dua sampul yaitu penyampaian doku-
o) Penetapan pemenang,
men penawaran yang persyaratan administrasi
p) Pengumuman pemenang,
dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup
q) Masa sanggah,
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
99
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
r) Penunujukan pemenang,
dokumen lelang dan perubahannya,
s) Penandatanganan kontrak
l)
(Bambang Sumantri, 2004) 2)
m) Pembukaan penawaran,
Dengan pasca kualifikasi
n) Evaluasi penawaran,
a) Pengumuman pelelangan umum,
o) Penetapan pemenang,
b) Pendaftaran untuk mengikuti pelelangan,
p) Pengumuman pemenang,
c) Pengambilan dokumen lelang umum,
q) Masa sanggah,
d) Penjelasan,
r) Penunjukan pemenang,
e) Penyusunan
berita
acara
penjelasan
dokumen lelang dan perubahannya,
b.
s) Penandatanganan kontrak. c.
Prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa
f) Pemasukan penawaran,
pemborongan jasa lainnya dengan metoda
g) Pembukaan penawaran,
pemilihan langsung meliputi :
h) Evaluasi penawaran termasuk evaluasi
a) Pengumuman pemilihan langsung,
kualifikasi,
b) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
i)
Penetapan pemenang,
c) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
j)
Pengumuman pemenang,
d) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
k) Masa sanggah,
e) Penetapan hasil prakualifikasi,
l)
f) Pemberitahuan hasil prakualifiakasi,
Penunujukan pemenang,
m) Penandatanganan kontrak.
g) Masa sanggah prakualifikasi,
Prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa
h) Undangan
pemborongan jasa lainnya dengan metoda
pemilihan langsung,
pelelangan terbatas meliputi :
i)
Penjelasan,
a) Pemberitahuan dan konfirmasi kepada
j)
Penyusunan
peserta terpilih,
pengambilan
berita
acara
dokumen
penjelasan
dokumen lelang dan perubahannya,
b) Pengumuman pelelangan terbatas,
k) Pemasukan penawaran,
c) Pengambilan dokumen prakualifikasi,
l)
d) Pemasukan dokumen prakualifikasi,
m) Evaluasi penawaran,
e) Evaluasi dokumen prakualifikasi,
n) Penetapan pemenang,
f) Penetapan hasil prakualifikasi,
o) Pemberitahuan penetapan pemenang,
g) Pemberitahuan hasil prakualifikasi,
p) Masa sanggah,
h) Masa sanggah prakualifikasi,
q) Penunjukan pemenang,
i)
r) Penandatanganan kontrak.
Undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi,
j)
d.
Penjelasan,
k) Penyusunan 100
Pemasukan penawaran,
Pembukaan penawaran,
Tata cara pemilihan penyedia barang dan jasa pemborongan jasa lainnya dengan metoda pe-
berita
acara
penjelasan
nunjukan langsung meliputi :
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
a) Undangan kepada peserta terpilih,
yang akan dilaksanakan atau barang
b) Pengambilan dokumen prakualifikasi dan
yang akan dibeli.
dokumen penunjukan langsung,
c) Perkiraan nilai pekerjaan.
c) Pemasukan dokumen prakualifikasi, pe-
d) Syarat-syarat peserta lelang umum.
nilaian kualifikasi, penjelasan, dan pem-
e) Tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk
buatan berita acara penjelasan, d) Pemasukan penawaran,
mengambil dokumen pengadaan. 3)
Agar pengumuman secara luas pada butir
e) Evaluasi penawaran,
diatas tersebut dapat mencapai sasaran
f) Negosiasi baik teknis maupun biaya,
secara luas, efisien, dan tepat sesuai de-
g) Penetapan atau penunjukan penyedia
ngan jangkauan masyarakat pengusaha
barang dan jasa,
yang dituju, maka pengumuman diatur se-
h) Penandatanganan kontrak.
bagai berikut : a)
Pengumuman pelelangan yang ditu-
Sedangkan proses pelaksanaan pengadaan
jukan kepada usaha kecil termasuk
barang dan jasa pemborongan jasa lainnya yang
koperasi kecil, menggunakan surat
memerlukan penyedia barang dan jasa dibedakan
kabar dan siaran radio pemerintah
menjadi 4 (empat), sebagai berikut :
yang mempunyai jangkauan pembaca
1.
Pelelangan Umum
dan pendengar sekurang-kurangnya di
a.
Pengumuman dan pendaftaran peserta
seluruh kabupaten atau kota yang
1)
Panitia dan pejabat pengadaan harus me-
bersangkutan, serta memasang pe-
ngumumkan secara luas tentang adanya
ngumuman pada papan pengumuman
pelelangan umum dengan pascakualifikasi
resmi untuk penerangan umum yang
atau adanya prakualifikasi dalam rangka
letaknya strategis di ibukota kota
pelelangan umum untuk pengadaan yang
yang bersangkutan dan papan pe-
kompleks, melalui media cetak, papan pe-
ngumuman barang dan jasa. Dalam
ngumuman resmi untuk penerangan u-
hal ini kota yang bersangkutan tidak
mum serta bila memungkinkan malalui
memiliki surat kabar harus diper-
(Muchdarsyah
gunakan surat kabar terbitan ibu kota
media
elektronik.
propinsi yang bersangkutan.
Sinungan, 2001) 2)
Isi pengumuman memuat sekurang-ku-
b)
Pengumuman pelelangan yang ditu-
rangnya :
jukan kepada perusahaan atau kope-
a) Nama dan alamat pengguna barang ja-
rasi bukan usaha kecil dengan meng-
sa yang akan mengadakan pelelangan
gunakan surat kabar yang mempunyai
umum.
jangkauan propinsi dan nasional, serta
b) Uraian singkat mengenai pekerjaan
memasang pengumuman pada papan
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
101
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
pengumuman resmi untuk penera-
4)
Pasca kualifikasi dan prakualifikasi
ngan umum yang letaknya strategis di
Pada prinsipnya penilaian kualifikasi atas
ibukota yang bersangkutan dan papan
kompetensi dan kemampuan usaha peserta pelela-
pengumuman pengguna barang jasa
ngan umum, dilakukan dengan pascakualifikasi.
serta mengupayakan menggunakan
Khusus untuk pekerjaan yang kompleks dapat dila-
media elektronik.
kukan dengan prakualifikasi.
Calon peserta lelang dari propinsi atau kota lain tidak boleh dihalangi untuk me-
5)
b.
1)
Persyaratan kualifikasi penyedia barang jasa. a)
ngikuti proses lelang di propinsi atau kota
usahanya yang dikeluarkan oleh instansi
lokasi pelelangan.
pemerintah yang berwenang yang masih
Dalam hal pelelangan umum dengan
berlaku, seperti SIUP untuk jasa perda-
pascakualifikasi apabila penyedia barang
gangan, IUJK untuk jasa konstruksi, dan
jasa yang memasukkan dokumen penawa-
sebagainya.
ran kurang dari 3 (tiga) maka dilakukan
b)
pengumuman ulang. 6)
Dalam hal pelelangan umum dengan
c)
Tidak dalam pengawasan pengadilan, ti-
prakualifikasi, apabila penyedia barang jsa
dak bangkrut, kegiatan usahanya tidak se-
yang lulus prakualifikasi kurang dari 3
dang dihentikan dan atau tidak sedang
(tiga), maka dilakukan pengumuman pra-
menjalani sanksi pidana. d)
Dalam hal penyedia jasa akan melakukan
yang telah lulus prakualifikasi tidak perlu
kemitraan, penyedia barang jasa wajib
diprakualiafikasi ulang.
mempunyai perjanjian kerjasama operasi
Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam
yang memuat prosentase kemitraan dan
pengumuman lelang, maka kepada :
perusahaan yang mewakili kemitraan ter-
a) Panitia atau pejabat pengadaan dike-
sebut.
nakan sanksi administratif, ganti rugi
e)
Telah melunasi kewajiban pajak tahun
dan atau pidana sesuai ketentuan pe-
terakhir serta memiliki laporan bulanan
raturan
PPh pasal 25 atau Pasal 21 atau PPN
perundang-undangan
yang
berlaku.
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebe-
b) Penyedia barang jasa yang terlibat dikenakan sanksi tidak boleh meng-
102
Secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak pengadaan.
kualifikasi ulang. Penyedia barang jasa
7)
Memiliki surat izin usaha pada bidang
lumnya. f)
Selama 4 (empat) tahun terakhir pernah
ikuti pengadaan barang jasa peme-
memiliki pengalaman menyediakan barang
rintah selama 2 (dua) than, dan sanksi
jasa baik di lingkungan pemerintah atau
pidana sesuai ketentuan peraturan
swasta, kecuali penyedia barang jasa yang
perundang-undangan yang berlaku.
baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun.
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
g)
h)
i)
j)
k)
Memiliki kinerja baik dan tidak masuk
Pada proses pengadaan barang dan jasa diperlukan
dalam daftar sanksi atau daftar hitam di
suatu
suatu instansi. Hal ini dapat kita lihat dari
peraturan yang terdiri dari :
portfolio
contoh
1. Competence, artinya bahwa penyelenggaraan
apakah perusahaan tersebut talah melaksa-
pengadaan barang dan jasa harus dilakukan
nakan kewajibannya sesuai dengan perjan-
dengan mengedepankan profesionalitas dan
jian yang ada.
kompetensi dari peraturan yang ditetapkan.
perusahaan
sebagai
good
governance
yang sesuai
dengan
Dalam hal bermitra yang diperhitungkan
2. Transparancy, artinya setiap proses pengam-
adalah kemampuan dasar dari perusahaan
bilan kebijakan publik dan pelaksanaan seluruh
yang mewakili kemitraan (lead firm). Hal
fungsi pengadaan barang dan jasa harus diim-
ini dapat dilihat dari modal usaha yang
plementasikan dengan mengacu pada prinsip
dimiliki oleh perusahaan serta adanya ker-
keterbukaan. Kemudahan akses terhadap in-
jasama yang saling menguntungkan para
formasi yang benar, jujur, dan tidak dis-
pihak.
kriminatif mengenai penyelenggaraan penga-
Untuk pekerjaan khusus dapat ditam-
daan barang dan jasa.
bahkan persyaratan lain seperti peralatan
3. Accountability, artinya bahwa setiap tugas dan
khusus, tenaga ahli spesialis yang diper-
tanggung jawab pemerintahan daerah harus
lukan, atau pengalaman tertentu. Hal ini
diselenggarakan dengan cara yang terbaik
dapat dilihat pada kelengkapan perusa-
dengan pemanfaatan sumber daya yang efisien
haan tersebut dalam menyiapkan alat-alat
demi keberhasilan penyelenggaraan pemerinta-
khusus maupun tenaga ahli dan penga-
han di daerah, karena setiap kebijakan dan tin-
laman tertentu yang mempunyai kinerja
dakan yang diambil harus dapat dipertanggung
baik.
jawabkan ke hadapan publik maupun dari
Termasuk dalam penyedia barang jasa
kacamata hukum.
yang sesuai dengan nilai paket pekerjaan.
4. Participation, artinya dengan adanya otonomi
Hal inin dapat dilihat bilamana mendapat
daerah, maka magnitude dan intensitas kegiatan
jasa pekerjaan maka nilai harus sesuai
pada masing-masing daerah menjadi sede-
dengan modal perusahaan (punya dana
mikian besar apabila hal tersebut dihadapkan
yang lebih dari nilai jasa pekerjaan)
pada kemampuan sumber daya masing-masing
Menyampaikan daftar perolehan pekerjaan
daerah. Dengan demikian pemerintah daerah
yang sedang dilaksanakan khusus untuk
harus mampu mendorong prakarsa, kreativitas,
jasa pemborongan. Hal ini dapat dilihat
dan peran serta masyarakat dalam setiap upaya
dengan adanya laporan progress (laporan
yang dilkukan pemerintah daerah dalam rangka
kemajuan pekerjaan secara berkala).
meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah.
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
103
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
5. Rule of law, artinya penyelenggaraan penga-
“ Pengadaan barang dan jasa di bursa efek Jakarta
daaan barang dan jasa pemerintah daerah harus
tidak sepenuhnya harus tunduk kepada kepres 80
disandarkan pada hukum dan peraturan perun-
Tahun 2003, namun dikarenakan sebagian saham
dang-undangan yang jelas. Untuk itu perlu di-
yang ada pada Bursa Efek Jakarta merupakan
jamin adanya kepastian dan penegakkan hu-
saham publik atau masyarakat maka bursa efek
kum yang merupakan prasyarat keberhasilan
Jakarta yang merupakan pusat kegiatan pasar modal
dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan
harus bisa memperhatikan prinsip-prinsip yang ada
jasa.
dalam kepres No 80 Tahun 2003 yang bertujuan
6. Social justice, artinya penyelenggaraan penga
untuk memberikan kesempatan kepada pihak lain
daan barang dan jasa pemerintah dalam imple-
untuk bersaing secara sehat dimana dengan
mentasinya harus menjamin penerapan prinsip
melakukan suatu proses sehingga persaingan itu
kesetaraan dan keadilan bagi setiap anggota
muncul dan menjadi suatu kesepakatan bersama
masyarakat.
antara para pihak “ Untuk itulah BEJ sebagai pusat transaksi
Terkait dengan Kepres 80 Tahun 2003,
pasar modal di Indonesia harus memperhatikan
dalam pengadaan system e-reporting dan mo-
aturan yang telah ditetapkan serta menjunjung tinggi
nitoring di Bursa Efek Jakarta harus sesuai dengan
kesetaran bagi para pihak dengan bersikap trans-
prinsip-prinsip yang ada pada kepres 80 tahun 2003,
paran kepada publik. Dimana persaingan sehat dapat
dikarenakan Bursa Efek Jakarta sebagai pusat
terpenuhi dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pi-
transaksi pasar modal yang sahamnya sebagian
hak yang lainnya.
berasal dari masyarakat atau publik, maka Bursa
Persaingan atau „competition‟ dalam bahasa
Efek Jakarta harus bersifat transparan kepada publik
inggris oleh Webster didefinisikan sebagai “… a
agar tercipta suatu keadaan yang bebas dari per-
struggle or contest between two or more persons for
saingan usaha yang tidak sehat dan dapat mem-
the same objects”. (Ibnu Farid, 1998) Dengan mem-
berikan kesempatan bagi pihak lain yang ingin ber-
perhatikan terminology „persaingan‟ di atas, dapat
saing secara sehat.
disimpulkan bahwa pengertian dari Persaingan Usa-
Adapun yang dimaksud bersifat transparan
ha Tidak Sehat merupakan karakteristik yang lekat
menurut Kepres 80 Tahun 2003 adalah setiap proses
dengan kehidupan manusia yang cenderung untuk
pengambilan kebijakan publik dan pelaksanaan se-
saling mengungguli dalam banyak hal dengan mem-
luruh fungsi pengadaan barang dan jasa harus diim-
punyai unsur-unsur ada dua pihak atau lebih yang
plementasikan dengan mengacu pada prinsip keter-
terlibat dalam upaya saling mengungguli dan
bukaan. Kemudahan akses terhadap informasi yang
adanya kehendak di antara mereka untuk mencapai
benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai pe-
tujuan yang sama. (Farida Achmad, 2000)
nyelenggaraan pengadaan barang dan jasa. Menurut Maduseno, SH 104
Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat telah diatur mengenai
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Jenis-Jenis Persaingan Usaha Tidak Sehat dan
mempunyai konsep yang jelas mengenai sistem e-
diuraikan dengan masing-masing kategori seperti
reporting dan monitoring.
“perjanjian yang dilarang”, “kegiatan yang dilarang” dan “posisi dominan”.
Pada kenyataanya Bursa Efek Jakarta tidak melakukan fesibility study kepada kepada perusahaan jasa real time information namun langsung memilih PT. Limas Stockholmindo untuk mengem-
Kronologis Kasus Bursa Efek Jakarta sebagai pihak penye-
bangkan kedua sistem tersebut dengan alasan bahwa
lenggara dan penyedia sistem dan atau sarana untuk
PT. Limas Stockholmindo memberikan konsep me-
pihak lain atau perusahaan efek yang berada
ngenai sistem e-reporting dan monitoring yang
dibawahnya dengan tujuan memperdagangkan efek
ingin dikembangkan oleh Bursa Efek Jakarta, dan
di antara pihak tersebut mempunyai ide untuk me-
karena keterbatasan keuangan juga yang membuat
ngembangkan suatu sistem yang dinamakan sistem
Bursa Efek Jakarta memilih langsung PT. Limas
e-reporting dan monitoring dimana sistem e-
Stockholmindo sebagai pelaksana untuk pengem-
reporting bertujuan agar perusahaan tercatat dapat
bangan kedua sistem tersebut dimana sebagai ganti
melaporkan keuangan di perusahaanya secara cepat,
biaya pengembangan tersebut PT. Limas Stockhol-
efisien dan efektif. Sedangkan sistem monitoring
mindo dapat memungut biaya dari perusahaan ter-
bertujuan agar para perusahaan tercatat dapat
catat untuk jangka waktu tertentu.
melihat peredaran saham maupun harga saham yang
Adapun sebenarnya dasar PT. Limas Stock-
ada. Adapun yang menjadi pertimbangan Bursa E-
holmindo mengembangkan sistem e-reporting dan
fek Jakarta untuk mengembangkan kedua sistem ini
m-nitoring adalah Memorandum of Understanding
dikarenakan selama ini perusahaan tercatat yang
(MOU) tanggal 23 Desember 2002 antara Bursa E-
menjadi anggota Bursa Efek Jakarta melaporkan
fek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo sehingga
kegiatan usaha dan keuangan kepada Bursa Efek
semenjak itu PT. Limas Stockholmindo mengem-
Jakarta dilakukan secara manual dengan mengi-
bangkan design sistem e-reporting dan monitoring
rimkan hard copy kepada Bursa Efek Jakarta, dan
dan pada tanggal 3 april 2003 Bursa Efek Jakarta
proses pelaporan semacam ini dianggap masih
mengirimkan surat kepada 25 perusahaan tercatat
lambat sehingga Bursa Efek Jakarta berkeinginan
agar berpartisipasi dalam uji coba penggunaan sis-
untuk menciptakan suatu sistem untuk mempercepat
tem e-reporting dan monitoring. Setelah itu pada tanggal 9 Juni 2003 ada pe-
proses pelaporan tersebut. Untuk mengembangkan sistem e-reporting
nandatanganan perjanjian kerjasama antara Bursa
dan monitoring diperlukan suatu proses dimana
Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo da-
Bursa Efek Jakarta harus melakukan feasibility stu-
lam
dy kepada perusahaan penyedia jasa real time infor-
Elektronik Perusahaan Tercatat dengan nomor SP-
mation atau yang biasa disebut vendor, proses ini
036/BEJ-HKM/06-2003 yang menyatakan bahwa
harus dilakukan karena Bursa Efek Jakarta belum
Bursa Efek Jakarta menunjuk PT. Limas Stock-
rangka
pengembangan
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Sistem
Pelaporan
105
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
holmindo untuk menjadi mitra dalam pengem-
Namun dari 3 pasal yang dikenakan hanya
bangan sistem e-reporting dan monitoring dan PT.
satu pasal yang unsur-unsurnya terbukti yaitu pasal
Limas Stockholmindo bertugas membantu Bursa
19 huruf d mengenai praktek diskriminasi terhadap
Efek Jakarta untuk merumuskan desain tersebut.
pelaku usaha tertentu sedangkan unsur-unsur dalam
Pada tanggal 5 November 2003, Asosiasi
pasal 25 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (1) tidak
Emiten Indonesia mengirimkan surat kepada Bursa
terpenuhi, Sehingga menghasilkan putusan KPPU
Efek Jakarta agar penyediaan layanan e-reporting
Nomor 05/KPPU-I/2005 dimana sanksi yang dibe-
harus bersifat terbuka dan bebas serta penunjukan
rikan oleh KPPU kepada Bursa Efek Jakarta dan PT.
PT. Limas Stockholmindo secara eksklusif dikha-
Limas Stocholmindo adalah agar Bursa Efek Jakarta
watirkan akan melanggar UU No 5 Tahun 1999 me-
menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sis-
ngenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
tem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang
Usaha Tidak Sehat. Juga memperhatikan aspek le-
dilakukan bersama-sama dengan PT. Limas Stock-
gal maupun peraturan BAPEPAM (Badan Penga-
holmindo yang dibuktikan dengan menyampaikan
was Pasar Modal) serta aspek teknis dan keamanan
berita acara pengakhiran perjanjian yang ditan-
dari sisi perusahaan tercatat. Dengan adanya surat
datangani oleh kedua pihak yaitu Bursa Efek Jakrta
pernyataan dari Asosiasi Emiten Indonesia akhirnya
dan PT. Limas Stockholmindo.
pada tanggal 21 Februari 2005 Bursa Efek Jakarta mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-001/BEJ/02-
Analisa Kasus
2005 perihal pencabutan Surat Edaran Nomor SE-
Dalam putusan KPPU Nomor 05/KPPU-
009/BEJ/10-2004 mengenai pelaksanaan sistem e-
I/2005 disebutkan bahwa Bursa Efek Jakarta telah
reporting dan monotoring kepada para perusahaan
melanggar Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999
tercatat.
mengenai praktek oligopoli, Pasal 19 huruf d UU no Akhirnya Kasus penunjukan langsung yang
5 Tahun 1999 mengenai praktek diskriminasi ter-
dilakukan oleh Bursa Efek Jakarta terhadap PT.
hadap pelaku usaha tertentu, dan Pasal 25 ayat (1)
Limas Stockholmindo ini dilaporkan kepada Komisi
huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai posisi do-
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) karena Bursa
minan. Dimana penguraian unsur dari Pasal –Pasal
Efek Jakarta dianggap melakukan pelanggaran ter-
tersebut berupa :
hadap UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan
a. Pasal 4 ayat (1) UU No 5 Tahun 1999 menya-
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Se-
takan ”Pelaku usaha dilarang membuat perjan-
hat, khususnya ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No 5
jian dengan pelaku usaha lain untuk secara ber-
Tahun 1999 mengenai oligopoli, Pasal 19 huruf d
sama-sama melakukan penguasaan produksi dan
UU no 5 Tahun 1999 mengenai praktek diskri-
atau pemasaran barang dan jasa yang dapat me-
minasi terhadap pelaku usaha tertentu, dan Pasal 25
ngakibatkan terjadinya praktek monopoli dan
ayat (1) huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai
atau persaingan usaha tidak sehat ”
posisi dominan. 106
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Adapun unsur-unsurnya :
lebih pelaku usaha terhadap 1 jenis barang dan atau
a) Pelaku usaha :
jasa tertentu dalam pasar yang sama. Menurut fakta-
Menurut Pasal 1 angka 5 UU No 5 Tahun
fakta di atas perjanjian kerjasama antara Bursa Efek
1999 bahwa pelaku usaha adalah setiap orang per-
Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo tidak berada
orangan atau badan usaha, baik yang berbentuk hu-
pada pasar yang sama sebagaimana dimaksud dalam
kum atau bukan badan hukum yang didirikan dan
Pasal 4 UU No 5 Tahun 1999. dengan demikian un-
berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wi-
sur ini tidak terpenuhi.
layah hukum negara Republik Indonesia, baik sen-
Karena unsur bersama-sama melakukan pe-
diri maupun bersama-sama melalui perjanjian,
nguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan
menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam
jasa tidak terpenuhi maka dalam pembuktiannya
bidang ekonomi.
Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo
Berdasarkan fakta-fakta Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo merupakan pelaku usaha, dengan demikian unsur pelaku usaha ter-
terbukti tidak dapat dikenakan Pasal 4 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. Pasal 19 huruf d menyatakan ” Pelaku usaha
penuhi.
dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik
b) Perjanjian :
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, dan dapat
Menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau
perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih
persaingan usaha tidak sehat berupa melakukan prak-
pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu
tek diskriminasi terhadap pelaku usaha tertentu”.
atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun,
Adapun unsur-unsurnya :
baik tertulis maupun tidak tertulis.
a) Pelaku usaha :
Berdasarkan fakta-fakta bahwa Bursa Efek
Berdasarkan pengertian dari pelaku usaha pada
Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo mengikatkan
UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek
diri dalam suatu perjanjian tanggal 9 juni 2003 de-
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka
ngan nomor SP-036/BEJ-HKM/06-2003, dengan
Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo
demikian unsur perjanjian terpenuhi.
merupakan pelaku usaha, dengan demikian unsur
c) Pelaku usaha lain :
pelaku usaha terpenuhi.
Yang dimaksud dengan pelaku usaha lain
b) Melakukan satu atau beberapa kegiatan baik
adalah PT. Limas Stockholmindo, dengan demikian
sendiri maupun bersama pelaku usaha lain
unsur pelaku usaha lain terpenuhi.
berupa praktek diskriminasi terhadap pe-
d)
Bersama-sama
melakukan
penguasaan
produksi dan atau pemasaran barang dan
laku usaha tertentu. Dengan adanya tindakan BEJ menunjuk PT.
atau jasa :
Limas Stockholmindo tanpa memperhatikan ke-
Maksudnya adalah penguasaan produksi dan
mampuan dan memberikan kesempatan kepada pe-
atau pemasaran barang dan atau jasa oleh 2 atau
saing PT. Limas Stockholmindo merupakan praktek
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
107
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
diskriminasi kepada vendor pesaing. Bahwa dengan demikian unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun
usaha, dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi. b) Posisi Dominan :
bersama pelaku usaha lain berupa praktek dis-
Pasal 1 angka 4 UU No 5 Tahun 1999
kriminasi terhadap pelaku usaha tertentu terpenuhi.
menyatakan posisi dominan adalah keadaan di
c) Persaingan Usaha Tidak Sehat :
mana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing
Menurut Pasal 19 huruf d UU No 5 Tahun
yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan
1999 ” Adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran
usaha mempunyai posisi tertinggi di antara
barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara
pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan
tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat
dengan kemampuan keuangan, kemampuan
persaingan usaha ”
akses pada pasokan atau penjualan, serta ke-
Tindakan Bursa Efek Jakarta yang hanya menunjuk PT. Limas Stockholmindo untuk me-
mampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu.
lakukan pengembangan sistem e-reporting dan mo-
Dalam hal ini Bursa Efek Jakarta meru-
nitoring serta pemberian hak eksklusif sebagai satu-
pakan satu-satunya pelaku usaha yang bergerak di
satunya penyelenggara serta memungut biaya peng-
bidang penyelenggaraan kegiatan bursa efek di
gunaan aplikasi kepada perusahaan tercatat, tin-
Jakarta termasuk sistem e-reporting dan monitoring.
dakan itulah yang merupakan tindakan persaingan
Dengan demikian unsur posisi dominan terpenuhi.
tidak sehat. Dengan demikian unsur Persaingan
c) Menghambat pelaku usaha lain berpotensi
Usaha Tidak Sehat terpenuhi.
menjadi pesaing untuk memasuki pasar
Dengan terpenuhinya unsur-unsur pada Pasal 19 huruf d maka Bursa Efek Jakarta terbukti
bersangkutan : Dalam hal ini Bursa Efek Jakarta tidak
melanggar Pasal 19 huruf (d).
menghambat pelaku usaha lain memasuki pasar ber-
b. Pasal 25 ayat (1) huruf c menyatakan ” pelaku
sangkutan sehingga unsur menghambat pelaku usa-
usaha dilarang menggunakan posisi dominan
ha lain berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
baik secara langsung maupun tidak langsung
pasar bersangkutan tidak terpenuhi.
untuk menghambat pelaku usaha lain yang
Karena salah satu unsur dalam Pasal 25 ayat
berpotensi menjadi pesaing untuk memasuki
(1) huruf c tidak terpenuhi maka Bursa Efek Jakarta
pasar bersangkutan ”
tidak terbukti melanggar Pasal 25 ayat (1) huruf c UU No 5 Tahun 1999 mengenai larangan praktek
a) Pelaku usaha : Berdasarkan fakta-fakta dan pengertian dari
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
pelaku usaha dalam UU No 5 Tahun 1999 mengenai
Berdasarkan penelaahan atau pengkajian
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
terhadap unsur-unsur sebagaimana diuraikan di atas
Tidak Sehat Bursa Efek Jakarta merupakan pelaku
penulis sependapat dengan pengenaan Pasal 19
108
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
huruf d mengenai penguasaan pasar kepada Bursa
Stockholmindo untuk mampu bersaing secara sehat.
Efek Jakarta dimana Bursa Efek Jakarta bertindak
Sehingga dalam kasus ini penunjukan langsung ini
diskriminatif terhadap pelaku usaha lainnya, karena
Bursa Efek Jakarta dapat dikatakan terbukti secara
menurut bukti yang ada pada putusan 05/KPPU-
jelas telah melanggar Pasal yang ada pada UU No 5
I/2005 ada beberapa vendor yang mempunyai
Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli
konsep serta design yang menarik serta mampu
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Adapun sanksi
untuk
yang
pengembangan
sistem
e-reporting
dan
dikenakan
kepada
Bursa
Efek
Jakarta
monitoring yang dilakukan PT.Limas Stockhol-
berkaitan dengan pelanggaran pasal 19 huruf d
mindo, selain itu juga Bursa Efek Jakarta tidak me-
adalah tindakan administratif yang diatur ada Pasal
lakukan prosedur yang sesuai terhadap pengem-
47 UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan
bangan sistem e-reporting dan monitoring dimana
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
harus adanya proses feasibility study kepada para
Sehat, terkait dengan kasus ini tindakan adminis-
vendor dan melakukan prosedur tender yang telah
tratif yang dapat dilakukan adalah dengan membe-
ditetapkan oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar
rikan perintah kepada Bursa Efek Jakarta dan PT.
Modal ), dalam prosedur tender yang ditetapkan
Limas Stockholmindo untuk menghentikan kegiatan
oleh BAPEPAM, Bursa Efek Jakarta harus me-
pelaksanaan sistem e-reporting dan monitoring.
ngundang para vendor atau pengusaha jasa real
Selain sanksi administratif dalam UU No 5 Tahun
time dimana Bursa Efek Jakarta menyampaikan ide
1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan
pelaksanaan sistem e-reporting dan monitoring
Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur juga mengenai
yang telah disetujui oleh BAPEPAM dan Asosiasi
sanksi pidana berupa pidana pokok dengan ancaman
Emiten Indonesia, pada kesempatan tersebut juga
pidana
para vendor dapat mengajukan konsep pengem-
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah)
bangan sistem e-reporting dan monitoring, segi tek-
dan
nis serta harga yang akan dikenakan kepada peru-
(seratus miliar rupiah) atau pidana kurungan peng-
sahaan tercatat yang menggunakan sistem e-repor-
ganti denda selama-lamanya 6 bulan. Sanksi pidana
ting dan monitoring kepada Bursa Efek Jakarta, da-
dapat dikenakan kepada pelaku usaha apabila pelaku
lam proses tersebut Bursa Efek Jakarta juga menga-
usaha tersebut tidak mau menyerahkan alat bukti
dakan feasibility study kepada para vendor. Dan
yang diperlukan dalam penyelidikan atau pemerik-
penunjukan vendor yang akan melaksanakan kedua
saan, pelaku usaha menolak diperiksa serta membe-
sistem tersebut harus disetujui oleh pihak-pihak
rikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan
yang hadir dan diumumkan kepada publik. Pada
maka Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat
intinya Bursa Efek Jakarta harus bersikap trans-
menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan pe-
paran kepada publik serta memberikan kesempatan
nyidikan kepada pelaku usaha dan menjatuhkan
bagi pihak lain yang pada kasus ini adalah para
sanksi pidana dengan membayarkan denda atau jika
vendor yang merupakan pesaing dari PT. Limas
pelaku usaha tidak mampu membayar denda yang
denda
serendah-rendahnya
setinggi-tingginya
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Rp.
Rp. 100.000.000.000,00
109
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
telah ditetapkan maka pelaku usaha dapat dikenakan
KPPU dan yang dapat menerapkan sanksi pidana
pidana kurungan pengganti selama 6 bulan dan
adalah kepolisian untuk pejabat penyidik, jaksa
pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan negri ( Pasal
untuk pejabat penuntut, dan hakim untuk mengadili.
46 (2) UU No 5 Tahun 1999 mengenai Larangan
Jadi dalam hal ini sungguhpun ada kewenangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
KPPU yang dibentuk berdasarkan UU No 5 Tahun
Sehat). Adanya ketentuan pidana dalam UU No 5
1999,
Tahun 1999 karena dalam suatu peraturan Undang-
administrasi saja, termasuk kewenangannnya untuk
Undang mengatur kepentingan publik dimana
menjatuhkan sanksi dan bertujuan untuk membuat
sanksi pidana ditetapkan untuk membuat efek jera
perubahan yang lebih baik bagi para pelaku usaha ”
kepada pihak yang melakukan pelanggaran dimana
Begitu juga dalam kasus antara Bursa Efek
sanksi tersebut bersifat memaksa dan harus dilak-
Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo, KPPU
sanakan. Dalam putusan 05/KPPU-I/2005 Bursa
menjatuhkan sanksi administratif dengan mem-
Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo hanya
berikan perintah kepada Bursa Efek Jakarta untuk
diberikan sanksi administratif yaitu agar meng-
menghentikan seluruh kegiatan pengembangan sis-
hentikan pengembangan sistem e-reporting dan
tem pelaporan elektronik perusahaan tercatat yang
monitoring dengan membatalkan perjanjian dari ke-
dilakukan bersama-sama dengan PT. Limas Stock-
dua belah pihak. Menurut pihak penyelidik dari
holmindo karena ada beberapa pertimbangan di-
KPPU yang menangani kasus ini (Maduseno
mana Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stock-
Dewobroto, SH, Penyelidik KPPU ).
holmino mempermudah jalannya penyelidikan de-
”KPPU tidak mengedepankan suatu sanksi sebagai
ngan memberikan informasi yang dibutuhkan secara
pembalasan untuk membuat suatu pelaku usaha
lengkap dan akurat, selain itu tidak adanya tuntutan
menjadi jera tetapi untuk merubah sistem dengan
ganti rugi dari pihak PT. Limas Stockholmindo ke-
perubahan perilaku menjadi lebih baik dari pelaku
pada Bursa Efek Jakarta, Apabila PT. Limas Stock-
usaha untuk menjalankan suatu kegiatan usaha”
holmindo dan Bursa Efek Jakarta menolak untuk di-
Selain itu dalam UU No 5 Tahun 1999 dikatakan
periksa oleh penyelidik dan menghambat jalannya
pada pasal 36 huruf I bahwa kewenangan KPPU
penyelidikan maka kasus ini dapat diserahkan ang-
(Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dalam men-
gota Komisi kepada penyidik yang berwenang yaitu
jatuhkan sanksi hanya berupa tindakan administratif
kepolisian untuk pejabat penyidik, jaksa untuk pe-
saja kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan
jabat penuntut, dan hakim untuk mengadili, dan oleh
undang-undang ini. Selain itu juga Menurut
para penyidik tersebut jika Bursa Efek Jakarta ter-
Mokhamad Syuhadhak (2002):
bukti melakukan pelanggaran Pasal 19 huruf (d) ma-
”Walaupun telah mempunyai kekuatan hukum tetap,
ka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa denda atau
tetapi pengenaan sanksi pidana yang berupa denda
kurungan pengganti, dan pihak yang bertanggung ja-
yang tercantum dalam putusan KPPU belum dapat
wab atas pelaksanaan sanksi tersebut adalah pihak-
dieksekusi, karena bukan merupakan kewenangan
pihak dari Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas
110
tetapi
KPPU
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
hanya
bertugas
sebatas
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Stockholmindo yang menandatangani perjanjian
Bursa Efek Jakarta bukan merupakan Badan Usaha
kerjasama diantara mereka. Dari penelitian penulis
Milik Negara (BUMN) tetapi Bursa Efek Jakarta
sanksi yang diberikan oleh KPPU telah dilak-
merupakan salah satu pilar utama dalam penye-
sanakan oleh kedua belah pihak dengan mem-
lenggaraan kegiatan pasar modal, sehingga Bursa
batalkan perjanjian yang telah dibuat oleh Bursa
Efek Jakarta selayaknya mematuhi prinsip-prinsip
Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo serta
dasar yang tercantum dalam Kepres 80 Tahun 2003
menghentikan pelaksanaan sistem e-reporting dan
mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
monitoring, Untuk itulah penulis merasa bahwa
sebagai suatu acuan untuk pengadaan pelaksanaan
sanksi yang diberikan kepada KPPU kepada Bursa
sistem e-reporting dan monitoring, apabila Bursa E-
Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo cukup
fek Jakarta ingin melakukan penunjukan langsung
tepat dengan membatalkan perjanjian diantara mere-
dalam pelaksanaan sistem e-reporting dan mo-
ka dan menghentikan pelaksanaan sistem e-repor-
nitoring yang sesuai dengan Kepres 80 Tahun 2003
ting dan monitoring, sanksi ini bertujuan agar Bursa
mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Efek Jakarta dalam menjalankan kegiatannya sesuai
yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang
dengan prosedur yang ada dengan melakukan per-
terakhir dengan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2006,
saingan sehat dalam UU No 5 Tahun 1999 menge-
sebelum melakukan proses untuk penunjukan lang-
nai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
sung dalam pengadaan barang jasa ada syarat yang
Usaha Tidak Sehat seperti yang dikatakan oeh
harus dimiliki calin penyedia barang jasa yaitu :
Maduseno Dewobroto, SH sebagai tim penyelidik
a. memenuhi ketentuan peraturan perundang-unda-
kasus Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stock-
ngan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai
holmindo bahwa Bursa Efek Jakarta harus mem-
penyedia barang/jasa;
berikan kesempatan kepada pihak lain untuk ber-
b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan
saing dan sehingga proses persaingan itu muncul
teknis dan manajerial untuk menyediakan ba-
dan diadakan secara sehat.
rang/jasa;
Penulis juga berpendapat bahwa untuk pe-
c. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak
ngadaan pelaksanaan sistem e-reporting dan mo-
pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihen-
nitoring Bursa Efek Jakarta harus sesuai dengan
tikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan
prinsip dasar yang tercantum dalam Kepres No. 80
atas nama perusahaan tidak sedang dalam men-
Tahun 2003 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa
jalani sanksi pidana;
Pemerintah yaitu Bursa Efek Jakarta harus bersifat transparan kepada publik dengan memberikan infor-
d. secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
masi serta semua ketentuan yang ditetapkan oleh
e. sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban
Bursa Efek Jakarta dalam melaksanakan sistem e-
perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan
reporting dan monitoring kepada para pihak yang
melampirkan
dalam hal ini adalah para vendor, karena walaupun
penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
fotokopi
bukti
tanda
terima
111
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi
secara sehat tanpa ada perlakuan diskriminatif dapat
Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
terpenuhi sehingga pelaksanaan sistem e-reporting
f. dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan ba-
dan monitoring dapat diketahui oleh semua pihak, baik pihak yang bersaing maupun publik.
rang/jasa baik di lingkungan pemerintah mau-
Selain proses yang telah diuraikan di atas
pun swasta termasuk pengalaman subkontrak,
penulis berpendapat prinsip dasar dalam Kepres No.
kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri
80 Tahun 2003 yang harus dilakukan oleh Bursa
kurang dari 3 (tiga) tahun;
Efek Jakarta selain bersifat transparan kepada publik
g. memiliki sumber daya manusia, modal, per-
yaitu dengan bertindak adil yang berarti membe-
alatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam
rikan perlakuan yang sama bagi para vendor serta
pengadaan barang/jasa;
tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada
h. tidak masuk dalam daftar hitam;
pihak tertentu dengan cara apapun.
i. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
Kesimpulan
j. penyedia barang jasa dapat ditunjuk secara
Dari pembahasan pokok permasalahan di
langsung apabila dalam proses pemilihan pihak
atas penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai
pengadaan terjadi keadaan bencana alam yang
berikut: Dalam pelaksanaan sistem monitoring dan
memungkinkan tidak dapat berkumpulnya para
e-reporting Bursa Efek Jakarta secara eksklusif
pihak.
menunjuk langsung PT. Limas Stockholmindo tanpa
Setelah memenuhi persyaratan diatas maka proses
memberikan kesempatan kepada para vendor yang
yang dapat dilakukan adalah :
memiliki kinerja dan konsep yang sama seperti PT.
1. Mengirimkan undangan kepada pihak yang
Limas Stockholmindo, sangat tidak sesuai dengan
telah terpilih dan disertai dengan dokumen pe-
prosedur
nunjukan langsung,
BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dimana
2. Pemasukan penawaran administrasi, teknis, dan biaya dalam satu sampul,
tender
yang
telah
ditetapkan
oleh
dalam proses tersebut Bursa Efek Jakarata harus mengundang para vendor atau pengusaha jasa real
3. Adanya pembukaan dan evaluasi penawaran oleh panitia serta adanya feasibility study, 4. Melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya,
time dan Bursa Efek Jakarta menyampaikan ide pelaksanaan sistem e-reporting dan monitoring yang telah disetujui oleh BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan Asosiasi Emiten Indonesia kepada
5. Penunjukan penyedia barang dan jasa dan disetujui oleh semua pihak yang hadir.
para vendor, pada kesempatan itu juga para vendor dapat mengajukan konsep pengembangan sistem ereporting dan monitoring, segi teknis serta harga
Dengan melakukan proses yang telah diuraikan di
yang akan dikenakan kepada perusahaan tercatat
atas maka kesempatan para pihak untuk bersaing
yang menggunakan sistem e-reporting dan mo-
112
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
nitoring. dalam proses tersebut Bursa Efek Jakarta
1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan
juga mengadakan feasibility study kepada para ven-
Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu bertindak
dor yang hadir. Setelah itu Bursa Efek Jakarta dapat
diskriminasi terhadap pelaku usaha lain maka sanksi
menunjuk vendor yang akan melaksanakan kedua
yang dikenakan kepada Bursa Efek Jakarta dan PT.
sistem tersebut dan harus disetujui oleh pihak-pihak
Limas Stockholmindo adalah dengan menghentikan
yang hadir serta diumukan kepada publik.
seluruh kegiatan sistem pelaporan elektronik dengan
Karena Bursa Efek Jakarta tidak melakukan
membatalkan perjanjian yang telah disepakati oleh
prosedur yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan me-
Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stock-
lakukan penunjukan secara eksklusif kepada PT.
holmindo, sanksi yang diberikan oleh KPPU kepada
Limas Stockholmimndo, maka perbuatan penun-
Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stockholmindo
jukan langsung tersebut dapat dikategorikan
per-
merupakan sanksi yang bersifat administratif sesuai
buatan curang atau persaingan yang tidak sehat se-
dengan kewenangan KPPU, walaupun dalam UU
bagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 ten-
No 5 Tahun 1999 disebutkan ada sanksi pidana yang
tang Larangan
Praktek Monopoli dan persaingan
dapat dikenakan terhadap pelanggaran pasal 19
Usaha tidak Sehat, dimana Bursa Efek Jakarta te-
huruf d adalah denda serendah-rendahnya Rp
lah terbukti melanggar
1.000.000.000
unsur-unsur yang ada pada
dan
setinggi-tingginya
Rp
pasal 19 huruf d dengan berlaku diskriminatif ter-
25.000.000.000 atau pidana kurungan selama-lama-
hadap pelaku usaha lain,
nya 6 bulan, sanksi tersebut tidak dapat dikenakan
adalah
penunjukan
maksud dari hal ini
langsung
yang
dilakukan
kepada Bursa Efek Jakarta dan PT. Limas Stock-
Bursa Efek Jakarta kapada PT. Limas Stock-
holmindo karena selain bukan kewenangan KPPU,
holmindo yang mengaki-batkan perusahaan jasa
sanksi pidana dapat dikenakan apabila dalam peme-
real time information lainnya atau disebut vendor
riksaan suatu pelaku usaha menolak diperiksa dan
tidak mendapatkan kesempatan untuk bersaing se-
memberikan informasi yang diperlukan dalam
cara sehat dengan PT. Limas Stockholmindo, pa-
penyelidikan serta menghambat proses penyelidikan
dahal para vendor tersebut mempunyai konsep yang
dan atau pemeriksaan maka kasusnya akan diserah-
sama dengan PT. Limas Stockholmindo untuk pe-
kan kepada penyidik dan dilakukan penyidikan oleh
laksanaan system e-reporting dan monitoring.
ketentuan yang berlaku dan apabila terbukti maka
Akibat dari penunjukan langsung tersebut maka Bursa Efek Jakarta dijatuhkan Sanksi oleh
sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha tersebut.
suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang bertugas untuk menindak tegas pelaku usaha yang me-
Daftar Pustaka
langgar ketentuan pada UU No 5 Tahun 1999 me-
Ahmad Yani, “Segi Hukum Bisnis Anti Monopoli”,,
ngenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1999.
Usaha Tidak Sehat. Bursa Efek Jakarta telah ter-
Andasari Yurikosari, ”Deregulasi Ekonomi Sebagai
bukti melanggar pasal 19 huruf (d) UU No 5 Tahun
Produk
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009
Hukum
Pengaturan
Persaingan 113
Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan KPPU No. 05/KPPU-1/2005 Mengenai Penguasaan Pasar (Pelaksanaan Sistem Pelaporan Elektronik Antara Bursa Efek Jakarta dengan PT. Limas Stockholmindo)
Usaha”, RajaGrafindo Persada, Jakarta,
Mokhamad Syuhadhak, “Kompetisi sehat dan Kewenangan sanksi”, KPPU, Jakarta, 2004
2001. Bambang Sumantri, “Pengadaan Barang Jasa”,
Muchdarsyah
Liliwaty,
”Praktek
Monopoli
Dalam
Usaha”, Sinar Grafika, Jakarta, 2002. Farida
Achmad,
”Persaingan
Tidak
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000. Ibnu
Farid,
“Persaingan
dalam
“Tertib
dalam
Kehidupan”,
Pengadaan
Sukirno,
Hukum
Bisnis”,
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1994 dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No 5 Tahun 1999, Psl 4 ayat 1.
barang
Perusahaan”, http//:www.Liputan 6.com// diakses pada 17 Agustus 2009.
114
”Seri
Undang-Undang Tentang Larangan Anti Monopoli
RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998. Irwansyah,
Pengadaan
2001.
Sadono
Sehat”,
“Pedoman
Barang dan Jasa”, Rineka Cipta, Jakarta,
Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004. Endang
Sinungan,
Lex Jurnalica Vol. 7 No.1, Desember 2009