Reputasi Internasional

dari kami

PENGARAH : Hendar Ristriawan Daeng M. Nazier Nizam Burhanuddin PENANGGUNG JAWAB : Bahtiar Arif SUPERVISI PENERBITAN : Gunarwanto Ali Al Basyah Heri Subowo Akhmad Anang Hernady Yudi Ramdan KETUA DEWAN REDAKSI : Parwito STAF REDAKSI : Andy Akbar Krisnandy Bambang Dwi Bambang Widodo Dian Rustri Teguh Siswanto KEPALA SEKRETARIAT : Sri Haryati STAF SEKRETARIAT : Sumunar Mahanani Sutriono Rianto Prawoto (fotografer) Enda Nurhenti

ALAMAT REDAKSI: Gedung BPK-RI Jalan Gatot Subroto No. 31 Jakarta Telepon : 021-25549000 Pesawat 1188/1187 Faksimili : 021-57854096 E-mail : [email protected]

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Reputasi Internasional November bisa dikatakan menjadi bulan yang spesial bagi BPK. Dua even internasional terkait dengan kegiatan badan pemeriksa memberikan kepercayaan kepada BPK RI untuk menjadi ketua. Pertama, Ketua BPK Hadi Poernomo terpilih menjadi Ketua ASEANSAI, kumpulan badanbadan pemeriksa se-ASEAN, untuk periode 2011-2013. Pelaksanaan pemilihan dilakukan di pada 16 November 2011 di Bali. Kedua, Anggota BPK Ali Ketua BPK RI Hadi Poernomo Masykur Musa mendapat kepercayaan dari masyarakat audit internasional sebagai Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Auditing/WGEA (Kelompok Kerja Pemeriksa Lingkungan). Pemilihan dilakukan pada pertemuan steering committee organisasi ini pada 11 November 2011 di Buenos Aires, Argentina.      Terkait dengan berita ASEANSAI, kami menyajikan laporan tersendiri pada edisi khusus yang akan terbit pada Desember. Adapun, penulisan terkait dengan audit lingkungan, kami mengulas dalam laporan utama edisi ini, dilengkapi dengan wawancara khusus Anggota BPK Ali Masykur Musa. Selain itu, rubrik opini juga menerangkan mengenai audit lingkungan. Hal yang menarik lainnya, yakni kelanjutan megakasus bailout Rp6,7 triliun atas Bank Century. BPK bertemu dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR pada 23 November 2011. Kesimpulan dari rapat itu kami sajikan dalam Laporan Khusus. Evaluasi kinerja BPK selama tahun ini disampaikan oleh Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR M. Sohibul Iman. Jembatan Kutai Kalimantan Timur yang runtuh, juga tidak luput dari pemantauan kami. Demikian juga dengan beberapa berita menarik lain terangkum di rubrik umum. Untuk rubrik profesi, kami menyajikan pustakawan BPK Dewi Kaniasari. Untuk selengkapnya, silakan menyimak seluruh edisi dengan cover Anggota BPK Ali Masykur Musa ini. Selamat menikmati. 

Redaksi menerima kiriman artikel, naskah, foto dan materi lain dalam bentuk softcopy atau via email sesuai dengan misi Warta BPK. Naskah diketik satu setengah spasi, huruf times new roman, 11 font maksimal 3 halaman kuarto. Redaksi berhak mengedit naskah sepanjang tidak mengubah isi naskah. ISI MAJALAH INI TIDAK BERARTI SAMA DENGAN PENDIRIAN ATAU PANDANGAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

4

NOVEMBER 2011

Warta BPK

LAPORAN UTAMA

BPK RI kian diperhitungkan dunia. Belum lama ini BPK RI menggantikan SAI (Supreme Audit Institution) Estonia sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemeriksaan Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Sedunia atau INTOSAI WGEA periode 2013 – 2016. Apa saja tugasnya?

6

NOVEMBER 2011

Warta BPK

LAPORAN UTAMA

P

enunjukan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagai Ketua Kelompok Kerja Pemeriksaan Lingkungan Hidup Badan Pemeriksa Sedunia atau INTOSAI WGEA (International Organization of Supreme Audit Institutions Working Group on Environmental Auditing) ini merupakan hasil pemilihan yang dilaksanakan pada 11th Steering Committee Meeting of INTOSAI WGEA di Buenos Aires, Argentina, pada 11 November 2011. Pertemuan ini sendiri dihadiri 32 delegasi dari 16 negara. Pada pertemuan tersebut, delegasi BPK RI dipimpin Dr. Ali Masykur Musa, Anggota BPK RI, dengan delegasi yang terdiri dari Kepala Auditorat IV A, Edward G.H. Simanjuntak, Plt. Kepala Auditorat IV B, Arif Senjaya, Kepala Sub Bagian Modul, Esther Simanjuntak dan Auditor pada Auditorat IV B, Krisnanto Adi Nugroho. Pada saat itu Dr. Ali Masykur Musa melakukan presentasi mengenai pencalonan BPK RI sebagai Ketua WGEA berikutnya. ”BPK RI berkomitmen untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui pemeriksaan berperspektif lingkungan dan menjadi anggota aktif dalam INTOSAI WGEA. Bukan saja karena lingkungan hidup merupakan isu yang global, namun karena BPK RI mempunyai kewajiban moral untuk itu, sesuai yang diamanatkan oleh konstitusi negara kita,” kata Dr. Ali Masykur Musa. Dalam pemilihan tersebut, BPK RI mendapat suara mayoritas dari para anggota Steering Committee WGEA. Hal ini tidak lepas dari peran aktif BPK RI sebagai anggota WGEA sejak tahun 1998 dan anggota Steering Committee

Warta BPK

WGEA sejak tahun 2004. Sebagai capaiannya dalam kelompok kerja tersebut, BPK berhasil mengembangkan suatu pedoman untuk pemeriksaan kehutanan yang digunakan oleh badan pemeriksa di seluruh dunia dan saat ini tengah menyusun modul pelatihannya. Sebagai ketua INTOSAI WGEA, BPK RI nantinya bertanggung jawab terhadap pengembangan pemeriksaan lingkungan secara global dan memimpin lembaga pemeriksa dari seluruh dunia yang terdiri atas 16 negara anggota Steering Committee (SC) dan 72 negara anggota biasa. BPK RI masuk menjadi anggota tetap organisasi ini pada tahun 1998. Selanjutnya pada tahun 2004 menjadi anggota Steering Committee. Sejak masuk menjadi anggota tetap BPK RI berperan aktif dalam INTOSAI WGEA. Pada kerangka Working Plan 2007 – 2010, misalnya, BPK RI menjadi Project Leader untuk penyusunan Guidance Material on Auditing Forestry. Pencapaian dari proyek ini adalah diterbitkannya Petunjuk Teknis Pemeriksaan Manajemen Kehutanan yang akan digunakan oleh lembaga-lembaga pemeriksa anggota INTOSAI WGEA di seluruh dunia dan telah disahkan pada saat Konferensi INTOSAI ke XX di Afrika Selatan pada bulan November 2010. Selain itu, masih terkait Working Plan 2007 – 2010, BPK juga ikut terlibat aktif sebagai anggota tim dalam penyusunan Guidance Material on Auditing Mining and Minerals, Auditing Fisheries serta Auditing Climate Change. BPK RI dalam proyek ini berperan sebagai anggota sub komite penyusunan petunjuk teknis pemeriksaan manajemen pemerintah dalam merespon NOVEMBER 2011

7

LAPORAN UTAMA perubahan iklim. Keanggotaan dalam INTOSAI WGEA ini sejalan dengan misi BPK RI untuk melaksanakan pemeriksaan terkait manajemen lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu dengan menilai kepatuhan pemerintah terhadap peraturan perundang-undangan, tingkat efisiensi dan efektivitas program lingkungan dan memberi rekomendasi untuk praktik pengelolaan lingkungan yang lebih baik. Secara teknis, pelajaran yang bisa dipetik BPK RI dari keanggotaannya dalam INTOSAI WGEA adalah sebagai berikut: �Konsep Coordinative Audit yang dilakukan oleh INTOSAI WGEA dalam pelaksanaan pemeriksaan diterapkan dalam pemeriksaan antar SAI yang mempunyai permasalahan yang sama. Pendekatan atas konsep ini dapat diterapkan dalam pemeriksaan atas obyek yang sama (tematik) yang melibatkan antar Audit Keuangan Negara (AKN) dan atau BPK Perwakilan. BPK RI dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pemeriksaan yang terkait dengan kehutanan, perikanan, pertambangan, tata guna lahan, perubahan iklim dan sustainable energy dengan menggunakan manual-manual audit yang telah dihasilkan oleh INTOSAI WGEA. Kerjasama bilateral dan multilateral dapat di gunakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas auditor BPK RI. Terkait data-data lingkungan dalam pemeriksaan, BPK dapat menggunakan berbagai sumber informasi lingkungan dari website organisasi-organisasi lingkungan, sharing informasi antar SAI, dan penggunaan ahli (experts) Selain berpartisipasi aktif dalam sidang WGEA baik SC meeting maupun WG meeting, BPK pernah menjadi tuan rumah

8

NOVEMBER 2011

the 8th SC meeting of WGEA pada Agustus 2009 di Ubud, Bali yang dihadiri oleh 37 peserta SC termasuk satu lembaga internasional United Nations Environment Program (UNEP). Tentu saja kiprah internasional ini juga memberikan manfaat bagi BPK sendiri. Pengalaman tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan jaringan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pemeriksaan terkait dengan pemeriksaan lingkungan hidup antara lain dengan tukar menukar informasi dan diskusi, selain untuk menarik perhatian peserta manca negara terhadap kultur dan budaya Indonesia. Pada tahun 2010, BPK RI berpartisipasi dalam Global Coordinated Audit on Climate Change yaitu program pemeriksaan global mengenai manajemen perubahan iklim di beberapa negara di seluruh dunia. Pemeriksaan ini diikuti oleh 14 negara termasuk Indonesia sebagai bentuk komitmen dan respon lembaga pemeriksa dari setiap negara partisipan terhadap United Nations Framework Convention on Climate Change dan Kyoto Protocol. Negara peserta pemeriksaan tersebut adalah Australia, Austria, Brazil, Canada, Estonia, Finland, Greece, Indonesia, Norway, Poland, Slovenia, South Africa, United Kingdom, dan United States. Saat ini INTOSAI WGEA tengah bekerja dalam kerangka Working Plan 2011-2013 dimana BPK RI berperan sebagai ketua penyusunan modul bidang audit kehutanan dalam kerangka Goal 3 (Enhance Information dissemination, exchange and training). Salah satu komitmen BPK RI pada INTOSAI WGEA dalam Working Plan 2011 – 2013 adalah kontribusi BPK RI untuk bidang pemeriksaan manajemen kehutanan melalui program IDI Transregional Programme on Environmental Audit in Forestry. IDI (INTOSAI

Development Initiative) merupakan badan INTOSAI yang secara khusus membidangi pengembangan kapasitas pemeriksa di seluruh dunia. Pada program IDI tersebut, BPK RI dipercaya untuk menjadi Subject Matter Expert (SME) bidang pemeriksaan manajemen kehutanan bersama SME dari SAI Estonia. Selain program IDI, dalam working plan ini BPK RI juga berperan sebagai anggota sub komite bidang Research on Land Use/Land Management Practices (dipimpin SAI Marocco) dan Guidance Material on Fraud and Corruption in Environmental Auditing (dipimpin oleh SAI Norway). INTOSAI WGEA merupakan sebuah lembaga nirlaba yang merupakan badan dari International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Kelompok Kerja ini dibentuk pada Kongres INCOSAI ke 14 di Washington, D.C. pada Oktober 1992. Saat ini, INTOSAI WGEA berkembang menjadi kelompok kerja yang mempunyai anggota terbesar di bawah INTOSAI. Anggota INTOSAI memiliki perhatian pada peran dan kegiatan SAI pada masalah pemeriksaan lingkungan hidup. Kerangka Acuan WGEA dibentuk dan disahkan oleh INTOSAI Governing Board di Vienna pada bulan Mei 1993. WGEA memiliki misi untuk meningkatkan penggunaan mandat pemeriksaan dan instrumen pemeriksaan dalam bidang kebijakan perlindungan lingkungan hidup. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh anggota kelompok kerja maupun lembaga pemeriksa yang bukan anggota kelompok kerja. Pemeriksaan gabungan oleh lembaga pemeriksa keuangan mengenai isu dan kebijakan lingkungan hidup dan keserasian pemeriksaan lingkungan hidup menjadi fokus utama kelompok kerja ini.

Warta BPK

LAPORAN KHUSUS

Pertemuan antara BPK dengan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR.

Audit Investigatif Lanjutan Century Perkuat Hasil Audit Sebelumnya  Audit forensik atas Bank Century akan disahkan ke DPR. BPK akan menyampaikan hasil audit forensik lanjutan ke DPR pada 22 Desember 2011. Audit forensik lanjutan memperkuat hasil pemeriksaan sebelumnya.

A

udit forensik ini merupakan lanjutan atas audit investigasi terhadap dana bailout Bank Century. BPK menemukan sejumlah hal pada audit yang pertama yang patut ditelusuri lebih lebih jauh

Warta BPK

dengan metode audit forensik. BPK telah melakukan pemeriksaan investigatif  lanjutan atas kasus PT Bank Century Tbk. Hal ini sebagai tindak lanjut surat DPR No. PW.01/3177/DPR RI/ IV/2011 tanggal 6 April 2011 yang

meminta BPK untuk melakukan audit forensik atas kasus ini.  Hasil dari pemeriksaan itu disampaikan oleh Ketua BPK Hadi Poernomo ke Tim Pengawas Kasus Century DPR pada 23 November 2011. Dalam kesempatan itu, Ketua BPK menjelaskan  pemeriksaan NOVEMBER 2011

9

LAPORAN KHUSUS direncanakan selama 150 hari kerja.  Pemeriksaan Lapangan Tahap I dilaksanakan selama 50 hari kerja, dimulai pada 13 Juni 2011 sampai 23 Agustus 2011. Kemudian, Pemeriksaan Lapangan Tahap II dilaksanakan selama 50 hari kerja, mulai 12 September sampai 18 November 2011. “Selanjutnya, mulai 21 November sampai 23 Desember kami akan melakukan prosedur tambahan pemeriksaan selama 25 hari kerja karena adanya tambahan data baru yang kami terima. Data baru tersebut kami terima karena kami memperpanjang batas waktu permintaan dokumen dari sebelumnya 18 November 2011, dikarenakan kami masih memerlukan data tambahan, batas waktu permintaan dokumen kami perpanjang hingga 9 Desember 2011.” Dengan demikian, sejak dimulai pemeriksaan pada 13 Juni 2011 sampai dengan rencana penyelesaian laporan 23 Desember 2011, BPK memerlukan waktu 125 hari kerja, atau lebih cepat dari yang direncanakan dalam Term of Reference (TOR) yaitu selama 150 hari kerja. Hadi menjelaskan tujuan pemeriksaan adalah menemukan transaksi-transaksi yang tidak wajar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang merugikan Bank Century, negara, dan masyarakat.  “Baik sebelum maupun sesudah Bank Century diambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan, termasuk mengungkapkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.” Sasaran Pemeriksaan adalah seluruh transaksi mencurigakan sebelum dan sesudah Bank Century  diambil alih oleh LPS dan penggunaan dana yang berasal dari PMS sebesar Rp6,7 triliun, tidak terbatas pada transaksi suratsurat berharga, pemberian kredit, Letter of Credit, biaya operasional

10

NOVEMBER 2011

dan kas valas,  dana pihak ketiga terafiliasi,  PT Antaboga Delta Sekuritas, dan dana pihak ketiga yang mencurigakan . Hadi menambahkan temuan pemeriksaan sebelum BPK melakukan pemeriksaan investigatif lanjutan meliputi  sembilan masalah. Pertama, proses merger tidak sesuai ketentuan dan tidak prudent, kedua, BI tidak tegas menerapkan ketentuan dalam pengawasan, ketiga, pemberian FPJP dilakukan dengan mengubah ketentuan dan pelaksanaanya melanggar ketentuan. Keempat, penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak didasarkan  data mutakhir dan kriteria terukur. Kelima, keberadaan KK belum dibentuk dengan UU, keenam, penanganan Bank Century oleh LPS tidak sesuai ketentuan, ketujuh, penarikan dana pihak ketiga terkait melanggar ketentuan, kedelapan, penggunaan penyertaan modal sementara untuk menutup penggelapan  deposito, dan kesembilan,  praktikpraktik tidak sehat dan pelanggaran ketentuan dalam Hadi Poernomo pengelolaan Bank Century oleh pihak terkait (terafiliasi). Hadi menjelaskan atas sembilan temuan sebelumnya tersebut, pada pemeriksaan investigatif lanjutan BPK melakukan pendalaman atas temuan nomor tujuh, delapan, dan sembilan. “Dengan demikian tidak ada perubahan apapun terhadap

Dengan demikian tidak ada perubahan apapun terhadap temuan BPK sebelumnya yang telah kami muat dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif atas Kasus PT Bank Century Tbk.

temuan BPK sebelumnya yang telah kami muat dalam Laporan Pemeriksaan Investigatif atas Kasus PT Bank Century Tbk. Bahkan dengan pemeriksaan investigatif lanjutan yang kami laksanakan, kami menemukan fakta-fakta lain yang memperkuat temuan sebelumnya.”

Warta BPK

LAPORAN KHUSUS Menurut dia, secara keseluruhan dari tujuh sasaran pemeriksaan hingga 18 November 2011, ratarata kemajuan pemeriksaan telah mencapai 60%. Sasaran tersebut meliputi surat-surat berharga, pemberian kredit, Letter of Credit, biaya operasional dan kas valas, dana pihak ketiga terafiliasi, PT Antaboga Delta Sekuritas, dana pihak ketiga yang mencurigakan.

mengakses tokoh kunci serta data yang dititipkan Bapepam di gudang Bursa Efek Indonesia tidak dapat diakses.” Dalam audit forensik ini, lanjutnya, BPK memeriksa 86.820.186 transaksi. Dari jumlah itu, pihaknya hanya mengambil nilai transaksi di atas Rp400 juta sehingga menemukan 469.076 transaksi.

dalam pemeriksaan antara lain yang diperiksa meliputi lebih dari 80 juta transaksi meliputi atas transaksi seluruh nasabah tahun 2004 sampai 2009. Profil nasabah dan data transaksi yang ada di database dan dokumen Bank Century ada yang kurang lengkap.” Ketua BPK menambahkan penyampaian data dari bank lain di luar Century ke Tim Pemeriksa

Ketua BPK Hadi Poernomo memberi penjelasan dihadapan Tim Pengawas Kasus Bank Century DPR.

Atas masing-masing sasaran pemeriksaan itu, ada yang penelusuran lebih lanjut di luar negeri yang tidak dapat dilanjutkan yaitu surat berharga dan letter of credit, penelusuran lebih lanjut atas biaya operasional dan kas valas tidak dapat dilakukan karena tidak ada dokumen.  Juga BPK tidak dapat mengakses tokoh kunci. “Dana terkait PT Antaboga Delta Securitas penelusuran lebih lanjut sulit dilakukan karena tidak tersedia dokumen. Juga  tidak dapat

Warta BPK

“Namun, setelah diteliti lebih lanjut, tim berkesimpulan terhadap 2.828 nasabah dengan jumlah transaksi 4.000 rekening yang dilakukan pengujian lebih lanjut,” paparnya. Hadi menambahkan dalam audit forensik ini mengalami sejumlah kendala sehingga tidak dapat melanjutkan penelusuran. Dia memberi contoh penelusuran surat berharga dan letter of credit di luar negeri. “Hambatan yang kami temukan

bisa mencapai satu bulan. Pencarian warkat (dokumen pendukung) memerlukan waktu lebih lama karena dokumen disimpan di gudang di luar lokasi bank atau di luar daerah. “Beberapa bank sudah merger sehingga bank merger kesulitan mendapatkan data dari bank asal. Beberapa tokoh kunci yaitu AT, DT, HT, RA, HW, HH, KJ berstatus DPO atau dalam proses hukum sehingga sulit diperoleh keterangan dan dokumen dari yang NOVEMBER 2011

11

LAPORAN KHUSUS bersangkutan.” Transaksi yang melibatkan rekening di luar negeri, tambahnya,  tidak dapat ditelusuri karena alasan kerahasiaan bank di negara masing-masing . “Nasabahnasabah tertentu tidak terafiliasi dari bank tidak bersedia memberi keterangan karena merasa tidak terkait dengan kasus Bank Century. Terkait dengan substansi hasil pemeriksaan investigatif lanjutan atas kasus PT Bank Century Tbk, Hadi berpendapat hal itu tidak bisa disampaikan pada rapat itu. Berdasarkan Pasal 19 UU No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur bahwa laporan hasil pemeriksaan yang telah disampaikan kepada lembaga perwakilan, dinyatakan terbuka untuk umum. “Ketentuan tersebut berarti laporan perkembangan pemeriksaan investigatif atas kasus PT Bank Century Tbk ini tidak dapat kami buka substansinya dalam rapat ini karena laporan hasil pemeriksaannya belum kami sampaikan kepada lembaga perwakilan. Selain itu, dengan adanya tambahan data yang baru kami terima, kami masih harus melakukan penelaahan lebih lanjut atas data-data tersebut.”  

Isu yang beredar

Kabar bocornya hasil audit forensik atas kasus Bank Century merebak sebulan sebelum laporan BPK ke Timwas Century. Dalam bocoran itu diketahui BM berhutang ke RT sebesar Rp1 miliar.  Pengacara RT mengatakan dana itu bukan berasal dari Bank Century, tetapi RT mengambil uang dari perusahaan properti miliknya, PT CBI. “Urusan pinjam meminjam terkait proyek tanah di Kuningan (Jakarta),” kata pengacara RT seperti dikutip VIVAnews,  belum lama ini. Pengacara RT menceritakan

12

NOVEMBER 2011

bahwa ihwal urusan pinjam ini bermula saat BM memiliki proyek tanah namun berurusan dengan pengadilan.  BM, lanjutnya, butuh uang untuk mengurus suratsurat tanah tersebut. “Dia lantas menawarkan ke RT untuk kerja sama dalam proyek tanah ini,” katanya. Setelah memeriksa semua hal yang berkaitan dengan tanah itu, RT mengaku tidak minat dengan kerja sama. Namun, RT bersedia memberikan pinjaman kepada BM sebesar Rp1 miliar pada Agustus 2008. “Diberikan dalam bentuk cek. Dan ada surat utangnya,” jelasnya. Wakil Ketua BPK Hasan Bisri mengatakan tim yang menangani audit forensik bisa dipercaya dan sejauh ini berdasarkan penelusuran, tidak ada anggota tim yang membocorkannya ke publik. “Saya tegaskan informasi yang beredar saya jamin bukan dari kami dan bukan dari BPK sumbernya. Kami sudah cek ke tim, bahwa tidak ada mereka merasa bicara ke publik soal apa yang dia ketahui,” kata Hasan dalam konferensi persnya di Gedung BPK, Gatot Subroto, Jakarta, belum lama ini. Hasan Bisri Saat ini, lanjutnya, tim auditor tengah bekerja menelusuri aliran dana tersebut hingga tuntas ke akarnya. “Tim bekerja keras untuk mengembangkan aliran. Sebab transaksi banyak, termasuk kredit-kredit fiktif,” terangnya. Hasan juga menjelaskan ketidaklengkapan dokumen di

Saya tegaskan informasi yang beredar saya jamin bukan dari kami dan bukan dari BPK sumbernya. Kami sudah cek ke tim, bahwa tidak ada mereka merasa bicara ke publik soal apa yang dia ketahui.

Bank Century menjadi salah satu faktor BPK mengalami sedikit kendala. Namun, dia menjamin BPK tetap berkomitmen untuk menyelesaikan audit forensik ini tepat waktu yang ditentukan.  aiz

Warta BPK

LAPORAN KHUSUS

Hambatan dalam pemeriksaan kasus Bank Century : 1. Yang diperiksa meliputi lebih dari 80 juta transaksi yang meliputi atas transaksi seluruh nasabah pada 2004 sampai 2009 2. Profil nasabah dan data transaksi yang ada di database dan dokumen Bank Century ada yang kurang lengkap 3. Penyampaian data dari bank lain di luar Bank Century ke Tim Pemeriksa bisa mencapai satu bulan 4. Pencarian warkat (dokumen pendukung) memerlukan waktu lebih lama karena dokumen disimpan di gudang di luar lokasi bank dan/atau di luar daerah 5. Beberapa bank sudah merger sehingga bank

merger kesulitan mendapatkan data dari bank asal 6. Beberapa tokoh kunci yaitu Anton Tantular, Dewi Tantular, Huniwati Tantular, Rafat Ali Rizvi, Hesham Al Warraq, Henri Hangriawan, Khresna Jagateesen berstatus DPO atau dalam proses hukum sehingga sulit diperoleh keterangan dan dokumen dari yang bersangkutan 7. Transaksi yang melibatkan rekening di luar negeri tidak dapat ditelusuri karena alasan kerahasiaan bank di negara masing-masing 8. Nasabah-nasabah tertentu tidak terafiliasi dari bank tidak bersedia memberi keterangan karena merasa tidak terkait dengan kasus Bank Century.

‘BPK Agar Serahkan Audit Forensik’ Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai BPK bekerja lamban dalam melakukan audit forensik kasus Bank Century. BPK pernah berjanji ke DPR akan selesai pada awal November namun hingga sekarang laporannya belum diumumkan. “Kalau sudah selesai, kami minta BPK untuk serahkan saja,” ujar Pramono di gedung DPR, Jakarta, baru-baru ini.  Pramono mengatakan sepengetahuan dirinya audit forensik Bank Century di BPK sudah selesai akan tetapi BPK memerlukan waktu untuk pendalaman dan mengonfirmasi beberapa hal. Salah satunya mengenai transfer Rp1 Milliar kepada salah satu deputi gubernur Bank Indonesia, Budi Mulia.  “Timwas Century hanya bekerja hingga Desember,  kami harapkan selambat-lambatnya minggu ini atau pekan depan sudah bisa diserahkan secara formal dan kalau mundur, tidak bisa digunakan oleh timwas dan akan kembali digunakan  DPR secara kelembagaan,” Pramono Anung jelasnya seperti dikutip Tribunenews.com. jauh lebih ribut karena kembali ke fraksi-fraksi. Kalau  Pramono mengkhawatirkan jika audit forensik telat sudah selesai, kami minta BPK untuk serahkan saja,” diumumkan, mekanismenya akan kembali ke DPR dan menimbulkan kegaduhan baru lagi. “Dan mekanismenya pungkasnya.  aiz 

Warta BPK

NOVEMBER 2011

13

WAWANCARA

foto-foto: warta bpk/mh. arianto

Ali Masykur Musa Anggota BPK RI

‘‘Audit Lingkungan BPK Raih Kepercayaan Internasional’’ 14

NOVEMBER 2011

Warta BPK

WAWANCARA

I

nstuisi dan visi yang kuat terhadap peran dan pentingnya audit lingkungan, membawa Anggota BPK Ali Masykur Musa terpilih menjadi Ketua INTOSAI Working Group on Environmental Auditing/WGEA (Kelompok Kerja Pemeriksa Lingkungan). Pemilihan dilakukan pada pertemuan steering committee organisasi ini pada 11 November 2011 di Buenos Aires, Argentina.     Setelah mengikuti pertemuan WGEA di Tanzania pada Maret 2010, disimpulkan bahwa audit lingkungan merupakan sesuatu yang strategis bagi BPK. Sejak itu, sosok yang sudah menulis sembilan buku ini, selalu berbicara mengenai pentingnya audit lingkungan dalam berbagai forum, baik nasional maupun internasional. Dan yakin bahwa BPK suatu saat bisa menjadi ketua WGEA. Dan ternyata optimisme dan instuisi itu terwujud, BPK menjadi Ketua WGEA periode 2013-2015, mengalahkan India dan Filipina. Bagaimana pemikiranpemikiran mantan anggota DPR 2004-2009 ini tentang audit lingkungan dan proses terpilihnya sebagai ketua WGEA, berikut petikan wawancara pada dua kesempatan terpisah :   Apa yang dimaksudkan audit lingkungan oleh BPK? Jadi audit lingkungan yang dikerjakan oleh BPK dimulai pada 1997 diwujudkan keterlibatan BPK dengan BPK lainnya untuk ambil bagian dalam organisasi yang dinamakan WGEA atau Working Group on Environmental Audit. Dalam posisi keterlibatan BPK di forum internasional melalui audit lingkungan telah menghantarkan BPK dikenal di forum-forum internasional, khususnya di Supreme Audit Institutiion (SAI). Nah,  di WGEA ini BPK menjadi anggota steering committee yang beranggotakan 14 negara termasuk Kanada, AS, Brasil, Warta BPK

Cheska, dan Polandia. Keterlibatan ini lah yang akhirnya dipercaya menjadi ketua subcommittee forestry management.  Ini menjadi credit point yang luar biasa bagi BPK di forum internasional. Sebagai contoh, ketika Kongres ke-20 INCOSAI di Afrika Selatan, satu satunya negara berkembang yang melakukan presentasi di forum itu ya ... Indonesia. BPK telah menjadi motor untuk mengantarkan nama BPK dikenal di internasional. Pada November 2011, kita menjadi salah satu kandidat ketua WGEA, selain dua calon lainnya yaitu dari India dan Filipina. Namun, mudah-mudahan setelah melakukan lobi termasuk terhadap ketua yang sedang menjabat dari Estonia serta sekjen, saya yakin Estonia akan mendukung kita menjadi ketua WGEA seluruh dunia.

Mengapa sekarang audit lingkungan menjadi penting dan prioritas dari BPK? Pertama, tuntutan terhadap perubahan iklim dan terkait dengan kerusakan ekosistem dunia yang sudah membahayakan kehidupan manusia. Oleh karena itu, BPK harus memulai bagaimana mengelola lingkungan termasuk di dalamnya audit hutan, mangrove, dan pesisir perikanan kelautan. Hal ini menjadi bagian dari perbaikan ekosistem secara langsung. Itu dari segi tuntutan global. Sementara dari sisi tuntutan fraud atau penyalahgunaan di sektor hutan dan lingkungan serta pertambangan, menjadi sesuatu yang sangat parah di Tanah Air. Hal ini terlihat dari kejadian illegal mining, illegal fishing, serta illegal logging. Dan ini sangat merugikan terhadap kekayaan negara ini. Dengan kita melakukan audit NOVEMBER 2011

15

WAWANCARA

Jika kita lihat Renstra BPK untuk mengambil peran internasional itu pada 2016, sebagai leading atau champion. Namun, alhamdullillah kita loncat dari 2016. Bahkan, pada 2011 ini Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi ketua ASEANSAI dan insyaallah saya menjadi ketua WGEA pada 2013.

16

NOVEMBER 2011

lingkungan, seperti pertambangan, ada dua aspek yang kita bidik. Pertama, aspek hak negara untuk mendapatkan iuran hasil hutan dan royalti. Pada 2009, BPK berhasil menyelamatkan uang negara atas PKB2D yang tidak membayar pajak dan royalti jumlahnya signifikan Rp2,1 triliun. Dan dia harus membayar yang tidak ditagih oleh aparat pajak tetapi memang murni temuan BPK. Untuk 2010, yang sudah kita laporkan pada RKP tahun lalu, mencapai Rp427 miliar. Dengan demikian bisa dikatakan BPK menyumbang penerimaan dengan menyelamatkan uang negara. Untuk tahun ini, kita akan melakukan pemeriksaan kembali. Hanya saja tentunya sample dari PKB2D itu belum seluruhnya. Ini akan kita ulang lagi sehingga saya yakin akan menambah lagi penerimaan negara dari aspek penerimaan melalui manajemen hutan dan pertambangan. Implikasi kedua, dampak dari aspek ini adalah reklamasi dan reboisasi dari hutan-hutan yang telah dirusak. Kita akan melihat bagaimana komitmen dari para penambang PKB untuk mengalokasikan kembali dana yang mereka simpan untuk reboisasi. BPK mempunyai hak untuk ‘mendorong’ agar belanja dari PKB2B salah satunya guna mengembalikan lahan-lahan yang rusak. Jadi jangan hanya menambang dan lahannya ditinggal begitu saja. BPK akan menelusuri dana itu ada di mana. Pasalnya, ada kewajiban dari PKB untuk mengalokasikan dana untuk reklamasi. Jadi yang pertama itu terkait dengan isu global dan kedua, fakta pengelolaan hutan dan pertambangan di Tanah Air, sangat memperihatinkan sehingga banyak kerusakan. Ketiga, alasan mengapa BPK ambil audit lingkungan, Warta BPK

WAWANCARA menyangkut terhadap mekanisme penerimaan negara yang nantinya sektor migas akan berkurang. Oleh karena itu, harus ada pergeseran penerimaan negara yang tidak harus melalui aspek migas. Namun, bisa dari hasil hutan dan laut. Artinya, dengan tiga alasan itu BPK ingin memberikan masukan dalam pengelolaan alam secara komprehensif di negara ini. Bagaimana tanggapan auditee mengenai audit lingkungan BPK? Apakah mereka juga mengerti mengenai audit ini? Awalnya memang menanyakan, apa hubungan BPK dengan audit lingkungan terhadap reklamasi. Memang rata-rata mereka tidak mengetahui kalau BPK juga memiliki kewenangan untuk memeriksa performance audit dan spesial audit, selain audit finansial. Mereka baru menyadari setelah kita memberikan penjelasan. Seperti Caltex di Riau akhirnya mau diaudit dari aspek pengelolaan kinerja dengan berbasis audit lingkungan. Nah, itulah akhirnya pada auditee itu menjadi aware atas komitmen BPK untuk mengaudit lingkungan, khususnya di audit kinerja. Bagaimana tanggapan Anda mengenai terpilihnya BPK sebagai ketua WGEA? Jadi orang yang menanam itu yang harus menuai. Dengan keterlibatan BPK dalam WGEA yang sudah 13 tahun, tujuh tahun di antaranya menjadi anggota steering committee, sehingga sudah sepatutnyalah  melahirkan kepercayaan dari 72 negara anggota dengan menunjuk BPK sebagai ketua. Posisi ketua saat ini dipegang oleh Estonia dan akan berakhir pada 2013. Keterlibatan kita di WGEA di antaranya dipercaya sebagai Warta BPK

pembuat modul manajemen hutan dalam sistem pemeriksaan BPK internasional. Kita juga aktif menjadi subkomite dari perikanan, climate change, dan pertambangan. Artinya, keaktifan BPK RI secara internasional melahirkan kepercayaan dari angggota. Saya hanya menjalankan sebuah kebijakan dari periode yang sebelumnya.  Seumpama menanam itu, sudah ditanam, saya tinggal menuai dan menjaga agar panennya tidak ada hama. Alhamdullillah, BPK dipercaya. Mempertahankan itu lebih sulit dari pada kita meraih. Nah, apa saja program yang direncanakan BPK sebagai ketua WGEA yang bisa membuat anggota itu yakin atas organisasi ini? Pengalaman kita tidak boleh melahirkan sikap teledor yang dilakukan di AKN IV dan umumnya adalah BPK sebagai lembaga. Oleh karena itu, tantangan yang harus dilakukan oleh BPK adalah, pertama, 

percepatan kaderisasi  dari para auditor yang mempunyai keahlian dalam lingkungan. Kedua, audit lingkungan harus menjadi kebijakan badan yang tidak semata-mata menjadi bagian di AKN IV tetapi menjadi perspektif yang lebih luas. Dengan demikian seluruh AKN dalam melakukan pemeriksaannya juga harus mempunyai dimensi dan perspektif lingkungan.  Jika pemeriksaan lingkungan itu hanya

NOVEMBER 2011

17

WAWANCARA dilakukan oleh AKN IV kapabilitas kita tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup. Namun, kalau kader auditor kita ada di setiap perwakilan dengan mewajibkan setiap perwakilan minimal setiap tahun anggaran itu ada satu, dua audit lingkungan yang menjadi tanggung jawabnya, di bawah supervisi AKN IV, akan menjadi sebuah gerakan yang mondial bahwa audit lingkungan itu menjadi kebutuhan oleh semua AKN. Dengan dua hal itu, kepercayaan internasional terhadap BPK akan makin baik. Kita akan buktikan lebih bagus lagi dari pada ketua sebelumnya. Ini yang tantangan internal. Untuk tantangan internasional, WGEA di bawah BPK harus mengambil peran-peran yang sangat aktif dalam forum internasional yang menaruh perhatian terhadap lingkungan,  misalnya United Nation and Environmental  Programme, salah satu organisasi di bawah PBB. Kita harus aktif mengambil peran itu, misalnya Riau Plus Plus. Kita yakin dan mampu karena ada kelebihan jika dibandingkan dengan negara lain. Salah satu paru-paru dunia, selain hutan Amazon, di Brasil, yaitu di Indonesia sehingga percepatan kontribusi BPK untuk memperbaiki kualitas lingkungan internasional itu bisa  dibuktikan. Apakah pencapaian sebagai ketua WGEA itu merupakan yang tertinggi secara internasional bagi BPK? Untuk saat ini, sebagai tahap kita ambil peran dalam INTOSAI itu cukup memberikan warna dan loncatan BPK di pergaulan internasional. Jika kita lihat Renstra BPK untuk mengambil peran internasional itu pada 2016, sebagai leading atau champion. Namun, alhamdullillah kita loncat dari 2016. Bahkan, pada 2011 ini Ketua BPK Hadi Poernomo menjadi ketua

18

NOVEMBER 2011

ASEANSAI dan insyaallah saya menjadi ketua WGEA pada 2013. Menurut saya, sudah pas pada tingkatannya. Nanti pada saatnya Pak Ketua BPK aktif dan menjadi ketua ASOSAI dan INCOSAI. Bagaimana tanggapan dari SAI Malaysia atau negara Asia lain atas terpilihnya BPK? Rata-rata negara-negara  Asia itu lebih happy kalau ketua WGEA  dipegang oleh Indonesia dari pada India, yang  juga mencalonkan diri. Mungkin sense on culture lebih

cocok, demikian juga dengan bagian Asia Timur seperti China. Kita juga lebih dulu aktif di WGEA menjadi credit poin sendiri di mata negara lain di luar Asia, seperti Kanada, Amerika, Inggris, Finlandia, dan Estonia yang sangat mengenal keindahan Indonesia. Mereka lebih happy terhadap Indonesia. Dalam proses pemilihan, ada dua pilihan yaitu melalui voting atau tidak (musyawarah). Kalau voting, mayoritas akan memilih

Warta BPK

WAWANCARA Indonesia. Namun, karena dalam komunitas WGEA tidak dibudayakan voting, negara-negara besar anggota mengatakan  “Kami memilih Indonesia tetapi juga sayang kepada India.”   Jadi tidak mau saling menyakiti.  Menjelang voting, India menyampaikan pidatonya lebih dulu, intinya akhirnya menyerahkan kepemimpinan ke Indonesia. Jadi pidato saya itu bukan sebagai kompetitor, tetapi sebagai pemenang. Pidato saya bukan candidation tetapi sudah menjadi chairman. Akhrinya, forum steering committe secara aklamasi memilih Indonesia dengan menceritakan kelebihan-kelebihan yang kita miliki. Apa bisa dikatakan audit lingkungan BPK itu lebih maju dibandingkan dengan negara lain? Secara kualitas maupun kuantitas pemeriksaan lingkungan oleh BPK itu lebih banyak ketimbang negara lain. Orang menilai Indonesia sangat canggih dalam pemeriksaan lingkungan menggunakan GIS dan GPS. Bahkan, negara lain belajar ke kita mengenai hal ini. Audit lingkungan kita juga sudah sampai pada tahapan menghitung  penerimaan negara. Di negara lain, seperti Tanzania dengan sektor pertambangan, hanya menghitung bagaimana ketaatan terhadap aturan.  Namun untuk mengeksekusi ke anggaran mereka tidak sampai ke sana. Setiap tahun saya bisa menyelamatkan uang negara dari aspek pertambangan. Tahun pertama, sebesar  Rp2,1  triliun, tahun kedua mencapai Rp428 miliar.  Angkanya memang turun karena sudah aktif membayar pajak, royalti, dana bagi hasil. Tahun sekarang, saya yakin akan ada nilainya, sekitar Rp150 miliar hak negara bisa diselamatkan. Itulah kelebihan BPK yang bisa meminta Warta BPK

hak negara dari lingkungan untuk dikembalikan. Bagaimana tanggaran dari pemerintah atas terpilihnya BPK? Sebelum melangkah, secara internal ada tiga hal yang kita lakukan. Pertama, pelembagaan internal. Artinya, BPK sudah menyiapkan tempat khusus di BPK bagi sekretariat WGEA. Kedua, menyangkut image building BPK menyangkut lemabaga yang terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kehutanan,

lingkungan di BPK ini masih terkendala oleh kurangnya SDM? Tanggapan Anda? Memang harus diakui, sentuhan BPK terhadap audit lingkungan itu belum menjadi gerakan yang massive. Kalau kita lihat keahlian di bidang audit lingkungan, AKN IV, juga masih kurang. Oleh karena itu, percepatan kaderisasi dan pelatihan itu harus dilakukan. Sistemnya, selain diwajibkan setiap AKN melakukan audit lingkungan, juga kurikulum diklat

Kementerian Lingkungan Hidup, dan DPR  yang terkait dengan anggaran karena perlu tambahan budget terkait dengan ketua WGEA. Ketiga, strategi diplomatis yang berhubungan dengan organisasi lingkungan internasional seperti di PBB. Juga LSM yang terkait dengan lingkungan. Sehingga peralihan dari Estonia ke Indonesia itu ada kemajuan, baik dari sisi kinerja, kualitas, dan transparansi. Pada sejumlah artikel menyebutkan bahwa audit

bagi CPNS masuk ke BPK, salah satu modul itu audit lingkungan. Sehingga dari awal para auditor itu sudah aware terhadap audit lingkungan. Saya sudah sampaikan kepada  Pak Daeng  [KaDitama Revbang dan Pusdiklat BPK]  agar audit lingkungan itu bisa menjadi modul atau mata kuliah dalam diklat. Tahun depan harus dilakukan karena pada 2012 kita harus mempersiapkan infrastruktur sebagai ketua WGEA. aiz NOVEMBER 2011

19

WAWANCARA

M. Sohibul Iman Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN)  DPR,

‘BPK Agar Tingkatkan Audit Program Prorakyat’

K

inerja BPK tahun ini menunjukkan peningkatan berarti. Kini, BPK tidak lagi dominan memeriksa laporan keuangan tetapi juga masuk pada pemeriksaan berbasis kinerja. BAKN DPR menilai apa yang dilakukan BPK sebagai suatu yang positif.  BPK juga diharapkan meningkatkan audit program  prorakyat. Meski begitu, masih terdapat beberapa hal yang harus diperbaiki oleh badan pemeriksa ini. Salah satunya adalah rekomendasi yang kurang dalam dan analisa yang masih perlu dipertajam. Berikut penuturan Anggota BAKN DPR M. Shohibul  Iman kepada Warta BPK seputar kinerja

M. Sohibul Iman

20

NOVEMBER 2011

BPK, baru-baru ini. Bagaimana kinerja BPK sepanjang 2011? Menurut saya , kinerja BPK dari tahun ke tahun semakin membaik. Terutama dalam bentuk pemeriksaannya. Kalau sebelumnya lebih dominan pada  pemeriksaan laporan keuangan, aspek kepatuhan, dan pengendalian internal, tetapi sekarang BPK sudah masuk ke pemeriksaan berbasis kinerja. Pemeriksaan ini tentang bagaimana kinerja instansi pemerintah, baik dalam konteks pemberantasan korupsi maupun sejauh mana program-program yang dilaksanakan itu, bisa berjalan efektif. Misalnya, Program Bansos dan  Desa Berdering. Menurut saya, hal yang dilakukan BPK ini sangat positif. BPK harus lebih memperhatikan soal pemeriksaan berbasis kinerja. Sekarang BPK sudah ke arah sana. Ke depannya porsi pemeriksaan kinerja lebih ditingkatkan. Pasalnya, pemeriksaan yang dilakukan seperti saat ini tidak mencerminkan secara langsung kinerja dari pelaksanaan program-

 

program.  Apalagi misalnya, dari sisi penyimpangan dan korupsi. Menurut saya, dengan semakin ditingkatkannya pemeriksaan berbasis kinerja, saya yakin ke depan persoalan pengelolaan keuangan negara makin baik. BAKN telah meminta agar pemeriksaan program-program propour lebih ditingkatkan. Jangan sampai, program itu hanya jadi alat, sementara kenyataan pelaksanaannya  tidak bagus. Tapi BPK sudah melakukan itu? Benar. Namun, saya sarankan hal itu bisa lebih ditingkatkan di masa datang, Begini, beberapa waktu lalu kami pernah menyampaikan soal risk base audit atau audit berbasis risiko. Nah, BPK bisa melihat bahwa program prorakyat ini sebagai program yang mempunyai risiko ketika tidak terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, BPK bisa proaktif. Meski tidak menutup kemungkinan ada pesanan-pesanan yang datang dari DPR.  Sebut saja,  Komisi yang membidangi masalah kesehatan,   Dalam membuat perencanaan pemeriksaan, BPK juga harus memperhatikan masalah-masalah yang berkembang di masyarakat dan bersifat antisipatif. Sehingga, apa yang dikerjakan BPK betul betul menyentuh sesuatu yang dibutuhkan masyarakat. Bagaimana Anda melihat peran BPK dalam menekan angka korupsi? Seperti yang saya sebutkan tentang pemeriksaan kinerja.  Salah satunya adalah kinerja dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi. BPK harus bisa ke sana. Jadi bisa mengaudit sejauh mana keseriusan instansi instansi pemerintah  dalam menegakkan aturan yang bisa menekan tingkat korupsi. Menurut saya peran BPK harus ke sana. Apakah temuan yang berpotensi merugikan negara masih tergolong tinggi? Benar. Namun di sisi lain ada Warta BPK

WAWANCARA perkembangan mengembirakan, yakni semakin banyak permintaan audit dengan tujuan tertentu  dari pihak DPR. Menurut saya, ini bisa menjadi salah satu instrument pencegahan korupsi. Karena dengan adanya permintaan audit dengan tujuan tertentu, berarti, dalam persoalan itu ada indikasi-indikasi tertentu yang harus ditindak lanjuti. Menurut saya, ini salah satu yang menggembirakan. Kalau BPK bisa melaksanakan hal ini dengan baik, ke depannya kinerja BPK juga akan semakin baik. Sikap BPK yang terbuka, dalam artian, mau mendengar masukan dari pihak lain, termasuk dari BAKN, juga menjadi catatan positif dari saya.  Apa yang harus diprioritaskan BPK dalam rangka peningkatan kinerjanya? Selain masalah peningkatan audit berbasis risiko, juga rekomendasi yang harus diperdalam, dalam konteks analisa. Banyak rekomendasi masih kurang dalam, kurang tajam dalam analisa. Saya  menyarankan agar BPK juga tidak kaku dalam melihat atau hanya berpatokan pada aturan . Di bagian lain, ruang dialog dengan auditee masih harus ditingkatkan. Saya tahu, hasil analisa BPK tidak final sifatnya sehingga ada ruang-ruang untuk didiskusikan  dengan pihak auditee. Di masa mendatang, hal ini bisa ditingkatkan lagi. Bagaimana dengan IHPS Semester I 2011? Sedang saya pelajari, belum tuntas. Kami di BAKN juga tengah membahas hal tersebut.  Namun, saya melihat beberapa hal yang sudah masuk pada pemeriksaanpemeriksaan, sudah bagus. Yang saya ingat benar, dan yang saya anggap sangat positif adalah soal program Desa Berdering. Namun, secara umum semuanya tinggal ditingkatkan saja. Sudah bagus. Bagaimana hubungan kerja antara BPK dan BAKN selama ini?

Warta BPK

Apakah menemui kendala? Saya kira semuanya berjalan baik. Komunikasi sangat bagus. Saling memahami. Hanya memang, seperti sejak awal dirancang bahwa BAKN adalah lembaga DPR untuk menindak lanjuti temuan temuan BPK. Ke depannya, interaksi BAKN dan BPK harus semakin diintensifkan. Sehingga apa yang dibutuhkan DPR

bisa disampaikan BAKN kepada BPK dengan baik.  Sebaliknya pihak BPK bisa memberi masukan-masukan kepada  BAKN. Apakah BAKN menemukan kendala dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK? Sebetulnya kendala lebih kepada mekanisme di dalam DPR itu sendiri. Artinya, analisa  BAKN  terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK, kemudian kami serahkan kepada komisi-komisi. Namun karena kesibukannya, komisi tidak memberi feed back. Tapi bukankah sejak November tahun lalu ada kesepakatan bahwa jika Komisi tidak memberi respons sampai batas waktu tertentu, BAKN bisa mengambil alih atau menindak lanjuti tanpa harus rekomendasi dari Komisi? Ya, memang ada kesepakatan tentang tata kerja. Namun, kalau akhirnya semua  harus dilakukan oleh BAKN, berat. Sejauh ini kita masih berharap

agar analisa awal dari BAKN yang disampaikan kepada Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti.  Namun, jika ada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan bantuan BAKN, kami akan bantu. Bagaimana pemantauan BAKN di daerah? Apa masalah yang paling menonjol tahun ini? Pertama, masalah Bansos yang penyalurannya tidak sesuai dengan harapan. Kedua, soal inventarisasi aset. Ketiga, persoalan pengelolaan PNBP  (Penerimaan Negara Bukan Pajak) yang masih banyak masalah. Misalnya, PNBP tertentu yang terkait dengan pelayanan masyarakat, seperti rumah sakit. Walau sudah ditegaskan oleh BPK bahwa mereka bisa langsung memakai  uang yang masuk, asalkan di akhir tahun mereka memberikan  laporan yang sifatnya detil bukan overall. Namun, rupanya di daerah  kurang paham tentang masalah ini, Apa tidak masalah kalau  mereka memakai dana yang masuk? Dalam kesepakatan sebelumnya, masalah ini sudah dibicarakan. Bahkan,  BPK sudah menyampaikan masalah ini kepada mereka. Jadi sebenarnya hal tersebut  bisa dilakukan. Namun, mereka harus membuat laporan detil. Jangan hanya laporan uang masuk sekian, penggunaan uang sekian. Itu tidak boleh. Namun, kalau mereka melaporkan secara detil, itu tidak masalah. Ini menjadi tugas BPK, mungkin kerja sama dengan BPKP. Dalam IHPS I 2011 disampaikan, selama 2003 sampai semester I 2011, jumlah LHP BPK berindikasi tindak pidana adalah 305 kasus senilai Rp33,66 triliun. Tanggapan Anda? Akan saya cek masalah ini dan akan saya sampaikan sebagai catatan. Harusnya Komisi menanyakan masalah ini ke sana [instansi berwenang]. Saya akan cek lagi, kalau memang ada indikasi kami akan sampaikan sebagai catatan. dr  NOVEMBER 2011

21