Reno Sugiarto, S.H., M.H. PENGADILAN NEGERI METRO KELAS IB
JL. SUTAN SYAHRIR METRO BARAT KOTA METRO WEBSITE : www.pn-metro.go.id E-mail :
[email protected]
DASAR HUKUM • Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya termasuk pengelolaan sumber daya yang ada dengan didasarkan suatu perencanaan strategis. • Permenpan & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
SAKIP • Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan integrasi dari sistem perencanaan, system penganggaran dan system pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.
SAKIP Merupakan : 1. Sarana melaksanakan Reformasi Birokrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. 2. Sarana meningkatkan disiplin dalam menerapkan prinsip prinsip good governance dan fungsi-fungsi manajemen modern secara taat asas. 3. Sarana pengelolaan dana dan sumber daya lainnya menjadi efisien dan efektif dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik secara terukur dan berkelanjutan; Next
4. Sarana mengukur tingkat keberhasilan dan atau kegagalan dari setiap pemimpin dalam menjalankan Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan. 5. Sarana penyempurnaan organisasi, kebijakan publik, sistem perencanaan dan penganggaran, ketatalaksanaan, metode kerja dan prosedur pelayanan masyarakat, mekanisme pelaporan serta pencegahan praktikpraktik KKN. 6. Sarana mendorong kreativitas, produktivitas, sensitivitas, disiplin dan tanggung jawab para pegawai dalam melaksanakan tugas/jabatan berdasarkan aturan/kebijakan, prosedur dan tata kerja yang telah ditetapkan.
LAKIP berisi laporan kinerja dan akuntabilitas, yaitu gambaran pelaksanaan suatu kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi. LAKIP sendiri merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP.
LAKIP 1. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Renstra Adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun. Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen penting untuk masa depan sebagai produk dari sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan proses.
Yang termuat dalam Renstra adalah
Tujuan strategis iyalah penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 tahun. Tujuan strategis yang termuat dalam renstra Pengadilan negeri metro adalah : 1. pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi 2. semua pencari keadilan dapat terlayani dengan baik
Sasaran strategis iyalah penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.sasaran yang hendak dicapai adalah: 1. Meningkatnya penyelesaian perkara 2. Peningkatan akseptabilitas putusan hakim 3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara 4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice) 5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan 6. Meningkatnya kualitas pengawasan 7. Peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan 8. Peningkatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di lingkungan peradilan
Indikator Kinerja Utama atau IKU merupakan bagian dari isi rencana strategis (Renstra). IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu : 1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; 2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
Indikator Kinerja Utama yang terbentuk di Pengadilan Negeri Metro adalah : No
1
SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya penyelesaian perkara
INDIKATOR KINERJA Meningkatkan a b c d e
Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : 2
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
- Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Meningkatkan
3
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
a
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
b
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
c
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
d e
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Meningkatkan
4
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan
a
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
b
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
c
Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus
Meningkatnya kepatuhan 5
Meningkatkan persentase permohonan eksekusi atas putusan
terhadap putusan
perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
pengadilan Meningkatkan 6
7
8
Meningkatnya kualitas pengawasan Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan
a
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
b
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
Meningkatkan presentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan
Meningkatkan presentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran
Rencana Kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam renstra. Perencanaan Kinerja sangat membantu dalam proses berakuntabilitas dan merupakan alat untuk mengelola kinerja organisasi serta mendorong para pimpinan unit lebih terfokus dalam menjalankan strategi organisasi. Rencanaan kinerja tahunan merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perencanaan kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator yang ada pada tingkat program dan kegiatan.
RKT di Pengadilan Negeri Metro adalah sebagai berikut
NO
SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
1
Meningkatkan a b Meningkatnya c penyelesaian perkara d e
2
Peningkatan aksepbilitas putusan Hakim
Persentase penurunan upaya hukum (tidak diajukan) : - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali Meningkatkan a
3
4
Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)
Persentase mediasi yang diselesaikan Persentase mediasi yang diselesaikan menjadi akte perdamaian Persentase sisa perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan
TARGET 100% 100% 100% 100% 100% 20% 30% 10%
Persentase berkas yang diajukan kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap
100%
b
Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis
100%
c
Persentase penyampaian pemberitahuan relaas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak
100%
Prosentase penyitaan tepat waktu dan tempat Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
100% 100%
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
0% TIDAK ADA ZETTING PLATS DI PN. METRO
d e Meningkatkan a b
Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zetting plaat
c
Persentase (amar) putusan Perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu aksimal 1 hari kerja sejak diputus
100%
5
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
Meningkatkan persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti
100%
Meningkatkan
6
Meningkatnya kualitas pengawasan
a
Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
100%
B
Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti
100%
7
Peningkatan Sarana dan Prasarana di Lingkungan peradilan
Meningkatkan presentase Pengadaan sarana dan prasarana guna menunjang operasional peradilan
100%
8
Peningkatan Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Peradilan
Meningkatkan presentase Pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Guna Menunjang Operasional Perkantoran
100%
