RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR...TAHUN... TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Draf 31 Agustus 2013

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ...TAHUN... TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 49, Pasal 52, Pasal 60, Pasal 67, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 93, Pasal 97, dan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelestarian Cagar Budaya.

Mengingat

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168). MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN PEMERINTAH CAGAR BUDAYA

TENTANG

PELESTARIAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan: 1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. 1


2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. 3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. 4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. 5. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. 6. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. 7. Objek yang Diduga Cagar Budaya adalah objek yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya. 8. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya. 9. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya. 10. Pengalihan adalah proses pemindahan hak Kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara. 11. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 12. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah. 13. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya. 14. Pendaftaran adalah upaya pencatatan Objek Pendaftaran untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah atau

2


perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya. 15. Objek Pendaftaran adalah Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang pernah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, dan/atau Objek yang diduga Cagar Budaya. 16. Tim Pendaftaran adalah tim yang dibentuk Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang terdiri atas petugas penerima pendaftaran, petugas pengolah data, dan petugas penyusun berkas. 17. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. 18. Dokumen Pendukung adalah rekaman berupa suara, gambar, foto, film, teks, atau dalam bentuk lain sebagai bukti yang tidak bisa dipisahkan dari Objek Pendaftaran. 19. Berkas adalah himpunan informasi yang berkaitan dengan Objek Pendaftaran yang disusun sebagai bahan kajian penyusunan rekomendasi penetapan sebagai Cagar Budaya. 20. Pengkajian adalah proses pengujian materi oleh Tim Ahli terhadap Berkas pengusulan Objek Pendaftaran. 21. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap Objek Pendaftaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya. 22. Pemeringkatan adalah proses berdasarkan kepentingannya.

penyusunan

urutan

Cagar

Budaya

23. Pencatatan adalah tindakan mencatat data Cagar Budaya ke dalam Register Nasional. 24. Register Nasional Cagar Budaya, selanjutnya disebut Register Nasional, adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri. 25. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang. 26. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional. 27. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. 3


28. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. 29. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 30. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 31. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan. 32. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari. 33. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 34. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian. 35. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 36. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat. 37. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting. 38. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. 39. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya. 40. Di Air adalah berada di laut, sungai, danau, waduk, sumur, kolam, rawa, dan genangan air. 4


41. Di Darat adalah tidak berada Di Air, termasuk di bukit, gunung, lembah, dan di daratan yang terletak di dalam tanah di bawah air. 42. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 43. Zona Inti adalah area pelindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Cagar Budaya. 44. Zona Penyangga adalah area yang melindungi zona inti. 45. Zona Pengembangan adalah area yang diperuntukan bagi pengembangan potensi Cagar Budaya bagi kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. 46. Zona Penunjang adalah area yang diperuntukan bagi sarana dan prasarana penunjang serta untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum. 47. Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya adalah Instansi Pemerintah dan Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. 48. Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya adalah Direktorat yang bertanggungjawab di bidang Pelestarian Cagar Budaya. 49. Unit Pelaksana Teknis adalah instansi Pemerintah yang berada di daerah, yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. 50. Museum adalah lembaga permanen yang bersifat nirlaba, untuk melestarikan koleksi museum yang bersifat bendawi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. 51. Polisi Khusus adalah polisi yang melaksanakan tugas fungsi kepolisian terbatas di bidang Pelestarian Cagar Budaya. 52. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum. 53. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat. 54. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 55. Pemerintah Daerah adalah gubernur, atau bupati/wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5


56. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan. BAB II PENGALIHAN KEPEMILIKAN CAGAR BUDAYA Pasal 2 (1) Pengambilalihan Kepemilikan Cagar Budaya oleh Negara dilakukan apabila pemilik Cagar Budaya: a. meninggal dunia: 1) tidak mempunyai ahli waris; atau 2) tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah. b. Warga Negara Asing yang meninggalkan Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut-turut tanpa mengalihkan Kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat; c. badan hukum asing yang tidak beroperasi lagi di Indonesia tanpa mengalihkan kepemilikan dan penguasaan kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat; d. tidak dapat membuktikan sahnya Kepemilikan Cagar Budaya; e. memperoleh Cagar Budaya secara tidak sah; f. tidak diketahui; dan/atau g. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia dengan diberikan kompensasi oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. (2) Pengalihan Kepemilikan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan peringkatnya. (3) Pengalihan Kepemilikan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memberitahukan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. Pasal 3 (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, dan/atau berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan. (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kepada: a. Setiap Orang; b. Masyarakat Hukum Adat; c. Pemerintah; d. Pemerintah Daerah; dan/atau 6


e. Museum. (3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan izin yang diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota, sesuai dengan peringkat Cagar Budaya, dilengkapi dengan surat keterangan status dan Kepemilikan Cagar Budaya, dilampiri dengan: a. surat keterangan ahli waris untuk yang diwariskan; b. surat pernyataan hibah untuk yang dihibahkan; c. surat perjanjian tukar menukar untuk yang ditukarkan; d. surat pernyataan dari pemberi hadiah untuk yang dihadiahkan; e. surat perjanjian jual-beli untuk yang dijual; atau f. penetapan atau keputusan pengadilan untuk yang ditetapkan atau diputuskan oleh pengadilan. (4) Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. (5) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan surat perubahan status Kepemilikan Cagar Budaya dan perubahan nama pemilik dalam register nasional. (6) Dalam hal pemilik Cagar Budaya yang baru tidak mengajukan permohonan perubahan Kepemilikan, maka tidak berhak mendapatkan Insentif dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 4 Ketentuan mengenai tata cara Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB III PENEMUAN DAN PENCARIAN Bagian Kesatu Penemuan Pasal 5 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang menemukan Objek yang Diduga Cagar Budaya wajib melaporkan secara langsung atau melalui media elektronik seluruh temuannya kepada Unit Pelaksana Teknis, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait yang wilayah hukumnya meliputi tempat ditemukannya objek tersebut. (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang menemukan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang tidak melaporkan temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurusannya diambil alih oleh Unit Pelaksana

7


Teknis untuk dilakukan Pendaftaran, pemberitahuan kepada penemu.

dengan

membuat

surat

(3) Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang tidak dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah melalui proses Pendaftaran dan apabila statusnya dinyatakan sebagai Cagar Budaya, maka penemu tidak berhak memperoleh Kompensasi. Pasal 6 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang menemukan Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaporkan. (2) Laporan secara langsung dilakukan dengan mengisi formulir laporan yang harus disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), yang memuat: a. identitas pelapor; b. tanggal penemuan; c. identitas objek: 1) nama/jenis objek; 2) lokasi, desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi; 3) dugaan pemilik atau yang menguasainya; 4) bentuk; 5) jumlah; 6) bahan; 7) warna; 8) ukuran: panjang, lebar, tinggi, tebal, diameter; 9) perkiraan beratnya; dan 10) hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek yang Diduga Cagar Budaya. d. dokumen pendukung berupa foto, film, video, teks, gambar, sket, peta, dan/atau keterangan lain yang berhubungan dengan dokumen pendukung; e. tanggal pelaporan; dan f. tanda tangan pelapor dan yang menerima laporan. (3) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang melaporkan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus: a. menunjukkan Objek yang Diduga Cagar Budaya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait; atau b. menyerahkan Objek yang Diduga Cagar Budaya kepada Unit Pelaksana Teknis selama proses Pendaftaran dan Penetapan. (4) Laporan melalui media elektronik ditujukan kepada Unit Pelaksana Teknis, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait, dalam keadaan darurat atau memaksa, dengan mengemukakan: a. identitas pelapor; 8


b. tanggal penemuan; dan c. identitas Objek yang Diduga Cagar Budaya. (5) Unit Pelaksana Teknis, Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus mencatat serta menandatangani laporan dalam daftar laporan lisan. (6) Kepolisian Negara Republik Indonesia dan instansi terkait yang menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meneruskan laporan kepada Unit Pelaksana Teknis. (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) ditindaklanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis. Pasal 7 (1) Unit Pelaksana Teknis yang menerima laporan menyerahkan bukti laporan kepada Tim Pendaftaran. (2) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 8 Temuan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya, status kepemilikannya ada pada: a. Pemilik, apabila tidak langka jenisnya, tidak unik rancangannya, dan jumlahnya telah memenuhi kebutuhan negara; atau b. Negara, apabila tidak diketahui pemiliknya dan /atau sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi. Bagian Kedua Pencarian Paragraf 1 Pencarian melalui Penelitian Pasal 9 (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pencarian Objek yang Diduga Cagar Budaya hanya melalui Penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik Di Darat dan/atau Di Air. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode dan prosedur penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian. Pasal 10 (1) Kegiatan pencarian yang dilakukan Pemerintah dilaksanakan oleh: a. instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Penelitian arkeologi dengan Penelitian dasar; dan/atau b. instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dengan Penelitian terapan. 9


(2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya hanya melalui Penelitian dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan, baik Di Darat dan/atau Di Air. (3) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Penelitian, harus bekerjasama dengan instansi Pemerintah yang berwenang di bidang penelitian arkeologi dan/atau instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 11 (1) Kegiatan pencarian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah memperoleh izin dari bupati/wali kota, dengan tembusan kepada: a. Menteri; b. gubernur; c. instansi terkait; dan d. pemilik dan/atau yang menguasai lokasi penelitian. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf b yang dilakukan terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya yang dimiliki/dikuasai sendiri tidak memerlukan izin. (3) Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Penelitian yang dilakukan di laut diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dilampiri dengan proposal yang memuat: a. identitas pemohon; b. maksud dan tujuan pencarian; c. metode dan teknik pencarian; d. lokasi pencarian; dan a. tenggang waktu pencarian. (5) Setiap Orang yang berasal dari lembaga yang akan melakukan pencarian, untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan surat tugas dari pimpinan lembaga. (6) Bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. Pasal 12 (1) Hasil pencarian dengan cara Penelitian terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya dianalisis sesuai dengan metode penelitian arkeologi serta disiplin ilmu bantu lainnya sesuai dengan karakteristik objek kajian. 10


(2) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Tim Pendaftaran untuk diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Pasal 13 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau yang menguasai lahan tempat dilakukannya pencarian dengan Penelitian, berhak mendapatkan ganti rugi atas hal-hal atau kerugian yang ditimbulkan akibat kegiatan pencarian. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh yang melakukan pencarian, sesuai ketentuan yang berlaku. Paragraf 2 Pencarian terhadap Cagar Budaya yang Hilang Pasal 14 (1) Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang hilang karena bencana alam, perang, kecelakaan, kelalaian pengelolaan, tindak pidana, dan sebab-sebab lain, wajib melaporkannya kepada Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan tindak pidana, melakukan pencarian dan berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. (3) Pelaksanaan dan hasil pencarian terhadap Cagar Budaya yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan ke dalam berita acara. (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: a. tanggal dimulai dan berakhirnya pencarian; b. objek dan deskripsi Cagar Budaya yang dicari; c. tempat pencarian; d. hasil pencarian; dan e. penandatanganan berita acara di atas materai oleh pihak yang mencari dan yang memiliki atau menguasai. Pasal 15 (1) Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali, dikembalikan kepada pihak yang memiliki dan/atau menguasai dan dibuatkan berita acara penyerahan. (2) Cagar Budaya yang hilang karena tindak pidana dan ditemukan kembali, penyerahan kepada pemilik dan/atau yang menguasai dilakukan setelah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. 11


(3) Cagar Budaya yang hilang dan ditemukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil alih kepemilikannya dan/atau penguasaannya oleh negara dalam hal tidak diketahui lagi pemiliknya atau pihak yang menguasainya. (4) Berita acara penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat: a. tanggal pembuatan berita acara; b. identitas yang menemukan; c. deskripsi hasil penemuan yang meliputi: 1) jumlah; 2) jenis; dan 3) kondisi. d. tempat penemuan; e. tanggal penemuan; dan f. penandatangan berita acara di atas materai oleh pihak yang menemukan dan yang memiliki dan/atau yang menguasai. Pasal 16 Ketentuan mengenai tata cara Penemuan dan Pencarian Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB IV REGISTER NASIONAL Bagian Kesatu Umum Pasal 17 (1) Register Nasional dibentuk untuk menghimpun data dan Kepemilikan Cagar Budaya, baik di dalam maupun di luar negeri, yang disusun secara sistematis dengan tetap menghormati Kepemilikan, kerahasiaan, dan kesuciannya. (2) Kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sifatnya tidak dapat diakses, kecuali untuk kepentingan penyidikan dengan diketahui oleh Tim Pendaftaran dan Tim Ahli. Pasal 18 (1) Register Nasional mencakup Pendaftaran, Pengkajian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, dan Penghapusan, yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara digital maupun nondigital, atau secara manual maupun daring. 12


Bagian Kedua Pendaftaran Paragraf 1 Umum Pasal 19 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Objek Pendaftaran wajib mendaftarkan kepada Menteri, bupati/wali kota, gubernur, sesuai kewenangannya melalui Tim Pendaftaran terhadap: a. Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian ulang dan Pemeringkatan; atau b. Objek yang Diduga Cagar Budaya, untuk memperoleh Pengkajian dan Pemeringkatan. (2) Dalam hal kewajiban melakukan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi, Unit Pelaksana Teknis mengambil alih Pendaftaran. (3) Dalam hal bupati/wali kota atau gubernur tidak menjalankan tugas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pendaftaran diambil alih oleh Menteri melalui Unit Pelaksana Teknis. Pasal 20 (1) Objek Pendaftaran berasal dari: a. koleksi Museum; b. milik dan/atau yang dikuasai oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat; c. hasil Penemuan; dan/atau d. hasil Pencarian. (2) Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat: a. berada di dalam negeri atau di luar negeri; dan/atau b. berlokasi Di Darat dan/atau Di Air. Pasal 21 Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus melindungi Objek Pendaftaran dari: a. kerusakan; b. kehancuran; c. kemusnahan; dan/atau d. kehilangan

13


Paragraf 2 Tim Pendaftaran Pasal 22 (1) Pemerintah atau Pemerintah Daerah membentuk Tim Pendaftaran yang merupakan bagian dari instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (2) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Tim Pendaftaran Pemerintah; b. Tim Pendaftaran provinsi; dan c. Tim Pendaftaran kabupaten/kota. Pasal 23 (1) Tim Pendaftaran terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan paling sedikit 3 (tiga) orang anggota. (2) Anggota Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. paling sedikit 1 (satu) orang petugas penerima Pendaftaran yang memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran; b. paling sedikit 3 (tiga) orang petugas pengolah data yang melakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi; dan c. paling sedikit 1 (satu) orang petugas penyusun Berkas yang melakukan pemberkasan hasil pengolahan data. (3) Tim Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang. (4) Apabila anggota Tim Pendaftaran tidak dapat melaksanakan tugas secara tetap sebelum masa kerja berakhir, dapat diganti oleh anggota baru sampai selesainya masa kerja. Pasal 24 Tim Pendaftaran bertugas: a. menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan Pendaftaran; b. melakukan deskripsi, klasifikasi, verifikasi, dan dokumentasi; dan c. melakukan pemberkasan hasil pengolahan data. Paragraf 3 Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Pasal 25 Pemerintah berwenang mendaftar Objek Pendaftaran yang: a. lokasinya berada di 2 (dua) provinsi atau lebih; b. merupakan objek vital nasional dan/atau warisan budaya dunia; c. berada di kawasan strategis nasional; 14


d. memiliki nilai kerahasiaan dan keamanan negara; dan/atau e. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Pasal 26 Pemerintah Provinsi berwenang mendaftar Objek Pendaftaran yang lokasinya berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih. Pasal 27 Pemerintah kabupaten/kota berwenang mendaftar Objek Pendaftaran yang berada di wilayah administrasinya. Paragraf 4 Pendaftaran di luar negeri Pasal 28 (1) Pendaftaran terhadap Objek Pendaftaran milik warga negara Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri dilakukan oleh pemilik, atau pihak lain yang diberi kuasa melakukan Pendaftaran. (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Menteri melalui perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat Objek Pendaftaran berada. (3) Data Objek Pendaftaran yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri, untuk kemudian diteruskan kepada Menteri melalui Tim Pendaftaran Pemerintah. (4) Apabila di negara tempat Objek Pendaftaran belum terdapat perwakilan Indonesia, maka Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh perwakilan Indonesia terdekat dengan Negara tempat Objek Pendaftaran. Paragraf 5 Partisipasi Pendaftaran Pasal 29 (1) Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran Objek Pendaftaran. (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Objek Pendaftaran untuk melakukan Pendaftaran; b. melaporkan Objek Pendaftaran yang belum didaftarkan kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya; c. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat Objek Pendaftaran; 15


d. membantu proses pengumpulan data; dan/atau e. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran. Pasal 30 Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran harus menjaga kerahasiaan data. Pasal 31 Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berpartisipasi dalam Pendaftaran dapat diberikan penghargaan. Paragraf 6 Fasilitasi Pembentukan Sistem dan Jejaring Pendaftaran Pasal 32 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran baik secara digital maupun non digital. (2) Pembentukan sistem dan jejaring Pendaftaran secara digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia. (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan: a. komputer; b. alat dokumentasi; c. tempat/ruang penyimpanan Objek Pendaftaran yang didaftar; dan d. sarana transportasi. (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan: a. aplikasi pendaftaran; b. program pengunggahan data untuk proses pendaftaran; dan c. program akses informasi hasil pendaftaran. (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penyediaan tenaga yang kompeten. Paragraf 7 Syarat dan Prosedur Pendaftaran Pasal 33 (1) Pendaftaran dapat dilakukan secara manual dan/atau melalui laman (web site). (2) Pendaftaran secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya, dengan mengisi data baik secara digital maupun non digital.

16


(3) Pendaftaran melalui laman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengunggah data Objek Pendaftaran melalui alamat laman Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya. (4) Laman Pendaftaran setiap kabupaten/kota harus tersambung dengan laman Pendaftaran provinsi dan laman Pendaftaran pada instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (5) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan aplikasi dan isian Pendaftaran melalui alamat laman untuk Pendaftaran. (1) (2) (3)

(4) (5)

(6) (7) (8)

Pasal 34 Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat mendaftarkan Objek Pendaftaran kepada Tim Pendaftaran sesuai dengan kewenangannya, disertai syarat Pendaftaran. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memberikan surat kuasa kepada pihak lain untuk melakukan Pendaftaran. Syarat Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. foto kopi identitas diri pemilik dan/atau yang menguasai, dan/atau yang diberi kuasa mendaftarkan; b. data Objek Pendaftaran; c. Dokumen Pendukung; dan d. Objek Pendaftaran apabila memungkinkan untuk dibawa. Identitas diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Pasport bagi Warga Negara Asing, yang masih berlaku. Data Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a. nama/jenis; b. bentuk; c. ukuran; d. bahan; e. warna; f. tempat atau lokasi; g. pemilik atau yang menguasainya; h. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau i. informasi lain yang diperlukan. Dokumen Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa rekaman suara, gambar, foto, film, teks, atau bentuk lain yang terkait dengan Objek Pendaftaran. Petugas penerima Pendaftaran memberikan: a. bukti Pendaftaran kepada pendaftar; dan b. bukti penerimaan penitipan Objek Pendaftaran apabila ada penitipan. Petugas penerima Pendaftaran menyerahkan data Pendaftaran kepada petugas pengolah data. Pasal 35 17


(1) Data Pendaftaran yang dinyatakan lengkap oleh petugas penerima Pendaftaran diserahkan kepada petugas pengolah data untuk dilakukan deskripsi, dokumentasi, dan verifikasi. (2) Deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi uraian tentang: a. jenis/nama; b. bentuk; c. ukuran; d. bahan; e. warna; f. kondisi; g. lokasi; h. pemilik atau yang menguasainya; i. pemanfaatan dan penggunaan; dan/atau j. hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek Pendaftaran. (3) Hasil deskripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk tertulis sebagai data verbal yang selanjutnya dilakukan dokumentasi untuk memperoleh data piktorial. (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. setidak-tidaknya dalam bentuk foto; dan b. dilakukan dari semua sisi. (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan memperoleh: a. kebenaran informasi, yaitu pada aspek keakuratan; dan b. kelengkapan data pada aspek pemenuhan jumlah informasi.

untuk

Pasal 36 (1) Petugas pengolah data melakukan deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data dari petugas penerima Pendaftaran. (2) Petugas pengolah data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau narasumber. (3) Petugas pengolah data dapat mengembalikan data Pendaftaran apabila: a. diragukan keaslian Objek Pendaftarannya; b. diragukan asal usul Kepemilikan dan perolehannya; dan/atau c. diragukan datanya. (4) Apabila dari hasil deskripsi, dokumentasi, verifikasi, dan pemeriksaan kelengkapan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, maka diserahkan kepada petugas penyusun Berkas. Pasal 37 (1) Petugas penyusun Berkas melakukan pemberkasan yang memuat: a. data Pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap; 18


b. deskripsi; c. dokumentasi; dan d. Dokumen Pendukung. (2) Berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli untuk dilakukan Pengkajian. Pasal 38 (1) Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dapat memberi fasilitas Pendaftaran apabila Objek Pendaftaran: a. lokasinya sukar dijangkau; b.berjumlah banyak dan beragam jenisnya; dan/atau c. berada di luar negeri dan tidak ada perwakilan Indonesia di negara yang bersangkutan. (2) Fasilitas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. petugas penerima Pendaftaran mendatangi lokasi; dan/atau b. bantuan sarana transportasi. Bagian Ketiga Pengkajian Paragraf 1 Tim Ahli Pasal 39 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengangkat dan memberhentikan Tim Ahli. (2) Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Tim Ahli meliputi: a. warga negara Indonesia; b. sehat jasmani dan rohani; c. berkelakuan baik; d. berusia paling rendah 28 (dua puluh delapan) tahun; e. memiliki keahlian arkeologi dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya atau memiliki keahlian sejarah, filologi, antropologi, kesenian, arsitektur struktur dan mekanik, biologi, geologi, geografi, dan/atau keahlian lain yang memiliki wawasan kepurbakalaan dengan pengalaman kerja paling sedikit 5 (lima) tahun di bidangnya; f. berasal dari lembaga formal, non formal dan perseorangan; g. memiliki komitmen di bidang Pelestarian Cagar Budaya; dan h. memiliki sertifikat kompetensi. (3) Memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h melalui uji kompetensi, sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal 40

19


(1) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf h berlaku selama 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang setelah mengikuti uji kompetensi dan dinyatakan lulus. (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibekukan apabila pemegang: a. dinyatakan sebagai tersangka karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan/atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya; dan/atau b. sakit jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, psikiater, dan/atau psikolog. (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicabut apabila pemegang: a. melanggar kode etik profesi atau etika pelestarian; b. tidak bekerja sebagai anggota Tim Ahli selama 3 (tiga) tahun; c. dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 tahun atau lebih dan/atau melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Cagar Budaya, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau d. sakit jasmani atau rohani yang tidak bisa disembuhkan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, psikiater, dan/atau psikolog. (4) Pemegang sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengikuti uji kompetensi kembali, kecuali yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme, hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Cagar Budaya tetap. Pasal 41 (1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) memiliki susunan keanggotaan yang terdiri atas ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota. (2) Anggota Tim Ahli berjumlah gasal dan terdapat ahli arkeologi yang memiliki pengalaman kerja sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) huruf e, serta terdiri dari unsur lembaga formal, nonformal, dan perseorangan. (3) Anggota Tim Ahli nasional berjumlah: a. paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas 5 (lima) orang dari unsur lembaga formal, 10 (sepuluh) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan; atau b. paling sedikit 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal, 6 (enam) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan. 20


(4) Anggota Tim Ahli provinsi berjumlah: a. paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri atas 3 (tiga) orang dari unsur lembaga formal, 6 (enam) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan; atau b. paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan. (5) Anggota Tim Ahli kabupaten/kota berjumlah: a. paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 5 (lima) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan; atau b. paling sedikit 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) orang dari unsur lembaga formal, 3 (tiga) orang dari unsur lembaga nonformal, dan perseorangan. (6) Tim Ahli yang anggotanya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) tidak dapat memberikan rekomendasi Objek Pendaftaran sebagai Cagar Budaya. (7) Tim Ahli yang jumlah anggotanya kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibantu oleh: a. anggota Tim Ahli provinsi untuk Tim Ahli kabupaten/kota; dan b. anggota Tim Ahli nasional untuk Tim Ahli provinsi. (8) Tim Ahli yang anggotanya berkurang karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan belum ditetapkan penggantinya, tetap dapat menjalankan tugasnya selama masih memenuhi jumlah minimal. Pasal 42 (1) Tim Ahli bertugas untuk: a. melakukan kajian atas Berkas yang diusulkan sebagai Cagar Budaya nasional oleh Tim Pendaftaran Cagar Budaya; b. menyusun dan menetapkan mekanisme kerja; dan c. melakukan klasifikasi atas jenis Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya. (2) Tim Ahli berwenang untuk: a. meminta keterangan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat, dan narasumber yang mendaftarkan Objek Pendaftaran; b. mengusulkan perbaikan berkas kepada Tim Pendaftaran Cagar Budaya; c. merekomendasikan Objek Pendaftaran, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Cagar Budaya kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya; d. merekomendasikan peringkat kepentingan Cagar Budaya; 21


e. merekomendasikan pencatatan kembali Cagar Budaya yang hilang dan telah dihapus dari Register Nasional kemudian ditemukan; f. merekomendasikan penghapusan Cagar Budaya; g. memberikan pertimbangan dan/atau pandangan kepada Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan h. merekomendasikan tindakan pencegahan dan penanggulangan segera terhadap kemungkinan terjadinya kerusakan kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota. Pasal 43 (1) Masa kerja anggota Tim Ahli adalah 5 (lima) tahun. (2) Tim Ahli dapat diangkat kembali setelah masa kerja berakhir setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (3) Anggota Tim Ahli dapat diganti sebelum masa kerja berakhir apabila: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tim Ahli; atau d. tidak melaksanakan tugas selama 4 (empat) kali berturut-turut atau 6 (enam) kali secara keseluruhan tanpa keterangan yang sah. (4) Dalam hal keanggotaan Tim Ahli berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka diangkat anggota Tim Ahli pengganti. Pasal 44 Pembinaan terhadap Tim Ahli provinsi dan Tim Ahli kabupaten/kota dilakukan oleh Tim Ahli nasional. Paragraf 2 Pengkajian kelayakan Pasal 45 (1) Tim Ahli melakukan kajian Objek Pendaftaran berdasarkan Berkas yang diserahkan oleh petugas penyusun Berkas. (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode dan tata cara yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 46 (1) Kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi: a. identifikasi dan klasifikasi Objek Pendaftaran; dan b. penilaian kriteria Objek Pendaftaran.

22


(2) Penilaian kriteria Objek Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan kriteria Cagar Budaya. Pasal 47 Hasil kajian yang dilakukan Tim Ahli berupa kesimpulan bahwa: a. Objek Pendaftaran yang merupakan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, tetap sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan/atau b. Objek Pendaftaran yang merupakan Objek yang Diduga Cagar Budaya, sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pasal 48 (1) Dalam hal kesimpulan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyatakan bahwa Objek Pendaftaran sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat rekomendasi Penetapan sebagai Cagar Budaya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Tim Ahli selain memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memberikan rekomendasi Pemeringkatan Cagar Budaya atau Penghapusan Cagar Budaya. (3) Tim Ahli sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan hasil telaah administrasi terhadap: a. status kepemilikan; b. status kependudukan dan/atau kewarganegaraan pemilik; c. sengketa atas kepemilikan; dan d. kerawanan sosial yang dapat terjadi sebagai akibat dari Penetapan. (4) Dalam hal kesimpulan Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 menyatakan bahwa Objek Pendaftaran bukan sebagai Cagar Budaya, maka Tim Ahli menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pendaftar. (5) Data dan Dokumen Pendukung Objek Pendaftaran yang dinyatakan bukan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilarang dihapus dari pangkalan data. Pasal 49 (1) Tim Ahli dapat menghentikan atau membatalkan kajian sebelum atau sesudah rekomendasi disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Penghentian kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah sebelum direkomendasikan untuk Penetapan sebagai Cagar Budaya. (3) Pembatalan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah direkomendasikan untuk Penetapan sebagai Cagar Budaya, dalam hal: a. Objek Pendaftaran hilang, hancur, atau musnah; dan/atau b. terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi dan/atau etika pelestarian 23


Pasal 50 Objek Pendaftaran diperlakukan sebagai Cagar Budaya selama proses Pendaftaran, Pengkajian sampai dengan Penetapan. Pasal 51 Tim Ahli pada saat memberikan rekomendasi Penetapan Cagar Budaya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sekaligus memberikan rekomendasi mengenai peringkat Cagar Budaya. Bagian Keempat Penetapan Pasal 52 Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya, dalam hal Tim Ahli setelah merekomendasikan Objek Pendaftaran sebagai Cagar Budaya. Pasal 53 (1) Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dikeluarkan oleh: a. Menteri, untuk Cagar Budaya: 1) milik warga negara Indonesia atau pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri; 2) yang berada di objek vital nasional; 3) yang berada di kawasan strategis nasional; 4) yang berada dan berhubungan dengan kawasan warisan dunia; dan 5) yang berupa lokasi atau satuan ruang geografis yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih. b. gubernur, untuk Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, atau kawasan strategis provinsi; atau c. bupati/wali kota, untuk Cagar Budaya yang berada di wilayah kabupaten/kota selain yang disebut dalam huruf a dan huruf b. (2) Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi: a. nama dan/atau jenis; b. bentuk; c. ukuran; d. bahan; e. lokasi atau tempat penyimpanan; f. koordinat astronomis; g. usia; h. latar belakang sejarah; dan 24


i. informasi lain. (1) (2)

(3)

(4)

Pasal 54 Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya kepada pemilik yang sah. Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh: a. Menteri, untuk Cagar Budaya: 1) milik warga negara Indonesia atau Pemerintah Indonesia yang berada di luar negeri; 2) berupa Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau lebih; 3) yang berada di objek vital nasional; 4) yang berada di kawasan strategis nasional; dan 5) yang berada dan berhubungan dengan kawasan warisan dunia. b. gubernur, untuk Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih, atau kawasan strategis provinsi; atau c. bupati/wali kota, untuk Cagar Budaya yang berada di wilayah kabupaten/kota. Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya berisi: a. identitas pemilik; b. kode register; c. nama dan/atau jenis; dan d. lokasi. Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dapat diubah sesuai dengan Pengalihan kepemilikannya, dan diterbitkan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Pasal 55

Pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh Surat Keterangan Status Cagar Budaya dan Surat Keterangan Kepemilikan setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional. Pasal 56 (1) Warga negara asing atau lembaga asing yang berdomisili atau berkedudukan di Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut dapat: a. ditetapkan sebagai pemilik Cagar Budaya; b. menerima atau menyimpan Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya; dan/atau c. menerima atau menyimpan Surat Penetapan Cagar Budaya.

25


(2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mencabut Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dimiliki warga negara asing atau lembaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diketahui tidak berdomisili atau berkedudukan di Indonesia. Pasal 57 (1) Menteri, gubernur, bupati dan/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat mengubah Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan/atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya apabila: a. terjadi pemekaran atau penggabungan wilayah; b. terjadi perubahan nama provinsi, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, desa, dan/atau nama wilayah sesuai nama wilayah hukum adat; dan/atau c. terdapat kekeliruan dalam pencantuman identitas pemilik, kode register, nama dan/atau jenis, lokasi, dan/atau informasi lain yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya. (2) Perubahan terhadap Surat Keputusan Cagar Budaya dan/atau Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya dikeluarkan setelah memperoleh rekomendasi dari Tim Ahli. (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diikuti dengan perubahan pangkalan data yang dikelola oleh pemerintah kabupaten/kota, untuk disampaikan kepada pemerintah provinsi dan selanjutnya disampaikan kepada Pemerintah guna memperbaiki data Register Nasional. Pasal 58 Cagar Budaya yang telah ditetapkan, disusun dalam daftar Cagar Budaya oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kelima Pemeringkatan Pasal 59 (1) Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/wali kota, berdasarkan: a. Cagar Budaya yang telah didaftar di kabupaten/kota; b. rekomendasi Tim Ahli kabupaten/kota sesuai dengan syarat-syarat Pemeringkatan. (2) bupati/wali kota dapat mengusulkan Cagar Budaya yang telah dipilih dari daftar Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota, menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi kepada gubernur, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli kabupaten/kota. Pasal 60 (1) Cagar Budaya peringkat provinsi ditetapkan oleh gubernur, berdasarkan: 26


a. Cagar Budaya yang telah didaftar di provinsi; b. rekomendasi Tim Ahli provinsi sesuai dengan syarat-syarat Pemeringkatan; c. usulan dari bupati/wali kota. (2) Gubernur dapat mengusulkan Cagar Budaya yang telah dipilih dari daftar Cagar Budaya peringkat provinsi, menjadi Cagar Budaya peringkat nasional kepada Menteri, setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli provinsi. Pasal 61 (1) Cagar Budaya peringkat nasional ditetapkan oleh Menteri, berdasarkan: a. Cagar Budaya yang telah didaftar di Direktorat yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya; b. rekomendasi Tim Ahli nasional sesuai dengan syarat-syarat Pemeringkatan; dan c. usulan dari gubernur. (2) Menteri dapat mengusulkan Cagar Budaya yang telah dipilih dari daftar Cagar Budaya peringkat nasional, menjadi warisan budaya dunia kepada badan dunia yang membidangi kebudayaan sesuai konvensi internasional dan kelaziman tata cara di dunia internasional. Pasal 62 Tim Ahli dalam memberikan rekomendasi dapat memperoleh dukungan dari lembaga penelitian formal dan/atau lembaga penelitian non formal yang memiliki akreditasi sebagai lembaga penelitian di tingkat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Pasal 63 (1) Tim Ahli provinsi atau Tim Ahli nasional dapat merekomendasikan penurunan peringkat Cagar Budaya peringkat provinsi atau peringkat nasional kepada gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya. (2) Gubernur atau Menteri sesuai dengan kewenangannya dapat menurunkan peringkat Cagar Budaya peringkat provinsi atau peringkat nasional dengan memperhatikan syarat pemeringkatan. Pasal 64 (1) Tim Ahli dapat merekomendasikan Pencabutan Penetapan peringkat Cagar Budaya kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan syarat Pencabutan peringkat Cagar Budaya. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut penetapan peringkat Cagar Budaya berdasarkan syarat-syarat Pencabutan peringkat Cagar Budaya. Bagian Keenam Pencatatan 27


Pasal 65 (1) Pemerintah membentuk sistem Register Nasional untuk mencatat data Cagar Budaya. (2) Data Cagar Budaya dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari: a. daftar Cagar Budaya kabupaten/kota; b. daftar Cagar Budaya provinsi; c. daftar Cagar Budaya nasional; dan d. daftar Cagar Budaya yang berada di luar negeri. (3) Daftar Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi: a. nomor urut; b. nomor register c. nama dan/atau jenis; d. peringkat; e. lokasi; dan f. keterangan tentang Pencabutan, perubahan, Penghapusan, hilang dan ditemukan kembali. Pasal 66 (1) Instansi kabupaten/kota yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan daftar Cagar Budaya kabupaten/kota kepada instansi provinsi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (2) Instansi provinsi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, menyampaikan daftar Cagar Budaya provinsi kepada instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (3) Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya mencatat daftar Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke dalam Register Nasional. (4) Data Cagar Budaya yang dicatat dalam sistem Register Nasional meliputi: a. nomor urut; b. nomor registrasi; c. jenis/nama Cagar Budaya; d. tanggal penetapan Cagar Budaya; e. lokasi asal Cagar Budaya; f. peringkat; g. pemilik/penguasa; h. deskripsi; i. dokumentasi; dan j. keterangan lain yang diperlukan. (5) Sistem Register Nasional meliputi: a. penyediaan perangkat lunak dan keras; b. sistem Pencatatan, akses, dan pengamanan data; c. penyediaan sumberdaya manusia; dan 28


d. pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. (6) Sistem Register Nasional dikelola oleh Pemerintah. Pasal 67 Data Cagar Budaya tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota dapat dilakukan perbaikan, penggabungan, atau Penghapusan. Pasal 68 (1) Usul perbaikan data Cagar Budaya dapat diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pendaftaran, dalam hal terdapat kekeliruan, perubahan data, dan/atau kesalahan dalam Pencatatan. (3) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan rekomendasi dari Tim Ahli. Pasal 69 (1) Penggabungan data dari 2 (dua) atau lebih Cagar Budaya yang merupakan kesatuan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian Tim Ahli. (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal terdapat Cagar Budaya yang merupakan satu kesatuan dan/atau memiliki hubungan satu sama lain akan tetapi didaftar secara terpisah; (3) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan keterangan hubungan antara beberapa Cagar Budaya yang didaftarkan secara terpisah, tanpa mengubah daftar Cagar Budaya sebelumnya. (4) Penggabungan dilakukan tanpa menghapus data Cagar Budaya yang disatukan dalam Register Nasional, dengan menggunakan salah satu nomor Pendaftaran Cagar Budaya. (5) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perbaikan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya dan peringkatnya. Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.

29


(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli nasional. (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya: a. musnah; b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; c. mengalami perubahan wujud dan gaya, sehingga kehilangan keasliannya; atau d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya. (4) Pemerintah Daerah melakukan Penghapusan dari daftar Cagar Budaya daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Setelah Pemerintah Daerah melakukan Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditindaklanjuti dengan: a. pencabutan Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya; dan b. pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya. (6) Penghapusan dilakukan tanpa menghilangkan data dalam Register Nasional. (7) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memberi tanda pada data Cagar Budaya yang tercatat dalam Register Nasional. Pasal 71 (1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila: a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali setelah lebih dari 6 (enam) tahun; atau b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau penelitian terdahulu. (2) Pendaftaran kembali dapat diajukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Tim Ahli melakukan evaluasi terhadap kajian sebelumnya sesuai dengan kondisi terakhir Cagar Budaya untuk direkomendasikan kepada Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Pendaftaran kembali dilakukan dengan mengubah keterangan pada data Cagar Budaya yang tersimpan di dalam Register Nasional. (5) Perubahan data pada Register Nasional atas Cagar Budaya yang didaftarkan kembali dilakukan tanpa mengubah nomor pendaftaran. Pasal 72 Ketentuan mengenai tata cara Register Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB V PELINDUNGAN 30


Bagian kesatu Umum (1) (2) (3)

(4) (5)

Pasal 73 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat berperan aktif melindungi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi. Pelindungan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia. Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri melakukan pelindungan terhadap Benda Cagar Budaya milik Pemerintah Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bagian Kedua Penyelamatan

(1) (2)

(3) (4) (5)

Pasal 74 Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika pelestarian, dengan meminimalisir dampak kerusakannya. Kegiatan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah diketahui adanya indikasi dan/atau ancaman kerusakan, kehancuran, dan kemusnahan pada Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor usia, kualitas bahan, dan teknologi pengerjaan. Faktor eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi faktor alam, binatang, tumbuhan dan/atau manusia. Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan biasa dan keadaan darurat.

Pasal 75 (1) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam keadaan biasa dilakukan dengan cara: a. perawatan; b.perkuatan; dan/atau c. konsolidasi; 31


(2) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang disebabkan oleh faktor eksternal selain dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dilakukan dengan: a. memberi talud; b. memberi atap; c. memberi pagar; d. menempatkan petugas Pengamanan; dan/atau e. pemindahan ke tempat yang aman. (3) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam keadaan biasa karena dampak kegiatan pembangunan harus dilakukan melalui kegiatan terencana dengan: a. didahului kajian; b. dilakukan oleh Tenaga Ahli Pelestarian; dan c. mempertahankan nilai penting Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (4) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (5) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki, menguasai, atau mengelolanya dapat melakukan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 76 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, apabila mengetahui Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasainya berada dalam keadaan darurat atau memaksa, baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera melakukan Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam keadaan darurat atau memaksa baik yang disebabkan oleh alam maupun manusia. (3) Penyelamatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan manajemen Penyelamatan sebagai berikut: a. mitigasi bencana; b. tindakan siaga bencana; c. tanggap darurat; d. tindakan pemulihan; e. koordinasi; dan 32


f. pemantauan serta pembinaan. (4) Manajemen Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya bekerja sama dengan instansi terkait. Pasal 77 Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf a berupa tindakan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, meliputi: a. melakukan pendataan lengkap di daerah rawan bencana; b. melakukan pemetaan dan permasalahan di daerah rawan bencana serta analisis resikonya; c. menentukan prioritas Penyelamatan; d. sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang tata cara Penyelamatan dalam menghadapi bencana; dan e. meningkatkan kerja sama dengan kelompok sosial masyarakat di sekitar lokasi. Pasal 78 Tindakan siaga bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf b, meliputi: a. penyusunan kebijakan dan strategi; b. penyiapan sumber daya manusia; c. penyiapan sarana dan prasarana; d. penyusunan prosedur operasi standar; e. pelatihan dan simulasi secara berkala; f. membuat dan menempatkan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana; g. membuat rencana dan memberi informasi jalur-jalur evakuasi jika terjadi bencana; h. penyimpanan sementara Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya; dan i. tindakan lain yang dipandang perlu sesuai peraturan perundangundangan. Pasal 79 Tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf c terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan melalui tindakan: a. penjagaan; b. pemasangan sarana pelindung; c. pemasangan garis Pengamanan; d. pengumpulan bagian-bagian yang hancur; 33


e. pengangkatan, pemindahan, dan penyimpanan sebagian atau seluruhnya ke tempat aman; dan/atau f. pencatatan dan perekaman. Pasal 80 Tindakan pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf d meliputi pembersihan, perbaikan, pemulihan keterawatan objek, pemulihan lingkungan, dan Pemeliharaan, dengan melibatkan Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. (1)

(2)

(3) (4)

(5)

Pasal 81 Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf e, meliputi: a. identifikasi pihak-pihak yang terlibat; b. penentuan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak; dan c. penyediaan dana yang diperlukan. Pihak-pihak yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. instansi yang yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Kelautan, dan/atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional/Daerah; b. Tentara Nasional Indonesia dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi; d. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau e. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. Penentuan tugas, peran dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan resiko bencana terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Penyediaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, dengan bantuan dana dari instansi terkait serta pihak-pihak yang terlibat. Pasal 82

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f meliputi langkah-langkah untuk: a. mengetahui pelaksanaan penanggulangan bencana; b. melakukan penilaian;

34


c. melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan penanggulangan bencana; dan d. memantau secara terus-menerus terhadap proses penanggulangan bencana. (1) (2)

(3)

(4)

Pasal 83 Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (3) huruf f dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis. Pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kesadaran, kepedulian, kesiapsiagaan dalam mencegah dan menghadapi bencana terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. Bentuk pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. memasukkan pengetahuan tentang resiko bencana terhadap Cagar Budaya dalam kurikulum pendidikan formal; dan b. menyelenggarakan penyuluhan dan sosialisasi. Bentuk pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelatihan dasar; b. pelatihan lanjutan; c. pelatihan teknis; dan/atau d. simulasi. Paragraf 1 Pengangkatan

Pasal 84 (1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air dalam rangka penyelamatan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat, oleh Unit Pelaksana Teknis, instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat. (2) instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, yang melakukan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berkoodinasi dengan Unit Pelaksana Teknis. (3) Unit Pelaksana Teknis dan instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air. Pasal 85

35


(1) Pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dilakukan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanan, sesuai pengangkatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Di Air.

Budaya dengan standar Budaya

(2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan perawatan, sesuai standar perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air, dan dilakukan pemindahan ke tempat lain yang aman. (4) Lokasi asal Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya Di Air yang diangkat harus dicatat kedalaman serta titik koordinatnya. Paragraf 2 Pemindahan Pasal 86 (1) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam rangka Penyelamatan dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang pelestarian Cagar Budaya, dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kualifikasi di bidang pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (2) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (3) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat didahului dengan tindakan ekskavasi penyelamatan. Pasal 87 (1) Pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan keutuhan bentuk, keselamatan, dan keamanan, serta dilakukan sesuai standar pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (2) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan menjadi tanggung jawab pelaksana.

36


(3) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor: a. lingkungan, berupa tingkat kelembaban udara, suhu udara, pencahayaan, curah hujan, air, angin, dan/atau api; dan b. tindakan, berupa benturan, gerakan, tekanan, dan/atau gesekan. (4) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemungkinan terjadinya: a. pencurian; b. perusakan; c. penyanderaan; d. pemusnahan; dan/atau e. penghancuran. (5) Pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan ke tempat lain yang aman serta lokasi asal Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dipindah harus diberi tanda dan dicatat titik koordinatnya. Paragraf 3 Penyimpanan Pasal 88 (1) Penyimpanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam rangka Penyelamatan dilakukan dengan memperhatikan keutuhan, keselamatan, dan keamanannya. (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di dalam ruangan, di bawah pelindung, maupun di alam terbuka. (3) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan faktor: a. lokasi; b. kondisi; c. jenis bahan; d. kerapuhannya; e. kelompok; dan f. kesatuannya. (4) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan metode, teknik, dan peralatan yang sesuai. (5) Penyimpanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang sedikit jumlahnya, unik rancangannya, langka jenisnya, atau bernilai tinggi harus dilakukan pada tempat khusus untuk menjaga keamanan dan keselamatannya. Pasal 89

37


(1) Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (2) Penyimpanan dalam rangka Penyelamatan dapat dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan melaporkan kepada Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (3) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melakukan pemeriksaan terhadap lokasi penyimpanan. (4) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya memerintahkan pemindahan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya ke tempat yang lebih aman apabila dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti lokasi penyimpanan tidak memenuhi syarat. Bagian Ketiga Pengamanan Pasal 90 (1) Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi terjadinya kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan, baik disebabkan oleh faktor alam atau tindakan manusia dengan tetap memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata. (2) Pengamanan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan tindakan: a. memberi pelindung; b. menyimpan; c. menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia; dan/atau d. menempatkan juru pelihara, Polisi Khusus dan/atau memberi sarana Pengamanan. (3) Memberi pelindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan memagar, menutup, atau memberi atap pada Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (4) Memberi sarana Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan menempatkan peralatan untuk melakukan pemantauan, pemindaian, dan pelacakan. Pasal 91 38


(1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, dilakukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya. (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dapat memberikan bantuan juru pelihara dan/atau Polisi Khusus apabila pemilik Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya tidak mampu menyediakannya. Pasal 92 (1) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melakukan pembinaan dan/atau pemantauan terhadap upaya Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90. (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dapat mengambil alih Pengamanan apabila pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya tidak melakukan Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku dengan biaya ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya. (3) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dapat mengajukan permohonan agar Pengamanan dikembalikan kepadanya, dengan membuat pernyataan bahwa pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya akan melakukan Pengamanan sesuai ketentuan yang berlaku. Pasal 93 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat mengangkat juru pelihara dan/atau Polisi Khusus untuk melakukan Pengamanan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun tenaga honorer. (3) Polisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus Pegawai Negeri Sipil. (4) Polisi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya, berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 94

39


(1) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dapat mengalihkan Kepemilikan, memindahkan, memisahkan, membawa ke luar wilayah Indonesia, ke luar wilayah provinsi, ke luar wilayah kabupaten/kota, mengubah fungsi, dan/atau melakukan Perbanyakan dalam rangka Pengamanan Cagar Budaya, setelah memperoleh izin. (2) Membawa ke luar wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1): a. hanya dapat dilakukan untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran; b. sedapat mungkin diasuransikan; dan c. melampirkan sistem Pengamanan untuk memindahkan dan/atau memisahkan. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan syarat-syarat: a. diajukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai dengan surat permohonan yang memuat: 1) identitas pemohon; 2) identitas Cagar Budaya; dan 3) maksud dan tujuan. dan b. melampirkan proposal apabila bertujuan untuk kegiatan. (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (5) Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. Pasal 95 (1) Petugas imigrasi dan bea cukai memeriksa benda yang dicurigai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang dibawa ke luar wilayah Indonesia dengan memeriksa surat izin untuk kepentingan penelitian atau promosi. (2) Dalam hal surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditunjukkan, petugas imigrasi dan/atau bea cukai melakukan penegahan terhadap benda yang dicurigai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (3) Benda yang ditegah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Bagian Keempat Zonasi Pasal 96

40


(1) Zonasi dibuat berdasarkan prinsip: a. pelindungan; b. keseimbangan; c. kelestarian; d. koordinasi; dan e. pemberdayaan masyarakat. (2) Zonasi dibuat berdasarkan kriteria lokasi atau satuan ruang geografis yang sudah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang: a. rawan ancaman yang disebabkan faktor alam maupun manusia; b. mempunyai potensi Pengembangan dan Pemanfaatan; dan/atau c. memerlukan pengelolaan khusus. (1) (2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 97 Zonasi dibuat berdasarkan hasil kajian terhadap ruang Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya untuk kepentingan Pelindungan Cagar Budaya. Kajian Zonasi dilakukan oleh Direktorat yang bertanggungjawab di bidang Pelestarian Cagar Budaya, Unit Pelaksana Teknis, atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya bekerja sama dengan: a. kementerian teknis di bidang tata ruang dan/atau instansi yang berwenang di bidang tata ruang; dan b. akademisi. Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk menentukan luas zona, batas zona, sistem zona, dan tata letak dengan memperhatikan: a. kepentingan negara, kepentingan daerah, dan kepentingan masyarakat; b. kepadatan serta persebaran Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam satuan ruang geografis; c. pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat; dan d. lingkungan alam. Penentuan luas zona, batas zona, dan sistem zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan secara horizontal maupun vertikal terhadap Cagar Budaya maupun lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: a. daratan; b. perairan; c. perbatasan antara daratan dengan perairan; atau d. udara dan angkasa. Pasal 98

41


(1) Zonasi dilakukan dengan membagi ruang menjadi beberapa zona berdasarkan tingkat kepentingan dan rencana pemanfaatannya, yaitu: a. Zona Inti; b. Zona Penyangga; c. Zona Pengembangan; dan/atau d. Zona Penunjang. (2) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan area pelindungan utama untuk menjaga bagian dari Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang paling penting. (3) Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan area yang melindungi Zona Inti. (4) Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan area yang diperuntukan bagi Pengembangan potensi Cagar Budaya untuk kepentingan rekreasi, konservasi lingkungan alam, lanskap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan. (5) Zona Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan area yang diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang untuk mendukung kegiatan usaha dan/atau rekreasi umum. (6) Zonasi pada satu Kawasan Cagar Budaya dapat terdiri atas lebih dari satu Zona Inti. (7) Komposisi jumlah zona, penempatan, dan keluasannya dibuat berdasarkan keadaan dengan mengutamakan Pelindungan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau lanskap budaya yang berada di dalam Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya. Pasal 99 (1) Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang, dapat dimanfaatkan untuk rekreasi, edukasi, apresiasi, dan religi. (2) Pemanfaatan Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria: a. mutlak untuk mempertahankan keaslian Cagar Budaya; b. tidak boleh merusak atau mencemari Cagar Budaya maupun nilainya; c. tidak boleh mengubah fungsi, kecuali tetap mempertahankan prinsip Pelestarian Cagar Budaya; d. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan; e. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pelindung, dan fasilitas Pengamanan; dan f. tidak menjadi ruang kegiatan yang bertentangan dengan sifat kesakralan. (3) Pemanfaatan Zona Penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: a. untuk melindungi Zona Inti; 42


b. tidak boleh untuk kepentingan komersial, kecuali memenuhi kepatutan; c. tidak boleh didirikan bangunan baru atau fasilitas lain kecuali taman, fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan; dan d. dapat digunakan untuk ruang kegiatan yang tidak bertentangan dengan kelestarian. (4) Pemanfaatan Zona Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria: a. mengembangkan nilai manfaat dari Cagar Budaya; b. dapat dipergunakan untuk tempat fasilitas umum; c. dapat dipergunakan untuk kawasan permukiman dan fasilitas pendukung; dan/atau d. dapat untuk kepentingan komersial dengan mempertahankan nilai lingkungan budaya. (5) Pemanfaatan Zona Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria: a. diperuntukkan bagi penempatan sarana dan prasarana penunjang; b. untuk kegiatan komersial dan rekreasi umum; dan c. luas Zona Penunjang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat. Pasal 100 (1) Pemanfaatan ruang secara vertikal dapat dilakukan pada zona horizontal, yaitu ruang yang berada di atas dan di bawah Zona Inti, Zona Penyangga, Zona Pengembangan, dan Zona Penunjang. (2) Pemanfaatan ruang secara vertikal di atas Zona Inti dan Zona Penyangga harus memenuhi kriteria: a. tidak boleh mengganggu kelayakan pandang Bangunan Cagar Budaya; b. tidak boleh melakukan penerbangan di atasnya yang dapat menimbulkan kerusakan Cagar Budaya; c. tidak boleh dilewati kabel jaringan saluran ultra tegangan tinggi; dan d. ketinggian fasilitas pendukung, dan fasilitas Pengamanan tidak boleh menyamai dan melebihi Bangunan Cagar Budaya. (3) Pemanfaatan ruang secara vertikal di bawah Zona Inti dan Zona Penyangga tidak boleh mengancam keberadaan Cagar Budaya yang ada di atasnya. (4) Pemanfaatan ruang secara vertikal dalam Zona Pengembangan dan Zona Penunjang untuk berbagai kepentingan dilakukan dengan tetap mengutamakan kelestarian Cagar Budaya. Pasal 101 Zonasi Cagar Budaya harus diikuti sebagai acuan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah sesuai peringkat Cagar Budaya. Pasal 102 43


(1) Cara penentuan Zonasi dilakukan dengan: a. teknik blok; b. teknik sel; dan c. teknik gabungan. (2) Teknik blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diterapkan jika Zonasi mencakup keseluruhan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya menjadi satu kesatuan. (3) Teknik sel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterapkan pada wilayah yang mengandung sebaran Situs Cagar Budaya yang jaraknya relatif dekat dan tidak teratur. (4) Teknik gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diterapkan pada satu Kawasan Cagar Budaya jika persebaran Situs Cagar Budaya tidak merata. (1)

(2) (3) (4) (5) (6) (7)

Pasal 103 Penentuan batas zona dapat dibedakan atas: a. batas asli; b.batas budaya; c. batas arbitrer; d.hubungan kontekstual; e. cakupan pandangan; dan/atau f. batas alam. Batas asli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan batas Cagar Budaya yang masih dapat dikenali berdasarkan sebaran dan kepadatan temuan arkeologi. Batas budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan batas kewilayahan menurut kesepakatan pendukung yang berbeda atau persebaran kelompok etnik tertentu. Batas arbitrer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan batas yang ditentukan berdasarkan kebutuhan Pengamanan, batas wilayah pemerintahan, atau batas Kepemilikan tanah. Batas hubungan kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan batas antara Cagar Budaya dengan lingkungan alam dan sosial budaya. Batas cakupan pandangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan batas pandangan mata terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya. Batas alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan batas yang terbentuk secara alamiah.

Pasal 104 Penetapan Zonasi terhadap Bangunan Cagar Budaya peninggalan kolonial dan/atau Situs Cagar Budaya yang berada di perkotaan dilakukan dengan radius 100 (seratus) meter dari batas terluar Zona Inti. 44


Pasal 105 (1) Zonasi untuk Cagar Budaya Di Air dibagi menjadi Zona Inti, Zona Penyangga Zona Pengembangan, dan Zona Pemanfaatan. (2) Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan posisi dan persebaran Cagar Budaya. (3) Penetapan Zonasi Cagar Budaya Di Air dilakukan oleh: a. Menteri, apabila Cagar Budaya Di Air berada di laut dengan jarak lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai; b. gubernur, apabila Cagar Budaya Di Air berada di laut dengan jarak antara 4 (empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai; dan c. bupati atau wali kota, apabila Cagar Budaya Di Air berada di laut dengan jarak kurang dari 4 (empat) mil dari garis pantai. Pasal 106 (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengeluarkan Surat Keputusan tentang luas dan batas-batas zona berdasarkan hasil kajian teknis Unit Pelaksana Teknis. (2) Pengaturan Zonasi Cagar Budaya yang berada di dalam atau bersinggungan dengan sistem Zonasi lain: a. ditetapkan tanpa dilakukan perubahan batas selama zonasi lain mempunyai fungsi Pelestarian; b. ditetapkan batas baru yang disepakati oleh pihak yang berkepentingan apabila fungsi zonasi lain bukan untuk Pelestarian akan tetapi dapat mendukung upaya Pelestarian; atau c. apabila fungsi zonasi lain bertentangan dengan upaya Pelestarian, sistem Zonasi lain dapat: 1) dibatalkan sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan Pelestarian Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya; atau 2) dilakukan perubahan atas luas dan batasnya untuk disesuaikan dengan kebutuhan Pelestarian Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya. (3) Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan atas hasil Penelitian yang melibatkan pemangku kepentingan. Pasal 107 (1) Zonasi dibuat setelah suatu lokasi ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya atau satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya. (2) Zonasi dilakukan tanpa mengubah luas dan batas Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan. Bagian Kelima Pemeliharaan

45


Pasal 108 (1) Pemeliharaan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan dengan perawatan secara preventif maupun kuratif. (2) Perawatan secara preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan rutin, sehari-hari, maupun berkala dengan tujuan untuk menjaga kebersihan atau keterawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. (3) Perawatan secara kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perawatan tradisional maupun modern untuk menanggulangi Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang telah rusak dan/atau lapuk. Pasal 109 (1) Biaya perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dibebankan kepada pemilik dan/atau yang menguasai. (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya yang tidak mampu membiayai perawatan dapat mengajukan permohonan bantuan biaya perawatan kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah, disertai dengan surat keterangan tidak mampu dari pejabat yang berwenang. Pasal 110 (1) Perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dilakukan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pengawasan perawatan. (2) Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melaksanakan perawatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, dengan mengangkat juru pelihara yang bertugas merawat dan memelihara Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sesuai dengan keterampilannya. Bagian Keenam Pemugaran Pasal 111 (1) Unit Pelaksana Teknis atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya melakukan Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. (2) Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat melakukan Pemugaran didasarkan izin dengan syarat: 46


a.

mengajukan surat permohonan izin Pemugaran yang memuat: 1) identitas pemohon; 2) identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan dipugar; dan 3) waktu dan lokasi Pemugaran. b. melampirkan foto kopi surat Penetapan Cagar Budaya yang dilegalisir; c. melampirkan foto kopi Surat Keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang dilegalisir; d. dokumen studi kelayakan untuk dapat dipugar; e. rencana studi teknis dan rencana Pemugaran; f. menginformasikan Tenaga Ahli Pelestarian yang akan menjadi konsultan; g. dokumen analisis mengenai dampak lingkungan apabila Pemugaran berpotensi menimbulkan dampak pada kerusakan lingkungan; dan h. surat keterangan pendanaan. (3) Permohonan izin Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (4) Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperoleh kajian teknis terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis. (5) Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dalam melakukan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dalam bentuk konsultasi. Pasal 112 (1) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan, baik sebagai satu kesatuan maupun kompleks, untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak. (2) Kondisi fisik yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan melesak, miring, roboh, retak, pecah, runtuh, patah, lapuk, dan/atau melendut pada struktur maupun komponen Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. (3) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan: a. prinsip-prinsip keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; b. kondisi semula, dengan kemungkinan tingkat perubahan sekecil mungkin; c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.

47


(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Pasal 113 Prinsip keaslian bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan prinsip bahan bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup jenis, kualitas, dan asal bahan. Prinsip keaslian bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan prinsip bentuk bangunan pada saat awal dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup komponen, unsur, dan warna. Prinsip keaslian tata letak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan prinsip tata letak bangunan pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup kedudukan, arah hadap, orientasi bangunan terhadap lingkungannya. Prinsip keaslian gaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan prinsip gaya bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup komponen langgam, gaya, dan ragam hias. Prinsip keaslian teknologi pengerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf a merupakan prinsip pengerjaan teknologi bangunan yang dipakai pada saat dibangun atau ketika pertama kali ditemukan sesuai dengan data yang ada yang mencakup teknologi dan cara pembangunannya. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf c merupakan penggunaan teknik, metode dan bahan yang tidak menyebabkan berkurangnya nilai arsitektur, seni, dan/atau kelestarian fisik Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. Kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) huruf d, dinilai oleh Unit Pelaksana Teknis dengan memperhatikan keahlian dan pengalaman pelaksana dalam Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 114 Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan pra Pemugaran, Pemugaran, dan pasca Pemugaran. Pasal 115 (1) Tahapan pra Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 meliputi kegiatan studi kelayakan, studi teknis, dan perencanaan Pemugaran. (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menetapkan kelayakan Pemugaran berdasarkan penilaian atas nilai sejarah dan kepurbakalaan yang terkandung dalam Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. 48


(3) Studi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan untuk mengumpulkan data teknis sebagai bahan perencanaan Pemugaran. (4) Perencanaan Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tatacara dan teknik Pemugaran berdasarkan data studi teknis. Pasal 116 (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilakukan dengan memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dengan tujuan memperbaiki struktur dan pemulihan arsitekturalnya. (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. (1) (2) (3) (4)

Pasal 117 Perbaikan struktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan untuk menanggulangi atau mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. Perbaikan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memperkuat struktur dari Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. Pemulihan arsitektural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) dilaksanakan untuk mengembalikan bentuk arsitektural sesuai bentuk aslinya berdasarkan hasil studi teknis. Pengembalian arsitektural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara memperbaiki Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya.

Pasal 118 Pasca Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 dilaksanakan dalam bentuk penataan lahan dan lingkungan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, yang bertujuan untuk kelestarian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya. Pasal 119 (1) Setiap tahapan Pemugaran dilakukan Penelitian, pendokumentasian, dan pengawasan. (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengamatan dan pengkajian terhadap temuan-temuan yang diperoleh dalam seluruh proses Pemugaran. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk perekaman data dan nilai-nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dalam bentuk tulisan, gambar, dan foto atau film sebagai sumber informasi bagi Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya. (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin dan mengarahkan agar pelaksanaan teknis Pemugaran tidak 49


menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku. Pasal 120 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana kepada pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang akan melakukan Pemugaran. (2) Besarnya bantuan dana ditentukan berdasarkan kebutuhan Pemugaran dan kemampuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dengan tetap memperhatikan peringkat Cagar Budaya, kondisi ekonomi pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya, serta kelestarian Cagar Budaya yang akan dipugar. (3) Pemilik dan/atau yang menguasai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat memperoleh bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang memuat: 1) identitas pemohon; 2) identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; 3) kebutuhan dana Pemugaran; 4) alasan pengajuan bantuan dana; dan 5) waktu dan lokasi Pemugaran. dan b. melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah/kepala desa yang dikuatkan oleh camat. (4) Selain bantuan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) instansi yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya dapat memberikan bantuan lain dalam bentuk tenaga teknis, bahan, peralatan, advokasi, dan/atau fasilitas lainnya. Pasal 121 Pemerintah, Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilarang melakukan Pemugaran dengan membuat bangunan baru dan/atau struktur baru yang menggunakan keseluruhan dan/atau bagianbagian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang ada. Pasal 122 Ketentuan mengenai Pelindungan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB VI PENGEMBANGAN Bagian Kesatu Umum 50


(1) (2) (3) (4)

Pasal 123 Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk meningkatkan potensi nilai, informasi, promosi, dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Peningkatan potensi nilai dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya meliputi peningkatan potensi nilai akademis, nilai ideologis serta nilai ekonomis. Peningkatan informasi dan promosi untuk Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan cara: a. penerbitan buku, leaflet, brosur, poster; b. pameran, sosialisasi, workshop. Pasal 124

Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengembangan Benda Cagar Budaya milik Pemerintah Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bagian Kedua Penelitian (1) (2)

(3)

(4) (5)

Pasal 125 Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya bertujuan untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh: a. instansi Pemerintah yang berwenang di bidang Penelitian arkeologi; b. Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya; c. Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya; d. instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya; dan/atau e. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan terhadap Cagar Budaya milik dan/atau yang dikuasai oleh: a. Setiap Orang dan/atau Masyarakat hukum Adat; b.Pemerintah; dan/atau c. Pemerintah Daerah. Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan izin dari Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai syarat: a. mengajukan surat permohonan yang memuat: 1) identitas peneliti; 2) Cagar Budaya yang akan diteliti; 3) jenis Penelitian; 51


4) tujuan Penelitian; 5) jangka waktu Penelitian; dan 6) lokasi Penelitian. b. melampirkan proposal Penelitian; c. pernyataan kesanggupan menyerahkan laporan Penelitian dan mempublikasikan hasil Penelitian; dan d. menyerahkan laporan Penelitian dan bukti publikasi hasil Penelitian apabila sebelumnya pernah melakukan Penelitian. (6) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memeriksa dan mempertimbangkan: a. kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; c. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan d. dipenuhinya kewajiban publikasi laporan Penelitian yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya. (1) (2) (3) (4)

Pasal 126 Penelitian untuk Pengembangan Cagar Budaya meliputi Penelitian dasar dan/atau Penelitian terapan. Penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk Pengembangan ilmu pengetahuan, rekonstruksi sejarah kebudayaan, cara hidup manusia masa lampau, dan proses budaya. Penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan metode dan teknik Pelestarian, promosi dan Pemanfaatan Cagar Budaya. Penelitian dasar dan Penelitian terapan untuk Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan menggunakan metodologi Penelitian ilmiah yang berlaku.

Pasal 127 (1) Penelitian yang dilakukan orang asing atau lembaga asing berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 125 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5), dan Pasal 126. (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penelitian bagi orang asing atau lembaga asing harus izin Menteri, disertai: a. rekomendasi dari kementerian atau lembaga yang membidangi Penelitian dan Pengembangan; dan b. bermitra kerja dengan Instansi Pemerintah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman atau bentuk lain dari perjanjian. (3) Menteri memeriksa dan mempertimbangkan: a. kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. prinsip keamanan, kemanfaatan, keterawatan, keaslian, serta nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; c. kemanfaatan hasil Penelitian bagi Pengembangan Cagar Budaya; dan 52


d. dipenuhinya kewajiban publikasi dilakukan pada masa sebelumnya.

laporan

Penelitian

yang

sudah

Bagian Ketiga Revitalisasi Pasal 128 (1) Revitalisasi dilakukan terhadap Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa: a. menata kembali fungsi ruang; b.menumbuhkan kembali nilai budaya; dan c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya. (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. (3) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 129 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang akan melakukan Revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pemohon, identitas Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan, jangka waktu, dan lokasi; b. melampirkan izin pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya bagi pemohon yang bukan pemilik dan/atau yang menguasai; c. melampirkan rencana induk (master plan) kegiatan Revitalisasi; d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis; e. melampirkan izin mengubah fungsi ruang situs Cagar Budaya dan/atau kawasan Cagar Budaya; f. melampirkan perjanjian kerja sama tentang pemanfaatan hasil Revitalisasi antara pemilik dan/atau yang menguasai Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, dengan pengelola; dan g. melampirkan dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan. (4) Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Revitalisasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya. 53


Bagian Keempat Adaptasi Pasal 130 (1) Adaptasi dapat dilakukan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, dengan melakukan kegiatan yang berupa: a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat; b. menambah fasilitas sesuai kebutuhan; c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. (2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. Pasal 131 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang akan melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (3) Permohonan izin untuk melakukan Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan berisi identitas pemohon, identitas Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya, jenis kegiatan, tujuan kegiatan, jangka waktu kegiatan, dan lokasi; b. melampirkan izin dari pemilik dan/atau yang mengusai Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya; c. melampirkan rencana induk (master plan) kegiatan Adaptasi; dan d. melampirkan hasil kajian teknis dari Unit Pelaksana Teknis. (4) Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Adaptasi tidak sesuai dengan prinsip Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 132 Setiap orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan kegiatan Pengembangan wajib mendokumentasikan proses dan hasil kegiatan Pengembangan dalam bentuk laporan, serta menyerahkannya kepada pemberi izin. Pasal 133 54


Ketentuan mengenai Pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB VII PEMANFAATAN Bagian Kesatu Umum (1) (2) (3) (4)

Pasal 134 Pemanfaatan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan. Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata. Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan pemantauan terhadap Pemanfaatan yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 135 Perwakilan Negara Republik Indonesia di luar negeri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan Benda Cagar Budaya milik Pemerintah Indonesia atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri. Bagian Kedua Pemanfaatan untuk Kepentingan Agama Pasal 136 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan penyelenggaraan perayaan hari besar dan upacara/ritual keagamaan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua zona. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka perayaan hari besar keagamaan tidak dipungut biaya. Pasal 137 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 didasarkan izin, kecuali untuk living monument. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk perayaan dan upacara, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan 55


b. melampirkan proposal kegiatan. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bagian Ketiga Pemanfaatan untuk Kepentingan Sosial Pasal 138 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang. (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk living monument dapat dilaksanakan pada semua Zona. Pasal 139 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan sosial, waktu pelaksanaan, jumlah peserta; b. melampirkan proposal kegiatan. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bagian Keempat Pemanfaatan untuk Kepentingan Pendidikan Pasal 140 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan: a. kemah budaya; b. lokakarya; dan c. kegiatan lainnya yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang Pelestarian Cagar Budaya. 56


(2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya dan dapat meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona. Pasal 141 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pendidikan, waktu pelaksanaan, jumlah peserta; dan b. melampirkan proposal kegiatan. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bagian Kelima Pemanfaatan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pasal 142 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan Penelitian dengan memanfaatkan Cagar Budaya sebagai objek Penelitian, serta kegiatan lain yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan/atau meningkatkan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang berbasis pada nilai-nilai kearifan budaya lokal. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona. Pasal 143 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas koordinator kegiatan, bentuk kegiatan kebudayaan, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan b. melampirkan proposal kegiatan. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. 57


Bagian Keenam Pemanfaatan untuk Kepentingan Kebudayaan Pasal 144 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan pagelaran, festival, pameran seni dan budaya, dan kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan upaya Pelestarian, memperkuat identitas nilai budaya, serta meningkatkan promosi budaya. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kearifan lokal. (3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Zona Penyangga, Zona Pengembangan, Zona Pendukung, dan Zona Penunjang. (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk living monument dapat dilakukan pada semua Zona. Pasal 145 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan budaya, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan b. melampirkan proposal kegiatan. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bagian Ketujuh Pemanfaatan untuk Kepentingan Pariwisata Pasal 146 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya untuk kepentingan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (3) dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan wisata dan kegiatan lain yang bertujuan untuk wisata religi, wisata minat khusus, wisata arkeologi, atau wisata alam yang berkaitan dengan Cagar Budaya. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap memperhatikan dan menghormati nilai yang terkandung dalam Cagar Budaya, meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

58


(3) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada semua Zona. Pasal 147 (1) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 untuk wisata arkeologi didasarkan izin. (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas penanggung jawab kegiatan, bentuk kegiatan pariwisata, waktu pelaksanaan, dan jumlah peserta; dan b. melampirkan proposal kegiatan dan mengisi surat pernyataan tentang kesanggupan untuk menjaga kelestarian Cagar Budaya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jumlah peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus disesuaikan dengan luas Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. Bagian Kedelapan Izin dan Pelaksanaan Pemanfaatan Pasal 148 (1) Izin Pemanfaatan Cagar Budaya diajukan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada Instansi Pemerintah Daerah yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dicabut apabila pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Cagar Budaya tidak sesuai dengan tujuannya. Pasal 149 Pelaksanaan Pemanfaatan Cagar Budaya harus dikonsultasikan kepada dan didampingi oleh Unit Pelaksana Teknis dan/atau Instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kesembilan Pemberian Fasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Pasal 150 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian izin Pemanfaatan; 59


b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian; c. dukungan dana; dan/atau d. pelatihan. (3) Fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan terhadap Pemanfaatan yang: a. mengutamakan kelestarian; b. menambah potensi nilai Cagar Budaya; dan c. memberdayakan masyarakat; (4) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. Bagian Kesepuluh Pemanfaatan yang dapat Menyebabkan Terjadinya Kerusakan Pasal 151 (1) Pemanfaatan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan proposal dan mempresentasikan kegiatan Pemanfaatan pada saat pengajuan permohonan izin kepada: a. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, apabila dapat menimbulkan kerusakan terhadap Cagar Budaya, beserta nilainya; dan b. Instansi lingkungan hidup apabila dapat menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan sekitar Cagar Budaya. (3) Pemberi izin memverifikasi proposal beserta kajian, Penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan. Bagian Kesebelas Pemanfaatan dengan Cara Perbanyakan Pasal 152 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya dengan cara Perbanyakan hanya dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang berisi identitas pihak yang akan melakukan Perbanyakan;

60


b. melampirkan rencana Perbanyakan yang memuat ukuran, bahan, bentuk, warna, corak, dan gaya Perbanyakan yang sama dengan bentuk asli; c. melampirkan teknik, alat, dan proses Perbanyakan, yang tidak merusak dan/atau mengurangi bentuk asli Benda Cagar Budaya serta nilai yang terkandung di dalamnya; dan d. untuk kepentingan koleksi Museum, Penelitian dan pendidikan. (3) Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Benda Cagar Budaya yang dimililiki dan/atau dikuasai Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. (4) Gubernur atau bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kewenangannya kepada instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. (5) Hasil Perbanyakan Benda Cagar Budaya harus diberi tanda. (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan Perbanyakan tidak sesuai dengan tujuannya. Bagian Keduabelas Pendokumentasian Cagar Budaya Pasal 153 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat melakukan pendokumentasian Cagar Budaya untuk kepentingan komersial hanya dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat: a. mengajukan surat permohonan yang memuat identitas pemohon, tujuan pendokumentasian, bentuk pendokumentasian, dan waktu pelaksanaan; b. tidak menyebabkan kerusakan, mengurangi keaslian serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya; dan c. menyerahkan hasil dokumentasi kepada pemberi izin dan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya. (3) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhadap Benda Cagar Budaya yang dimililiki dan/atau dikuasai Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat, dilakukan dengan seizin pemilik dan/atau yang menguasainya. (4) Gubernur, atau bupati/wali kota dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperoleh rekomendasi terlebih dahulu dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

61


(5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat dicabut apabila pelaksanaan pendokumentasian tidak sesuai dengan tujuannya. Pasal 154 Ketentuan mengenai Pemanfaatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB VIII PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA Pasal 155 (1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh Badan Pengelola. (2) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat Hukum Adat. (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat. Pasal 156 Badan Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 diatur lebih lanjut dengan: a. Peraturan Presiden, untuk Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang sudah ditetapkan sebagai Warisan Dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; b. Peraturan gubernur, untuk Kawasan Cagar Budaya peringkat provinsi; dan c. Peraturan bupati/wali kota, untuk Kawasan Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota. BAB IX PENGAWASAN Pasal 157 (1) Pengawasan terhadap Pelestarian Cagar Budaya dilakukan Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 158 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) dalam melakukan Pengawasan dilaksanakan secara fungsional maupun struktural. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat melalui Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya. 62


(1)

(2)

(3) (4)

Pasal 159 Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (2) dengan cara: a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya; b. mencegah terjadinya pelanggaran; c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya ; e. melaporkan terjadinya pelanggaran; dan/atau f. mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau gugatan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat terhadap perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan Cagar Budaya. Laporan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disampaikan kepada: a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pelestarian Cagar Budaya; atau b. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Laporan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan dalam hal belum ada Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat. Dalam hal Penyidik Pegawai Negeri Sipil belum dapat melaksanakan tugas dan fungsinya, tindakan penyelidikan dan penyidikan diambil alih oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. BAB X PENDANAAN

(1) (2)

(3)

(4)

Pasal 160 Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan dengan prinsip proporsional yang berasal dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Cagar Budaya peringkat nasional; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi untuk Cagar Budaya peringkat provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota untuk Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota; Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya selain disebutkan pada ayat (2) dapat berasal dari: a. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk Penyelamatan Cagar Budaya dalam keadaan darurat dan penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya. 63


(5)

Pendanaan untuk Insentif dan Kompensasi disediakan oleh: a. Pemerintah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan b. Pemerintah Daerah, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB XI INSENTIF DAN KOMPENSASI Bagian Kesatu Umum

Pasal 161 (1) Insentif dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya. (2) Kompensasi dapat diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada: a. Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang menemukan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang temuannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya; b. pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya. Bagian Kedua Insentif (1) (2) (3) (4)

Pasal 162 Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) berupa pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Pajak Penghasilan. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpajakan nasional atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya. Pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang perpajakan nasional. Pengajuan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus disertai rekomendasi dari Unit Pelaksana Teknis dan/atau instansi Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang Pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 163 (1) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) terhadap bangunan dan tanah tempat Cagar Budaya berada, diberikan paling banyak 100% (seratus persen).

64


(2) Pengurangan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) diberikan dengan memperlakukan biaya Pelestarian Cagar Budaya sebagai pengurangan terhadap penghasilan bruto. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 diatur dalam Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang keuangan negara. Pasal 164 (1) Insentif selain pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan/atau Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (1) dapat berupa: a. bantuan advokasi; b. bantuan tenaga teknis; c. bantuan Tenaga Ahli Pelestarian; d. bantuan sarana dan prasarana; dan/atau e. pemberian tanda penghargaan. (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan, kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dengan syarat: a. dalam keadaan darurat; b. belum mempunyai tenaga teknis; c. belum mempunyai Tenaga Ahli Pelestarian; dan/atau d. belum mempunyai sarana dan prasarana. Bagian Ketiga Kompensasi Pasal 165 (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memperoleh Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) apabila: a. memiliki Cagar Budaya yang sangat langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di Indonesia yang diambil alih oleh Negara; b. menemukan Objek yang Diduga Cagar Budaya yang statusnya dinyatakan sebagai Cagar Budaya; dan/atau c. Pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya telah melakukan pelindungan Cagar Budaya. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan/atau bukan uang. (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa uang besarnya ditentukan berdasarkan nilai Cagar Budaya dan/atau harga umum. (4) Penentuan nilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh tim penilai Kompensasi. 65


(5) Tim penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur: a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai peringkat Cagar Budaya; b. Tenaga Ahli Pelestarian; c. akademisi; dan d. juru taksir harga. (6) Tim penilai Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dibentuk dan ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya. (7) Kompensasi yang bukan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tanda penghargaan. (8) Pengajuan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai rekomendasi dari Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Pasal 166 Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pemberian Insentif dan Kompensasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 167 Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini semua ketentuan yang mengatur Pelestarian Cagar Budaya dan Objek yang Diduga Cagar Budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. BAB XIII PENUTUP Pasal 168 Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

66


SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal… MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR ...

67


PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR ...TAHUN... TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA I.

UMUM Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menegaskan bahwa Cagar Budaya adalah Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu harus didata, dilestarikan, dikelola secara tepat supaya dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada bangsa Indonesia. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya, Penemuan dan Pencarian, Register Nasional, Pelestarian, pengelolaan, serta peran serta masyarakat. Pengaturan lebih lanjut tersebut bertujuan agar upaya Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya dapat dilaksanakan dengan benar, serta operasional sesuai tujuan Pelestarian. Pengaturan lebih lanjut kepemilikan Cagar Budaya bertujuan untuk mengatur agar ada kepastian dan pelindungan hukum dalam kepemilikan dan penguasaan Cagar Budaya. Cagar Budaya sering dihadapkan pada perlakuan-perlakuan yang tidak benar dengan memperjualbelikannya secara ilegal, hilang, diterlantarkan, dirusak, dipisah-pisahkan, atau dipindahkan dari wilayah satu ke wilayah lain, sehingga di tempat asalnya secara perlahan jumlahnya terus menurun. Untuk mensikapi hal itu diperlukan sebuah upaya Pendaftaran secara nasional. Pendaftaran mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis, dan persebaran Cagar Budaya di wilayahnya. Oleh karena sebagian besar Cagar Budaya berada di tangan masyarakat, perlu pula diupayakan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif melakukan Pendaftaran, sehingga tidak seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Dengan demikian Cagar Budaya berupa koleksi, hasil penemuan, atau hasil pencarian dapa dicatat dan diberi pelindungan hukum terhadapnya. Berkas Pendaftaran dan dokumentasi yang dibuat terhadap Cagar Budaya disimpan, karenanya sebagai arsip untuk kepentingan masa depan sebagai sumber informasi Pengembangan kebudayaan nasional. Peraturan Pemerintah ini turut melindungi pula Objek yang Diduga Cagar Budaya layaknya sebagai Cagar Budaya. Selain itu dalam rangka Pelestarian Cagar Budaya diperlukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan. 68


Pelindungan yang berupa penyelamatan dan Pengamanan diperlukan terhadap Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. Pelindungan yang berupa Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran, diperlukan terhadap Cagar Budaya. Cagar Budaya tidak berorientasi pada pelindungannya saja, melainkan juga dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat, sehingga peran masyarakat mendapat tempat dalam pelestarian Cagar Budaya. Pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Setiap Orang maupun Masyarakat Hukum Adat dengan cara Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi. Pelestarian Cagar Budaya merupakan upaya untuk mempertahankan warisan budaya bangsa yang tersebar di wilayah negara Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Pelestarian ini merupakan realisasi amanat Undang-Udang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 untuk menjaga kekayaan yang tersimpan di darat, air, dan udara. Pelestarian yang semula dipahami secara sempit hanya sebagai upaya pelindungan, kini diperluas tidak saja untuk maksud tersebut tetapi terkait juga dengan upaya Pengembangan dan Pemanfaatan. Perluasan pemahaman ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa tidak satu pun unsur dari pengertian Pelestarian itu yang berdiri sendiri, melainkan merupakan sebuah kesatuan yang saling mempengaruhi tanpa dapat dipisahkan. Upaya pelestarian menjadi tanggung jawab baik Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan dukungan Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat. Terhadap hal tersebut diperlukan pengawasan. Pelestarian Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat merupakan sesuatu yang penting dan mendapatkan penghargaan, oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai Insentif dan Kompensasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup Jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 69


Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi terkait” seperti instansi yang yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Angka 1) Cukup jelas. Angka 2) Cukup jelas. Angka 3) Cukup jelas. Angka 4) Cukup jelas. Angka 5) Cukup jelas. Angka 6) Cukup jelas. Angka 7) Cukup jelas. Angka 8) Cukup jelas. 70


Angka 9) Cukup jelas. Angka 10) Yang dimaksud dengan “hal lain yang berhubungan dengan deskripsi Objek yang Diduga Cagar Budaya” misalnya dalam hal temuan bawah air perlu mencantumkan koordinat atau kedalaman Objek yang Diduga Cagar Budaya, penggunaan atau pemanfaatan Objek yang Diduga Cagar Budaya. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Objek yang Diduga Cagar Budaya yang ditunjukkan atau diserahkan adalah Objek yang Diduga Cagar Budaya bergerak yang memungkinkan untuk dibawa. huruf a Yang dimaksud dengan “menunjukkan Objek yang Diduga Cagar Budaya” adalah membawa sebagian atau keseluruhan Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk diperlihatkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atau instansi terkait. huruf b Yang dimaksud dengan “menyerahkan Objek yang Diduga Cagar Budaya” adalah membawa sebagian atau keseluruhan Objek yang Diduga Cagar Budaya untuk diserahkan kepada Unit Pelaksana Teknis. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” adalah kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya, karena kebakaran, banjir, gempa bumi, bencana alam, dan perang. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) 71


Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “penelitian arkeologi” adalah penelitian yang dilakukan terhadap Cagar Budaya ataupun Objek yang Diduga Cagar Budaya berdasarkan kaidahkaidah keilmuan arkeologi. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “sebab-sebab lain” seperti huru-hara atau kerusuhan. Ayat (2) 72


Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “kerahasiaan” mencakup data dan/atau Dokumen Pendukung, identitas pemilik, lokasi atau tempat Cagar Budaya berada. Yang dimaksud dengan “kesucian” adalah status benda, bangunan, struktur, ruang, fungsi, atau simbol-simbol yang berhubungan erat dengan penghormatan terhadap agama, kepercayaan, atau tokoh yang disucikan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “sifatnya tidak dapat diakses” adalah informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak, dapat mengancam keamanan dan keselamatan Objek yang Diduga Cagar Budaya dan/atau Cagar Budaya. Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) “Daring” merupakan istilah baku dari online. Pasal 19 Ayat (1) Pengkajian ulang dimaksudkan untuk menentukan kelayakan Benda Cagar Budaya dan/atau Situs Cagar Budaya berdasarkan kriteria Cagar Budaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. 73


Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Cukup Jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan “objek vital nasional” adalah kawasan/lokasi, bangunan/ instalasi, dan atau usaha yang menyangkut hajad hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Yang dimaksud dengan “kawasan strategis nasional” adalah Wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia. Yang dimaksud dengan “warisan budaya dunia” adalah hasil karya manusia yang memiliki nilai universal luar biasa dan ditetapkan oleh UNESCO. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 74


Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Yang dimaksud dengan “nama” adalah identitas Objek Pendaftaran yang diberikan dan dimengerti oleh masyarakat umum. Yang dimaksud pengelompokan klasifikasinya.

dimaksud dengan “jenis” adalah Objek Pendaftaran berdasarkan

Huruf b Yang dimaksud dengan “bentuk” adalah wujud Objek Pendaftaran sesuai ciri fisiknya. Huruf c 75


Yang dimaksud dengan “ukuran” Objek Pendaftaran meliputi informasi: tinggi, panjang, lebar, tebal, diameter, luas, dan/atau berat dalam ukuran metrik. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah pendayagunaan Objek Pendaftaran saat didaftarkan. Misalnya memanfaatkan bangunan purbakala sebagai Museum atau objek wisata. Yang dimaksud dengan “penggunaan” adalah kegiatan memakai Objek Pendaftaran untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Misalnya arca kuno sebagai hiasan hotel. Huruf i Yang dimaksud dengan “informasi lain” adalah informasi yang berhubungan dengan deskripsi Objek Pendaftaran meliputi informasi latar belakang sejarah, langgam seni, dan/atau analisis kepurbakalaan yang menjadi ciri Cagar Budaya. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Pasal 35 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “deskripsi” adalah tindakan menguraikan kondisi Objek Pendaftaran secara verbal dan lengkap. 76


Apabila Objek Pendaftaran yang dideskripsikan berjumlah banyak, atau tingkat kesulitannya tinggi maka dapat disesuaikan dengan kepatutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Dokumentasi terhadap situs selain dalam bentuk foto juga dapat dilakukan antara lain dalam bentuk peta, video, dan gambar. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 36 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “narasumber” adalah mereka yang memiliki keahlian khusus di bidang tertentu yang mendukung pengolahan data. Misalnya : Arkeologi, Arsitektur, Geologi, Sejarah, Antropologi. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. 77


huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Cukup jelas. huruf e Yang dimaksud dengan “keahlian lain” adalah keahlian bidang ilmu tertentu atau keahlian unsur budaya tertentu, misalnya ahli keris, ahli topeng, dan ahli gamelan. Yang dimaksud dengan “memiliki wawasan” adalah kemampuan dalam membedakan antara objek berusia tua atau muda, atau objek yang memiliki arti penting atau tidak. Wawasan kepurbakalaan dapat diperoleh antara lain melalui pelatihan dan pengalaman kerja yang berhubungan dengan kepurbakalaan. huruf f Yang dimaksud dengan “lembaga formal” adalah perguruan tinggi dan Instansi yang Berwenang di Bidang Pelestarian Cagar Budaya. Yang dimaksud dengan “lembaga nonformal” adalah organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau masyarakat hukum adat. huruf g Cukup jelas. huruf h Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 40 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) 78


Selama sertifikat kelayakan dibekukan, yang bersangkutan tidak dapat bekerja sebagai anggota Tim Ahli. Apabila yang bersangkutan terbukti tidak melakukan tindak pidana atau telah sembuh dari sakit jasmani atau rohani maka yang bersangkutan dapat melakukan pekerjaan sebagai Tim Ahli. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Yang dimaksud dengan “tidak melaksanakan tugas” adalah sengaja tidak memberikan analisis dan/atau tidak menyampaikan hasil kelayakan usulan penetapan Cagar Budaya kepada Tim Ahli. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas. 79


Pasal 45 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan “yang dapat dipertanggungjawabkan” adalah pengkajian dilakukan berdasarkan asas kejujuran, kebenaran, keterbukaan, keadilan, akurasi, efisiensi, dan profesionalitas. Pasal 46 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “identifikasi” adalah penentuan identitas Objek Pendaftaran. Yang dimaksud dengan “klasifikasi” adalah melakukan pengelompokan berdasarkan karakter atau ciri-ciri Objek Pendaftaran. Huruf b Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “pangkalan data” adalah sistem pencatatan informasi dasar yang seragam terhadap setiap jenis Cagar Budaya. 80


Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Yang dimaksud dengan “informasi lain” antara lain motif hias, warna, desain, dan cara perolehan. Pasal 54 81


Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pemilik yang sah” adalah setiap orang yang memiliki bukti legal atau diakui kepemilikannya oleh Masyarakat Hukum Adat setempat. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “kode Cagar Budaya” adalah penomeran secara khusus yang dibuat dengan menggunakan tata cara tertentu terhadap Cagar Budaya tertentu. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Cukup jelas. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Cukup jelas. Pasal 64 Cukup jelas. 82


Pasal 65 Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Cukup jelas. Pasal 73 Cukup jelas. Pasal 74 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kerusakan” adalah fenomena penurunan karakteristik dan kualitas Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya, baik akibat faktor fisik (misalnya air, api, dan cahaya), mekanis (misalnya retak, dan patah), kimiawi (misalnya asam keras, dan basa keras), maupun biologis (misalnya jamur, bakteri, dan serangga). Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) 83


Cukup jelas. Pasal 75 Ayat (1) huruf a Cukup jelas huruf b Cukup jelas huruf c Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi untuk menghambat proses kerusakan lebih lanjut. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 76 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “keadaan darurat atau memaksa” adalah kondisi, situasi, atau kejadian yang mengancam kelestarian Cagar Budaya yang tidak normal atau terjadi tiba-tiba diluar kekuatan yang perlu segera ditanggulangi. Keadaan darurat atau memaksa disebabkan karena faktor alam maupun manusia. Faktor alam seperti terjadi gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus, angin topan, petir, atau banjir. Faktor manusia dapat berupa perang, terorisme, separatisme, huru-hara, demonstrasi, atau vandalisme. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 84


Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas. Pasal 79 Cukup jelas. Pasal 80 Cukup jelas. Pasal 81 Cukup jelas. Pasal 82 Cukup jelas. Pasal 83 Cukup jelas. Pasal 84 Cukup jelas. Pasal 85 Cukup jelas. Pasal 86 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “ekskavasi penyelamatan” adalah penggalian arkeologis yang dilakukan dalam keadaan terdesak oleh waktu karena ancaman bencana untuk mendapatkan sebagian atau seluruh Cagar Budaya beserta data yang menyertainya. Pasal 87 Ayat (1) 85


Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) huruf a Cukup jelas. huruf b Yang dimaksud dengan “perusakan” adalah perbuatan secara sengaja yang mengakibatkan kerusakan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya. huruf c Yang dimaksud dengan “penyanderaan” adalah penempatan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya dalam suatu tempat di bawah kekuasaan seseorang secara melawan hukum. huruf d "Yang dimaksud dengan “pemusnahan” adalah tindakan yang menyebabkan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya tidak dapat ditemukan lagi. huruf e Yang dimaksud dengan “penghancuran” adalah tindakan yang mengakibatkan Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya tidak tampak lagi wujudnya. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “tempat lain yang aman” adalah tempat yang tidak rawan terhadap bencana susulan atau bencana lainnya, pencurian, perusakan, pelapukan, dan/atau kerusakan. Pasal 88 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a 86


Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “kesatuannya” adalah bagian-bagian atau unsur-unsur Cagar Budaya dan/atau Objek yang Diduga Cagar Budaya sesuai kelengkapan aslinya. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Yang dimaksud dengan “tempat khusus” misalnya penempatan dalam Museum yang mempunyai Pengamanan memadai dengan memasukannya ke dalam brankas. Pasal 89 Cukup jelas. Pasal 90 Cukup jelas. Pasal 91 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “tidak mampu menyediakannya“ adalah tidak mampu memberi gaji juru pelihara atau polisi khusus. Pasal 92 Cukup jelas. Pasal 93 Cukup jelas. 87


Pasal 94 Cukup jelas. Pasal 95 Cukup jelas. Pasal 96 Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan “pelindungan” adalah melindungi Cagar Budaya dari ancaman luar maupun dalam dengan menentukan batas zona sesuai dengan kebutuhan. huruf b Yang dimaksud dengan “keseimbangan” adalah mengutamakan keseimbangan dalam mengatur dan mengendalikan pemanfaatan ruang serta rencana pengembangan. huruf c Yang dimaksud dengan “kelestarian” adalah mengupayakan kelestarian lingkungan yang mendukung upaya pelindungan Cagar Budaya. huruf d Yang dimaksud dengan “koordinasi” adalah melakukan koordinasi lintas sektoral, antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, akademisi, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat. huruf e Yang dimaksud dengan “pemberdayaan masyarakat” adalah meningkatkan peran serta masyarakat dalam memanfaatkan Cagar Budaya. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 97 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) huruf a 88


Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Yang dimaksud dengan “ingkungan alam” adalah lingkungan di sekitar Cagar Budaya seperti perbukitan, sungai, danau, persawahan. Sebagai contoh di kawasan Borobudur terdapat danau purba, di Sangiran terdapat tebing yang menunjukan perlapisan tanah dengan unsur Cagar Budaya, dan di Candi Prambanan terdapat sungai Opak yang dialihkan, seperti yang diceritakan dalam prasasti Çiva Grha. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 98 Cukup jelas. Pasal 99 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) huruf a Cukup jelas. huruf b Cukup jelas. huruf c Cukup jelas. huruf d Yang dimaksud dengan “memenuhi kepatutan” adalah menjaga kesopanan, jangka waktu terbatas, jumlah orang, sarana prasarana terbatas, dan tidak mengancam kelestarian Cagar Budaya, misalnya pengambilan gambar di Borobudur antara pengambil foto dan orang yang difoto 89


harus berpakaian sopan dan menggunakan peralatan yang tidak mengganggu kelestarian Cagar Budaya. huruf e Cukup jelas. huruf f Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 100 Cukup jelas. Pasal 101 Cukup jelas. Pasal 102 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Contoh Zonasi dengan teknik blok seperti Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Ayat (3) Contoh penetapan Zonasi dengan teknik sel adalah Kawasan Cagar Budaya Candi Prambanan yang terdiri atas, Situs Cagar Budaya Candi Lumbung, Situs Cagar Budaya Candi Bubrah, Situs Cagar Budaya Candi Sojiwan, dan Situs Cagar Budaya Candi Plaosan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “tidak merata” adalah terdapat beberapa Situs Cagar Budaya yang letaknya relatif berjauhan dan masingmasing menggunakan sistem sel namun karena memiliki hubungan kontekstual secara keseluruhan, sehingga dapat disatukan dalam sistem blok.

90


Contoh penetapan Zonasi dengan teknik gabungan adalah Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanan dan Kawasan Strategis Nasional Candi Borobudur. Pasal 103 Ayat (1) Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Batas alam dapat berupa sungai, bukit, lembah, laut, danau. Pasal 104 Cukup jelas. Pasal 105 Ayat (1) Cagar Budaya Di Air merupakan Cagar Budaya yang sebagian besar masanya berada di bawah permukaan air, baik di laut, di danau, di rawa atau di sungai, termasuk Cagar Budaya yang terendap di dalam lumpur maupun tanah atau pasir yang berada di bawah air. Sebagai contoh: kapal yang tenggelam beserta muatannya, bangunan di pinggir pantai yang tenggelam Di Air karena pergerakan lempeng tektonik. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 106 Cukup jelas. 91


Pasal 107 Cukup jelas. Pasal 108 Cukup jelas. Pasal 109 Cukup jelas. Pasal 110 Cukup jelas. Pasal 111 Cukup jelas. Pasal 112 Cukup jelas. Pasal 113 Cukup jelas. Pasal 114 Cukup jelas. Pasal 115 Cukup jelas. Pasal 116 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan, teknik pengerjaan, dan tata letak, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli. Yang dimaksud dengan “konsolidasi” adalah perbaikan terhadap Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya yang bertujuan memperkuat konstruksi dan menghambat proses kerusakan lebih lanjut.

92


Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah upaya perbaikan dan pemulihan Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang kegiatannya dititikberatkan pada penanganan yang sifatnya parsial. Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan mengembalikan keaslian bentuk, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pasal 117 Cukup jelas. Pasal 118 Cukup jelas. Pasal 119 Cukup jelas. Pasal 120 Cukup jelas. Pasal 121 Yang dimaksud dengan “bangunan baru dan/atau struktur baru” adalah bangunan yang berbeda dengan Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang dipugar, dengan menggunakan bahan yang berasal dari bagian Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang ada. Pasal 122 Cukup jelas. Pasal 123 Cukup jelas. Pasal 124 Cukup jelas. Pasal 125 Cukup jelas. Pasal 126 Cukup jelas. Pasal 127 Cukup jelas. 93


Pasal 128 Cukup jelas. Pasal 129 Cukup jelas. Pasal 130 Cukup jelas. Pasal 131 Cukup jelas. Pasal 132 Cukup jelas. Pasal 133 Cukup jelas. Pasal 134 Cukup jelas. Pasal 135 Cukup jelas. Pasal 136 Cukup jelas. Pasal 137 Ayat (1) Yang dimaksud “living monument” (monumen hidup) merupakan Cagar Budaya yang masih difungsikan seperti semula, misalnya: mesjid Demak, Pura Besakih, Taman Ayun yang ada di Bali, dan sebagainya, yang masih difungsikan untuk kegiatan keagamaan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 138 Ayat (1) Kegiatan sosial kemasyarakatan dapat berupa pameran, lomba, festival, dan lain-lain. 94


Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 139 Cukup jelas. Pasal 140 Cukup jelas. Pasal 141 Cukup jelas. Pasal 142 Cukup jelas. Pasal 143 Cukup jelas. Pasal 144 Cukup jelas. Pasal 145 Cukup jelas. Pasal 146 Cukup jelas. Pasal 147 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “wisata arkeologi” adalah wisata yang melibatkan wisatawan dalam kegiatan Pelestarian, Penelitian arkeologi, atau permuseuman, misalnya wisatawan dilibatkan dalam penggalian. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. 95


Pasal 148 Cukup jelas. Pasal 149 Cukup jelas. Pasal 150 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “promosi” adalah mempropagandakan atau memperkenalkan Cagar Budaya seperti pameran, kesenian (tari, musik, lukis, drama, patung, karya sastra, dan lain-lain), melalui pameran, pembuatan film, pertunjukan, dan publikasi. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 151 Cukup jelas. Pasal 152 Cukup jelas. Pasal 153 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “pendokumentasian” adalah kegiatan untuk menggambarkan atau menguraikan Cagar Budaya dalam bentuk uraian teks, grafis, gambar, audio, video, foto, film. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. 96


Pasal 154 Cukup jelas. Pasal 155 Cukup jelas. Pasal 156 Cukup jelas. Pasal 157 Cukup jelas. Pasal 158 Ayat (1) Pengawasan secara fungsional oleh Pemerintah adalah pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian yang bertanggung jawab di bidang kebudayaan. Untuk Pemerintah Daerah dilakukan oleh Badan Pengawas Daerah. Pengawasan “secara struktural” adalah pengawasan yang dilakukan secara berjenjang dari atasan kepada bawahan, misalnya Menteri mengawasi Direktorat Jenderal, Direktur Jenderal mengawasi Direktur. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 159 Cukup jelas. Pasal 160 Cukup jelas. Pasal 161 Cukup jelas. Pasal 162 Cukup jelas. Pasal 163 Cukup jelas. Pasal 164 Ayat (1) Huruf a

97


Yang dimaksud dengan “advokasi” adalah berupa pendampingan dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan Cagar Budaya.

yang

Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 165 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan “harga umum” adalah harga yang berlaku dalam pasaran secara wajar. Cagar Budaya yang berupa Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan dapat ditentukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak dalam Pajak Bumi dan Bangunan. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) 98


Cukup jelas. Pasal 166 Cukup jelas. Pasal 167 Cukup jelas. Pasal 168 Cukup jelas.

99

RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR...TAHUN... TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Recommend Documents