RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN
TENTANG GANTI KERUGIAN ANGKUTAN JALAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 192 ayat (5) dan Pasal 193 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Ganti Kerugian Angkutan Jalan;
Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025); MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ANGKUTAN JALAN.
GANTI KERUGIAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 1.
Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2.
Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
3.
Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
1
4.
Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
5.
Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
6.
Barang adalah semua jenis benda termasuk benda berbentuk curah, cair, gas, peti kemas, tumbuhan, hewan hidup, alat berat, barang berbahaya yang diangkut dengan menggunakan mobil barang.
7.
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. BAB II GANTI KERUGIAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM Pasal 2
(1)
Perusahaan Angkutan Umum yang menyediakan jasa angkutan orang wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
(2)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak penumpang naik ke kendaraan dari asal perjalanan dan berakhir saat penumpang turun dari kendaraan di tempat tujuan perjalanan yang disepakati. Pasal 3
Ganti kerugian yang diderita penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. ganti kerugian bagi penumpang yang meninggal dunia; b. ganti kerugian bagi penumpang yang menderita cacat tetap pada tubuh atau luka-luka; c. ganti kerugian atas biaya pengobatan yang nyata-nyata dikeluarkan oleh penumpang; dan/atau d. ganti kerugian atas musnah, rusak atau hilangnya barang bawaan penumpang. Pasal 4 (1)
Besaran ganti kerugian bagi penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan berdasarkan: a. tingkat penderitaan keluarga; b. usia produktif; c. yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan; dan d. biaya pemakaman.
2
(2)
Ganti kerugian bagi penumpang yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada ahli waris penumpang tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal tidak ada ahli waris yang berhak menerima ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ganti kerugian diserahkan kepada negara setelah dikurangi biaya pengurusan jenazah atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 5
Besaran ganti kerugian bagi penumpang yang menderita cacat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan berdasarkan: a. penunjang ekonomi keluarga; b. usia produktif; dan c. biaya perawatan. Pasal 6 Besaran ganti kerugian biaya pengobatan yang dikeluarkan oleh penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan berdasarkan yang nyata-nyata dialami atau bagian biaya perawatan. Pasal 7 Besaran ganti kerugian atas musnah, rusak atau hilangnya barang bawaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diberikan berdasarkan jumlah berat barang dan/atau jumlah volume barang. Pasal 8 Besaran ganti kerugian yang diderita oleh Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini. BAB II GANTI KERUGIAN ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM Pasal 9 (1)
Perusahaan angkutan umum yang menyediakan jasa angkutan barang wajib bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh pengirim barang dalam melaksanakan pelayanan angkutan.
(2)
Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
3
Pasal 10 (1)
Ganti kerugian yang diderita pengirim barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi ganti kerugian untuk kerusakan atau kehilangan sebagian atau musnahnya seluruh barang yang tercatat pada surat muatan angkutan barang.
(2)
Besaran ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan berat barang yang tercatat pada surat muatan angkutan barang, kecuali ditetapkan lain berdasarkan kesepakatan bersama antara pengirim barang dan perusahaan angkutan umum yang dicantumkan dalam surat muatan angkutan barang.
(3)
Dalam hal kerusakan atau kehilangan sebagian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan seluruh barang tidak dapat digunakan lagi, perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian atas seluruh berat barang yang tidak dapat digunakan tersebut.
(4)
Dalam hal pengiriman barang tidak disertai surat muatan angkutan barang atau pencantuman keterangan dan berat barang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang, perusahaan angkutan umum tidak bertanggung jawab mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). BAB III ASURANSI Pasal 11
(1)
Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) wajib mengasuransikan tanggung jawabnya atas akibat yang ditimbulkan dalam pelaksanaan pelayanan angkutan.
(2)
Kewajiban mengasuransikan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
(3)
Tanggung jawab perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 9; b. resiko terjadinya kecelakaan terhadap orang yang dipekerjakan sebagai awak kendaraan; c. resiko terjadinya kecelakaan dan/atau ganti kerugian materiil yang diderita pihak ketiga yang diakibatkan oleh segala perbuatan orang yang dipekerjakan dalam kegiatan penyelenggaraan angkutan; dan/atau d. resiko terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau kehilangan kendaraan yang dioperasionalkan oleh perusahaan angkutan umum.
4
Pasal 12 Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas ganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a, dalam hal perusahaan angkutan umum tersebut dapat membuktikan bahwa: a. kejadian tidak dapat dicegah atau dihindari; atau b. kejadian disebabkan oleh kesalahan Penumpang atau pengirim barang. Pasal 13 (1)
Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab atas ganti kerugian yang diderita oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c, kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh kesalahan Perusahaan Angkutan Umum.
(2)
Hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian pihak ketiga kepada Perusahaan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal terjadinya kerugian. Pasal 14
(1)
Perusahaan Angkutan Umum wajib mengikuti program asuransi kecelakaan sebagai wujud tanggung jawabnya atas jaminan asuransi bagi korban kecelakaan.
(2)
Kewajiban mengasuransikan tanggung jawab perusahaan angkutan umum dalam penyelenggaraan angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pasal 15
(1)
Perusahaan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(2)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. peringatan tertulis; b. pembekuan izin; dan/atau c. pencabutan izin.
(3)
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 16
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan peraturan Menteri. 5
Pasal 17 (1)
Menteri melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap pelaksanaan asuransi tanggung jawab perusahaan angkutan umum.
(2)
Perusahaan angkutan umum wajib menyampaikan laporan pelaksanaan asuransi secara berkala setiap 1 (satu) tahun atau setiap terjadi perubahan pertanggungan.
(3)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan pelaksanaan tanggung jawab perusahaan angkutan umum diatur dengan Peraturan Menteri. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR
6
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TAHUN 2014 TENTANG
GANTI KERUGIAN ANGKUTAN JALAN
I.
UMUM Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah diatur ketentuan mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum mengganti kerugian yang diderita oleh Penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan dan kewajiban perusahaan angkutan umum mengasuransikan tanggung jawabnya. Tanggung jawab perusahaan angkutan umum dimulai sejak Penumpang atau barang diangkut dan berakhir atau sampai dengan barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati. Di dalam peraturan pemerintah ini diatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab perusahaan angkutan umum berupa pemberian asuransi oleh perusahaan angkutan umum kepada penumpang, pihak pengemudi maupun pihak ketiga yang secara tidak langsung mengalami kerugian atas kelalaian maupun kecelakaan yang terjadi.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. 7
Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “asuransi” adalah asuransi diluar asuransi bagi korban kecelakaan berwujud dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “awak kendaraan” adalah Pengemudi, Pengemudi cadangan, kondektur, dan pembantu Pengemudi. Huruf c Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah: a. orang yang berada di luar Kendaraan Bermotor; atau b. instansi yang bertanggung jawab di bidang Jalan serta sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Huruf d Cukup jelas. Pasal 12 Yang dimaksud dengan “kejadian tidak dapat dicegah atau dihindari” antara lain bencana alam, kerusuhan. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Yang dimaksud dengan “program asuransi kecelakaan” berwujud dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang dan dana pertanggungan wajib kecelakaan lalu lintas jalan. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas.
8
Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
9
NOMOR
