N H
EV _B P
EVALUASI HUKUM DAN PROYEKSI PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
SA
N
DALAM RANGKA PENYUSUNAN DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL (DPHN)
PU
PROF. DR. ENNY NURBANINGSIH, SH., M.Hum. KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Arah Pembangunan Hukum Nasional
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Tatanan hukum harus dilakukan menciptakan kepastian hukum. Pembangunan hukum diarahkan untuk mendukung terwujudnya sistem hukum nasional yang mantap bersumber pada Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pembangunan hukum dilaksanakan melalui pembaruan hukum dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku masih ada 400 lebih produk Kolonial. Pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum, penegakan hukum dan HAM.
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Pembangunan materi hukum diarahkan untuk melanjutkan pembaruan produk hukum dalam rangka menggantikan peraturan perundang-undangan warisan kolonial agar dapat mencerminkan nilai-nilai sosial dan kepentingan masyarakat Indonesia Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dipersepsikan sebagai salah satu upaya pembaharuan hukum agar mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi Pembangunan hukum nasional Indonesia harus berpijak pada nilainilai yang berasal dari budaya Indonesia sendiri
Kerangka Dasar Politik Hukum Nasional
PU
SA
N
EV _B P
H
N
1. Politik hukum nasional harus mengarah pada cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila; 2. Politik hukum harus ditujukan untuk mencapai tujuan negara; 3. Politik hukum harus dipandu oleh nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, yaitu: berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak asasi manusia tanpa diskriminasi, mempersatukan seluruh unsur bangsa, meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial; 4. Politik hukum harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum serta menciptakan toleransi hidup beragama berdasar keadaban dan kemanusiaan.
SKEMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UUD 1945
N
RPJP NASIONAL
EV _B P
H
UU ttg PUU
Kondisi dan Situasi saat itu
PU
SA
Pres+DPR
N
PROLEGNAS
ARTIKULASI ASPIRASI
RPJM NASIONAL ( 5 TAHUN)
Masukan & usulan masyarakat
SKEMA PERANCANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL (UU No.25 TAHUN 2004)
N
Visi Indonesia 2025 RPJP (UU)
EV _B P
H
RPJPD (PERDA)
•Visi, Misi Pembangunan Daerah. •Disusun Bappeda. •20 th
RPJMD (Perat Kep.Drh)
•Dasar RAPBN, •Mencakup program pembangunan secara makro untuk 1 th
PU
• Visi Misi Presiden, • Program Kementrian/Lembaga (RESTRA)
• • •
SA
RPJM (Perpres): 5th
N
• Visi misi pembangunan nasional • 20 th
RKP (Perpres): 1th
RKPD
Disiapkan oleh Bappeda. Merupakan visi misi kepda. Program satuan kerja yang menggunakan Restra S.P.
Permasalahan Pembangunan Hukum Nasional
PU
SA
N
EV _B P
H
N
1. Permasalahan substansi terkait dengan dasar hukum yang mendasari peraturan perundang-undangan Pembaharuan hukum belum tuntas Tumpang tindih peraturan Belum ada kajian yang komprehensif seluruh kementerian terkait dengan permasalahan hukum yang ada di dalam kewenangannya. 2. Permasalahan proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pra legislasi, legislasi, dan pasca legislasi Ego sectoral masih kuat, target perencanaan regulasi tidak tercapai, evaluasi peraturan existing belum maksimal. 3. Baleg belum berfungsi maksimal sebagai think thank legislasi
Permasalahan Pembangunan Hukum di Daerah
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Perda dibuat tidak mengarah sepenuhnya pada pemecahan masalah dan sering bertentangan dengan peraturan per-uu-an yang lebih tinggi. Perda terkadang kurang aspiratif dan partisipatif, substansinya sering membebani masyarakat/dunia usaha. Penyusunan Raperda kurang didukung dengan perencanaan yang jelas, terpadu dan sistematis, serta sering kali tidak terkait dengan RPJPD, RPJMD/Renstra SKPD. Termasuk tidak terkait dengan perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Pembentukan Perda tidak didukung oleh kompetensi legal drafter dan/atau minimnya jumlah ahli perancangan yang memahami substansi secara komprehensif.
H
N
Perlu grand design pembangunan hukum, yang disebut Dokumen Pembangunan Hukum Nasional (DPHN).
PU
SA
N
EV _B P
• Proses penyusunan DPHN perlu dilakukan dengan komperhensif, tidak saja mengandalkan evaluasi hukum yang dilaksanakan oleh BPHN, tetapi juga berdasarkan masukan dari segenap elemen masyarakat, pemangku kepentingan, serta para pakar yang kompeten terkait dengan isu-isu aktual.
Pengujian Norma Terhadap Indikator Prinsip Hukum Nasional
SDA-LH
EV _B P
H
POLHUKAMPEM
EKUINDAGTUR
SOSBUD
N
Rekomendasi Analisis dan Evaluasi Hukum
Pengujian Efektifitas Peraturan Perundang-undangan
PU
SA
Pengujian Potensi Tumpang Tindih Peraturan Perundang-undangan
N
Proses penyusunan DPHN
Seminar Hukum Nasional (SHN) Focus Group Discussion (FGD)
DOKUMEN PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL
Grafik Kenaikan Peraturan Perundang-undangan Pusat s.d. 2015
N
8000
Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah
H
7000
6000
EV _B P
Perppu Undang-Undang
5000
1000
0
SA
2000
PU
3000
N
4000
Selebihnya Kepmen/Permen
EV _B P
N
SA
PU
N
H
EV _B P
N
SA
PU
N
H
EV _B P
N
SA
PU
N
H
EV _B P
N
SA
PU
N
H
EV _B P
N
SA
PU
N
H
EV _B P
N
SA
PU
N
H
PU
SA
N
EV _B P
H
N
Mewujudkan hukum yang:
