PT. RIMBA MANDAU LESTARI

PUBLIC SUMMARY

SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT REQUIREMENT INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

PT. RIMBA MANDAU LESTARI PROPINSI RIAU

By Certification Body PT. BUREAU VERITAS INDONESIA

CERTIFICATION BODY IDENTITY 1.

Name of Organization

: PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)

2.

Number of Accreditation

: Accredia 243B

3.

Address

: Wisma Bakrie 1, 1st floor Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-1, Jakarta 12920, Indonesia

4.

No. Phone/Fax/Email

: Tel. +62-21 29403222 Fax. +62-21 5210806

5.

Management of Company

: President Director: Mr. Lontung Simamora Product Manager: Mr. Happy Tarumadevyanto Technical Manager: Ms. Elisabeth Pardede

6.

Standard

: IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management

7.

Auditor Team

: Wahyu F Riva (Lead Auditor), Andreas Rahutomo (Auditor Ekologi), dan Widodo (Auditor Produksi)

8.

Decision Certification Team

:

COMPANY IDENTITY 1.

Name of Organization/Auditee

: PT. Rimba Mandau Lestari

3.

Address of Company

: Jl. Arifin Ahmad No.1, Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Pekanbaru, Riau

6.

Company Establishment

: 2006

4.

SK IUPHHK-HT

: SK.552/MENHUT-II/2006 Tanggal 22 Desember 2006

2.

Concession Location

: Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau

5.

Concession Area

: Latitude : 00 derajat 51 menit s/d 00 derajat 58 menit Longitude : 101 derajat 56 menit s/d 102derajat 00 menit Borders :

7.

Sylviculture System

: Hutan Tanaman Industri

8.

Species

: Acacia crasicarpa

9.

Spatial Plan

:

1. Production Area

3.941 ha

2. Indigenous Species

563 ha

3. Livelihood Plantation

282 ha

4. Conservation Area

619 ha

5. Infrastructure Area

225 ha

10. Directors

: Andrianto

11. Management representative

: Andrianto

SUMMARY OF FOREST MANAGEMENT UNIT Scope of certification: Pengelolaan Hutan Lestari dengan luas 5.630 ha di Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Forest type:

Hutan tanaman dengan spesies Acacia crassicarpa. Forest management unit:

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKU), perusahaan meruakan pengeloa konsesi hutan dengan luas 5.630 ha yang terdiri atas 3.941 ha areal produksi (70%), 563 ha tanaman unggulan (10%), 282 ha tanaman kehidupan (5%), 619 ha kawasan lindung (11%), dan infrastruktur (4%). Products covered under the scope of the certificate:

Kayu bulat spesies Acacia crassicarpa untuk produksi bubur kertas. Stakeholder consultation:

Konsultasi telah dilakukan kepada para pihak. Para pihak yang dimintakan saran dan pendapat diantaranya adalah JPIK, Dinas Peternakan dan Perikanan, karyawan dan pekerja kontraktor, serta masyarakat di sekitar. Sebanyak 3 desa telah dikunjungi dalam audit ini yaitu Desa Langkai, Desa Merempan Hulu, dan Desa Rawang Air Putih. Social and economic:

Pada tahun 2014, program CD yang telah dikeluarkan oleh perusahaan sebesar Rp 37.200.000. Anggaran tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan sosial seperti bantuan sumur bor, bantuan bibit buah, bantuan pupuk, bantuan alat berat untuk pembuatan jalan dan batuan sosial lainnya. Sementara itu, pada periode Januari – November 2015, dana yang telah dikucurkan untuk program CD di 2 desa sekitar (Desa Merempan Hulu dan Desa Buantan Besar) sebesar Rp 11.350.000 untuk kegiatan bantuan budidaya ikan lele dumbo, sapikurban, dan bantuan meja kantor. Perusahaan telah melakukan Pemetaan Konflik yang dilakukan pada bulan Juli 2013 dan September 2013 dan telah mengidentifikasi 3 kasus sengketa lahan yaitu Kelompok Tani Suka Maju & Sumarlan CS, Kelompok Tani Teladan dan Kelompok Tani Usaha Baru dengan luas total sekitar 347,5 ha. Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan merupakan salah satu solusi yang diterima oleh masyarakat untuk mengakhiri sengketa lahan tersebut. Namun demikian, berdasarkan informasi dari Kepala Unit PT. RML, kasus yang masih belum terselesaikan adalah kasus lahan dengan pihak Sumarlan CS dengan luas sekitar 22,3 ha. Untuk meminimalisir dampak negative dari kegiatan operasional, perusahaan melakukan Penilaian Dampak Sosial (social impact assessment) bekerja sama dengan Inkubator Agribisnis Universitas Riau pada Juli 2014. Penilaian ini dilakukan di 4 desa yang terletak disekitar areal

PT. RML yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar. Laporan ini berisi kondisi sosial ekonomi masyarakat dan menilai dampak sosial dari kehadiran perusahaan PT. RML seperti dampak terhadap kesehatan, pendidikan, pertanian, ekonomi, dan sosial budaya. Laporan ini juga memberikan rekomendasi terhadap strategi dan pengembangan program CSR. Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Karya Utama No. 01/TK-LFL-SP-RML/V/2013 tanggal 1 Mei 2013. Perjanjian ini berisi tentang Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan yang terletak didalam areal PT. RML yang telah disepakati oleh perwakilan dari 4 desa yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar. Perjanjian ini merupakan solusi atas sengketa lahan yang terjadi di masyarakat selama ini. Kerjasama pola kemitraan ini seluas 217 ha dengan pola bagi hasil sejumlah Rp 10.000 per ton dengan estimasi produksi sekitar 100 ton per hektar.

SUMMARY OF AUDIT ACTIVITIES Activities

Time

Summary Notice

To be filled up by admin

First public announcement and the stakeholder consultation started.


Second stakeholder consultation to obtain more input from local stakeholders.


Third stakeholder consultation stakeholders and the input.

Stage 1 Audit


On site audit

Stage 2 Audit


On site audit

Certification Decision


Decision on granting the certificate

Public Announcement

to

expand

SUMMARY OF AUDIT RESULT Result:

Pada Audit Tahap 2 ini, ditemukan sebanyak 27 ketidaksesuaian dengan standard IFCC yang terdiri atas 9 Major dan 18 Minor. Berdasarkan hasil review CAP dan bukti-bukti pemenuhan yang dikirimkan oleh pihak perusahaan, dari 9 Major yang ditemukan oleh Tim Audit, terdapat 5 Major yang sudah dapat ditutup (closed) dan ada 4 Major yang statusnya diturunkan menjadi Minor. Perusahaan telah berkomitmen untuk melakukan perbaikan berdasarkan hasil dari Audit Tahap 2. Untuk ketidaksesuaian Major, tidak ada batas waktu tertentu, namun disarankan bisa diselesaikan dalam batas waktu selama 6 bulan untuk menutup ketidaksesuaian tersebut. Sementara itu, untuk ketidaksesuain Minor diberikan kesempatan selama 1 tahun atau pada saat penilikan (surveillance) 1. Finding:

No 1

2

Persyaratan Standar IFCC 1.1

1.14 2.2 2.3

Ketidaksesuaian

Klasifikasi

Status

 Akta Pendirian Perusahaan PT. RML (versi terakhir) dari Hanita Sentono, S.H di Jakarta No. 20, tanggal 23 Maret 2015 dan telah didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0021560 tanggal 05 April 2015. Dalam Akta terbaru ini disebutkan bahwa Direktur Utama PT. RML adalah Andrianto. Namun demikian, beberapa dokumen legalitas seperti SIUP, HO dan TDP, masih tercantum nama Tomy sebagai Direktur PT. RML.  TDP No. 040114602672 telah habis masa berlakunya (31 Oktober – 30 Juni 2015). Perusahaan telah mengirimkan surat ke Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekanbaru tanggal 29 Juni 2015 tentang Permohonan perpanjangan Tanda Daftar Perseroan (TDP) PT. RML. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, dokumen TDP yang baru belum tersedia. Selain itu, NPWP pada dokumen TDP berbeda dengan NPWP pada dokumen lainnya, seperti kartu NPWP dan SIUP. Dokumen RKU sebagai dokumen rencana pengelolaan untuk jangka waktu selama 10 tahun sudah tersedia, namun : - tidak ada informasi yang jelas bahwa dokumen RKU telah memperhatikan dan memasukkan hasil

Major 01

Closed

Major 02

Berdasarkan review CAP, diturunkan menjadi Minor

-

-

-

-

-

evaluasi dampak lingkungan dan social serta direview secara periodic berdasarkan hasil monitoring dan evaluasinya serta berasal dari pengetahuan terkini. Studi HCV dan SIA telah dilakukan, namun demikian hasilnya belum dimasukkan ke dalam rencana kelola/spasial. Rencana jangka pendek belum seluruhnya mengacu rencana jangka panjang seperti yang ada di 2015. Batas di lapangan sudah dibuat namun belum sesuai SOP yang ada seperti pada petak 176 dan 175. UM sudah memiliki rencana kelola produksi dengan membagi areal menjadi 5 wilayah sesuai dengan daur yang dimiliki, namun pembagian tersebut belum mempertimbangkan keberlanjutan pruduksi. Hal ini terbukti dengan masih belum samanya luas penebangan di tiap tahun. Rencana kelola belum diikuti oleh pelaksanaan yang baik terbukti adanya luncuran tanaman tahun 2014 dan luas tebangan yang lebih banyak dari yang direncanakan RKU. RKU telah menjelaskan tentang kelestarian fungsi sosial melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, serta kelembagaan masyarakat. RKT juga telah menjelaskan tentang kelestarian fungsi sosial melalui kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan infrastruktur. Perusahaan juga telah memiliki Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan (Semester I: JanuariJuni 2015). Namun demikian, pada Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan belum mencantumkan laporan pengelolaan dan pemantauan untuk aspek sosial.

Isi dokumen rencana kelola (RKU) juga belum mencakup data dan informasi berikut: - Visi dan misi rencana pengelolaan hutan (pernyataan ini hanya tersedia di ringkasan publik) - Dinamika social budaya, termasuk penerapan prinsip FPIC, Konvensi ILO dan UNDRIP

- Hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang dipersyaratkan dalam standar IFCC. - Rencana perlindungan dan keamanan hutan terhadap hama dan penyakit. - Rencana R&D terkait sumberdaya hutan dan dukungan terhadap pengelolaan hutan lestari. - Pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, camp, jembatan, dll. 4.1

4.3

5.1 5.3

6.6

- Penataan spasial areal PT RML belum direvisi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan No. 12/Menlhk-II/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal pembangunan hutan tanaman dan pengaturan revisi tataruang untuk tanaman pokok 70% dan tanaman kehidupan 20%. - Pengaturan dan penataan blok dari rencana yang ditetapkan dalam dokumen RKU belum menunjukan bagaimana pengaturan jangka benah direncanakan dan dilakukan - Tata batas belum dilakukan pemantauan dan pengawasan terkait konflik yang ada. Pada petak 123 yang berbatasan dengan batas luar belum ada tanda pal batas area. - Penataan areal RKT belum sesuai dengan penataan areal di RKU. Kelestarian hasil dan kelestarian sumber daya belum bisa ditunjukan karena dari struktur tanaman yang ada menunjukan belum ada struktur tanaman yang merata setiap kelas umur yang seharusnya sudah bisa tercapai (sesuai RKU) pada RKT I daur II tahun 2014. Yang terjadi RKT I 2014 terjadi over pemanenan dan berdampak pada kurangnya pemanenan pada RKT 2015. UM belum bisa menunjukan bahwa pemanenan tidak melebihi tingkat produksi lestari. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemanenan yang melebihi etat luas dan adanya penanaman yang tertunda pada tahun berikutnya (2014 ke 2015).

Major 03


Major 04


Major 05


Saat dilakukan kunjungan lapangan ditemukan bahwa: - Kondisi gudang bahan kimia belum memadai, terutama tidak adanya ruang untuk sebagian pupuk yang selama ini masih ditaruh di luar dengan terpal. - Masih terdapat banyak limbah an-organik yang berserakan, seperti di batas DPSL, kanal,

Major 06

Closed

kompleks kantor, TPK, lokasi penanaman, dan perawatan. 10.6

12.4

12.5

1.2

Perusahaan telah menunjuk Forest Protection & CSR Officer untuk menjadi Pelaksana Penanggung jawab Pengelolaan Informasi dan Komunikasi dan Pelaksana Program Pemberdayaan masyarakat/CSR PT. RML. Berdasarkan informasi dari Kepala Unit, Forest Protection & CSR Officer sudah sekitar 2 bulan tidak aktif bekerja karena menderita sakit. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat, mereka mengharapkan segera ada pengganti dari Forest Protection & CSR Officer agar informasi dan komunikasi antara masyarakat dengan perusahaan bisa berjalan dengan lancar. Pada saat audit dilakukan, Forest Protection & CSR Officer belum ada penggantinya. Berdasarkan informasi dari staf, Forest Protection & CSR Officer tidak memiliki asisten dalam menjalankan tugas sehari-hari. Perusahaan telah melakukan identifikasi terhadap kebutuhan APD untuk setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. Berdasarkan identifikasi tersebut, perusahaan menyediakan APD untuk pekerja sesuai dengan kebutuhan dan diberikan secara gratis. Beberapa APD yang diberikan berupa helm, sepatu keselamatan, kaca mata, masker, P3K dan sarung tangan. Namun demikian, pada campcamp kontraktor (PT. Wira Pratama Sejahtera dan PT. Ukar Jaya Letari) belum tersedia kotak P3K untuk membantu pekerja dalam memperoleh pertolongan pertama serta belum ada APAR. Berdasarkan hasil observasi lapangan di Petak 55 atau TPK Hutan, terdapat camp kontraktor (PT. Wira Pratama Sejahtera) yang belum menyediakan fasilitas MCK yang bersih serta sanitasi yang baik. Sampah-sampah masih banyak dijumpai di lokasi tersebut dan belum ada penanganan sampah dengan baik. PT RML menerapkan SOP Pemenuhan Peraturan Perundangan dan Persyaratan (SOP-RML-E-16 tanggal 30 April 2015). PermenLHK No: P. 12/Menlhk-II/2015 tentang Pembangunan HTI sudah terdaftar dalam Daftar Peraturan Perundangan Sistem Manajemen Lingkungan dan Persyaratan Lingkungan (L-RMLLIST-01 tanggal 4 Mei 2015)”. Namun demikian pada kolom deskripsi pemenuhan tidak disebutkan kondisi actual RML yang masih belum memenuhi

Major 07

Closed

Major 08

Closed

Major 09

Closed

Minor 01

Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance

1.4

persyaratan tata ruang terbaru (dalam progress). PT RML memiliki daftar peraturan dan evaluasinya dalam dokumen “Evaluasi Ketaatan Peraturan Perundangan dan Persyaratan Lingkungan Lainnya Kawasan Lindung, Keanekaragaman Hayati dan Lingkungan Hidup 2015” No. EV-RML-LA efektif bulan Mei 2015. Dokumen berikut sudah terdapat dalam daftar, namun belum terdapat evaluasi terhadap pemenuhannya: - Konvensi Stockholm Tentang Bahan Pencemar Organik Yang Persisten, 2001, diratifikasi pada tahun 2009, - Protokol Kyoto mengenai Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, 1998, - Protokol Cartagena Mengenai Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati, 2000, diratifikasi pada tahun 2004 - Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, 1992, diratifikasi pada tahun 1994 - ILO 105 tentang Penghapusan Kerja Paksa (Abolition of forced labour). Dibuat pada tahun 1957 dan diratifikasi pada tahun 1999 - ILO 98 tentang Penerapan Azas-azas Hak untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama (The Aplication of The Principles of The Right to Organize and to Bargain Collectively). Dibuat pada tahun 1949 - ILO 100 tentang Pengupahan yang Sama bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya - ILO 111 tentang Diskriminasi dalam Kerja dan jabatan - ILO 120 tentang Kebersihan di Tempat Dagang dan Kantor - Deklarasi PBB tentang Hak Masyarakat Adat, 2007

Minor 02


Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan

1.8

RML belum memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien, terbukti dengan masih adanya personil yang merangkap jabatan dan kurangnya personil di bidang social.

Minor 03

1.10

Perusahaan telah memiliki rencana pelatihan untuk

Minor 04

12.3

1.13

2.1, 3.1, 3.2 & 10.1

tahun 2015 dan melaksanakan pelatihan sampai November 2015. Berdasarkan wawancara dengan karyawan dan pekerja dilapangan (pekerja kontraktor), mereka telah mendapatkan sosialisasi atau pengarahan sebelum melakukan kegiatan. Namun demikian, perusahaan belum mendokumentasikan kegiatan sosialisasi atau training terkait dengan pekerja kontraktor untuk setiap kegiatan pengelolaan hutan. Ditemukan juga operator excavator yang belum memiliki SIO. Perusahaan telah membuat Surat Perjanjian dengan sejumlah kontraktor. Perusahaan telah memiliki SOP terkait dengan kontraktor, diantaranya adalah SOP Penerimaan Kontraktor Baru SOP-RML-S-22) dan SOP Monitoring Legalitas dan Ketenagakerjaan Kontraktor (SOP-RML-S-23). Perusahaan juga telah melakukan monitoring terhadap kegiatan pemanenan yang disajikan dalah skema HAVEX. Namun demikian, perusahaan belum menerapkan SOP Monitoring Legalitas dan Ketenagakerjaan Kontraktor. Perusahaan telah melakukan program pengembangan masyarakat (community development/CD) di 4 desa sekitar. Perusahaan juga telah melakukan Penilaian Dampak Sosial (social impact assessment/SIA) pada tahun 2014 dan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi (NKT) pada tahun 2014. Namun demikian, perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program CD yang telah dijalankan. Perusahaan juga belum mengintegrasikan hasil rekomendasi dari laporan SIA dan NKT 56 ke dalam rencana program sosial selanjutnya. Selain itu, perusahaan juga belum melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pemetaan konflik lahan dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang berada didalam areal perusahaan.

2.4 3.3

review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance

Minor 05


Minor 06


Minor 07

Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan

Sudah terdapat dokumen Ringkasan Publik PT Rimba Mandau Lestari 2015. Namun demikian dokumen tersebut belum tersedia untuk publik melalui website atau berdasarkan permintaan.

3.2

Pengamatan

pertumbuhan

tanaman

sudah

Minor 08

5.2

dilakukan namun belum sesuai dengan SOP, hasil pelaporan belum memasukan CAI sebagai hasil analisa dan belum dilakukan analisa secara menyeluruh untuk bisa digunakan dalam perencanaan. Selain itu perusahaan belum melakukan evaluasi terhadap kepastian tersedianya bibit untuk penanggulangan kejadian khusus.

4.4

Minor 09

Studi monitoring faktor exploitasi untuk mengetahui efisiensi produksi pemanenan kayu dengan SOP pemanenan yang dilakukan saat ini belum dilakukan

7.6

Saat kunjungan ke area tanaman kehidupan dan sebagian area DPSL diketahui bahwa area tersebut sudah diklaim menjadi sawit oleh masyarakat (X:831324 Y:0105125; X:830766 Y:105756; N/S:00o57’21,5” E/W:101o58’16,5”).

Minor 10

6.5

RML memiliki SOP Konservasi Tanah dan Air pada Areal HTI (SOP-RML-E-03 tgl 2 Januari 2012). Dalam SOP disebutkan perlunya pelaporan triwulan konservasi tanah dan air dengan blangko EPJ 52-01. Namun demikian laporan tersebut belum tersedia.

Minor 11

8.3

RML memiliki SOP Pengelolaan Bahan Kimia (SOPRML-E-06) tanggal 2 Januari 2012, namun: - Dalam SOP belum terdapat acuan kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/ OT.140/1/2007 tentang Daftar Bahan Aktif Pestisida yang Dilarang dan Pestisida Terbatas). - SOP belum menjelaskan prosedur khusus untuk pembuangan bahan kimia. - SOP belum menetapkan personil khusus yang dapat mengoperasikan gudang dengan kompetensi di bidangnya dan setelah melalui

Minor 12

review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance

pelatihan. 9.3

9.4

11.4

11.8

Perusahaan telah menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama dengan Koperasi Karya Utama No. 01/TKLFL-SP-RML/V/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perjanjian Kerjasama Tanaman Kehidupan yang terletak didalam areal PT. RML yang telah disepakati oleh perwakilan dari 4 desa yaitu Desa Merempan Hulu, Desa Rawang Air Putih, Desa Langkai dan Desa Buantan Besar. Kerjasama pola kemitraan ini seluas 217 ha dengan pola bagi hasil sejumlah Rp 10.000 per ton dengan estimasi produksi sekitar 100 ton per hektar. Berdasarkan kunjungan ke lapangan, sebagian areal yang dialokasikan untuk Tanaman Kehidupan sudah menjadi kebun sawit, sementara itu didalam perjanjian disebutkan bahwa areal Tanaman Kehidupan akan ditanami tanaman akasia. Adanya peraturan terbaru tentang alokasi Tanaman Kehidupan seluas 20% dari luas total areal juga belum direalisasikan. Perusahaan juga telah melakukan identifikasi HHBK yang masih dimanfaatkan oleh masyarakat didalam areal perusahaan berupa ikan yang diperoleh di kanal perusahaan. Namun demikian, perusahaan belum melakukan identifikasi HHBK untuk periode tahun 2015.

Minor 13


Minor 14

Perusahaan juga telah berafiliasi dengan PT. Bukit Batu Hutani Alam dalam menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Periode 2013-2015. PKB ini telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Kabupaten Siak No. Kpts.1746/XII/2013 tanggal 13 Desember 2013. PKB ini berlaku mulai 13 Desember 2013 – 12 Desember 2015. Berdasarkan wawancara dengan staf HRD, PT. RML akan menyusun PKB sendiri dan tidak lagi melakukan afiliasi dengan perusahaan lainnya. Perusahaan telah membentuk dan menyepakati struktur organisasi Serikat pekerja PT. RML Periode 2015 – 2017 yang dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2015. Namun demikian, pada saat audit dilakukan, perusahaan belum menyusun PKB tersebut. Perusahaan telah menyediakan bagi pekerja untuk fasilitas dan infrastruktur seperti mobil operasional

Minor 15

Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance Berdasarkan review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance

Minor 16

Berdasarkan

12.6

12.7

1 unit, speed boat 2 unit, dan sepeda motor sebanyak 11 buah. Alat transportasi tersebut digunakan untuk kegiatan supervisi. Sementara itu, fasilitas bangunan yang tersedia adalah kantor 1 unit, Pos P3K 1 unit, pos security 3 unit, gudang RPK 1 unit, mess 3 unit (total 16 pintu) beserta fasilitas isinya, mushola 1 unit, guest house 1 unit (tersedia 5 pintu dan pada saat audit sedang dibangun dan baru berjalan sekitar 40%), gudang material 1 unit (sedang dibangun dan sudah selesai sekitar 90%), gudang genset 1 unit, kamar mandi 4 pintu, tower air, pemasangan CCTV dan pemancar Link, dan mess SOS (kontraktor security). Namun demikian, pada saat audit dilakukan, belum ditemukan adanya fasilitas olah raga dan kantin bagi karyawan atau pekerja. Fasilitas camp untuk karyawan telah memadai dan layak. Namun demikian, - di petak 124 masih banyak dijumpai sampah anorganik yang berserakan dan sanitasi yang buruk. - Bentuk tenda yang digunakan pekerja juga belum memadai karena mereka biasanya tinggal sekitar 3-6 bulan didalam tenda tersebut, termasuk untuk operator. - Perusahaan telah melakukan inspeksi K3 secara regular. Inspeksi K3 terakhir dilakukan pada bulan Mei 2015. Sementara itu Internal audit K3 terakhir dilakukan pada bulan Maret 2015. Namun demikian, perusahaan belum melakukan analisis dan manajemen review terhadap sistem manajemen K3 yang telah dijalankan pada tahun 2014 dan 2015. - Sementara itu, perusahaan telah membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau No. KEP: 05/Disnakertransduk-PK/SK-P2K3/2015 tanggal 14 Juli 2015. P2K3 ini diketuai oleh Andrianto. Namun demikian, P2K3 ini belum melakukan pertemuan secara regular dan belum memiliki dokumen catatan hasil pertemuan atau program

review CAP, usulan perbaikan telah diterima. Bukti penutupan akan diverifikasi saat surveillance

Minor 17


Minor 18


kerja. Pertemuan regular terakhir dilakukan pada periode Januari – Maret 2014.

Observations:

1

Bagian III: Persyaratan Khusus untuk Pengelolaan Hutan Tanaman 1.1 1.2

2

1.8

3

1.12

4

1.15

5

6.6

6

8.4

Perubahan tata ruang RML menyebabkan berpindahnya lokasi tanaman kehidupan serta perlunya memenuhi luas minimal tanaman kehidupan sebesar 20%. RML belum dapat memastikan kondisi dan lokasi tutupan hutan yang menjadi calon area tanaman kehidupan tidak melanggar indikator ini. PT RML belum dapat menyediakan data lengkap terkait pengelolaan hutan dan ketenagakerjaan (kontraktor) terutama yang terkait dengan hak-hak pekerja. RML belum menyediakan fasilitas penyimpanan dokumen yang memadai. Perawatan kanal masih belum sempurna di canal petak 176 dilalui speed boat masih kandas. RML belum memiliki TPS limbah B3. Tidak seluruh alat pemadam kebakaran dalam kondisi baik. Hal ini terbukti saat dilakukan demo alat RPK diketahui bahwa nozzle ministriker belum berfungsi maksimal dikarenakan terdapat sambungan yang kendur, namun berdasarkan data peralatan nozzle ministriker tersebut dalam kondisi baik yang mana seharusnya dalam perbaikan di Puskodal.

Observasi

N/A

Observasi

N/A

Observasi

N/A

Observasi

N/A

Observasi

N/A

Observasi

N/A

Certification: Given that all non-conformances have already been closed by the FMU, a Certification Decision has been made by PT. Bureau Veritas Indonesia to PT. Rimba Mandau Lestari against IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management.

PT. RIMBA MANDAU LESTARI

Recommend Documents