Prosiding Seminar STIAMI Volume III, No. 01, Februari 2016 ISSN

Prosiding Seminar STIAMI ISSN 2355-2883

Volume III, No. 01, Februari 2016

KEMITRAAN GLOBAL DI BIDANG PERPAJAKAN: HARMONISASI REGULASI PAJAK NASIONAL DAN INTERNASIONAL DALAM MEMINIMALISIR PRAKTIK BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING Selvi Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI [email protected] Abstract. In this article, the authors analyze the practice of Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) conducted by multinational companies in the world which has become one of the issues and problems in international taxation. This issue is related to the increasing number of developing countries that offer tax relief or Tax Haven Countries, along with the development of digital economy, information, and technology. Indonesia has made a National Tax Law which prevent the practice of tax avoidance and tax evasion. The OECD also considers that the importance of national and international tax harmonization in the fight against BEPS considering the losses are enormous. Keywords: MNC, BEPS Abstrak. Dalam artikel ini, penulis menganalisis praktik Penggerusan Basis Pajak dan Pengalihan Laba (BEPS) yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional di dunia yang saat ini menjadi salah satu isu serta masalah dalam perpajakan internasional. Isu ini berkembang terkait dengan makin banyaknya negara yang menawarkan keringanan perpajakan atau Tax Haven Countries seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dunia digital. Indonesia telah membuat suatu Undang-Undang Perpajakan Nasional terkait dengan pencegahan atas praktik penghindaran dan penyelundupan pajak. OECD pun memandang bahwa pentingnya suatu harmonisasi regulasi pajak nasional dan internasional dalam memerangi BEPS mengingat kerugian yang ditimbulkan sangatlah besar. Kata Kunci: MNC, BEPS Suatu negara dalam memenuhi

pembeli.

Istilah

“perdagangan”

antar

kebutuhan penduduknya memerlukan kerja

negara ini tentu saja melibatkan penduduk

sama

negara

dengan

negara

lain.

Hal

ini

masing-masing.

Selain

itu,

disebabkan karena setiap negara memiliki

“perdagangan” antar negara ini tentu saja

sumber daya yang berbeda-beda, baik

juga ikut memberikan keuntungan bagi

dalam hal sumber daya manusia, alam,

penduduknya.

teknologi, modal, pengetahuan dan lain

keuntungan

sebagainya. Kerja sama antar negara ini

sedangkan

menyebabkan terjadinya perpindahan suatu

keuntungan berupa terpenuhinya suatu

sumber daya dari negara yang satu ke

kebutuhan yang ia inginkan. Keuntungan

negara lainnya dan melahirkan suatu

ini

keuntungan satu sama lain. Kerja sama

sehingga

antar negara dapat diibaratkan sebagai

keuntungan ini adalah penghasilan kedua

suatu perdagangan dimana ada penjual dan

belah pihak.

112

dapat

Penjual dari

hasil

pembeli

dikonsumsi dapat

mendapatkan penjualannya, mendapatkan

atau

dikatakan

disimpan bahwa

Selvi, Kemitraan Global Di Bidang Perpajakan: Harmonisasi Regulasi ...

Setiap negara memiliki hak untuk memungut

pajak.

Hal

bersaing

memperebutkan investor asing untuk dapat

kemudian menjadi permasalahan. Penulis

menanamkan modal di negara tersebut.

akan memberikan gambaran mengenai

Salah satu strategi dalam menarik investor

permasalahan perdagangan internasional

adalah

dari aspek pajak melalui sebuah contoh

keringanan

berikut. Li Wei, seorang pengusaha asal

pengenaan tarif pajak yang rendah sampai

Cina menjual keramik hasil pabrikannya

nihil maupun pemberian fasilitas-fasilitas

ke Thomas Jeff di Inggris. Tentu saja Li

pajak yang akan meringankan biaya yang

Wei

harus dikeluarkan investor atau lebih

penjualan

yang

lah

saling

yang

mendapatkan

ini

berkembang

penghasilan

ia

lakukan

atas

tersebut.

dikenal

dengan

menawarkan

pajak

dengan

baik

adanya

dalam

sebutan

Tax

hal

Haven

Otoritas pajak di Inggris mengenakan

Countries. Hal ini membuat investor lebih

pajak atas penghasilan yang diterima Li

memilih untuk menanamkan modalnya

Wei oleh karena Li Wei mendapatkan

bukan di negara asalnya (resident country)

sejumlah penghasilan di Inggris. Begitu

melainkan

pula

Fenomena investasi yang dilakukan karena

otoritas

pajak

di

Cina

yang

di

Tax

adanya

diterima Li Wei oleh karena Li Wei

pernyataan

merupakan warga negara Cina sehingga

Mieszkowski (Parys & Klemm:2011:2)

Cina berwenang untuk mengenakan pajak.

yakni “when the capital is mobile, the

Pengenaan

yang

sensitivity of capital to tax burden leads

menjadi permasalahan dimana seseorang

countries to undercut each other’s tax rate

dapat dikenakan pajak lebih dari satu kali

to attract capital”. Adapun kriteria Tax

atas penghasilan yang sama sehingga

Haven Country diatur dalam petunjuk

keuntungan justru berubah menjadi suatu

pengisian

kerugian

39/PJ/2009) ialah:

yang

ganda

dapat

inilah

mematikan

perekonomian. Oleh karena itu, negara-

pajak

Countries.

mengenakan pajak atas penghasilan yang

pajak

faktor

Haven

didukung

penelitian

SPT

Badan

oleh

Zodrow

2009

&

(PER

a. Negara yang memberikan tarif pajak

negara mulai membuat suatu perjanjian

rendah

perpajakan

untuk

mengurangi

resiko

atau

negara

yang

tidak

menghindari

atau

mengenakan PPh, yaitu negara yang

pengenaan

pajak

mengenakan tarif PPh lebih rendah

berganda yang dinamakan Tax Treaty.

50% dari PPh Badan di Indonesia

Seiring perjalanan waktu, kerja

b. Negara yang menerapkan kebijakan

sama internasional kian global. Negara-

kerahasiaan bank dan tidak melakukan

negara

pertukaran informasi, yaitu negara

khususnya

negara-negara

113


atau

yurisdiksi


yang

berdasarkan

poerundang-undangannya pemberian

membayar pajak yang lebih kecil

melarang

informasi

dibandingkan

nasabahnya,

melakukan

termasuk untuk keperluan informasi

MNC usaha

yang

tidak

tax

haven

di

countries.

yang berkaitan dengan perpajakan

Dari kedua penelitian itu, dapat

Perluasan bisnis ke negara-negara

disimpulkan bahwa MNC mendapatkan

berkembang yang merupakan Tax Haven

dua keuntungan sekaligus yakni baik di

Countries umumnya dilakukan oleh MNE

negara residen maupun di negara sumber

(Multi

yang

yang menawarkan Tax Haven Countries,

negara-

MNC melaporkan laba yang lebih sedikit

negara maju. Tarif yang rendah serta

dari yang seharusnya dilaporkan di negara

ketidakmampuan hampir seluruh negara-

residen dan membayar pajak yang lebih

negara berkembang dalam mengumpulkan

sedikit

data atau informasi penting menyangkut

dibayarkan di negara residen maupun di

Wajib Pajak semakin memudahkan MNE

negara sumber. Fenomena ini dikenal

untuk melakukan penghindaran bahkan

dengan Base Erosion and Profit Shifting

penggelapan pajak. MNE lebih mudah

atau

mengalihkan

Pengalihan Laba.

National

mayoritas

Enterprises)

merupakan

labanya

residen

ke

Tax

Haven

daripada

Penggerusan

yang

seharusnya

Basis

Pajak

dan

Countries. Mintz & Smart (Auerbach et al:2007:229)

menyatakan

bahwa

Metode

Pengurangan

Pajak

(Tax

multijurisdictional firms (memiliki makna

Reduction

yang sama dengan MNE) di Canada dapat

MNC

lebih mudah mengalihkan labanya (profit

Menurut

shifting) ke perusahaan afiliasinya di

pengurangan pajak yang dilakukan MNC

negara

dengan

yakni mengalihkan penghasilan dari negara

yang

dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke

(2012)

negara yang lebih rendah tarifnya atau

lain

perusahaan dilakukan

dibandingkan

non-MNE. Fuest

&

Analisa Riedel

Method)

Needham

yang

Dilakukan

(2013:2),

metode

menyimpulkan bahwa:

negara yang tidak mengenakan pajak.

1. MNC melaporkan laba dan membayar

Berikut adalah metode pengurangan pajak

pajak yang lebih kecil dibandingkan

yang dilakukan MNC (Needham:2013:2-

perusahaan

4):

nasional

di

negara

residennya,

1. Profit Shifting Strategy

2. MNC yang melakukan usaha di tax

Profit Shifting Strategy dilakukan

haven countries melaporkan laba dan

dengan cara mengurangi aktivitas

114


operasional

di

negara

yang

mengenakan tarif pajak yang tinggi kemudian

mengalihkan

kegiatan/aktivitas tersebut ke anak

dengan

penyerahan

atau

pemanfaatan jasa d. Alokasi biaya e. Penyerahan atau perolehan

perusahaan yang berada di negara

harta

yang mengenakan tarif pajak yang

instrumen keuangan, dan

lebih

penghasilan

rendah

atau

tidak

mengenakan pajak.

bentuk

atau

pengeluaran yang timbul

2. Transfer Pricing Transfer

dalam

akibat

Pricing

terjadi

atas

penyerahan

perolehan

harta

atau dalam

transaksi-transaksi yang dilakukan

bentuk instrumen keuangan

antar perusahaan-perusahaan grup

yang dimaksud

afiliasi

MNC

dengan

harga

Atas transaksi yang melibatkan

transaksi yang biasanya tidak wajar

pihak-pihak

dimana harga tersebut bisa lebih

hubungan

istimewa

harus

mahal

dilakukan

penyesuaian

guna

atau

dibandingkan tersebut perusahaan

lebih

murah transaksi

dilakukan

kepada

wajar apabila transaksi tersebut

afiliasi.

dilakukan kepada pihak yang tidak

non

suatu

memiliki

apabila

lain

memperoleh

yang

yang

Ketidakwajaran tarnsaksi tersebut

memiliki

dapat terjadi atas transaksi:

Tercantum dalam tax treaty UN

a. Penjualan,

pengalihan,

pembelian atau perolehan barang berwujud maupun barang tidak berwujud b. Sewa, royalty, atau imbalan lain yang timbul akibat penyediaan

atau

pemanfaatan harta berwujud maupun

harta

tidak

berwujud c. Penghasilan

atau

pengeluaran

sehubungan

hubungan

harga

istimewa.

Model pasal 9 ayat 2 mengenai transaksi associated enterprises: “where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State-and taxes accordingly-profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included are profits which would have accrued to the enterprises of that first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those which would have been made between 115



independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment…” Dalam Pasal 18 ayat 3 UU PPh mengatur :

Metode-metode dalam menentukan

bersih

transaksional (transactional net

margin

method

/

TNMM)

perbandingan

harga

antara pihak yang independen (comparable uncontrolled price/

ayat 3A juga mengatur ketentuan mengenai

transaksi

melibatkan

yang

hubungan

istimewa

yakni “Direktur Jenderal Pajak berwenang

untuk

melakukan

perjanjian dengan Wajib Pajak dan bekerja sama dengan pihak otoritas pajak

negara

lain

untuk

menentukan harga transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa…”. Perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah Advanced Price Agreement (APA). Misalnya A Company (di negara dengan tarif pajak tinggi) membeli

perusahaan afiliasinya yakni B Company (di Tax Haven Country, income tax rate 0%). Dengan jenis, kualitas dan kuantitas produk yang

CUP) b. Metode harga penjualan kembali

sama, B Company menjual produk tersebut kepada perusahaan lain

(resale price method) c. Metode biaya-plus (cost plus

non

afiliasinya

12.000,

method/ CPM)

seharga

sehingga

US$

terdapat

ketidakwajaran harga yang terlalu

d. Metode lain: 1) Metode

Penghasilan di Indonesia Pasal 18

produk seharga US$ 15.000 ke

harga wajar yakni:

pembagian

laba

(profit split method / PSM)

tinggi

sebesar

US$

3.000.

A

Company dapat mengakui beban pembelian

116

laba

Lebih lanjut, Undang-undang Pajak

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga anatara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus atau metode lainnya”

a. Metode

2) Metode

tersebut

sehingga


mengurangi pendapatan yang pada

Atas harga transaksi yang tidak

akhirnya

wajar antara A Company dengan B

berujung

pada

pembayaran pajak yang lebih kecil.

Company,

perlu

Sedangkan

appropriate

adjustment

bagi

B

Company,

pendapatan atas penjualan produk

dlakukan oleh

otoritas pajak dari kedua negara.

tersebut tidak dikenakan pajak.

Gambar 1 Skema Transfer Pricing Sumber: Diolah Penulis 3. Corporate debt-equity

penghasilan badan 0% sedangkan

Maksud corporate debt-equity ialah

negara Y merupakan negara yang

strategi MNC dalam kaitannya dengan

menerapkan tarif yang tinggi. B

alokasi hutang dan modal. Misalnya,

Company

A Company di negara X memberikan

bunga

pinjaman

Company sehingga pajaknya di negara

kepada

perusahaan

dapat

atas

mengakui

hutangnya

pada

Y

Y.

A

pendapatan bunga pinjaman yang

Company digunakan untuk modal B

diperoleh A Company tidak dikenakan

Company.

pajak karena tarif pajak penghasilan

yang

Negara

diberikan

X

merupakan

negara surga pajak dengan tarif pajak

sedangkan

A

afiliasinya yakni B Company di negara Pinjaman

berkurang

beban

atas

badan di negara X sebesar 0%. 117



Gambar 2 Skema Corporate debt-equity Sumber: Diolah Penulis UU PPh yang berlaku di Indonesia

pelaksanaannya

mengatur kebijakan mengenai rasio

254/KMK.01/1985,

hutang dan modal (Debt-Equity Ratio)

surut sejak 8 Oktober 1984.

yang tercantum pada Pasal 18 ayat 1 UU PPh yang berbunyi “Menteri

KMK

yang

berlaku

4. Payments for Intangibles Strategi ini merupakan strategi atas

Keuangan berwenang mengeluarkan

kepemilikan

keputusan

besarnya

berwujud (intangible assets) berupa

perbandingan antara utang dan modal

IPR (Intellectual Property Rights).

perusahaan

untuk

keperluan

IPR dapat berupa hak paten, hak cipta,

penghitungan

pajak

berdasarkan

merek dagang, ataupun lisensi. Suatu

mengenai

undang-undang ini”. Dalam KMK 1002/KMK 04/1984 yang berlaku sejak 8 Oktober 1984 yang berbunyi “untuk keperluan penghitungan Pajak

grup

barang

korporasi

yang

tidak

menunjuk

dan

memberikan kepemilikan atas

IPR

kepada

salah

satu

perusahaan

afiliasinya yang merupakan subjek

Penghasilan besarnya perbandingan

pajak suatu negara yang menerapkan

antara hutang dan modal sendiri (debt

tarif pajak yang paling rendah atau

equity

berada di zona Tax Haven Country.

ratio)

ditetapkan

setinggi-

tingginya tiga dibanding satu (3:1)”. Namun

118

dengan

demikian,

kekhawatiran

Perusahaan-perusahaan afiliasi lainnya yang berada di negara dengan tarif

pemerintah atas penerapan ketentuan

pajak

ini akan menghambat dunia usaha

membayar

maka

lisensi atas penggunaan IPR tersebut.

KMK

tersebut

ditunda

yang

lebih sejumlah

tinggi

harus

royalti/biaya


Gambar 3 Skema Paymenst for Intangibles Sumber: Diolah Penulis 5. Shell Holding Company

Dalam

Undang-Undang

Shell holding company mengibaratkan

Penghasilan

dirinya

mengatur

sebagai

perusahaan kegiatan

ini

cangkang tidak

produksi,

perdagangan

dalam

karena

melakukan

distribusi

atau

memperoleh

aktiva

Pasal

18

pembelian

melalui

Pajak ayat

saham

Special

3B atau

Purpose

Company- memiliki makna yang sama dengan

Shell

Holding

Company.

penghasilannya namun perusahaan ini

Ketentuan ini dimaksudkan untuk

bisa

mencegah penghindaran pajak oleh

merupakan

pemilik

IPR,

pemegang saham terbesar atau pusat

Wajib

kegiatan manajerial bagi perusahaan-

pembelian

perusahaan afiliasinya di negara lain.

suatu perusahaan Wajib Pajak dalam

Shell Holding Company ditempatkan

negeri melalui perusahaan luar negeri

di negara yang mengenakan tarif pajak

yang didirikan khusus untuk tujuan

yang

tersebut (Special Purpose Company).

rendah

atau

bahkan

tidak

mengenakan withholding tax atas dividen dan capital gains seperti Irlandia, Belgia, Belanda dan Swiss.

Pajak

yang

melakukan

saham/penyertaan

pada

“Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk maksud demikian 119



(special purpose company), dapat ditetapkan sebagai pihak yang sebenarnya melakukan pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan istimewa dengan pihak lain atau badan tersebut dan tidak terdapat ketidakwajaran penetapan harga” Lebih lanjut, pada Pasal 18 ayat 3C UU PPh mengatur tentang penjualan saham

perusahaan

antara

yang

berbunyi: “Penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara (conduit company atau special purpose company) yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak (tax haven country) yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjualan atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia”

company/special

purpose

company/conduit

company

yang

didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh B Co yakni sebuah perusahaan di negara B. Apabila B Co menjual seluruh kepemilikannya atas saham A Ltd

kepada

PT.

Sinar

yakni

perusahaan yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri, maka secara legal formal transaksi di atas merupakan

pengalihan

kepemilikan/saham perusahaan luar negeri oleh Wajib Pajak Luar Negeri. Namun pada hakikatnya, transaksi ini merupakan pengalihan kepemilikan perseroan Wajib Pajak Dalam Negeri oleh

Wajib

sehingga

Pajak

atas

pengalihan

Luar

penghasilan

ini

terutang

Negeri dari Pajak

Penghasilan.

6. Hybrid Entities Hybrid Entities merupakan strategi suatu

grup

mendapatkan

korporasi

untuk

pengurangan

pajak

ganda atas suatu transaksi yang sama dengan memanfaatkan peraturan dan

Sebagai ilustrasi, A Ltd didirikan dan bertempat kedudukan di negara A yakni sebuah negara yang merupakan Tax Haven Country. A Ltd memiliki 95% saham PT. ABC yang didirikan dan bertempat kedudukan di Jakarta. A Ltd ini merupakan shell holding 120

fasilitas pajak yang berbeda-beda di negara yang berbeda-beda melalui perusahaan-perusahaan

afiliasinya.

Contohnya ialah kasus “Double Irish with

Dutch

melibatkan

Sandwich”

yang

perusahaan-perusahaan

multinasional di Amerika Serikat,


Irlandia,

Bermuda,

dan

Belanda

didirikan

tetapi

dimana

ousat

(Needham: 2013:3). Dapat dilihat

manajemen dan kontrol perusahaan

pada gambar 4.

dilakukan).

Induk perusahaan Amerika Serikat

Induk

mendirikan sebuah anak perusahaan di

kemudian

Irlandia-1st Irish Company. Induk

perusahaan di Belanda yang penulis

perusahaan

menyebutnya Netherland Company.

kewenangan

kemudian

Amerika

mendirikan

anak

1st Irish Company memberikan izin

mengatur IPR zona Eropa kepada 1st

atas penggunaan IPR berupa lisensi

Irish Company. 1st Irish Company

kepada Netherland Company.

juga berwenang untuk mengumpulkan

Selanjutnya,

laba yang diperoleh di zona Eropa

mendirikan kembali anak perusahaan

sebelum akhirnya dikirim ke induk

di Irlandia (2nd Irish Company) yang

perusahaan di Amerika Serikat. 1st

dimiliki seluruhnya oleh 1st Irish

Irish Company tersebut kemudian

Company.

direlokasi ke Bermuda, sebuah negara

melisensikan

surga pajak yang menawarkan 0%

diperoleh dari 1st Irish Company

pajak korporasi. 1st Irish Company

kepada 2nd Irish Company. 2nd Irish

kemudian

Company

menjadi (Irlandia

memiliki

di

dan

Bermuda

untuk

memberikan

perusahaan

residen

pajak

menetapkan

induk

perusahaan

Netherland

Company

kembali

kemudian

kembali produk

IP

yang

melisensikan

tersebut kepada

penentuan residen pajak korporasi bukan dari dimana korporasi itu

Gambar 4. Double Irish with Dutch Sandwich. Sumber: Diolah Penulis 121




dan

7. Conduit

kemudian mendapatkan penghasilan

Sebuah

atas royalti yang dipotong pajak

penghasilan

12.5%. 2nd Irish Company membayar

perantara

royalti atas penggunaan lisensi kepada

membentuk jaringan perusahaan di

Netherland Company dan biaya royalti

negara

ini

biaya

memanfaatkan beneficial owner suatu

pengurang penghasilan di Irlandia.

Tax Treaty sebagai pihak perantara

Penghasilan atas royalti yang diterima

yang selanjutnya penghasilan akan

Netherland Company tidak dikenakan

dikirim ke perusahaan tujuan. Pihak

pajak di Belanda karena Belanda

perantara yang dimaksud ialah Direct

memberikan

tax

atas

conduit

dividen

capital

Atas

perusahaan yang dibentuk berdasarkan

dapat

diakui

dan

lain

sebagai

exemption gains.

pembayaran

Netherland

beban

MNC

berbeda-beda

pajak

guna

yakni

untuk

arus

melalui

ketiga.

company

1st

Company,

dan

yang

kesepakatan

Irish

pengaturan

pihak

penggunaan IPR yang didapatkan dari

anak

menghindari berganda

dari

Company membayar sejumlah royalti

penerimaan, dimana sebuah holding

kepada 1st Irish Company di Bermuda.

company akan didirikan di Negara

Atas penghasilan royalti, 1

st

Irish

yang

pajak

dengan kedua Negara (Negara induk

karena Bermuda tidak mengenakan

dan anak perusahaan), yang akan

pajak atas penghasilan badan.

berfungsi sebagai pipa penyambung

Company

122

strategi

tidak

dikenakan

memiliki

perjanjian

pajak

Terlihat bahwa yang dimaksud

penerimaan dari anak perusahaan

dengan “Double Irish with Dutch

kepada induk perusahaan (Business

Sandwich” adalah dua perusahaan

dictionary).

Irlandia yang diibaratkan sebagai

Sejak

2

Januari

2002,

Indonesia

buah roti dan perusahaan Belanda

melakukan Persetujuan Penghindaran

diibaratkan sebagai keju. Keju yang

Pajak

diapit oleh dua roti menjadi sandwich.

Pemerintah Belanda. Dalam P3B ini

Skema “Double Irish with Dutch

mengatur

Sandwich” banyak dilakukan oleh

penghasilan atas bunga yaitu 0-10%.

perusahaan

Amerika seperti Apple,

Pajak sebesar 0% diterapkan atas

Google, Abbott, General Electric dan

penghasilan bunga pinjaman yang

masih banyak lagi.

jatuh temponya lebih dari 2 tahun.

Berganda

besarnya

(P3B)

tarif

dengan

pajak


Kesepakatan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia

Kerugian Akibat BEPS Pada

Febuari

2013,

OECD

yang membutuhkan dana dari luar

(Organisation for Economic Co-operation

negeri dan mendirikan perusahaan di

and Development) merilis laporan Addressing

Belanda.

demikian,

Base Erosion and Profit Shifting.. Isu ini

Pemerintah pada Juli 2005 melalui

menjadi hal yang sangat serius karena

Direktorat

Pajak

menyangkut keadilan dan kepatuhan di

mengeluarkan aturan resmi yakni SE-

bidang perpajakan. Menurut OECD, BEPS

04/PJ.34/2005

yang dilakukan MNE merugikan banyak

Namun

Jenderal

mengenai

beneficial

owner yang menyebutkan secara jelas bahwa conduit company ini tidak

pihak, yakni: 1. Government

termasuk dalam pengertian beneficial

Pemerintah mengeluarkan biaya yang

owner sehingga tidak dapat merasakan

lebih banyak untuk meningkatkan

keringanan pajak dari P3B dan tetap

kepatuhan

tunduk terhadap UU PPh domestik.

penerimaan pajak sedikit. Laba MNC

Kemudian melalui SE-03/PJ.03/2008

di negara-negara dengan tarif pajak

aturan mengenai kriteria beneficial

yang tinggi mengalami penurunan

owner diperbaharui menjadi:

sedangkan di Tax Haven Countries

a. Subjek Pajak Dalam Negeri dari

mengalami peningkatan yang tajam.

negara mitra P3B

perpajakan

sedangkan

Pada gambar 5, terlihat bahwa laba

b. Pemilik yang sebenarnya dari

yang dilaporkan (% GDP) MNC asal

penghasilan dividen, bunga dan

Amerika Serikat semakin meningkat

atau

berhak

di Tax Haven Countries sedangkan di

menikmati

negara dengan tarif pajak yang tinggi

secara langsung manfaat dari

mengalami penurunan. Lihat gambar

penghasilan tersebut.

5.

royalty

sepenuhnya

yang

untuk

8. Company-specific Tax Rulings Beberapa

negara

memperbolehkan

2. Individual Tax Payer Ketika MNE mengalihkan penghasilan

adanya negosiasi langsung mengenai

sehingga

pajak

yang

tarif pajak antara perusahaan dengan

menjadi lebih kecil bahkan nihil,

pejabat pajak yakni Belanda, Siprus

Wajib Pajak Orang Pribadi justru

dan Luxemburg. Biasanya, penetapan

harus menanggung beban pajak yang

tarif, harga wajar ditentukan oleh

lebih besar. MNC asal Amerika

pejabat otoritas suatu negara.

Serikat

melaporkan

dibayarkan

pendapatan 123



sebesar 43% dari total profit overseas

total tenaga kerja yang dipekerjakan

di Bermuda, Irlandia, Luxemberg,

MNC di luar AS dan investasi yang

Belanda, dan Swiss namun mereka

hanya sebesar 7% dari total investasi

hanya menyerap 4% tenaga kerja dari

asing yang dilakukan.

Gambar 5 Laba yang Dilaporkan MNC Asal Amerika Serikat (% GDP) Sumber: U.S Department of Commerce, Bereau of Economic Analysis, U.S Direct Investment Abroad: Operations of U.S Parent Companies and Their Foreign Affiliates (Keightley : 2013: 8) 3. Individual Tax Payer

hanya sebesar 7% dari total investasi

Ketika MNE mengalihkan penghasilan

asing yang dilakukan.

sehingga

Lain

pajak

yang

dibayarkan

halnya

dengan

anak

menjadi lebih kecil bahkan nihil,

perusahaannya di negara dengan tarif

Wajib Pajak Orang Pribadi justru

pajak

harus menanggung beban pajak yang

economies) yakni Australia, Kanada,

lebih besar. MNC asal Amerika

Jerman,

Serikat

pendapatan

melaporkan pendapatan sebesar 14%

sebesar 43% dari total profit overseas

dari total profit overseas namun

di Bermuda, Irlandia, Luxemberg,

memperkerjakan 40% pekerja dari

Belanda, dan Swiss namun mereka

total tenaga kerja MNC tersebut di

hanya menyerap 4% tenaga kerja dari

luar AS dan sebesar 34% investasi

total tenaga kerja yang dipekerjakan

dari

MNC di luar AS dan investasi yang

(Keightley:2013).

melaporkan

yang

tinggi

Meksiko

total

(traditional

dan

Inggris

investasi

asing

Hal

ini

menunjukkan bahwa MNC membayar 124


pajak yang lebih kecil kerena mampu

sedikit untuk membayar pajak karena

mengalihkan penghasilannya ke Tax

dapat melakukan profit shifting ke Tax

Haven Countries sedangkan individu

Haven Countries, sehingga MNE

yang menjadi pekerja membayar pajak

mendapatkan keuntungan yang lebih

yang lebih tinggi karena sebagian

banyak dibandingkan dengan pelaku

besar tenaga kerja MNC tersebut

usaha domestik.

merupakan

residen

negara-negara

dengan tarif pajak yang tinggi. Lihat Gambar 6.

OECD ACTION PLAN Dalam rangka mengurangi kerugian yang

4. Bisnis

ditimbulkan

atas

BEPS

yang

Tax avoidance yang dilakukan oleh

dilakukan

pelaku usaha MNE menjadikan iklim

multinasional, maka OECD menyusun suatu

bisnis menjadi tidak lagi kompetitif.

Action Plan. Action Plan ini terdiri dari:

MNE

mengeluarkan

biaya

oleh

praktik


yang

Gambar 6 Lapangan Kerja & Investasi (% Foreign Employment & Investment) MNC asal AS Sumber: U.S Department of Commerce, Bereau of Economic Analysis, U.S Direct Investment Abroad: Operations of U.S Parent Companies and Their Foreign Affiliates ((Keightley : 2013: 6) Langkah ini mengidentifikasi 1. Action 1 tantangan-tantangan yang dihadapi Address the Tax Challenges of the dunia perpajakn dalam dunia ekonomi Digital Economy digital. Dunia ekonomi digital dalam hal ini adalah transaksi perdagangan 125



secara online melalui internet antar negara. Keuntungan atas transaksi di

Counter Harmful Tax Practices More

dunia

Effectively,

maya

ini

sulit

dipajaki

Taking

Into

Account

dikarenakan perusahaan penjual tidak

Transparency and Substance

hadir dalam bentuk fisik sehingga

OECD

tidak menimbulkan Bentuk Usaha

perubahan

Tetap.

harmful tax practices dengan lebih

2. Action 2

mengusulkan cara

Mismatch Arrangements

transparansi

6. Action 6 Prevent Treaty Abuse

adanya pengembangan model P3B dan

OECD

juga

pengembangan

perpajakan

dan

substansi.

Dalam langkah ini merekomendasikan

pembuatan

adanya

penanggulangan

memprioritaskan

Neutralise the Effects of Hybrid

suatu

ketentuan

domestik

untuk

mengusulkan

penyusunan

adanya

model

P3B

rekomendasi

dan bagi

menetralisir dampak negative yang

ketentuan perpajakan domestik dalam

timbul dari hybrid entities dan juga

mencegah penyalahgunaan P3B.

hybrid instrument. Untuk mewujudkan

7. Action 7

suksesnya kebijakan ini, perlu adanya

Prevent the Artificial Avoidance of PE

kerja sama dan dukungan seluruh

Status

negara dalam memerangi BEPS.

Langkah

3. Action 3

adanya

Strengthen CFC Rules

ini

mengusulkan

perubahan

perlu

definisi

suatu

Bentuk Usaha Tetap

Langkah ini merekomendasikan agar

8. Action 8,9, 10

aturan mengenai CFC dapat lebih

Assure

diperkuat.

Outcomes are in Line with Value

4. Action 4 Limit

Erosion and

via

Transfer

Pricing

Other

Interest

Langkah ini merekomendasikan perlu

Financial

adanya penyusunan aturan yang lebih

Statements Dalam

that

Creation

Base

Deductions

ketat langkah

merekomendasikan

ini,

terkait

transfer

aset

tidak

OECD

berwujud, pengembangan aturan yang

adanya

ketat terkait transfer resiko dan alokasi

penyusunan ketentuan atau aturan

modal

terkait pembebanan biaya bunga dan

disusunnya

pembayaran lainnya. 126

5. Action 5

yang suatu

berlebihan, aturan

dan transfer


pricing terkait transaksi-transaksi yang

INTERNATIONAL

memiliki resiko tinggi

PRICING REGIME

TAX

TRANSFER

9. Action 11 Establish Methodologies to Collect

Praktik Base Erosion and Profit Shifting

and Analyze Data on BEPS and

memberikan dampak yang negatif bagi

Actions to Adress it

penerimaan negara, khususnya negara dengan

OECD menyusun rekomendasi terkait

tarif pajak yang tinggi. Oleh karena itu, sangat

pengumpulan dan analisis data yang

diperlukan suatu upaya harmonisasi dan

berhubungan dengan BEPS.

koordinasi antar negara, khususnya tercermin

10. Action 12

pada peraturan perpajkan nasional masing-

Require Taxpayers to Disclose Their

masing negara dan tentu saja dalam Tax

Agrresive Tax Planning Arrangements

Treaty. Tiap negara perlu menyamakan

Langkah

persepsi,

ini

mendesak

perusahaan

agar

multinasional

prosedur,

mewujudkan

tujuan

prinsip bersama

di

dalam bidang

mengungkap struktur pajaknya kepada

perpajakan dalam bentuk International Tax

otoritas pajak.

Regime.

11. Action 13 Re-examine

transfer

Pricing

Menurut Eden (Darussalam et al: 2013:16)

Documentation

International Tax Regime dapat dipahami

OECD mengusulkan perlu adanya

sebagai suatu hubungan fungsional dan

dokumentasi terkait transfer pricing

perilaku antara pemerintah di berbagai negara

12. Action 14

yang

dibentuk

sebagai

permasalahan

More effective

mengenai suatu isu tertentu. International Tax

mengusulkan

untuk

meningkatkan efektivitas penyelesaian

tingkat

dari

Make Dispute Revolution Mechanism

OECD

di

respon

internasional

Regime berguna untuk mengelola hubungan ketergantungan antar negara. Lihat Tabel 1.

sengketa pajak internasional. 13. Action 15

Salah satu bentuk kemitraan global di bidang

Develop a multilateral instrument

perpajkan adalah dengan berakhirnya era

Dalam

OECD

kerahasian

bank

adanya

perpajakan.

Pada

hal

menrekomendasikan

ini, perlu

untuk 2009,

kepentingan anggota

G-20

pengembangan instrument multilateral

mendeklarasikan komitmen bersama untuk

dalam mengatasi isu-isu perpajakan

mengakhiri era kerahasiaan bank. Hal ini

internasional

ditindaklanjuti pada tahun 2014 dimana anggota

G-20

dan

OECD

menyetujui 127



Common Reporting Standard (CSR) yang

otomatis

dirilis

Pertukaran informasi perbankan antar negara

oleh

pertukaran

OECD informasi

sebagai

instrumen

perbankan

secara

tenru

di

saja

negaranya

kan

memudahkan

perpajakan

komitmen

memaksimalkan pendapatan pajaknya dengan

penyusunan

kerangka

waktu untuk mengimplementasikan standar perrukaran

informasi

perbankan

Tabel 1. Perihal Tujuan

Ruang Lingkup

Prinsip-prinsip dasar Norma Aturan

Prosedur

Sumber

dalam

rangka

meminimalisir praktik transfer pricing.

secara

: International Tax Transfer Pricing Regime International Tax Transfer Pricing Regime Untuk mencegah pemajakan berganda atas penghasilan perusahaan multinasional, serta mencegah penghindaran dan penggelapan pajak Alokasi penghasilan (maupun biaya) antara anggota dari grup perusahaan multinasional yang berada di yuridiksi berbeda serta menilai keseluruhan transaksi afiliasi lintas yuridiksi Tiga prinsip utama: kesetaraan antar negara; netralitas pajak; serta kesetaraan Wajib Pajak yang melakukan aktivitas lintas yuridiksi Arm’s length standard (principle) dengan melihat anggota grup perusahaaan multinasional dalam entitas yang terpisah Peraturan yang menjelaskan arm’s length principle dalam aplikasi, misalkan metode yang dipergunakan dalam menilai transaksi afiliasi. Adapun metode yang diakui decara global yaitu metode comparable uncontrolled price (CUP), resale price method (RPM), cost plus method (C+), transactional net margin method (TNMM) dan profit split method (PSM) Prosedur domestik: proses pemeriksaan, dokumentasi, dan advance pricing agreement (APA). Prosedur internasional: mutual agreement procedure (MAP), pertukaran informasi dan stimulaneous examination procedure

: Eden (Darussalam et al: 2013: 18)

DAFTAR PUSTAKA Auerbach, Alan J et al. 2007. Taxing Corporate Income in the 21st Century. Cambridge University Drucker, Jesse. 2010. The Tax Haven that is Saving Google Billions. (Bloomberg Business Week, 21 Oct. 2010)

128

negara

otoritas

otomatis. Langkah ini dilanjutkan dengan berupa

tiap

masing-masing.

Darussalam, et al. 2013. Tranfer Pricing: Ide, Strategi, dan Panduan Praktis Dalam Perspektif Pajak Internasional. Jakarta: Danny Darussalam Tax Center Fuest,C & N. Riedel. 2012. Tax Evasion and Tax Avoidance: The Role of International Profit Shifting, (Draining Development? Controlling


Flows of Illicit Funds from Developing Countries, in P Reuter (ed) page 109-141). Washington: The World Bank Keightley, Mark P. 2013. An Analysis of Where American Companies Report Profits: Indications of Profit Shifting. Congressional Research Service: CRS Report for Congress Klemm, Alexander & Stefan Van Parys. 2011. Empirical Evidence on the Effect of Tax Incentives. (Int Tax Public Finance). (t.t): Springer Science + Business Media LCC. Muchlinski, Peter. 1999. Multinational Enterprises and The Law. Blackwell. Needham, Christopher. 2013. Corporate Tax Avoidance by Multinational Firms. Library of the European Parliament. OECD. 2013. Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting. OECD Publishing. Wiederhold, Gio. 2011. Follow the Intellectual Property: How Companies Pay Programmers When They Move the Related IP Rights to Offshore Tax Havens?. (Communication of the ACM vol 54 no 1 pp 66-74).

www.businessdictionary.com/definition/direct -conduit-company.html. Diunduh tanggal 17 September 2014. Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Indonesia. Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan dengan Pajak atas Penghasilan. Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 04/PJ.24/2005 tentang Petunjuk Penetapan Kriteria Beneficial Owner Sebagaimana Tercantum dalam Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia dengan Negara Lainnya. Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 03/PJ.03/2008 tentang Penentuan Status Beneficial Owner Sebagaimana Dimaksud Dalam Persetujuan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Antara Indonesia dengan Negara Mitra.

129

Prosiding Seminar STIAMI Volume III, No. 01, Februari 2016 ISSN

Recommend Documents