LAMPIRAN A.1 :
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR : 3 Tahun 2010 TANGGAL: 6 Januari 2010
Prosedur Umum Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 1. Prosedur
Penerimaan Pajak Daerah
a. Pendaftaran Wajib Pajak Daerah 1. Calon Wajib Pajak Daerah datang ke DPPKA pada Bidang Pendapatan 2. Calon Wajib Pajak Daerah mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh petugas 3. Calon Wajib Pajak Daerah mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah (SPOPD) yang disediakan petugas 4. Petugas membuat NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah) dan menyerahkannya kepada pemohon. 5. NPWPD selesai dalam waktu 1x24 jam setelah persyaratan pemohon lengkap diserahkan kepada petugas. b. Penatausahaan Pajak Daerah 1. Self Assesment o Menghitung dan menetapkan Pajak sendiri/dibayar sendiri oleh Wajib Pajak o Wajib Pajak mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) yang disediakan oleh DPPKA dalam hal ini Bidang Pendapatan. o Wajib pajak harus mengambil SPTPD di DPPKA pada Bidang Pendapatan o SPTPD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Wajib Pajak diserahkan kembali kepada Bidang Pendapatan DPPKA paling lambat 20 hari setelah berakhir masa proyek o Penyampaian SPTPD tersebut dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukung o SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak o Bupati
atau
pejabat
yang
ditunjuk
atas
permohonan
Wajib
Pajak,
dapat
memperpanjang jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 bulan 2. Official Assesment o
Besaran Pajak dihitung dan ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan oleh pejabat DPPKA dalam hal ini Kepala DPPKA ataupun berdasarkan penetapan Kepala Daerah.
1
3. Pengelolaan Data Data-data yang diperoleh dari prosedur Self Assesment dan Official Assesment berupa besaran pajak yang harus dibayar, NPWPD, Data Wajib Pajak, jenis pajak dicatat dan dikelompokkan oleh petugas Bidang Pendapatan DPPKA. 4. Penetapan o
Data pajak yang telah dicatat dan dikelompokkan petugas Bidang Pendapatan DPPKA dibuatlah penetapan pajak yang ditandatangani oleh Kepala DPPKA setelah diparaf oleh Kasi Penetapan dan Kabid Pendapatan dalam waktu maksimal 1x24 jam
o
Penetapan pajak daerah dapat berupa : - Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) - Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) - Surat Keputusan Pembetulan - Surat Keputusan Keberatan
5. Penagihan (Pemungut Pajak) o Penagihan dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam penetapan pajak dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. o Penagihan yang dilakukan dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. o Apabila surat teguran tidak juga diindahkan oleh Wajib Pajak maka, Kepala DPPKA dapat menerbitkan surat paksa dalam pemungutan pajak. 6. Surat Keberatan o Dalam hal Wajib Pajak berkeberatan terhadap besaran pajak yang terutang ataupun yang harus dibayar, wajib pajak dapat menyampaikan surat keberatan yang ditandatangani oleh Wajib Pajak disampaikan kepada Kepala DPPKA disertai dengan alasan dan bukti pendukung. o Atas dasar surat keberatan dari Wajib Pajak yang disampaikan kepada Kepala DPPKA, Kepala DPPKA melalui Bidang Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan.
2
o Pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana. o Surat keberatan dari Wajib Pajak paling lambat disampaikan kepada Bidang Pendapatan DPPKA 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 7. Pembayaran o Dalam hal Wajib Pajak tidak keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran pajak sesuai dengan besaran dalam SKPD maupun STPD. o Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan DPPKA, Bendahara Pembantu maupun langsung ke Kas Daerah. 8. Pembukuan o Pembukuan ataupun pencatatan pajak yang dibayar ataupun terutang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan DPPKA maupun Bendahara Pembantu. o Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pembantu didasarkan pada : 1. Untuk pajak yang telah lunas dibayar oleh Wajib pajak -
STS
-
Bukti Setor
-
Rekening Koran
2. Untuk pajak terutang (menjadi piutang) Pajak terutang menjadi piutang daerah bila Surat Ketetapan Pajak Daerah telah terbit namun sampai dengan tanggal 31 Desember Wajib Pajak belum melunasi pajaknya. Besar piutang dicatat sebesar Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terbit tersebut. Piutang tersebut yang tidak tertagih dari Wajib Pajak dapat dihapuskan setelah maksimal 5 (lima) tahun melalui Keputusan Bupati.
2. Prosedur Penerimaan Retribusi Daerah a. Pendaftaran Wajib Retribusi Daerah -
Wajib Retribusi Daerah datang kekantor DPPKA pada Bidang Pendapatan.
3
-
Calan Wajib Retribusi Daerah mengisi formulir pendaftaran untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajb Retribusi Daerah yang telah disediakan oleh petugas Bidang Pendapatan DPPKA.
-
Formulir yang telah diisi dan ditandatangani oleh calon Wajib Retribusi diserahkan kembali kepada petugas Bidang Pendapatan DPPKA.
-
Wajib Retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) yang telah disediakan oleh petugas Bidang Pendapatan DPPKA
-
SPORD yang telah diisi dan ditandatangani oleh Calon Wajib Retribusi Daerah diserahkan kembali kepada Petugas Bidang Pendapatan DPPKA
-
Setelah formulir diisi lengkap beserta dokumen persyaratan dinyatakan lengkap oleh petugas Bidang Pendapatan DPPKA, maka Bidang Pendapatan membuat Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang ditandatangani oleh Kepala DPPKA.
b. Pengelolaan Data Data-data yang ada berdasarkan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah dan Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, Bidang Pendapatan DPPKA mengolah, mencatat dan mengelompokkan berdasarkan objek retribusi. c. Penetapan o
Data retribusi daerah yang telah dicatat dan dikelompokkan petugas Bidang Pendapatan DPPKA dibuatlah penetapan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Kepala DPPKA setelah diparaf oleh Kasi Penetapan dan Kabid Pendapatan dalam waktu maksimal 1x24 jam
o
Penetapan retribusi daerah dapat berupa : -
Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
-
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil (SKRDN)
-
Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT)
-
Surat Keputusan Pembetulan
-
Surat Keputusan Keberatan
d. Penagihan (Pemungut Retribusi)
4
o Penagihan dilakukan terhadap retribusi yang terutang dalam penetapan retribusi dengan terlebih dahulu memberikan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya. o Penagihan yang dilakukan dapat berupa penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. o Apabila surat teguran tidak juga diindahkan oleh Wajib Retribusi maka, Kepala DPPKA dapat menerbitkan surat paksa dalam pemungutan retribusi. e. Surat Keberatan o Dalam hal Wajib Retribusi berkeberatan terhadap besaran retribusi yang terutang ataupun yang harus dibayar, wajib retribusi dapat menyampaikan surat keberatan yang ditandatangani oleh Wajib Retribusi disampaikan kepada Kepala DPPKA disertai dengan alasan dan bukti pendukung. o Atas dasar surat keberatan dari Wajib Retribusi yang disampaikan kepada Kepala DPPKA, Kepala DPPKA melalui Bidang Pendapatan dapat melakukan pemeriksaan. o Pemeriksaan yang dilakukan dapat berupa pemeriksaan lengkap maupun pemeriksaan sederhana. o Surat Keberatan dari Wajib Retribusi atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) disampaikan kepada Bidang Pendapatan DPPKA paling lambat 2 (dua) bulan sejak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) diterima oleh Wajib Retribusi. f.
Pembayaran o Dalam hal Wajib Retribusi tidak keberatan atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) maupun Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD), Wajib Retribusi dapat melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan besaran dalam SKPD maupun STRD. o Pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Penerimaan DPPKA, Bendahara Pembantu maupun langsung ke Kas Daerah.
g. Pembukuan o Pembukuan ataupun pencatatan retribusi yang dibayar ataupun terutang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan DPPKA maupun Bendahara Pembantu. o Pembukuan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pembantu didasarkan pada :
5
1. Untuk retribusi yang telah lunas dibayar oleh Wajib pajak -
STS
-
Bukti Setor
-
Rekening Koran
2. Untuk retribusi terutang (menjadi piutang) Retribusi terutang menjadi piutang daerah bila Surat Ketetapan Retribusi Daerah telah terbit namun sampai dengan tanggal 31 Desember Wajib Retribusi belum melunasi retribusinya. Besar piutang dicatat sebesar Surat Ketetapan Pajak Daerah yang terbit tersebut. Piutang retribusi tersebut yang tidak dapat tertagih dapat dilakukan penghapusan piutang setelah maksimal 5 (lima) tahun dengan Keputusan Bupati.
6
