PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGELOLAAN RUMAH HUNIAN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

JUDUL

DOKUMEN LEVEL Prosedur Operasional Baku

PENGELOLAAN RUMAH HUNIAN

AREA

KODE : POB-FP 04

TANGGAL DIKELUARKAN

1 Juni 2008

NO.REVISI : 00

Direktorat Fasilitas dan Properti

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGELOLAAN RUMAH HUNIAN

TUJUAN 1. Mewujudkan dan Menertibkan/membantu menyediakan tempat tinggal atau hunian bagi para pegawai IPB (tenaga penunjang dan Dosen) atau pegawai yang memegang jabatan karena tugasnya, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan tugas. 2. Mewujudkan kesamaan presepsi dan langkah dalam pengelolaan fasilitas dengan sistem pengadministrasian yang terpusat. 3. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam mengoptimalkan/pemanfaatan fasilitas.

DESKRIPSI Pengelolaan Rumah Hunian dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan rumah hunian yang diserahkan penguasaannya kepada IPB dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas di IPB.

ISTILAH 1. Rumah Hunian adalah Rumah Negara, suatu bangunan yang dimiliki Negara dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas Pejabat/ atau Pegawai IPB 2. Pengellaan Rumah Hunian adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh IPB yang meliputi pengaturan kepenghunian, penetapan status, pendaftaran dan penghapusan. 3. Rumah Negara Golongan I adalah Rumah Negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal dirumah tersebut, serta hak penghunianya terbatas selama yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu tersebut. 4. Rumah Negara Glongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami aleh pegawai negeri dan apabila telah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan ke negara sesuai aturan yan berlaku.

Rektor

FP-1


JUDUL

KODE : POB-FP 04



AREA

TANGGAL DIKELUARKAN

1 Juni 2008

NO.REVISI : 00


5. Pengelola Barang/PB adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab menetapkan kebijakan dan pedoman dalam pengelolaan barang/Rektor. 6. Kuasa Pengelola Barang/KPB adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengelolaaan barang berdasarkan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan oleh Pengelola Barang/Wakil Rektor Bidang Administrasi. 7. Pengguna Barang/PgB adalah pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap penggunaan Barang/Direktur Fasilitas dan Properti. 8. Kuasa Pengguna Barang/KPgB adalah : Kepala satuan kerja di lingkungan IPB atau pejabat yang ditunjuk untuk menggunakan dan bertanggungjawab terhadap barang yang berada dalam penguasaannya.

RUANG LINGKUP Lingkup kegiatan pengelolaan ini meliputi mengatur status kepenghunian Rumah Hunian termasuk kepenghynuan Mess bagi setiap pegawai negeri atau pegawai dilingkungan IPB, sesuai dengan persaratan yang telah ditentukan. Pengelolaan ini juga meliputi pengaturan kepenhunian, pengecekan secara berkala kelokasi dan melaporkan keadaan fisik rumah

REFERENSI 1. PP. No 40 tahun 1994, tentang rumah negara 2. Kepmen Kimpraswil No. 373/KPTS/M/2001, tentang Sewa Rumah Negara 3. PP.Nomor 154 Tahun 2000, tentang IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 698/KMK.06/2006 tentang Penetapan Nilai Kekayaan Negara yang tertanam pada Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai kekayaan awal IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara 1. Ketetapan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 17 Tahun 2003 tentang Anggaran Rumah Tangga IPB 2. Peraturan Rektor Nomor .../I3/LK/2008 tentang Pengelolaan Barang Milik IPB

Rektor

FP-2


JUDUL


KODE : POB-FP 04

TANGGAL DIKELUARKAN


1 Juni 2008

AREA

NO.REVISI : 00


ALIR PROSES

1. Pegawai

IPB

(tenaga

penunjang/dosen)

mengajukan

permohonan

kepada

Pengelola

Barang/Rektor melalui Kuasa Pengguna Barang/Unit kerja di lingkungan IPB (Dekan, Kepala Lembaga, Direktur/Kepala Kantor/Kepala Perpustakaan, Ketua Departemen/Kepala Pusat, Kepala Unit Kerja Penunjang) 2. Pengelola barang melalui Kuasa Pengelola meneruskan permohonan kepada Pengguna Barang untuk ditindaklanjut 3. Pengguna Barang (Direktur Fasilitas dan Propeti) membahas atas permohonan rumah bersama tim kepenghunian rumah (meneliti, mencari informasi, membuat ranking 4. Memngusulkan penghuni rumah kepada Pengelola melalui kuasa Pengelola. 5. Rekomendasi Pengelola melalui Kuasa Pengelola (ya/tidak) 6. Pemberitahuan kepada calon penghuni disertakan persaratan dan ketentuan yang berlaku kemudian ditandatangani oleh calon penghuni. 7. Memproses Surat Ijin Kepenghunian rumah 8. Surat Ijin Kepenghunian Rumah selesai, calon penghuni segera menempati rumah. Paling lambat 30 har seteah tanggal ijinkepenghunian rumah diterbitkan. 9. Membayar sewa rumah sesuai dengan yang bteh ditetapkan melalui Kantor perbendaharaan negara.

Rektor

FP-3

JUDUL

KODE : POB-FP 04



TANGGAL DIKELUARKAN


1 Juni 2008

AREA

NO.REVISI : 00


Diagram Alir Prosedur Pengelolaan Rumah Hunian

Unit Kegiatan

No

KPB/Unit Kerja

PgB/Dir F&P

TIM

KPB/WR Bid. Adm

Mengajukan permohonan rumah hunian

Dokumen yang digunakan

PB/ Rektor

Surat

Ket. Waktu 7 hari

permohonan,

1

Memproses usulan permohonan rumah dari pengusul

• Disposisi

2

7–10 hari

Membahas usulan rumah, mengadaan rapat bersama tim

• Daftar

3

5–7 hari

usulan calon

rumah

penghuni

Menyusun dan • Notulen

mengusulkan calon penghuni rumah kepada pengelola

Hasil rapat

4

• Berkas usulan

5–7 hari

melalui kuasa pengelola Rekomendasi

kuasa pengelola

penghuni, informasi

pimpinan

5

Memberitahukan kepada calon

Rekomendasi

tdk

pengelola melalui

ya 6

5–7 hari

Surat pemberitahua

5–7 hari

n

kepenghunian rumah

A

Rektor

FP-4



JUDUL


AREA

KODE : POB-FP 04

TANGGAL DIKELUARKAN

1 Juni 2008

NO.REVISI : 00


A

Menindaklanjuti Proses Ijin kepenghunian

Draf usulan

7

untuk di SK

rumah

7-10 hari

Surat ijin ke penghunian rumah disampaikan kepada

8

SK

calon penghni

Rektor

FP-5

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU PENGELOLAAN RUMAH HUNIAN

Recommend Documents