PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

42246.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam llmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

LUFI ANDRIAN! NIM. 500002102

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

2016

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka

42246.pdf

ANALISIS PEN GANG KAT AN PEGA W Al NEGERI SIPIL (PNS) JABA TAN FUNGSIONAL TERTENTU DALAM MENINGKA TKAN PROFESIONALISME PEGA WAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

ANALYSIS OF APPOINTMENT OF CIVIL SERVANTS OF CERTAIN FUNCTIONAL POSITION TO INCREASING PROFESSIONALISM OF OFFICIAL AT THE GOVERNMENT OF BUNGO DISTRICT

Lufi Andriani Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka Jambi Emil. Lu(iadi8([email protected]

Abstract

To develop the professional and career coaching of Civil Servants and improving the quality of implementation of the general duty of governance and development, the Government set the Indonesian Government Regulation Number 16 of 1994 on the Civil Servants Functional. Functional position is a position that shows the duties, re:;ponsibilities, authority and rights of Civil Servants in an organization unit in the performance of its duties based on expertise and/or certain skills and be independent. This study will analyze the appointment of Civil Servants (PNS) specific functional in improving the professionalism of employees of The Board of Staffing and Training of Bungo. By using qualitative descriptive method, the data obtained through the questionnaire, interviews with a number of informants that all officers fimctional and structural officials at The Board of Staffing and Training of Bungo. Researchers also directly involved in the process of working at The Board of Staffing and Training of Bungo to make observations, but it also collects documents with respect to the process of the work of Personnel at The Board of Staffing and Training of Bungo. The data was then analyzed by reducing the data and make abstract and draw conclusions. The results obtained are existing Condition Specific Functional Employment at The Board of Staffing and Training of Bungo still very concerned about, ~pecifically working ~pace is not provided, the facilities supporting the implernentation of the work is not available, such as computers and other office tools that support their work. The process of oppintment of Specific Functional at Bungo Goverment done in two ways, namely by impassing or transfer of civil servants who have worked in structural become functional officials, other than that by opening the new formation recruitment of civil servants for certain functional positions. The process of improving the competence of the Specific Functional at The Board of Staffing and Training of Bungo still weak, the opportunity to participate in education and training and specialized technical coaching as they done not given both within and outside the region. The


42246.pdf

ii

process of setting the number of credits and promotion also requires considerable time and difficult, because the number of credits submission file must be sent to the The Board of Center State Staffing. To improve the work of certain functional officials at The Board of Staffing and Training of Bungo, need provided adequate working facilities, such as dedicated space for work, and other office equipment. Recruitment of certain functional officials must do easely and accelerated in espcially the affairs of the determination as certain fimctional officials, so that they can work with a special based positions assigned to them. To improving functional competencies !>pecific officials must be considered, it is very useful for professional improvement of their work, so that gradually the officials they can work perfectly and professionally.

Keywords: recruitment, professional, performance

Abstrak Dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menuajukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri. Penelitian ini akan rnenganalisis pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) jabatan fungsional tertentu dalarn meningkatkan profesionalisme pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diktat Kabupaten Bungo. Dengan menggunakan motode diskriptif kualitatif, data diperoleh melalui penyebaran angket, wawancara dengan sejumlah informan yaitu semua pejabat fungsional dan pejabat struktural pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo. Peneliti juga terlibat langsung di dalam proses kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo untuk melakukan pengamatan, selain itu juga mengumpulkan dokumen berkenaan dengan proses dan hasil kerja Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo. Data kemudian dianalisis dengan mereduksi data dan membuat abstrak serta menarik kesimpulan. Hasil yang diperoleh adalah Kondisi eksisting Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih sangat prihatinkan, ruang kerja khusus belum disediakan, fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan tidak disediakan, seperti perangkat komputer dan alat kantor lainnya yang menunjang pekerjaan mereka. Proses pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan dengan dua cara, yaitu secara impassing atau mutasi pegawai negeri sipil yang telah beker:ja di struktural menjadi pejabat fungsional, selain itu dengan cara membuka formasi baru penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk jabatan fungsional tertentu. Proses peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih lemah, peluang ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis khusus pekerjaan yang mereka bidangi tidak diberikan baik di dalam maupun di luar daerah. Proses penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat juga memerlukan waktu yang


42246.pdf

cukup lama dan susah, karena berkas pengajuan angka kredit harus dikirimkan ke Badan Kepegawaian Negara Pusat dan ditentukan di sana. Dalam rangka meningkatkan hasil kerja pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, perlu disediakan fasilitas kerja yang memadai, seperti ruang khusus untuk bekerja, sarana penunjang bekerja, komputer dan perangkat kerja lainnya.Pengangkatan pejabat fungsional tertentu haruslah dipermudahkan dan dipercepat dalam urusan penetapan sebagai pejabat fungsional tertentu, sehingga mereka dapat bekerja dengan khusus berdasarkan jabatan yang ditetapkan kepada mereka.Peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu harus diperhatikan, hal ini sangat berguna untuk peningkatan profesional kerja mereka, sehingga secara bertahap para pejabat mereka dapat bekerja lebih sempuma dan profesional.

Kata Kunci: rekrutmen, profesional, kinerja


42246.pdf

LEM BAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

JUDUL TAPM

NAMA NIM PROGRAM STUDI

ANALISIS PENGANGKAT.A.N PEGAWAI NEGERI S!PIL (PNS) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI PADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

: LUFI ANDRIAN! : 500002102

: Pasca Sarjana (S2) Magister Administrasi Publik

Pembimbing !!

Dewi Artati Padmo Putri, MA, Ph.D NIM. 196107241987102003

Mengetahui Ketua Bidang llmu/ Program Magister Administrasi Publik

<J~ Dr. Darmanto, M.Ed

NIP. 195910271986031003


42246.pdf

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSIT AS TERBUKA JI. Cabe Raya Pondok Cabe, Ciputat 15418 Telp.021-7415050, Fax.021-7415588

PENGESAHAN

Nama NIM Program Studi Judul TAPM

: LUFI ANDRIAN! :500003748 : Pasca Sarjana (S2) Magister Administrasi Publik : Analisis Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional Tertentu Dalam Meningkatkan Profesionalisme Pegawai Pada Pemerintah Kabupaten Bungo

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada: Hari /Tanggal : Sabtu, 23 Januari 2016 Waktu : 13.00 - 15.00 WIB Dan Telah dinyatakan LULUS Panitia Penguji TAPM Ketua Komisi Penguji Dra.Hartinawati, M.Pd Penguji Ahli Dr. Agus Maulana, M.SM

f

lCJ

. . . . . . .f .

=····························

,L

Pembimbing I H. Zarmaili, Ph.D Pembimbing II Dewi Artati Padmo Putri, MA, Ph.D


············~·················

42246.pdf

vi

KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas menyusun laporan ini. Laporan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat akademik yang hams penulis penuhi guna untuk menempuh Ujian Akhir Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik Universitas Terbuka. Penulis menyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih jauh dari sempurna mengingat terbatasnya ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya kritikan dan saran untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Pada saat penulis melaksanakan dan mengerjakan laporan tugas akhir ini, banyak hambatan dan kesulitan yang penulis temui. Namun berkat bantuan, dorongan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya laporan tugas akhir ini dapat penulis sajikan tepat pada waktunya. Untuk itu tidak ada salahnya jika penulis mengucapkan terimakasih pada semua pihak yang membantu baik secara moril maupun materil, di antaranya yaitu :

I.

Prof.Ir. Tian Belawati. M.Ed.Ph.D selaku Rektor Universitas Terbuka.

2.

lbu Ora. Hartinawati, M.Pd Kepala UPBJJ UT Jambi.

3.

Bapak Mahyudin Pengurus pascasajana UPBJJ UT Jambi.

4.

Bapak Dr.H. Zarmaili, MM selaku dosen pembimbing satu.

5.

lbu Dewi Artati Padmo Putri,MA,Ph.D selaku dosen pembimbing dua.

6.

Rekan-rekan seangkatan Magister Administrasi Publik UPBJJ UT Jambi


42246.pdf

7.

Kepada kedua orang tua penulis, bapak dan ibu yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.

8.

Suami yang selalu membantu dan selalu sabar mendampingi dalam pembuatan tugas akhir ini.

9.

Teman-Teman seprofesi,

Makasih kalian selalu bikin penulis terhibur dengan

canda dan tawa kalian. 10. Serta semua pihak yang telah membantu sampai terselesaikannya laporan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Akhirnya penulis berharap semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat dan berguna khususnya bagi penulis dan bagi pihak yang berkepentingan.

Muara Bungo,


42246.pdf

viii

UNIVERSIT AS TERBUKA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul "ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABAT AN FUNGSIONAL TERTENTU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI P ADA PEMERINTAH KABUP ATEN BUNGO" adalah hasil karya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jam bi,

Januari 2016

LUFI ANDRIANI, S.Sos NIM : 500002102


42246.pdf

DAFTAR RIWA YAT HIDUP

A. Identitas Diri Nama

: LUFI ANDRIANI, S.Sos

Tempat I Tgl. Lahir

: Bandar Lampung, 28-06-1987

NIP

: 198706282009042003

Pangkat/Gol

: Penata Muda Tk. I I Illlb

Jabatan

: Analis Kepegawaian

Alamat Rumah

: Peumahan Manggis Permai Rt. 013 Rw. 005 Kel. Manggis Kee. Bathin III Kab. Bungo

Nama Ayah

: Rusdi M. Nur

Nama Ibu

: Suraini

Nama Suami

: Adi Septiono

NamaAnak

: Difia Atiqa Nabila Muhamad Dafa Rasydan

B. Riwayat Pendidikan I. SD Tahun 1998 a. Madrasah Tsanawiyah Tahun 200 I b. SMA Tahun 2004 c. S-1 Administrasi Negara Tahun 2008 2. Pendidikan Non Formal

C. RiwayatPekerjaan PNS Pada Badan Kepegawaian Dan Diktat Kabupaten Bungo

Jam bi,


42246.pdf

x Daftar Isi Halaman Abstrak ........................................................................................................ . Lembar Persetujuan

Ill

Lembar Pengesahan

IV

Kata Pengantar

iv

Riwayat Hidup

IX

Daftar Isi ........................................................................................................

x

Daftar Tabel ....................................................................................................

x11

Daftar Garn bar ....................................................................... ........................

x111

Daftar Lampi ran . .. .. ........ .......... .. .............. ...... ... .... ... .. .. .. .... .... .. .... .. .... .. .. ......

xiv

BABI

PENDAHULUAN A. Latar Belakang

BAB II

B. Perumusan Masalah .................................................................

10

C. Tujuan Penelitian ....................................................................

10

D. Kegunaan Penelitian

11

TINJAUAN PUSTAKA A. Kajian Teori ............................................................................

12

I. Birokrasi............................................................................

12

2. Profesionalisme.................................................................

14

3. Jabatan Fungsional............................................................

25

4. Rekruitmen...... .... .................... ................ ..........................

26

5. Pembinaan .......................................................................

32

6. Pelatihan ..........................................................................

35

7. Penilaian Kinerja

38


...........................................................

42246.pdf

xi

8. Ko1npensasi ......................................................................

46

9. Kerangka Berpikir ............................................................

54

10. Operasional Konsep .........................................................

55

BAB III METODE PENELITIAN A. Disain Penelitian ......................................................................

61

B. Populasi dan lnforman .............................................................

62

C. lnstrumen Penelitian ................................................................

62

D. Prosedur Pengumpulan Data.....................................................

62

E. Metode Analisis Data ........ ......................................................

51

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN A. Diskripsi Objek Penelitian

.....................................................

67

.......................................................................................

75

C. Pembahasan ..............................................................................

92

B. Hasil

BAB V PENUTUP A.

Kesimpulan

106

B.

Saran .......................................................................................

107

DAFT AR PUST AKA


42246.pdf

xii

Daftar Tabel Halaman Tabel 4.1. Jumlah Pegawai BKD dan Diklat Kabupaten Bungo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 ..........................................

71

Tabel 4.2. Jumlah Pegawai BKD dan Diklat Kabupaten Bungo Berdasarkan Pendidikan ..................................................................

71

Tabel 4.3. Tingkat dan angka Kredit Fungsional ..............................................

88

Tabel 4.4. Komposisi Jabatan Pegawai Negeri Sipil .........................................

95


42246.pdf

xiii

Daftar Gambar Halaman Gambar 3.1. Kerangka Berpikir ...................................................................

54

Gambar 4.1. Stmktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo ........................................................


70

42246.pdf

xiv

Daftar Lampiran

Lampiran I. Transkrip Jawaban Informan Lampiran II. Lembaran Kuesioner Lampiran III. Pedoman Wawancara Lampiran IV. Besaran Tunjangan Pejabat Fungsional Lampiran V. Daftar Jabtan Fungsional Tertentu


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf


42246.pdf

67

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Urn um Objek Penelitian 1.

Profil Kabupaten Bungo

Kabupaten Bungo adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, Indonesia. Kabupaten ini berasal dari hasil pemekaran Kabupaten Bungo Tebo pada tanggal 12 Oktober 1999 melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Kabupaten Bungo Tebo dimekarkan menjadi 2 wilayah yaitu Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo. Luas wilayahnya 4.659 km 2 (9,80% dari luas Provinsi Jambi) dengan populasi 303.235 jiwa (Sensus Penduduk Tahun 2013). Kabupaten ini beribukota di Muara Bungo.

Wilayah ini secara geografis terletak pada posisi I 0 I 0 27' sampai dengan I 02° 30' Bujur Timur dan di antara 1° 08' hingga 1° 55' Lintang Selatan. Berdasarkan letak geografisnya Kabupaten Bungo berbatasan dengan Kabupaten Tebo dan Kabupaten Dharmasraya di sebelah Utara, Kabupaten Tebo di sebelah Timur, Kabupaten Merangin di sebelah Selatan, dan Kabupaten Kerinci di sebelah Barat. Wilayah Kabupaten Bungo secara umum adalah berupa daerah perbukitan dengan ketinggian berkisar antara 70 hingga 1300 M dpl, di mana sekitar 87, 70% di antaranya berada pada rentang ketinggian 70 hingga 499 M dpl. Sebagian besar wilayah Kabupaten Bungo berada pada Sub Daerah Aliran Sungai (Sub-Das) Sungai Batang Tebo. Secara geomorfologis wilayah Kabupaten Bungo merupakan daerah aliran yang memiliki kemiringan berkisar antara 0 - 8 persen (92,28%). Sebagaimana umumnya wilayah lainnya di Indonesia, wilayah Kabupaten Bungo tergolong beriklim tropis


42246.pdf

68

dengan temperatur udara berkisar antara 25,8° - 26, 7° C.Curah hujan di Kabupaten Bungo selama tahun 2004 berada di atas rata-rata lima tahun terakhir yakni sejumlah 2398,3 mm dengan jumlah hari hujan sebanyak 176 hari atau rata rata 15 hari per bulan dan rata rata curah hujan mendekati 200 mm per bulan

Secara administratif, Kabupaten Bungo yang berpenduduk 303.135 jiwa (tahun 2010), terdiri dari 17 kecamatan yang meliputi 12 kelurahan dan 125 desa. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Bungo, Instansi Pemda (Satuan Kerja Perangkat Daerah - SKPD) dalam Kabupaten Bungo adalah sebagai berikut.

1)

Sekretariat Daerah

2)

Sekretariat DPRD

3)

lnspektorat

4)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

5)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Dusun, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

6)

Badan

Penanggulangan

Bencana

Perlindungan Masyarakat 7)

Badan Kepegawaian dan Diklat

8)

Dinas Pendidikan

9)

Dinas Kesehatan

10)

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)

11)

Dinas Pekerjaan Um urn


Daerah,

Kesbang,

Politik dan

42246.pdf 69

12)

Dinas Pengelolaan Pasar dan Kebersihan

13)

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika

14)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

15)

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

16)

Dinas

Koperasi,

Usaha

Kecil

Menengah,

Perindustrian

dan

Perdagangan 17)

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga

18)

Dinas

Pendapatan,

Pengelolaan

Keuangan dan

Aset Daerah

(DPPKAD) 19)

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

20)

Dinas Peternakan dan Perikanan

21)

Dinas Kehutanan dan Perkebunan

22)

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

23)

Satuan Polisi Pamong Praja

24)

Kantor Lingkungan Hidup

25)

Kantor Ketahanan Pangan

26)

Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

27)

Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

28)

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi


42246.pdf

70

2. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo a. Struktur Organisasi Adapun struktur organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo adalah terlihat pada Gambar 4.1.

SEKRETARIS

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI

BIDANG MlffASI

BIDANGSTATUS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUB GIAN PROGRAM

BIDANG PEMBINAAN DAN DIKl.AT

nC'~"\Ual

SUBBIDANG PERENCANAAN PEGAWAI

SUBBIDANG KEPANGKATAN DAN PENGGAJIAN

SUBBIDANG INFORMASI PEGAWAI

SUBBIDANG PROMOS! DAN PENEMPATAN

SUB BIDANG STATUS PEGAWAI DAN PENSIUN

SUBBIDANG PEMBINAAN PEGAWAI

SUBBIDANG SEJAHTERAAN PEGAWAI SUB BIDANG DIKLAT

Sumber: Perda Kab. Bungo No 2 Th 2011

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo

Struktur di atas menggambarkan bahwa pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo terdapat:


42246.pdf 71

I. Eselon II b

: 1 Orang (Kepala Badan)

2. Eselon Illa

: 1 Orang (Sekretaris)

3. Eselon Illb

4 Orang (Kepala Bidang)

4. Eselon IV.a

3 Orang (Kepala Sub Bagian)

5. Eselon IV.a

8 Orang (Kepala Sub Bidang)

Jumlah keseluruhan pegawai pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo adalah 49 orang staf dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai BKD dan Diktat Kabupaten Bungo berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2014 No

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

I

26 orang

23 orang

49 orang

I I

Sumber: BKD Kabupaten Bungo 2014

Tabel 4.2 Jumlah Pegawai BKD dan Diktat Kabupaten Bungo Berdasarkan Pendidikan No

SLTA

Diii

Sl

S2

S3

Ju~ I

I

17 orang

8 orang

21 orang

3 orang

Sumber: BKD Kabupaten Bungo 2014

-

49 orang

J

Semua pegawai tersebut dalam tabel 4.1 dan atau tabel 4.2 di atas menjadi informan untuk mendapatkan data dalam penelitian ini.


42246.pdf 72

b. Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan. Berdasarkan peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan dan susunan organisasi lembaga teknis daerah Kabupaten Bungo, maka susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari : Unsur-Unsur Organisasi BKD terdiri dari: I) Unsur Pimpinan adalah Kepala BKD 2) Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris 3) Unsur Pelaksana adalah Bidang,Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKD secara optimal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SOM) yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang profesional dan memadai, Sistem Prosedur, Standar Pelayanan Minimal (SPM).

c. Visi Badan Kepegawaian dan Diktat Visi BKD dirumuskan untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Bungo secara dimensional pemyataan visi berfokus kemasa depan berdasarkan pemikiran masa kini dan pengalaman masa lalu. Bupati Bungo dan Wakil Bupati Bungo tahun 2011-2016 telah menetapkan Visi Pembangunan Daerah yaitu:o Yang Mandiri, Aman dan Sejahtera Tahun 2016" Dari 8 (de Japan) misi Bupati Bungo Tahun 2011-2016 yang berkaitan secara langsung dengan bidang tugas pokok dan fungsi BKD adalah :


42246.pdf 73

I) Menyelenggarakan pemerintahan yang amanah, efesien, bersih dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat secara prim a. 2) Dengan sasaran terselenggaranya tata pemerintahan yang baik dengan strategi meningkatnya kualitas sumber daya aparatur di semua sektor. 3) Arah kebijakan Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah daerah, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam upaya mewujudkan misi ke 3 (tiga) Kabupaten Bungo Tahun 20112016 tersebut, maka visi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo dirumuskan

untuk 5 (lima) tahun

kedepan (2011-2016) yaitu:

"Terciptanya

Pengelolaan Manajemen Kepegawaian yang Profesional'' Visi yang telah dirumuskan diatas, memiliki makna atas kata- kata kunci sebagai berikut : 1. Terciptanya pengelolaan mengandung makna terbentuknya suatu sistem penyelengaraan administrasi kepegawaian yang konfrehensif. 2. Manajemen kepegawaian dimaksudkan suatu penyelengaraan siklus logistik kepegawaian. 3. Yang profesional

mengandung makna bahwa dalam melaksanakan

perannya didukung aparatur yang berkualitas, cakap dan handal.

d. Misi Badan Kepegawaian dan Diklat Untuk mewujudkan Visi Organisasi, Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo merumuskan Misi Organisasi sebagai tugas utama yang harus


42246.pdf 74

dilakukan dalam mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu tertentu, yaitu sebagai berikut. l) Perencanaan, mengkoordinasikan dan melaksanakan analisa kebutuhan PNS. 2) Pengadaan,

pengangkatan,pembinaan,pemindahan

dan

pengembangan

serta pemberhentian PNS. 3) Penyelenggaraan manajemen administrasi kepegawaian PNS. 4) Peningkatan kualitas sumber daya aparatur 5) Perencanaan dan penyelenggaraan standar sistem informasi kepegawaian PNS.

e. Tugas dan Fungsi Berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 38 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, bahwa kedudukan BKD adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan merupakan unsur pendukung tugas Bupati, dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan

dan

mengendalikan

seluruh

kegiatan

badan

dalam

menyelenggarakan

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

kepegawaian pendidikan dan pelatihan. Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud diatas BKD mempunyai fungsi :


42246.pdf

75

1) Perumusan

kebijakan

teknis

dan

informasi

program

di

bidang

kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 3) Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 4) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. 5) Pelaksanaan pembinaan terhadap UPTB. 6) Pemberian saran dan pertimbangan serta penyampatan laporan, hasil telaahan dan analisa kepada atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan

B. Hasil 1.

Rekruitment Jabatan Fungsional Tertentu Menurut Kepala BKD Bungo (14/02/2015), sebagaimana tujuan pemerintah

yakni meningkatkan profesionalisme kerja PNS, Pemerintah Kabupaten Bungo melakukan perobahan sistem dengan

penyederhanaan Grand Design Reformasi

Birokrasi salah satunya dengan rencana aksi penguatan Jabatan Fungsional (JF). Dengan penguatan jabatan fungsional tertentu diharapkan adanya peningkatan produktivitas

kerja,

profesionalisme PNS.


produktifitas

unit

kerja,

karir

PNS

dan

peningkatan

42246.pdf

76

Selanjutnya Kepala BKD Bungo menerangkan, secara bertahap Pemerintah Bungo akan menghapus jabatan struktural PNS eselon Ill sampai eselon V. Penghapusan ini

bertujuan untuk efisiensi

kinerja aparatur pemerintah serta

perampingan struktur. Selama ini banyak tugas di lingkup pemerintah Bungo yang seharusnya dikerjakan satu orang, namun kenyataan justru dilakukan bersama oleh banyak orang. Para pegawai di eselon itu akan diganti dengan pegawai fungsional, ke depan hanya ada pejabat eselon II dan pejabat fungsional yang langsung melayani masyarakat. Dalam wawancara dengan beliau ( 14/02/2015), "Bagaimana cara melakukan pengangkatan pegawai pada BKD Bungo?". Jawabnya, untuk mengganti pegawai di eselon tersebut akan dianalisis dan diisi pegawai fungsional sesuai kompetensi. Kemudian beliau menerangkan, untuk rekrutmen calon PNS berikutnya, pemerintah Bungo akan menerima calon PNS dalam jabatan fungsional tertentu, guna untuk profesionalisme kerja, artinya calon PNS sewaktu melamar menjadi calon PNS sudah tahu bidang kepakaran yang akan dia kerjakan setelah diterima nantinya. Hal ini dikuat dengan hasil jawaban kuesioner "Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan pada kreteria calon pegawai yang dibutuhkan?", sebanyak 30 informan menjawab "Ya''. Dalam

rangka

merealiasikan

kebijakan

tersebut di

atas,

Pemerintah

Kabupaten Bungo hanya baru sekali merekrut calon PNS jabatan fungsional tertentu yaitu pada tahun 2009. Tahun selanjutnya , Pemerintah Bungo belum menerima Calon PNS jabatan fungsional tertentu, hal ini berdasarkan kebijakan Presiden Sosilo


42246.pdf

77

Bambang Yodhoyono melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI mengeluarkan kebijakan moratorium PNS sejak tahun 20 I 1. Berdasarkan data Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo, hingga tahun 2015, baru memiliki 9 (sembilan) orang pegawai pejabat fungsional tertentu, yakni terdiri dari analis kepegawaian 5 orang, operator komputer 3 orang, arsiparis 1 orang. Sedangkan yang baru diangkat secara difinitif menjadi Pejabat Fungsional baru 5 orang, yaitu 5 orang pejabat analis kepegawaian.

Menurut informan, salah seorang pejabat fungsional di BKD Bungo ( 12/02/2015), dia memang melamar menjadi ca Ion PNS jabatan fungsional anal is kepegawaian. Dia mengikuti proses seleksi calon PNS sesuai dengan syarat yang ditentukan. Menurutnya, syarat utama peserta seleksi calon PNS jabatan fungsional tertentu yang mereka ikuti adalah:

1)

Warga Negara Indonesia;

2)

Berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggitingginya 35 (tiga puluh lima) tahun;

3)

Tidak pemah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengendalian yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;

4)

Tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5)

Tidak berkedudukan sebagai Calon/Pegawai Negeri;


42246.pdf

78

6)

Mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;

7)

Berkelakuan baik;

8)

Sehatjasmani dan rohani;

9)

Bersedia ditempatkan di Seluruh wilayah Negara Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah; dan

10)

Syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan

Selanjutnya dikatakan, syarat-syarat tersebut di atas, harus dipenuhi dengan mendapatkannya dari instansi terkait, seperti surat berkelakuan baik dari pihak kepolisian, surat sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit atau Puskesmas, surat belum mendapat pekerjaan atau pencari kerja dari Dinat tenaga Kerja dan mengisi formulir pernyataan yang telah disediakan.

Menurut pegawai

BKD Bungo yang pemah menjadi panitia seleksi

menyatakan ( 12/02/205), untuk keterbukaan dan kemumian hasil seleksi, maka tim panitia seleksi terdiri dari berbagai unsur seperti unsur akademis yaitu dari salah satu perguruan tinggi di Bungo, pihak kepolisian, wartawan, Ormas dan LSM. Hal ini dilakukan agar panitia perekrutan tidak mendapat intervensi dari pihak manapun demi penerimaan pegawai yang berkualitas sebagaimana tujuan yang diinginkan yaitu PNS yang memiliki kinerja yang efektif dan efisien.

Beliau juga mengungkapkan bahwa rekrutmen pegawai juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan menghitung secara sangat cermat mengenai jumlah dan kualifikasi PNS yang dibutuhkan, ketersediaan anggaran untuk gaji dan


42246.pdf 79

tunjangan, serta mempertimbangkan kelebihan PNS Rekrutmen dilakukan dengan berpegang pada sejumlah pertimbangan yaitu: I) Meritokrasi, yakni merekrut pegawai negeri dari calon-calon terbaik yang ada; 2) Tidak memihak dan tidak dapat disuap, yakni seluruh calon yang memenuhi persyaratan tertentu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri; dan 3) Efisiensi, agar terdapat fleksibilitas dan koordinasi dengan instansiinstansi terkait; 4) Hasil perhitungan kebutuhan formasi PNS dapat diimplementasikan secara efektif; 5) Organisasi yang disusun benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misinya secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan; 6) Setiap unit organisasi, tersusun dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi

induknya dengantugas-tugasnya yang jelas serta beban

kerjanyaterukur; 7) Setiap jabatan mempunyai standar kompetensi yang jelas bagi pegawai yang akan mendudukinya; 8) Setiap jabatan mempunyai standar kinerja; dan 9) Penataan PNS dilakukan berdasarkan prinsip

terencan~

sistematis,

berkelanjutan dan obyektif (sesuai dengan ebutuhan riil organisasi)


42246.pdf

80

Selanjutnya, beliau menjelaskan bahwa proses seleksi dilakukan tiga tahap, yaitu:

1) Tahap seleksi administrasi; 2) Tes tertulis; dan 3) Tes wawancara.

Mantan panitia tersebut menerangkan ( 12/02/205), seleksi administrasi adalah menilai kelengkapan bahan sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, jika ada bahan yang tidak lengkap atau karekteristik pelamar tidak sesuai denga syarat yang telah ditentkan, maka pelamar dinyatakan gugur.

Selanjutnya, tes tertulis dilakukan di salah satu gedung yang telah disediakan di Kota Bungo dengan tempat duduk sesuai dengan nomor tes yang telah diberikan oleh panitia. Peserta tes tidak diperkenankan membawa buku-buku yang berkenaan dengan materi tes dan tidak diperkenankan bertanya dengan teman di dekat tempat duduknya. Kondisi tes sangat seteril dan diawasi oleh panitia seleksi yang terdiri beberapa unsur yang telah ditetapkan oleh Bupati Bungo. Berkas lembaran jawaban tes yang telah dikumpulkan disimpan dengan baik dan kemudian dibuka di depan tim panitia ketika dilakukan pemeriksaan hasil jawaban tes. Secara terbuka nilai tes dirangking berdasarkan hasil jawaban peserta tes dan tidak boleh adanya intervensi untuk merubah niali tes tesebut.

Proses tes di atas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000, bahwa rekruitmen Calon Pengawai Negeri Sipil oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kernen PAN-RB) diperketat, hal ini


42246.pdf

81

bertujuan dapat meningkatkan kompetensi para abdi negara di daerah. Persyaratan tersebut di antaranya melampirkan hasil analisis jabatan, hasil analisis be ban kerja dan proyeksi kebutuhan PNS lima tahun ke depan. Pengetatan persyaratan pengusulan CPNS berdampak positif bagi daerah untuk jangka panjang. Dengan persyaratan baru tersebut, rekruitmen CPNS akan lebih terencana dan sesuai kebutuhan. Persyaratan analisis jabatan, sangat penting untuk mengetahui berapa pegawai yang dibutuhkan, jenisnya dan sifat pekerjaannya.

Setelah pengumuman tes tertulis dikeluarkan melalui media elektronik dan cetak, peserta tes yang dinyatakan lulus diwajibkan untuk mengikuti tes wawancara. Tes

wawancara

dilakukan

guna

untuk

mengetahui

kompetensi,

kesiapan,

kesanggupan, keseriusan calon PNS, sehingga setelah menjadi PNS akan dapat bekerja sesuai dengan tujuan rekrutmen, yaitu mampu bekerja secara efesien dan efektif.

Calon PNS jabatan fungsional tertentu bekerja pada instansi atau tern pat yang sesuai dengan pilihan ketika dia melamar. Pada awalnya mereka masih berstatus sebagai pegawai biasa dan belum diangkat sebagai pejabat PNS fungsional tertentu hingga mereka menyelesaikan pendidikan dan latihan sebagai pejabat fungsional tertentu.

Sebagaimana dijelaskan di atas, sejak tahun 2009 pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Bungo yang sudah difinitif hanya baru

lima

orang dari sembilan orang pejabat fungsional tertentu yang diangkat melalui formasi. Beberapa orang PNS jabatan fungsional tertentu BKD Bungo ( 13/02/2015), menjawab pertanyaan "Bagaimanakah pengangkatan Pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah


42246.pdf

82

Kabupaten Bungo? Jawabnya, bahwa mereka sulit untuk mendapat difinitif sebagai pejabat fungsional tertentu. Hal ini disebabkan proses penentuan angka kredit sangat lama dan panjang, yakni melalui tahapan Kepala BKD Bungo, Bupati Bungo dan ditentukan di BKN Jakarta. Hal ini dilakukan, karena pejabat penilai angka kredit pada Pemerintah Kabupaten Bungo belum tersedia. Sehingga Pengangkatan pegawai menjadi definitif sebagai pejabat fungsional tertentu mengalami proses yang lama dan panjang yakni antara 4 hingga 5 tahun.

2. Pembioaan Pejabat Fungsional

Menurut Kepala BKD Bungo ( 14/02/2015), yang menjabat sebagai pembina pejabat fungsional pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo yaitu pejabat eselon IL Pimbinaan dilakukan sejalan dengan proses kerja yang dilaksanakan oleh para pejabat fungsional. Kepala BKD melaksanakan monitoring tahap demi tahap pekerjaan para pejabat fungsional, kemudian mengarahkannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, rencana yang telah dibuat dan tujuan dari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Hal ini berdasarkan Ayat I Pasal I 0 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembinaan adalah penetapan dan pengendalian terhadap standar profesi yang meliputi kewenangan penanganan, prosedur pelaksanaan tugas dan metedologinya. Dalam pembinaan tersebut termasuk didalamnya penetapan petunjuk teknis yang diperlukan.


42246.pdf

83

Penetapan instansi pembina jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat ( l) dan (2) Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 bahwa penetapan rum pun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Pasal 12 Kebijaksanaan Pcndidikan dan Pelatihan jabatan fungsional serta sertifikasi keahlian dan ketrampilan jabatan fungsional ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan pembinaan Lembaga Administrasi Negara. Instansi pembina jabatan fungsional adalah instansi yang menggunakan jabatan fungsional yang mempunyai bidang kegiatan sesuai dengan tugas pokok instansi tersebut atau instansi yang apabila dikaitkan dengan bidang tugasnya dianggap mampu untuk ditetapkan sebagai pembina jabatan fungsional. Contoh, Departemen Kesehatan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Dokter, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Pembina Jabatan Fungsional Guru dan Biro Pusat Statistik sebagai Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer (Ayat 2 Pasal I 0 Penjelasan PP No I 6 Th 1994 ). Selanjutnya, Kepala BKD Bungo (14/02/2015) mengungkapkan, karena Jabatan fungsional tertentu merupakan jabatan khusus dan menuntut keterampilan tertentu, maka kewajibannya sekarang adalah memberi pemahaman dan kesadaran kepada pejabat fungsional tertentu, bahwa posisi mereka bukan seperti pejabat fungsional umum lainnya yang tidak memiliki tugus khusus. Sementara mereka adalah pejabat fungsional tertentu yang memiliki tugas tersendiri dalam rangka membantu pekerjaan perangkat daerah. Oleh itu, mereka diharapkan untuk belajar dan meningkatkan kemampuan mereka sesuai dengan jabatan yang mereka duduki. Pejabat fungsional tertentu memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak tersendiri sebagai seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya


42246.pdf 84

didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, mereka hams bekerja profesional, disiplin, akuntabel dan netral.

3. Penilaian Angka Kredit

Dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurang-kurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyakbanyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat

fungsional

benar-benar

mengutamakan

pelaksanaan

tugas

pokoknya

dibandingkan tugas-tugas penunjang. Tugas pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas Uob description) sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Proses penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo memerlukan waktu yang lama dan birokasi yang panjang. Salah seorang pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo ( 12/02/2015) menjawab pertanyaan "Bagaimanakah cara kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu? Beliau mengungkapkan bahwa proses penetapan angka kredit bagi pejabat fungsi tertentu pada BKD Bungo memerlukan waktu yang cukup lama dan proses birokrasinya panjang. Prosesnya mulai dari pengesahan kepala BKD Bungo, kemudian disetujui oleh Bupati Bungo dan dikirimkan ke BKN Pusat. Penilaian angka kredit para pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo dilakukan di BKN Pusat di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bungo dan BKD Bungo belum memiliki tim yang


42246.pdf 85

memenuhi syarat sebagai penilai angka kredit. Hal ini diperkuat dengan hasil jawaban kuesioner "Apakah penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu diperoleh dengan mudah?, sebanyak 45 informan menjawab "Tidak''. lni artinya dalam pengurusan angka kredit pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo tidak mudah dan melalui birokrasi yang panjang.

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 16 tahun 1994 menyebutkan bahwa Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang

berwenang setelah mendengar

pertimbangan Tim Penilai. Tim Penilai dibentuk oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional atau pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional. Dalam Penjelasan disebutkan, Tim Penilaian terdiri dari pejabat-pejabat fungsional dan dibantu oleh pejabat yang menangani bidang kepegawaian yang mempunyai jabatan serendah-rendahnya sama dengan pejabat fungsional yang dinilai. Tim Penilai memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan kenaikan pangkat pejabat fungsional yang bersangkutan. Pembentukan Tim Penilai ditetapkan sebagai berikut: I)

Tim Penilai Pusat ditetapkan oleh pimpinan instansi pembina jabatan fungsional.

2)

Tim Penilai lnstansi ditetapkan oleh pimpinan instansi pengguna jabatan fungsional.

3)

Mekanisme pendelegasian wewenang ditetapkan oleh instansi pembina.

4)

Tim Penilai Pusat mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan IV.


42246.pdf

86

5)

Tim Penilaian lnstansi mempunyai kewenangan untuk menilai pejabat fungsional golongan II dan golongan Ill.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tersebut di atas, Pemerintah Bungo belum memiliki pejabat fungsional tertentu yang mempunyai golongan yang lebih tinggi dari pejabat fungsional tertentu yang ada sekarang, yang memenuhi syarat sebagai pejabat penilai. Sedangkan pejabat fungsional tertentu yang yang ada pada BKD Bungo baru ada pejabat fungsional golongan Ill, semestinya dinilai oleh pejabat fungsional golongan IV. Dalam pengalaman selama 3 tahun bekerja, pejabat fungsional terentu pada BKD Bungo menghadapi masalah dalam pengurusan penetapan angka kredit, yakni lambatnya dan jauhnya proses pengurusaan penilaian angka kredit dan kenaikan pangkat, yang lamanya sampai 2 hingga 3 tahun. Dimana hingga sekarang 2015, belum ada pejabat fungsional yang ada pada BKD Bungo yang telah keluar angka kreditnya setelah diusul dalam 2 tahun sebelumnya. Hal ini, sangat perlu menjadi pertimbangan para pihak yang memiliki wewenang untuk menetapkan angka kredit dan kenaikan pangkat untuk lebih cepat dan mudahnya urusan tersebut (informan, 12/02/2015) Kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu haruslah berdasarkan jumlah angka kredit yang telah disahkan. Pasal 9 PP RI Nomor 16 Tahun 1994 menyebutkan, kenaikan dalam jenjang jabatan fungsional yang lebih tinggi disamping diwajibkan memenuhi angka kredit yang telah ditetapkan harus pula memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur-unsur yang dinilai yang akan menjadi angka kredit adalah berdasarkan


42246.pdf 87

tugas pokok masing-masing bidang jabatan fungsional, misalnya pendidikan dan pelatihan dalam bi dang jabatan fungsional. Dalam penjelasan PP Nomor 16 Tahun 1994 disebutkan Angka Kredit yang dipakai sebagai penilaian prestasi kerja merupakan salah satu unsur dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil, oleh karenanya maka unsur-unsur lain yang dipersyaratkan dalam DP3 bagi kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan perlu dipenuhi oleh setiap pejabat fungsional. Pejabat fungsional dapat dipertimbangkan untuk dinaikan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi apabila memenuhi syarat:

1. Sekurang-kurangnya telah 2 tahun dalam pangkat terakhir, 2. Memenuhi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan yang setingkat lebih tinggi, 3. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam DP-3 sekurangkurangnya bernilai baik dalam 2 tahun terakhir

Adapun tingkatan dan jumlah kredit jabatan fungsional dapat digambarkan pada tabel 4.4. berikut.


42246.pdf

88

Tabel 4.3 Tingkat dan angka Kredit Jabatan Fungsional Jabatan Fungsional

Golongan

Angka Kredit Penandatangan SK

Ahli

Ahli Ahli Ahli Ahli

Utama Madya Muda Pertama

Terampil Penyelia

Pelaksana Lanjutan Pelaksana Pelaksana Pemula

850,1050 Menteri IV/d - IV/e IV/a-lV/b-IV/c 400,550, 700 Setjen 111/c - 111/d lll/a-111/b

200,300 100, 150

111/c-111/d 111/a-ltl/b ll/b-11/c-11/d II/a

200, 300 100, 150 40,60,80

Ka SOM Ka SOM KabagJabung

25

Sumber: Menpan RI 1994

4. Tunjangan Jabatan Fungsional Menurut infonnasi pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Bungo ( 12/02/2015), sebagaimana hasil wawancara "Bagaimanakah cara pemberian

tunjangan jabatan fungsional pejabat fungsional tertentu pada BKD

Bungo? Mereka menjawab tunjangan bagi pejabat fungsional tertentu belum sesuai dengan beban kerja yang mereka hadapi, karena tunjangan yang diberikan disamakan saja dengan pejabat fungsional um urn yang belum jelas pekerjaannya, pada tahun 2015 mereka baru mendapat tunjangan jabatan fungsional sejumlah Rp. 300.000,- per bulannya, sama dengan pejabat fungsional umum lainnya. Hal ini diperkuat dengan hasil jawaban kuesioner, pertanyaan "Apakah tunjangan jabatan fungsional pejabat fungsional tertentu sudah sesuai dengan beban kerja yang diemban?, sebanyak 22 infonnan atau sebanyak 44% informan menjawab "Tidak tahu" dan 15 infonnan menjawab "Tidak". Sedangkan tunjangan tambahan penghasilan disamakan dengan


42246.pdf

89

staf biasa berdasarkan pangkat atau golongan. Hal ini perlu ditinjau kembali oleh Pemerintah Kabupaten Bungo, untuk memperhatikan tambahan penghasilannya, karena pejabat fungsional tertentu berbeda dengan pejabat fungsional umum lainnya. Mereka memiliki beban kerja yang menuntut keahlian dan keterempilan tertentu serta pekerjaan yang lebih berat dan lebih berisiko dibandingkan staf biasa. Oleh itu, harus ada penyeteraan tunjangan beban kerja bagi pejabat fungsional tertentu.

Padahal pemerintah setiap tahun menaikkan besamya tunjangan jabatan fungsional, besaran tunjangan jabatan fungsional tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan terutama untukjabatan fungsional ahli persentase kenaikan bisa sampai 2x lipat. Besaran tunjangan jabatan fungsional tergantung jenjang yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Secara rinci uraian tunjangan jabatan fungsional dapat dilihat pada Lampiran V.

Pada Pasal 13 (I) Peraturan Pemerintah Republik indonesia Nomor 16 tahun 1994, Kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan angka kreditnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan tunjangan jabatan fungsional. (2) Besamya tunjangan jabatan fungsional untuk setiap rum pun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

5. Peningkatan Kompetensi Pejabat Fungsional

Peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo masih kurang mendapat perhatian. Mereka kurang diberikan kesempatan untuk mengikuti program-program pelatihan dan pertemuan-pertemuan di luar maupun di dalam daerah. Ketika diwawancara dengan pertanyaan "Bagaimanakah cara meningkatkan


42246.pdf

90

kompetensi pegawai? Mereka menjawab, peningkatan kompetensi mereka kurang diperhatikan bahwa seringkali undangan

buat para pejabat fungsional

untuk

diikutsertakan dalam acara Diklat ataupun Bintek khusus bagi pejabat fungsional baik undangan dari pusat, provinsi maupun instansi terkait lainnya, akan tetapi undangan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak BKD Bungo atau pihak pejabat fungsional tertentu tidak diberikan kesempatan untuk mengikutinya. Hal ini jika terus berlanjut, tentunya para pejabat fungsional di BKD Bungo akan mengalami stagnasi dan tidak dapat berkembang

dan

lemah

dalam

berkompetisi

(wawancara

dengan

infonnan,

12/02/2015).

Peningkatan kompetensi melalui pengembangan diri pejabat fungsioanl tertentu sangat dituntut, Hasibuan (2002) mengungkapkan, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, moral pegawai

sesuai dengan kebutuhan jabatan. Tujuan pengembangan adalah untuk

meningkatkan produktivitas kerja. Pengembangan didasarkan pada fakta bahwa seorang pegawai membutuhkan serangkaian pengetahuan, keahlian dan kemampuan yang berkembang supaya bekerja dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama kariemya. Persiapan karir jangka panjang dari seorang pegawai untuk serangkaian posisi inilah yang dimaksudkan dengan pengembangan pegawai.

Sejalan

dengan

itu,

pengembangan

mempunyai

lingkup

yang

luas.

Sebagaimana Smith (2000:2) mengemukakan .. Development: the growth or realization

of a person ability through conscious or unconscious learning'. lni berarti bahwa pengembangan meliputi seluruh aspek peningkatan kualitas pegawai bukan hanya pendidikan dan pelatihan. Pengembangan lebih terfokus pada kebutuhan jangka


42246.pdf 91

panjang umum organisasi. Hasilnya bersifat tidak langsung dan hanya dapat diukur dalam jangka panjang. Pelatihan diarahkan untuk memperbaiki prestasi kerja saat ini sedangkan

pengembangan adalah

untuk mengembangkan

keterampilan

untuk

pekerjaan masa depan.

Dalam tahap pengembangan pegawai, Simamora (1997:342) mengungkapkan dua aspek kegiatan penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni kegiatan pelatihan dan kegiatan pengembangan sumber daya manusia itu sendiri. Kedua kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengembangkan kompetensi yang dimiliki pegawai agar dapat digunakan secara efektif. Kegiatan pelatihan dipandang sebagai awal pengembangan pegawai yaitu dengan diadakannya proses orientasi yang kemudian dilanjutkan secara berkelanjutan selama pegawai tersebut berada di dalam organisasi. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bentuk orientasi ini dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan (Pasal 63 Ayat 4).

Bila merujuk kepada konsep di atas, kenyataan yang dialami oleh pejabat fungsional pada Sadan Kepegawaian dan Diklat Bungo adalah suatu hal yang ironis bahwa Pejabat Fungsional yang ada pada Sadan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo semenjak diangkat menjadi pejabat fungsional belum pemah mengikuti dan diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang pemah mereka ikuti hanya sebatas pendidikan dan pelatihan sebagai persyaratan untuk menjadi pejabat fungsional. Karena syarat utama untuk menjadi pejabat fungsional adalah harus lulus dan merniliki sertifikat Diktat fungsional tertentu.


42246.pdf

92

Menurut jawaban informan, dalam rangka meningkatkan kemandirian dan profesional kerja, para pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo belum banyak mendapat perhatian. Sebagaimana mereka menjawab pertanyaan" Bagaimanakah cara pegawai BKD Bungo melaksanakan pekerjaannya? Kami bekerja mengikuti standar prosedur yang telah dibuat dan menggunakan sejumlah saran yang ada dan terbatas. Dimana ruang kerja khusus pejabat fungsional tidak disediakan, sehingga mereka tersebar ke ruang bidang-bidang yang ada di BKD. Hal ini menjadi kendala bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan khusus yang dibebankan kepada pejabat fungsional. Bukan hanya ruang kerja yang tidak disediakan, tetapi fasilitas kerja seperti komputer dan perangkat lain yang menunjang pekerjaan mereka tidak diperhatikan atau tidak disediakan. Seharusnya, pejabat fungsional yang memiliki beban kerja khusus, diperhatikan kelancaran dan kemudahan mereka untuk bekerja, agar mereka bisa lebih fokus, nyaman dan tenang di dalam melaksanakan tugas. Sesungguhnya jabatan fungsional dikembangkan untuk mengisi jabatan yang tugastugasnya belum terakomodir oleh pejabat di suatu unit kerja, sehingga ke depan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok yang berorientasi pada tuntutan efisiensi dan efektivitas organisasi (has ii wawancara, 12/2/2015).

C. Pembahasan 1. Rekrutmen Pejabat Fungsional Tertentu

Pengangkatan jabatan fungsional tertentu merupakan salah satu solusi sekaligus bagian dari reformasi manajemen kepegawaian di Indonesia, dengan tujuan utama guna menciptakan sosok aparatur pemerintahan yang profesional, disiplin, akuntabel, netral dan sejahtera.


42246.pdf

93

Penguatan jabatan fungsional dilakukan melalui langkah-langkah berikut: penambahan jumlah JF, penetapan pola karier jabatan fungsional termasuk pemisahan JF Ahli dan JF Terampil, peningkatan kemampuan jabatan fungsional termasuk penyusunan standar kompetensi serta tidak kalah penting peningkatan tunjangan jabatan fungsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, terdapat kelebihan yang tidak dimiliki pemangku jabatan struktural, diantaranya:

I)

2)

Kenaikan Pangkat bisa dua tahun sekali; Pangkat/golongan dapat melebihi pangkat/golongan maksimum (boleh lebih tinggi dari atasan pemegang jabatan struktural)

3)

Besar tunjangan jabatan dapat melebihi tunjangan jabatan struktural dan tunjangan fungsional umum;

4)

Standar pengukuran kinerja individual lebih obyektif dengan adanya angka kredit.

Salah satu kelebihan jabatan fungsional dibandingkan dengan jabatan struktural bahwa Pejabat fungsional dapat naik kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dalam 2 tahun. Apabila menduduki menduduki jabatan struktural kenaikan pangkat hanya dapat dilakukan secara reguler 4 tahun sekali. Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo

sebagai institusi yang

mengurus semua administrasi kepegawaian dan peningkatan kompetensi pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo, memiliki tugas yang sangat berat yakni mengurus 28 satuan kerja perangkat daerah (SKPD), 17 pemerintah Kecamatan, dengan pegawai


42246.pdf 94

berjumlah 6.634 orang termasuk guru (BKD, 2015). Semua urusan pegawai tersebut, baik urusan kepangkatan, promosi, mutasi, peningkatan kompetensi dan karier adalah tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Diklat Bungo. Oleh itu, bila dilihat dari jumlah dan beban kerjanya, maka jumlah pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo belum mampu untuk menyelesaikan beban kerja yang berat tersebut secara efektif dan efesien. Idealnya, dengan volume kerja setiap hari dalam pelayanan masyarakat pada BKD Bungo, setiap jabatan fungsional tertentu pada BKD Bungo minimal hams dijabat 4 orang pejabat fungsional tertentu dan khusus analis kepegawaian diperlukan sangat banyak karena beban kerja yang dihadapi, sehingga pekerjaan institusi dapat dilaksanakan dengan efesien dan efektif. Hal ini dikuatkan oleh Kepala BKD Bungo (wawancara, 14/02/2015), bahwa untuk pelayanan kepegawaian dan peningkatan kompetensi serta karier pegawai, diperlukan minimal untuk pejabat anal is kepegawaian I 0 orang, hat ini berdasarkan be ban kerja yang dihadapi oleh pejabat analis kepegawaian dalam mengurus pegawai yang jurnlahnya 6.634 orang dengan permasalahan yang bermacam-macam. Begitu juga untuk pejabat operator komputer dan arsiparis minimal masing-masing dibutuhkan 4 orang pejabat fungsional tertentu. Arah pemerintah adalah memperbanyak jabatan fungsional khusus (sesuai dengan UU ASN). Berdasarkan data dari BKN per 23 Juni 2012, komposisi jabatan PNS sebagai berikut.


42246.pdf

95

Tabet 4.4 Komposisi Jabatan Pegawai Negeri Sipil Jenis Jabatan

Jumlah

IPersentase

Struktural

t229.141

5%

Fungsional Tertentu

1.994.559

143%

Fungsional Umum

2.422.651

52%

Jumlah

4.646.351

100%

Sumber: BKN Tahun 2012

Jabatan fungsional (khusus) di Indonesia baru mencapai 129 jabatan (sebagaimana daftar pada lampiran II), sebagai perbandingan di Malaysia terdapat 300 jabatan fungsional. Lembaga Administrasi Negara (LAN) sendiri sudah menyusun tambahan sehingga menjadi 200 jabatan fungsional yang akan ditetapkan. Tahap selanjutnya penetapan pola karir yang jelas, tidak terputus. Kemudian peningkatan kemampuan dan tentunya peningkatan jumlah tunjangan jabatan fungsional.

Jabatan fungsional pada hakekatnya diarahkan agar setiap Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan, peran, tugas, tanggung jawab, bahkan hak dan kewajiban yangjelas dalam setiap satuan organisasi pemerintahan. Disamping untuk memberikan arah pengembangan karier yang jelas dan pasti bagi setiap PNS, karena dalam jabatan fungsional akan dapat dilihat dan diukur setiap prestasi yang dicapai yang tercermin melalui perolehan angka kredit.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bungo harus berupaya untuk menyusun kebijakan yang dapat mendorong setiap Pegawai Negeri Sipil agar siap dan


42246.pdf

96

mau untuk rnenjadikan jabatan fungsional sebagai jalur pengembangan dan pembinaan kariemya.

Pada dasamya untuk memenuhi jabatan fungsional tertentu bisa juga dilakukan rnelalui:

I)

Inpassing/penyesuaian

2)

Mengisi forrnasi yang lowong ( cpns )

3)

Perpindahan diagonal ke jabatan Struktural atau jabatan fungsional lain.

Pengangkatan dengan cara impassing yaitu mekanisrne pengangkatan dalam jabatan fungsional tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dan rnasih melaksanakan tugas dengan pangkat yang sama dengan pangkat yang dimilikinya. Kebijakan impassing sangat baik sekali, karena pekerjaan yang dijalankan pada jabatan fungsional merupakan pekerjaan yang telah dan sering mereka lakukan sernasa bekerja sebagai pegawai negeri sipil, sehingga mereka tidak sulit lagi untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan fungsional yang mereka dapatkan.

Mereka yang telah dialihkan dari jabatan sebelumnya atau mohon ke jabatan fungsional perlu rnengikuti sosialisasi dan Diklat. Pasal I 0 Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Pegawai Negeri Sipil menegaskan, "Perpindahan Pegawai Negeri Sipil antar jabatan fungsional atau antar jabatan fungsional dengan jabatan struktural dimungkinkan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan tersebut". lnstansi dapat menugaskan

yang

bersangkutan

berkonsultasi

ke

instansi

pembina

untuk

ditetapkan/rnendapat rekomendasi sebagai pejabat fungsional dengan memperoleh


42246.pdf 97

angka kredit untuk kemudian diangkat dalam jabatan fungsional dan berhak mendapat tunjangan jabatan.

Akan tetapi, jika pihak Pemerintah Bungo menginginkan pegawai lain pindah menjadi pejabat fungsional tertentu, maka harus mempersiapkan semua kelengkapan untuk pengembangan pejabat fungsional tertentu, baik sarana kerja pendukung, tunjangan kerja atau kompensasi, peningkatan kompetensi dan karier, sehingga dapat menarik pegawai lain untuk menjadi pejabat fungsional tertentu guna memenuhi jabatan yang diperlukan. Namun, jika kondisi pejabat fungsional tertentu yang ada pada BKD Bungo dalam keadaan memprihatinkan, baik dari segi peningkatan kompetensi dan karier, tunjungan beban kerja yang tidak sebanding dengan tugas yang dihadapi, artinya tidak ada keistimewaan bagi pejabat fungsional tertentu, maka menjadi pertimbangan berat bagi pegawai lain untuk pindah menjadi pejabat fungsional tertentu.

Behan kerja pejabat fungsional tertentu sangat berat dan banyak, Tauchid Djatmiko (2000:2), menjelaskan istilah beban kerja adalah frekwensi dan volume ratarata masing-masing jenis pekerjaan/jabatan unit organisasi dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan karakteristik di atas, jelas bahwa jabatan fungsional memiliki potensi dan bilamana difungsikan akan dapat membangun profosionalitas PNS. Herman (2004:22) menyatakan, profesionalitas dapat dimaknai sebagai hal yang berkaitan dengan keprofesian atau perihal profesi tertentu. Lebih rinci Herman (2004: 17) merujuk pendapat Atmadi (200 l) yang menegaskan bahwa profesional


42246.pdf 98

berarti orang tersebut tahu, bisa, dan mau, atau secara mendasar memiliki sikap mental positif, bertangung jawab, peduli dan mau berkembang. Oleh sebab itu, maka setidaknya ada 4 (empat) unsur yang khas dalam pelaksanaan tugasjabatan fungsional, yaitu: keahlian/keterampilan, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, beban kerja, dan prestasi. Dengan mendayagunakan potensi tersebut berarti pejabat fungsional memiliki ciri-ciri profesionalias yang dapat dimaknai sebagai kemampuan untuk bertindak secara professional.

Sistem pengangkatan pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo adalah sangat tepat, kerana pengangkatannya dimulai dari penerimaan calon pegawai dengan formasi khusus sebagai pejabat fungsional tertentu. lni artinya, pelamar calon pegawai sudah tahu dan siap bahwa dia akan menjadi pejabat fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan yang dia miliki. Jadi ketika setelah menjabat dia tidak bingung dan kaget dengan togas yang dia hadapi. Hal ini tentunya akan menciptakan pegawai yang kompeten di dalam pekerjaannya dan akan menghasilkan kinerja yang efektif dan efesien.

Kingkin Kuraesin (2003), dalam penelitiannya dengan judul Sistem Pakar Untuk Proses Penerimaan Tenaga Kerja Baru di PT. Electric Wire Indonesia (Ewindo) Bandung, mengungkapkan bahwa penerimaan pegawai baru untuk perusahaan didasarkan pada keahlian dan keterampilan sangat efektif didalam merialisasikan rencana dan mewujudkan tujuan perusahaan. Karena pegawai yang diterima telah memiliki dasar keterampilan dan keahlian untuk melaksanakan pekerjaan perusahaan, sehingga perusahaan dapat meminimalisir resiko yang kemungkinan akan terjadi.


42246.pdf 99

Mekanisme penerimaan calan pejabat fungsional tertentu di Kabupaten Bungo telah menunjukkan pelaksanaan reformasi birokrasi, yakni mengedepankan asas keterbukaan dan tanggung jawab dalam bekerja. Penerimaan calon pejabat fungsional tertentu dipublikasikan di sejumlah media, baik elektronik maupun cetak. Tim seleksinya sudah melibatkan sejumlah unsur yang dianggap mewakili masyarakat atau harapan, yakni dengan tim gabungan akademisi, pers dan Ormas.

Sistem penerimaan calon pejabat fungsional tersebut telah menerapkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagaimana yang diinginkan oleh pemerintah dan masyarakat yaitu good governance dan clean goverment. UUD 1945, Yang mengandung tata cara dasar yang mengatur kehidupan kebangsaan dan kenegaraan,

memberi

kesempatan

yang

paling

besar

bagi

kelancaran

dan

kelangsungan pembangunan bangsa Indonesia. Good governance dan clean goverment memiliki pengertian segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam khidupan sehari-hari.

Di Indonesia, good governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Maksudnya baik yaitu pemerintahan negara yang berkaitan dengan sumber sosial, budaya, politik, serta ekonomi diatur sesuai dengan kekuasaan yang dilaksanakan masyarakat. sedangkan pemerintahan yang bersih adalah pemerintahan yang efektif, efesien, transparan, jujur dan bertnggung jawab. Good

Governance dan clean goverment dapat terwujud secara maksimal apabila unsur negara danmasyarakat madani (yang di dalamnya terdapat sektor swasta) saling terkait. Syarat atau ketentuan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik yaitu bisa


42246.pdf 100

bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan atau berlawanan dan mendapat dukungan dari rakyat, pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam ha! biaya dan waktu (Dwipayana, 2003 ).

2. Penilaian Angka Kredit

Penilaian prestasi kerja bagi pejabat fungsional ditetapkan dengan angka kredit oleh pejabat yang berwenang. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh pejabat fungsional dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.

Sebagaimana dijelaskan di bagian hasil di atas, bahwa dalam pelaksanaan tugas-tugas utama/pokok seorang pejabat fungsional harus mengumpulkan sekurangkurangnya 70% atau 80% dari angka kredit yang ditetapkan, sedang pelaksanaan tugas penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-banyaknya hanya 30% atau 20%. Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin agar pejabat fungsional benar-benar mengutamakan pelaksanaan tugas pokoknya dibandingkan dengan tugas-tugas penunjang.

Tugas pokok adalah tugas-tugas yang tercantum dalam uraian tugas Gob description) sedangkan tugas penunjang tugas pokok adalah kegiatan-kegiatan pejabat fungsional di luar tugas pokok yang pada umumnya bersifat tugas kemasyarakatan.

Berdasarkan PP Nomor 16 Tahun 1994, bahwa penilaian dan penetapan angka

kredit pejabat fungsional haruslah pejabat yang golongan lebih tinggi dari

pejabat yang dinilai atau senioritas. Kesulitan yang dihadapi oleh pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo adalah dalam memperoleh penetapan angka kredit. Karena


42246.pdf

101

pada BKD Bungo belum ada pejabat yang memiliki syarat untuk bertindak sebagai pejabat penilai, sehingga untuk mendapatan penetapan angka kredit harus melalui proses birokrasi yang panjang dan lama.

Kenyataan tersebut, tentunya akan membuat para pejabat fungsional tertentu menghadapi kendala dalam mengurus kenaikan

pangkat.

Ini artinya akan

memperlambat peningkatan karier para pejabat fungsional tertentu. Oleh itu, jika ha! ini terus terjadi, maka akan mengurangi minat para pegawai untuk menjadi pejabat fungsional tertentu. Begitu juga, pejabat yang ada kemungkinan besar akan pindah atau berhenti dari pejabat fungsional tertentu. Hal ini diperkuat oleh beberapa pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo, bahwajika dalam proses penetapan angka kredit terlalu lama dan selalu menghadapi kendala yang menyebabkan lambatnya kenaikan pangkat, maka mereka akan berusaha untuk pindah atau berhenti dari pejabat fungsional tertentu. Karena salah satu yang mereka harapkan dari pejabat fungsional tertentu adalah kenaikan pangkat yang cepat dan mudah dibandingkan pejabat fungsional um um lainnya (wawancara, 12/02/2015).

3. Pembinaan

Pembinaan pejabat fungsional pada BKD Bungo dilaksankaan langsung oleh Kepala BKD. Pembinaan dilakukan dengan menggiring dengan pemantuan secara berkala atas setiap pekerjaan atau program yang dijalankan oleh pejabat fungsional tertentu. Kepala BKD Bungo mengatakan (14/02/2015), bahwa dalam rangka melaksanakan tugasnya dengan baik dan profesional, pejabat fungsional perlu


42246.pdf 102

diberdayakan, pemberdayaan dilakukan dengan cara menumbuhkan kekuasaan, memerikan kesempatan, mengembangkan kemandirian, dan melindungi dari tekanan.

Esensi

jabatan

fungsional

keahlian/keterampilan

adalah

di

dalam

penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang memiliki beban kerja sehingga dapat menunjukkan prestasi jabatan dan unit kerja. Berdasarkan esensi dari suatu pemberdayaan dan karakteristik jabatan fungsional, maka dalam proses dan tujuan upaya pemberdayaan adalah

melakukan

peningkatan

kompetensi,

pelimpahan

wewenang, memiliki program kerja, dan dukungan fasilitas. Dengan demikian jelas, bahwa jabatan fungsional menganut prinsip bahwa instansi pemerintah sebagai tern pat bekerja dan mengabdi, juga sebagai tempat belajar, yaitu suatu organisasi pembelajar.

Sungguhpun demikian, pembinaan tidak hams terikat dengan Kepala BKD saja, karena prinsip pembinaan adalah pengembangan diri pejabat fungsional tertentu, jadi pembinaan juga hams didatang dari luar instansi seperti tim auditor, evaluator dan tenaga ahli lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab II, bahwa pembinaan mempakan segala usaha dan kegiatan mengenai perencanaan, pengorganisasian, pembiayaan, koordinasi, pelaksanaan, dan pengawasan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan dengan hasil yang maksimal. Untuk menghindari bias kepentingan individu dengan kepentingan organisasi, maka diperlukan pembinaan yang bermuatan suatu tugas, yakni meningkatkan disiplin dan motivasi. Aktivitas pembinaan yang mengandung unsur-unsur mempertahankan, menyempumakan dan pembaharuan dengan sifat-sifat dinamik, progresif, dan inovatif, dapat berjalan dengan baik bila dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang matang. Hal ini sejalan dengan apa yang diungkapkan Merill (1994) bahwa pembinaan


mempakan suatu usaha vang

42246.pdf 103

dilaksanakan

berdasarkan

keterampilan

sasaran

perencanaan tertentu agar

pembinaan

(subyek)

dapat

pengetahuan,

meningkat.

sikap dan

Tujuan

untuk

meningkatkan ketiga domain tersebut di atas memberikan pemahaman kepada kita bahwa pembinaan juga mengandung dimensi pengembangan. Kedua kegiatan itu hampir

tidak

mempunvai

perbedaan,

karena

keduanya

mengandung

unsur

mempertahankan dan menyempurnakan

4. Tunjangan Pejabat Fungsional

Kompensasi merupakan bagian yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan semangat kerja karyawan. Penghargaan atau tunjangan beban kerja selain gaji pokok yang telah ditetapkan perlu disesuaikan dengan beban kerja yang pegawai lakukan, yakni dengan tunjangan kinerja yang sesuai dengan kapasitas dan hasil kerja yang telah mereka kerjakan. Karena hal ini dapat meningkatkan motivasi dan keseriusan mereka untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Pekerjaan pejabat fungsional tertentu berbeda dengan pekerjaan pejabat fungsional pekerjaannya

dan

tidak

memerlukan

umum yang belum jelas arah

profesi

khusus.

Pejabat

fungsional

tertentu/khusus memiliki beban kereja yang telah ditetapkan sesuai dengan bidang keahlian/keterampilan yang mereka pilih, artinya mereka harus profesional di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan.

Pemerintah sangat memperhatikan tunjangan pejabat fungsional, guna meningkatkan efektifitas dan efesiensi kerja. Besaran jabatan fungsional tergantung jenjangjabatan yang dibuktikan dengan SK pengangkatan yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Jenjang jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional Ahli dan


42246.pdf 104

fungsional Terampil. Masing-masing jabatan tersebut ditetapkan jenjang jabatan dan jenjang pangkat/golongan ruang sesuai ketentuan yang berlaku. Pejabat yang menandatangani Surat Keputusan juga menunjukkan tingkat/jabatan fungsional tersebut.

Pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo barn mendapat tunjangan beban kerja sebesar Rp. 300 ribu, tunjangan tersebut sama dengan tunjangan pejabat fungsional umum. Bila dibandingkan dengan beban kerja yang mereka hadapi, jelas tidak seimbang dengan tunjangan yang mereka dapatkan. Dimana mereka memiliki beban kerja yang tinggi dan hams dijalankan secara serius berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus. Jadi dengan kenyataan ini, membuat pegawai lainnya tidak tertarik untuk menjadi pejabat fungsional tertentu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari infonnan dan pengamatan di lapangan, bahwa pegawai Pemerintah Kabupaten Bungo menjadikan jabatan fungsional dipandang sebagai jabatan altematif atau diminati sekedar untuk memperpanjang BUP (Batas Usia Pensiun). Karena kondisi jabatan fungsional sekarang adalah sebagai berikut:

I)

Belum dipisahkan antara Jabatan Fungsional terampil dan ahli dengan Batas Usia Pensiun dan tunjangan belum disamakan artinya pembebanan keuangan negara yang tidak tepat sasaran.

2)

Kegiatan berdasarkan proses dan produk/output tidak terdefinisikan sehingga angka kredit yang dikumpulkan tidak mencerminkan prestasi kerja Jabatan Fungsional.


42246.pdf 105

3)

Bel um terdefinisinya standar kompetensi jabatan.

4)

Persyaratan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional tidak berdasarkan uji kompetensi (wawancara, 13/2/2015).

Dampaknya Jabatan Fungsional hanya menjadi jabatan altematif atau sebagai tempat penampungan bagi PNS terutama ketiadaan kompetensi untuk menduduki jabatan fungsional. Tidak mengherankan banyak PNS yang lebih memilih jabatan struktural dibandingkan jabatan fungsional.


42246.pdf 106

BABV

PENUTUP

A. Kesimpulao Dari hasil penelitian sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan guna menjawab rumusan masalah yang diajukan, yaitu sebagai berikut: I. Kondisi eksisting Pejabat Fungsional Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Bungo masih sangat prihatinkan, ruang kerja khusus belum disediakan, fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan tidak disediakan, seperti perangkat komputer dan alat kantor lainnya yang menunjang pekerjaan mereka. 2. Proses pengangkatan Pejabat Fungsional Tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilakukan dengan dua cara, yaitu secara impassing atau mutasi pegawai negeri sipil yang telah bekerja di struktural menjadi pejabat fungsional, selain itu dengan cara membuka formasi baru penerimaan calon pegawai negeri sipil untuk jabatan fungsional tertentu. Akan tetapi, proses pengangkatan menjadi pejabat fungsional tertentu yang difinitif sangat lama sekali dan susah, sehingga pegawai yang sudah diterima sebagai pejabat fungsional tertentu tergantung difinitifnya dalam waktu beberapa tahun, yang tentunya merugikan pejabat fungsional tertentu terutama mereka tidak memperoleh tunjangan beban kerja pejabat fungsional tertentu karena terkendala dengan Surat Keputusan (SK) penetapan sebagai pejabat fungsional tertentu.


42246.pdf 107

3. Proses peningkatan kompetensi Pejabat Fungsional Tertentu pada Sadan Kepegawaian dan Diktat Kabupaten Bungo masih lemah, peluang ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan serta pembinaan teknis khusus pekerjaan yang mereka bidangi tidak diberikan baik di dalam maupun di luar daerah. Proses penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat juga memerlukan waktu yang cukup lama dan susah, karena berkas pengajuan angka kredit harus dikirimkan ke Sadan Kepegawaian Negara Pusat dan ditentukan di sana.

B. Saran Dalam rangka meningkatkan hasil kerja pejabat fungsional tertentu pada Badan Kepegawaian dan Kepegawaian Diklat Kabupaten Bungo, perlu disarankan sebagai berikut: I. Pihak Permintah Kabupaten Bungo khususnya Sadan Kepegawaian dan Diklat harus menyediakan fasilitas kerja yang memadai, seperti ruang khusus untuk bekerja, sarana penunjang bekerja, komputer dan perangkat kerja lainnya. 2. Pengangkatan pejabat fungsional tertentu haruslah dipennudahkan dan dipercepat dalam urusan penetapan sebagai pejabat fungsional tertentu, sehingga mereka dapat bekerja dengan khusus berdasarkan jabatan yang ditetapkan kepada mereka. 3. Peningkatan kompetensi pejabat fungsional tertentu harus diperhatikan, hal ini sangat berguna untuk peningkatan profesional kerja mereka, sehingga secara bertahap para pejabat mereka dapat bekerja lebih sempuma dan profesional.


42246.pdf 108

KEPUSTAKAAN

Achmad, S. R. (2002). Sistem manajemen kinerja. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Anthony & Govindarajan. (2005). Management control system. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Badri, M., Sukoco. (2006). Manajemen administrasi perkantoran modem. Jakarta: Penerbit Erlangga. Bernardin, J., H & Russel, J., A. (1998). Human resource management: An experiental

approach. Mc Graw-Hill. Cherrington, D., J. ( 1994). Organizational behavior: The management of individual

and organizational performance. Second edition. Boston: Allyn & Bacon. Bell., D. ( 1973).

The coming of post-industrial society. A venture in social

forecasting. New York: Basic Books Dessler, G. (2000). Manajemen sumber daya manusia, Edisi Terjemahan. Jakarta: Penerbit PT. Prenhallindo. _ _ _ .(20 I 0). Manajemen sumber daya manusia. Jakarta: Indeks. Dwipayana. (2003). Membangun good governance. Jakarta: Raja Grafindo Pustaka. Fayol, H. (1949). General principles of management., dalam Shafritz, Jay M dan J. Steven Ott. ( 1987). Classics of organization theory. California: Brooks/Cole Publishing Company Pacific Grove. Gibson. (2003). Organizations : Behavior structure processes. Eleventh Edition. New York: Mc Graw Hill.


42246.pdf 109

Gomes, F., Cardoso. (2003 ). Manajemen sumber daya manusia. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hall, R. (1968). Professionalism and bureaucratization, american sosiological review,

33: 92-104. New Jersey. Hamalik, 0. (2007). Pengembangan SDM manajemen pelatihan ketenagakerjaan

pendekatan terpadu. Jakarta : Bumi Aksara. Hasibuan, M., S.P. (2005). Manqjemen sumber daya manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara. Ilyas, Y. ( 1999). Kinerja: Teori penilaian dan penelitian. Jakarta: FKM UI.

IQ.

Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Irawan, H. (2002). !O Prinsip kepuasan pelanggan. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo. Koontz, H., C. O'D., & Wehrich,. H. (1991). Manajemen, Jilid 2, Terjemahan. Jakarta: Erlangga. Lutan, R. (2002). Manusia dan olahraga, Bandung: ITB dsan FPOK UPI. McCloy, et al. ( 1994). Petformance appraisal. New Jersey. Merrill, M. D. & Twitchell. D. (1994) Instructional design theory. New Jersey: Engglewood Cliff. Moleong, L., J. ( 1991) Metodologi kua/itat(f Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Ranupandoyo, H., & Husnan., S. ( 1982).

Manqjemen personalia, Edisi Revisi.

Y ogyakarta: PFE. Rivai, V (2005). Manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan, dari teori ke

praktik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.


42246.pdf 110

Robbins, P., S. (2008). Organiztional behaviour. Tenth edition. (Prilaku Organisasi) Edisi ke sepuluh, alih bahasa Benyamin Molan. Jakarta: Salemba Empat. Robbins, Stephen P. & Timothy A. Judge. (2011 ). Organizational Behavior. 141/i ed. Boston: Pearson. Robert L. M., & Jackson., J. (2006). Human resources management, Edisi sepuluh, Penerbit Salemba Empat, Simamora, H., (2004). Manajemen sumber daya

manusia Edisi Ill Jakarta : STIE YKPN Roskin., M., G., et al. (2011 ). Political science: An introduction. 13th edition. Santoso. (2010). Be/ajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Jakarta: Rineka Cipta. Simanjuntak, P.,J. (2005). Manajemen dan evaluasi kinerja. Jakarta: FE UI. Stoner, F., Gilbert. (1995). Management, Terjemahan oleh Alexander Sindoro (1996), Printice-Hall, Inc. Swasto, B. (2003). Pengembangan sumher daya manusia, edisi ke dua. Y ogyakarta: STIE YKPN. Thoha, M. (2010). Manajemen kepegawaian sipil di Indonesia, Cet.4., Jakarta: Prenada Media Group. Mangkuprawira, S. (2004). Manajemen SDM strategik, Jakarta: PT Ghalia Indonesia Sugiyono. (2001 ). Metode penelitian administrasi. Bandung: Alfabeta Umar, H. ( 1998). Riset sumber daya manusia dalam organisasi. Jakarta: Gramedia. Wignjosoebroto, S. ( 1999). Kepemimpinan dan motirasi. Jakarta: Ghalia Indonesia. Widjaja, A.W. (1998). Administrasi kepegawaian: Suatu pengantar. Jakarta: Rajawali Press. Jurnal


42246.pdf

111

Harrel, it, E., C., & M.T. ( 1986). Organization-profession conflict and the satisfaction

and turnover intentions of internal auditing, Auditing: a Journal of Practice & Theory (Spring) : pp l 09 - 121 Kalbers, L., P., & Timothy J ., F. ( 1995). Profesional and its consequeences: a study of

internal auditors. auditing ; Journal of Practice and Theory, Vol 14 No. I: 64 - 86 Kuraesin, K. (2003), Sistem pakar untuk proses penerimaan tenaga kerja baru di PT.

Electric wire Indonesia (Ewindo) Bandung, h1!n:'elib.uni"o111.ac.idifiles/ disk l /4/ jbptunikompp-gdl-s 1-2003-kingkinkur-l 75-BAB+l.pdf Morrow, P,C., & Goetz., J., F. (1988). Profesionalism as form of work commitment

and job satisfaction in accounting organization, accounting, Organization and society 9 (I) : 49-59 Motowidlo, S.J ., Borman, W .,C., & Schmit, M.J ., ( 1997), A theory of individual

differences in task and ccntextual performance, human performance, I 0 (2) : 71-83 Pantja Djati, S. (2003). Kajian terhadap kepuasan kompensasi, komitmen organisasi

dan prestasi kerja. Jurnal manajemen dan kewirusahaan, Vol 5 No. I Tahun 2003. Rahmawati. ( 1997). Hubungan antara profesionalisme internal auditor dengan

kinerja, kepuasan, komitmen dan keinginan untuk pindah, Perspektif, Vol. 8, No. 8 Oktober - Desember: 158 - 167. Rotundo, M. & Sackett, R. P. (2002). The relative importance of task, citizenship and

counterproductive performance to global ratings of job performance; A


42246.pdf 112

policy-capturing approach. Journal of applied p.sychology, Vol. 87, No. I, 6680. Royen, R. (2007). Profesionalisme aparatur pemda tobasa. Jurnal. Medan: USU. Schein, E.H. ( 1962). Problems of the first year at work: Report of the first career

panel reunion. Sloan school of management, MIT, Working Paper No.03-36 Steele., J., D., Beauregard, R.S., Hoover, P. B., & Schmidt, A. M. (2002). Goal

orientation and task demand effects on motivation, affect, and performance. Journal ofApplied Psychology, 85, 724-738. Wood Et al. (1989). Social cognitive theory of organizational management, Academic of management review.

Regulasi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian


42246.pdf

Lampiran I : Transkrip Jawaban Informan I. Usia lnfonnan:

a. 31 Tahun - 40 Tahun

: 17 Orang

b. 41 Tahun - 50 Tahun

: 22 Orang

c. 50 Tahun ke atas

: 10 Orang

2. Masa Kerja a. 5 Tahun - 10 Tahun

: 15 Orang

b. 11 Tahun - 15 Tahun

: 22 Orang

c.

: 12 Orang

16 Tahun ke atas

3. Jenis Kelamin: a. Laki-laki

: 26 Orang

b. Perempuan

: 23 Orang

Catatan: a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu No

Pertanyaan Penelitian

A

B

c

Jml

1 I

2

3

5

8

Rekrutmen

a

4 b

1

Apakah penerimaan dan pengangkatan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan pada kebutuhan?

34

13

4

49

2

Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan?

35

10

4

49

Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan pada kreteria calon pegawai yang dibutuhkan?

30

10

9

49

Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan peraturan yang berlaku, seperti umur, etika, nonna agama?

28

12

9

49

c

-------

3

4


42246.pdf

a

b

c

5

Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilaksanakan secara objektif dan jujur?

29

10

10

6

Apakah pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo diangkat dari mulai penerimaan calon pegawai?

47

2

7

Apakah Pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo diangkat dari pegawai yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil?

0

3

8

Apakah Bapak/Ibuk bekerja pada jabatan yang sesuai dengan pilihan dan keinginan sendiri?

46

3

49

9

Apakah Bapak/ibuk bekerja sesuai dengan profesi dan kompetensi yang dimiliki?

47

2

49

10

Apakah Bapak/Ibuk pemah mendapatkan kesempatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang jabatan yang ditekuni?

11

Apakah pengangkatan menjadi pejabat fungsional tertentu difinitif diperoleh dengan mudah?

12

Apakah penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu diperoleh dengan mudah?

13

..

Apakah kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu didapatkan secara mudah? ~

•

''•

-

•'

_-::;·>.. :-

~:.-1

0

. -

»'::-....-...1 . . . .: - · · . - - - " , ' " : ··~:~-~,~-~· _, ",L

•'•L'~:~; ~

...•• -·,:

_~:~

•r.'":

...; - : _.--.-

~~

•'

·~--

,.-

_j

49

46

49

7

42

49

4

3

42

49

1

3

45

49

1

3

45

49

-,::.-~·

•''

49

,-

,'.'"'-'~_!"

't-~••: ... o :

... :·

-

.\

.~• . •

,:,: .• :• ·.,

•

--~";!~

14

Apakah dalam bekerja bapak/ibuk mendapatkan pembinaan dari atasan?

37

7

5

49

15

Apakah bapak/ibuk mendapat pembinaan secara teknis dari pihak lain dalam bekerja?

10

12

27

49

16

Apakah ada program BKD dalam pembinaan secara berkala?

37

10

2

49


' ..

42246.pdf

:,-

•

17

•

~

\

•

•

·~

, ••

-

•

.,

•

•

'

.,

Apakah tunjangan jabatan fungsional pejabat fungsional tertentu sudah sesuai dengan beban kerja yang diemban?

•

-

.,

•

•

..

>

••

12

15

22

15

24

10

19 sesuai dengan aturan dan perintah yang berlaku?

33

12

4

49

Apakah Bapak/lbuk bekerja dengan iktikad pengabdian dalam melayani masyarakat?

30

10

9

49

40

9

18

Apakah ada penghargaan atasan terhadap prestasi kerja Bapak/lbu?

49

Apakah Bapak/lbuk sudah melaksanakan pekerjaan

20

Apakah Bapak/lbuk bekerja berdasarkan beban moril

21 terhadap pekerjaan dan masyarakat?

49

22

Apakah Bapak/Ibuk bekerja berdasarkan teknis kerja yang telah dibuat?

30

7

12

49

23

Apakah Bapak/Ibuk bekerja menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan?

4

21

24

49

24

Apakah Bapak/lbuk memiliki kemahiran dan kemampuan dalam melaksanakan tugas?

40

9

37

10

49

Apakah Bapak/Ibuk bekerja secara bersama dan

25 saling berkoordinasi?


2

49

42246.pdf

Lampiran II: Lembaran Kuesioner ANALISIS PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DALAM MENINGKATKAN PROFESIONALISME PEGAWAI P ADA PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO Nama

Umur Jenis Kelamin : ..................................... . Masa tugas Jabatan Jawablah dengan memberi tanda (X) padajawaban dari pertanyaan di bawah ini berdasarkan pengetahuan sdr! I. Apakah penerimaan dan pengangkatan pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan pada kebutuhan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 2. Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 3. Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan pada kreteria calon pegawai yang dibutuhkan? a. Ya b. Tidak c. Tidak Tahu


42246.pdf

4. Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo didasarkan peraturan yang berlaku, seperti umur, etika, norma agama? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

5. Apakah penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo dilaksanakan secara objektif dan jujur?

a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 6. Apakah pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo diangkat dari mulai penerimaan calon pegawai? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 7. Apakah Pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo diangkat dari pegawai yang telah menjadi Pegawai Negeri Sipil? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 8. Apakah Bapak/Ibuk bekerja padajabatan yang sesuai dengan pilihan dan keinginan sendiri? a. Ya b. Tidak


42246.pdf

c. Tidak tahu 9. Apakah Bapak/ibuk bekerja sesuai dengan profesi dan kompetensi yang dimiliki? a. Ya b. Tidak c.

Tidak tahu

I 0. Apakah Bapak/Ibuk pemah mendapatkan kesempatan pendidikan dan pelatihan dalam bidang jabatan yang ditekuni? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu

11. Apakah pengangkatan menjadi pejabat fungsional tertentu difinitif diperoleh dengan mudah? a.

Ya

b. Tidak c. Tidak tahu 12. Apakah penilaian angka kredit pejabat fungsional tertentu diperoleh dengan mudah?

a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 13. Apakah kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu didapatkan secara mudah?

a. Ya b. Tidak


42246.pdf

c. Tidak tahu 14. Apakah dalam bekerja bapak/ibuk mendapatkan pembinaan dari atasan? a. Ya b. Tidak

c. Tidak tahu

15. Apakah bapak/ibuk mendapat pembinaan secara teknis dari pihak lain dalam bekerja? a. Ya b. Tidak

c. Tidak tahu 16. Apakah ada program BKD dalam pembinaan secara berkala? a. Ya b. Tidak

c. Tidak tahu

17. Apakah tunjangan jabatan fungsional pejabat fungsional tertentu sudah sesuai dengan beban kerja yang diemban? a. Ya b. Tidak

c. Tidak tahu 18. Apakah ada penghargaan atasan terhadap prestasi kerja Bapak/lbu? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


42246.pdf

19. Apakah Bapak/Ibuk sudah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan dan perintah yang berlaku? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 20. Apakah Bapak/lbuk bekerja dengan iktikad pengabdian dalam melayani masyarakat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 21. Apakah Bapak/lbuk bekerja berdasarkan beban moril terhadap pekerjaan dan masyarakat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 22. Apakah Bapak/lbuk bekerja berdasarkan teknis kerja yang telah dibuat? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 23. Apakah Bapak/Ibuk bekerja menggunakan sarana dan prasarana yang telah disediakan? a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu


42246.pdf

24. Apakah Bapak/Ibuk memiliki kemahiran dan kemampuan dalam melaksanakan tu gas?

a. Ya b. Tidak c. Tidak tahu 25. Apakah Bapak/lbuk bekerja secara bersama dan saling berkoordinasi?

a. Ya b. Tidak c.

Tidak tahu


42246.pdf

Lampiran III. Pedoman Wawancara 1.

Bagaimana cara dan langkah untuk menerima dan mengangkat pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo? Jawab:

Rekrutmen pegawai Juga dilakukan dengan berbagai pertimbangan dengan menghitung secara sangat cennat mengenai jumlah dan kualifikasi PNS yang dibutuhkan,

ketersediaan

anggaran

untuk

gaj i

dan

tunjangan,

serta

mempertimbangkan kelebihan PNS Rekrutmen dilakukan dengan berpegang pada sejumlah pertimbangan yaitu:

I 0) Meritokrasi, yakni merekrut pegawai negeri dari calon-calon terbaik yang ada; 11) Tidak memihak dan tidak dapat disuap, yakni seluruh calon yang memenuhi persyaratan tertentu dipertimbangkan untuk diangkat menjadi pegawai negeri; dan 12) Efisiensi, agar terdapat fleksibilitas dan koordinasi dengan instansiinstansi terkait; 13) Hasil perhitungan kebutuhan formasi PNS dapat diimplementasikan secara efektif; 14) Organisasi yang disusun benar-benar diarahkan untuk melaksanakan misinya secara efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan;


42246.pdf

15) Setiap unit organisasi, tersusun dari jabatan-jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi

induknya dengantugas-tugasnya yang jelas serta beban

kerjanyaterukur; 16) Setiap jabatan mempunyai standar kompetensi yang jelas bagi pegawai yang akan mendudukinya; 17) Setiap jabatan mempunyai standar kinerja; dan 18) Penataan PNS dilakukan berdasarkan prinsip terencana, sistematis, berkelanjutan dan obyektif (sesuai dengan ebutuhan riil organisasi)

2.

Bagaimanakah proses pelaksanaan penerimaan dan pengangkatan Pegawai pada Pemerintah Kabupaten Bungo? Jawab: Proses seleksi dilakukan tiga tahap, yaitu:

b. Tahap seleksi administrasi; c. Tes tertulis; dan d. Tes wawancara.

3.

Bagaimanakah pengangkatan Pejabat fungsional tertentu pada Pemerintah Kabupaten Bungo? Jawab: Mereka sulit untuk mendapat difinitif sebagai pejabat fungsional tertentu. Hal ini disebabkan proses penentuan angka kredit sangat lama dan panjang, yakni melalui tahapan Kepala BKD Bungo, Bupati Bungo dan ditentukan di BKN Jakarta. Hal ini dilakukan, karena pejabat penilai angka kredit pada Pemerintah Kabupaten


42246.pdf

Bungo be Ium tersedia. Sehingga Pengangkatan pegawai menjadi definitif sebagai pejabat fungsional tertentu mengalami proses yang lama dan panjang yakni antara 4 hingga 5 tahun 4.

Bagaimanakah cara meningkatkan kompetensi pegawai? Jawab: Peningkatan kompetensi mereka kurang diperhatikan, bahwa seringkali undangan buat para pejabat fungsional untuk diikutsertakan dalam acara Diklat ataupun Bintek khusus bagi pejabat fungsional baik undangan dari pusat, provinsi maupun instansi terkait lainnya, akan tetapi undangan tersebut tidak dipenuhi oleh pihak BKD Bungo atau pihak pejabat fungsional tertentu tidak diberikan kesempatan untuk mengikutinya.

5.

Bagaimanakah cara kenaikan pangkat pejabat fungsional tertentu? Jawab: Proses penetapan angka kredit bagi pejabat fungsi tertentu pada BKD Bungo memerlukan waktu yang cukup lama dan proses birokrasinya panjang. Prosesnya mulai dari pengesahan kepala BKD Bungo, kemudian disetujui oleh Bupati Bungo dan dikirimkan ke BKN Pusat. Penilaian angka kredit para pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo dilakukan di BKN Pusat di Jakarta. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bungo dan BKD Bungo belum memiliki tim yang memenuhi syarat sebagai penilai angka kredit.

6.

Bagaimanakah cara pemberian tunjangan jabatan fungsional pejabat fungsional tertentu pada BKD Bungo? Jawab:


42246.pdf

Tunjangan bagi pejabat fungsional tertentu belum sesuai dengan beban kerja yang mereka hadapi, karena tunjangan yang diberikan disamakan saja dengan pejabat fungsional um um yang be Iurn jelas pekerjaannya, pada tahun 2015 mereka baru mendapat tunjangan jabatan fungsional sejumlah Rp. 300.000,- per bulannya, sama dengan pejabat fungsional umum lainnya. 7.

Bagaimanakah cara pegawai BKD Bungo melaksanakan pekerjaannya? Jawab: Kami bekerja mengikuti standar prosedur yang telah dibuat dan menggunakan sejumlah saran yang ada dan terbatas. Dimana ruang kerja khusus pejabat fungsional tidak disediakar., sehingga mereka tersebar ke ruang bidang-bidang yang ada di BKD. Hal ini menjadi kendala bagi mereka untuk melaksanakan pekerjaan khusus yang dibebankan kepada pejabat fungsional. Bukan hanya ruang kerja yang tidak disediakan, tetapi fasilitas kerja seperti komputer dan perangkat lain yang menunjang pekerjaan mereka tidak diperhatikan atau tidak disediakan. Seharusnya, pejabat fungsional yang memiliki beban kerja khusus, diperhatikan kelancaran dan kemudahan mereka untuk bekerja, agar mereka bisa lebih fokus, nyaman dan tenang di dalam melaksanakan tugas. Sesungguhnya jabatan fungsional dikembangkan untuk mengisi jabatan yang tugas-tugasnya belum terakomodir oleh pejabat di suatu unit kerja, sehingga ke depan sangat menunjang pelaksanaan tugas pokok yang berorientasi pada tuntutan efisiensi dan efektivitas organisasi.


42246.pdf

I

Lampiran IV. Besaran Tunjangan Pejabat Fungsional l UNIANOAN. l"P)

UAAIAN ----· ----------·- --·---

111 .. 111..

..~11.Y..!:.•.u.._

M•dv•

PrlAkHn
>-·----------------+----------- ~~J~·.!."!~Prlnk•""" -··-Y-_~!:..~ PAN d•!!_HU - · - ... -~~~-- ------__ Poer pr_,, P .. nama Poet.k~n• .,

..,.!:.~~-~"-'.' ·--'~"'"''."wtl_

.. .'!'.~'~."-. --~"'.'.'~'.'!- ..

ln•t•n•I Pl'mblna

Madya

Prrml'n PAN d1tn. - l\H .- -- . ---·">•• ··----

~-·-···

---~-

Pl'l•k•ana

·······-·-··· .J~l.'.it•r•_

--

··--~~_!i-•___ -""'!'.!~-~ P.,rta•lla ,..,i.k~r\41

Pl'mula

-~"rTI~·~--

.;oo ooo

• ..'00 ()()(_) '.I >tHl l>t>I) /

N•.1

j l)I) IJl.W)

it>l)l.-.tn1t1/1Jl/

10

l)

IM W_) l){_)I

~

/00 000 '1'1 '...,111111 /f){) I

N1_1

•,oo 000

:1 PPrawnt

•,

l t.N

000

U P/l)ll/'l/.'\ID·l

1.'!pJ __ _

.J!l_"'J~NC;~-~

IJKAIAN

4

Prn11nw"··

:,.''."' (){)f}

~: .. trn"11nkrr;nnn

11,.,,~,. ll"~"hatar\

l!~0.000

i6S 000

Ker•·•.,r)o~~·l•on~

'S00.000

.i6S.OOO

Q4/KfP/M PAN/ll/1001

600000

140 000

]',/KfP/M PAN/.1/]001

•lOO 000

]40000

NO Sa hhur\ 2007 Prn~:11m.ir MrtrcHo!ni.!r

JOO 000

no ooo

No

no ooo

~ i '""u" ~001

\()() 000

rl ... n t,,.,_,f.•,ii. ... /f)f) ()()t)

'1

,p,f)

1lf)i) l)l_)U

)i.r-n' PrfhUhllrl.lr,!.1'1

>-tl'/1H/M No

1

1(1

l'AN/ 4'//l_~)•l

T.ihLin ..""()()/

(){)!

~

\00 000

i•r anata 11uuunian Mn .. vnrnkftt

::SOOWU

LIN

t.>~UWU

''lJ!/10'.l/Ml'l\N/l l/ JOO~

·100 000

Nu J.'J 1ahuu J.Wl

l I U Lll)U

~)

Nn

I!

1..10 t>OIJ

"',"dh1n •1 1X)/

1

10000 ,,'rll_) l_){_)I)

.'70 DDO

t•e~e•ia::-u~·ai

0.1/M PAN/l/::>OO·I

l~U 01)0 r,'iOOOO

U':J WU ]40000

Nv l\l 1ehun lCJlll

JOU 000

J.J.() 000

:11 'r'-hn -•• h·n,·d1.'nll!.H'I 1•,.1,.,..,~,..,r1

>-·r·1· hldH1f)i.!,ltl

J>.r't'i)

u

1·;

1·•',/~•. 1f"/\~j/1:.1;1:•1)·i

l l '""lllUJ' l\llulu Ha• ""II K"m P~rrlA1Z•n1t1rn 1'1/~rr;M PAN/ l)/:00}

«no noo

.1r. nori

(.l ()()U

.: i!t~ V!JU

Nn 70 TAhlln UXl7

noooo

11

,;,. 1.itkr.1ti.'ln J\~llri£

,

lli/Mt Nl'AN/ l 'lll'J ~

Nn

'•R T ~hHn .:'000

U'il""I ~U(U

"}.

{)00 FjtJU

lllatt-1• rr•i•tt

l

7~0

M•·"•

1

000

n. .,n ooo or.x;

rrar•~'•

•JOO

Ap.r1 la~...

7ri() 000

li.;11.:I" Jit" t• ~A

btJU U0U

.'I }I' I H}I: to,,.Uo"lrl~1.,T1

it,rn1 ·.~'/f..I

N•.J

i·1t.1 >·,\N/

~-·.'·

t 1 1 Trkn1'.1

~ ("!~Hlrl

1\11'.

~;:1~t'>

·

''1J\fAn

to:rrn ~:.,uanirnn l /!l/MrNPhNO q;;q ~fo

r 11, ~."•

.'Of) I

oH ; .1hu11 iou I

t~rat~rp

\()(}

0·00

J 1 ,J~ OUU

()()0

r-.,adfat

:~-..-,

Ml.la.a

ltt~ ODO

f"'1at•rt••

~}C.0

()()()

~'"',...,

}

I~

000

Ap.r• M•th1 •

:

7D OC>i)

.i\p...r' Mi...1l*

}li-0 OUO

A
"'..lll.~•r..,

I ~ · ri\.1 • · .·V·J:

1 ,. .-

t ~: ~ :

.'- ~ t ) I )\)I ) 1 .'.

lll.an'• r•.A'1.il• Ut,;irriji

r,.

rir Hi

M•llv•

A,,11•••• r.11,rta

~r1

0000

J\ruiA!l\11 '-.11H11n

100

non

.,runn.:nn

l~>~

000

fi:i:m

~ :-·)/~.u

NP:\N/ ! \)RC)

No t1H ~ n~1urt 100/ ~,

...

)')I)()()(')

JH!> 000 ,~.

)ii()

001

ll'J 000 /\j11ft

"''•1ly'ill

~J1--1r>Mui:Ht

nnono Jt',O 000

)".,f)

\if>I)

J

1-~0

000

140 000

;· )() (}(}()

} II> 1)(xo

""1

l) ()()()

,_.,_,,,,,.,r,.,._11.::i Y...rrl!

>.r11..,r1~,-,11

)..r111 .'•l1'.-1\1'
r.1.,,1 ..

'''

·•:···

: .-' •, I '·.1~,1':.11.

;.,,.1,r.11.

;\•1~1•r


t, / ~.

N11

, . . . . , . . . . . <J

~\.

1•

.. I 1 I

r.~

... i~.11

~l

il :

•• /(:· 1.\(:•1) ~

I

:>{

>I l

.'·~!:· !Hil\

~HI)

l'.r•l111fot11,l11

t i ~,: \,'1

:H

t

I

.•\l\j / } .·' .'

,,l111r1

.·::.

i

I :·I)\ l

'1:!){)\)-1)

'Jf ',

:t)I) IHX:

42246.pdf

325.000 20 Pranata Nuklir

19 i nstruktur Kemenakertrans

500.000

265.000

BA TAN

36/KEP/M PAN/3/2003

400.000

240.000

Ne. 58 Tahun 2007

270.000

21 Pengawas Rad1as1

1.400.000

300.000

149/KEP/M _PAN/11/2003

750.000

250.000

Ne 55 Tahun 2007

325.000

: .:oo 000

.:so 000 22

Ag en

: 200 000

300 000

B:N

750.000

250 000

31/KEP/f\tPAN/5/2002

Ne. 57 Tahun 2007

::: 5 000

220.000

No. 48

23 Teknisi LITI
~ahun

2007

1.100.000

300000

750.000

240000

300.000

1.400.000

450.000 24 Arsiparis

700.000

350.000

1.200.000

300.000

ANRl

500.000

265_000 240.000

23/KEP/M.PAN/2/2003

750.000

250.000

PER/ 3 /r.tPAN/3/2009

375.000

No. 31 Tahun 2007

325.000

220.000

No. 46 Tahun 2007

275.000

sec ooc

:65 000

3i/HP/M PAN/4/2003

600.00C

_:.:0000

~·lo

300.000

220.DOO

25 Stat:st<s:

500.000 26 Penera

BPS 40 Tahun 2007

220.000 550.000

67.iKEP/M.PAN/7 /2003

BAT AN

450.000

1.200.000

27 Pengendali Ekosistern

325.000

325.000

!\em Perdagangan

500 000

265.000

128/KEP/M PAN/12/2002

400.000

240.000

No 70Tahun 2007

270.000

28 Operator Transmisi

495.000

Sandi

Hutan Kem. Kehutanan

600.000

265.000

Lemsaneg

957.000

264.000

54/KEP/M.PAN/7 /2003

400.000

240.000

133/KEP/M.PAN/11/2003

660.000

197.000

No. 34 Tahun 2007

270.000

220.000

No 105 Tahun 2006

264.000

Operator Penyelia

400.000

Operator Pelaks. Ljt

250.000

Operator Pelaksana

197.000

.:g5 000 30 Penvl1'uh Per1ndag

29 Sand:man

300.000

Le111saneg

957 _COO

.:6t. 000

!<em. Perdagangan

500 000

265.000

13.::'KEP/M.PAN/ll.' 2CO

660.COC

:s: 000

12~/KEP/M.PAN/ 12/20023

t.OO ODO

24D.OOO

:cs Tahun .20C6

:6.:: 000

No 6C Tahun 2007

270.0DO

No

Operator Penyelia

.:oc DOD

Operator Pelaks. Ljt

250 ODO

Operator Pelaksana

:97 000

: 400000

t.50.000 32 Pemer;ksa Paten

:.200.000

300.000

Kem Hukum Dan Ham

750.000

PER/219/M.PAN/7/2008

750.000

250.000

t. 7/KEP/M_PAN/6/2003

300.000

No. 31 tahun 2007

525.000

220.DOO

No. 41 Tahun 20D7

3: Perekayasa Kem. Ristek & BPPT

525.000 3t. cerne' ksa Pa1ak

33 Pemeriksa r11lerek Keir Hukum Dan Ham

SC>C DOC

265 COG

I.em. K;;uangan

t.6.'k:EP/M PAN/6/200?·

550 ODO

:_.:c JOO

t.: Tahun 2007

:.oc ooc

Ne

Gel IV

35 Guru

1.100.000

550.000 1.000.00C

300.000

:.:n-:EP/i\:i PAN/3/2003

650.000

2'C.OOO

No 53 -:-ahun 2007

325.DOO

389.000 36 Penggerak Swadaya

325.000

Masyarakat Kemendikbud

Ge: :11

327.000

Kemnakretrans

500.000

265.000

Ne 1-6 Tahun 2009

Ge: i;:

286.000

KEP/58/M.PAN/6/2004

400.000

240.000

Mo. 63 Tahun 2007

270.000

220_000

sec ooc ::.s .:cc 000

cenga'.'ias Sekeiah

Gel IV

560.000

o,ernencl :kbud

Gel ii!

t.85 000

~.cc.oco

9:/~:EP/M

Go: i,;

t.35.000

Ne. :08Tahun 2007

37

Aud tcr

8Pf P "EF:.

220/~,UANI'; 20C8

Ne 5 Tahun 20:.::

: .:cc DOC : :oc DOC 7'.'JC COC

.:sc DOC

PAN/:0/200:

Ne: 3 -ahun 2003 t.00.000 40 Dokter

39 Pengamat Gunung Ap'

1.400.000 1.200.000

Kem. ESDM

300.000

Kem. Kesehatan

135/KEP/M .PAN/12/2002

280.000

139/KEP/M.PAN/11/2003

750.000

No 67 Tahun 2007

260 000

No. 54 Tahun 2007

325.000


Go Ii!

260 000

Gol !

230 000

42246.pdf

ll.JNJ1\NC.1\N (tip)

IJl\1\l!\N

lJl\1\lf\N

IUNll\Mo1\N (l(p)

l11h.1L111I11nt;-..i1111,il

llt.,111.1

l f~

11 I I I ,1

ll\\t1ln\I Prrnh1th1

PrlllH"n Pl\.N d1111 HU 1

1

•l:

f:11k

r.-.

1•,...,tnrtu1

L" '"'

r1

l'r11y1•1l.1 J'orl1lk\11f\il

I n11j11t"''

I nuj11ltt11

Pf"h\k\Mh1

J'ihlk\1llHt

t'r-lnlt~.,.,"

l'r-1p1r ..

t'rlnl.""""

t • .:·

ll:rt11. ;:r·.rhntnn

l u1ir Nri:rr ·

~:rrT1

c''" C}(j()

,.. ,i·, ;">·()1;

~DO

OG-0

l 1 JHlXflt..-i f 1 f!.NiH/;it->n·,

.l

t·J11 // '"'h1111 ~'IXlX iOO ()(){) ftfAJJ~)'.>Nl\'·,

0

-~

No

Q(")Q

..~4

Prnjt~i· ~'n 1 .i~

th1m,

d~in

)1)0 !)l)I)

:.\:/ia:t i.1 ,1.-v1 vf,N/: ..1 /~\C·O

•1 "1

Jr,o

lfX) (ll)i)

:.:0000

(,',O DOC

l r n~n-ir1 ..'00 ! ~.

11,.. I I 'r' I I i l I) l

/X;; !Ji)\)

Iii,'.,.,

t'" 'Ii .... •

.inti

r~rrrric

Hr.•;Hl"J ~:t

!)'11) I

.•.;o

J\/: }D/i\1 Pf;,N/ J/ .'DO·f 1

~J·~ ~,,tum

No

11 J

f1~rl1i,1t1~

)11.rr.,....

Oi)()

,\~

d. ~ nn

~'rriti

"No

.'}D 000

.1 DD/

flr!,.,;ru

: ODO OOC•

:(, inl1l1n

.1n:.~

ID[; 000

ft(1·.~rl

fH1t\I f\f"'-"1

lt:rrn PrndJc1

lrktor

~.lin

1

"""'"•ll.1/·1 ...

• I I ~ l /; !:; r-, I ' 1 ,,,

r·J1 I

0

\f'.;

1!: ! ..,I 111t:

~IP" f \ 't

c"I

io. ' f l ..

j-.·.t't~N.:

/

1

1,

'."di I}!;[)

,',it: (H

)~1/>.l

;i /r.,1

";(~

i\11"">:•..

,.,,..,,,.k!,.,,,.,.,.,.rtt:

m.N

)<}

r·J f I

! i\) /

}

l ~

."I

I IL

j

rI

/

Ju:

i}iH)

(1(.,()

000

r: ! ~

t 1 r-r·1~§!rir1ll:,lit1.1 !11111!11_1l1..,t1

,"I I I

'-.r-~1

(·liL" OOG ~ 1 1\Ni'•/

..1 (~(;:

'.,:!~11~111 /l~I~

l"Jti

/0() 000

J/!iDOO ~;~1: l}i)!~

.'c,', OOD •,,,;1>:1 Prr... ,,..

~~,o r)(>t)

'100 000

t(l:'"l.}4kt

.H1!•.tP/f\,1;: \,V,.\ 1 ,PAN/tt/ lrktnr

l100 000 t / i- f 1 'r' 1 I

~C>O

\(,o ;mo

Pf fl/O;'/MI NP/\ti/.'/.'DO

/'JO DOC

•
:.:o 000

·~OC •1

i- 1 rr~t'ir1:1"ln

000 i"'~f!

l'; l)t}il

~f.l ~l'l~llltL /(~:

'..-,r1;"1•11,"'11

~.rrt

•.. 11.-.1 F

;r...1~. vv f\',I' .-uJ :11,.

1

JI H:: }(

:.<:

'1 1

i;rrL~n·1"\n

#/t. I I' /1\.1>. '../\/' /\' .• 1 /\r·J/ 1 It

:·)•)')

r·J I

I

l>.l'"tl•

:

I' . ,... ! l ~ l r I

/

i: '

N1 I

._,,.. 1 ,,

1-1,.,f,"'1•:1..,11

i 11

1 • ,.,, 1Llt1 / ; : ~

f 1 ,.. ~

r,..,,

1,,,

~

r,

.il'.1('.•000

Na :t1 !',... ,. : II'~

'1

Tr-

r. t ~ · ~

jo, 1'"' I 1 '

J\1 II

t~,..

j. 1 I'"

'.' : ! : ! : ( i( ~

ji't'i•.,

':'.i~h;t1 ..'O:

•'~'l'jl"'' ,,j

t.

,_r-1~;

I 1 itHvl

,., ("Ill

l"jrk

l\1

••~,..,

b ,. f

i ,'1 ,"\ ~

I

'.

!I

l I l I ' ' '

.•AO ()(){.)

I ~


r" I

:i"I ,"I, l

"'I.JI J

,'1,, (>00

> 1111\,ltt•

t14/•.t'-'/f·:1~: 'v\!i\~,Vf\N/

10

..., ...... OCX)

.'•l() 000

42246.pdf

6:

--=~ r1 ~

-at a BanEunan

- DSC DOC

3CC DOC

62

--=i. n k Penvehata,1

790.000

265.000

f~eri

525 000

24.0 CDC

56/1-\EP/~:lK

:.cso 000

300.000

790000

265.000

525 000

240000

dan Perurnahar1 Kem Peke-r1aan Umum ~\I

65 .l<EP.:r\·1!<

t..SPAM;' 10

PekerJaan Umum \/•,'ASFArJ/ :C/l

;:999 No 36 .,..ahun 63

~006

No 36 Tahun 2006

275.000

64

920 000

Pengai.1J"as Penkanan

Penga•Nas Farmasi dan

275.000

l 400.000

500.000

1 175.000

300.000 260.000

makanan

(d 1gabung Pengawas

Ben1h lkan) 660000

Kem P;esehatan

35/KEP/M PM·J/5/2001

400.000

48/KEP/M PAN/8/2002

725 000

No. 32 Tahun 2007

270.000

No 52 Tahun 2007

325 000

Kem Kelautan dan

Per1kanan

65

67

Apoteker

1400 000

Kem Kesehatan

1 200 DOC

66 As1sten Apoteker

265.000 240.000

PER/07/M.PAN/4/2008

750.000

PER!08/fV1 PM
~Jo

325.000

No 5.! lahun 2007

54 -:-ahun 2007

Pranata Laborator1um

500 000

500.000

Kt'm Kesehatan

220.000

325.000

68 Pengantar KerJa

Kesehatan Kem Kesehatan

850.000

265 000

t<:em Tenaga Ker.ia dan

500.000

265.000

400000

240.000

Transn11gras1

240 (Y'..,O No 54 Tahun 2007 69

300.000

500 000

Pen,·u:uh Kesehatan

05/KEP/MK 'J"'ASPAN/2/20

220.000

270.000 70 Ep1demc log Kesehatan

500.000

Mas·1arakat Keri1 Kesehatan

850 000

265 000

~:em

850 000

265.000

58/KEPifv1. PAN/S/2002

600.000

240 000

: 7iKEPiM.PAN/:1. 2000

600.000

240.000

No 5.! -rahun 2007

300 000

220.000 500.000

r--J8 7 ~

s.::. ..,..ahun

300.000

2007

500.000

Ent::::mcicg l<esehatan

72 Sanitarian

r:en: Kes.ehatan

850.000

265 000

Kern Kesehatan

850.000

265.000

:3/KEP /IV1 PAN/11/2000

600.000

240 000

19/KEP/l\'1 PAN/: :;2000

600.000

240.000

300 000

220.000

No 5.:1 Tahun 2.007

300 000

220 000

Ne 54 ".'ahun 2007 ,. : :.

Perancang Peraturan

...,,.

l 400000

.::/f'.EPiM PAN::2/2000 r·io .::; ".':ohun 2007

~;-ern

750.COO

42/!<,EP/r..·i PAtJ.:12, 2DJO

1200000

~.;!

'ahun 2007

2:'..!f'.EP. M

PA~Ji4/200:

Ne 54 -ahun 2007 Pe-11 ! I~

76

~ahun

2007

600.0{)0

300 ODO

500.000 265.000

Kesehata n

240.000 220000

22/KEP/r-..1 PAN/..:/2002. ~Jc

500 OOC

5~

Tahun 2007

500000

73 B,dan

85G.000

265.000

~.em

600.000

:.:~C.DOO

::.-'PER/!'v1.PAN/ 2.: :2088 f'Jo

300.000 - 300.000

850 O·JO

Pera·.•,-at G!g1 i..: erii

750 ooc 325 000

Nutr,s cni5

Y.esehatan

Ne 5.:!

':'.25.000

BA"PEr
t<e:M r.:esehatan

79

200.00C

1 400000

r-Jo 77

~

Perencana ::.6.:~:EP/i',.1 PAr-J/3/200~

Adm,n!stratcr

f'.">ehatan

Perundang-Un dangan 1<em Hukum Dan Ham

75

l'.esehatan

~:esehatan

9 Tahun

265.000 240.000

::o:o

80 !nspektur i<:etenaga ! 1 str ;\.:an ~·.ern

:.100000 '.:..S/KEP/~·/1

PAN/3/2002

t·ic 53 7ahun 2006

s:.

n:;1:-=~:tur

300 000

2::_,:l-.',EP/i'-1

520 000

i'Jc

s:

7ambang

f;em ESC:r;1

: c 'f;EP/M

PAN/4/2002 No 7: ..,..ahun 2007

l OSD.COC

PA!'~/0:.:.'2Q.J2

_ -ah ...iri 2C>C7

l 050 OL'O

750 000

325

ooc

'nspektur ~....~.rt·:al<. dan KeM ESDM

- cso 000

750.000

23,KEP!M PAN;.:12002

750.000

325.00C

Mc 71 Tahun 2C07

:.25 000

ampiran V Daftar Jabtan Fungsional Tertentu


ESDi\1

42246.pdf

EJ

Rumpun Jabatan

Jabatan Fung
OJI

2

96

Adikara Siaran

EJ

Administrator Kesehatan

I

3 Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik

I

Kesehatan .

l~I==4=~'~====5==~I

L:J

EJ

-

I.Penyidik dan Detektif

104 Analis Kebijakan

Manajemen

Kementerian Komunikasi dan Jnformatika

Nomor 130/M.PAN/1989

Kementerian Kesehatan

jNomor 142/KEP/M.P AN/I 2/2000

Badan Intelijen Negara

Nomor 3 l/KEP/M.PAN/5/2002

Lembaga Administrasi Negara

Nomor 5 Tahun 2012

I

:===============::~==========~

w1~gen

Dasar Hokum (PermenPANRB)

lnstansi Pembina

Imigrasi, Pajak Dan Kementerian Asisten Profesional Hukum dan Hak yang berkaitan Asasi Manusia

Nomor 7 Tahun 2014

c=:-1 ~:~:~awaian C:'~Negara

Norn or PER/36/M.PAN/11 /2006

Kementerian~I

Asisten Profesional yang berhubungan Kelautan dan dengan Keuangan Perikanan dan Penjualan

Q [J

El

Analis_Pasar Hasil Pertanian

Asisten Profesional yang berhubungan Kementerian dengan Keuangan Pertanian dan Penjualan

Andalan Sfarnn

Operator Alat-Alat Optik dan Elektronik

EJ!Apoteker

\\Kesehatan

EJjA~ipad,

IP"'takawan A~'P"''· dan

EJ

yang berkaitan IKesehatan

Asisten Apoteker

D

Assessor SOM DAparatur

Manajemen

2

3

Kementerian Komunikasi dan lnformatika

IKementerian Kesehatan

I

~==================~!

Nomor 06 Tahun 2012

]f

Nomor 129/M.PAN/1989

Nomor 140/KEP/M.PAN/11/2003

Arsip Nasional Nomor PER/3/M.PAN/3/2009 Rcpublik Indonesia

IKementerian Kesehatan Badan Kepegawaian Negara

Norn or 07/KEP/K.WASPAN/12/1999

Norn or 41 Tahun 2012

4

CJl~~~II~~11~~~11~~~1,I \119 jjAuditor

jjAkuntan dan


jjBadan Pengawasan J!Nomor

5

42246.pdf

llAnggaran DI J101 /Auditor Kcpegawaian IManajcmen llKesehatan

EJ/sidan

IPolitik dru>

H"b""g"' L"ru

D!Diplom•I

Ne gen

EJIDokter

llKesehatan

81Dokter Gigi

l/Kcsehatan

EJ

D~k~er Pendidik

E}~o

EJ EJ

IKesehatan

Klm1s

IKcuangan dan Pembangunan

I~:~:~Kcpegawaian /Nomor 40 Tahun 2012 I IKemcnterian Nomor Ol/PER/M.PAN/1/2008 Kesehatan

Kemcnterian Luar Ncgeri

IKementerian Kcsehatan


IKemcnterian Kcschatan

Kementcrian IPoodidikoo Tioght Pendidikan dan Pendidikan Tinggi

Entomolog Kesehatan IKesehatan Epidemiolog _ j l K , h Kcsehatan esc atan

PER/220/KEP/M.PAN/6/2006

LJo Norn or 5 I Tahun 2012

Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 Nomor 14 l/KEP/M.PAN/11/2003 Nomor PER/17/M.PAN/9/2008

Nomor 17 Tahun 2013

Kebudayaan

IKemcnterian Kesehatan

IKementcrian Kesehatan

Nomor 18/KEP/M.PAN/1112000 Norn or 17/KEP/M.PAN/11/2000

EJIFisikawan Medis

llKcschatan

11Kementerian Keschatan

Nomor PER/12/M.PAN/5/2008

~IFisioterapis

llKeschatan

llKcmenterian Kesehatan

Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004

Fl

EJ

Guru

Pendidikan Tingkat Taman KanakKementcrian Pcndidikan dan kanak, Dasar. Lanjutan dan Kebudayaan Sekolah Khusus

Inspektur Ketenagalistrikan

Kcmentcrian Energi Pengawas Kualitas Nomor 21/KEP/M.PAN/4/2002 dan Sumber Daya dan Keamanan Mineral

-

20

Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 Kcmcnterian Energi Inspektur Minyak dan Pengawas Kualitas dan Sumber Daya dan Keamanan Gas Bumi Mineral

ITJI =

EJ

Nomor 16 Tahun 2009

2 lnspektur Tambang


I

3

I

4

I

5

Kementcrian Energi Pengawas Kualitas Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2002 dan Sumbcr Daya dan Keamanan Mineral

42246.pdf

Elllo,irn ktm

I

BIJaksa

I Hukum Dan Peradilan

DIKataloger

I Pengawas Kualitas Kementerian dan Keamanan Pertahanan

EJ

Pood;d;kao

Mediator Hubungan Industrial

EJIMedik Yeteriner

'';""Y'

Hukum dan Peradilan llllmu Hayat

Kcmenterian Tenaga Kcrja dan Transmigrasi


Kejaksaan Agung

!Nomor I 8/M.PAN/1989

Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

INomor 52 Tahun 2012 Nomor 23/KEP/M.PAN/4/200 I Nomor PER/123/M.PAN/12/2005

EJ!Nutrisionis

llKesehatan

~!Okupasi Terapis

l!Kesehatan

I Kementerian Kesehatan

G EJ

Operator Alat-alat Optik dan Elektronik

Ortosis Prostctis

!Kesehatan

[ ] Prunoog Bdoj''_

EJ

EJ EJ

I Kementerian Kesehatan

Kementerian Pendidikan Lainya Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Penerangan dan Seni Budaya

Paramedik Yeteriner

lllmu Hayat

I Keme~terian Pertaman

lllmu Hayat

IKeme~terian

Pegaw~s Mutu 1-lasil Pertaman

I llmu Sosial dan yang berkaitan

Pembimbing Kesehatan Kerja

IKesehatan

Pembina !asa Kontruks1

Arsitck, lnsinyur dan yang berkaitan

D

EJIPemeriksa

E1 [J []

Lembaga Sandi Negara

P'moog B"d"Y"

§JIPckerja Sosial

EJ

.~

IAkuntan dan Anggaran

Pertaman Kementerian Sosial


Nomor 15 TAHUN 2010


INomor 53 Tahun 2012

I

Nomor PER/17/M.PAN/4/2006 Nomor KEP/03/M.PAN/I /2004 JNomor 13 Tahun 2013

Nomor 17 Tahun 20 I 0 jo Nomor 79 Tahun 2012

1-lak Cipta. Paten dan Merck

Pemeriksa Keimigrasian

lmigrasi, Pajak Dan Kementerian Asisten Profesional 1-lukum dan 1-lak Asasi Manusia yang berkaitan


Norn or PER/I 22/M.PAN/12/2005

Badan Pemeriksa Keuangan

Pcmec;k'" "''";"

)JHak Cipta, Paten

Norn or 133/KEP/M.PAN/J 1/2003

I

lmigrasi. Pajak Dan Kementerian Asisten Profesional Keuangan yang berkaitan

EJJPemeriksa Merck

I

Kementerian Pekerjaan Umum

Pcmeriksa Bea dan Cukai

lndustri


IPertaman Keme~terian I Kementerian Kesehatan

Operator Transmisi Sandi

I

Nomor PER/07/KEP/M.P AN/5/2007

Kemcnterian 1-Iukum dan 1-lak Asasi Manusia

)JKementerian

J

Nomor 18 Tahun 2013

I

I

Nomor 8 Tahun 2014 \!Nomor 46/KEP/M.PAN/6/2003)

42246.pdf

DI

EJ

lldan Merek

Asasi Manusia

Imigrasi, Pajak Dan Kementerian Asisten Profesional Keuangan yang berkaitan

Pemoc;k,. Pajok

D

Hak Cipta, Paten dan Merek

Pemeriksa Paten

EJ

IHukum dan Hak

Pemeriksa Perlindungan Varietas Ilmu Hayat Tanaman

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Pertanian

Nomor 3 l/KEP/M.PAN/3/2003

Nomor 4 7/KEP/M.P AN/6/2003

I

I

EJIPenata Ruang

IArsitek, Insinyur : dan yang berkaitan

Pekerjaan Umum

EJIPeoeut;

I Poneut;., don perekayasaan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Norn or KEP/J 28/M.PAN/9/2004

E}ooro

I P'"gowa' KuaH"' dan Keamanan

Kementerian Perdagangan

Norn or 128/KEP/M .PA NI 12/2002 jo. KEP/03/M.PAN/1/2005

IJ

II

ISekretariat Negara

j126 l!Penerjemah

EJ EJ EJ EJ

tJ EJ t9J

IKementerian

Pengodrum Rarang dau Pengawas Kualitas Jasa dan Keamanan

Nomor PER/IO/M.PAN/6/2007

Nomor PER/l 24/M.PAN/5/2006

Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor 77 Tahun 20 I 2 Barang/J asa Pemerintah --

Fisika, Kimia dan Pengmnot Gunuug Ap; yang berkaitan

Kementerian Energi Nomor dan Sumber Daya 136/KEP/M.PAN/12/2002 Mineral

Pengamat Meteorologi Fisika, Kimia dan dan Geofisika yang berkaitan

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Nomor KEP/l 8/M.PAN/2/2004 Geofisika

P
Ilmu Sosial dan yang berkaitan

Kemcnterian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Nomor 06/KEP/MK. WASP AN/2/2000

Pengow" R
Ilmu Hayat

Kementerian Pertanian

Nomor 57/KEP/MK. WASPAN/9/1999 jo KEPI 13 7/M .PA N/9/2004

:engawas Bi bit femak

j11mu Hayat

IPertaman Keme~terian

EJ B

Pengawas Farmasi dan Pengawas Kualitas Badan Pengawas 1Obat dan Makanan Makanan dan Keamanan

INomor 2 T AHUN 20 l l Nomor 48/KEP/M.PAN/8/2002

Pengawas Keselamatan Pelayaran

Teknisi dan Pengontrol Kapa! dan Pcsawat

Kcmenterian Perhubungan

Norn or KEP/195/M.PAN/J 2/2004

Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas Kualitas dan Keamanan


Nomor I 9 Tahun 20 l 0

P~ngawas Lingkungan j11mu Hayat H1dup

IKementerian

~]Pengawas Mutu Pakanllllmu Hayat

)!Kementerian


: Lingkungan Hidup

I

INomor 39 Tahun 20 l l

I

)jNomor KEP/3 l/M.PAN/3/2004)

42246.pdf

D

IPertanian

I

l~~~========~~======~~·======~~===========~I

Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan .

n~

Dalam Nomor 15 Tahun 2009 NKeme~tenan egen

t.

5

I

42

Pengawas Perikanan (penggabungan dengan Pengawas Benih lkan)

BIPengawas Radiasi

El EJ

llmu Hayat

I Fisika, Kimia dan yang berkaitan

Kementerian Kelautan dan Perikanan

Nomor I T AHUN 2011

Badan Pengawas Tenaga Nuklir


P'"gawM Sokolah

Pendidikan Lainya

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 21 TAHUN 2010

Pengembang Teknologi Pembelajaran

Pendidikan Lainya



B

P~ngendali Dampak

llmu Hayat

I

Lmgkungan

EJ Pen~endali

Pengendali Ekosistem I Ilmu Hayat Hutan .

Kementerian Kementerian

I

I


!,ingkungan Hidup

I Kementerian Kehutanan


/

!================~~============~

EJ EJ r::l

Operator Alat-alat Optik dan Elektronik

Kementerian Perhubungan

Nomor KEP/5 l/M.PAN/4/2004 jo PER/27/M.PAN/5/2006

llmu Hayat


Nomor 22 TAHUN 2010

Pengendali Organisme Ill mu Ha at Y

I Kementerian . Pertaman

l!Nomor j[PER/10/M.PAN/05/2008

Frekuensi

Radio Pengendali Hama dan Penyakit Ikan

LJ Penggangu Tumbuhan .

:=============;:;=============:~====================~I

EJ

Ell Q

Penggerak Swadaya Masyarakat

llmu Sosial dan yang berkaitan


Nomor KEP/58/M.PAN/6/2004

:=============c;,:==============;::c===================~I

I

94PenghuluKeagamaan

LJ

Penguji Kendaraan Bermotor

22

Penguj i Mutu Barang


Kementerian . Agama

I


:==============:;~============::~==================~/





Kementerian Perdagangan

Norn or 131/KEP/M.PAN/12/2002 jo. Kep/05/M.PAN/l /2005

:=============;:==============;;:====================~I

42246.pdf

<1..~id<>n PrnfP~inn"I

12

Penilai Pajak Bumi dan Bangunan

yang berhubungan dengan Keuangan dan Penjualan

86

Penilik

Pendidikan Lainya

-

.

...

d:::=

Kementerian Keuangan

Nomor 30/KEP/M. P AN/3/2003

Kementerian Pendidikan dan 1".ebuday~m

Nomor 14 TAHUN 2010

"' ~

--

17

EJ

llKeagamaan Hukum Dan Peradilan

Penyuluh Hukum

Penyuluh Kehutanan

jumu Hayat

B EJ

EJ EJ

L.tll'-'1 f'l

IKementerian Agama

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

IKementerian Kehutanan

Nomor 01 Tahun 2013 Nomor 54/KEP/MK. W ASPAN/9/ 1999 Nomor 3 Tahun 2014

I Nomor 130/KEP/M.P AN/12/2002

Badan Kependudukan dan Nomor Keluarga KEP/120/M.PAN/9/2004 Berencana Nasional

Penyuluh Keluarga Berencana

Ilmu Sosial dan yang berkaitan

Penyuluh Kesehatan Masyarakat

IKesehatan

P'"yuluh Puiuk

Imigrasi, Pajak Dan Kementerian Asisten Profesional Keuangan yang berkaitan

Penyuluh Perikanan

Ilmu Hayat



Ilmu Sosial yang bcrkaitan

Kementerian Perindustrian

Nomor 129/KEP/M.PAN/ 12/2002 jo. KEP/04/M.P AN/ I /2005

EJP'"yuluh Perindustrian dan Perdagangan

EJ

1\.1.I

Arsitek, Insinyur dan Sumber Daya dan yang berkaitan Mineral

Penyelidik Bumi

195 l!Penyuluh Agama

EJ

-·-~'""I

Penyuluh Pcrtanian

EJIPenyuluh Sosial

j11mu Hayat

IIlmu Sosial dan


yang berkaitan


IKeme~terian Pertaman

Nomor 58/KEP/M.P AN/8/2000


Nomor PER/02/MENPAN/2/2008

Kementerian Sosial Nomor PER/06/M.PAN/5/2008

42246.pdf

D

Perancang Peraturan Hukum Dan Perundang - undangan Peradilan

EJJrerawat

l!Kesehatan

EJ!rerawat Gigi

llKesehatan

EJ!rerekam Medis

llKesehatan

I"'"";,;,,

Ell"'"kaya"8

FlEJ EJ EJ EJ

EJ

Kcmenterian Hukum dan Hak Asasi Manusia




dan

perekayasaan

Norn or 41 /KEP/M.P AN/12/2000 Nomor 94/KEPIM.PAN/111200 I Nomor 22/KEP/M.PAN/4/2001 Nomor 135/KEP/M.PAN/12/2002

Badan Pengkajian dan Penerapan Tcknologi


Nomor 16/KEP/M.P AN/3/200 I

Perencana

Manajemen

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Palisi Kehutanan

Penyidik dan Detektif

Kementerian 1Kehutanan

INomor 17 TAHUN 2011

Pranata Hubungan Masyarakat

Penerangan dan Seni Budaya

IKementerian Komunikasi dan lnformatika


Pranata Komputer

IKekomputeran

Pranata Laboratorium IKesehatan Kesehatan Pranata Laboratorium Pendidilkan

Pendidikan Lainya

EJlrranata Nuklir

IFisika, Kimia dan

EllPsikolog Klinis

llKesehatan

1!09 llr"'takawao

yang berkaitan

I

EJIRadiografer


Ar<;pa,;,. ra,takawan dan

yang berkaitan IJKesehatan

IBadan Pusat Statistik IKcmenterian Kesehatan

Nomor 66/KEP/M.PAN/712003 Nomor PER/08/M.PAN/3/2006


Norn or 3 Tahun 20 I 0

Badan Tenaga Nuklir Nasional

Norn or 149/KEP/M.PAN/11/2003


Nomor PERJl 1/M.PAN/5/2008

Perpustakaan Nasional


I Kcmenterian Kesehatan

Nomor I 33/KEP/M.PAN/12/2002

I

42246.pdf

C!JI

8

2

I

Kesehatan

Refrok,ioni' Opfoien

j129 llRescuer Blsandiman EJlsanitarian

D

Sat~an

II

IPenyidik dan Detektif

llKesehatan

Polisi Pamong I

PraJa

BISt·''"' '

I

B

Surveyor Pemetaan

~ Teknik Elekromedis

EJ

tJ D

3

Motemotik• suni'1ik d'" yong

berkaitan Arsitek, lnsinyur dan yang berkaitan IKesehatan

4 Kementerian Kesehatan

IBadan SAR Nasional

l~embaga Sandi

I

egara

Kementerian Kesehatan

I


llNomor 10 Tahun 2014

l


I


j~:;e~~terian Dalam INomor 4 Tahun 2014 Badan Pusat Statistik

Badan Koordinasi Norn or Survei dan 134/KEP/M.PAN/12/2002 Pemetaan Nasional


Nomor 41/KEP/M.PAN/4/2003 Norn or 64/KEP/MK.WASPAN/10/199 9

Teknik PMgairnn

Arsitek, lnsinyur Kementerian dan yang berkaitan Pekerjaan Umum

Norn or 63/KEP/MK. WASP AN/I 0/199 9

Teknik Penyehoton

Arsitek, lnsinyur dan yang berkaitan


Norn or 66/KEP/MK. WASP ANil 0/199 9


Norn or 65/KEP/MK. WASP AN/I 0/199 9

dan Perumahan

~ITeknisi Gigi

dan yang berkaitan llKesehatan

Teknisi Penelitian dan Penelitian dan perekayasaan Perekayasaan

Teknisi Pencrbangan


Teknisi dan Pengontrol Kapa! dan Pesawat

]

Nomor 19 Tahun 2013

Arsitek, lnsinyur Kementerian dan yang berkaitan Pekerjaan Umum

D'Ccknik Tata Bangonan Arsitek, lnsinyur

I

5

Teknik Jalan dan Jembatan

Lmgkungan

l~ El

I



Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi



Norn or KEP / 192/M .PA NI 1112004

42246.pdf

CJI 98

2

l

4

3

II Operator Al at-A lat Kementerian Optik dan Komunikasi dan Elektronik lnformatika

Teknisi Siaran

5

I Nomor 128/M.PAN/1989

~

EJ

Teknisi Transfusi Darah

~ITerapis Wicara

B

IKesehatan

IKementerian

llKesehatan

IKementerian

Widyoi,w•rn


Pendidikan Lainya

Kesehatan Kesehatan

Lem bag a Administrasi Negara

Nomor PER/06/M.PAN/4/2007 Nomor PER/48/M.PAN/4/2005

Nomor 14 Tahun 2009

I

PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

Recommend Documents