PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

41475.pdf

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH

DAERAH DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI APARATUR

SI TA

S

TE R

BU

KA

DI KABUPATEN KEPULAUAN ARU

U

N

IV

ER

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh

Gelar Magister Sains Dalam IImu Administrasi

Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

GODLIEF AMBROSIUS A. GAINAU

NIM. 016 754 803

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2014

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 11

ABSTRAK

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

DALAM MENlNGKATKAN KOMPETENSI APARATUR

DI KEBUPATEN KEPULAUAN ARU

Email: [email protected] Program Pascasajana Universitas Terbuka Indonesia

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

Tuntutan terhadap kepernerintahan yang baik (good governance) rnerupakan salah satu isu utarna dalarn penyelenggaraan pernerintahan secara berdayaguna dan berhasilguna. Penelitian ini difokuskan pada irnplernentasi kebijakan pernerintah daerah dalarn peningkatan kornpetensi aparatur di Kabupaten Kepulauan Am. Tujuannya adalah rnenganalisis i:nplernentasi kebijakan pernerintah daerah dalarn peningkatan kompetensi aparatur serta faktor-faktor yang rnendorong dan mengharnbat irnplernentasi kebijakan. Metode yang digunakan adalah rnetode Irualitatifkarena obyek peneLitian berkaitan dengan fenornena sosial tentang perilaku rnanusia dan proses keIja. Surnber informasi dalarn penelitian ini adalah informan alau subjek penelitian yang dipilib dengan teknik purposive yang disebutjudgement, rnerupakan perniliban subjek yang ada dalarn posisi terbaik untuk rnernberikan informasi yang dibutuhkan. Data dikurnpulkan dengan rnenggunakan teknik wawancara, observasi dan studi dokurnentasi, dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan rnetode anaIisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesirnpulan/verifikasi. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa kornunikasi antara pirnpinan dan bawahan seringkali rnengalarni harnbatan atau kendala karena pekeIjaan-pekeIjaan yang diberikan oleh pirnpinan kepada bawahan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Surnber daya yang tersedia dalarn organisasi dianggap cukup dari segi kuantitas, akan tetapi secara kualitas belurn terpenuhi karena kurangya tenaga yang rnerniliki kernarnpuan di bidang teknis. Untuk kecenderungan tingkah laku, aparatur bersifat acuh tak acuh, rnalas dan larnban serta kurang bertanggung jawab dalarn rnenyelesaikan pekerjaan. Struktur birokrasi yang dibentuk, walaupun rniskin struktur dan kaya fungsi, narnun belurn berfungsi secara baik karena pelaksanaan tugas aparatur belurn sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku. Sernentara itu, hasil penelitian tentang kornpetensi aparatur rnenunjukkan bahwa bawahan belurn rnerniliki preslasi keIja dalarn rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi, pelaksanaan tugas belurn sesuai dengan sasaran keIja serta bawahan belurn dapat rnemaharni apa yang hams dilakukan. Keahlian yang dirniliki aparatur dianggap masih kurang karena tidak sernua aparatur rnerniliki kemarnpuan di bidang teknis. Perilaku aparatur dalarn rnenjalankan tugas belum dapat rneningkatkan kornpetensi karena belurn/kurang jujur, dan kurang bertanggung jawab. Pernimpin belurn rnerniliki kernarnpuan manajerial dalarn rnernpengaruhi bawahan. Faktor faktor yang rnendorong irnplernenlasi kebijakan pernerintah daerah dalarn peningkatan kornpetensi aparatur adalah peluang pendidikan dan keinginan aparatur untuk rnengikuti pendidikan dan pelatiban atau pendidikan lanjutan. Sebaliknya faktor-faktor yang rnengharnbat irnpLernenlasi kebijakan pernerintah daerah dalarn


41475.pdf III

peningkatan kompetensi aparatur adalah persetujuan pimpinan dan ketersediaan anggaran bagi aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun pendidikan lanjutan. Rekomendasi untuk pimpinan satuan kerja perangkat daerah agar me1alrukan komunikasi yang efektif kepada bawahan, mengusulkan tarnbahan pegawai kepada pemerintah daerah, melakukan pembinaan dan pengawasan intensif kepada bawahan demi peninglcatan kompetensi aparatur.

U

N

IV

ER SI

TA S

TE

R BU

KA

Kala kunci : Implementasi kebijakan, kompe(ensi aparatur.


41475.pdf IV

ABSTRACT

IMPLEMENTATION ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT PRUDENCE

IN INCREASING THE CIVIL SERVANT COMPETENCIES

IN ARU ISLANDS REGENCY

Email: [email protected]

Graduate Studies Program Indonesia Open University

U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

Demanding of good governance is a major issue in organizing the producitive

goverment. This research is jicused on the implementation of local goverment

prudence in increasing the civil servant competencies in Aru Islands Regency. The

aim of this program was to analysis the implementation of the local goverment

prudence in increasing the civil servant competencies and the factors which courage

and hinder the prudence implementation. The method used in this research was

based on the qualitative method because the research object dealt with social

phenomena about human's behaviour and the proccess of working. The subject of

this research were informan which were selected by using purposive tecknic is the

judgement. Data were collected by inteview tecknick, observation and documentation

study, and qualitative analysed which in used analys method consists of reduction

data, serving data and conclusion/verification. The result of the research showed

that the communication between the leader and the staff has very often gotten

obstacles or problems because of the duties which were given by the leader to the

staff could not be done accurately. The human resources in organization was

considered to be in terms ofthe quantities, but in terms ofquality it did not approate

because ofthe lack of the human resources who were the best tecknical abilities. In

terms ofdisposition, the civil servant were ignore, lazy and slow as well as less or

unresponsibile for doing the jobs. The bureaucratic structure which were formed,

eventhough scanty in terms of structure and rich in jUnction, but it has not utilized

yet since to carry out the civil servant did not follow the valid rules. In terms ofcivil

servant competence the research results showed that the staffdid not have any works

achievement in doing the principal duties andjUnction, the job description was not in

accordance with the target ofworking and the staffcould not understand what they

The expertis by which the civil servants owned were still considered

have to do. lack because not all the staffhave tecknical abillities. The civil servants behaviour in

doing the job has not yet increase the competence because ofthe lack ofhonesty and

responsibility. The leader has not possessed managerial competence in ordern to

influence the staff. The factors which supported the implementation of local

government prudence in increasing the civil servant competences were the

oppurtunity to take education and the civil servants wish to follow the upgrading and

training program or to take formal continuing education. On the contrary the factors

which hindered the implementation fo local goverment prudence in increasing the

civil servant competences were is the leader's agreement and the budget for

attending the upgrading or taking formal continuing education. The recomendation

for the leader of the civil servant area to make the effective communication to the


41475.pdf v

staff, recomended highhest apparatus to the local government and intesive control to the stafffor increasing the civil servant competence.

U

N

IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

Key word: Prudence implementation, civil servant competence.


41475.pdf VI

UNIVERSIAT AS TERBUKA


BU KA

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

S

TE

R

PERNYATAAN

U

N

IV

ER

SI

TA

Tugas Akhir Program Magister (TAPM) yang beIjudul : "Analisis mplementasi

Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Peningkatan Kompetensi Aparatur

di Kabupaten Kepulauan Aru" adalah basil karya saya sendiri,

dan selurub sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya

nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari temyata

ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya

bersedia menerima sanksi akademik

Jakarta, 25 Januari 2014

Yang rnenyatakan

METERAl ~

:!]~.§f ~'"

",

C7C05AC

7'11

S A. GAINAU ; 016 754 803

"V)

41475.pdf

LEMBARAN PERSETUJUAN TAPM

AnaJisis

Judul TAPM

Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam

Peningkatan Kompetensi Aparatur di Kabupaten Kepulauan Aru Godlief Ambrosius A. Gainau

NIM

016754803

Program Studi

Magister Administrasi Publik

Hari / Tanggal

Sabtu 25 Januari 2014

TE R

BU

KA

Penyusun TAPM

Menyetujui:

SI

~

TA

S

Pembimbing I

U

N

IV

ER

( Dr. Muh. Farid, MS ) NIP. 19610716198702 I 001

'\..

(Florentina R. Wulandari, SIP.,NtSi NIP. 1971 0609 1998022 001

t"


P~"

( Dr. Sitl Julaeha, MA )

NIP. 196504291989032 OOl

41475.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA


PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PENGESAHAN

Godlief Ambrosius A. Gainau 016754803 Magister Administrasi Publik Anal isis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah daJam Peningkatan Kompetensi Aparatur di Kabupaten Kepulauan Aru

BU

KA

Nama NIM Program Studi Judul Tesis

Hari I Tanggal Waktu

SI TA

Dan telah dinyatakan LULUS

S

: Sabtu 25 Januari 2014 : 15.30 ~ 17.30 WIT

TE R

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Tesis Program PascasaIjana, Program Studi Administrasi Publik, Universitas Terbuka pada :

PANITIA PENGUJI TESIS:

: Prof. Dr. Budiman Rusli, M.Si

U

N

Penguji Ahli

IV

ER

Ketua Komisi Penguji : Dr. Sri Listyarini, M.Ed

Pembimbing I

: Dr. Muh. Farid, MS

Pembimbing 11

: Dr. Siti Julaeha, MA


~

········W.;C··········

........

\~~...:.....

41475.pdf IX

KATAPENGANTAR

Dengan senantiasa memohon petunjuk dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, penulisan tesis yang beJjudui "Analisis implementasi kebijakan pemerintah

daerah dalam peningkatan kompetensi aparatur ill Kabupaten Kepulauan Am" dapat

KA

terselesaikan. Penulisan tesis ini membutuhkan keJja kerns dan keJjasama dengan

BU

berbagai pihak untuk penyelesaiannya, walaupun banyak hambatan dan kendala yang

TE

penelitian sampai dengan ujian hasil penelitian.

R

ditemui, mulai dari penulisan rencana penelitian, konsultasi dan seminar rencana

TA S

Penulis sadar sungguh bahwa adanya dukungan dari berbagai pibak, dan

araban serta bimbingan secara kontinyu dari para pembimbing maupun dorongan

SI

dari Universitas Terbuka, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan

IV ER

baik. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada:

N

l. Rektor Universitas Terbuka beserta seluruh civitas akademika, yang telah

U

beJjasa bagi penulis bersama beberapa rekan di Kabupaten Kepulauan Am untuk mengikuti pendidikan pada Program PascasaJjana Universitas Terbuka 2. Ketua Program PascasaJjana Universitas Terbuka, yang atas perkenaan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister pada Program PascasaJjana Universitas Terbuka. 3. Ketua Bidang IImu Sosial dan limn Politik Program Magister Adrninistrasi Publik Universitas Terbuka, atas perkenaan dan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan stdui pada Universitas Terbuka.


41475.pdf x

4. Para pembimbing dan penguji masing-masing Dr. Moo. Farid, MS dan Dr. Siti Julaeha, MA, serta Prof. Dr. Budiman Rusli, M. Si, juga Dr. H. Badu, M.Si, yang begitu antusias dalam memberikan arahan dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini.

5. Para tutor, baik tutor tatap muka maupun tutor online yang telah banyak

KA

memberikan araban dan petunjuk kepada penulis selama proses tutorial

BU

berlangsung.

6. Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko, SH., M.HUM, yang berkenaan

TE

R

memberikan izin belajar dan rekomendasi kepada penulis untuk mengikuti studi

TA S

pada Program PascasaIjana Universitas Terbuka

7. Para pimpinan satuan keJja perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah

SI

Kabupaten Kepulauan Aru, yang telah membantu penulis dalam memberikan

IV ER

data sesuai pedoman wawancara serta hasil wawancara dengan penulis, juga para pegawai negeri sipil yang tumt membantu penulis selama studio

N

8. Isteri tersayang Christin Jutan, anak-anak Benito, Putri dan Jonathan serta kedua

U

cucu AIjuna dan Anindita, yang turut memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis selama studio

Jakarta, 25 Januari 2014 Penulis

GODLIEF AMBROSruS. A. GAINAU NIM: 016 754 803


41475.pdf xi

DAFfAR lSI

Abstrak

11

Lembar Pemyataan

V

Lembar Persetujuan

VI

Lembar Pengesahan

VlI

KA

Kata Pengantar

BU

Daftar lsi Daftar Garnbar

TE R

Daftar Tabel Daftar Lampiran BAB

I. PENDAHULUAN

TA

S

A. Latar Belakang

XIV

1

1

SI

9

D. Kegunaan Penelitian

10

TINJAUAN PUSTAKA

11

A. Kajian Teori

11

Konsep Administrasi Publik

N

11

2.

Konsep Kebijakan Publik

16

3.

Konsep Implementasi Kebijakan

19

4.

Model Implementasi Kebijakan Publik

27

5.

Konsep Kompetensi Aparatur

43

U III.

XIII

C. Tujuan Penelitian

1.

BAB

XII

9

ER

II.

x

B. Perumusan Masalah

IV

BAB

VIII

B. Penelitian-penelitian Terdahulu

44

C. Kerangka Berpikir

46

D. Defmisi Operasional

56

1. lmplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah

56

2. Kompetensi Aparatur

57

METODE PENELITIAN

59

A. Desain Penelitian

59


41475.pdf Xli

IV.

59

C. Instrumen Penelitian

60

D. Prosedur Pengumpulan Data

62

E. Analisis Data

64

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

67

A. Gambaran Urnum Daerah Penelitian

67

I. Keadaan Geografis

67

2. Pernerintahan dan Penduduk

68

KA

BAB

B. Informan dan Subyek Penelitian

4. Keadaan Kepegawaian

TE R

5. Pendidikan dan Pelatiban Jabatan

BU

3. Organisasi Perangkat Daerah

78

7. Pengangkatan Dalarn Jabatan Struktura1

82

8. Kebijakan Peningkatan Kualitas Sumber daya Aparatur

88

TA S

80

SI

I. Kornunikasi

ER

2. Surnber daya

93

93

101

108

4. Struktur birokrasi .

liS

C. Kornpetensi Aparatur

118

I. Prestasi keJja

118

2. Keahlian

123

3. Perilaku

126

4. Kepernirnpinan

130

U

N

IV

3. Kecenderungan Tingkah Laku

D. Faktor-faktor Pendorong dan Pengbambat

V.

74

6. Standar Kornpetensi Jabatan Struktural

B. Analisis Irnplernentasi Kebijakan Pernerintah Daerah

BAB

69

135

1. Faktor-faktoc pendorong

137

2. Faktor-faktor pengbarnbat

138

SIMPULAN DAN SARAN

146

A. Sirnpulan

146

B. Saran

149

DAFTAR PUSTAKA


153

41475.pdf XIlI

DAFIARGAMBAR

Gamba:- 2.1.

Variasi analisis kebijakan

Gambar 2.2.

Pengaruh langsung

23 langsung

implementasi kebijakan

BU

Kerangka berpikir analisis implementasi kebijakan peningkatan kompetensi

TE

pemerintah daerah dalam

aparatur di Kabupaten Kepulauan Am

dan Hubennan)

64

Model analisis data kualitatif menurut Milles dan

ER

Gambar 3.1.

55

Komponen-komponen analisis data : Model alir (Miles

SI TA S

Gambar 3.1.

34

R

Gambar 2.3.

terhadap

KA

dan tidak

U

N

IV

Hubennan


66

41475.pdf XIV

DAFfAR TABEL

Tabel 4.1.

Jurnlah pegawai negeri sipil di Kabupaten Kepulauan Am

Tabel 4.2.

77

Jurnlah aparatur pernerintah daerah yang telah mengikuti

BU

pendidikan dan pelatihan kepernimpinan

79

Jurnlah pegawai negeri sipil yang rnenduduki jabatan

TE R

TabeI4.3.

KA

taboo 2010-2013

struktural (eselon II dampai IV) di Kabupaten Kepulauan

86

Jurnlah izin/tugas belajar yang diberikan oleh pernerintah

SI

TabeI4.4.

TA S

Am

ER

daerah kepada pegawai negeri sipil ootuk rnengikuti

Jurnlah anggaran yang dialokasikan ootuk pendidikan

N

TabeI4.5.

140

IV

pendidikan lanjutan

142

U

lanjutan SI dan S2 Tabel 4.6.

Jurnlanh anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan dan

pelatihan kepernirnpinan tingkat IV dan IIIIII


144

41475.pdf xv

DAFfAR LAMPIRAN

Pedoman wawancara

160

Lampiran 2.

Pedoman observasi

163

Lampiran 3.

Hasil wawancara

U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

Lampiran 1.


165

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


41475.pdf II

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

I.

Konsep Administrasi Publik

KA

I1mu administrasi publik yang dipelajari dewasa ini, dikenal dengan

BU

istilah public administration, dan dialih-bahasakan ke dalam bahasa

R

Indonesia menajadi administrasi publik sebagaimana istilah aslinya.

TE

Menurut Thoha (2010:92), di Indonesia istilah administrasi negara dikenal

SI TA S

berbarengan dengan pendekatan yang digunakan dalam mengelola negara yang menekankan pada orientasi kekuasaan negara. Orientasi kekuasaan

ER

yang berasal dari negara ini membuat segala upaya penyelenggaraan administrasi pemerintahan bercorak swara negara. Publik lebih ditekankan

N IV

pada pemahaman negara Oleh karena itu corak swara negara itu Iebih

U

menonjol ketimbang corak yang berswara masyarakat atau rakyat. Dinyatakan selanjutnya bahwa ilmu adrninistrasi publik dan manajemen

pemerintahan telah banyak berubah dari yang swara negara ke swara masyarakat. Oleh karena itu pemahaman istilah publik seperti yang dilekatkan

sebagai predikat pada istilah administrasi (administration),

hendaknya dipahami sebagai predikat pada proses kepemerintahan yang selaras

dengan

perubahan

paradigma

tersebut.

Dengan

dernikian

administrasi publik dapat diartikan sebagai administrasi pemerintahan yang dilakukan oleh aparat pemerintah untuk kepentingan masyarakat.


41475.pdf 12

Perubahan paradigma ini membawa pengaruh yang besar dalam tata kehidupan pemerintahan, yang salah satu pengaruhnya antara lain ialah ditempatkannya rakyat pada posisi utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan birokrasi pemerintahan. Manajemen pemerintahan tidak lagi berorientasi pada aspek pemerintahan (government) akan tetapi beralih pada

KA

aspek tata kepemerintahan (governance). Dengan memahami keadaan pemahaman kita tentang

administrasi

Lebih

perannya.

lanjut Thoha (2010:94)

TE R

publik dan

ilmu

BU

seperti itu maka perlu dirurnuskan

menyebutkan bahwa iblU adrninistrasi publik merupakan suatu kajian yang

TA S

sistematis dan tidak sekedar lukisan abstrak, akan tetapi memuat perencanaan realitas dari segala upaya dalam menata pemerintahan menjadi

SI

kepemerintahan yang baik (good governance).

ER

Gagasan good governance berkembang yang oleh beberapa pihak

IV

antara lain Sofyan Effendi dan Bondan Gunawan (dalam Tjokroamidjojo, diteIjemahkan dengan kepemerintahan yang baik atau

U

N

2000:19-20),

penyelenggaraan yang baik, karena ada penyelenggaraan sektor swasta bahkan oleh masyarakat sendiri. Selanjutnya

Tjokroamidjojo (2000:20)

menyebutkan bahwa teIjemahan yang digunakan adalah perkembangan ke arah good governance paralel dengan masyarakat-masyarakat ke arah suatu

masyarakat madani atau masyarakat warga, sistem politik yang lebih demokratis, lebih menghargai hak asasi manusia dan penerapan hukum (role

of law) dan perkembangan dari ekonomi perencanaan sentral ke arah ekonomi pasar dalam g10balisasi ekonomi. Pada dasarnya perkembangan ke arah lebih adanya proses pemberdayaan manusia (empowerment of man). Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 13

Masyarakat

madani

dan

sistem

politik

yang

demokratis

berarti

pemberdayaan politik (political empowerment) dan ekonomi pasar pada dasamya adalah pemberdayaan ekonomi (economic empowerment) dari manusia dalam masyarakat. Karena tidak didasarkan pada pilih kasih, melainkan pada penilaian dan persyaratan atau hale yang sarna maka merupakan part and parcel dari

KA

perkembangan good governance

kata "yang

baik"

menurut

Emil

Salim

(dalam

TE R

Mengenai

BU

pengembangan masyarakat warga atau juga masyarakat madani.

Tjokroamidjojo, 2000:21) menyebutnya sebagai berintegritas. Dinyatakan

TA S

selanjutnya bahwa pengertian good governance yang dipakai sekarang masih simpang siur. Pada umumnya good governance yang diartikan

SI

sebagai pemerintahan yang bersih (clean government), sering kali juga

ER

mengarah pada pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Memang

IV

berkembangnya pemikiran good governance bennula dari perhatian pada

U

N

clean government dan good government. Suatu pemikiran awal tentang good governance mengacu pada salah satu kecenderungan global, paradigma barn administrasi/manajemen pembangunan. Dengan demikian good governance adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi

pembangunan,

pengelolaan

perubahan

masyarakat

dan

pengelolaan pembangunan. Berbagai pemikiran yang berkembang akhir-akhir ini menginginkan adanya perbaikan sektor publik sehingga melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta. Osborne dan Gaebler (1996:29-311) mengemukakan tentang


41475.pdf 14

mewirausahakan birolcrasi (reinventing government) yang isinya antara lain memuat sepuluh langkab pemerintahan yaitu: (I) pemerintahan katalis (mengarahkan ketimbang mengayuh); (2) pemerintahan milik masyarakat (memberi wewenang ketimbang melayani); (3) pemerintahan yang kompetitif (menyuntikan persaingan ke dalam pemberian pelayanan); (4)

KA

pemerintahan yang digerakkan oleh misi (mengubah organisasi yang

BU

digerakkan oleh peraturan); (5) pemerintahan yang berorientasi basil

pelanggan

TE R

(membiayai basil, bukan masukan); (6) pemerintahan yang berorientasi (memenuhi

kebutuhan

pelanggan,

bukan birokrasi);

(7)

S

pemerintahan wirausaha (menghasilkan ketimbang membelanjakan); (8)

(10)

pemerintahan

beorientasi

pasar

(mendongkrak

SI

desentralisasi;

TA

pemerintahan antisipatif (mencegah dari pada mengobati); (9) pemerintahan

ER

perubahan melalui pasar).

IV

Konsep reinventing government muncul sebagai kritik atas kineIja

U

N

pemerintahan selama ini dan sebagai antisipasi atas berbagai perubahan yang akan teIjadi. Konsep tersebut menawarkan prinsip-prinsip dasar bagi

sebuah model bam pemerintahan di masa akan datang. Reinventing

government memang merupakan konsep yang monumental, tetapi tidak diikuti

dengan

reengineering,

perubahan-perubahan

righsizing

dan

perbaikan

lain

seperti

mekanisme

bureaucracy reward

and

punishment, sehingga konsep reinventing government tidak akan dapat mengatasi persoalan birokrasi selama ini (Mardiasmo, 2002:22). Langkah langkah pemerintahan yang dikemukakan di atas pada dasarnya memberi tekanan pada bagaimana pemerintah memberikan pengarahan, dorongan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 15

kepada masyarakat termasuk sektor swasta. Atau dengan kata lain dari langkah-Iangkah pemerintahan yang dikemukakan tersebut, birokrasi publik juga hams

berubah dari

sikap yang bureaucratic menjadi

lebih

enJerpreneural, ini yang disebut governance sebagairnana dikemukakan oleh

Frederick

(dalam

Tjokroamidjojo,

2000:62).

Lebih

jauh

KA

Tjokroamidjojo (2000:63-67) menyebutkan bahwa uraian yang lebih relevan

BU

uotuk Indonesia yaitu upaya ke arah good governance, mencakup lima

TE R

aspek pokok yaitu: (I) birokrasi harns netral dari organisasi partai politik; (2) peningkatan profesionalisme birokrasi; (3) penerapan manajemen

S

kebijakan; (4) get rid of KKN, kriteria disiplin dan sanksi hukum; serta (5)

SI TA

material reward terutama jabatan pirnpinan. Masalah-masalah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

ER

suatu negara kalau diangkat keatas pentas politik, akan merupakan masalah

IV

yang mendesak uotuk dipecahkan oleh pemerintah. Masalah-masalah

U

N

tersebut kadangkala pelik dan fundamental, sehingga memerlukan proses pemecahan yang pelik pula Masalah-masalah tersebut hidup,

seperti

hidupnya suatu masyarakat yang dinamis. Dengan demikian tumbuh dan berkembangnya suatu masalah dalam suatu masyarakat negara, lambat laUD, cepat atau lambat akan menyentuh dan disentuh oleh administrasi negara. Dalam hubungan ini, Thoha (2010:101-102) menyatakan bahwa itulah sebabnya administrasi negara mempunyai kepentingan terhadap pemecahan masalah-masalah masyarakat. Proses pembentukan

masalah pemerintah,

pemecahannya, penentuan kebijaksanaan dan evaluasi kebijaksanaan


41475.pdf 16

tersebut untuk sementara dapat dipergunakan sebagai gambaran pengertian kebijakan publik (public policy). 2.

Konsep Kebijakan Publik

Public policy menurut Dye (1981 :2) adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun tidak dilakukan (whatever governmenJ

KA

choose to do or not to do). Dalam pengertian ini, pusat perhatian public

BU

policy tidak hanya pada apa saja yang dilakukan, tetapi juga apa saja yang

TE R

tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Apa yang tidak dilakukan itu, mempunyai dampak yang cukup besar terhadap masyarakat seperti halnya

SI TA

S

dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Mempelajari tentang public policy sebagai ilrnu, tidak terlepas dari

ER

ilrnu lain yang berkaitan erat dengan public policy. Salah satu cabang ilrnu

IV

yang dekat dengan public policy adalah ilrnu politik, karena ada beberapa

N

alasan mengapa ahli-ahli ilrnu politik memberikan perhatian terhadap public

U

policy. Dalam hubungan ini Thoha (2010:110-111) mengemukakan alasan alasan tersebut antara lain sebagai berikut: Pertama, public policy dapat dipelajari untuk alasan-alasan ilrniah yang benar-benar mumi (purely scientific reason). Hal ini berkaitan dengan pemahaman tentang sebab akibat dari keputusan-keputusan policy dalam mengembangkan pengetahuan mengenai kehidupan sosial. Public policy dapat dipandang sebagai variabel dan sistem. Suatu pemahaman dari hubungan-hubungan ini akan memberikan andil terhadap keluasan, signifikansi, reliabilitas dan pengembangan teoretis ilmu-ilrnu sosial, termasuk di dalarnnya public policy. Kedua, publik policy dapat dipelajari pula untuk alasan-alasan yang professional. Memahami sebab akibat dari public policy berarti sarna halnya memberikan kesempatan mengamalkan pengetahuan sosial untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Masalah-masalah sosial yang timbul sewaktu-waktu dapat dipecahkan berdasarkan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 17

prinsip-prinsip pengetahWlIl public policy. Dengan demikian public policy adalah suatu pengetahWlIl yang dapat dipergunakan untuk membantu menyelesaikan rnasalah-masalah praktis secara professional, dan tidak semata-mata hanya mengandalkan teori yang utopis.

TA

S

TE

R

BU KA

Ketiga, publik policy dapat dipelajari dengan tuj WIIl-tujWlIl politik. Alasan ini dapat dipergunakan untuk meyakinkan agar diperoleh suatu kebijaksanaan yang tepat dalam rangka mencapai tujWlIl yang tepat pula. Sering kali dikemukakan bahwa ilmu politik tidak dapat menjadi pendiam atau impoten di dalam menghadapi krisis sosial dan politik. Ahli-ahli ilmu politik mempunyai kewajiban moral untuk meningkatkan secara khusus public policy. Dntuk melaksanakan hal tersebut, titik pusat perhatiannya ditujukan pada lembaga-lembaga, proses-proses atau perilaku yang sering kali dianggap kering, tidak bergayut (irrelevant) dan tidak bermoral. Hal hal semacam ini pada umumnya tidak menarik perhatian proses public policy. Public policy tidak hanya dipelajari untuk alasan alasan ilmiah dan profesional saja, tetapi dapat pula dipelajari untuk alasan politik, misalnya untuk diskusi-diskusi politik, memajukan tingkat kesadaran politik dan meningkatkan kualitas public policy.

ER

SI

Nugroho (2009:138-139) memberikan pernyataan tentang makna suatu pemerintahan dalam kaitannya dengan domain pemerintahan dalam

IV

administrasi publik yang menjadi acWlIl, yaitu: (I) isu yang dibahas adalah

U

N

kebijakan publik; (2) aktor penting dalam kebijakan publik adalah pemerintah; dan (3) pemerintah dalam hal ini identik dengan organisasi publik dalam makna negara. Hal tersebut dapat disimpuIkan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikeIjakan atau tidak dikerjakan pemerintah, dan pemerintah di sini adalah negara. Proses public policy yang secara pokok menetapkan garis-garis umum dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari lembaga-lembaga pemerintah. Jika policy telah ditetapkan, persoalan yang kemudian timbul ialah bagaimana policy itu Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 18

dilaksanakan. Dengan kata lain jika suatu kebijaksanaan telah diputuskan, maka dibutuhkan sistem untuk melaksanakan kebijaksanaan tersebut. Sistem

inilah menurut Thompson (dalam Thoha, 2010:112) dinamakan birokrasi. Walaupun di dalam banyak hal public policy dibuat dalam arena politik tapi hampir semua perencanaan dan pelaksanaannya dalam arena birokrasi.

KA

Birokrasi memiliki posisi yang strategis, mempunyai keahlian profesional

BU

dalam menjalankan fungsinya, serta mekanisme antara perencanaan dan

sangat menentukan.

TE R

pelaksanaan policy erat sekali, maka peranan birokrasi dalam public policy

S

Ketika Weber (dalarn Sundarso, dkk, 2009:2.4,2.9-2.10) muncul

SI TA

pertama kali dengan tipe ideal birokrasinya sarna sekali tidak berrnaksud untuk menyatakan bahwa inilah bentuk organisasi yang paling tepat untuk

ER

semua kegiatan bersama manusia Narnun birokrasi telah menjadi

IV

paradigma yang dominan dalam studi tentang organisasi, administrasi dan

U

N

manajemen. Dinyatakan selanjutnya, memang tidak dapat disangkal bahwa secara umum birokrasi identik dengan organisasi pemerintah yang terdiri

dari pejabat-pejabat dalam hubungan yang sangat hierakhis, dimana hubungan tersebut mencerminkan adanya pembagian tugas yang terperinci, jelas dan disertai dengan sikap impersonal. Secara ringkas karakteristik utama birokrasi ideal Weber adalah sebagai berikut: (I) Aturan-aturan dan prosedur formal, yaitu adanya pengaturan fungsi-fungsi resmi yang saling terkait oleh aturan yang menjadikan fungsi-fungsi resmi itu sebagai satu kesatuan yang utuh; (2) Spesialisasi pekeIjaan, yaitu adanya pembagian keIja yang jelas dalam organisasi sehingga setiap anggota organisasi mempunyai tugas yang jelas dan juga mempunyai wewenang yang seimbang Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 19

3.

TA S

TE

R

BU

KA

dengan tugas yang harus dijalankannya; (3) Kejelasan hierarkhi, dimana adanya pengorganisasian yang mengikuti prinsip hierarkhi, yaitu tingkatan yang lebih rendah diawasi oleh tingkatan yang lebih tinggi sehingga tersusun suatu hierarkhi otoritas yang runut, mulai dari tingkatan yang tertinggi sampai tingkatan yang terendah. Susunan hierarkhi otoritas ini disebut juga dengan rangkaian perintah (chain ofcommand); (4) Pengembangan karier berdasarkan merit system, yaitu adanya sistern penerimaan dan penempatan karyawan (anggota organisasi) yang didasarkan kemampuan teknis, tanpa memperhatikan sama sekali koneksi, hubungan keluarga dan favoritisme; (5) Impersonality, yaitu adanya pernisahan antara pemilikan alat produksi maupun adrninistrasi dari kepernimpinan organisasi dan pernisahan ini akan membuat organisasi tetap bersifat impersonal, yang dianggap penting untuk mencapai efisiensi; (6) Adanya objektivitas dalam me1aksanakan tugas yang berkaitan dengan suatu jabatan dalam organisasi; (7) Kegiatan administratif, keputusan-keputusan dan peraturan-peraturan dalam organisasi selalu dituangkan dalam bentuk tertulis. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

SI

Seeara etimologi implementasi berasal dari istilah bahas Inggris "to

IV ER

implement", yang artinya pelaksanaan dan penerapan (Adiwisastra, 2008). Pengertian ini di dipertegas oleh Hill and Hupe (2002:3-4) dalam Pranoto

U

N

(2005:45) dan Pressman and Wildavsky (l984:xxi) yang merumuskan secara pendek bahwa "to implement" atau mengimplementasikan berarti "to

provide the means of carring out" atau menyediakan sarana untuk me1aksanakan sesuatu; "to give practical effect to" menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu, atau to accomplish, to fUlfill, to produce, to

complete. Bahkan Pressman and Wildavsky (1984: xxi) menyatakan bahwa kata implementasi di samping sebagai kata keIja (verb) juga hams mempunyai sebuah obyek (object) yaitu kebijakan (policy). Jadi pada dasarnya implementasi adalah melaksanakan sesuatu dalam hal ini kebijakan yang dapat menimbulkan sesuatu dampak tercapai atau tidaknya sesuatu Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 20

kebijakan

dengan

menggunakan

sarana-sarana

untuk

melaksanakan

kebijakan tersebut. Tachjan (2006:24) menegaskan lebih lanjut bahwa: "... maka kata irnplementasi

kebijakan

penyelesaian atau

publik

pelaksanaan

dapat

diartikan

suatu kebijakan

sebagai

aktivitas

publik yang telah

KA

ditetapkanldisetujui dengan penggunaan sarana (tools) untuk mencapai

BU

tujuan kebijakan".

R

Mernpelajari implemelltasi kebijakan publik sangat krusial dan

TE

komplek dalarn prespektif adrninistrasi publik dan kebijakan publik. Hal ini

SI TA S

berkaitan dengan aspek kebijakan itu sendiri. Selain itu pwa kebijakan publik merupkan salah satu aspek dalarn penyelenggaraan pemerintahan yang tidak terlepas hubungan:lya dengan berbagai kelembagaan dalarn suatu

ER

sistem pemerintahan dan aspek masyarakat sebagai objek atau sasaran Edwards III

IV

irnplementasi kebijakan, sebagainIana dikemukakan oleh

N

(1980: 1) sebagai berikut:

U

The study ofpolicy implementation is crucial for the study ofpublic administration and public policy. Policy implementation, as we have seen, is the stage of policy making between the establishment of a policy - such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of judicial decesion, or the promulgation of a regulatory rule - and the consequences of the policy ofthe poepie whom it affects.

Pendapat tersebut sejalan dengan pemikiran Pressman and Aaron Wildavsky (1973) dan Bardach (1977) dalarn Tachjan (2006:73) bahwa "... akan tetapi temyata yang lebih krusial adalah mengenai implementasi kebijakan pembangunanya. Hal ini kenyataannya bukan hanya dial ami oleh


41475.pdf 21

negara-negara di Dunia Ketiga (seperti Indonesia), tetapi dialami juga oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat". Berbagai kajian maupun penelitian telah dilakukan terhadap kebijakan publik dan banyak pula kalangan yang mempersoalkan tentang apa sebenamya yang dimaksud dengan sektor publik. Baber, W. F (dikutip

KA

dalam Massey, 1993:15), bahwa sektor publik mengandung sepuluh ciri

BU

penting yang membedakannya dari sektor swasta yaitu:

U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

(1) sektor publik lebih kompleks dan mengemban tugas-tugas yang lebih medua (ambiguous); (2) sektor publik menghadapi lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan keputusannya; (3) sektor publik memanfaatkan lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam; (4) sektor publik lebih banyak memperhatikan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas; (5) sektor publik telah memperhatikan kompensasi atas kegagalan pasar; (6) sektor publik melakukan aktivitas yang lebih banyak mengandung signifJkansi simbolik; (7) sektor publik lebih ketat dalam menjaga standar komitmen dan legalitas; (8) sektor publik mempunyai peluang yang lebih besar untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran (fairness); (9) sektor publik hams beroperasi demi kepentingan publik; serta (10) sektor publik hams mempertahankan level dukungan publik minimal diatas level yang dibutuhkan dalarn industri swasta. Menurut Helco (1972:84) ide bahwa kebijakan (policy) adalah istilah

yang tampaknya banyak disepakati bersarna. Dalarn penggunaan umum, istilah kebijakan dianggap berlaku untuk sesuatu yang "lebih besar" dari keputusan tertentu, tetapi "lebih kecif' dari gerakan sosial. Jadi kebijakan dari sudut pandang analilis, adalah sebuah konsep yang kurang lebih berada di tengah-tengah. Elemen kedua yang terkandung di dalarn istilah kebijakan oleh banyak penulis adalah aspek tujuan. Dalam konteks kebijakan publik, analisis mengandung tujuan dan relasi yang berbeda dengan proses Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 22

kebijakan. Etzioni (dalam Parsons, 2001 :56) misalnya, berusaha (dan berhasil) mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui riset dan argumen yang bukan hanya mendukung analisis "problem", tetapi juga tentang apa opsi kebijakan atau "solus!"' yang hams diambil. Jenis anaIisis kebijakan dianggap sebagai rangkaian aktivitas pada spektrum pengetahuan

BU

pengetahuan tentang (abollt) proses kebijakan.

KA

dalam (in) proses kebijakan ; pengetahuan untuk (for) proses kebijakan; dan

TE R

Sebagai sebuah istilah, analisis kebijakan terkait erat dengan penggunaan beragam teknik untuk meningkatkan atau merasionalisasikan

S

proses pembuatan kebijakan. Dalam hubungan ini Quade (1976:21)

TA

rnisalnya, mengekspresikan pandangan bahwa tujuan utama anaIisis adaIah

SI

membantu pembuat keputusan untuk membuat pilihan yang lebih baik dari

ER

yang dibuat pihak lain. Jadi analisis ini berhubungan dengan manipulasi

N

IV

efektif dunia nyata

U

Analisis tersebut hams dilakukan melalui tiga tahap yang menurut

Quade (1976:254) dapat dirinci sebagai berikut: (I) Penemuan, yakni usaha

untuk menemukan a1tematif yang memuaskan dan terbaik diantara altematif-a1tematif yang tersedia; (2) Penerimaan, yakni membuat temuan itu agar dapat diterima dan dimasukkan ke dalam kebijakan atau keputusan; (3) Implementasi, yakni menerapkan keputusan kebijakan tanpa adanya perubahan terlalu banyak yang dapat membuat altematif itu

me~adi

tidak

memuaskan. Konsep implementasi kebijakan dalam penelitian ini dapat pula dikutip dari pendapat Gordon et, al (1977) dalam Parsons (2001:56-57)


41475.pdf

23

yang membagi kebijakan publik menjadi dua konsep yaitu analisis implementasi kebijakan dan analisis untuk kebijakan yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

BU

KA

Pertama, anaIisis kebijakan yang mencakup: (1) determininasi kebijakan: ini adaIah analisis yang berkaitan dengan cara pembuatan kebijakan. mengapa, kapan dan untuk siapa kebijakan dibuat; (2) isi kebijakan. anaIisis ini mencakup deskripsi tentang kebijakan tertentu dan bagaimana kebijakan berkembang dalam hubungannya dengan kebijakan sebelumnya, atau anaIisis ini dapat juga didasari oleh inforrnasi yang disediakan oleh kerangka nilailteoretis yang mencoba memberikan kritik terhadap kebijakan.

IV ER

SI

TA S

TE

R

Kedua, monitoring dan evaluasi kebijakan; fokus anaIisis ini adaIah mengkaji bagaimana kinerja kebijakan dengan mempertimbangkan tujuan kebijakan, dan apa dampak kebijakan terhadap suatu persoalan tertentu. Ketiga, anaIisis untuk kebijakan yang mencakup: (1) advokasi kebijakan. berupa riset dan argumen yang dimaksudkan untuk mempengaruhi agenda kebijakan di dalam dan atau di tuar pemerinatahan; (2) informasi untuk kebijakan; sebentuk analisis yang dimaksudkan untuk memberi informasi bagi aktivitas perrnbuatan kebijakan (ini dapat berbentuk anjuran atau riset eksternal/internal) yang terperinci tentang aspek kualitatif dan judgemental dari suatu kebijakan.

N

Analisis dan proses kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai

U

berikut:

Analisis untuk Kebijakan

Analisis Kebijakan 1 Analisis Determinasi Kebijakan

2 Analisis lsi Kebijakan

3 Monitoring & Evaluasi Kebijakan

4 Inforrnasi untuk Kebijakan

Sumber: Gordon, et, ai, (1977)

Gambar 2.1. Variasi Analisis Kebijakan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

5 Advokasi Kebijakan

41475.pdf 24

Konsep implementasi kebijakan publik selain sebagai suatu tahapan proses kebijakan publik, juga sekaJigus merupakan studi yang sangat krusial. Dinilai krusial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, apabila tanpa melalui suatu persiapan dan perencanaan yang baik dalam irnpleme!ltasinya, maka tujuan kebijakan itu tidak akan terwujud. Begitupun

KA

sebaliknya, apabila telah melalui persiapan dan perencanaan irnplementasi

TE R

tujuan kebijakan tidak akan terwujud.

BU

yang matang, namun dalam perurnusan kebijakan tersebut tidak baik maka

Menurut Wahab (2005:64) dengan mengutip Karnus Webster,

S

irnplementasi diartikan sebagai "to provide the means for carryng out

TA

(menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); atau to give pratical

SI

effect to (menimbulkan darnpaklakibat terhadap sesuatu)". Irnplementasi

ER

berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat

IV

menimbulkan dampaklakibat terhadap sesuatu. Sementara itu Jones dalam

U

N

(Widodo, 2011 :86) mengartikan implementasi sebagai 'getting done "and"

doing it'. Dari rurnusan yang sederhana ini, kemudian dinyatakan oleh Widodo (2011 :86) bahwa "kesederhanaan rumusan seperti itu tidak berarti implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat

dilakukan dengan mudah." Dinyatakan selanjutnya bahwa irnplementasi membutuhkan surnberdaya (resources) seperti orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasi.

Dengan bertumpu pada pendapat tersebut,

dapat diambil suatu

kesirnpulan bahwa irnplementasi adalah suatu proses yang melibatkan


41475.pdf 25

sejumlah sumber daya (termasuk sumber daya manusia), dana dan kemampuan organisasional yang dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Proses tersebut dilakukan untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pembuat kebijakan untuk dapat dilaksanakan oleh irnplemetor atau pelaksana kebijakan atau program.

KA

Sementara itu, pelaksanaan kebijakan merupakan suatu proses untuk

BU

mewujudkan kebijakan "yang masih abstrak" ke dalam realita (Wahab,

(Wibawa,

TE R

2011:89). Sejalan dengan pendapat tersebut, van Meter dan van Hom dalam 1994:15)

mendefinisikan

implementasi

kebijakan

sebagai

S

"tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara

TA

individu maupun kelompok yang dirnaksudkan untuk mencapai tujuan

ER

SI

sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan". Memperhatikan uraian di atas, dapat dipaharni bahwa irnplementasi

N

IV

memiliki makna penting. lmplementasi bersifat sangat interaktif dengan

U

kebijakan yang mendahuluinya. Melalui proses implementasi, diketahui sejauh mana suatu kebijakan dapat mengadopsi aspirasi sekaligus menyentuh masyarakat untuk secara sukarela melakukannya sebagai perwujudan rasa tanggungjawabnya terhadap bangsa dan negara. Dengan kata lain, melalui irnplementasi dapat diketahui apakah suatu kebijakan telah menjawab suatu persoalan atau sebaliknya. Berkenaan

dengan

kebijakan

publik,

mengembangkan analisis sistem yang dipandang

beberapa

ilmuan

dapat memusatkan

perhatian pada semua unsur yang signifikan dari fungsi pemerintah yang


41475.pdf

26

membuat dan mengimplernentasikan kebijakan-kebijakan

publik, antara

lain yang berkaitan dengan outputs dan outcomes dari suatu sistem pemerintahan. Dinyatakan selanjutnya oleh Soewargono (dalam Rarnses, 2009:76) bahwa dalam pembuatan kebijakan publik yang menyangkut bidang tertentu misalnya, maka semua unsur yang lain dalam sistem

KA

pemerintahan itu dengan satu atau beberapa earn akan menyurnbang pada

BU

pembuatan kebijakan tersebut. Kebijakan publik merupakan outputs dari

TE R

suatu sistem pemerintahan, sedangkan tujuannya adalah tereapainya outcomes yaitu terlaksananya kondisi kehidupan di dalam masyarakat

TA S

sepertj yang diharapkan oleh pemerintah, yang merupakan hasil dari

dilaksanakannya kebijakan publik di dalam masyarakat. Oleh karena itu

SI

outcomes tersebut merupakan komitmen-kornitmen dari pemerintah.

ER

Apabila outcomes temyata tidak sesuai dengan tujuan seperti yang

IV

diharapkan oleh outputs, maka kebijakan publik itu belurn mencapai tujuan

U

N

sosialnya.

Teori sistem tersebut memungkinkan kebijakan publik dapat

dianalisis, baik yang menyangkut kualitasnya maupun efektivitasnya. Masih berkaitan dengan kerangka analisis sistem tersebut, Gabriel A. Almond dan G. Bingham Powell (dalam Ramses, 2009:76-77) mengklasifikasikan isi dari kebijakan publik menjadi empat kategori yaitu: (I) penarikan surnberdaya (extractions) baik sumberdaya material maupun surnberdaya manusia, dalam bentuk pajak, retribusi, sumbangan, bagian dari laba, wajib militer dan sebagainya; (2) pengaturan (regulations) yaitu kebijakan-kebijakan publik yang isinya melakukan pengawasan atau pengendalian terhadap tindakan tindakan dari warga; (3) alokasi/pembagian (alocations) yaitu Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 27

kebijakan-kebijakan publik yang mengalokasikan barang-barang, pelayanan-pelayanan, status-status dan kehonnatan-kehormatan; (4) lambang (symbol), yaitu alokasi kepada warga sesuatu yang khusus jenisnya, yang relatif tanpa biaya dan terrnasuk di dalarnnya peragaan-peragaan yang bersifat patriotik dan ritualistik, retorika retorika politik yang sesuai dengan kesetiaan dan cita-cita masyarakat dan lain-lain. Pendapat eli atas hampir senada dengan apa yang dikemukakan

KA

Gordon dan Parsons, dalam Djaenury (2012:17) yang mengemukakan

BU

bahwa kebijakan publik dapat pula mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

Model Implementasi Kebijakan Publik

IV

4.

ER

SI

TA S

TE R

(1) Perumusan kebijakan publik yang (sifatnya saling tergantung, subjektif, dinamis dan buatan); (2) Implernentasi kebijakan publik yang mencakup adanya program kebijakan, target group, unsur pelaksana yang bertanggung jawab, baik organisasi maupoo perorangan serta pelaksanaan kebijakan yang perIu mcrnperhatikan faktor lingkungan; (3) Evaluasi kcbijakan yang meliputi (evaluasi dampak, evaluasi administrasi, evaluasi yuridis dan evaluasi strategi).

N

Model implcmentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

U

Model Edwards III. Implementasi kebijakan pada era sebelum tahun 1970

an masih belum memperoleh perhatian yang serius, baik dari para administrator publik maupoo para pengambil kebijakan, walaupun studi mengenai kebijakan publik sudah mulai berkembang pada dasawarsa 1950 an, pada pemerintahan Arnerika Serikat. Pada

tahoo 1970-an, barulah

moocul perrnasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan kebijakan, sebagaimana dikemukakan Edwards 111 (1980:1) dalam Nugroho (2012:191) sebagai berikut: "Edwards sugested to put attention toward/our


41475.pdf

28

key issues: communication,

resource,

disposition of attitudes and

bureaucratic structure". Keempat faktor atau variabel yang menyebabkan suatu kebijakan yang telab dirumuskan tidak tercapai sesuai dengan tujuan dalam implementasinya adalab sebagai berikut:

(communication), merupakan dimensi penting bagi

KA

a. Komunikasi

BU

administrator publik dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya

R

untuk mencapai efektivitas program melalui tmnsmisi personel yang

TE

tepat, instruksi yang jelas dari atasan tentang pelaksanaan ill lapangan,

SI TA S

dan pelaksanaan program secara konsisten, baik oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi. Implementasi kebijakan tidak akan

ER

b. Sumber-sumber (resources).

berjalan efektif apabila daya dukung sumber daya lemab atau kurang,

IV

sebagaimana illkemukakan oleh Edwards 1lI (1980:53) sebagai berikut:

U

N

"Implementation orders may be accurately transmitted, clear and

consistent. but ifimplementors lack the resources necessary to carry out

policies, implementation is likely to be ineffecktive. .. I) Beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan pada dimensi sumber daya dalam implementasi kebijakan yaitu jumlab staf yang memadai secara kuantitas dan cakap secara kualitas dalam melaksanakan instruksi-instruksi kebijakan di lapangan melalui keablian

motivasi

dan

informasi

yang

meliputi

tatacara

melaksanakan kebijakan oleh implementator termasuk (bagaimana


41475.pdf

29

cara yang hams dan perin dilaksanakan serta data tentang ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan atan undang-undang yang dilaksanakan. 2) Wewenang (authority), kewenangan dalam mengimplementasikan kebijakan atau program akan berbeda satu sarna lainnya. Hal ini

KA

tergantung pada deskripsi jabatan (job description), yaitu me!alui:

(facilities),

sebagai

TE

3) Fasilitas-fasilitas

R

ketaatan terhadap aturan yang ada.

BU

(1) metode kontrol yang bersifat persuasif atau ancaman; dan (2)

daya

dukung

dalam

SI TA S

implementasi kebijakan, yang meliputi tersedianya bangunan bangunan (buildings), perlengkapan (equipment), dan perbekalan (suplies).

ER

c. Kecenderungan-kecenderungan (disposition), yang mencakup: (1)

IV

dampak disposisi yaitu adanya homogenitas administrator dan

U

N

berkembangnya pandangan parokial yaitu teIjadinya hubungan senior

dan pengaruh

lingkungan;

(2)

birokrasi

staf,

yaitu

teIjadinya

pengangkatan birokrat; dan (3) manipulasi insentif-insentif. Setiap implementasi kebijakan diinstruksikan atasan melalui perintah yang komunikatif, persuasif dan prilaku administrator yang menerima secara baik implementasi kebijakan atau program akan beIjalan baik. Tetapi bila sebaliknya yang teIjadi, implementasi akan mengalami kesulitan bahkan kegagalan dalam pelaksanaanya, sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III (1980:89) sebagai berikut:


41475.pdf 30

"If implementers are well-disposed toward a particular policy, their are more likely to carry it out as the original decisionmakers intended But when the implemenJors' attitudes or perspectives deiffer from the decisionmakers', the process of implementing a policy becomes infinitely more complicated". Beberapa kebijakan rnasuk kedalarn zona yang kurang perhatian (zone

of indiference) oleh para administrator. Kebijakan-kebijakan tersebut

KA

dapat rnenimbulkan konflik dalarn irnplernentasi dengan berbagai

BU

pandangan atau tujuan atau kepentingan organisasinya. Hal ini tentunya

TE R

akan rnenjadikan harnbatan dalarn pelaksanaan kebijakan, sebagairnana dikernukakan oleh Edwards III (1980:114) berikut ini:

ER

SI

TA S

"Some policies fall within the "zone of indifference" of administrators; others elicit strong feelings. These policies may coriflict with implemenJors' subtantive policy views or the personal or organizational interests. It is here that dispositions pose obstacles to implementation". Sangat rnernungkinkan adanya disposisi dari pelaksana rnerintangi

N

IV

pelaksanaan kebijakan bila irnplernentator tidak setuju dengan substansi

U

kebijakan yang harus rnereka jalankan. Beberapa pirnpinan kegiatan rnenjaga atau rnengantisipasi keseirnbangan kebijakan tersebut untuk rnengantisipasi terhadap oposisinya Kadang-kadang irnplementasi dirintangi

oleh

situasi-situasi

yang

kompleks,

seperti

para

irnplementator menangguhkan irnplementasi suatu kebijakan yang mereka setujui untuk mengalihkan pada pencapaian tujuan yang lain, sebagaimana di kemukakan oleh Edwards III (1980: 115) bahwa:

"Disposition may hinder implementation when implementors simply disagree with the subtance of a policy and their disagreement leads them not to carry it out. In some instances top officials may refrain from establishing policies because Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 31

they anticipate opposition..... Sometimes implementation is impeded by more complex situations, such as when implementors delay in implementing a policy ofwhich they may approve in the abstract in order to increase the chances of anchieving another, competing policy goal". Pada sisi lain pandangan-pandangan dalam suatu badan, bagian, bahkan sub-bagian mempunyai perbedaaan dalam penafsiran terhadap

KA

pengirnplementasian suatu kebijakan. Ketidak sepakatan diantara

Setiap

wilayah

yang

menjadi

kebijakannya

akan

TE R

kebijakan.

BU

pelaksana akan menghambat keIjasama dan irnplementasi suatu

menyesuaikan dengan prioritas kebijakan yang berbeda-beda, baik

S

menyangkut perbedaan kornitmen maupun cara-cara yang berbeda

SI TA

dalam menangulangi permasalahannya, sebagairnana dikemukakan oleh Edwards III (1980: 116) di bawah ini:

U

N

IV

ER

"Different bureaucratic units are likely to have different views on policies. Intra and interagency disagreements inhibit cooperation and hider implementation. Within a single policy area, each relevant agency probably has different priorities, different commitments, and different methods of handling problems ".

Perubahan administrator birokrasi pemerintahan merupakan hal sulit, dan hal ini tidak menjarnin bahwa proses irnplementasi kebijakan akan beIjalan dengan baik. Teknik yang potensial untuk mengubah permasalahan implementor agar tetap dapat menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yaitu mengubah sikap para implementator melalui manipulasi insentif-insentif, sebagaimana di kemukanan oleh Edwards III (1980: I07) di bawah ini:


41475.pdf 32

"Changing the personel in government bereaucracies is difficult. and it does not ensure that the implementation process will proceed smoothly. Another potential technique to deal with the problem of implementors' dispositions is to alter the dispositions of existing implementors through the manipulation ofincentives ". Kecenderungan-kecenderungan

dalam implementasi kebijakan dapat

KA

menyebabkan kesulitan suatu implementasi kebijakan atau program

BU

ka.rena adanya pennasalahan yang dilakukan oleh para implementator birokrasi pemerintah sendiri dalam mengimplementasikan kebijakan

TE R

dengan adanya penafsiran kebijakan dari unit atas sampai unit

S

pelaksana.

TA

d. Struktur Birokrasi (bureuacratic structure)

SI

Birokrasi mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan.

ER

Walaupun suatu organisasi merupakan organisasi yang besar dan

IV

komplek, serta dominan dan mampu melaksanakan setiap kebijakan

U

N

atau program, tidak ada organisasi sekuat birokrasi yang mampu bertahan dalam keadaan situasi apapun (survive) dan bagaimanapun pengaruh ektemal mempengaruhinya. Bahkan Edwards III menegaskan bahwa birokrasi jarang mati.

Ada dua karakteristik dalam struktur

birokrasi menurut pandangan Edwards III (1980: 125-141), yaitu sebagai berikut: I) Standard Operating Procedures (SOP),

berkaitan dengan: (I)

masalah-masalah sosial dan urusan publik; (2) instruksi yang dominan pada tahap-tahap yang berbeda; serta (3) tujuan yang


41475.pdf

33

berbeda berada pada lingkungan yang luas dan kompleks. SOP pada dasamya merupakan tatanan prosedur kerja birokrasi dalam melaksanakan tugasnya, yang secara internal birokrasi dapat mengatur sumber-sumber yang dimilikinya, baik berkaitan dengan sumber daya manusia, waktu, sarana maupun prasarana Fragrnentasi (fragmentation) berkaitan dengan: (1) survive ialab

KA

2)

BU

kekuatan untuk tetap bertahan hidup; dan (2) bukan piliban-pilihan

TE R

netral dalam suatu kebijakan. Fragrnentasi merupakan kemampuan birokrasi dalam mengbadapi faktor-faktor eksternal yang dapat

S

mempengaruhi birokrasi, baik berupa infrastruk:tur (LSM, partai

TA

politik, maupun lembaga-lembaga profesi) maupun suprastruktur

SI

(legislatif, eksekutif, maupun lembaga lainya). Pada sisi lain

ER

Edwards III (1980:147) menegaskan juga babwa dari keempat

IV

faktor yang berpengaruh terhadap irnplementasi kebijakan terjadi sebagaimana di

U

N

interaksi secara langsung dan tidak langsung kemukakan sebagai berikut:

"Interactions between factors: Aside from directly affecting implementation, however, they also inderectly affect it through their impact on each other. In other words. communications affect to resources, dispositions, and bureaucratic structures, which in turn influence implementation".

Pengaruh interaksi langsung dan tidak langsung dari keempat faktor tersebut terhadap irnplementasi kebijakan, terlihat pada Gambar 2.2.


41475.pdf 34

Communication

~

~ R~ourc~ t

/

Implementation

Dispositions

KA

-? TE R

Sumber : Edwards III, 1980 : 148

BU

Bureaucratic Structure

Konsep Kompetensi Aparatur

ER

5.

SI

TA S

Gambar2.2. Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung terhadap 1mp1ementasi Kebijakan

IV

Salah satu kunci keberhasilan perekonomian adalah dimilikinya

U

N

keunggulan kompetitif sehingga akan mendorong terciptanya daya saing dan menciptakan penambahan nilai. Demi tercapainya kondisi tersebut, maka sentral berbagai variabel yang mempengaruhi ada1ah terselenggaranya kepemerintahan yang baik (good governance), baik di tingkat pemerintah pusat maupun di tingkat pemerintah daerah. Pergeseran politik dan pemerintahan yang teIjadi pada era reformasi saat ini merupakan momentum tepat untuk menata kembali administarasi penyelenggaraan pemerintahan agar lebih efektif, efisien dan demokratis dalam upaya mewujudkan good governance. Pemerintah dihadapkan pada arus perubahan


41475.pdf 35

yang semakin cepat dan mengglobal, sehingga perubahan harns segera direspons oleh pemerintah. Menurut Sedannayanti (2009:3) karena berbagai masalah dan tantangan tidak dapat dihindarkan oleh pemerintah, maka untuk menjaga agar pemerintah tetap eksis dan dapat melakukan kegiatan usahanya dalam

KA

kompetisi global, salah satu upaya strategis yang harns dilalrukan

pemerintahan

diarahkan

pada

tercapainya

TE R

penyelenggaraan

BU

pemerintah adalah penataan ulang atau restrukturisasi. Penataan ulang

penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi ke depan (antisipatif),

S

beorientasi perubahan dan pembaharuan (inovatif), serta berkualitas

TA

prima/unggul dalam berkompetisi dengan lembaga lain untuk mewujudkan

SI

kepemerintahan yang baik. Di sisi lain, pemerintah diharapkan merniliki

ER

sumber daya yang dapat mempercepat pelaksanaan tugas pemerintahan,

IV

merupakan organisasi kecil dan ramping, serta mampu bergerak lebih cepat,

U

N

lebih efektif dan efisien sebagai organisasi pembelajar dan organisasi jejaring. Pemerintah di era barn pemerintahan dituntut dapat melalrukan perubahan untuk meninggalkan paradigma lama, mengubah bentuk kelembagaan dan sistem pemerintahan, serta mengubah perilaku sumber daya aparatur pendukung kelembagaan dan sistem penyelenggaraan pemerintahan. Upaya tersebut

diharapkan dapat terbentuk kelembagaan

pemerintahan untuk meningkatkan kineIja sehingga lebih dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat, antara lain pelayanan yang cepat, lebih murah

dan

lebih

berkualitas

sehingga

mempercepat

terwujudnya

kepemerintahan yang baik di era barn pemerintahan yaitu pemerintahan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf

36

yang transparan, terbuka, demokratis, akuntabel, serta terhindar dari birokrasi yang korupsi, kolusi dan nepotisme. Aspek penting yang perIu mendapat perhatian dalam membahas tentang prestasi kelja pegawai negeri sipil adaIah aspek perencanaan kinelja. Menurut Amstrong dan Baron (1998:297) aspek perencanaan kinelja dari

KA

manajemen kinelja (performance management) juga membahas tentang

BU

tingkatan kompetensi (competence) aparatur yang diperIukan untuk

TE R

mencapai standar kinelja. Hal ini mencakup dua hal yaitu pencapaian tujuan dan standar (what should be done) dan kompetensi yang dibutuhkan (how it

TA S

should be done). Kompetensi (competences) digambarkan sebagai sesuatu yang diperIukan seseorang untuk melaksanakan (perform) suatu pekeljaan

SI

dengan baik. Kompetensi dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan yaitu: (l)

IV

competences.

ER

core competences; (2) generic competences; dan (3) role specific

U

N

Kompetei1si menurut Spencer (dalam Moeheriono, 2009:3) adalah

karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinelja individu dalam pekeljaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijOOikan acuan, efektif atau berkinelja prima atau superior di tempat keIja atau pOOa situasi tertentu. Berdasarkan definisi kompetensi ini, maka beberapa makna yang terkandung di dalamnya OOalah sebagai berikut: (1) Karakteristik dasar

(underlying caractertistic) kompetensi OOalah bagian dari kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang serta mempunyai perilaku yang


41475.pdf 37

dapat diprediksi pada berbagai keadaan tugas pekeIjaan; (2) Hubungan kausal (causally related) berarti kompetensi dapat menyebabkan atau

digunakan untuk memprediksikan kineIja seseorang. Jika seseorang mempunyai kompetensi yang tinggi, maka akan mempunyai kineIja yang tinggi pula (sebagai akibat); (3) Kriteria (criterian referenced) yang sebagai

acuan,

bahwa

kompetensi

secara

nyata

akan

KA

dijadikan

BU

memprediksikan seseorang dapat lJekeIja dengan baik, serta hams terukur dan spesifik atau terstandar. Secara umum banyak perusahaan konsultan

intemasional

menganut

definisi

TE R

manajemen

kompetensi

sebagai

karakteristik dasar yang terdiri atas keterampilan (skills), pengetahuan

SI TA

S

(knowledge) serta atribut personal (personal attributs) lainnya yang marnpu

membedakan seseorang dalam

melakukan tindakan. Artinya, inti utama sebenamya adalah sebagai alat

ER

dari sistem atau model kompetensi ini

IV

penentu untuk meprediksikan keberhasilan keIja seseorang pada suatu posisi

N

tertentu (Moeheriono, 2009:4). Itulah awal munculnya pendapat dan ide

U

dari sejarah kompetensi secara luas. Dalam praktek sehari-hari temyata sistem kompetensi dapat diaplikasikan oleh manajemen sumber daya manusia untuk banyak hal, termasuk rekrutmen, pengukuran kineIja, kompensasi (rewards), dan kebutuhan untuk peIatihan-pelatihan (training need assessment). Sistem kompetensi ini berusaha mengeksplorasi lebih

jauh suatu posisi jabatan seseorang, untuk menjawab satu pertanyaan pokok: apa arti pengetahuan, keterampilan atau perilaku utama yang diperlukan untuk keberhasilan dalam suatu posisi jabatan tertentu tersebut? Inilah yang kemudian menginspirasikan dan melahirkan suatu model kompetensi bagi Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf

38

posisi jabatan tertentu, yang nantinya dapat dipakai sebagai dasar dalam membuat kerangka dasar kompetensi. Penciptaan nilai pada beberapa organisasi swasta rnisalnya, biasanya bam terwujud pa<Ja waktu keputusan dan tindakan yang diambil anggota perusahaan menghasilkan keluaran yang berkontribusi secara nyata pa<Ja

KA

produk akhir yang direncanakan. Selama ini orang berpendapat bahwa

BU

kontribusi pekerja akan menjadi lebih baik apabila pekerja diberi bekal

R

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengerjakan

TE

tugasnya Pengetahuan dan keterampilan ini biasanya disebut kompetensi.

TA S

Dalam hubungan ini, Hartanto (2009:425) mengemukakan bahwa memaharni kompetensi tidak dapat dipisahkan dari pemahaman tentang

SI

pekerja dan potensi insani. Apabila pekerja dianggap dan diperlakukan

IV ER

sebagai sumber daya yang siap pakai, kompetensinya akan menjadi faktor kualifIkasi dari pekerja yang bersangkutan. Dalam proses pereknrtan dan

U

N

penempatan pekerja, kualifIkasi pekerja terutama kompetensinya akan diuji kesesuainnya (fit) dengan spesifIkasi pekerjaan yang akan dijabatnya Usaha mencari kesesuaian ini dilakukan berdasarkan prinsip siap pakai untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan pekerjaan jangka pendek. Kompetensi dalam hal ini dianggap sebagai spesifIkasi yang melekat pada diri pekerja sebagai sumber daya. ltulah sebabnya mengapa pekerja dianggap dan diperlakukan sebagai sumber daya oleh manajemen dan disebut sebagai sumber daya manusia untuk membedakannya dari sumber daya lain, seperti sumber daya keuangan, sumber daya mesin dan sumber daya alamo


41475.pdf 39

Cakupan pemahaman orang tentang kompetensi itu sangat luas dan bervariasi sehingga tidak jarang terdapat beberapa kontradisksi di dalam pemahaman tersebut. Hartono (2009:432-433) mengemukakan babwa batasan kompetensi yang dipandang sebagai sumber daya yang dimiliki pekeIja dan digunakan dalam proses peneiptaan nilai memiliki eiri sebagai

KA

berikut:

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

(1) Kompetensi diperoleh seseorang dari lingkungan eksternal dalam rangka pelaksanaan suatu tugas atau pekeIjaan (job related human characteristic) melalui proses belajar mandiri maupun organisasional yang berlangsung seeara formal maupun i!Iformal di lingkungan perusahaan, di lingkungan lembaga pendidikan dan pelatihan, dan di dalam kehidupan profesional maupun sosialnya; (2) Kompetensi berwujud pengetahuan dan keterampilan yang dieari, dipilih secara saksama dan rasional, dan dikuasai seseorang sepanjang kehidupan professional dan sosialnya dalam rangka usaha menjadikan dirinya lebih mampu untuk mengatasi tantangan bisnis dan keIja dengan lebih baik; (3) Kompetensi meneerminkan intelek (informasi dan pengetahuan bermakna) yang mengalir masuk ke dalam diri orang (flowing from the out-side-in) sebagai basil suatu proses belajar berkelanjutan, yang di dalam diri orang tersebut menjelma menjadi intelegensi intelektual yang dapat digunakan untuk mengeIjakan suatu tugas dengan lebih eerdas, efektif dan efisien; (4) Kompetensi digunakan sebagai instrumen untuk meningkatkan ketepatan dan efisiensi keIja serta melipat-gandakan efektivitas keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka peneiptaan nilai; (5) Kompetensi ditumbuh-kembangkan secara maksimal melalui proses belajar dan saling berbagi gagasan, pengetahuan dan informasi yang dijalankan dengan mentalitas berkelimpahan (abundance mentality); (6) Penearian, penguasaan, penggunaan dan pengembangan kompetensi akan berlangsung secara maksimal dalam iklirn intelektual yang berkualitas. Ciri-eiri tersebut memperlihatkan bahwa kompetensi ini bukan

sesuatu yang sudah ada di dalam diri seseorang melainkan merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh orang dari lingkungannya. Potensi insani seseorang perlu diperkaya dengan kompetensi agar pada


41475.pdf 40

waktu dikerahkan dapat menghasilkan kinerja yang bemilai lebih tinggi. Dalam pengertian ini, kornpetensi adalah sumber daya atau instrument yang dapat digunakan pekerja untuk rneningkatkan kualitas keputusan dan tindakan yang pada akhirnya dapat rnelipat-gandakan darnpak positif dari keputusan dan tindakan tersebut.

KA

Menurut Moeheriono (2009:15) secara rinci ada lima dimensi

BU

kornpetensi yang hams dirniliki oleh sernua individu dalam suatu organisasi,

TE R

yaitu: (I) task skills, keterampilan untuk rnelaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di ternpat kerja; (2) task management skills,

TA S

keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda dan muncul dalam pekerjaan; (3) contingenq management skills, keterampilan

SI

mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila tirnbul suatu masalah dalam

ER

pekerjaan; (4) job role environment skills, keterampilan untuk bekerjasama

IV

serta rnernelihara kenyamanan lingkungan kerja; dan (5) transfer skills,

U

N

keterarnpilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja. Dimensi kompetensi yang digunakan dalam rnelaksanakan tugas dan

fungsi pada suatu organisasi, baik organisasi publik maupun organisasi swasta, nampaknya belum dapat dijadikan sebagai dasar dalam rnengukur kornpetensi seseorang, karena selain dimensi kornpetensi yang diusulkan tersebut, rnasih ada dimensi-dirnensi lain yang turut berpengaruh dalam rnengukur kornpetensi individu dalam rnelakukan pekerjaan pada jabatan jabatan tertentu, seperti motif, sifat, konsep diri dan pengetahuan. Dalam hubungan ini Spencer (dalarn Moeheriono, 2009:8) rnenyebutkan bahwa Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 41

kompetensi mempunyai

hubungan sebab akibat (causally related) jika

dikaitkan dengan kineJja seorang karyawan. Disamping itu

kompetensi

yang terdiri atas: motif (motive), sifat (trait), konsep diri (self concept) dan keterampilan (skill), serta pengetahuan (knowledge), diharapkan dapat merilprediksikan perilaku

seseorang sehingga pada akhirnya dapat

KA

memprediksi kineJja orang tersebut. Kompetensi selalu mengandung

BU

maksud dan tujuan tertentu yang merupakan dorongan motif atau sifat (trait) yang menyebabkan suatu tindakan seseorang untuk memperoleh suatu hasil.

TE R

Kajian terhadap pennasalahan penelitian ini menggunakan pula konsep kompetensi aparatur yang merujuk pada konsep kompetensi dari Lembaga

SI TA

S

Administrasi Negara Republik Indonesia (2002:A-4). Sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab aparatur pemerintah pada jenjang eselon II

ER

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka standar

IV

kompetensi yang perlu dimiliki oleh aparatur pemangkujabatan adalah: (1) paradigma

pembangunan

yang

relevan

dalam

upaya

N

memahami

U

mewujudkan good governance dalam mencapai tujuan berbangsa dan bemegara; (2) memaharni dan menerapkan prinsip-prinsip good governance secara serasi dan terpadu; (3) memahami dan menjelaskan keragaman sosial budaya lingkungan dalam rangka peningkatan citra dan kineJja organisasi; (4) merumuskan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi dan strategi yang ditetapkan; (5) mengaktualisasikan nilai-nilai kejuangan dan pandangan hidup bangsa menjadi sikap dan perilaku dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; (6) mengaktualisasikan kode etik pegawai negeri sipil dalam meningkatkan profesionalitas, Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 42

moralitas dan

etos

kerja;

(7)

melaksanakan

keseluruhan kegiatan

pengelolaan kebijakan, terrnasuk pelaporan pertanggung-jawabannya; (8) menyiapkan danJatau mengarnbil keputusan dalarn rangka pelaksanaan pengelolaan kebijakan danJatau pelayanan sesuai dengan tanggung jawabnya; serta (9) meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas aparatur.

KA

Sebagai elemen penting manajemen publik barn, sistem pengukuran

BU

kinerja di sektor publik masih menjadi thematic issue, artinya tema

TE R

pengukuran kinerja hams dirnunculkan dalarn pikiran para pemegang otoritas publik (Rogers, 1990) dalam Mahrnudi (2007:49). Hal itu

S

disebabkan pengukuran kinerja bukanlah sesuatu yang bersifat netral, akan

SI TA

tetapi memberi darnpak yang besar pada perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalarn hubungan ini Jackson (1995) serta Stewart dan Walsh

ER

(1994) dalarn Mahrnudi (2007:49) menyatakan bahwa pengukuran kinerja

IV

juga bukan merupakan latihan teknokratik sederhana karena kinerja

U

N

merupakan konsep yang dinarnik dan bersifat multidimensional. Menurut Arnstrong (1994) dalarn Dharma (2009:102),

istilah

kompetensi mengacu kepada dirnensi perilaku dari sebuah peran-perilaku yang diperlukan seseorang untuk

dapat melaksanakan pekerjaan

serta

mernuaskan. Sebagairnana didefinisikan oleh Arnstrong dan Murlis (1994) dalarn Dharma (2009: I 02) kompetensi mencakup karakteristik perilaku yang dapat menunjukkan perbedaan mereka yang berkinerja tinggi, yang dalarn konteks ini menyangkut prestasi. Dikatakan lebih lanjut bahwa kompetensi adalah apa yang dibawa oleh seseorang ke dalarn pekerjaannya


41475.pdf 43

dalam bentuk jenis dan tingkatan perilaku yang berbeda Ini harus dibedakan dari atribut tertentu (pengetahuan, keahlian dan kepiawaian) yang dibutubkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan suatu pekerjaan. Kompetensi menentukan aspek-aspek proses dari kinerja suatu pekerjaan. Peran birokrasi publik tidak hanya memberikan pelayanan

KA

kepada masyarakat dalam arti sernpit, tetapi berperan mengelola kebijakan

BU

public, dimna birokrasi publik sangat berperan dalam proses formulasiJ

TE R

pembuatan kebijakan publik, pelaksanaa n dan penegakan serta evaJuasinya Dalam birokrasi publik, apa yang dilakukan oleh pelaksana terdepan

TA S

hanya menjaJankan sebagian kedl dari pelaksanaan kebijakan publik. Peran dalam organisasi publik pada dasamya dilakukan oleh aparatur pemerintah,

SI

yang dalam manajemen kepegawaian disebut sebagai pegawai negeri sipil.

ER

Sedarmayanti (2009:71) menyebutkan bahwa pegawai negeri sipil yang dua hal

IV

melaksanakan berbagai peran dalam negara demokrasi liberal,

N

diantaranya ditekankan secara tradisionaJ, yaitu: (l) mereka memberi saran

U

kepada yang menguji kendali tujuan politik cabang pelaksana pada isi kebijakan; dan (2) mereka dapat pula bertanggung jawab untuk melaksanakannya, dimana pelaksanaan kebijakan dilakukan di semua tingkatan pemerintahan dan termasuk pemberian pelayanan kepada publik.

B. Penelitian-penelitian Terdahulu Pada bagian ini dikemukakan beberapa basil penelitian yang pemah dilakukan sebelumnya, yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian ini


41475.pdf 44

dan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan. Kajian ini akan difokuskan pada konsep dan teori yang dijadikan sebagai landasan pemikiran dan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat mendukung rencana penelitian tesis

ini, termasuk pembuatan kesimpulan dari basil penelitian tersebut. I. Kasmianto (2002) pemah melakukan penelitian tentang pengembangan

KA

sumber daya manusia (tenaga kependidikan) dalam era otonomi daerah

BU

(model manajemen tenaga kependidikan berbasis kompetensi di Provinsi Riau). Dalam penelitian tersebut ditemukan adanya metode otonomi daerah (disingkat

TE R

pengembangan tenaga kependidikan

MOD-TPd)

berbasis

TA S

kompetensi dengan ditemukannya model orde bam, reformasi dan otonomi daerah. Sedangkan untuk pengembangan model tenaga kependidikan

SI

berbasis kompetensi meliputi model bagi guru, kepala sekolah, pengawas

ER

sekolah dan pejabat birokrasi.

IV

2. Soemartono (2008) pernah meldukan penelitian tentang irnplementasi

dilakukan

U

yang

N

kebijakan pendidikan di Kabupaten Jembrana Provinsi Bali. Hasil penelitian ditemukan

masih

belurn optirnalnya peran faktor

komunikasi dan sumber daya, khususnya menyangkut aspek peran birokrasi dalam

mengkomunikasikan

program-program

pendidikan

kepada

masyarakat, walaupun keberhasilan program ini bukan hanya ditunjang oleh peran pemerintah tetapi perlu partisipasi masyarakat. Apalagi menyangkut program-program yang bersifat jangka panjang, memerlukan pemahaman lebih mendalam oleh aparat birokrasi dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan layanan pendidikan.


41475.pdf

45

3. Swyana (2009) pemah melakukan penelitian tentang Implementasi Kebijakan tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Dari basil penelitian yang menggunakan tiga variabel yang

Tamiang.

dikemukakan oleh Jones, dapat disimpulan bahwa kurangnya SDM (baik kua1itas maupun kuantitas), serta minimnya sarana dan prasarana yang

KA

tersedia telah menjadikan implementasi kebijakan menjadi tidak efektif.

BU

4. Rakhmat (201O) dengan penelitian yang beIjudul Analisis Implementasi Program Pembangunan Daerah di Kota Parepare. Berdasarkan hasil

TE

R

penelitian yang dilakukan kemudian disimpulkan bahwa: (I) implementasi

SI TA S

program pembangunan daerah cukup berhasil namun secarn kese1uruhan belumlah memuaskan karena masih terdapat sebuah masa1ah yang belum tersentuh dengan baik yaitu menyangkut pemberdayaan masyarakat dalam kurangnya

pelibatan

publik

dalam

implementasi

program

ER

bentuk

IV

pembangunan daerah; (2) f&1ctor dukungan administrasi dan dukungan

N

publik memberi pengaruh yang positif terhadap tingkat keberhasilan

U

implementasi program pembangunan daerah, sementara faktor komunikasi antar stakeholders pembangunan daerah relatif kurang efektif dalam mengkomunikasikan kebijakan pembangunan terutama aspek penganggaran program pembangunan daerah. 5. Araujo (2012) pemah me1akukan pene1itian tentang Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Kajian tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

Implementasi Kebijakan Local Development Program

(LDP) pada

Ministerio da Administrar;iio Estatal e Ordenamento do Territorio Republica Demomitica de Timor-Leste). Kesimpulan dari hasil penelitian Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 46

yang dilakukan adalah pelaksanaan LDP belwn beIjalan secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa

Komunikasi-bahwa pelaksanaan LDP masih

faktor antara lain: (I)

menghadapi kendala, terutama yang terkait dengan kemampuan untuk menyampaikan dan menyerap informasi secara jelas dan konsisten, baik

pelaksana

(implementor)

dalam

menerima

komunikasi;

(2)

BU

staf

KA

oleh policy facilitator dalam mengkomunikasikan kebijakan maupun oleh

Sumberdaya-masih belum memadai terhadap pengalokasian swnberdaya

TE R

untuk mendukung pelaksanaan LDP, baik staf (secara kualitas maupun kuantitas), fasilitas maupun anggaran operasional yang dapat memotivasi

TA

S

stafuntuk berkineIja secara mernadai; (3) Disposisi-kurangnya kepatuhan

SI

dari staf, terutama yang berasal dari lini staf, dan interpretasi yang berbeda

ER

terhadap konten dan konteks kebijakan LDP yang disebabkan oleh

IV

perbedaan pengalaman, pengetahuan dan kepentingan politik serta yang

N

tidak kalah penting adalah kemampuan memahami konten kebijakan yang

U

diartikulasikan dalam bahasa tetum dan portugis secara efektif telah berkontribusi terhadap pelaksanaan LDP; (4) Struktur Birokrasi Pelasana struktur organisasi pelaksana LDP belum efektif serta belum jelasnya wewenang telah berakibat pada struktur birokrasi yang terfragmentasi.

C. Kerangka Berpikir Penelitian ini dilakukan terhadap analisis implementasi

kebijakan

pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah di


41475.pdf

47

Kabupaten Kepulauan Am. Implementasi kebijakan merupakan proses nyata yang akan dirasakan langsung oleh target kebijakan tersebut. Begitu halnya dengan kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan program kualifIkasi akademik dan sertifIkasi pendidik untuk guru yang mengharapkan guru mempunyai kompetensi sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam mengajar. Sebagaimana

Implemcntasi dimaksudkan sebagai

BU

out the policy or program operations;

KA

dikemukakan oleh Cochran, (1999:51), bahwa "Implementation means carrying

pengoperasionalan suatu kebijakan atau program secara nyata dilapangan yang

TE

R

dilaksanakan oleh administrator publik.

akan sia-sia belaka

TA S

Kebijakan tidak akan bermakna baik walaupun perumusannya bagus atau Bahkan Udoji (1981) dalam Wahah (1991:45),

SI

mengemukakan secara ektrim mengenai implementasi kebijakan sebagai sesuatu

IV ER

paling penting dalam proses kebijakan, yaitu sebagai berikut: "The execution of policies is as important ifnot more important than policy making. Policies will

U

N

remain dreams or blue prints in file jackets unless they are implemented. Menurut pemikirannya bahwa implementasi kebijakan lebih penting dari pada perumusan kebijakan, tanpa implementasi kebijakan hanya merupakan mirnpi dan merupakan sekumpulan arsip-arsip belaka. Berlandaskan pada latar belakang dan problem statemen di atas dan pengkajian peneliti terhadap beberapa literatur kebijakan publik sebagai landasan peneliti dalam mengkaji pennasalahan implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur, peneliti mempunyai pemikiran untuk mengkaji lebih lanjut terhadap

pennasalahan tersebut dengan

menggunakan konsep model dari Edwards III sebagai landasan teoretik dalam Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 48

mengkaji pennasalahan penelitian ini. Pemilihan model ini bukan untuk menunjukkan keunggulan atau kelemahan terhadap model lain, sebagaimana pemikiran yang dikemukakan oleh: Hill and Hupe (2006) dalam Nugroho (2008:453), bahwa "meta-teori komprehensif tentang teori-teori implementasi yang merupakan dasar metodenya adalah skeptis dan antara satu teori dengan

KA

teori lain saling mengungguli". Penggunaan model Edwards III ini karena

BU

fenomena yang teIjadi di lapangan sangat relevan dengan teon tersebut, sebagairnana lebih jauh di tegaskan oleh Nugroho (2008:453), bahwa: " ... pada

TE

R

dasarnya, tidak terdapat proses kompetisi ataupun kontestasi di antara model adalah kesesuaian

S

implementasi kebijakan karena isu yang lebih reIevan

TA

implemenasi dengan kebijakan itu sendiri".

SI

Masalah utama yang menjadi fenomena dalam administrasi publik adalah

ER

bagaimana memperhatikan dengan seksama pelaksanaan kebijakan, sebagaimana

IV

dikemukakan oleh Edwards III (1984:5), yaitu : "lack of attention to

U

N

implementation". Fenomena ini muncul sebagai akibat dari kurangnya perhatian perurnus kebijakan (legislatif dan eksekutif) terhadap implementasi kebijakan dan

terlalu

berharap

atau

mengandalkan

administrator

publik

untuk

menejalankan kebijakan secara efektif. Pendekatan lain yang digunakan dalam implementasi suatu kebijakan oleh administrator publik untuk efektifnya pencapaian suatu tujuan kebijakan, harns dapat memperhatikan

pengaruh yang signifikan terhadap pembuat

kebijakan. Faktor-faktor tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Edwards III (1980:7), dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut: "Another approach


41475.pdf 49

to public policy implementation is to focus on significant influences on policymaking ". Model implementasi kebijakan yang di kemukakan oleh Edwards III (1980) adalah sebagai berikut: I. Komunikasi

(communication) memegang

peranan utama bagi para

KA

administrator untuk mengkomunikasikan setiap program atau kegiatan

BU

dalarn mengimplementasi kebijakan karena administrator merupakan

TE R

pelaksanaka keputusan atau perintah yang mana dalarn administrator itu sendiri terdiri dari beberapa jenjang hirarki dalarn implernentasi kebijakan

S

ini (level of policies). Begitu pentingnya dan kompleksnya komunikasi

pemerintahan,

Van

Meter

and

Van

Hom

(1975:466)

SI

organisasi

TA

dalarn implementasi suatu kebijakan oleh administrator publik dalam

ER

mengemukakan seeara tegas sebagai berikut:

U

N

IV

"Communication within and between organizations is complex and difficult process. In transmitting messages downward in an organization to another, communicators inevitably distort them-both 1967:/33-/36). intentionally and unintentionally (Downs, Furthermore, if defferent sources of communication provides inconsistent interpretations of standards and objectives or if some source provides conflicting interpretations over time, implementor will find it ever more difficult to carry out the intentions ofpolicy. Therefore, the prospects ofeffictive implementation will be enhanced by the clarity with which standards and objectives are stated and by the accuracy and consistency with which they are communicated".

Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa komunikasi harus mempunyai standar dan tujuan yang jelas dan adanya kekonsistenan administrator dalarn melaksanakan kebijakan tersebut, sehingga akan terhindar dari adanya konflik, serta mudah dan jelas dalarn pelaksanaan kebijakan.

Pentingya

komunikasi dalarn implementasi kebijakan ini dipertegas lagi oleh Hogwood Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 50

(1984:205),

yang

mengemukakan

pemikiranya

sebagai

berikut:

"Communication has an important contribution to make to coordination and to implementation generally". Pemikiran ini menunjukkan bahwa secara umum komunikasi memiliki kontribusi utama terhadap koordinasi dan implementasi kebijakan. Adapun indikator yang berkaitan dengan dimensi

KA

komunikasi yang dikemukakan oleh Edwards III terdiri dari: transmisi

BU

(transmission), konsistensi (consistency), dan kejelasan (clarity).

2. Sunlber daya (resources) merupakan daya dukung terhadap pelaksanaan

TE R

kebijakan oleh administrator publik untuk menjalankan perintah-perintah kebijakan yang jelas, konsisten, dan dengan transmisi yang tepat. Sumber wewenang (authority), dan fasilitas

TA

S

sumber ini terdiri dari: staf (staff),

SI

(facilities). Keberadaan sumber daya tersebut akan mengefektifkan dan

ER

memudahkan administrator terhadap implementasi kebijakan sebagaimana

IV

dipertegas oleh pemikiran Van Meter and Van Hom (1975:465) sebagai

N

berikut: ..... they also make available resources which facilitate their

U

administration. These resources may include funds or other incentives in the program that might encourage or facilitate effective implementation ". Hogwood (1984:200), menegaskan lebih lanjut, bahwa:"... overall resources

but also that, at each stage in the implementation process, the appropriate combination of resources must actually be available ". 3. Kecenderungan-kecenderunganltingkah laku (dispositions) yaitu bagaimana sikap para administrator untuk melaksanakan kebijakan secara efektif sesuai dengan keinginan pembuat kebijakan. Hal ini menunjukkan sikap rasa tanggungjawab dari administrator untuk mengimplementasikan kebijakan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 51

dengan penuh kesadaran dan kesungguhan. Ada tiga elemen yang dapat mendukung

kecendenmgan

administrator

dari

untuk

me1aksanakan

kebijakan ini, sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter and Van Hom (1975:472) sebagai berilrut:

BU

KA

"... Three elements of the implementors' response may affect their ability and willingness to carry out the policy: their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neurality, rejection), and the intensity ofthat response". Pemikiran tersebut menunjukkan bahwa sikap administrator dalam

TE R

merespon setiap kebijakan yang hams dilaksanakannya harns mempunyai ketiga e1emen tersebut. Hal ini penting untuk menjaga keberhasi1an atau

TA

S

kegagalan suatu kebijakan yang di1aksanakan oleh administrator. 01eh sebab

SI

itu Edwards III, mengemukakan pentingnya pemahaman 1ebih 1anjut da1am

ER

disposisi ini untuk memperhatikan aspek : "effects ofdispositions, staffing

IV

the bureaucracy. and incentives ".

N

4. Struktur birokrasi (bureucratic structure) pada umumnya merupakan

U

pe1aksana kebijakan yaitu bagaimana standard operating procedures (SOP) mendukung terhadap efektivitas imp1ementasi kebijakan danfragmentation yaitu

bagaimana

tupoksi

.

.

masmg-masmg

unitlbadan

dapat

mengimp1ementasikan kebijakan secara bertanggungjawab, sehingga akan menghindarkan adanya 1empar tanggungjawab antara satu unitlbadan dengan unitlbadan lain dalam me1aksanakan suatu kebijakan. Konsep yang di kemukakan oleh Edwards 111 tersebut dengan keempat dimensi yang dikemukakanya digunakan sebagai pedoman ana1isis da1am mengkaji


41475.pdf 52

implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan kompetensi aparatur dalam tesis ini. Sementara

itu,

konsep

kompetensi

pada

dasamya

merupakan

keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh seorang aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara profesional.

KA

Penelitian ini menggunakan konsep kompetensi yang pada dasamya mengarah

BU

pada tercapainya tujuan organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam manajemen

R

kepegawaian.

TE

Manajemen pegawai negeri sipil pada berbagai organisasi pemerintah di

SI TA S

semua tingkatan wilayah adrninistrasi pada dasamYa bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan dukungan pegawai negeri

sipil

yang profesional,

ER

bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pernbinaan yang dilaksanakan

IV

berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada

U

N

sistem prestasi kerja. Sejalan dengan manajemen kepegawaian tersebut, maka perlu dilakukan berbagai upaya dan langkah-langkah pernbinaan pegawai negeri sipil yaitu rnenciptakan aparatur negara profesional, netral dari kegiatan dan pengaruh politik, bermoral tinggi, berwawasan global, rnendukung persatuan dan kesatuan bangsa serta rnemiliki tingkat kesejahteraan material dan spiritual. Sistern pernbinaan pegawai negeri sipil dimaksud dimulai sejak saat diterima rnenjadi pegawai negeri sipil sampai dengan pemberhentianlpensiun dan dilaksanakan berdasarkan perpaduan antara sistern prestasi kerja dan sistem karier dengan dititik beratkan pada sistern prestasi kerja. Di samping pernbinaan


41475.pdf 53

yang dilakukan terhadap pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam organisasi publik, diperiukan pula adanya penataan somber daya aparatur agar dapat menjalankan togas, fungsi dan wewenang secara baik sesuai dengan tojuan yang diharapkan organisasi. Penataan

somber

daya

aparatur

yang

dirnaksudkan

menurut

KA

Sedarmayanti (2009:94) dapat dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa

BU

fuktor sebagai berikut: (1) Penerapan sistem merit dalam manajemen

TE R

kepegawaian; (2) Sistem pendidikan dan pelatihan yang efektif; (3) Standar dan peningkatan kinerja; (4) Pola karier je1as dan terencana; (5) Standar kompetensi

S

jabatan; (6) Klasifikasi jabatan; (7) Tugas, fungsi dan beban togas proporsional;

SI TA

(8) Reknrtmen aparatur sesuai prosedur; (9) Penempatan pegawai sesuai keahlian; (10) Remunerasi memadai; serta (11) Perbaikan sistem informasi

ER

manajemen kepegawaian.

IV

Konsep kompetensi aparatur pemerintab daerab yang digunakan dalam

U

N

penelitian ini adalah konsep yang dikemukakan oleh Sedarmayanti (2009: 101), yang dapat diuraikan sebagai berikut: 1. Prestasi kerja yaito basil kerja pegawai dalam menjalankan togas secara kualitas dan kuantitas kerja; 2. Keahlian yaito tingkat kemampuan teknis yang dirniliki pegawai dalam menjalankan togas

yang dibebankan kepadanya

komunikasi dan inisiatif;


berupa kerjasama,

41475.pdf 54

3. Perilaku yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada dirinya dan dibawa dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang mencakup kejujuran, tanggungjawab dan disiplin; 4. Kepemimpinan yaitu aspek kemampuan manajerial dan seni dalam memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan

KA

pekeJjaan secara cepat dan tepat, termasuk pengambilan keputusan dan

BU

penentuan prioritas.

R

Keempat faktor tersebut (prestasi keJja, keablian, perilaku dan

TE

kepemimpinan) dapat dianalisis untuk mengetahui sejauh manakah kompetensi

SI TA S

pegawai dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi dimaksud dibentuk melalui pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai secara efektif dan efisien, yang selalu mendapat dorongan dan motivasi dari pimpinan organisasi sehingga para

ER

pegawai dapat melakukan apa yang menjadi tugasnya secara baik dan memadai.

IV

Upaya peningkatan kompetensi pegawai dalam menjalankan tugasnya

U

N

ditentukan pilla oleh implementasi kebijakan-kebijakan dalam organisasi, karena setiap kebijakan yang telah ditetapkan mestinya dapat diimplementasikan sesuai tujuan organisasi. Atau dengan perkataan lain implementasi kebijakan dalam organisasi mesti dapat meningkatkan kompetensi aparatur, karena kompetensi aparatur merupakan faktor utama bagi aparatur dalam menjalankan tugasnya, sesuai aspek-aspek dalam kompetensi yang disyaratkan bagi seorang aparatur. Bertolak dari berbagai teori yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian terhadap analisis implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam


41475.pdf

55

peeningkatan kompetensi aparatur di Kabupaten Kepulauan Am yang mencakup beberapa aspek seperti input (masukan), proses dan output (keluaran), dituangkan daJam kerangka berpikir sebagaimana tertera pada Gambar 2.3.

INPUT

PROSES

KA BU

• UU Nomor 8 Tabun 1972 (dinbab dengan UU Nomor 43 Tabun 1999) .PPNomor41 Tahnn2007

R TE

.....! T

SI

Implementasi Kebijakan

• • • •

IV ER

N

U

•, ,, ,, ,,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,

TA S

--::;c 'llo.. DasarHukum • UU Nomor 8 Tahun 1972 (diubah dengan UU Nomor 43 Tabun 1999) .ppNomor13 Tabun2002 • Keputusan Kepala BKN Nomor 431 KEPI 2001 • Perda Kabupaten Kep. Am Nomor 2 Tahun2011

OUTPUT

j

~

Komunikasi Disposisi SumberDaya Stmktur Birokrasi

.

JJ

~

Kompetensi Aparatur Pemerinrah Daerab

• • • •

Prestasi Kerja Keablian Perilakn Kepemimpinan

(Sedarmayanti, 2009)

(Edwards ill, 1980) Dalam Peningkatan

Komoetensi

i

,, ,,

UMPAN BALIK

Sumber : Edwards III, 1980 dan Sedarmayanti, 2009

Gambar2.3.

Kerangka Berpikir

Analisis Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Kompetensi

Aparatur di Kabupaten Kepulauan Am


41475.pdf 56

D. Def"misi Operasional

1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Implementasi kebijakan pemerintah daerah adalah kebijakan kebijakan pemerintah

daerah

dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pembangunan dan pelayanan masyarakat melalui proses perencanaan,

penyelenggaraan

pemerintahan

daerah,

yang

BU

dalam

KA

pelaksanaan dan evaluas. Proses tersebut berIangsung secara terus menerus memungkinkan

TE

R

terlaksananya kcbijakan-kebijakan dalam sistem pemerintahan daerah. Berkenaan dengan itu, maka implementasi kebijakan pemerintah dianalisis dalam penelitian ini bertitik tolak dari pendapat

TA S

daerah yang

SI

Edwards III yang dijadikan sebagai landasan teoritis mapun kerangka

IV ER

berpikir dalam menentukan faktor-faktor yang mendorong dan menghambat implementasi kebijakan sebagai berikut :

N

a. Komunikasi, merupakan dimensi penting bagi administrator publik

U

dalam mengimplementasikan kebijakan, khususnya untuk pencapaian

efektifitas program melalui transmisi personil yang tepat, jelasnya perintah yang diinstruksikan oleh atasan dalam pelaksanaan dilapangan, dan kekonsistenan pelaksanaan program baik oleh semua pelaksana maupun atasan pemberi instruksi. b. Sumber daya, merupakan faktor yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Beberapa aspek yang perIu diperhatikan yaitu: (1) jumlah stafyang memadai secara kuantitas maupun cakap secara kualitas dalam melaksanakan instruksi kebijakan di lapangan melalui keahlian motivasi Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 57

dan inforrnasi yang meliputi tatacara melaksanakan kebijakan oleh implementator (bagaimana, apa yang harns dan perlu dilaksanakan serta ketaatan para pelaksana terhadap instruksi, peraturan-peraturan); (2) wewenang

(authority), dalam mengimplementasikan kebijakan atau

program, yang tergantung pada deskOpsi jabatan, yang dilakukan

KA

melalui metode kontrol (persuasif dan ancaman), dan ketaatan terhadap

TE R BU

aturan yang ada, serta (3) fasilitas-fasilitas (facilities).

c. Kecenderungan-kecenderungan, yang mencakup: (l) dampak disposisi yaitu adanya homogenitas administrator dan berkembangnya pandangan

SI TA S

parokial yaitu terjadinya hubungan senior dan pengaruh lingkungan; (2) birokrasi staf, yaitu terjadinya pengangkatan birokrat; dan (3) manipulasi insentif-insentif.

IV ER

d. Struktur birokrasi, yang mencakup dua karakteristik: (I) Standard

Operating Procedures (SOP), yang berkaitan dengan masalah-masalah

N

sosial dan urusan publik, instruksi yang dominan pada tahap-tahap yang

U

berbeda, dan tujuan yang berbeda berada pada lingkungan yang luas dan

komplek; (2) fragmentasi (fragmentation), yang berkaitan dengan

survive yaitu kekuatan untuk tetap bertahan hidup,

bukan pilihan

pilihan netral dalam suatu kebijakan. 2. Kompetensi Aparatur Pemerintah Kompetensi aparatur pemerintah daerah yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah konsep kompetensi yang dikutip dari Sedarrnayanti (2009:101), sebagai berikut:


41475.pdf

58

a.

Prestasi kerja yaitu basil kerja pegawai dalam menjalankan tugas secara kualitas dan kuantitas kerja.

b.

Keablian yaitu tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai dalam menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya berupa kerjasama, komunikasi dan inisiatif Perilaku yaitu sikap dan tingkah laku pegawai yang melekat pada

KA

c.

melaksanakan tugas-tugasnya yang

BU

dirinya dan dibawa dalam

d.

TE R

mencakup kejujuran, tanggungjawab dan disiplin.

Kepemimpinan yaitu aspek kemampuan manajerial dan seni dalam

TA

S

memberikan pengaruh kepada orang lain untuk mengkoordinasikan pekerjaan secara cepat dan tepat, termasuk pengambilan keputusan dan

U

N

IV

ER

SI

penentuan prioritas.


41475.pdf 59

BAB

m

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan

KA

pemerintah daerah dalarn peningkatan kompetensi aparatur sesuai tugas pokok

penelitian

deskriptif dengan

metode

pendekatan

kualitatif.

TE R

merupakan

BU

dan fungsinya pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Am. Penelitian ini

Pendekatan kualitatif digunakan karena obyek yang diteliti adalah fenomena

SI TA

S

sosial yang berhubungan dengan perilaku manusia dan proses keIja. Menurut Mely G. Tan (1979) dalarn Silalahi (2009:28), penelitian yang bertujuan menggarnbarkan secara tepat sifat-sifat suatu

ER

bersifat deskriptif

IV

individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan

N

frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu

U

antara suatu gejala dan gejala lain dalarn masyarakat. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang menurut Copper dan Emory (dalarn Silalahi, 2009:29), menuntut kemarnpuan meneliti yang tinggi, yang lebih ideal dibanding penelitian penjelasan dan menurut standar yang sarna tingginya.

B. Informan atau Subjek Penelitian Informan atau subjek penelitian ini adalah aparatur pemerintah daerah yang menduduki jabatan struktural eselon II sebanyak 5 orang, terdiri dari pimpinan satuan keIja perangkat daerah yang berkaitan dalarn proses pembuatan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 60

kebijakan

pemerintah

daerah

dalam

peningkatan

kompetensi

aparatur

pemerintah daerah, seperti Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PekeIjaan Umum dan Sekretaris DPRD. Menurut Silalahi (2009:272-273) bahwa pemilihan purposive yang

KA

kadang-kadang disebut sebagai judgement, merupakan pemilihan subjek yang

BU

ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu menentukan subjek atau orang-orang terpilih harns sesuai dengan ciri

mewalcili satu keseluruhan tertentu.

TE

R

ciri khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena dipercaya

AS

Pernilihan informan atau subjek penelitian dilakukan secara pusposive,

SI T

yaitu teknik yang secara sengaja digunakan untuk mernilih informan atau subjek

ER

penelitian sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian, dalam penelitian ini

IV

diasumsikan bahwa para pimpinan satuan keIja perangkat daerah yang dipilih

N

sebagai informan atau subjek penelitian, dianggap dapat mewakili seluruh

U

organisasi perangkat daerah di Kabupaten Kepulauan Aru.

C. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekeIjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan sisternatis sehingga lebih mudah diolah (Arikunto, 2010:203). Berdasarkan pada definisi di atas maka insturmen penelitian yang digunakan adalah pedoman wawancana, pedoman observasi dan


41475.pdf 61

daftar pertanyaan. Dengan demikian teknik pengumpulan data yang digunakan

dalam penelitian ini adaIah wawancara, observasi dan studi dokumentasi. I. Wawancara (Interview) Sugiyono (2010:157) mengemukakan bahwa wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin melakukan studi

KA

pcndahuluan untuk menemukan pennasalahan yang harus diteliti, dan juga

BU

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih

R

mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Teknik pengumpulan

TE

data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri dendiri (se/[-report),

TA S

atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. Dengan demikian wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun

SI

tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face)

IV ER

maupun dengan mengguuakan telepon.

N

2. Observasi

U

Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses keJja, dan gejala-gejala alam serta bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2010:166). Dengan demikian peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian untuk mengetahui secara jelas kondisi setiap satuan keJja yang dijadikan sebagai objek penelitian (yang meliputi kondisi fisik dan administrasi) serta data yang dikumpulkan.


41475.pdf 62

3.

Dokumen Data yang bersumber dari dokumen diperoleh dari peraturan perundang undangan (undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah) dan keputusan menterilkeputusan kepala lembaga pemerintah non kementerian, keputusan bupati dan sebagainya. Selain itu, data diperoleh dari dokumen

KA

lainnya pada satuan keJja perangkat daerah maupun instansi vertikal di

Prosedur Pengumpulan Data

TE

D.

R

BU

daerah, seperti data kependudukan, kepegawaian dan sebagainya.

TA S

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. kualita~

data merupakan pokok penting dalam

IV ER

SI

Oleh karena itu, data dan

pene1itian karena menentukan kualitas hasil penelitian. Nan Lin (1976) dalam

N

Silalahi (2009:280) mengemukakan bahwa pengurnpulan data didefinisikan

U

sebagai satu proses mendapatkan data empiris melalui responden dengan menggunakan metode tertentu. Istilah data menunjuk pada ukuran atau observasi aktual tentang hasil dari suatu investigasi survey, atau hasil observasi yang dicatat dan dikumpulkan, baik dalam bentuk angka maupun jumlah dan bentuk kata-kata ataupun

gambar sebagaimana dikemukakan Silalahi

(2009:280). Sementara itu, Arikunto (2010:172) mengemukakan bahwa yang dirnaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dan mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 63

pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, bail< pertanyaan tertulis maupun pertanyaan lisan. Sementara itu, apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu.

KA

Sehubungan dengan itu, data yang dikumpulkan dalam penelitian

Data Sekunder

TE

R

I.

BU

lapangan diperoleh dari beberapa sumber antara lain sebagai berikut:

Data sekunder adaIah data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen

AS

resmi yang telah tersedia, bail< dalam bentuk laporan, gambar maupun peta.

SI T

Selain itu, data sekunder adalah data yang dikumpulkan melalui sumber

R

sumber resmi yang berkaitan dengan penelitian ini dan berbentuk seperti

IV E

peraturan perundang-undangan (undang-undang, peraturan pemerintah),

N

peraturan menteri/pimpinan lembaga, keputusan menteri/pimpinan lembaga

U

dan peraturan daerah yang berlaku, dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti. 2.

Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan dari para informan atau subjek penelitian pada berbagai satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Am. Satuan kerja perangkat daerah yang dimaksudkan adaIah satuan kerja yang mempunyai keterkaitan dengan implementasi kebijakan dan kompetensi aparatur.


41475.pdf

64

E.

Analisis Data

Data dan infonnasi yang diperoleh dalam penelitian dianaIisis dengan menggunakan metode anaIisis dari Miles dan Huberman (1994:15-20) yang mengemukakan bahwa analisis terdiri dari tiga aIur kegiatan yang teIjadi secara bersamaan

antara

lain

penyajian

data,

reduksi

data

dan

penarikan

bahkan

sebelum

data

benar-benar

terkumpul

BU

Sebenarnya

KA

kesimpulan/verifikasi.

(sebagaimana tertera pada Gambar 3.1), antisipasi adanya reduksi data sudah

TE

R

dilakukan pada waktu peneliti mernutuskan kerangka konseptual wilayah

TA S

penelitian, pennasalahan penelitian dan pendekatan pengumpulan data mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berIangsung, teIjadilah tahapan

SI

reduksi selanjutna seperti membuat ringkasan, rnengkode, membuat terna,

IV ER

menulis memo dan sebagainya.

Masa Pengumpulan Data

U

N

______________________ ._v ____________________

Antisipasi

REDUKSIDATA Selama PENYAJIAN DATA

Pasca

Selarna PENARIKAN KESIMPULANI VERIFlKASI

Pasca

Selama

Pasca

Analisis

Gambar3.1 Kornponen-kornponen Analisis Data: Model Alir (Miles dan Hubennan, 1992) Analisis kualitatif terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut:


41475.pdf 65

1.

Reduksi data Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan trasformasi data "kasar" yang muncul dari catatan-eatatan

tertulis dilapangan. Reduksi

datalproses transformasi ini berlanjut tems sesudab penelitian lapangan,

KA

sampai laporan akhir lengkap tersusun. Data kualitatif disederhanakan dan

BU

ditransformasikan ke dalam aneka macam cara melalui seleksi yang ketat,

Penyajian data

AS

2.

TE

pola yang lebih luas atau uraian singkat.

R

melalui ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya dalam satu

Penyajian data diartikan

sebagai

penyusunan sekumpulan

SI T

informasi yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

R

pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian data, akan

IV E

timbul pemahaman tentang apa yang sedang teIjadi dan apa yang harus

N

dilakukan, dan lebih jauh menganalisis untuk mengambil tindakan

U

berdasarkan

atas pernahaman terhadap sajian data tersebut. Dalam

penelitian kualitatif, penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid. Sebagaimana halnya dengan reduksi data, penciptaan dan penggunaan penyajian data tidaklah terpisah dari analisis atau penyajian data rnerupakan bagian dari analisis. 3.

Penarikan kesimpulanlverifikasi Penarikan kesirnpulanlverifikasi rnerupakan sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesirnpulan-kesimpulan juga

diveriftkasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi adalah suatu tinjauan Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf

66

ulang pada catatan-eatatan lapangan secara seksama serta tukar pikiran diantara

kelompok

sejawat

untuk

mengembangkan

kesepakatan

intersubjektif, atau upaya yang luas untuk menempatkan salinan temuan temuan dalam seperangkat data yang lain. Melalui verifikasi, makna makna yang muncul dari data diuji kebenarannya, kekokohan dan

KA

kecocokannya sehingga menghasilkan data yang valid. Tiga hal utama

BU

dalam kegiatan analisis data yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi, dapat dikemukakan pada Gambar 3.1

SI TA S

TE

R

sebagai berikut:

Penyajian Data

IV

ER

Pengumpu!an Data

U

N

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulanl Verifikasi

Gambar3.1.

Model analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman (1992)


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI T

AS

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV ER

SI TA S

TE R

BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER

SI

TA

S

TE

R

BU

KA

41475.pdf


U

N IV

ER SI TA

S

TE

R

BU KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


U

N

IV

ER SI

TA

S

TE

R BU

KA

41475.pdf


41475.pdf 146

BABV

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN Berdasarkan temuan dan analisis yang dilakukan tehadap implementasi

KA

kebijakan pemerintah daerah dalam peningkatan kornpetensi aparatur, dapat

BU

dibuat sirnpulan sebagai berikut :

R

1. Irnplementasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru

TE

dalam peningkatan kompetensi aparatur dilibat dari faktor komunikasi,

TA S

sumber daya, kecenderungan tingkah laku dan struktur birokrasi. a. Komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan seringkali

IV ER

SI

rnengalami hambatan atau kendala, karena pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan tidak dapat diselesaikan

N

dengan baik. Hal ini disebabkan karena ada sebagian kepala bidang dan

U

kepala seksi belum memaharni tugas pokok dan fungsinya sehingga

implementasi kebijakan berupa program dan kegiatan organisasi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagairnana yang diharapkan.

Masih

lemahnya komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam organisasi menyebabkan kebijakan belum dapat diimplementasikan secara baik. b. Sumber daya yang tersedia dalam organisasi dianggap cukup dari segi jumlah, akan tetapi secara kualitas belum terpenuhi. Hal ini disebabkan masih terdapat aparatur yang belum memiliki keahlian di bidang medis/paramedis,

hukum dan teknik.


Selain itu pendelegasian

41475.pdf 147

wewenang kepada bawahan belum terIaksana dengan baik, disamping fasilitas yang tersedia dianggap masih sangat kurang. Kurangnya sumber daya aparatur yang memiliki kemarnpuan daJarn bidang medis/paramedis serta bidang hukum dan teknis, disamping kurangnya pendelegasian

wewenang

dan

kurangnya

fasilitas,

temyata

KA

mempengaruhi implementasi kebijakan.

BU

c. Kecenderungan tingkah laku aparatur turut berpengaruh terhadap

R

implementasi kebijakan, disebabkan: (I) masih adanya unsur apatis

TE

dari bawahan yang enggan bekeIja sarna dengan pimpinan; (2) masih

bawahan terhadap pimpinan; (3)

TA S

terdapat saling ketidak-percayaan

masih kurangnya dana yang dibutuhkan daJarn implementasi kebijakan;

SI

(4) para bawahan kurang memiliki tanggung jawab daJarn menjalankan

IV ER

tugasnya; serta (5) sebagian bawahan terkontaminasi dengan kondisi kondisi di luar satuan organisasi.

U

N

d. Struktur birokrasi walaupun miskin struktur dan kaya fungsi turut mempengaruhi implementasi kebijakan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan

para

pegawai

dalarn

menjalankan tugasnya belum

sepenuhnya memperhatikan struktur birokrasi yang telah ditetapkan, akan tetapi melakukan penyimpangan terhadap tugas pokok dan fungsi. Struktur

birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan

terutama kebijakan-kebijakan yang bersifat urgen dan substansial. 2. Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Am dilihat dari faktor prestasi keIja, keahlian, perilaku dan kepemimpinan. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 148

a

Prestasi kerja pegawai: (I) bawahan belurn dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara baik sesuai kewenangan yang diberikan pimpinan; (2) pelaksanaan tugas bawahan belurn sesuai dengan sasaran kerja yang diharapkan oleh pimpinan; dan (3) bawahan belurn dapat memahami apa yang hams dilakukan agar basil yang diperoleh akan Prestasi kerja yang demikian belurn dapat mendorong

KA

lebih baik.

b.

R BU

kompetensi aparatur.

Keahlian yang dimiliki para pegawai ternyata masih kurang atau jauh

TE

dari apa yang diharapkan. Hal ini disebabkan karena masih terdapa!

TA S

kekurangan tenaga-tenaga yang memiliki keahlian di bidang tertentu seperti hukum, analis dan teknik. Kurangnya keahlian yang dimiliki

ER SI

oleh para pegawai turut mempengaruhi peningkatan kompetensi aparatur.

Perilaku para pegawai dapat dikatakan belum sesuai dengan kriteria

IV

c.

U

N

yang diinginkan organisasi. Hal ini disebabkan para pegawai masih

memiliki perilaku kurang/tidak jujur, kurang memiliki rasa tanggung

jawab dalam menjalankan tugas serta kuranglbelum disiplin. Perilaku pegawai

yang

demikian

belurn

dapat mendorong

peningkatan

kompetensi aparatur. d.

Kepemimpinan atau kemampuan manajerial yang dimiliki oleh para pegawai ternyata masih sangat kurang, terutama pimpinan tingkat menengah dan bawah. Hal ini disebabkan: (I) tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan kepada bawahan belum dapat diselesaikan


41475.pdf 149

dengan baik; (2) pernirnpin kurang rnernberikan rnotivasi kepada bawahan sehingga bawahan bawahan belwn dapat menyelesaikan pekeljaannya secara cepat dan tepat waktu; dan (3) pemirnpin belwn berfungsi

secara

rnenjalankan

tugas.

baik

untuk

Aspek

menggerakkan

kepemirnpinan

bawahan

turut

dalam

mempengaruhi

KA

peningkatan kornpetensi aparatur satuan organisasi.

R BU

3. Falctor-falctor yang mendorong irnpJernentasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur adalah peluang pendidikan dan keinginan aparatur

TE

(pegawai) pada setiap satuan kelja. Sernentara iill, faktor-falctor yang

aparatur

TA S

menghambat irnplernentasi kebijakan dalam peningkatan kornpetensi adalah

persetujuan

pirnpinan

dan

ketersediaan

anggaran.

ER SI

Irnplernentasi kebijakan dalam peningkatan kornpetensi aparatur dapat dipengaruhi

oleh

falctor-falctor

seperti

persetujuan

pirnpinan

dan

U

N

IV

ketersediaan anggaran.

B. SARAN

Berdasarkan kesirnpulan-kesimpulan sebagairnana diuraikan diatas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: I. Saran

tentang

implernentasi

kebijakan

pemerintah

daerah

dalam

peningkatan kompetensi aparatur adalah: a.

Kornunikasi yang dibangun antara pimpinan dan bawahan seringkali mengalami hambatan dan kendala. Oleh karena itu disarankan agar pirnpinan satuan kexja perangkat daerah dapat mela1rukan komunikasi


41475.pdf 150

yang efektif dengan bawahan, terutama dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan dalam organisasi. b. Sumber

daya

kurang

memiliki

kemampuan

dalam

bidang

medis/paramedis, hukum dan teknis dalam melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi. Oleh karena itu disarankan agar pimpinan

KA

satuan kerja perangkat daerah dapat mengusulkan tambahan pegawai

BU

kepada kepala daerah, sesuai dengan bidang-bidang yang diinginkan

laku yang ditonjolkan temyata belurn

S

c. Kecenderungan tingkah

TE

pendidikan dan pelatihan teknis.

R

atau dengan jaIan meningkatkan kualitas surnber daya aparatur melaIui

TA

sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan karena para pegawai

SI

bawahan masih bersifat acuh tak acuh, maIas dan lamban daIam

ER

menyelesaikan pekerjaan. Oleh karena itu disarankan agar pimpinan

IV

satuan kerja perangkat daerah dapat melakukan pembinaan secara

U

N

intensif dan pengawasan yang ketat terhadap disiplin kerja pegawai

sehingga para pegawai akan melaksanakan tugasnya secara memadai.

d. Stroktm birokrasi yang ada walaupun miskin struktur dan kaya fungsi tenyata belum sepenuhnya mendukung implementasi kebijakan, karena pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum seluruhnya dilakukan secara baik. Oleh karena itu disarankan agar pimpinan satuan kerja perangkat daerah dapat melakukan pembinaan kepada para pegawai bawahan sesuai dengan jabatan-jabatan strukturaI yang tersedia daIam organisasi. 2. Saran tentang upaya peningkatan kompetensi aparatur. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 151

a. Untuk meningkatkan prestasi keIja pegawai, disarankan agar pimpinan satuan keIja perangkat daerah dapat membuat kontrak kineIja antara pimpinan dengan bawahan sehingga prestasi keIja pegawai dapat diukur sesuai ketentuan yang berlaku. b. Untuk meningkatkan keahlian para pegawai, disarankan agar pimpinan

KA

satuan keIja perangkat daerah dapat menyusun program peningkatan

BU

keablian pegawai melalui pendidikan dan pelatiban fungsionallteknis.

R

c. Untuk menyesuaikan perj}aku pegawai dalam menjalankan tugas sesuai

TE

dengan apa yang diinginkan organisasi, disarankan agar pimpinan

AS

satuan keIja perangkat daerah dapat melakukan pembinaan secara

SI T

kontinyu dan menyeluruh terhadap perilaku pegawai bawahan untuk

ER

dapat menjalankan tugasnya dengan baik. d. Untuk meningkatkan kemampuan manajerial para pegawai, disarankan

N

IV

agar pimpinan satuan keIja perangkat daerah dapat menempuh langkah

U

langkah kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas para pegawai

melalui pendidikan dan pelatihan kepemimpinan.

3. Saran tentang faktor-faktor yang mendorong dan menghambat peningkatan kompetensi aparatur.

a

Disarankan kepada para pimpinan satuan keIja perangkat daerah agar dalam

penuyusunan

kebijakan

pengembangan

aparatur,

perlu

memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para pegawai untuk meningkatkan kualitasnya.


41475.pdf 152

b. Disarankan pula kepada para pirnpinan satuan keIja perangkat daerah agar dalarn penyusunan kebijakan peningkatan kualitas surnber daya rnanusia aparatur, perlu rnengakornodasi kebutuhan pegawai dalarn rnengikuti pendidikan dan pelatihan kepernirnpinan serta pendidikan

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

dan pelatihan fungsional/teknis.


41475.pdf 153

DAFfAR PUSTAKA

Almasdi, S. J. (1996). Aspek Silmp Mental dalam Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Ghalia Indonesia. Aminullah, E. (2004). Berpikir Sistemik Untuk Pembuatan Kebijakan Publik, Bisnis dan Ekonomi . Seri Manajemen Strategi Nomor 7). Jakarta: PPM. Araujo, L. B. (2012). Analisis Implementasi Kebijakan Publik (Kajian Tentang

BU

KA

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Local Development Program pada Ministerio da Administracao Estatal e Ordenanmento do Territorio Republica Democratica de Timor Leste). http://www.luckypraja-allforonearndoneforall.blogspot.com/.

TE R

Ardana, I K, Mujiati Ni W, Utarna I W, M (2012). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertarna, Cetakan Pertarna. Yogyakarta: Graha Ilmu.

TA

S

Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik, Edisi Revisi. Yogyakarta: Rineka Cipta.

ER

o/oashari.

SI

Ashari, R. (2011). Pengaruh Keahlian, Independensi dan Etika Terhadap Kualitas Auditor pada Inspektorat Provinsi Maluku Utara. Diarnbil 5 November 2013 dari World Wide Web: http://www.reciptorv.unhas.ac.idl...Iskripsi% 2ruslan

N

IV

Cochran, C. L & E. F. Malone. (1999). Public Policy, Perspectives and Choises, Second Edition. Boston: McGraw-Hill College.

U

Creswell, J. W. (1994). Research Design: Quantitative and Qualitative Aproach. London: Sage. Dharma, S. (2009). Manajemen Kinerja, Falsafah dan Penerapannya, Cetakan Kedua. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Djaenury, M. A. (2012). Ruang Lingkup Kajian Administrasi Publik. Jakarta: Video Conference, 28 April 2012. Dwiyanto, A. (2002). Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi. Jakarta: PT Grarnedia Pustaka Utama. Dye, T. R. (1981). Understanding Public Policy. Englewod Cliffts, Prentice-Hall. Inc. Edwards III, G. C. (1980). Implementing Public Policy. Congressional Quartely Inc. Washington DC.


41475.pdf 154

George, G. M dan Jones, G. R. (1996). Understanding and Managing Organizational Behavior. New York: Addison-Wesley Publishing Company, Inc. Gibson, Ivancevich, Donnely, (1992). Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses. Jakarta: Erlangga. Hannah, S. (2008). Analisis Struktur Birokrasi. Sumber Daya Manusia dan

Ketepatan Alokasi Anggaran Terhadap Pencapaian Target Hasil Program Keluarga Berencana di Kabupaten Lebak pada Era Otonomi Daerah.

KA

Diambil 3 November 2013 dari World Wide Web: http:// www. lontar.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=2030723&&lokasi=lokaI. Hartono, F. M. (2009). Paradigma Baru Manajemen Indonesia. Menciptakan Nilai

BU

dengan Bertumpu pada Kebajikan dan Potensi Insani, Cetakan Pertama. Bandung: PT Mizan Pustaka.

TE

R

Hasibuan H dan Malayu, S. P. (2011). Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.

AS

Helco, H. (1972). Revieuw Article: Policy Analysis, British Journal of Politic Science, 2, hal: 83-108.

SI T

Indiahono, D. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys, Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media

N

IV E

R

Indrawaty P, Kawatu F, Tulungen M, (2013). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT Bank Sulut. Manado: Diambil 20 Oktober 2013 dari World Wide Web: http;//www. ejurnal.Wlima.ac.id/index...php/jmb/article/view/181 /by .F. Kawatulhome>Volume I Nomor I>pondaag.

U

Kasmianto, (2002). Pengembangan Sumber Daya Manusia (I'enaga Kependidikan)

Dalam Era Otonomi Daerah (Model Manajemen Tenaga Kependidikan Berbasis Kompetensi di Provinsi Riau). Bandung: Disertasi PPs UPI. Krisna, N. L. (2007). Teori Sumber Daya Manusia (Kepemimpinan). Diambil 20 September 2013 dari situs World Wide Web: http://www.sdm teori.blogspot.com/. Locke, E. A. (1997). Esensi Kepemimpinan. Jakarta: Mitra Utama. Mahmudi, (2010). Manajemen Kinerja Sektor Publik, Edisi Kedua Cetakan Pertama. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilrnu Manajemen YKPN. Mardiasmo, (2002). Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Andi Offset.


41475.pdf 155

Martoyo, S. (1994). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Marla Massey, A. (1993). Managing The Public Sector: A Comparative Analysis of the Uunited Kingdom and the United States. Edward Elgar, Aldershot- Hants. Miles, M. B dan Huberman, A. M. (1992). Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, PeneIjemah Tjejep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press).

KA

Moeheriono. (2009). Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, Cetakan Pertama. Jakarta: Ghalia Indonesia.

R

BU

Nugroho, R (2009). Public Policy (Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan dan Manajemen Kebijakan), Edisi Ketiga (Revisi). Jakarta: PT Elex Komputindo Kelompok Gramedia.

TE

Nugroho, R. (2009). Public Policy for Developing Countries, Edisi Pertama. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Birokrasi (Reinventing Government), Mentrasformasi Semangat Wirausaha Kedalam Sektor Publik, Seri Umum Nomor 17, PeneIjemah Abdul Rosyid. Jakarta: Pustaka Binaman

SI TA S

Osborne, D dan Gaebler, T (1996). Mewirausahakan

Pressindo.

R (2008). Competency Management (Telrnik Mengimplementasikan Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Untuk Meningkatkan Daya Saing Organisasi), Cetakan Kedua, PeneIjemah Octa

ER

Palan,

N IV

Melia Jalal. Jakarta: PPM.

U

Parsons, W. (2001). Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar, Publishing, Ltd. Pranoto, E. S. (2005). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan

Profesional Keahlian Telrnik (Studi Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan Pada Pusat Pendidikan Keahlian Telrnik, Departemen Pemukiman dan Prasarana Wi/ayah Tahun 2003). Bandung: Desertasi PPs UP\. Presman, J & Wildawsky, A. (1979). Implementation. Berkeley, University of California Press. Priasmara, B. (2013). Hubungan Amara Kompetensi Pegawai Dengan Kinerja

Pegawai di Kantor Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Tana Tidung. eJumal Pemerintahan Integratif, Volume I Nomor 2. Samarinda: FISIP Universitas Mulawarman. Quade, E. S. (1976). Analysis for Public Decisions. New York: American Elsevier Publishing Company, 3'd edn, 1976. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 156

Rakhmat, (2010). Analisis implementasi program pembangunan daerah di kota Parepare. Abstrak : Laporan Penelitian Pada Lembaga Administrasi Negara, Makassar. Diambil 14 Maret 2012 dari situs World Wide Web: http://www.makassar.lan.go.id/. Ramses, A. M dan La Bakry, ed. (2009). Politik Dan Pemerintahan Indonesia. Cetakan I. Jakarta: Masyarakat llmu Pemerintahan Indonesia (MIPl).

Ras Amanda, Ni Made, (2010). Pola Penggunaan Media Massa sebagai Komunikasi

Polilik Calon Kepala Daerah (Studi Kasus Pilkada Lima Kabupaten/Kota di Bali). Diambil 2 November 2013 dari World Wide Web: http://www.

KA

rasamanda3 @gmail.com/.

BU

Robins, S. P. (2002). Prinsip-prinsip Perilaku Organisasi. Nih bahasa oleh Halida, Edisi kelima. Jakarta: Erlangga.

TE

R

Rosl, J. C. (2004). Kepemimpinan (Leadership), TeIjemahan Triantoro Safaria. Jakarta: Graha lImu.

SI TA S

Samsudin, S. (2006). Manajemen Sumber Daya Manusia. Bandung: Pustaka Setia Sastrohadwiryo, B. S. (2002). Manajemen Tenaga Kerja Indonesia (Pendekatan Administratifdan Operasiona/), Cetakan Pertama. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sedarmayanti. (2009). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi dan

ER

Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik), Cetakan Pertama Bandung: PT RafIka Aditama

U

N IV

Senge, P. M. (1996). Disiplin Kelima (Seni Dan Praktek Dari Organisasi Pembelajar), Nih Bahasa Nunuk Adriani, Editor Lyndon Saputra. Jakarta: Binapura Aksara Siagian, S. P. (1999). Administrasi Pembangunan. Konsep, Dimensi dan Strateginya, Jakarta: Bumi Aksara. Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial, Cetakan Pertama Bandung: PT RafIka Aditama. Simon, H. A. (1990). Administrative Behavior (A Study of Decision Making Processes in Administrative Organization), DiteIjemahkan oleh St. Dianjung, Edisi Ketiga. Jakarta: PT Bumi Aksara. Sinambela, L. P. (2012). Kinerja Pegawai, Teori Pengukuran dan Implikasinya, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha lImu. (2008). Implementasi Kebijakan Pendidikan di Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Bandung: Disertasi PPs UNPAD.

Soemartono, T.


41475.pdf 157

Suhadak dan Suradji, (2001). Administrasi Kepegawaian Negara. Jakarta: Bumi Aksara. Sugiyono, (2010). Metode Penelitian Administrasi, Dilengkapi dengan Metode R & D, Cetakan Ke-18. Bandung: Alfabeta. Sundarso, R. S. Astuti, S. Sulandari, A. Marom, D. Rastyaningsih & Faturohman, (2009). Teori Administrasi, Edisi Kesatu, Cetakan Kelima. Jakarta: Universitas Terbuka

BU

KA

Suryana, S. E. L. (2009). Implementasi Kebijakan Tentang Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Aceh Tamiang. Medan: Thesis Magister Studi Pembangunan, Sekolah Paecasarjana Universitas Sumatera Utara. Diambil 15 Juli 2013 dari World Wide Web: http://www.repitory.usu.ac.idl.

TE R

Sutrisno, E. (2009). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Kencana.

SI TA

S

Tim Peneliti Balitbang Provinsi Jawa Tengah, (2007). Penelitian Perilaku Sosial Anak Sekolah terhadap Lingkungan Hidup dan Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup. Diambil 5 November 2013 dari World Wide Web: http://[email protected]. Thoha, M. (2010). flmu Administrasi Publik Kontemporer, Edisi Ketiga. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

ER

Tjokroamidjojo, B. (2000). Good Governance (Paradigma Baru Manajemen Pembangunan), Jakarta: Universitas Indonesia Press.

N

IV

Wahab, S. A. (2006). Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Edisi Kedua). Jakarta: Bumi Aksara.

U

Wahab, S. A. (2012). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang: UMM Press. Wastiono, S. (2010). Menuju Desentralisasi Berkeseimbangan. Jurnal flmu Politik, edisi 21, hal: 31-50. Wibawa, S. (1994). Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta: Raja Grafmdo. Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing. Winanrno, B. (2012). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Jakarta: Media Presindo. Winarno, B. (2012). Kebijakon Publik : Teori. Proses dan Studi Kasus, (edisi revisi terbaru). Yogyakarta: CPAS. Wiraatmadja, S. (1976). Pokok-pokok Sosiologi Pedesaan, Cetakan Ketiga. Jakarta: CV Yasaguna.


41475.pdf 158

Dokumen:

Keputusan Kepala Harlan kepegawaian Negara Nomor: 431KEP/2001 tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2003 tentang Tatacara Konsultasi Pengangkata n dan Pemberhentian Sekretaris Daerah Provinsi, Sekretaris Daerah KahupatenIKota serta Pejabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintab KabupatenIKota.

KA

Kabupaten Kepulauan Am Dalam Angka Tahun 2013.

BU

Peraturan Pemerintab Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pengangkatan. Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

TE

R

Peraturan Pemerintab Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 13 Tahun 2002.

SI TA S

Peraturan Pemerintab Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan d!lIl Pelatihan Kepemimpinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintab Nomor 14 Tahun 2002.

ER

Peraturan Pemerintab Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Pemerintab Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

N IV

Peraturan Pemerintab Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Keria Pegawai Negeri Sipil.

U

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pedoman Penilaian Calon Sekretaris Daerah Provinsi dan KabupatenIKota serta Peiabat Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintab KabupatenIKota. Peraturan Hersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refonnasi Hirokrasi. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor : 02/SPHIM.PAN-RBI2011 dan Nomor : 800-632 Tahoo 2011 serta Nomor 1411PMK.01l2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Am Nomor 40-64 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keria Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Am Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah {RPJMDl Kabupaten Kepulauan Am Tahun 2011-2015. Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 159

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Am Nomor 15 Tahun 200S tentang Pembentukan Kecamatan Am Utara. Kecamatan Am Tengah Timur, Kecamatan Am Tengah Selatan dan Kecamatan Am Selatan Timur, Peraturan Daerah Kabuoaten Kepulauan Am Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Am Utara Timur Satulei. Kecamatan Sir-sir dan Kecamatan Am Selatan Utara.

KA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor S Tahun 1972 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.

BU

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Sagian Timur, Kabupaten Seram Sagian Sarat dan Kabupaten Kepulauan Am Provinsi Maluku.

U

N IV

ER

SI TA S

TE

R

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.


41475.pdf 160

Lampiran 1 PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dilakukan secara meluas dan mendalam, yakni setiap pertnayaan

KA

dapat dikembangkan agar diperoleh informasi atau data dari Pemerintah Kabupaten

TE

R

sebagai pedoman wawancara sebagai berikut:

BU

Kepulauan Am yang akurat. Adapun beberapa pertanyaan yang selanjutnya disebut

A. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERlNTAH DAERAH

SI TA S

1. Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan

pada SKPD saudara (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan

ER

evaluasi) ?

N IV

2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam memproses kebijakan pada SKPD saudara?

U

3. Bagaimanakah kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan dalam penyusunan kebijakan pada SKPD saudara ? 4. Bagaimanakah implementasi kebijakan pada SKPD saudara ? 5. Bagaimanakah keadaan atau jumlah pegawai pada SKPD saudara ? 6. Apakah

saudara

memberikan

kewenangan

kepada

bawahan

dalam

implementasi kebijakan ? 7. Bagaimanakah kondisi fasilitas penunJang kegiatan dalam implementasi kebijakan pada SKPD saudara ?


41475.pdf 161

8. Bagaimanakah tingkah lalru pegawai dalam implementasi kebijakan pada SKPD saudara ? 9. Dalam proses implementasi kebijakan, apakah, apakah saudara memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada para pegawai atau bawahan saudara ? 10. Dalam proses

implementasi

kebijakan,

apakah

ada

aturan berupa

KA

pemturan/keputusan/petunjuk teknis/SOP tertentu yang dijadikan sebagai

BU

acuan? B. KOMPETENSIAPARATUR

R

Bagaimanakah prestasi ke!ja atau kineJja pegawai pada SKPD saudara, baik

TE

1.

2.

Bagaimanakah keahlian yang dimiliki oleh para pegawai pada SKPD

SI

saudam ?

Bagaimana kemampuan yang dimiliki para pegaWaI dalam melakukan

IV ER

3.

TA S

secara kualitas maupun kuantitas ?

keJjasama, komunikasi dan inisiatif ? Bagaimanahah sikap dan perilalru para pegawai, apakah mereka memiliki

N

4.

U

kejujumn, tanggungjawab dan disiplin dalam menjalankan tugas?

5.

Bagaimanakah kemampuan saudara selalru manajerial/pemimpin dalam mempengaruhi para pegawai atau bawaha dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi ?

C. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT 1. Faktor-faktor apa saja yang merupakan pendorong dalam implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi pada SKPD saudara ?


41475.pdf 162

2.

Faktor-faktor apa saja yang merupakan penghambat dalam implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi pada SKPD saudara ?

Dobo,

2013

KA

Mahasiswa yang meneliti

U

N

IV ER

SI

TA S

TE

R

BU

GODLIEF AMBROSIUS. A. GAlNAU

NIM: 016 754 803


41475.pdf 163

Lampiran2 PEDOMAN OBSERVASI

Peneliti sebelum melakukan observasi agar mendapat daata atau infonnasi di lapangan yang akurat, maka perlu dibuat pedoman untuk hal-hal penting yang

KA

akan diobservasi. Meskipun dalarn pelaksanaan observasi tetap akan dikembangkan

Pedoman observasi sebagai berikut:

TE

R

I. Melakukan observa~i terhadap gedung kantor;

BU

di lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian.

SI TA S

2. Melakukan observasi terhadap sarana dan prasarana kantor; 3. Melakukan observasi terhadap struktur organisasi; 4. Melakukan observasi pada personalia yang tertera dalarn struktur organisasi;

ER

5. Melakukan observasi terhadap dokurnen-dokumen yang berkaitan dengan

N IV

pengangkatan atau pengesahan struktur organisasi; 6. Melakukan observasi terhadap dolrumen uraian tugas pokok dan fungsi;

U

7. Melakukan observasi terhadap proses penyusunan perencanaan kebijakan SKPD; 8. Melakukan observasi terhadap dokumen implementasi kebijakan SKPD; 9. Melakukan observasi

terhadap

dokurnen

rencana pembangunan jangka

menengah daerah; 10. Melakukan observasi terhadap dokumen rencana kerja pemerintah daerah ; II. Melakukan observasi terhadap dokurnen kepegawaian pada SKPD; 12. Melakukan observasi terhadap dokumen kompetensi aparatur pemerintah daerah; Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 164

13. Melalrukan observasi terhadap dokumen laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;

U

N

IV

ER

SI

TA

S

TE R

BU

KA

14. Melalrukan observasi terhadap dokumen disiplin kerja pegawai;


41475.pdf 165

Lampiran3 BASIL WAWANCARA

Wawancara dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tanggal 10 Juli 2013

Subjek

Deskripsi

KA

1.

A. Implementasi Kebijakan

Arens Uniplaita

A.3

IV ER

G. A. A. Gainau

TE

A.2

TA S

G. A. A. Gainau

R

Arens Uniplaita

Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan pada SKPD saudara (mulai dari perencanaan, pelaksanaan., monitoring dan evaluasi) ? Karena bawahan dapat ikut dalam proses perencanaan teroadu Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam memproses kebiiakan pada SKPD saudara Koordinasi antar bidang/seksi berdasarkan tupoksi masing-masing, serta koordinasi dan sinkronisasi program antar SKPD temyata kurang lancar Bagaimanakah kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan dalam penyusunan kebijakan pada SKPD saudara Sesuai dengan kejeiasan rencana stratejik dan tupoksi BannPil " Bagaimanakah implementasi kebijakan pada SKPD saudara Kebijakan berupa program dan kegiatan belum sesuai dengan rencana stratejik SKPD maupun rencana pembangunan tahunan Bagaimanakah keadaan atau jumlah pegawai pada SKPD saudara Sumber daya manusia pegawai dianggap cukup dari segi jumlah, namun masih kurang dari seci kualitas Apakah saudara memberikan kewenangan kepada bawahan Kewenangan diberikan kepada staf merupakan bagian dari manaiemen transparansi dan akuntabilitas Bagaimanakah kondisi fasilitas penunjang kegiatan dalam implementasi kebiiakan pada SKPD saudara Fasilitas yang ada belum terpenuhi oleh karena itu direncanakan untuk ditambah tahun depan Bagaimanakah tingkah laku pegawai dalam implementasi kebiiakan pada SKPD saudara Pada umumnya pegawai negen sipil maupun non pegawai

BU

A.I

SI

G. A. A. Gainau

Arens Uniplaita

AA

N

G. A. A. Gainau

U

Arens Uniplaita

G. A. A. Gainau

A.5

Arens Uniplaita G. A. A. Gainau

A.6


A.7


A.S

Arens Uniplaita Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

41475.pdf 166

G.A.A.Gainau

Arens Uniplaita

KA

Arens Uniplaita

Arens Uniplaita

B.2

SI

G. A. A. Gainau

Bagaimanakah prestasi keIja atau kineIja pegawai pada SKPD saudara, baik kuantitas maupun kualitas Secara kualitas, masuk kantor tepat waktu dan dapat menye1esaikan pekeIjaan, namun kurang disiplin, sedangkan secara kuantitas, pelaksanaan tugas dan fungsi belurn dilaskukan secara baik Bagaimanakah keahlian yang dimiliki oleh para pegawai pada SKPD saudara Kemampuan pegawai masih kurang memadai dalam menialankan pekeriaan Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki para pegawai dalam melakukan kerjasama, komunikasi dan inisiatif Koordinasi dengan berbagai pihak di daerah termasuk koordinasi dengan kementerian/lembaga di pusat belurn dilaksanakan secara baik Bagaimanakah sikap dan perilaku para pegawai, apakah mereka merniliki kejujuran, tanggung jawab dan disiplin dalam menialankan tugas Pegawai pada umumnya kurang merniliki disiplin keIja sehingga perlu diikut-sertakan dalam pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis selaku Bagaimanakah kemampuan saudara manajeriaVpemimpin dalam mempengaruhi bawahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sebagai pemunpm harus terbuka dan melakukan pembinaan terus-menerus serta me1akukan evaluasi dan pengawasan terhadap kineIja pegawai bawahan

TE

B.l

TA S

G. A. A. Gainau

R

B. Kompetensi Aparatur

BU

G.A.A.Gainau

negeri sipil memberikan dukungan, tapi belurn maksimal sesuai dengan uraian tugasnya A.9 Dalam memproses implementasi kebijakan, apakah saudara memberikan insentif dan/atau disinsentif kepada para bawahan saudara Memberikan penghargaan dan dorongan kepada pegawai yang bekeIja baik, yakni memberikan kesernpatan mengikuti pendidikan SI, S2 dan S3, serta pendidikan dan pelatihan (kepemimpinan, fungsional dan teknis) A.lO Dalam proses implementasi kebijakan, apakah ada aturan bempa peraturan/keputusan/petunjuk teknis/SOP tertentu yang dijadikan sebagai acuan Peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, peraturan bupati maupun petunjuk teknis lainnya

IV ER


B.3

U

N

Arens Uniplaita

G. A. A. Gainau

B.4

Arens Uniplaita

G. A. A. Gainau

B.5

Arens Uniplaita

C. G. A. A. Gainau

C.l

Faktor-raktor Pendorong dan Pengbambat Faktor-faktor apakah yang merupakan pendorong implementasi kebiiakan dalam peningkatan kompetensi


41475.pdf 167


C.2

Arens Uniplaita

Subjek

Deskripsi

G. A. A. Gainau

A.l

TA

IV

ER

Karel Huwae

A.2

SI

G. A. A. Gainau

I

Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan pada SKPD saudara (mulai dari oerencanaan, oelaksanaan, monitoring dan evaluasi) ? Togas pokok dan fungsi sudab terbagi habis pada seluruh jajaran, sehingga perencanaan sampai evaluasi dapat dilakukan Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam memproses kebiiakan pada SKPD saudara Komunikasi antara pimpinan dan bawaban kurang baik, karena bawahan kurang memperhatikan araban pimpinan dalam bekeria Bagaimanakab kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan dalam penyusunan kebijakan pada SKPD saudara Kebijakan yang disusun telab sesuai dan konsisten sesuai dengan Renstra dan Tupoksi Bagaimanakab implementasi kebijakan pada SKPD saudara Implementasi kebijakan temyata belum sepenuhnya dapat dilaksanakan karena bawahan kuranglbelum mengikuti program yang disusun Bagaimanakah keadaan atau jumlah pegaw31 pada SKPD saudara Jumlah pegawal dianggap cukup karena sudab memenuhi minimal jumlah sesuai pembagian tugas berdasarkan beban kerja, namun secara kUalitas belum terpenuhi karena masih kurangnya tenaga ahli di bidang hukum Apakah saudara memberikan kewenangan kepada bawahan

S

Karel Huwae

TE R


A.3

N

G. A. A. Gainau

U

Karel Huwae

G. A. A. Gainau

A.4

Karel Huwae

G. A. A. Gainau

A.5

Karel Huwae

G. A. A. Gainau

A.6

KA

Wawancara dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah pada tanggal 18 Juli 2013

BU

2.

aparatur pada SKPD saudara Sumber daya manusia yang cukup, semangat kerja, disiplin dan :iawab Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur pada SKPD saudara Pegawai bawahan tidak disiplin, tidak bertanggung jawab dan kurang motivasi keria


41475.pdf 168

Karel Huwae

ER

SI TA S

TE

R

BU

KA

Kewenangan diberikan sesuai tugas pokok masing masing, narnun pengambilan keputusan tidak berada pada bawahan, tetapi hanya pada level pimpinan G. A. A. Gainau A.7 Bagaimanakah kondisi fasilitas penunjang kegiatan dalam imDlementasi kebijakan Dada SKPD saudara Karel Huwae Fasilitas yang dimiliki dianggap masih kurang karena ruangan masih terlalu sempit dan kurang memadai, sarana transportasi masih kurang, sarana komunikasi juga kurang memadai G. A. A. Gainau A.S Bagaimanakah pegawai tingkah laku dalam implementasi kebijakan Dada SKPD saudara Karel Huwae Para bawahan masih acuh tak acuh, malas dan lamban dalam melaksanakan tugas ookok dan fungsi G. A. A. Gainau A.9 Dalam memproses implementasi kcbijakan, apakah saudara memberikan insentif danlatau disinsentif keDada Dara bawahan saudara Karel Huwae Bagi bawahan yang berkineIja baik diberikan rewards dalam bentuk yang disesuaikan dengan kondisi, sedangkan yang berkineIja buruk akan diberikan punishment atau sanksi/teguran G. A. A. Gainau A.lO Dalam proses implementasi kebijakan, apakah ada aturan berupa peraturan!keputusanlpetunjuk teknisiSOP tertentu yang dijadikan sebagai acuan Peraturan atau petunjuk yang digunakan adalah DPA Karel Huwae SKPD, rencana keIja bulanan yang tertuang dalam anggaran kas

N IV

B. Kompetensi Aparatur

8.l

U

G. A. A. Gainau Karel Huwae

G. A. A. Gainau 8.2 Karel Huwae

G. A. A. Gainau

B.3

Karel Huwae B.4

Bagaimanakah prestasi keIja atau kineIja pegawai pada SKPD saudara, baik kuantitas maupun kualitas Secara kualitas, terpenuhinya hak-hak kenaikan pangkat maupun gaJI pegawal sesuai ketentuan, sedangkan secara kuantitas, penyelesaian sampai dengan 100 persen berkas usul kenaikan pangkat Bagaimanakah keahlian yang dimiliki oleh para Degawai Dada SKPD saudara Keahlian yang dimiliki para bawahn ternyata masih kurang karena kekurangan tenaga di bidang perencanaan, komputer dan hukunI Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki para pegawai dalam melakukan keriasama, komunikasi dan inisiatif melakukan keIjasarna, Para bawahan kurang komunikasi dan inisiatif dalam menjalankan tugas Bagaimanakah sikap dan perilaku para pegawai, apakah mereka memiliki kejujuran, tanggung jawab dan disiplin dalam menjalankan tugas


I

41475.pdf 169

Karel Huwae

B.5

Karel Huwae

C.

C.l

Faktor-faktor apakah yang merupakan pendorong implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur Dada SKPD saudara Sumber daya manusia yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana dan ketersediaan anggaran Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur Dada SKPD saudara Kekurangan personil pada jabatan struktura1, keterhatasan waktu dalam pelaksanaan tugas untuk urusan tertentu

Karel Huwae C.2

TE

G. A. A. Gainau

R

BU

G. A. A. Gainau

Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat

KA

G. A. A. Gainau

Para bawahan kurang memiliki kejujuran, kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin dalam menialankan tul!:as Bagaimanakah kemampuan saudara selaku manajeriaVpemimpin dalam mempengaruhi hawahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dengan tanggung jawab dan kewenangan yang ada, bawahan dipengaruhi untuk melaksanakan tupoksi masing-masing

Wawancara dengan Kepala Dinas Kesehatan pada tanggall8 Juli 2013

IV E

R

3.

SI T

AS

Karel Huwae

Subjek

Deskripsi

N


Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan pada SKPD saudara (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) ? perencanaan, Nita Uniplaita Para pegawai terlibat dalam proses pelaksanaan dan evaluasi dan bekerja secara tim work G. A. A. Gainau A.2 Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam memproses kebiiakan pada SKPD saudara Komunikasi yang dibangun dua arah antara pimpinan Nita Uniplaita dan bawahan, namun komunikasi dianggap masih kurang efektif karena harns dilakukan seeara menyeluruh kepada bawahan termasuk kepala puskesmas di kecamatan dan desa I Bagaimanakah kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan G. A. A. Gainau A.3 dalam penyusunan kebiiakan pada SKPD saudara Kebijakan yang disusun telah sesuai dan konsisten Nita Uniplaita sesuai dengan Renstra dan Tupoksi SKPD Bagaimanakah implementasi kebiiakan pada SKPD G. A. A. Gainau A.4 Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka A.I

U

G. A. A. Gainau

41475.pdf 170

Nita Uoiplaita

G. A. A. Gainau

A.5

Nita Uoiplaita I

A.6

Nita Uoiplaita A.7

R

G. A. A. Gainau

BU

KA

G. A. A. Gainau

saudara Implementasi kebijakan temyata belurn sesuai, khususnya pada pencapaian target (ada program dan keciatan yang belum mencapai target) Bagaimanakah keadaan atau jumJah pegaW31 pada SKPD saudara Jumlah pegawai secara kuantitas dianggap cukup, apabila dilihat dari banyaknya pegawai pada bidang dan seksi yang ada, tetapi cara kualitas dan kecakapan yang dimiliki Dar8 pegawai temvata masih kurang Apakah saudara memberikan kewenangan kepada bawaban Pendelegasian wewenang diberikan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing iabatan struktural Bagaimanakah kondisi fasilitas penunJang kegiatan dalam irnplementasi kebijakan pada SKPD saurlara Fasilitas yang dimiliki masih kurang karena wilayah kabupaten merupakan wilayah kepulauan yang membutuhkan transportasi laut (speed boat), dokter terapung, pusling laut, serta alat komunikasi Bagaimanakah tingkah laku pegawai dalam implementasi kebiiakan pada SKPD saudara Staf belurn dapat bekerja secara baik karena menunjukkan tingkah laku yang kurang baik terhadap pimpinan dalam menialankan tugas Dalam memproses implementasi kebijakan, apakah saudara memberikan insentif danlatau disinsentif kepada para bawahan saudara Para pegawai tidak diberikan insentif karena tidak tersedia dalam anggaran SKPD, namun diberikan penghargaan untuk mengikuti pendidikan lanjutan di SI danS2 Dalam proses implementasi kebijakan, apakah ada aturan bempa peraturan!keputusanlpetunjuk teknisiSOP tertentu yang diiadikan sebagai acuan Peraturan atau petunjuk yang digunakan adalah DPA SKPD, SPM Bidang Kesehatan, rencana stratejik, petuniuk teknis iamkesmas, iamkesda dan jampersal

A.8

Nita Uoiplaita

N

U

Nita Uoiplaita

A.9

IV E

G. A. A. Gainau

R

SI T

G. A. A. Gainau

AS

TE

Nita Uoiplaita

G. A. A. Gainau

A.lO

Nita Uniplaita

B. Kompetensi Aparatur G. A. A. Gainau Nita Uniplaita

B.I

Bagaimanakah prestasi kerja atau kineJja pegawai pada SKPD saudara, baik kuantitas maupun kualitas Secara kuantitas jumJah pegawai dianggap cukup, sedangkan secara kualitas, capaian cakupan kinerja pelayanan kesehatan dapat mencapai target sesuai standar pelayanan minimal bidang kesehatan


41475.pdf 171

G. A. A Gainau

Bagairnanakah keahlian yang dimiliki oleh para pegawai pads SKPD saudara Nita Uniplaita Keahlian yang dimiliki para bawahn temyata masih kurang karena kekurangan tenaga di bidang medis (dokter) dan para medis (bidan dan perawat). G.A.A.Gainau B.3 Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki para pegawai dalam melakukan kenasama, komunikasi dan inisiatif Nita Uniplaita Terdapat ketidak-sesuaian dan ketidak-pahaman pegawai dalam menjalankan tugas G. A. A. Gainau B.4 Bagaimanakah sikap dan perilaku para pegawai, apakah mereka memiliki kejujuran, tanggung jawab dan disiplin daIam menialankan tugas Nita Uniplaita Pegawai kurang memi1iki kejujuran, kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin dalam menialankan tugas kemampuan selaku G. A. A. Gainau B.5 Bagaimanakah saudara manajeriallpemimpin dalam mempenga.ruhi bawahan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Nita Uniplaita Kepemimpinan dijalankan dengan menganut sistem tim work, keterbukaan serta tutwuri handayani c. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat G. A. A. Gainau C.l Faktor-faktor apakah yang merupakan pendorong implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur pads SKPD saudara Para pegawai memiliki kualitas dan disiplin kerja, Nita Uniplaita dengan ditunjang oleh anggaran yang memadai untuk pelayanan kesehatan G. A. A. Gainau C.2 Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur pada SKPD saudara Kualitas pegawai masih rendah, kurang disiplin, kurang Nita Uniplaita bertanggung jawab dalam menjalankan tugas

U

N

IV

ER

SI TA

S

TE R

BU

KA

B.2

4.

Wawancara dengan Sekretaris DPRD pada tanggal 18 Juli 2013 Deskripsi

Subjek

A. Implementasi Kebijakan Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan pada SKPD saudara (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) ? Satuan kerja sebagai suatu organisasi merupakan suatu C. Heatubun sistem. Sebagai sistem, dalam aktivitasnya harns melibatkan semua pegawai seSuaI kewenangannya L ~ __l -_ _-"se::.:b::.:a",go:81:...:s::.:u::::b...:-s::::u::::b~s=lste=m=-- _ Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka G. A. A. Gainau

A.I

I

41475.pdf 172

C. Heatubun

G. A. A. Gainau

A.3

C. Heatubun G. A. A. Gainau

AA

C. Heatubun A.5

R

G. A. A. Gainau

Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam I memproses kebiiakan pada SKPD saudara Komunikasi dengan bawahan dilakukan melalui pertemuan bersama secara umum dan secara khusus melalui rapat-rapat koordinasi, namun komunikasi masih kurang lancar karena para pegawai belum memahami benar tugas pokok dan fungsinya Bagaimanakah kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan dalam penyusunan kebiiakan pada SKPD saudara Kebijakan yang disusun telah sesuai dan konsisten sesuai dengan Renstra dan Tupoksi SKPD Bagaimanakah implementasi kebijakan pada SKPD saudara Implementasi kebijakan temyata belum seSuaJ., khususnya pada pencapaian rencara strate.iik SKPD Bagaimanakah keadaan atau jumlah pegawai pada I SKPD saudara Jumlah pegawai secara kuantitas masih kurang, dalam arti masih terdapat jabatan struktural yang lowong, baik eselon lIlA maupun rv A. Sedangkan secara kualitas, spesifikasi pendidikan maupun pengalaman temyata belum memadai Apakah saudara memberikan kewenangan kepada bawahan Memberi kewenangan kepada pegawai bawahan perlu dilakukan sehingga beban tugas dapat terbagi secara merata sesuai tugas dan fungsi Bagaimanakah kondisi fasilitas penunjang kegiatan dalam implementasi kebijakan oada SKPD saudara Fasilitas yang dimiliki masih kurang karena beberapa fasilitas pendukung seperti komputerisasi peflu dilengkapi dengan aplikasi khusus guna mendukung penvusunan risalah raoat DPRD laku pegawai Bagaimanakah tingkah dalam implementasi kebiiakan pada SKPD saudara Sebagian besar pegawai terutama non struktural kurang memiliki rasa tanggung jawab, baik sebagai seorang pegawai maupun tanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya Dalam memproses implementasi kebijakan, apakah saudara memberikan insentif danlatau disinsentif kepada para bawahan saudara Prinsip pemberian reward bagi pegawal yang memberikan kontribusi positif bagi organisasi dan punishment bagi pegaw31 yang tidak disiplin atau melakukan pelanggaran

KA

A.2

BU

G. A. A. Gainau

G. A. A. Gainau

A.6

U

C. Heatubun

A.7

N

G. A. A. Gainau

IV E

R

C. Heatubun

G. A. A. Gainau

A.S

C. Heatubun

G. A. A. Gainau

I C.Huruboo

SI T

AS

TE

C. Heatubun

A.9


41475.pdf 173

G. A. A. Gainau

A. 10

C. Heatuboo

B.

Kompetensi Aparatur

8.1

Bagaimanakah prestasi keIja atau kineIja pegawai pada SKPD saudara, baik kuantitas maupun kualitas Secara kuantitas, tingkat disiplin pegawai perlu ditingkatkan terutama kehadiran dalam masuk dan pulang kantor, sedangkan secara kualitas, output yang dihasilkan hams baik, misalnya risalah dan catatan rapat DPRD perlu didokumentasikan secara baik, tidak ao;a] asalan dan tepat waktu Bagaimanakah keahlian yang dimiliki oleh para pegawOO pada SKPD saudara Keahlian yang dimiliki para bawahn temyata masih kurang karena kekurangan tenaga di bidang protokoler dan kebumasan, perundang-oodangan dan manaiemen Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki para pegawOO dalam melakukan keIjasama, komunikasi dan inisiatif KeIjasama, komunikasi dan inisiatif para pegawOO bawahan temvata masih sangat kurang Bagaimanakah sikap dan perilaku para pegawOO, apakah mereka memiliki kejujuran, tanggung jawab dan disiplin dalam menialankan tugas Apabila ada tugas dan pekeIjaan yang harns diselesaikan, maka disiplin keIja cukup book, tetapi apabila tidak ada pekeIjaan yang dilaksanakan maka disiplin pegawOO temyata menurun kemampuan saudara selaku Bagaimanakah manajeriallpemimpin dalam mempengaruhi bawahan ootuk melaksanakan tugas pOkok dan fungsi Peran kepemimpinan yang dijalankan lebih bersifat persuasif dengan penekanan memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran bawahan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing

KA

G. A. A. Gainau

Dalam proses implementasi kebijakan, apakah ada aturan berupa peraturanlkeputusan!petunjuk teknislSOP tertentu vanl/: diiadikan sebalzai scuan Aturan yang dijadikan pedoman bagi pelayanan sekretariat DPRD adalah PP Nomor 16 Tahoo 2010, tugas pokok dan fungsi, rencana stratejik, DPA dan aturan-aturan terkait lainnya seperti aturan disiplin pegawai negeri sipil

8.2

8.3

C. Heatuboo

U

C. Heatuboo

B.4

N

G. A. A. Gainau

G. A. A. Gainau

C. Heatuboo

B.5

SI

G. A. A. Gainau

IV ER

c. Heatubun

TA S

G. A. A. Gainau

TE

R

BU

C. Heatuboo

C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat G. A. A. Gainau C.I Faktor-faktor apakah yang merupakan pendorong C. Heatubun

implementasi kebijakan dalam peningk:atan kompetensi aparatur pada SKPD saudara Motivasi pribadi, tingkat pendidikan yang cukup


41475.pdf

174

memadai

G. A. A. Gainau

C.2

C. Heatubun

Subjek

Deskripsi

A. Implementasi Kebijakan A.I

S. P. Nanulaita

A.2

TA S

G. A. A. Gainau

ER

IV AA

N

S. P. Nanulaita

A.3

SI

S. P. Nanulaita

G.A.A.Gainau

U

G. A. A. Gainau S. P. Nanulaita

G. A. A. Gainau

A.5

S. P. Nanulaita

G. A. A. Gainau

A.6

S. P. Nanulaita G. A. A. Gainau

Bagaimana memproses kebijakan (program dan kegiatan) pembangunan pada SKPD saudara (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi) ? Agar tugas-tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik sesuai tugas pokok dan funl!.si Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam memproses kebijakan pada SKPD saudara Komunikasi antara pimpinan dan bawahan beJjalan kurang baik karena ada pekeJjaan di lapangan dikeriakan tidak sesuai araban atau petuniuk Bagaimanaka h kesesuaianlkonsistensi dan kejelasan dalam kebijakan pada SKPD saudara Program dan kegiatan se1a1u mengacu pada rencana stratejik SKPD, namun belum sesuai denl!.an barapan Bagaimanakah implementasi kebijakan pada SKPD saudara Kebijakan berupa program dan kegiatan belum dilaksanakan secara baik karena ada pekeJjaan di lapangan yang belum/tidak diselesaikan tepat waktu Bagaimanakah keadaan atau jumlah pegawai pada SKPD saudara Jumlah pegawai dianggap masih kurang karena semua pekeJjaan fisik hams ditangani oleh saJjana teknik sipil atau STM jurusan sipil, sedangkan kenyataan di lapangan bahwa saJjana yang ada bukan saJjana teknik sipil Apakah saudara memberikan kewenangan kepada bawahan Kewenangan yang diberikan kepada bawahan disesuaikan dengan tugas dan fungsi SKPD Bagaimanakah kondisi fasilitas penunjang kegiatan

TE R

G. A. A. Gainau

A.7

KA

Wawancara dengan Kepala Dinas PekeJjaan Umum pada tanggal 28 Juli 2013

BU

5.

khususnya pejabat bagi struktural, an ketja dan lain-lain Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur pada SKPD saudara Disiplin ketja rendah dan mudah terkontaminasi dengan kepentiwzan anl!.l!.ota DPRD


41475.pdf 175

S. P. Nanulaita

A.8

S. P. NanuIaita A.9

KA

G. A. A. Gainau

S. P. Nanulaita

BU

G. A. A. Gainau

daIam implementasi kebiiakan pada SKPD saudara Fasilitas yang dimiIiki dianggap masih kurang karena masih kurangnya peraIatan berat dan sarana transportasi untuk meialrukan monitoring pekeJjaan fisik di lapangan tingkab Bagaimanakah laku pegawai daIam imDlementasi kebijakan pada SKPD saudara Tingkah laku pegawai bawahan kepada pimpinan ratarata masih kurang baik Dalam memproses implementasi kebijakan, apakah saudara memberikan insentif danlatau disinsentif kepada para bawahan saudara Insentif pada SKPD tidak tersedia sehingga tidak diberikan, dan seringkaIi insentif diberikan kepada bawahan berupa peJjaIanan dinas ke kecarnatan dan desa dalam monitoring dan evaluasi Dalam proses implementasi kebijakan, apakah ada aturan berupa peraturan/k:eputusan/petunjuk teknisiSOP tertentu yang di:adikan se~ai acuan Semua program dan kegiatan disesuaikan dengan aturan yang berlaku, baik peraturan daerah maupun peraturan yang lebih tinggi

G. A A. Gainau

A.IO

TA

S

S. P. Nanulaita

TE R

rangka

B.I

Bagaimanakah prestasi kerja atau kinetja pegawai pada SKPD saudara, baik kuantitas maupun kuaIitas Secara kualitas, pekerjaan fisik sesuai dengan mutu yang diharapkan, sedangkan secara kuantitas, basil pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik sesU3l volume pekerjaan Bagaimanakah keahIian yang dimiliki oleh para pegawai Dada SKPD saudara Pegawai yang memiliki keahlian di bidang teknis ternyata sangat kurang, dan khusus pada Dinas Pekerjaan Umum membutuhkan tenaga teknis seperti sariana teknik iurusan sipil dan arsitek Bagaimanakah kemampuan yang dimiliki para pegawai daIam melakukan kerjasama, komunikasi dan inisiatif Pegawai kurang memiliki kemampuan untuk melakukan kerjasama, komunikasi dan inisiatif daIam menjalankan tugas, sehingga perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai Bagaimanakah sikap dan perilaku para pegawai, apakah mereka memiliki kejujuran, tanggung jawab dan disiplin daIam menjalankan tugas, terutama tugas monitoring di lapangan

ER

G. A. A. Gainau

SI

B. lCompetensiAparatur

N

IV

S. P. Nanulaita

B.2

U

G. A. A. Gainau S. P. Nanulaita

G. A. A. Gainau

B.3

S. P. Nanulaita

B.4


41475.pdf 176

Para pegawai kurang memiliki kejujuran, kurang bertanggung jawab dan kurang disiplin dalam menjalankan tugas Bagaimanakah kemampuan saudara selaku manajerial/pemimpin dalam mempengaruhi bawahan untuk me1aksanakan tugas pokok dan fun~i Melalrukan pendekatan dengan pegawai bawahan, disamping itu pula pimpinan hams memperhatikan i pegawai bawahan masalah yang •.;

S. P. Nanulaita

G. A. A. Gainau B.5

S. P. Nanulaita

C. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Faktor-faktor apakah yang merupakan pendorong implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aoaratur oada SKPD saudara Para pegawai memiliki keahlian di bidangnya masing masing Faktor-faktor apakah yang merupakan penghambat implementasi kebijakan dalam peningkatan kompetensi aparatur pads SKPD saudara Kurangnya anggaran untuk mengikut-sertakan pegawai dalam oendidikan dan oelatihan fungsional dan teknis

KA

C.1

BU

G. A. A. Gainau

C.2

TE

G. A. A. Gainau

R

S. P. Nanulaita

U

N

IV

ER

SI

TA

S

S. P. Nanulaita


PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA

Recommend Documents