PENGENDALIAN PELAKSANAAN PELAYANAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Prof. DR. Dr. Akmal Taher SpU (K)
Beban Penyakit di Indonesia 2000
1990 Cedera
Penyakit menular
Cedera
7%
2010 Penyakit menular
Penyakit menular
Cedera
9%
8%
33%
37%
43%
56% 49%
Penyakit tidak menular
Sumber IHME: 2010
Penyakit tidak menular
58% Penyakit tidak menular
Sepuluh Beban Penyakit Tertinggi Sepuluh Penyakit dengan beban tertinggi Stroke
DALYs (Disability Adjusted Life Year) share 8.0%
Tuberkulosis
7.6%
Kecelakaan lalu lintas
4.7%
Nyeri sendi tulang belakang dan leher
4.5%
Penyakit diare
4.0%
Penyakit jantung iskheimik
3.8%
Gangguan mental depresi
3.8%
Diabetes
3.4%
Infeksi saluran pernafasan bawah
3.0%
Enchepalopaty neonatal
2.9%
Sumber International Health Metric Evaluation, 2010
Sepuluh Faktor Resiko Tertinggi Sepuluh Faktor Resiko Utama dengan Beban yang ditimbulkan Pola makanan yang tidak baik/beresiko
DALYs share 10.7%
Tekanan darah tinggi
10.0%
Merokok
8.3%
Pencemaran udara dalam rumah tangga
5.9%
Kadar Glukosa Darah Puasa tinggi
4.7%
Aktifitas fisik yang tidak memadai
3.1%
Pekerjaan yang beresiko tinggi
2.9%
Index massa tubuh
2.8%
Kekurangan zat besi
2.4%
Penyalah gunaan obat
2.1%
Sumber International Health Metric Evaluation, 2010
MENTERI KESEHATAN
UTILISASI YANKES LANJUTAN PROGRAM JAMKES PADA MASKIN (ASKESKIN – JAMKESMAS) 2005 – 2012 DI INDONESIA
LANGKAH YANG DITEMPUH MENUJU SUSTAINABILITAS 1. Melakukan Simulasi Kecukupan Iuran terhadap Tarif Pelayanan Kesehatan (INA-CBGs, Kapitasi dan Tarif Lainnya). 2. Melakukan monitoring kecukupan keuangan JKN (Financial Risk Monitoring). 3. Penerapan Formularium Nasional Obat, Kompendium Nasional Alat Kesehatan dan Pengadaan Obat dan Alat Kesehatan melalui ECatalog. 4. Memperkuat pelayanan primer dan sistem rujukan 5. Menyusun Prosedur Review Utilisasi dan Audit Medis Pelayanan Kesehatan. 6. Membangun Sistem Monitoring & Evaluasi JKN SJSN. 6
UPAYA PENGENDALIAN & SUSTAINABILITAS JKN PEMERINTAH
Benefits & Health Technology Assessment Formularium (Fornas, E-catalog, kompendium) Ketersediaan Fasilitas Penguatan Layanan Kesehatan Primer
FASKES
PESERTA Sistim rujukan Tingkat kepuasan Budget shifting
RAMBU RAMBU JKN
BPJS Kontrol Utilisasi (URM) Kepesertaan Kredensialing
Budget setting (Kapitasi dan INA-CBG’s) Kualitas layanan (akreditasi & indkator klinis indicator)
STRATEGI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER 1. MASYARAKAT INDONESIA SEHAT YANG MANDIRI Penurunan AKI, AKB, Gizi Buruk Meningkatkan UHH
DAMPAK
OUTCOME
2. TERWUJUDNYA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER YANG PARIPURNA
3. TERWUJUDNYA MASYARAKAT YANG PEDULI KESEHATAN
PROSES STRATEGIS YG HARUS DILAKUKAN
% kab/kota yang memiliki UKBM Aktif lebih dari 50 % Tingkat kepedulian Masy pd Kesehatan
5. OPTIMALISASI SISTIM RUJUKAN
7. PENINGKATAN EFEKTIVITAS UKBM
6. REVITALISASI UKM
8. ADVOKASI PEMBANGUNAN DAERAH BERWAWASAN KESEHATAN
9. TERWUJUDNYA SISTEM PERENCANAAN YANG TERINTEGRASI
10. TERWUJUDNYA SISTEM KOLABORASI PENDIDIKAN NAKES
11. PENGUATAN SISTEM INSENTIF DAN PROMOSI PARADIGMA SEHAT
12. TERWUJUDNYA KEMITRAAN YANG BERDAYA GUNA TINGGI
13. TERBANGUNNYA INFORMASI BERBASIS DATA DAN PENGALAMAN (Knowledge management) SUMBER DAYA KESEHATAN
14. TERSEDIANYA SDM YANG KOMPETEN DAN BERBUDAYA KINERJA
15. TERSEDIANYA DUKUNGAN REGULASI YANKES PRIMER
16. TERSEDIANYA SIK TERPADU
17. TERSEDIANYA SPA SESUAI STANDART, OBAT DAN DUKUNGAN PERBEKALAN KESEHATAN SESUAI STANDART DAN KEBUTUHAN
18. TERSEDIANYA DANA BIDANG KESEHATAN YANG PROPORSIONAL UNTUK UKM DAN UKP*)
Tingkat Kepuasan Masy pd Yankes primer Tingkat kepuasan Nakes di Yankes Primer
4. OPTIMALISASI YANKES PRIMER SEBAGAI GATEKEEPER
KEUANGAN
STRATEGI PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN PRIMER: PEMENUHAN 1 DOKTER UNTUK 2,500 PESERTA JKN SEKTOR TERKAIT
Penambahan kuota dokter PTT Perluasan Kerjasama dengan Klinik Praktek Mandiri Perbaikan infrastruktur dan pemenuhan peralatan dasar Penyediaan obat Puskesmas melalui e-catalog mengacu Formularium Nasional (ForNas) Pemenuhan Dokter Layanan Primer, Dokter Peneliti, Dokter Spesialis yang setara
KeMenPan, Kemendagri, & BPJS Kesehatan IDI, Asosiasi Klinik Swasta, BPJS Kesehatan, dll KemenKes dan Kemendagri KemenKes, BPJS Kesehatan, Asosiasi Apoteker Kemendiknas, Fakultas Kedokteran
Ketersediaan infrastruktur untuk kemudahan akses ke fasilitas kesehatan
Kementrian Pekerjaan Umum
Ketersediaan Jaringan komunikasi dan informasi
Kominfo, Kemendagri, KemenPDT
Peningkatan dana UKM
DPR, Kemendagri, Kemenkeu
MENTERI KESEHATAN
TERIMA KASIH
MENTERI KESEHATAN
11
7. Dukungan Kementerian Lainnya dalam menghilangkan hambatan di lapangan
Kementerian Dalam Negeri • Percepatan BLUD bagi RSUD • Kewenangan Puskesmas dlm mengelola dana kapitasi BPJS Kesehatan • Pemenuhan APBD Kes min 10% dari total APBD, tdk termasuk gaji (UU No. 36/2009) • Pejabat struktural bidang kesehatan diisi oleh tenaga kesehatan sesuai kompetensi (Permenkes No.971/2009) • Kewenangan provinsi dalam penempatan nakes antar kab/kota skala provinsi (lampiran PP No.38/2007)
12
Kementerian Dalam Negeri • Kewenangan daerah dalam mengangkat dokter (PP No. 56/2012) • Mendorong daerah yang belum memberikan insentif kepada tenaga kesehatan agar mengalokasikan anggaran • Tetap Tersedia anggaran Jamkesda tahun 2014 • Mendorong pelaksanaan PHBS, KTR, dan pembangunan berwawasan kesehatan seperti kalibersih, pasar sehat.
13
Kementerian Sosial 14
Dukungan rekomendasi bagi gelandangan, pengemis dan anak terlantar serta panti (tidak masuk PBI) Mekanisme penanganan pasca pelayanan rehabilitasi pasien kejiwaan Penetapan kriteria miskin dan tidak mampu pada tahun 2014 (sesuai PP 101/2012) Mekanisme verifikasi dan validasi peserta PBI Jaminan Kesehatan tahun 2014
Kementerian Keuangan 15
Kebijakan pajak dan bea masuk impor bahan baku obat, bahan dasar dan alat kesehatan Insentif Pajak pada RS publik dan pendidikan sesuai dengan UU no. 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit Peningkatan besaran SBK terkait tunjangan Tenaga Kesehatan khususnya di DTPK dan cluster 4 Penyaluran langsung anggaran PBI Jaminan Kesehatan ke BPJS Kesehatan
Kementerian Keuangan 16
Peningkatan anggaran untuk memenuhi penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan (UUD 45, Pasal 34 ayat 3) Mengalokasikan alokasi anggaran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang belum dijamin oleh Pemerintah.
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan 17
Pendidikan tenaga kesehatan, dr/drg menggunakan ikatan dinas Sinkronisasi pendidikan nakes dengan rencana kebutuhan nakes (supply & demand). Mendukung pembiayaan internsip sebagai bagian dari pendidikan kedokteran Mendukung regulasi biaya pendidikan tenaga kesehatan yang berpraktek di RS Pendidikan Mendorong pelaksanaan UKS di seluruh sekolah pemerintah dan swasta
KEMENTERIAN HUKUM & HAM 18
Percepatan harmonisasi terhadap seluruh peraturan pelaksanaan
Kunjungan Pasien Meningkat Luar Biasa? 1. Kerjasama dengan 13 Fakultas Kedokteran yang mempunyai Program Studi Dokter Spesialis 2. Dibentuk tim dokter (PPDS) yang sewaktuwaktu dapat membantu Fasyankes primer bila terjadi kenaikan luar biasa kunjungan pasien
Alur Pikir: Strategi penguatan pelayanan primer membutuhkan ratio 1 dokter layanan primer untuk tiap 2,500 peserta JKN agar
medical events of new pop policy chg 2014 Population Gaining Access
perceived treatment capacity
time in queue
entering untreated pop Untreated Queue measured medical events Population in age cohorts incidence rates associated with age
seeking treatment
People in Treatment
resolving case waiting time effect on treatment capacity
resolving untreated effective treatment capacity fract leaving untreated private facilities
actual treatment capacity
all govt facilities Jamkesmas
Ratio Peserta Jamkesmas (86.4 juta) per 1 Dokter (saat ini terdaftar 17,507 Dokter Umum di Puskesmas) Standar : 2.500 per 1 dokter Asumsi Peserta Jamkesmas yg sakit berobat di Puskesmas (9,599Puskesmas)
Untuk melayani Pasien Jamkesmas saja, hanya 152 kab/kota (30.5%) di 32 provinsi yang memenuhi ratio 1 : 2,500
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Ratio Peserta JKN (Jamkesmas, Askes & Jamsostek) Jamsostek) per 1 Dokter Standar : 2.500 per 1 dokter Asumsi: 1 dokter per Klinik Mandiri (catatan: seringkali dokter Puskesmas yang sama juga praktek di Klinik Mandiri) Asumsi: Peserta Askes dan Jamsostek Sebagian ke Klinik Mandiri
Jumlah Puskesmas: 9,606 buah & Jumlah Klinik Mandiri Askes: 3,132 buah Puskesmas
Untuk Melayani Peserta JKN di 2014, hanya ada 80 kab/kota (16%) di 24 provinsi yang mempunyai ratio 1:2,500 di Puskesmas
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Klinik Praktek Mandiri Kapasitas Klinik Mandiri yg bekerjasama dgn PT. Askes masih bisa dimanfaatkan
Ratio Peserta JKN (Jamkesmas (Jamkesmas,, Askes Askes,, Jamsostek Jamsostek)) & JAMKESDA per 1 Dokter Standar : 2.500 per 1 dokter, dokter, Asumsi : 1 dokter per Klinik Praktek Mandiri Asumsi Peserta Jamkesda = 25% tambahan Peserta JKN JumlahPuskesmas Puskesmas:: 9,599 & Jmlh Klinik Mandiri : 3,132 Puskesmas Hanya 50 kab/kota di 16 provinsi mempunyai ratio 1 : 2,500 untuk layani peserta JKN & Jamkesda di Puskesmas
Sumber Data: Diolah dari data Kemenkes, TNP2K, dan PT Askes
Klinik Praktek Mandiri Perlu perluasan jumlah kerjasama dengan dokter praktek mandiri
Analisis Perhitungan Waktu Pelayanan UKP (Kuratif) VARIABEL
SIMULASI
Coverage Peserta JKN
2500
3000
4000
5000
6000
Angka Utilisasi/Bulan *)
15%
15%
15%
15%
15%
12
12
12
12
12
Jumlah kunjungan pasien per tahun
4500
5400
7200
9000
10.800
Jumlah hari kerja pertahun (hari)
220
220
220
220
220
Jumlah Kunjungan per hari
20
25
33
41
49
Lama waktu pelayanan/pasien (menit)
10
10
10
10
10
3.41
4.1
5.5
6.8
8.2
Lama Pelayanan dalam Setahun
Lama waktu pelayanan 1 dokter / hari (jam)
*) Sumber WHO
Analisis Penggunaan Jam Kerja Dokter di Faskes Primer 2500
3000
4000
5000
6000
Waktu Pelayanan Kuratif (UKP)
3.41
4.1
5.5
6.8
8.2
Promprev (UKM)
1
1
1
1
1
Istirahat
1
1
1
1
1
Manajemen
1
1
1
1
1
6.41
7.1
8.5
9.8
11.2
Total Waktu Kerja
Menggambarkan Jam Kerja Dokter berdasarkan cakupan peserta JKN Sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan (Jam Kerja 1 Hari = 7 Jam 6 Hari Kerja Seminggu)
