Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yudi Widagdo Harimurti Dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo [email protected]/[email protected] Abstract Government as the organizer of the state as the executor of the duties and functions of state power. In practice, the existence of state administration o state institutions in not only determined in 1945 (permanent state institutions), but also emerging state institutions that are not regulated in 1945 (non-permanent state institutions). It is problematic law because in addition to the establishment of the legal basic also non- permanent form of state institution together with the permanent state institutions. Key Word: state institution,establishment, Abstrak Pemerintah selaku penyelenggara negara membutuhkan lembaga negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi kekuasaan negara. Dalam praktek penyelenggaraan negara eksistensi lembaga negara tidak hanya yang ditentukan dalam UUD 1945 (lembaga negara permanen), namun juga bermunculan lembaga negara yang tidak diatur dalam UUD 1945 (lembaga negara non permanen). Menjadi problematika hukum, karena selain dasar hukum pembentukan juga bentuk lembaga negara non permanen sama dengan lembaga negara permanen. Kata Kunci : Pembentukan, Lembaga Negara Pendahuluan

tian pemerintah dan eksistensinya dalam penyelenggaraan kehidupan

Eksistensi negara sebagaimana

bernegara.

lazimnya membutuhkan penyeleng-

Secara ilmiah dibedakan penger-

gara negara untuk mewujudkan cita-

tian pemerintah dan pemerintahan,

cita dan tujuan bernegara. Penye-

walaupun secara umum penggunaan

lenggara negara dimaksud adalah

kedua pengertian tersebut dianggap

pemerintah yang merupakan salah

sama. Pengertian pemerintah adalah

satu unsur negara. Dalam berbagai

organ (alat) negara yang menjalan-

kepustakaan telah dijelaskan penger-

kan tugas/fungsi (C.S.T. Kansil, 120

Yudi Widagdo : Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara.....

121

1983 : 21). Sedangkan pengertian

bukan sebagai lembaga masyarakat

pemerintahan adalah segala urusan

disebut lembaga negara dan lembaga

yang

dalam

negara tersebut dapat berada dalam

kesejahteraan

ranah legislatif, ranah eksekutif dan

rakyatnya dan kepentingan negara

ranah yudikatif (Jimly Asshiddiqie

sendiri, sehingga tidak diartikan

[I], 2006 : 330) .

dilakukan

negara

menyelenggarakan

sebagai tugas eksekutif saja namun

Menurut Montesquieu di setiap

juga tugas legislatif dan tugas

negara selalu terdapat 3 (tiga)

yudikatif

macam kekuasaan yang diorgani-

(Moh.

Kusnardi

dan

Harmaily Ibrahim, 1988 : 171).

sasikan kedalam struktur pemerin-

Negara akan tetap eksis dan

tahan, yaitu kekuasaan legislatif,

berkelanjutan dengan adanya eksis-

kekuasaan eksekutif dan kekuasaan

tensi penyelenggara

yang

yudikatif. Eksistensi lembaga negara

tidak lain adalah pemerintah. Peme-

idealnya adalah merepresentasikan

rintah dalam hal ini dimaknai yang

dari ketiga macam kekuasaan terse-

menjalankan tugas legislatif, tugas

but. Mengenai jumlah dan jenis

eksekutif maupun tugas yudikatif,

lembaga negara dalam suatu negara

tentunya dibutuhkan organ (alat) ne-

tidak ada aturannya, yang penting

gara untuk menjalankan tugas-tugas

bentuk perwujudan dari 3 (tiga)

tersebut. Dapat dimaknai dalam

macam kekuasaan tersebut. Kenyata-

negara ada implementasi ajaran Trias

annya ada lembaga negara yang

Politica dan adanya sejumlah organ

bukan perwujudan ketiga macam

(alat) negara.

kekuasaan, walaupun secara fung-

negara

Di beberapa negara banyak tum-

sional dibutuhkan, namun sebenar-

buh dan berkembang variasi bentuk-

nya dapat menjadi bagian dari

bentuk organ (alat) negara. Untuk

lembaga negara yang telah ada.

menyamakan persepsi dalam pemba-

Eksistensi lembaga negara dalam

hasan makalah ini istilah organ (alat)

suatu negara tidak banyak dalam

negara

negara,

takaran jumlah, namun yang terpen-

walaupun banyak persepsi mengenai

ting kualitas dalam takaran pelaksa-

istilah organ (alat) negara tersebut.

naan tugas (fungsi) pemerintahan.

Lembaga apa saja yang dibentuk

Tepat jika pernyataan, bahwa miskin

adalah

lembaga

122

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013

struktur kaya fungsi dalam arti eksis-

tif.

tensi lembaga negara tidak banyak

Berdasarkan pernyataan tersebut

dalam kuantitas namun banyak da-

di atas dapat dipahami, bahwa

lam kualitas. Terpenting ketiga ma-

pengaturan eksistensi lembaga ne-

cam kekuasaan dalam suatu negara

gara ada pada konstitusi. Hal tersebut

tidak terhimpun dalam 1 (satu) lem-

sejalan

baga, sebab jika demikian maka

Wheare, constitution may establish

kebebasan akan berakhir (Jimly

the principal institutions of gevern-

Asshiddiqie [I], 2006 : 330) .

ment, such as the houses of the legis-

dengan

pendapat

K.C.

Konsekuensi negara yang berkon-

lature, an executive council and a

stitusi, jumlah dan jenis lembaga

supreme court (Wheare, K.C., 1966 :

negara sebagai pelaksana kekuasaan

3). Pendapat tersebut juga mengi-

pemerintahan harus diatur bahkan

syaratkan adanya institusi-institusi

dibatasi dalam konstitusi atau UUD.

tambahan di luar konstitusi.

Constitutions

D.

Indonesia sebagai negara yang

sources,

berdasarkan pada UUD 1945 telah

purposes, uses and restraints of

membentuk lembaga-lembaga ne-

public power (Duchacek, Ivo D.,

gara yang

1987:142). Dengan begitu pem-

ranah legislatif, ranah eksekutif dan

batasan kekuasaan pada umumnya

ranah yudikatif. Lembaga-lembaga

dianggap sebagai materi umum

negara yang ada dalam UUD 1945

konstitusi.

dapat

Duchacek,

menurut

identify

the

Ivo

dapat

disebut

berada

sebagai

dalam

lembaga

Sementara itu Friedrich menya-

negara yang permanen, mengingat

takan, an institutionalised system of

untuk membentuk, merubah bahkan

effective, regularised restraints upon

menghilangkan harus melalui meka-

governmental action (Friedrich, C.J.,

nisme Amandemen

1963 : 217). Dalam pengertian

terlebih dahulu. Dalam beberapa

demikian hal terpenting dalam setiap

kepustakaan lembaga negara perma-

konstitusi adalah pengaturan pem-

nen disebut sebagai lembaga negara

batasan kekuasaan pemerintahan,

utama.

UUD

1945

baik kekuasaan legislatif, kekuasaan

Mengingat UUD hanya mengatur

eksekutif maupun kekuasaan yudika-

yang umum eksistensi lembaga


123

negara dalam suatu negara, maka

negara non permanen, baik dalam

dibutuhkan pengaturan yang lebih

bentuk maupun jenisnya. Begitu pula

khusus

ekesistensi

dengan dasar hukum pembentukan-

lembaga negara pendukung atau

nyapun berbeda-beda, ada UU, ada

lembaga negara non permanen. Dise-

juga PP, ada yang lain Perpres (Kep-

but lembaga negara non permanen,

pres).

dan

spesifik

karena untuk membentuk, merubah

Memperhatikan uraian sebagai-

atau mengganti bahkan menghilang-

mana pada Pendahuluan di atas dan

kan dengan mudah dilakukan oleh

melihat praktek ketatanegaraan pe-

pemerintah, baik oleh Presiden dan

merintahan Indonesia, maka rumu-

DPR atau oleh Presiden. Hal tersebut

san masalah makalah ini adalah : 1)

berarti pengaturan lembaga negara

Mengapa dibentuk lembaga negara

non permanen dengan UU atau

yang tidak diatur dalam UUD 1945;

dengan PP atau dengan Perpres

2) Bagaimanakah eksistensi lembaga

(Keppres).

negara yang tidak diatur dalam UUD

Satu hal yang pasti eksistensi lembaga

1945

negara non permanen

adalah lembaga negara pendukung

Politik Hukum

dalam arti eksistensi lembaga negara non permanen hanya pendukung

Penyelenggaraan

pemerintahan

lembaga negara permanen serta tidak

Indonesia, baik dalam ranah legis-

bertentangan dengan lembaga negara

latif, ranah eksekutif maupun ranah

permanen. Pertentangan itu, teruta-

yudikatif harus berdasarkan UUD

ma mengenai kewenangan dan tidak

1945. Penyelenggaraan pemerintah-

berlaku asas lex specialis derogat

an dimaksud adalah lembaga-lemba-

legi generalis. Hal lain eksistensi

ga negara yang diatur dalam UUD

lembaga negara non permanen terha-

1945. Sebagaimana kita ketahui,

dap

permanen

bahwa lembaga-lembaga negara ter-

adalah mengenai nama dan menafik-

sebut adalah Majelis Permusya-

kan lembaga negara permanen.

waratan Rakyat (MPR), Dewan Per-

lembaga

negara

Praktik ketatanegaraan Indonesia

wakilan Rakyat (DPR), Dewan Per-

telah memunculkan banyak lembaga

wakilan Daerah (DPD), Presiden,

124


Mahkamah Agung (MA), Mahka-

Padmo Wahjono merumuskan, bah-

mah Konstitusi (MK), Badan Peme-

wa “politik hukum sebagai kebijakan

riksa Keuangan (BPK), Komisi

dasar yang menentukan arah, bentuk

Yudisial (KY), Komisi Pemilihan

maupun isi hukum yang akan diben-

Umum (KPU), Bank Sentral, Tentara

tuk (Padmo Wahjono, 1986 : 160).

Nasional

dan

Sementara Soedarto mendefinisikan

Kepolisian Negara Republik Indone-

politik hukum “sebagai kebijakan

sia (POL- RI).

negara melalui badan-badan negara

Indonesia

(TNI)

Lembaga-lembaga negara terse-

yang berwenang untuk menetapkan

but eksistensinya sah secara konsti-

peraturan-peraturan yang dikehenda-

tusional, karena pengaturannya oleh

ki yang diperkirakan akan dipergu-

UUD 1945. UUD 1945 adalah me-

nakan untuk mengekspresikan apa

ngatur struktur ketatanegaraan, hu-

yang terkandung dalam masyarakat

bungan

dan untuk mencapai apa yang

antara

lembaga-lembaga

negara dan hubungannya dengan

dicita-citakan”

warga negara (Jimly Asshiddiqie [II],

Suteki, 2010 : 65) .

(Soedarto

dalam

2009 : 445). Selain itu diperkuat oleh

Pengertian politik hukum tersebut

pendapatnya Phillips Hood and

jelas menunjukkan tugas penyeleng-

Jackson, The constitution of a state

gara negara terhadap eksistensi dan

in the abstract sense is the system of

keberlangsungan hukum. Kebijakan

laws, customs and conventions that

atau pernyataan kehendak politik

define the compotition and powers of

penyelenggara negara agar tidak

tge organs of the state and that regu-

sewenang-wenang, maka harus ber-

late the relations of the various state

landaskan etika atau moral dan tidak

organs to one another and to the

absolut kebenarannya. Tepat jika ada

private citizen (Phillips, O. Hood,

pendapat yang menyatakan, politik

and Jackson, Paul, 1989 : 5).

hukum itu “lebih mirip suatu etika

Para ahli hukum telah berupaya

yang menuntut agar suatu tujuan

untuk menjelaskan pengertian politik

yang dipilih harus dapat dibenarkan

hukum dan politik hukum itu selalu

oleh akal sehat yang dapat diuji dan

bersifat ideal, berangkat dari ideal-

cara yang ditetapkan untuk menca-

isme (Bernard L. Tanya, 2011 : 3).

painya harus dapat diuji dengan

125


kriteria moral” (Bernard L. Tanya,

dewan, ada yang berbentuk badan,

2011 : 2 – 3).

ada yang berbentuk lembaga, ada

Menghadirkan

politik

hukum

yang berbentuk komisi. Eksistensi

dalam penyelenggaraan negara tidak

lembaga-lembaga tersebut mempu-

boleh ada kepentingan-kepentingan

nyai peran dan fungsi membantu

tertentu yang menungganginya. Poli-

penyelenggaraan negara.

tik hukum lebih menyelesaikan per-

Pembentukan

lembaga

negara

soalan kenegaraan bukan menim-

oleh UU atau oleh PP atau oleh

bulkan

Perpres

persoalan

baru.

Dengan

(Keppres)

menimbulkan

demikian tepat pernyataan, bahwa

permasalahan, karena bentuk lemba-

“Teori Politik Hukum adalah politik

ga negaranya sama dengan lembaga

mengarahkan suatu kegiatan/proses

negara dalam UUD 1945. Hal terse-

hukum. Konsep Politik Hukum, juga

but menjadi problematika hukum,

digunakan

mengingat :

untuk

pembentukan

hukum”. Begitu pula tepat juga

a. Bentuk lembaga negara yang

pengertian politik hukum adalah

diatur oleh UU atau oleh PP atau

“pernyataan kehendak politis pe-

oleh Perpres (Keppres) sama

nguasa negara kearah mana hukum

dengan bentuk lembaga negara

hendak dirancang, dilaksanakan dan

dalam UUD 1945;

ditegakkan”.

b. Dapat dikatakan eksistensi kedua

Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD 1945 Lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia selain lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945, juga terdapat lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP bahkan oleh Perpres (Keppres). Lembaga negara yang diatur oleh UU atau oleh PP atau oleh Perpres (Keppres)

ada

yang

berbentuk

lembaga negara dalam bentuk yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama ; c. Dapat juga kewenangan kedua lembaga negara dalam bentuk yang sama dengan aturan yang berbeda adalah sama. Untuk menyelesaikan problematika hukum tersebut harus kita lihat politik hukum, dalam hal ini konsiderans faktual dan/atau penjelasan atas pembentukan lembaga negara

126


yang diatur oleh UU atau oleh PP

komisi, mengingat penamaan komisi

atau oleh Perpres (Keppres).

menunjukkan kewenangan tertentu

Selain ketiga hal tersebut di atas,

yang tidak sama dengan kewenangan

bagaimana jika timbul sengketa

dewan atau kewenangan badan.

kewenangan antara lembaga negara

Pengertian komisi adalah pemberian

yang diatur dalam UUD 1945

wewenang atau kekuasaan untuk

dengan lembaga negara yang tidak

mewakili dibidang tertentu (Peter

diatur dalam UUD 1945 atau antar

Salim dan Yenny Salim, 1991 : 758).

lembaga negara yang tidak diatur

Sementara dewan atau badan atau

dalam UUD 1945. Penyelesaian

mahkamah atau majelis adalah satu

sengketa kewenangan antar lembaga

kesatuan untuk melaksanakan tugas

negara yang telah ada aturannya

(Peter Salim dan Yenny Salim, 1991

adalah penyelesaian sengketa kewe-

: 115, 349).

nangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945.

jelas, bahwa bentuk lembaga negara

Pembentukan Beberapa Lembaga Negara Yang Diatur Oleh UU Atau Oleh PP atau Oleh Perpres (Keppres) Pembahasan selanjutnya mengenai eksistensi beberapa

Dari pengertian tersebut di atas

lembaga

negara non permanen (lembaga negara pendukung) dalam beberapa bentuk lembaga negara non permanen. Sebelumnya disampaikan beberapa lembaga negara non permanen dalam bentuk yang sama dengan lembaga negara permanen, seperti : dewan, badan. Bentuk yang benar untuk lembaga negara non permanen adalah

non permanen yang benar adalah komisi. Mengingat eksistensi komisi adalah untuk melaksanakan pemberian wewenang dalam arti eksistensi lembaga negara non permanen harus ada derivatif. Hal tersebut semakin mempertegas, bahwa eksistensi lembaga negara non permanen adalah pendukung lembaga negara permanen bukan sama atau hanya sekedar sejajar, sehingga bentuknyapun berbeda. Selain itu dasar hukumnyapun berbeda, jika lembaga negara permanen dalam UUD 1945, sedangkan lembaga negara non permanen dalam UU atau PP atau Perpres (Keppres). Praktek ketatanegaraan memper-

127


lihatkan kepada kita bentuk lembaga

tuk lembaga negara non permanen

negara non permanen, baik yang

dalam praktek ketatanegaraan Indo-

diatur oleh UU atau oleh PP atau oleh

nesia tidak konsisten, walaupun

Perpres (Keppres). Berikut lembaga

dapat menjustifikasi tidak adanya

negara non permanen dalam bentuk

keseragaman. Dasar hukum bentuk

dewan, diantaranya : a) Dewan

lembaga negaranya juga berbeda,

Pertimbangan Presiden ; b) Dewan

akan ada tumpang tindih dalam

Pertahanan Nasional ;c) Dewan

struktur

Pertimbangan Otonomi Daerah ; d)

negara.

hirarkhi

kelembagaan

Dewan Pers ; e) Dewan Pengupahan.

Berikut beberapa contoh produk

Lembaga negara non permanen

hukum yang menjadi dasar pemben-

dalam bentuk badan, diantaranya : a)

tukan lembaga negara non perma-

Badan Pengawas Keuangan dan

nen, baik itu UU atau PP atau Perpres

Pembangunan ; b) Badan Pengawas

(Keppres) :

Pemilihan Umum ;c) Badan Nasio-

a. UU (Contoh UU Nomor 19 Tahun

nal Penanggulangan Terorisme ; d)

2006 tentang Dewan Pertimba-

Badan Narkoba Nasional ; e) Badan

ngan Presiden).

SAR Nasional.

b. PP : (Contoh PP Nomor 7 Tahun

Lembaga negara non permanen dalam bentuk komisi, diantaranya : a)Komisi Hukum Nasional ; b)

1994 tentang Lembaga Sensor Film). c. Perpres

(Keppres)

:

(Contoh

Komisi Pemberantasan Korupsi ;

Perpres Nomor 46 Tahun 2010

c)Komisi Nasional Hak Asasi Manu-

tentang Badan Nasional Penang-

sia ; d) Komisi Penyiaran Indonesia ;

gulangan Terorisme jo. Perpres

e) Komisi Pengawas Persaingan

Nomor 12 Tahun 2012 tentang

Usaha.

Perubahan Atas Perpres Nomor

Sebenarnya

lagi

46 Tahun 2010 Tentang Badan

lembaga negara non permanen dalam

Nasional Penanggulangan Tero-

bentuk lain, yakni lembaga, misalnya

risme; Contoh Keppres Nomor 15

Lembaga Sensor Film.

Tahun

Hal

tersebut

masih

ada

memperlihatkan

kepada kita, bahwa pemberian ben-

2000

tentang

Hukum Nasional).

Komisi

128


Politik Hukum Pembentukan Beberapa Lembaga Negara Yang Diatur Dalam UU atau PP atau Perpres (Keppres)

sistem implementasi hukum yang menjamin : a) Pemerataan anggaran; b) Penghapusan kemiskinan ; c) Penyediaan fasilitas publik yang

Sebelum

memaparkan

apakah

merata; d) Pemberantasan Korupsi,

politik hukum pembentukan bebera-

Kolusi dan Nepotisme; e) Men-

pa lembaga negara yang diatur dalam

dorong sektor ekonomi produktif

UU atau PP atau Perpres (Keppres),

atau membuka akses ekonomi lebih

perlu dijelaskan terlebih dahulu

besar bagi pelaku ekonomi kecil dan

pengertian politik hukum. Politik

menengah ; f) Dan lain sebagainya.

hukum

(Bernard L. Tanya, 2011:8)

pembentukan

lembaga

negara yang diatur dalam UU atau

Itulah

PP atau Perpres (Keppres) idealnya

penjabaran

ada pada naskah akademik dan/atau

tujuannya mewujudkan kesejahte-

risalah sidang pembuatan peraturan

raan rakyat.

perundang-undangan.

sebenarnya tugas

beberapa

negara

dalam

Berikut penjabaran politik hukum

Memperhatikan pengertian poli-

terutama pada konsiderans faktual

tik hukum jelas menunjukkan tugas

dan/atau penjelasan atas pembentu-

penyelenggara negara, baik itu legis-

kan beberapa lembaga negara yang

latif, eksekutif maupun yudikatif

diatur dalam UU, PP atau Perpres

terhadap

(Keppres) yang

eksistensi

dan

keber-

masing-masing

langsungan hukum. Kebijakan atau

dasar hukum dijelaskan 1 (satu)

pernyataan kehendak politik penye-

contoh :

lenggara negara, agar tidak sewe-

a. UU Nomor 19 Tahun 2006

nang-wenang maka harus berlandas-

tentang Dewan Pertimbangan

kan etika atau moral dan tidak abso-

Presiden

lut kebenarannya.

Didalam konsiderans faktual UU

Politik hukum lebih menyele-

Nomor 19 Tahun 2006 (UU

saikan persoalan kenegaraan bukan

Nomor 19 Tahun 2006 tentang

menimbulkan persoalan baru. Oleh

Dewan Pertimbangan Presiden)

karena itu, tugas politik hukum

dinyatakan, bahwa pembentukan

adalah

Dewan Pertimbangan Presiden

menciptakan

aturan

dan

129


(WANTIMPRES) Presiden

dalam

disebabkan

Kedudukan WANTIMPRES tidak

menjalankan

dimaknai sebagai sebuah dewan

kewenangannya sebagai peme-

pertimbangan

gang kekuasaan pemerintahan

dengan Presiden atau lembaga

menurut UUD memerlukan nasi-

negara lain seperti Dewan Pertim-

hat dan pertimbangan, agar kebi-

bangan Agung (DPA) pada masa

jakan yang ditetapkan sesuai

sebelum Amandemen UUD 1945.

dengan prinsip-prinsip hukum,

Dari konsiderans faktual dan

demokrasi serta kepemerintahan

Penjelasan Umum UU Nomor 19

yang baik dalam rangka pencapa-

Tahun 2006 jelas terlihat, bahwa

ian tujuan negara sebagaimana

eksistensi WANTIMPRES tidak

diamanatkan dalam Pembukaan

berbeda dengan DPA dalam tugas

UUD 1945.

dan

Selain itu didalam Penjelasan

Jika tidak berbeda dengan DPA,

Umum UU Nomor 19 Tahun

maka pembentukan WANTIM-

2006 dijelaskan, bahwa pemberi-

PRES tidak didasarkan pada

an nasihat dan pertimbangan

kebutuhan dalam rangka penye-

kepada Presiden

lenggaraan negara. Terlebih jika

sekaligus

dimaksudkan,

susunan

yang

sejajar

keanggotaannya.

agar

dilandasi Ajaran Trias Politica,

Presiden dalam setiap pengambi-

maka kekuasaan konsultatif tidak

lan

ada. Demikian juga dalam Teori

keputusan

berdasarkan

pertimbangan yang matang dan

Kelembagaan

Negara

cermat. Didalam penjelasan terse-

kekuasaan eksekutif (Presiden)

but juga dijelaskan keanggotaan

tidak dibutuhkan dewan pertim-

WANTIMPRES yang terdiri atas

bangan,

orang-orang yang jujur, adil,

mempunyai struktur kelembagaan

berkelakuan tidak tercela, nega-

dibawahnya yakni kementerian

rawan dan mempunyai keahlian

negara. Kementerian negara tentu

di bidangnya, sehingga diharap-

saja seharusnya dijalankan oleh

kan Presiden secara sungguh-

orang-orang yang mempunyai

sungguh memperhatikan nasihat

keahlian di bidangnya atau dike-

dan pertimbangannya.

nal dengan istilah profesional.

mengingat

untuk

Presiden

130


b. PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang

rian negaralah tugas perfilman

Lembaga Sensor Film

diberikan, jika tidak harus ada

Didalam konsiderans faktual PP

kementerian

Nomor 7 Tahun 1994 (PP Nomor

dibebankanlah pada salah satu

7 Tahun 1994 tentang Lembaga

bagian atau sub bagian suatu

Sensor Film) dinyatakan, bahwa

kementerian negara. Pernyataan

sebagai tindak lanjut ketentuan

tersebut

Pasal 33 dan Pasal 34 UU Nomor

miskin struktur kaya fungsi.

8 Tahun 1992 tentang Perfilman, perlu

membentuk

Lembaga

negera

untuk

tersendiri

membuktikan,

c. Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pen-

Sensor Film (LSF).

anggulangan

Dari konsiderans faktual UU


Nomor 7 Tahun 1994 jelas terli-

tentang Perubahan Atas Per-

hat, bahwa eksistensi LSF untuk

pres Nomor 46 Tahun 2010 Ten-

melaksanakan kedua pasal (Pasal

tang Badan Nasional Penang-

33 dan Pasal 34) dalam UU

gulangan Terorisme

Perfilman. Hal itu memperlihat-

Didalam

kan, bahwa fokus utama adalah


pengaturan perfilman bukan LSF.

(Perpres Nomor 46 Tahun 2010

Jika tidak ada pengaturan perfil-

tentang Badan Nasional Pen-

man, maka tidak akan ada LSF.

anggulangan Terorisme) dinya-

Dalam

Kelembagaan

takan, bahwa terorisme merupa-

Negara, pembentukan lembaga

kan kejahatan terhadap kemanu-

negara dibutuhkan untuk melak-

siaan yang bersifat lintas negara,

sanakan tugas dan

terorganisasi

Teori

kekuasaan

Terorisme

konsiderans

dan

jo.

faktual

mempunyai

bukan ada yang harus dilak-

jaringan luas, sehingga mengan-

sanakan baru dibentuk lembaga

cam perdamaian dan keamanan

negara. Lebih lanjut kekuasaan

nasional maupun internasional,

eksekutif (Presiden) telah mem-

oleh

punyai

penanganan

struktur

kelembagaan

karena

itu

memerlukan

secara

terpusat,

dibawahnya yakni kementerian

terpadu dan terkoordinasi. Selain

negara. Pada salah satu kemente-

terorisme merupakan ancaman

131


nyata dan serius dan setiap saat

terorisme, maka dibentuklah satu

dapat membahayakan keamanan

bagian atau sub bagian pada

bangsa dan negara. Untuk itu

POLRI tersebut.

perlu dibentuk badan yang bertu-

d. Keppres Nomor 15 Tahun 2000

gas menangani terorisme tersebut,

tentang Komisi Hukum Nasio-

yang disebut Badan Nasional

nal

Penanggulangan

Didalam konsiderans faktual Kep-

Terorisme

(BNPT). Didalam

pres Nomor 15 Tahun 2000 (Kepkonsiderans

faktual

pres Nomor 15 Tahun 2000


tentang Komisi Hukum Nasio-

(Perpres Nomor 12 Tahun 2012

nal) dinyatakan, bahwa dalam

tentang Perubahan Atas Perpres

rangka upaya mewujudkan sistem

Nomor 46 Tahun 2010 Tentang

hukum nasional yang menjamin

Badan Nasional Penanggula-

tegaknya supremasi hukum dan

ngan

ditegaskan

hak-hak asasi manusia berdasar-

kapasitas

kan keadilan dan kebenaran, perlu

kelembagaan BNPT, agar lebih

melakukan pengkajian masalah-

efektif dalam penanggulangan

masalah hukum dan penyusunan

terorisme dan radikalisme.

rencana pembaharuan dibidang

Dari konsiderans faktual Perpres

hukum. Selain itu juga untuk


memperoleh hasil kajian dan

hat,

perencanaan

Terorisme)

adanya

peningkatan

bahwa

eksistensi

BNPT

secara

obyektif,

untuk menangani secara terpusat,

pelaksanaannya perlu dilakukan

terpadu dan terkoordinasi kejaha-

dengan melibatkan unsur-unsur

tan terorisme. Padahal dalam

dalam masyarakat dan untuk itu

UUD 1945 telah diatur lembaga

dibentuklah Komisi Hukum Na-

negara yang menangani kejahatan

sional (KHN).

yakni POLRI, sehingga pemben-

Dari konsiderans faktual Keppres

tukan BNPT tidak tepat dan tidak


konsisten dalam hal keberadaan

hat, bahwa eksistensi KHN un-

lembaga negara. Jika POLRI

tuk mewujudkan sistem hukum

belum

nasional yang menjamin tegaknya

menangani

kejahatan

132


supremasi hukum dan hak-hak

kekuasaan

asasi manusia berdasarkan ke-

sengketa

adilan dan kebenaran. Selain itu

berkonotasi negatif, sebab dapat

juga untuk melakukan pengkajian

bermakna pertengkaran atau perse-

masalah-masalah

dan

lisihan. Hal itu tentu tabu bagi

penyusunan rencana pembaharu-

penyelenggara negara sebagai panu-

an dibidang hukum serta untuk

tan dan tauladan rakyatnya.

hukum

sendiri-sendiri. itu

sendiri

Kata

dipastikan

memperoleh hasil kajian dan

Kenyataannya tidak dapat di-

perencanaan secara obyektif yang

pungkiri dalam hubungan antar

dalam

lembaga negara adanya sengketa

pelaksanaannya

dilakukan

dengan

perlu

melibatkan

dalam

menafsirkan

kewenangan

unsur-unsur dalam masyarakat.

masing-masing. Terlebih diantara

Lagi-lagi pembentukan lembaga

lembaga

ini (KHN) menyebabkan ambi-

hukum pembentukannya berbeda

quity tugas dengan lembaga lain

dan bukan struktur hirarkhi kelem-

(Kementerian Hukum dan HAM),

bagaan. Secara definitif sengketa

walaupun dari bentuk lembaga

kewenangan antar lembaga negara

sudah benar (komisi).

adalah perbedaan pendapat yang

1. Sengketa

negara

tersebut

dasar

Kewenangan Antara

disertai persengketaan dan klaim

Lembaga Negara Yang Diatur

antar lembaga negara yang satu

Dalam UUD 1945 Dengan Lem-

dengan lembaga negara lainnya me-

baga Negara Yang Diatur Dalam

ngenai kewenangan yang dimiliki-

UU Atau PP Atau Perpres (Kep-

nya masing-masing (Jimly Asshid-

pres)

diqie [III], 2006 : 4).

Atau

Antar

Lembaga

Negara Yang Diatur Dalam UU

Jika timbul sengketa kewenangan

Atau PP Atau Perpres (Keppres)

tersebut, dibutuhkan lembaga ter-

Sebenarnya

terpikirkan

sendiri yang diserahi tugas untuk

akan timbul sengketa kewenangan

menyelesaikannya. Saat ini telah ada

antar lembaga negara, mengingat

lembaga yang mempunyai kewena-

eksistensi lembaga negara adalah

ngan memutus sengketa kewenangan

penyelenggara negara dan telah

negara yang kewenangannya diberi-

memiliki kewenangan dan bidang

kan oleh UUD (Pasal 24C ayat (1)

tidak

133


UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

negara non permanen. b. Eksistensi lembaga negara yang

Penyelesaian sengketa kewena-

tidak diatur dalam UUD 1945

ngan antara lembaga negara yang

adalah

diatur dalam UUD 1945 dengan

dukung bagi lembaga negara

lembaga negara yang diatur dalam

yang diatur dalam UUD 1945.

UU atau PP atau Perpres (Keppres)

Sebagai lembaga negara pen-

lebih mudah dilakukan, bila sengketa

dukung haruslah bentuk lembaga

kewenangan tersebut mengenai hi-

negara non permanen tidak sama

rarkhi

kelembagaan.

dengan bentuk lembaga negara

Sedangkan penyelesaian sengketa

permanen. Demikian pula dengan

kewenangan antar lembaga negara

kewenangan

yang diatur dalam UU atau PP atau

lembaga negara non permanen

Perpres (Keppres) belum ada lemba-

adalah derivatif dari lembaga

ga yang berwenang.

negara permanen.

struktur

Kesimpulan a. Pembentukan

lembaga

negara

yang

ada

pen-

pada

Saran lembaga

negara

a. Harus ada penataan pengaturan

yang tidak diatur dalam UUD

dasar hukum pembentukan lem-

1945 pada dasarnya untuk melak-

baga negara non permanen yang

sanakan penyelenggaraan negara,

secara hirarkhi peraturan perun-

sebagaimana yang telah dilak-

dang-undangan

sanakan oleh lembaga-lembaga

1945 ada UU. Saat ini dasar

negara yang diatur dalam UUD

hukumnya tidak konsisten, ada

1945. Untuk membedakan de-

dengan UU, ada yang dengan PP

ngan lembaga negara yang diatur

bahkan juga ada yang dengan

dalam UUD 1945 dan disebut

Perpres (Keppres).

setelah

UUD

sebagai lembaga negara perma-

b. Harus ada penataan eksistensi

nen, maka penyebutan lembaga

lembaga negara non permanen

negara yang tidak diatur dalam

yang secara hirarkhi struktur

UUD

kelembagaan dibawah lembaga

1945

adalah

lembaga

134


negara permanen. Sejatinya sebagai lembaga pendukung dapat berbentuk lembaga pemerintah.

: Pusat Studi HTN FH UI dan CV. Sinar Bakti.

Daftar Rujukan

Padmo Wahjono ,1986, Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia,cet. II.

Bernard L. Tanya, 2011, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta : Genta Publishing.

Padmo Wahjono dalam Bernard L. Tanya, 2006, Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama, Yogyakarta : Genta Publishing.

C.S.T. Kansil, 1983, Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Aksara Baru.

Peter Salim dan Yenny Salim , 1991, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta : Modern English Press, Jakarta, Edisi Pertama.

Ivo D. Duchacek, 1987 “Constitution/Constitutionalism” dalam Bogdanor, Vernon (ed), Blackwell’s Encyclopedia of Political Science, Oxford : Blackwell. C.J. Friedrich, 1963, Man and His Government, New York : McGraw-Hill. Jimly Asshiddiqie (I), 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. ----------------------(II), 2006, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press. ----------------------- (III), 2009, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, Jakarta : P.T. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta

O. Hood Phillips dan Paul Jackson, 1989, Constitutional and Administrative Law, London : Sweet & Maxwell Ltd. Soedarto (2010) dalam Suteki : Rekonstruksi Politik Hukum Hak Atas Air Pro-Rakyat, Malang : Surya Pena Gemilang. K.C. Wheare, 1966, Modern Constitutions, London : Oxford University Press. UUD dan Peraturan dang-undangan :

Perun-

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4670.


PP Nomor 7 Tahun 1994 tentang Lembaga Sensor Film, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 12. Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

135

Perpres Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Keppres Nomor 15 Tahun 2000 tentang Komisi Hukum Nasional.

Politik Hukum Pembentukan Lembaga Negara Yang Tidak Diatur Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Recommend Documents