PN

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN)

SKRIPSI DIAJUKAN DALAM RANGKA MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM OLEH NAMA : BUDI SANTHO P. NABABAN NIM : 040200039 Departemen : Hukum Pidana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN)

SKRIPSI DIAJUKAN DALAM RANGKA MELENGKAPI TUGAS DAN MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

OLEH NAMA : BUDI SANTHO P. NABABAN NIM : 040200039 Departemen : Hukum Pidana

DISETUJUI OLEH : KETUA DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

Abul Khair SH, M.Hum NIP. 131 842 853

Pembimbing I

Nurmalawaty SH, M.Hum

Pembimbing II

Lukman Hakim Nainggolan SH

Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan anugerah-Nya pada akhirnya skripsi ini dapat selesai juga ditengah-tengah kesibukan perkuliahan. Skripsi ini berjudul “ANALISIS KRIMIOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No.1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN)”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Skripsi ini kupersembahkan untuk Bapakku H. Nababan (Alm), Ibuku R.br Pakpahan, keluarga abangku R. Nababan / br Mangunsong Spd, keluarga kakakku; T. Purba / R. br Nababan, A. Manullang ST / R. br Nababan AmK, Imelda br Nababan SE yang telah mendukung penulis selama perkuliahan berupa materi dan moril Dalam proses penulisan skripsi ini, Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu SH, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Prof. Dr. Suhaidi SH, MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


3. Bapak Abul Khair, SH, M.Hum selaku Ketua Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Ibu Nurmalawaty SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi. 5. Bapak Lukman Hakim Nainggolan SH selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi. 6. Bapak Achmad Semma SH selaku Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Medan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi. 7. Ibu Erna Herlinda SH, M.Hum selaku Dosen Wali yang telah mengarahkan penulis selama proses perkuliahan. 8. Bapak / Ibu Dosen dan seluruh staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Semua anak-anak 04 khususnya anak-anak Depart. Pidana yang tidak bisa disebutkan satu persatu (makasih buat debat kusirnya di koridor) Demikian penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk memperluas cakrawala berfikir kita semua. Medan, Mei 2008 Penulis

BUDI SANTHO P. NABABAN


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR DAFTAR ISI ABSTRAKSI BAB I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

...........................................................................1

B. Perumusan Masalah

….......................................................................3

C. Tujuan Penulisan

...............................................................4

D. Manfaat Penulisan

…………...........................................................4

E. Keaslian Penulisan

…………………...............................................5

F. Tinjauan Kepustakaan ...........................................................................5 G. Metode Penelitian

..........................................................................11

H. Sistematika Penulisan ..........................................................................12

BAB II. ANALISIS KRIMIOLOGI MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK A. Pengertian dan Ruang lingkup kriminologi

......................................15

B. Faktor penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba….......20 C. Dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak ......................................25 D. Penanggulangan dan pencegahan keterlibatan anak dalam kejahatan Narkoba: 1. Upaya Penanggulangan

………………………………………..26

2. Upaya Pencegahan ………………………………………………..27

BAB III. ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK A. Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba 1. Undang-undang narkotika: 1.1 Sejarah pembentukan undang-undang narkotika………………31 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

1.2 Kaidah pidana dalam undang-undang narkotika....……………33 2. Undang-undang psikotropika: 2.1 Sejarah pembentukan undang-undang psikotropika …………38 2.2 Kaidah pidana dalam undang-undang psikotropika …………40 B. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak 1. Undang-undang perlindungan anak: 1.1 Upaya pembentukan undang-undang perlindungan anak…...…42 1.2 Kaidah pidana dalam undang-undang perlindungan anak...…..44 2. Undang-undang pengadilan anak: 2.1 Sejarah pembentukan undang-undang pengadilan anak….……47 2.2 Kedudukan pengadilan anak………………………….………..49 C. Pertanggungjawaban

pidana

anak

yang

terlibat

kejahatan

narkoba……………………………………………………………………..52

BAB IV. KASUS DAN ANALISA KASUS A. Posisi kasus

.........................................................................................57

B. Analisa kasus: 1. Analisa kasus dari aspek kriminologi....……………………………..62 2. Analisa kasus dari aspek yuridis

………………………………….64

BAB V. PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran

.........................................................................................66

.....................................................................................................68

DAFTAR PUSTAKA

............................................................................70

LAMPIRAN


ABSTRAK BUDI SANTHO P. NABABAN∗ NURMALAWATY SH, M.Hum∗ LUKMAN HAKIM SH∗

Masalah penyalahgunaan narkoba merupakan masalah nasional dan masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai penyalahgunaan narkoba, lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional yang perlu untuk dilindungi. Skripsi ini berjudul ANALISIS KRIMIOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI KASUS PUTUSAN No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN). Dalam skripsi ini penulis mencoba mengemukakan permasalahan apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan bagaimana upaya pencegahannya sekaligus bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan mengenai kasus narkotika yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur. Analisa putusan tersebut ditinjau dari aspek kriminologi dan hukum pidana dengan melihat ketentuan ketentuan hukum pidana yang diterapkan dalam kasus. Data yang diperoleh dalam skripsi ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dikemukan oleh para ahli dapatlah digolongkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dalam hal penanggulangan narkoba pemerintah telah melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal, sedangkan pencegahan agar anak / remaja tidak terlibat dengan narkoba dilakukan melalui preventif, represif serta treatmen dan rehabilitasi . Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkoba, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut.

∗

Mahasiswa Fakultas Hukum Departemen Hukum Pidana Universitas Sumatera Utara Dosen Pembimbing I ∗ Dosen Pembingbing II ∗


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di dalam pergaulan masyarakat, setiap hari terjadi hubungan antara anggota-anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnnya. Pergaulan tersebut menimbulkan berbagai peristiwa atau kejadian yang dapat menggerakkan peraturan

hukum. 1

Salah

satu

contoh

dari

peristiwa

tersebut

adalah

penyalahgunaan narkoba yang pada akhir-akhir ini sudah sangat mencemaskan kita. Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat.2 Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Sehingga diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. 1

Chainur Arrasjid. 2000. Dasar-Dasar Ilmu Hukum, PT Sinar Grafika, Jakarta, hlm 134 Reh Bunga BR PA. 2002. Skripsi: Perspektif Krimiologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm 1

2


Anak didalam perkembangannya menuju kealam dewasa memasuki masa remaja yang sangat mudah terpengaruh oleh lingkungan yang ada disekitarnya. Pada masa remaja seorang anak dalam suasana atau keadaan peka, karena kehidupan emosionalnya yang sering berganti-ganti. Rasa ingin tahu yang lebih dalam lagi terhadap sesuatu yang baru, kadangkala membawa mereka kepada halhal yang bersifat negatif. Para remaja pada usia ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju kedewasaan masih memiliki kemampuan yang sangat rendah untuk menolak ajakan negatif dari temannya. Mereka kurang mampu menghindari ajakan tersebut, apalagi keinginan akan mencoba hal-hal yang baru. Remaja berada dalam tahap pencarian identitas sehingga keingintahuan mereka sangat tinggi, apalagi iming-iming dari teman mereka bahwa narkoba itu nikmat dan menjadi lambang sebagai anak gaul ditambah lagi dengan lingkungan pergaulan di kalangan anak remaja yang cenderung tidak baik maka memudahkan para pengedar narkoba untuk memasarkan narkoba, bahkan juga ada diantara anak remaja tersebut yang tidak hanya menjadi pemakai narkoba, bahkan terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba seperti yang diberitakan dalam berbagai media massa. Pada masa remaja ini seorang anak sering melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh

kasih

sayang,

asuhan

bimbingan

dan

pembinaan

dalam

pengembangan sikap, prilaku penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh dan pergaulan lingkungan masyarakat yang kurang sehat juga menyebabkan seseorang anak dapat terjerumus dalam kejahatan. 3 Dalam kasus-kasus narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif) yang terjadi narkoba berasal dari perdagangan gelap. Sebagaimana diketahui, bahwa narkoba merupakan barang terlarang yang beredar dalam masyarakat dan dilarang oleh undang-undang. Peredaraan narkoba dilakukan secara sembunyi-sembunyi, yang biasanya sipenjual berusaha menjual narkoba kepada mereka yang sudah dikenal betul atau pembeli yang dianggap aman. 4 Modus lain dalam peredaran narkoba adalah dengan mencampur narkoba dalam makanan yang banyak digemari. 5 Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkatnya dalam skripsi ini yang dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan teori-teori kriminologi yang ada.

B. Perumusan Masalah. Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul skripsi ini adalah : 3

Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Gatot Supramono. 2004. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta, hlm 4-5 5 Di daerah Jakarta Selatan narkoba telah beredar dalam bentuk yang lebih halus dan dekat dengan dunia anak dengan modus operandi dicampur dalam permen, laporan dalam SERGAP RCTI, Minggu 16 Maret 2008 4


1.

Apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sekaligus bagaimana upaya pencegahannya ?

2.

Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penulisan. Adapun yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Melalui tulisan ini diharapkan kita mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dan kita mengetahui cara-cara pencegahan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.. 2. Untuk mengetahui seperti apa pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang terlibat penyalahgunaan narkoba.

D. Manfaat Penulisan. Selanjutnya penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk: a. Manfaat secara teoritis. Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan narkoba oleh anak yang dewasa ini banyak terjadi. b. Manfaat secara praktis. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Secara praktis Penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kasus-kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan. Sehingga kasus-kasus penyalahgunaan narkoba sebagai bentuk kenakalan anak tidak lagi terjadi.

E. Keaslian Penulisan. Skripsi ini berjudul ANALISIS KRIMINOLOGI DAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), adalah sebuah masalah yang membahas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang ditinjau dari segi kriminologi yang sepanjang pengamatan penulis di Fakultas Hukum USU belum ada yang membahasnya. Dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat judul dengan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab terhadap skripsi ini.

F. Tinjauan Kepustakaan. 1. Defenisi Anak. Mengenai defenisi anak sampai sekarang belum ada persamaan persepsi mengenai batasan umur anak atau dibawah umur dalam ketentuan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Batasan umur anak dalam beberapa ketentuan perundang-undangan, antara lain sebagai berikut: 1. Menurut Pasal 1 angka (5) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, anak adalah seseorang yang belum Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 2. Menurut Pasal 1 angka (16) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 15 (lima belas) tahun. 3. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. 4. Menurut Pasal 1 angka (5) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentinganya. 5. Menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak adalah orang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (2) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah: a. Anak yang melakukan tindak pidana; atau b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.


6. Menurut Pasal 1 angka (2) UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 7. Menurut Pasal 1 Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-Hak Anak, anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa ditentukan lebih awal. 2. Defenisi Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1angka (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Upaya perlindungan anak dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera. 3. Defenisi Pengadilan Anak. Menurut Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya menurut Pasal 3 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dikatakan bahwa sidang pengadilan anak yang selanjutnya disebut sebagi sidang anak bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak sebagaimana ditentukan dalam undangundang ini. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

4. Defenisi Narkoba dan Penggolongan Narkoba. Dalam asumsi masyarakat luas narkoba merupakan singkatan dari narkotika dan obat-obat berbahaya. Kedua kata ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, sebab semua obat-obat berbahaya cenderung dipahami sebagai obat yang mengandung narkotika. Berdasarkan Surat Edaran Badan Narkotika Nasional No.03 / IV / 2002 / BNN 6, bahwa istilah baku yang dipergunakan adalah narkoba, sebagai akronim dari narkotika, psikotropika dan bahan-bahan adiktif lainnya. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan

kesadaran,

hilangnya

rasa

nyeri,

dan

dapat

menimbulkan

ketergantungan. Adapun penggolongan narkotika menurut lampiran UU No. 22 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: a. Narkotika golongan I Dalam lampiran UU No.22 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan I berjumlah 26. b. Narkotika golongan II

6

http: // www. BNN. Org.id


Dalam lampiran UU No.22 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II berjumlah 87. c. Narkotika golongan III Dalam lampiran UU No.22 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan III berjumlah 14. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Adapun penggolongan psikotropika dalam lampiran UU No.5 Tahun 1997 adalah sebagai berikut: a. Psikotropika golongan I Dalam lampiran UU No.5 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan psikotropika golongan I adalah psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan I berjumlah 26. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

b. Psikotropika golongan II Dalam lampiran UU No.5 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan II berjumlah 14. c. Psikotropika golongan III Dalam lampiran UU No.5 Tahun 1997 dijelaskan yang dimaksud dengan psikotropika golongan

III adalah psikotropika yang berkhasiat untuk

pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan / atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Psikotropika golongan III berjumlah 9. d. Psikotropika golongan IV. Dalam lampiran UU No.5 Tahun 1997 yang dimaksud dengan psikotropika golongan

IV adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan

sangat luas digunakan dalam terapi dan / atau ilmu pengetahuan serta mempunyai

potensi

ringan

mengakibatkan

sindroma

ketergantungan.

Psikotropika golongan IV berjumlah 60. Menurut Pasal 1 angka 12 UU No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, bahan / zat adiktif adalah bahan yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan psikis. Yang termasuk dalam zat adiktif ini antara lain adalah: 7 a. Nikotin.

7

Badan Narkotika Nasional. Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA- Kampanye Anti Narkoba, hlm 16


Nikotin terdapat dalam tembakau yang merupakan stimulan susunan syaraf pusat. Penggunaan nikotin yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit jantung koroner. b. Caffein. Caffein adalah alkoholida yang terdapat dalam buah tumbuhan coffea Liberika, coffea Arabica, dan coffea cnephora. Caffeine pada dasarnya menimbulkan rasa cemas dan akan mengakibatkan gangguan terhadap jantung dan pembuluh darah. c. Minuman beralkohol. Alkohol diperoleh dari fermentasi mikroba terhadap karbohidrat, misalnya bulir padi, singkong, anggur dan lain-lain yang menghasilkan kadar alkohol ethanol. Sedangkan penggolongan minuman beralkohol adalah sebagai berikut: 8 1. Golongan A, minuman beralkohol yang berkadar ethanol 1% -5%, seperti bir bintang, dan green sand. 2. Golongan B, minuman beralkohol yang berkadar ethanol 5%-20%, seperti anggur malaga. 3. Golongan C, minuman beralkohol yang berkadar ethanol 20%-50%, seperti wisky, jenever, dan brandy.

G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian. 8

Direktorat Bimbingan Masyarakat POLRI. 2001, Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, hlm 6


Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum serta menganalisa putusan hakim Pengadilan Negeri Medan No.1203 / Pid.B / 2006 / PN. MDN mengenai kasus yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur. 2. Metode pengumpulan data. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: i.

Library Research (Penelitian Kepustakaan), yakni dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, antara lain buku-buku, pendapat para sarjana, dan lain-lain yang diperoleh dari internet.

ii.

Field Research (Penelitian Lapangan), yakni dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan, dalam hal ini penulis mengadakan penelitian ke Pengadilan Negeri Medan.

3. Analisis data. Pada penelitian hukum normatif, pengolahan data hakikatnya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Data yang diperlukan dalam skripsi ini berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mempelajari konsep hukum pidana yang mengatur kejahatan narkoba dalam literatur hukum pidana serta putusan pengadilan. Data tersebut kemudian dianalisa secara kualitatif untuk memperoleh jawaban permasalahan skripsi ini.

H. Sistematika Penulisan


Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut ini penulis membuat sistematika penulisan / gambaran isi skripsi ini sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah,

Tujuan

Penulisan,

Manfaat

Penulisan,

Keaslian

Penulisan dan Tinjauan Kepustakaan yang akan membahas Defenisi anak, Defenisi perlindungan anak, Defenisi pengadilan anak serta Defenisi narkoba dan jenis-jenis narkoba, yang diakhiri dengan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II

ANALISIS KRIMIOLOGI MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK Pada bagian ini akan dibahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengertian dan Ruang lingkup kriminologi, Faktor penyebab

anak

terlibat

dalam

penyalahgunaan

narkoba,

Dampak penyalahgunaan narkoba oleh anak, serta Upaya penanggulangan

dan

pencegahan

keterlibatan

anak

dalam

penyalahgunaan narkoba . BAB III

ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK: Pada bab ini dibahas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan Pengaturan hukum pidana terhadap kejahatan narkoba baik itu


Undang-undang narkotika dan Undang-undang psikotropika, Ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak baik itu Undangundang perlindungan anak dan Undang-undang peradilan anak serta Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat kejahatan narkoba. BAB IV

KASUS DAN ANALISA KASUS Pada bab ini akan dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Kasus Posisi

Putusan Pengadilan Negeri Medan No.1203 / Pid. B /

2006 / PN. Medan serta diakhiri dengan Analisa Kasus. BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan.


BAB II ANALISIS KRIMINOLOGI MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi

Perancis.

Kriminologi

merupakan

ilmu

pengetahuan

yang

mempelajari tentang kejahatan. Secara harfiah berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan defenisi tentang kriminologi sebagai berikut: 1. Bonger memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. 2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial. 3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat. 4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk didalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

5. Paul Mudigdo Mulyono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. 6. Noach merumuskan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu. 9 7. Van Bemelen merumuskan kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan, yaitu perbuatan yang merugikan dan kelakuan yang tidak sopan yang menyebabkan adanya teguran dan tantangan. 8. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya. 10 Berbicara tentang ruang lingkup kriminologi berarti berbicara mengenai objek studi dalam kriminologi. Bonger membagi kriminologi menjadi dua bagian, yaitu: (1). Kriminologi murni, yang terdiri dari: a. Antropologi kriminil, yaitu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dan tanda-tanda tubuhnya. b. Sosiologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat dan sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat. c. Psikologi kriminil, yaitu ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. 9

Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa. 2001. Kriminologi. Rajawali Pers, Jakarta, hlm 9-12 H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press, Medan, hlm 1

10


d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil, yaitu ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau urat syaraf. e. Penologi, yaitu ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. (2). Kriminologi terapan, yang terdiri dari: a. Higiene kriminil, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. b. Politik kriminil, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana kejahatan telah terjadi. c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penydikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan. 11 Sedangkan menurut Shuterland kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: (1) Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-sebab kejahatan. (2) Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya. (3) Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. 12 Dari uraian defenisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan 13.

11

Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, Op. cit, hlm 9-10 H. M Ridwan dan Ediwarman. 1994. Azas-Azas Kriminologi. USU Press, Medan, hlm 79 13 Topo Santosa dan Eva Achjani Zulfa, Op. cit, hlm 13 12


1. Kejahatan. Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni: i.

Aspek yuridis. Kejahatan dari aspek yuridis merupakan jenis-jenis kejahatan yang sudah defenitif, maksudnya telah ditentukan dalam undang-undang bahwa perbuatan tertentu dianggap sebagai kejahatan. Menurut Muljatnno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana 14. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta. 15

ii.

Aspek sosiologis Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai mahluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai

14

Chainur Arrasjid. 1999. Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan, hlm 28 15 H. M Ridwan dan Ediwarman, Op.cit hlm 45. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat. 16 Menurut W. A Bonger, kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. Sedangkan menurut J. M Bemmelem, kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk mententramkan masyarakat negara harus menjatuhkan hukuman / pidana kepada penjahat. iii.

Aspek psikologis. Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku manusia yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannnya dengan kejiwaan individu. 17

2. Pelaku. Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana. Kemudian

16

17

Chainur Arrasjid, Op.cit hlm 26 Chainur Arrasjid, Op.cit hlm 31-32


oleh perkembangannya studi terhadap pelaku ini diperluas dengan studi terhadap korban, karena menurut penelitian Hans von Henting dan B. Mendelsohn bahwa dalam kejahatan-kejahatan tertentu korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. 3. Reaksi masyarakat terhadap kejahatan dan pelaku. Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan. 18

B. Faktor penyebab anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. M. Taufik Makarao dkk dalam bukunya menyatakan pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. 19 Menurut penuturan Hakim Achmad Semma, SH yang bertugas sebagai hakim anak di Pengadilan Negeri Medan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah bersifat kasuistis,

18

H. M Ridwan dan Ediwarman, Op.cit hlm 81 M. Taufik Makarao, Suhasril dan H.M Zakky A.S.2005. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 53-56 19


yaitu antara satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda karena perbedaan latar belakang sianak tersebut. Namun dari kebanyakan kasus yang terjadi yang pernah ditangani bahwa penyebab anak terlibat dalam narkoba karena ingin coba-coba yang mana anak tersebut sebelumnya sudah merokok. 20 Badan Narkotika Nasional dalam bacaan kampanye anti narkoba menguraikan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anak / remaja adalah sebagai berikut: 21 a. Faktor individu Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan / depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Sedangkan yang termasuk dalam kecemasan / depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba. b. Faktor sosial budaya Faktor sosial budaya terdiri dari kondisi keluarga dan pengaruh teman. Kondisi keluarga disini merupakan kondisi yang disharmonis seperti orang tua yang bercerai, orang tua yang sibuk dan jarang di rumah serta perekonomian keluarga yang serba berlebihan maupun yang serba kekurangan. Sedangkan yang termasuk dalam pengaruh teman misalnya karena berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba dan ingin diterima dalam suatu kelompok.

20

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Achmad Semma, SH yang bertugas sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis 24 April 2008, Medan. 21 Badan Narkotika Nasional. Op.cit. hlm 23-26 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

c. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan misalnya karena adanya perkumpulan anak / remaja yang menyalahgunakan narkoba, tindakan yang tidak jelas dari sekolah apabila ada anak terlibat dalam narkoba sehingga dapat mempengaruhi anak yang lain, serta lingkungan tempat tinggal anak yang tidak memberikan perilaku yang baik. Menurut psikiater Dr. Graham Blamie yang telah melakukan penelitian mengenai penyebab seorang anak remaja melakukan penyalahgunan narkoba yang dikutip oleh Sudarsono dalam bukunya, antara lain adalah: 22 a. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya seperti ngebut, berkelahi, bergaul dengan wanita dan lain-lain b. Untuk menunjukkan tindakan menentang otoritas terhadap orang tua, guru atau terhadap norma-norma sosial c. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seks d. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman sensasional dan emosional e. Untuk mencari dan menemukan arti dari hidup f.

Untuk mengisi kekosongan dan kesepian / kebosanan

g. Untuk menghilangkan kegelisahan, frustasi dan kepepatan hidup h. Untuk mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas i.

22

Untuk iseng-iseng dan didorong rasa ingin tahu.

Sudarsono.1991. Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 67.


Sedangkan menurut Mastar Ain Tanjung dalam bukunya, ada lima faktor yang menyebabkan seorang anak menyalahgunakan narkoba, diantaranya adalah: 23 a. Dasar agama yang tidak kuat. Pendidikan agama sangat dominant dalam melindungi anak dari pengaruh luar, karena setiap ajaran agama apapun melarang umatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak diri sendiri dan juga diri orang lain. Dasar agama yang ditanam sejak kecil akan mnejadi perisai bagi diri anak untuk menolak sesuatu yang merusak ahlak, tetapi anak yang tidak pernah mendapatkan pendidikan agama sangat rawan dalam melakukan perbuatan kriminal seperti pecandu narkoba, minum-minuman keras dan lain-lain. b. Komunikasi orang tua dan anak yang jarang. Dalam

kehidupan

berkeluarga

apabila

terjadi

kevakuman

dalam

berkomunikasi, maka anak akan berusaha mencari jalan keluar dengan menyenangkan diri sendiri. Anak akan menghabiskan waktunya dengan teman yang menurutnya dapat memahami dirinya termasuk dengan berteman dengan teman telah mengenal narkoba dan bahkan pulang sampai larut malam. c. Pengaruh lingkungan (milleu). Peranan lingkungan sangat menentukan bagi pertumbuhan dan pengembangan kepribadian manusia, apabila masyarakat dalam lingkungan berkepribadian santun ramah dan komunikatif maka pada umumnya anak akan baik, pintar dan cerdas sehingga tidak mudah terpengaruh dengan perbuatan tercela. 23

H. Mastar Ain Tanjung. 2004. Pahami Kejahatan Narkoba. Letupan Indonesia. Jakarta. hlm 1116


d. Pengaruh budaya luar negeri. Budaya luar negeri sangat dominan mempengaruhi generasi muda. Remaja dengan cepat meniru kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa agar tidak ketinggalan zaman. Sehingga apa yang dilihat melalui media massa elektronik cepat diserap tanpa mempertimbangkan baik buruknya. Selain itu Soedjono D yang dikutip oleh Hari Sasangka mengatakan dari sekian banyak sebab-sebab penggunaan narkoba secara dominan yang dilakukan oleh para remaja dapatlah dikelompokkan dalam tiga keinginan, yaitu: 24 •

Mereka yang ingin mengalami (the experience seekers) yaitu yang ingin memperoleh pengalaman baru dan sensasi dari pemakaian narkoba.

•

Mereka yang bermaksud menjauhi atau mengelakkan realita hidup (the oblivion seekers) yaitu yang menganggap keadaan terbius sebagai tempat pelarian terindah dan ternyaman.

•

Mereka yang ingin merubah kepribadiannya (personality change) yaitu mereka yang beranggapan menggunakan narkoba dapat merubah kepribadian seperti untuk menjadi berani, untuk menghilangkan rasa malu, menjadi tidak kaku dalam pergaulan dan lain-lain.

C. Dampak Akibat Penggunaan Narkoba Terhadap Anak Yang dimaksud akibat penggunaan narkoba disini ialah akibat dari penggunaan narkoba secara tidak benar untuk memperoleh kenikmatan. 25 Akibat

24

Hari Sasangka. 2003 Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung. hlm 6-7 25 Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni. Bandung. Hlm 39 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

yang ditimbulkan oleh narkoba pada anak sama dengan akibat yang ditimbulkan narkoba terhadap manusia dewasa. Akibat yang ditimbulkan oleh narkoba umumnya mempengaruhi dua hal, yaitu sebagai berikut:26 1. Mempengaruhi kesehatan. Otak manusia mengandung sejumlah syaraf yang berbeda-beda. Fungsi yang utama terdapat pada syaraf pusat paling atas dari otak yang mengendalikan kemauan, penguasaan diri, tingkah laku, pikiran dan ingatan. Jika seseorang mengkonsumsi narkoba secara ilegal, maka akan mempengaruhi pusat syaraf tersebut, sehingga akan mempengruhi emosi dan perilakunya. Dengan kata lain bahwa narkoba akan membius otak sadar manusia sehingga membuat seseorang hilang kendali, berprilaku keras depersi dan daya tahan tubuhnya menjadi lemah hingga mengakibatkan kematian. 2. Mempengaruhi moral. Narkoba akan membuat penggunanya kehilangan kepribadian. Pengguna narkoba akan selalu mempunyai perasaan tidak menentu, cepat marah dan tidak mampu menghargai perasaan orang lain seperti kasar terhadap orang tuannya dan menganiaya orang-orang disekitarnya. Selain itu para pengguna narkoba akan megalami krisis moral yang sangat parah, dimana mereka akan berani menjual barang yang dirumah, mencuri uang dalam keluarga atau dari tetangga, merampok dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna membeli narkoba.

26

Tj. Dian Mutia. 2002. Mari Menyongsong Masa Depan Yang Cerah, Hati-Hati Terhadap Bahaya Narkoba, Katakan Tidak Pada Narkoba. Mefi Caraka. Medan. hlm 28-29 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Menurut Mastar Ain Tanjung dalam bukunya dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba pada anak dapat dilihat dari dimensi pendidikan, yakni siswa berprestasi yang terjerumus dalam narkoba akan mengajak teman-temannya untuk mengikuti perilakunya memakai narkoba dengan iming-iming berprestasi karena narkoba. Hal ini yang kemudian menjadikan anak tersebut menjadi pengedar narkoba diantara para pelajar. 27

D. Upaya Penanggulangan dan Pencegahan Anak Terlibat Dalam Narkoba 1. Upaya penanggulangan Dalam penanggulangan kejahatan narkoba pemerintah telah melakukan pendekatan yang integral antara penal dan non penal. 28 Upaya tersebut yakni: a. Kebijakan penal. Pemerintah telah menggunakan sarana penal (hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Kebijakan penal tersebut antara lain: • Kebijakan kriminalisasi dalam undang-undang narkoba (UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997). 29 • Meratifikasi Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) dalam UU No.7 Tahun 1997. 30

27

H. Mastar Ain Tanjung. Op.cit hlm 47-48 Barda Nawawi Arief. 2001. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 74 29 Ibid, hlm 193 30 Barda Nawawi Arief, Loc.cit hlm 193 28


• Meningkatkan status Badan Koordinasi Narkotika Nasional sejak tahun 2000 menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta dan di setiap propinsi dibentuk Badan Narkotika Propinsi (BNP). • Mengundangkan undang-undang yang mengatur tentang anak yang didalamnya terdapat aturan tentang narkoba seperti Pasal 89 UndangUndang RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. b. Kebijakan non penal. Menurut Peter Hoefnagel yang dikutip oleh Mahmud Mulyadi dalam bukunya mengatakan bahwa pendekatan non penal adalah pendekatan terhadap kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan (prevention whitout punisment). Kebijakan non penal ini sendiri lebih condong kearah pencegahan terhadap timbulnya suatu kejahatan. 31 Kebijakan non penal yang dilakukan oleh pemerintah dalam penanggulangan bahaya narkoba dilakukan melalui treatment dan pengobatan dengan mendirikan pusat rehabilitasi dan pengobatan bagi para korban kecanduan narkoba. 2. Upaya pencegahan Selain upaya penanggulangan narkoba, pemerintah juga melakukan upaya pencegahan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan bahaya narkoba melalui komunikasi dalam bentuk media massa cetak dan elektronik dalam rangka menyebarkan informasi dan menyadarkan khalayak luas tentang ancaman bahaya narkoba dan melalui pendidikan formal dalam kurikulum mata pelajaran, informasi dari para guru maupun pendidikan non formal seperti seminar,

31

Mahmud Mulyadi, 2007, Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana,Fakultas Hukum-USU, hlm 116


lokakarya, dan pelatihan guna memberikan penegtahuan, mengembangkan sikap dan prilaku hidup sehat tanpa narkoba. 32 Badan Narkotika Nasional dalam bacaan kampanye anti narkoba menguraikan pencegahan agar anak tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba yang terdiri dari: 33 a. Preventif. Pencegahan ini disebut juga pencegahan primer yang bertujuan untuk menghindari diri dari pengaruh buruk lingkungan penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari pencegahan primer adalah anak-anak dan generasi muda yang belum mengenal narkoba serta masyarakat yang berpotensi dalam membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam bentuk penyuluhan dalam lapisan masyarakat, penerangan dan pendidikan terhadap orang tua mengenai mengasuh anak yang baik dan pencegahan penyalahgunaan narkoba. b. Represif. Pencegahan ini disebut juga pencegahan sekunder yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari pengaruh narkoba yang lebih parah. Sasaran dari pencegahan sekunder adalah anak-anak yang sudah mulai mencoba memakai narkoba agar anak tersebut berhenti dari penyalahgunaan narkoba. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam pencegahan ini adalah konseling perorangan atau kelurga, pelibatan anak dalam kegiatan keagamaan, menjauhkan anak dari tempatnya biasa bergaul. 32 33

Badan Narkotika Nasional. Op.cit, hlm 28-29 Badan Narkotika Nasional. Op.cit hlm 30-31


c. Treatment dan Rehabilitasi. Pencegahan ini merupakan pencegahan tertier, bertujuan untuk mengobati dan memulihkan kondisi fisik, psikhis, mental, moral dan sosial anak bekas korban penyalahgunaan narkoba serta untuk mencegah agar jangan sampai mereka kambuh dan terjerumus kembali kedalam penyalahgunaan narkoba. Sasaran dari pencegahan tertier adalah korban narkoba, bekas korban narkoba dan sektor masyrakat yang bisa membantu bekas korban narkoba untuk menghindari diri dari penylahgunaan narkoba. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah bimbingan sosial kepada korban dan keluarganya serta kelompok sebayanya sehingga korban mempunyai keinginan yang kuat untuk sembuh, memperlakukannya dengan wajar, pelibatan anak dalam kegiatan keagamaan dan sosial serta mengawasinya agar jangan terjerumus kembali. Selain itu menurut Rizali H. Nasution dkk dalam bukunya menyatakan bahwa beberapa hal yang dapat dilakukan bagi anak / remaja agar terhindar dari narkoba yaitu: 34 •

Memperkuat keimanan melalui pendalaman agama

•

Memilih lingkungan yang sehat

•

Menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga

•

Menghindari merokok, karena merokok merupakan pintu masuk narkoba khususnya ganja.

34

Rizali H. Nasution, Darma Putra dan Riza Hendrawan, 2000, AIDS dan NARKOBA Dikenal Untuk Dihindari (Buku Pegangan Untuk Pendidik Sebaya), Yayasan Humaniora, Medan, hlm 54 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

BAB III ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOBA OLEH ANAK

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Narkoba 1. Undang-Undang Narkotika 1.1 Sejarah penbentukan undang-undang narkotika. Kebijakan penanggulangan dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sebenarnya

sudah

dimulai

sejak

dikeluarkannya ordonansi obat

zaman

penjajahan

Belanda

dengan

bius dan candu (Verdoovende Middlen

Ordonantie, Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536. Pada awal tahun 1970 penyalahgunaan narkotika sudah semakin sering terjadi dalam masyarakat dan jenis-jenis narkotika yang beredar pun semakin beragam, kenyataan ini menimbulkan kesadaran perlunya suatu undang-undang yang dapat menjangkau setiap penyalahgunaan narkotika, selain itu bahwa ketentuan dalam V.M.O Stbl 1927 Nomor 278 jo Nomor 536 tidak lagi memenuhi syarat sebagai undang-undang narkotika dan kenyataan bahwa tidak cocok lagi dengan administrasi pengadilan pidana. 35 Maka pada tanggal 8 September 1971 Presiden lalu mengeluarkan Instruksi Presiden No.6 Tahun 1971 kepada Kepala Bakin yang pada prinsipnya memerintahkan Kepala Bakin untuk memberantas masalah-masalah yang menghambat pembangunan nasional, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. 36

35 36

M. Taufik Makarao, Suhasril dan H.M Zakky A.S. Op. Cit, hlm 10 M. Taufik Makarao, Suhasril dan H.M Zakky A.S. Op. Cit, hlm 11


Khusus dalam masalah penyalahgunaan narkotika ketentuan hukum yang sudah ada belum dapat menjangkaunya, sebab ketentuan-ketentuan yang masih lama memiliki beberapa kelemahan, antara lain: 37 1. tidak adanya keseragaman dalam penertian narkotika 2. sanksi yang terlalu ringan dibanding dengan penyalahgunaan narkotika 3. ketidaktegasan dalam pemberantasan penjual, pemilik, pemakai, pengedar dan penyimpan narkotika 4. ketidak serasian antara ketentuanhukum pidana mengenai narkotika 5. belum adanya badan bertingkat nasional yang khusus menangani masalah penyalahgunaan narkotika 6. belum ada ketentuan khusus wajib lapor dalam kasus penyalahgunaan narkotika 7. belum adanya hal-hal yang khusus bagi yang berjasa dalam penyelidikan perkara penyalahgunaan narkotika. Kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3086 dan dinyatakan berlaku sejak 26 Juli 1976, dalam perkembangan terakhir, undang-undang ini pun diganti dengan Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang diundangkan pada tanggal 1 September 1997 dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 67 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3698 dan berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Lahirnya undang-undang tentang

37

Ibid, hlm 12


narkotika yang baru ini didahului dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. 1.2 Kaidah pidana di bidang narkotika. Dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika disamping mengatur penggunaan narkotika, juga mengatur secara khusus ketentuanketentuan pidana sebagaimana yang diatur dalam Bab XII Pasal 78 sampai dengan Pasal 100 yang berjumlah 23 pasal. Semua tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan, alasannya adalah bahwa narkotika dipergunakan untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaiaan narkotika secara tidak sah. 38 Dari ketentuan-ketentuan pidana tersebut maka pengelompokan kejahatan di bidang narkotika adalah: 1. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika. Kejahatan yang menyangkut produksi narkotika bukan hanya perbuatan yang memproduksi narkotika saja melainkan perbuatan yang sejenis dengan itu, berupa mengolah, mengekstraksi, mengkonversi, merakit dan menyediakan narkotika untuk semua golongan, diatur dalam Pasal 80. 39 2. Kejahatan yang menyangkut pengangkutan dan transito narkotika.

38 39

Ibid, hlm 198 Ibid, hlm 200


Kejahatan narkotika ini dalam arti luas termasuk dalam perbuatan membawa, mengirim dan mentransito narkotika, diatur dalam Pasal 81. Kemudian masih ada tindak pidana di bidang pengangkutan narkotika yang khusus ditujukan kepada nahkoda atau kapten penerbang karena tidak melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93. 40 3. Kejahatan yang menyangkut jual beli narkotika. Kejahatan yang meyangkut jual beli narkotika disini maksudnya bukan hanya jual beli dalam arti sempit, akan tetapi termasuk pula perbuatan ekspor, impor dan tukar menukar narkotika, diatur dalam Pasal 82. Dalam tindak pidana narkotika ini perbuatan menyalurkan dan menyerahkan narkotika juga termasuk dalam perbuatan jual beli narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 32. 41 4. Kejahatan yang menyangkut penguasaan narkotika. Dalam kejahatan ini oleh undang-undang dibedakan antara tindak pidana menguasai narkotika golongan I dengan tindak pidana menguasai narkotika golongan II dan III, karena golongan narkotika tersebut memiliki fungsi dan akibat yang berbeda. Untuk tindak pidana menguasai narkotika golongnan I diatur dalam Pasal 78, sedangkan untuk golongan II dan III diatur dalam Pasal 78. 42 5. Kejahatan yang menyangkut penyalahgunaan narkotika.

40

Ibid, hlm 204 Ibid, hlm 201 42 Ibid, hlm 206 41


Tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I, golongan II dan golongan III dibedakan atas dua macam, yaitu penyalahgunaan narkotika untuk orang lain dan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri. Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terhadap orang lain diatur dalam Pasal 84, sedangkan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri diatur dalam Pasal 85. 43 6. Kejahatan yang menyangkut tidak melaporkan pecandu narkotika. Undang-undang narkotika menghendaki agar pecandu narkotika melaporkan diri atau keluarganya yang melaporkan sebagaimana yang

diatur dalam

ketentuan Pasal 46. Kewajiban tersebut apabila tidak dilakukan merupakan tindak pidana bagi orang tua atau wali yang bersangkutan, yang diatur dalam Pasal 86. 44 7. Kejahatan yang menyangkut label dan publikasi narkotika. Seperti diketahui bahwa pabrik obat diwajibkan mencamtumkan label pada kemasan narkotika baik dalam bentuk obat jadi maupun bahan baku narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 41, kemudian untuk dapa dipublikasikan harus dilakukan pada media cetak ilmiah kedokteran atau pada media cetak ilmiah farmasi. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka terjadi kejahatan narkotika yang menyangkut label dan publikasi yang diatur dalam Pasal 89. 45 8. Kejahatan yang menyangkut jalannya peradilan narkotika.

43



Yang dimaksud dengan proses peradilan meliputi pemeriksaan perkara di tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Sehingga perbuatan yang menghalang-halangi atau mempersulit jalannya proses peradilan yang bertujuan untuk proses peradilan tidak lancar atau tidak jadi sama sekali merupakan tindak pidana, diatur dalam Pasal 92. Perbuatan menghalangihalangi dapat dilakukan di semua tingkat pemeriksaan yang dilakukan oleh siapa saja, sedangkan pebuatan mempersulit dilakukan ketika pemeriksaan perkara sedang berlangsung yang dilakukan oleh orang yang sedang diperiksa oleh petugas atau pejabat pemeriksa. 46 9. Kejahatan yang menyangkut penyitaan dan pemusnahan narkotika. Dalam perkara narkotika ada kemungkinan bahwa barang bukti yang disita berupa tanaman yang jumlahnya sangat banyak, sehingga tidak mungkin barang bukti tersebut diajukan ke persidangan semuanya. Berdasarkan Pasal 71 barang bukti yang demikian dilakukan penyisihan yang wajar dan selebihnya barang bukti itu dimusnahkan yang dibuat dan dimasukkan dalam berkas berita acaranya. Apabila tidak dilakukan maka melanggar Pasal 94. 47 10. Kejahatan yang menyangkut keterangan palsu. Sebelum seorang saksi memberikan keterangan dimuka sidang persidan gan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana maka ia wajib mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya. Dengan cara ini diharapkan saksi memberikan keterangannya selalu konsekuen. Dan apabila dalam perkara

46 47

Ibid, hlm 213 Ibid, hlm 214


narkotika saksi tidak memberikan keterangan dengan benar dapat dipidana, diatur dalam Pasal 95. 48 11. Kejahatan yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga. Lembaga-lembaga yang diberi wewenang oleh undang-undang narkotika untuk memproduksi, menyalurkan atau menyerahkan narkotika yang ternyata melakukan kegiatan narkotika tidak sesuai dengan tujuan penggunaan narkotika sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka pimpinan lembaga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana, diatur dalam Pasal 99. 49 12. Kejahatan yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur. Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan psikis. Oleh karena itu diatur dalam Pasal 87. 50 Selain itu ada kemungkinan bahwa warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri ataupun yang berada diluar negeri melakukan kejahatan narkotika dan setelah melakukan perbuatannya itu yang bersangkutan kembali ke Indonesia. Dalam hal ini undang-undang narkotika akan selalu mengikuti warga negara Indonesia kemana saja perginya, namun karena dalam Pasal 97 diatur

48



bahwa ketentuan dalam undang-undang tersebut hanya dapat diberlakukan setelah pelakunya pulang ke tanah air. 51 Selain mengatur penggolongan kejahatan di bidang narkotika, undangundang ini sudah mengenal ancaman pidana minimal yang dimaksudkan untuk pemberatan hukuman apabila tindak pidananya: 52 1. Didahului dengan permufakatan jahat, diatur dalam Pasal 78 ayat (2) sampai dengan Pasal 82. 2. Dilakukan secara terorganisasi jahat diatur dalam Pasal 78 ayat (3) sampai dengan Pasal 92. 3. Dilakukan oleh korporasi diatur dalam Pasal 78 ayat (4) sampai dengan Pasal 82. 4. Dilakukan oleh residivis diatur dalam Pasal 96.

2. Undang-Undang Psikotropika 2.1 Sejarah pembentukan undang-undang psikotropika Pengaturan psikotropika yang pertama kali diatur dalam Stb1949 No.4l9 tanggal 22 Desember 1949 tentang Sterkwerkendegeneesmiddlen Ordonantie yang dalam terjemahannya adalah Ordonansi Obat Keras. Psikotropika tidak diatur secara tersendiri, masih disatukan dalam pengaturan bahan baku obat atau obat jadi lainnya yang termasuk dalam obat keras (Daftar G). Kemudian pada tanggal 2 April 1985 keluar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 213 / Men.Kes / Per / IV / 1985 tentang Obat Keras Tertentu yang 51 52

Ibid, hlm 219-220 Barda Nawawi Arief Op.cit, hlm 207


mencabut Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 10381 / A / SK / 1972. dalam peraturan mengenai obat keras tertentu dalam Lampiran I terdapat obat-obatan tertentu yang dilarang untuk diimpor, diproduksi, didistribusikan, menyimpan dan menggunakannya.

Obat-obatan

tersebut

antara

lain

adalah

etisiklidina,

fenmetrazin, lisergida (LSD) dan spilosibin. Sedangkan dalam Lampiran II antara lain Phenobarbital dan benzodiazepine serta turunannya yang dalam hal mengimpor, memproduksi serta mendistribusikannya diatur secara ketat dan harus dilaporkan. Pada tanggal 8 Pebruari 1993 dikeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 124 / Men.Kes / Per / 1993 tentang Obat Keras Tertentu yang merupakan perbaikan dan penambahan terhadap peraturan menteri kesehatan sebelumnya. Dalam peraturan ini juga melampirkan Lampiran I dan Lampiran II, namun belum ada mencantumkan ketentuan pidananya. Sehingga putusan pengadilan terhadap kasus-kasus psikotropika (ekstasi) tidak ada ketegasan dari segi hukum pidananya, sebab peraturan menteri kesehatan dianggap kurang kuat sebagai dasar hukumnya. Kemudian pada tahun 1992, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang dalam salah satu pasalnya yakni dalam Pasal 44 pada pokoknya disebutkan pengamanan, penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif diarahkan agar tidak mengganggu dan membayahakan kesehatan perorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungannya. Untuk itu baik produksi, peredaran dan penggunaan bahan yang mengandung zat adiktif hatus memenuhi standar atau persyaratan yang ditentukan. 53

53

Hari Sasangka. Op. cit. Hlm 122-124


Baru kemudian pada tanggal 11 Maret 1997 pemerintah mengundangkan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 1997 No.10, Tambahan Lembaran Negara RI No.3671 yan mulai berlaku sejak diundangkan. 54 Pembentukan undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari adanya konvensi-konvensi sebagai berikut: a. Konvensi Psikotropika 1971 (Convention on Psychotropic Substances 1971) yang diratifikasi dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1996, dan b. Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (Convention Against Illicit Traffic in Narkotic Drugs and Psychotropic Substances 1988) yang diratifikasi dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1997. 55 2.2 Kaidah pidana di bidang psikotropika Dalam undang-undang psikotropika secara khusus mengatur ketentuan pidana berjumlah 14 pasal, pada Bab XIV Pasal 59 sampai Pasal 72 dimana seluruh perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana merupakan kejahatan (Pasal 68). Tindak pidana di bidang psikotropika antara lain berupa memproduksi, atau mengedarkan secara gelap, maupun penyalahgunaan psikotropika. 56 Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang psikotropika dilihat dari segi bentuk perbuatannya maka dapatlah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu:

54

Gatot Supramono, Op.cit hlm 15 Hari Sasangka. Loc. cit hlm 123 56 Gatot Supramono. Op. cit hlm 65 55


a. Kejahatan yang menyangkut produksi psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, Pasal 59 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 60 ayat (1). b. Kejahatan yang menyangkut peredaran psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c dan Pasal 60 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 63 ayat (1). d.

Kejahatan yang menyangkut penguasaan psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf e, Pasal 62 ayat (1) huruf a.

e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan psikotropika yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a. f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitasi psikotropika yang diatur dalam pasal 64. g. Kejahatan yang menyangkut label dan iklan psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c. h. Kejahatan yang menyangkut transito psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) huruf b dan huruf c. i.

Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang psikotropika yang diatur dalam Pasal 65.

j.

Kejahatan yang menyangkut sanksi dalam perkara psikotropika yang diatur dalam Pasal 66.

k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan psikotropika yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) huruf d. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Selain mengatur tentang jenis-jenis kejahatan dibidang psikotropika, undang-undang psikotropika ini juga mengatur tentang pembantuan dan percobaan (Pasal 69), permufakatan jahat diperberat 1/3 (Pasal 71 ayat 2), hukuman terhadap korporasi (Pasal 70) serta hukuman yang diperberat 1/3 terhadap residivis (Pasal 72). 57

B. Ketentuan Hukum Yang Berkaitan Dengan Anak 1. Undang-Undang Perlindungan Anak Upaya pembentukan undang-undang perlindungan anak Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundang-undangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundang-undangan tersebut antara lain adalah UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga bagi anak, UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materiil terhadap anak, UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 58 Ketika menetapkan Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam Lembaran Negra RI tahun 2002 No 57

Barda Nawawi Arief Loc.cit, hlm 207

58

Lilik Mulyadi. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta. hlm Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

19, Tambahan Lembaran Negara RI No 4235 dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2003 pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi mengapa disusun undang-undang ini. 59 Alasan diundangkannya undang-undang ini diantaranya adalah sebagai berikut: a. bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; b. bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; c. bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan; d. bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hakhaknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. 60 Di dalam undang-undang perlindungan anak ini mengandung beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban kejahatan. Pada bagian Kelima tentang Perlindungan Khusus Pasal 59 dinyatakan bahwa: “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan / atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik maupun mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

59

Muladi (editor). 2005. Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektitf Hukum & Masyarakat. Refika Aditama. Bandung. hlm 232-233 60 Bagian Menimbang Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Sedangkan dalam Pasal 64 ayat (1) memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menjadi pelaku atau yang sedang konflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Adapun yang termasuk dalam perlindungan khusus yang diberikan kepada anak pelaku tindak pidana menurut Pasal 64 ayat (2) adalah sebagai berikut: a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak. b. penyediaan petugas perlindungan sejak dini. c. penyediaan sarana dan prasarana khusus. d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum. f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan g. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Kaidah pidana dalam undang-undang perlindungan anak Didalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Apabila diperinci maka ketentuan pidana dalam undang-undang ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (strafsoort) menggunakan

jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternatif,

sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (strafmaat) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum / maksimum lamanya ancaman pidana. 61

61

Lilik Mulyadi, Op. cit hlm 77


Adapun perbuatan yang dapat dikenakan pidana menurut ketentuan pasalpasal tersebut adalah sebagai berikut: 62 a. Dengan sengaja melakukan diskriminasi terhadap anak atau melakukan penelantaran terhadap anak, dapat dipenjara 5 tahun (Pasal 77). b. Mengetahui dan sengaja membiarkan anak yang memerlukan pertolongan dapat dipenjara 5 tahun (Pasal 78). c. Melakukan pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dihukum 5 tahun penjara (Pasal 79). d. Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yang dapat dibedakan atas (Pasal 80): •

Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan dipidana dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan / atau denda Rp.72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

•

Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan bila anak luka berat dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun dan / atau denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).

•

Melakukan kekejaman, kekerasan, atau ancaman kekerasan atau penganiayaan oleh orang tuanya dipidana dengan hukuman a, b, c ditambah 1/3 (satu pertiga).

•

Melakukan kekerasan terhadap anak dapat dipenjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, jika mengakibatkan luka berat hukumannya 5 (lima) tahun, jika mengakibatkan kematian diancam 10 (sepuluh) tahun

62

Rehngena Purba. 2006. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak: Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis FH-USU.Fakultas Hukum USU. Medan. hlm 12-13 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

penjara, jika pelakunya orang tua atau orang yang seharusnya melindungi anak hukumannya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman hukuman diatas. e. Dengan sengaja melakukan persetubuhan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 81). f.

Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan melakukan pencabulan dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 82).

g. Memperdagangkan, menjual atau menculik anak dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) (Pasal 83). h. Melakukan transplantasi atau pengambilan organ dan / atau jaringan tubuh anak secara melawan hukum dapat dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 84) i.

Melakukan jual beli organ tubuh dapat dipenjara 15 (lima belas) tahun dan / atau denda paling banyak Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) serta menjadikan anak sebagai objek penelitian tanpa izin orang tua atau tidak


mengutamakan kepentingan anak dihukum 10 (sepuluh tahun) penjara dan / atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 85). j.

Membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauan sendiri dapat dipenjara , paling lama 5 (lima) tahun dan / denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 86)

k.

Memperalat anak untuk kepentingan militer dapat dipenjara paling lama 5 (lima) tahun dan / denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) (Pasal 87)

l.

Melakukan eksploitasi ekonomi maupun seksual terhadap anak dapat dihukum 10 (sepuluh) tahun penjara dan / atau denda paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) (Pasal 88).

m. Melibatkan anak dalam masalah narkotika dan psikotropika dapat dihukum paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan melibatkan anak dalam masalah alkohol dan zat adiktif lainnya dapat dihukum paling lama 10 (sepuluh) tahun dan paling singkat 2 (dua) tahun penjara (Pasal 89). n. Korporasi yang melakukan tindak pidana dalam hal-hal diatas dipidana pengurus dan / atau korporasinya dengan ketentuan pidana denda yang dijatuhkan ditambah 1/3 pidana denda (Pasal 90). 2. Undang-Undang Pengadilan Anak 2.1 Sejarah pembentukan undang-undang pengadilan anak


Pada hakekatnya pada masa penjajahan sampai dengan sebelum 3 Januari 1998 maka penagturan anak dalam ketentuan hukum pidana diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 KUHP. Dalam ketentuan KUHP tersebut pada hakekatnya pengadilan anak dilakukan terhadap anak yang belum berumur 16 (enam belas) tahun dimana terhadap mereka hukuman yang dijatuhi adalah dikembalikan kepada orang tuanya / wali / pemeliharanya tanpa pidana apapun atau dijadikan anak negara. Jika dijadikan anak negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun dan bila dijatuhi pidana maka maksimum pidana pokoknya dikurangi 1/3 dan bila diancam pidana mati / seumur hidup maka lamanya pidana maksimal 15 (lima belas) tahun serta tidak menerapkan pidana tambahan. 63 Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada sipelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjerumus kearah tindakan pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Anak yang kurang atau tidak mendapat perhatian secara fisik, mental dan sosial sering berprilaku atau bertindak asosial dan bahkan antisosial yang merugikan dirinya, keluarga dan masyarakat. Didalam salah satu konsideran 63

Lilik Mulyadi. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya. Mandar Maju. Bandung,, hlm 8-9 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

undang-undang pengadilan anak dinyatakan bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan. 64 Oleh karena itu Mahkamah Agung dalam SEMA RI No.3 Tahun 1959 tanggal 15 Pebruari yang pada pokoknya menentukan bahwa demi kepentingan anak-anak maka disarankan pemeriksaan perkara anak-anak dengan pintu tertutup. Selanjutnya Mahkamah Agung dalam instruksinya Nomor: M.A / Pem. / 048 / 1971 tanggal 4 Januari 1971 pada pokoknya menentukan bahwa masalah anak wajib disalurkan melalui peradilan yang memberikan jaminan demi kesejahteraan anak dan masyarakat, sehingga disarankan hakim mempunyai pengetahuan, perhatian dan dedikasi terhadap anak. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.06-UM.01.06 Tahun 1983 tentang tertib sidang dan tata ruang sidang yang pada pokoknya menentukan bahwa sidang anak dilakukan dengan hakim tunggal dengan pintu tertutup dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Peraturan ini kemudian disempurnakan dalam Peraturan

Menteri Kehakiman RI No. M.03-UM.01.03 Tahun 1991. Kemudian

pemerintah setelah melalui proses yang panjang sejak diajukannya rancangan undang-undang ini sekitar tahun 1970-an, mengundangkan Undang-Undang No.3 Tahun 1997, Lembaran Negara RI Nomor 3 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3668 yang dinyatakan berlaku sejak 3 Januari 1998. 65 Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Anak 64 65

Bambang Waluyo. 2004. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta. hlm 3 Lilik Mulyadi. Loc. cit. hlm 9-11


Pengadilan anak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan peradilan umum. Meskipun sebagai peradilan khusus pengadilan anak tetap dalam lingkungan peradilan umum. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan lingkungan peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi. Pada setiap badan tersebut memiliki kekuasaan dan wewenang masing-masing dalam tugasnya menyelesaikan perkara. Dalam suatu lingkungan badan peradilan tidak menutup kemungkinan adanya pengkhususan (difrensiasi / spesialisasi), misalnya dalam Pengadilan Umum dapat diadakannya pengkhususan dengan undang-undang berupa Pengadilan Lalu Lintas, Pengadilan Anak-anak, Pengadilan Ekonomi dan sebagainya. 66 Undang-undang pengadilan anak yang tertuang dalam UU No.3 Tahun 1997 mengatur banyak hal kekhususan, antara lain sebagai berikut: 67 1. Batasan umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak nakal sekurang kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. 2. Aparat penegak hukum yang berperan dalam proses peradilan anak yaitu penyidik anak, penuntut umum adalah penuntut umum anak, hakim adalah hakim anak.

66

Donny M. Doloksaribu. 2007. Skripsi: Analisa Hukum dan Kriminologi Terhadap Kasus Kejahatan Sodomi di Medan. Fakultas Hukum-USU. Medan. hlm 78 67 Bambang Waluyo. Op. cit. hlm 103-105 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

3. Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasihat hukum serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas. 4. Untuk melindungi kepentingan anak pada prinsipnya pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup. Kecuali dalam hal tertentu dapat dilakukan dalam sidang terbuka, misalnya dalam perkara pelanggaran lalu lintas dan pemeriksaan di tempat kejadian perkara. 5. Pidana dan tindakan yang dapat dijatuhkan hanya yang ditentukan dalam undang-undang ini. 6. Ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana / anak nakal, antara lain sebagai berikut: •

Pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama ½ (satu per dua) dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

•

Apabila melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

•

Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

•

Apabila belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak


diancam pidana penjara seumur hidup maka anak nakal tersebut dijatuhi salah satu tindakan. •

Pidana kurungan yang dapat dijatuhi paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

•

Pidana denda yang dapat dijatuhi paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.

•

Apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja dan lama latihan kerja paling lama 90 hari dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

•

Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim paling lama 2 (dua) tahun.

C. Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat narkoba Kejahatan di bidang narkoba tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak di bawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Anak-anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil akibat perkembangan fisik dan spikis.


Oleh karena itu perbuatan

memanfaatkan anak dibawah umur untuk

melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal undang-undang narkotika yang berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa menyuruh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan ancaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat atau membujuk anak yang belum cukup umur untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, Pasal 83 dan Pasal 84, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”. Ketentuan pasal tersebut hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang bersangkutan tetap dapat dipidana berdasarkan ketentuan undang-undang narkotika sesuai dengan perbuatannya. Namun karena anak dibawah umur maka berlakulah ketentuan undang-undang pengadilan anak sehingga berkasnya harus dipisah. Dalam undang-undang psikotropika ketentuan pidana seperti tersebut juga diatur, yaitu dalam Pasal 72, hanya saja dalam ketentuan ini tidak dirinci perbuatan apa saja dan ancaman hukumannya lebih ringan. 68 Bunyi Pasal 72 undang-undang psikotropika adalah sebagai berikut: “Jika tindak pidana psikotripika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang yang di bawah pengampuan atau ketika melakukan tindak pidana belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut”. Undang-undang narkoba, baik UU No.22 Tahun 1997 dan UU No.5 Tahun 1997 tidak ada mengatur hukuman terhadap anak yang terlibat dalam 68

Gatot Supramono. op. cit, hlm 218-219


penyalahgunaan narkoba. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undang-undang pengadilan anak. Undangundang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pidana anak apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Yang termasuk dalam pidana pokok ialah pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengawasan. Sedangkan yang termasuk dalam pidana tambahan adalah perampasan barang-barang tertentu dan pembayaran ganti rugi. Menurut ketentuan Pasal 24 ayat (1) undang-undang pengadilan anak bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau menyerahkan kepada departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, selain itu dalam ayat (2) dikatakan bahwa tindakan dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tamabahan yang ditentukan oleh hakim. Kemudian menurut ketentuan Pasal 25 ayat (1) bahwa terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana, hakim


menjatuhkan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ataupun tindakan dalam pasal 24. Menurut ketentuan Pasal 26 undang-undang pengadilan anak bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, apabila anak nakal tersebut melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka yang dapat dijatuhkan paling lama 10 (sepuluh) tahun, apabila anak nakal tersebut belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadapnya hanya dapat dijatuhi tindakan menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja. Menurut ketentuan Pasal 27 undang-undang pengadilan anak bahwa pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan orang dewasa. Menurut ketentuan Pasal 28 undang-undang pengadilan anak bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada anak nakal paling banyak ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa dan apbila denda tersebut tidak dapat dibayar maka akan diganti dengan wajib latihan kerja paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja yang tidak melebihi 4 (empat) jam sehari tidak dilakukan pada malam hari.


Menurut ketentuan Pasal 30 undang-undang pengadilan anak bahwa pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun yang ditempatkan

dibawah

pengawasan

Jaksa

dan

bimbingan

Pembimbing

Kemasyarakatan. Didalam praktiknya menurut penuturan Hakim Achmad Semma, SH bahwa pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba harus melihat terlebih dahulu latar belakang dari anak tersebut berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, sehingga hasil penelitian tersebut sebagai pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak tersebut. Untuk proses persidangannya lebih dipercepat dari kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh orang dewasa yang wajib didampingi oleh petugas Bapas sedangkan penasehat hukum untuk beberapa kasus ada yang mendampingi dan ada yang tidak. 69

69

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Achmad Semma, SH yang bertugas sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis 24 April Medan.


BAB IV KASUS DAN ANALISA KASUS

A. Posisi Kasus Pada hari Jum’at 17 Februari 2006, sekitar pukul 21.00 WIB dimana ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY yang bekerja sebagai pelayan di kafe di jalan Gabion Belawan, ditanya oleh RISMA yang juga pelayan di kafe tersebut dimana tempat penjualan ganja dan ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY pun memberitahukan lokasinya. Setelah itu RISMA, SRI dan MARET pergi membeli ganja ke tempat yang diberitahukan oleh ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY. Lalu ISKANDAR, MARET, ANGSENG, ANDRE, MASRON melinting ganja tersebut dengan rokok sampoerna dan menghisapnya secara bergantian. Setelah RISMA menghisap ganja tersebut diberikan kepada ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY, namun ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY hanya meletakkan diatas meja dan pergi melayani pengunjung. Tidak lam kemudian Kepolisian Sektor Kota Belawan melakukan razia di kafe tersebut dan menangkap MARET, ANGSENG, ANDRE, MASRON, ISKANDAR dan RISMA. Setelah dilakukan


penyidikan maka pihak Kepolisian juga menangkap ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY dan SRI. 70 Kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan dakwaan dengan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM- / RP. 9 / Ep. 1 / 04 / 2006 terhadap: Nama Tempat lahir Umur / tanggal lahir Jenis kelamin Kebangsaan Tempat tinggal Agama Pekerjaan Pendidikan

: ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY : Belawan : 18 tahun / 12 Desember 1989 : Perempuan : Indonesia : Bagan Deli Lr.VII Umum Kel. Bagan Deli Medan Belawan : Islam : Pelayan Café Hotnauli : SMP

Berdasarkan surat penetapan hakim ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 1147 / Pid.B / 2006, dengan Surat Pelimpahan Acara Pemeriksaan Biasa No.B-871 / N.2.26 / Ep.1 / 02 / 2006, terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut: a. Melanggar pasal: Primair : Pasal 78 (1) huruf b UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke 1 jo Pasal 56 KUHP. Subsidair : Pasal 85 huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP. b. Fakta-fakta dipersidangan:

70

Laporan Penelitian Kemasyarakatan terhadap kasus penyalahgunaan narkotika dengan terdakwa Rosmairani, hlm 2 Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemerriksaan secara berturut-turut dikemukan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti sebagai berikut: I. Keterangan saksi-saksi. Ia. F. Sitanggang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

bahwa benar saksi dan temannya T. Manurung pada Jumat tanggal 17 Februari 2006 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Gabion Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya karena telah menghisap daun ganja kering secara bersama-sama.

-

bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan teman-temannya yang tangkap bahwa ganja tersebut diperoleh dengan cara membeli dari CON (DPO) di Ujung Banting Belawan dengan harga Rp.20.000.

-

bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin untuk menghisap daun ganja kering tersebut.

Ib. Misrih, SH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

bahwa benar saksi dan temannya T. Manurung pada Jumat tanggal 17 Februari 2006 sekira pukul 23.00 WIB di Jl. Gabion Belawan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan teman-temannya karena telah menghisap daun ganja kering secara bersama-sama.

-

bahwa benar setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa dan teman-temannya yang tangkap bahwa ganja tersebut diperoleh dengan


cara membeli dari CON (DPO) di Ujung Banting Belawan dengan harga Rp.20.000. -

bahwa benar terdakwa dan teman-temannya tidak mempunyai izin untuk menghisap daun ganja kering tersebut.

Ic. Maret Jhon Timbang Nainggolan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

bahwa benar saksi dan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsekta Belawan karena telah menghisap daun ganja kering tanpa izin.

-

pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2006 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa 1 Maret Jhon Timbang Nainggolan als Maret, terdakwa 2 Masrun Marbun als Marbun als Atun, terdakwa 3 Angseng Haloho als Angseng als Lalok dan Andre (DPO) datang ke kafe Hotnauli dudukduduk sambil minum tuak selanjutnya terdakwa saksi didatangi oleh pelayan kafe yang bernama Risma lalu menagajak saksi pergi. Ketika hendak mengendarai sepeda motor datang SRI meminta ikut sehingga mereka berbonceng tiga, dan ditengah jalan itulah Risma memberitahu saksi akan membeli daun ganja di Ujung Banteng. Sesampainya disana saksi dan Sri menunggu di atas sepeda motor di pinggir jalan sementara Risma pergi berjalan kaki kearah trotoar kurang lebih 20 meter, saksi dan Sri melihat Risma tersebut bercakap-cakap dengan beberapa orang lakilaki. Beberapa saat kemudian Risma kembali dan mengajak kembali ke kafe dengan membawa ganja.


-

bahwa benar setibanya Risma memberikan I bungkus kecil daun ganja kering kepada saksi lalu saksi meletakkannya diatas meja, lalu Andre (DPO) menghancurkan daun ganja tersebut dengan mencampurnya dengan tembakau rokok comfile milik saksi. Kemudian melintingnya dan membakarnya serta menghisapnya, setelah itu rokok di berikan kepada saksi yang dihisap sebanyak 1 kali, kemudian memberikannya kepada saksi yang hisap beberapa kali kemudian diberikan lagi kepada saksi Angseng Haloho als Angseng als Lalok yang dihisap sebanyak 1 kali, setelah habis membuang puntungnya ke lantai, sementara itu juga Andre dan Risma menghisap rokok Sampurna yang bercampur dengan daun ganja.

II. Petunjuk. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa, surat maka diperoleh petunjuk telah terjadi perbuatan tindak pidana

dan

benar

dilakukan

oleh

terdakwa

yang

dihadapkan

dipersidangan. III. Surat-surat. Berdasarkan Hasil Analisis LabFor. Bareskrkim Polri Cabang Medan Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1117 / KNF / III / 2006 tanggal 18 Februari 2006 yang ditandatangani oleh Drs Andi Firdaus dan Kasina Ginting BSc menyatakan mengandung Cannabinoid (positif ganja) yang terrdaftar dalam narkotika golongan I, yang terlampir dalam berkas. IV. Keterangan terdakwa: Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -

bahwa benar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2006 sekira pukul 23.40 WIB di Jl Gabion Belawan terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polsekta Belawan karena terdakwa telah memberitahukan tempat pembelian ganja kepada temannya.

-

bahwa benar terdakwa mengetahui tempat pembelian ganja karena ia pernah tinggal di ujung Banting Belawan.

-

bahwa benar terdakwa membeli daun ganja kering dari seseorang yang bernama CON (DPO), dimana tujuannya adalah untuk dihisap secara bersama-sama.

-

bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ganja tersebut.

V. Barang bukti: nhl (dalam perkara lain). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan maka dakwaan yang terbukti adalah dakwaan subsidair Pasal 85 huruf a UU No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut: •

Barang siapa.

•

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menggunakan narkotika golongan I.

•

Dilakukan secara bersama-sama. Selanjutnya di dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 1203 / Pid. B /

2006 / PN. MDN, memutuskan sebagai berikut: Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

MENGADILI -

Menyatakan terdakwa ROSMAIRANI als IMAY als MAY telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I.

-

Menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dipotong masa penahanan.

-

Memerintahkan barang bukti terlampir dalam berkas lain.

-

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1000 (seribu rupiah).

B. Analisa Kasus Putusan No. / Pid. B / 22 / PN. Medan 1. Analisa Kasus dari Aspek Krimiologi Era industri mengintrodusir munculnya kehidupan kota yang makin ramai, salah satunya adalah berdirinya kafe. Berdirinya kafe ternyata mampu menyerap tenaga kerja, termasuk anak / remaja yang membutuhkan pekerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kafe sebagai suatu tempat yang menyerap tenaga kerja ternyata fungsinya telah dinegatifkan oleh segelintir orang, seperti yang terdapat dalam kasus ini. Kasus

penyalahgunaan

narkotika

yang

dilakukan

oleh

terdakwa

ROSMAIRANI Als IMAY Als MAY jika dianalisa dari sudut kriminologi bahwa perbuatan terdakwa dapat dikatakan dipengaruhi faktor yang berasal dari luar diri pelaku. Hal ini dapat diketahui dari latar belakang kehidupan dan keadaan lingkungan terdakwa. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Adapun yang menjadi latar belakang dan faktor penyebab penyalahgunaan narkotika oleh terdakwa adalah sebagai berikut: a. Tingkat pendidikan yang masih rendah, pengetahuan dan pengalaman yang masih terbatas sehingga terdakwa tidak mampu memilah-milah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak. b. Rasa

solidaritas

terhadap

sesama

teman

sehingga

terdakwa

memberitahukan tempat penjualan ganja. c. Pengaruh lingkungan pergaulan terdakwa dengan para pengunjung cafe. d. Terdakwa adalah korban dari sindikat peredaran ganja di masyarakat. 71 Keadaan keluarga terdakwa termasuk ekonomi keluargan yang kurang mampu. Sedangkan keadaan lingkungan masyarakat tempat terdakwa tinggal merupakan lingkungan yang kurang kondusif terhadap perkembangan anak-anak dimana keadaan ekonomi masyarakatnya dapat dikategorikan dalam ekonomi menengah kebawah. 72 2. Analisa Kasus dari Aspek Yuridis Kasus

penyalahgunaan

narkotika

yang

dilakukan

oleh

terdakwa

ROSMAINARI yang berumur 18 tahun termasuk dalam kasus kenakalan anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Sehingga dalam proses hukumnya memakai ketentuan dalam undangundang pengadilan anak.

71 72

Ibid, hlm 2. Ibid, hlm 3


Dalam kasus tersebut yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan hakim anak tunggal yaitu Pinta Uli br. Tarigan, SH dan Penitera Pengganti yaitu Hasyim Mahmud, SH adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 11 UU Pengadilan Anak. Dalam hal proses pemeriksaan persidangan bahwa yang hadir dalam sidang tertutup terhadap kasus tersebut adalah terdakwa, para saksi, orang tua terdakwa dan pembimbing pemasyarakatan adalah sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak dan UU Perlindungan Anak untuk menghindari labelisasi dan harga diri terdakwa yang dibawah umur. Hakim anak dalam kasus ini sebelum memutus perkara telah mempertimbangkan laporan pemasyarakatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan UU Pengadilan Anak. Pertimbangan tersebut berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah yang ingin memberantas narkoba. Sedangkan yang meringankan adalah: a. terdakwa belum pernah dihukum b. terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa menyesal. Dari dakwaan yang didakwa terhadap terdakwa ROSMAINARI ternyata terbukti melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I sebagaimana yang diatur dalam Pasal 85 huruf a UU Narkotika. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur sebagai berikut: -

Barang siapa. Pelaku tindak pidana yang disangkakan adalah Rosmairani als Imay als May sebagai subjek hukum.


-

Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menggunakan narkotika golongan I. Pelaku tindak pidana yang disangkakan tidak memiliki izin untuk menggunakan ganja kering yang termasuk dalam narkotika giolongan I.

-

Dilakukan secara bersama-sama. Pelaku tindak pidana yang disangkakan menghisap ganja kering yang dicampur dalam rokok Comfile dan rokok Sampurna dengan teman-temannya. Kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh ROSMAINARI

tersebut sesungguhnya membutuhkan perhatian yang serius berupa perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Perlindungan Anak. Hal ini adalah karena terdakwa masih tergolong anak-anak secara sosiologis dan psikologis belumlah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dimana terdakwa bukan sebagai pelaku utama namun hanya sebagai pemberi informasi merupakan korban dari sindikat peredaran ganja di masyarakat. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Adapun yang dapat dikemukakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Secara keseluruhan faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anak oleh para ahli dapatlah digolongkan menjadi dua faktor, yaitu:


a. Faktor internal, yaitu hal-hal yang dari dalam diri anak seperti kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar, rendah diri, jiwa yang tergoncang, rasa putus asa dan lain-lain yang menyebabkan anak memerlukan rasa ketenangan, kenyamanan, dan keberanian dengan menyalahgunakan narkoba. b. Faktor eksternal, yaitu hal-hal yang datang dari luar diri sipelaku seperti berteman dengan seorang yang ternyata pemakai narkoba, pengaruh lingkungan, gaya hidup dan lain-lain. Dalam penanggulangan narkoba pemerintah telah melakukan kebijakan penal dan kebijakan non penal. Kebijakan penal tersebut antara lain membentuk peraturan perundang-undangan narkoba yang didalamnya tertuang sejumlah kebijakan kriminalisasi, meratifikasi Konvensi internasional di bidang narkoba, membentuk peraturan perundang-undangan mengenai anak yang didalamnya terdapat aturan tentang narkoba seperti Pasal 89 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan peningkatan status Badan Koordinasi Narkotika Nasional yang menjadi Badan Narkotika Nasional (BNN) yang berkedudukan di ibukota negara dan Badan Narkotika Propinsi (BNP). Sedangkan yang termasuk dalam kebijakan non penal melalui treatment dan pengobatan dengan mendirikan pusat rehabilitasi dan pengobatan bagi para korban kecanduan narkoba. Dalam hal pencegahan agar anak / remaja tidak terlibat dengan narkoba melalui preventif, represif serta treatmen dan rehabilitasi.


2. Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam kejahatan narkoba tidak diatur secara jelas dalam undang-undang narkoba, namun hakim dalam menjatuhkan pertanggungjawaban terhadap anak tersebut menggunakan ketentuan UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan terlebih dahulu memperhatikan laporan kemasyarakatan anak tersebut. Dari analisa kasus aspek kriminologi bahwa pelaku melakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: a. Tingkat pendidikan yang masih rendah, pengetahuan dan pengalaman yang masih terbatas sehingga terdakwa tidak mampu memilah-milah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak. b. Rasa

solidaritas

terhadap

sesama

teman

sehingga

terdakwa

memberitahukan tempat penjualan ganja. c. Pengaruh lingkungan pergaulan terdakwa dengan para pengunjung cafe. d. Terdakwa adalah korban dari sindikat peredaran ganja di masyarakat. Sedangkan dari aspek yuridis bahwa pelaku yang masih dibawah umur yang melakukan

penyalahgunaan

narkoba

dipertanggungjawabkan

dengan

mengunakan pengadilan anak seperti yang diatur dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sehingga terdakwa dipidana penjara selama 10 bulan.

B. Saran


Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan di dalam skripsi ini adalah: 1. Dalam penerapan undang-undang narkoba (Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika) agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antar instansi, seperti antara kepolisian dengan pihak Departemen Perhubungan, Departemen Pendidikan Nasional, lembagalembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain. Dalam upaya pencegahan tindak pidana di bidang narkoba perlu diintensifkan penyuluhanpenyuluhan tentang bahaya narkotika, sehingga setiap anggota masyarakat semakin menyadari bahwa bahaya narkoba sangat besar, sehingga setiap kelurga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah merupakan usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan narkoba. 2. Anak

sebagai generasi muda agar

jangan

sampai terjebak

dalam

penyalahgunaan narkoba maka yang diperlukan antara lain adalah: a. Memberikan penanaman agama dan pembinaan moral anak sejak kecil yang dimulai dari keluarga, karena agama dan moral merupakan benteng pertahanan yang kokoh dalam melindungi keluarga dari kerusakan dan kehancuran termasuk bahaya narkoba. b. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa narkoba merupakan barang illegal, sehingga menyalahgunakan narkoba termasuk dalam perbuatan / tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman yang berat. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

c. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa sekali mencoba narkoba akan seterusnya menjadi ketagihan yang kemudian meningkat menjadi ketergantungan. d. Memberikan pengertian dan pemahaman bahwa menyalahgunakan narkoba akan menjauhkan diri dari teman, keluarga dan kehidupan sosial. e.

Memberikan

pengertian

dan

pemahaman

mengenai

resiko

pennyalahgunaan narkoba akan berdampak fatal terhadap diri maupun sekelilingnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Arrasjid, Chainur. Dasar-Dasar Ilmu Hukum. PT Sinar Grafika, Jakarta, 2000. ---------------------. Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminil. Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum USU, Medan,1999. Arief,

Barda

Nawawi.

Masalah

Penegakan

Hukum dan

Kebijakan

Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.


Bunga,

Reh

BR

PA.

Skripsi:

Perspektif

Krimiologi

Tentang

Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai. Fak. Hukum USU, Medan, 2002. Badan Narkotika Nasional. Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA-Kampanye Anti Narkoba. Direktorat Bimbingan Masyarakat POLRI. Penanggulangan Penyalahgunaan Bahaya Narkoba, 2001. Doloksaribu, Donny M. Skripsi: Analisa Hukum dan Kriminologi Terhadap Kasus Kejahatan Sodomi di Medan. Fak. Hukum USU, Medan, 2007. Makarao, M. Taufik, Suhasril dan H.M Zakky A.S. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. Mastar Ain Tanjung. Pahami Kejahatan Narkoba. Letupan Indonesia. Jakarta 2004. Mutia, Tj. Dian. Mari Menyongsong Masa Depan Yang Cerah, Hati-Hati Terhadap Bahaya Narkoba, Katakan Tidak Pada Narkoba. Mefi Caraka. Medan, 2002. Muladi (editor). Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektitf Hukum & Masyarakat. Refika Aditama, Bandung, 2005. Mulyadi, Lilik. Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya. Mandar Maju. Bandung, 2005. -----------------. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta, 2004. Mulyadi, Mahmud. Politik Hukum Pidana Bahan Kuliah. Fakultas HukumUSU, Medan. 2007 Nasution, Rizali H, Darma Putra dan Riza Hendrawan. AIDS dan NARKOBA Dikenal Untuk Dihindari (Buku Pegangan Untuk Pendidik Sebaya), Yayasan Humaniora. Medan, 2000. Purba, Rehngena. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak: Pidato Orasi Ilmiah Dies Natalis FH-USU. Fakultas Hukum USU, Medan, 2006. Ridwan, M dan Ediwarman. Azas-Azas Kriminologi. USU Press, Medan, 1994. Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986. Budi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

Sudarsono.. Kenakalan Remaja, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Supramono, Gatot. Hukum Narkoba Indonesia. Djambatan, Jakarta, 2004. Santosa, Topo dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi. Rajawali Pers, Jakarta, 2001. Waluyo, Bambang. Pidana dan Pemidanaan. Sinar Grafika. Jakarta, 2004. B. Undang-undang Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang RI No.3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang RI No.23 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang RI No.22 Tahun 1997 tentang Narkotika Undang-Undang RI No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang RI No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. C. Media Cetak Elektronik Program SERGAP, RCTI, Minggu 16 Maret 2008. Pengertian Narkoba diakses dari situs http: // www.bnn. org.id

WAWANCARA 1. Berdasarkan pengamatan Bapak faktor-faktor apa yang menyebabkan anak terlibat dalam penyalahgunan narkoba? Dari pengalaman saya selama bertugas sebagai Hakim Anak, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan anak terlibat dalam perkara narkoba bersifat kasuistik, yang artinya bahwa antara satu kasus dengan kasus yang lain penyebab anak terlibat dalam perkara narkoba berbeda-beda, ada yang karena ingin cobaBudi Santho P. Nababan : Analisis Kriminologi Dan Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan No. 1203 / Pid.B / 2006 / PN.MDN), 2008. USU Repository © 2009

coba, ikut-ikutan terhadap teman, kehidupan keluarga yang tidak harmonis ataupun karena kurangnya pengawasan dari orang tua. Untuk mengetahui penyebab

anak

terlibat

dalam

narkoba

harus

diteliti

oleh

Penelitian

Kemasyarakatan BAPAS.

2. Apakah jenis kelamin anak ikut menentukan dalam perkara narkoba yang melibatkan anak? Dari beberapa kasus narkoba yang melibatkan anak kebanyakan adalah anak laki-laki, karena pada umumnya anak laki-laki yang terlibat berusia sekitar 14-16 tahun sudah rokok, rokok tersebut merupakan pintu awal anak terhadap narkoba. Meskipun demikian untuk beberapa kasus ada juga yang melibatkan anak perempuan.

3. Jenis narkoba apa yang pada umumnya digunakan anak dalam penyalahgunaan narkoba? Pada umumnya jenis narkoba yang sering digunakan oleh anak adalah ganja, karena anak tersebut sebelumnya telah mengenal rokok. Ganja tersebut kemudian dicampur dengan rokok yang dihisapnya. Sehingga anak yang telah mengenal rokok akan lebih besar kemungkinan untuk mengenal ganja.

4. Dalam beberapa kasus narkoba yang melibatkan anak yang pernah Bapak sidangkan, bagaimana peran anak tersebut? Dari beberapa kasus narkoba yang melibatkan anak yang telah saya sidangkan bahwa pada umumnya anak merupakan pemakai narkoba, sedangkan sebagai perantara adalah sangat kecil. Sebagai perantara, seorang anak biasanya diiming-imingi oleh seorang pengedar dengan sejumlah uang yang untuk ukuran anak uang tersebut sangat berarti, umpamanya seorang anak yang uang sakunya pas-pasan akan menuruti perintah seseorang untuk mengantarkan narkoba yang tidak diketahui anak tersebut dengan imbalan uang sebesar Rp. 10.000,-


5. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba? Pertanggungjawaban pidana anak yang terlibat dalam perkara narkoba memakai ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana ancaman pidana maksimal bagi anak yang terlibat narkoba adalah ½ dari ancaman hukuman orang dewasa. Kemudian dilihat dari laporan Penelitian Kemasyarakatan BAPAS terhadap anak tersebut, ada yang dijatuhi hukuman dengan ½ dari hukuman orang dewasa, ada yang dimaasukan dalam pembinaan, ataupun dikembalikan kepada orang tuanya.

6. Dalam persidangan yang pernah Bapak sidangkan, apakah anak yang telah selesai menjalani hukumannya terlibat lagi dalam perkara narkoba? Seorang anak yang telah terlibat dalam perkara narkoba yang kemudian telah selesai menjalani masa hukumannya sangat jarang untuk terlibat lagi dengan narkoba (menjadi residivis).

7. Bagaimana proses persidangan anak yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba? Proses persidangan anak yang terlibat dalam perkara penyalahgunaan narkoba mengacu terhadap ketentuan dalam UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Persidangan tersebut merupakan persidangan yang tertutup untuk umum. Dalam praktik pemeriksaan di persidangan ada anak yang didampingi oleh penasehat hukumnya dan ada yang tidak, namun untuk petugas BAPAS wajib selalu mendampingi anak tersebut dalam setiap persidangannya. Selain itu yang diizinkan hadir dalam pemeriksaan sidang adalah orang tua dari anak tersebut. Selain itu dalam perkara narkoba yang melibatkan seorang anak maka persidangannya lebih didahulikan dari persidangan orang dewasa yang terlibat dalam narkoba.


8. Bagaimana pertimbangan Bapak dalam menjatuhkan pidana terhadap anak? Pertimbangan saya dalam menjatuhkan pidana terhadap seorang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah dengan memperhatikan latar belakang anak tersebut, faktor yang menyebabkan anak melakukannya serta dengan memperhatikan sikap anak terhadap perbuatannya apakah anak tersebut meyesal atau tidak.

9. Apakah penanggulangan anak yang terlibat dalam narkoba dapat dilakukan dengan tidak menggunakan pemidanaan? Menurut saya bahwa penanggulangan anak yang terlibat dalam narkoba dapat dilakukan tanpa menggunakan pemidanaan tergantung dari keadaan anak tersebut. Artinya kita harus melihat latar belakang dari sianak tersebut serta melihat seberapa parah pengaruh narkoba terhadap anak, bila hal-hal tersebut.


PN

Recommend Documents