PN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Mutia Puspita Devi NIM. E0013293

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw)

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh : Mutia Puspita Devi NIM. E0013293

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2017

i

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw)

Oleh: MUTIA PUSPITA DEVI NIM. E0013293

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, 07 Maret 2017

Pembimbing

Rofikah., S.H., M.H NIP. 195512121983032001

ii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw) Oleh: Mutia Puspita Devi E0013293

Telah diterima dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Pada : Hari : Jum’at Tanggal : 07 April 2017jjjj , 13 Juni 2016ll’ DEWAN PENGUJI 1. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H NIP. 195801051984031001 Ketua 2. Diana Lukitasari, S.H., M.H NIP. 197807022008122002 Sekertaris 3. Rofikah, S.H., M.H NIP. 195512121983032001 Anggota

: ......................................................

: ......................................................

: ......................................................

Mengetahui Dekan Fakultas Hukum UNS,

Prof. Dr. Supanto. S.H, M.Hum. NIP.196011071986011001 iii

PERNYATAAN

Nama

: Mutia Puspita Devi

NIM

: E0013293

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul : PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA

TERHADAP

PEMALSUAN

IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (Studi Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw) adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dalam kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 07 Maret 2017 Yang membuat pernyataan

Mutia Puspita Devi NIM. E0013293

iv

ABSTRAK Mutia Puspita Devi. E0013293. 2017. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMALSUAN IJAZAH DAN SURAT KETERANGAN HASIL UJIAN NASIONAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 373/PID.B/2015/PN.MPW). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN dan penerapan sanksi pidana terhadap Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw sudah sesuai dengan hukum pidana di Indonesia atau belum. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan telah memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana. Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw terdakwa dinyatakan melakukan pemalsuan surat dan melanggar pasal 263 ayat (1) KUHP, namun Pemalsuan Ijazah telah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 67 ayat (1). Sesuai asas lex specialis derogat legi generali dan asas lex posterior derogat legi priori, maka yang digunakan adalah aturan pada Pasal 67 ayat (1). Pemalsuan SKHUN lebih tepat digunakan ketentuan pada Pasal 264 ayat (1) ke-1 KUHP karena SKHUN merupakan akta autentik. Pemalsuan surat berupa ijazah dan SKHUN palsu diatur dalam dua aturan pidana maka terdapat Concurcus Idealis sehingga yang digunakan adalah aturan hukum terberat yaitu aturan pada Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kata kunci: pertanggungjawaban pidana, ijazah dan SKHUN palsu, penerapan ketentuan pidana

v

ABSTRACT Mutia Puspita Devi. E0013293. 2017. CRIMINAL LIABILITY AGAINST FORGERY OF DIPLOMA AND NATIONAL CERTIFICATE OF EXAMINATION RESULT (STUDY ON COURT DECISION NO. 373 / PID.B / 2015 / PN.MPW). Faculty Of Law, University Of Sebelas Maret Surakarta. This study aims to determine the criminal liability against forgery of diploma and National Certificate of Examination Result or called SKHUN and the application of criminal sanctions in Decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw have as according with the criminal law in Indonesia or not yet. This research is normative legal research which is prescriptive. The research approach used that statute approach and case approach. Types of legal materials used are the primary legal materials, secondary and tertiary. The technique used in this research is the study of literature. The analysis technique used is the deductive method. The results showed criminal liability against forgery diplomas and SKHUN who conducted had qualified in criminal responsibility. In the decision No. 373 / Pid.B / 2015 / PN.Mpw defendant declared guilty because forgery of letter and violating Article 263 paragraph (1) of Criminal Code, but forgery of diploma had been set on Law No. 20 of 2003 on National Education System in Article 67 paragraph (1). According the principle of lex specialis derogat legi generali and the principle of lex posterior derogat legi priori, then used the rule in Article 67 paragraph (1). Forgery of SKHUN more appropriate to use the provisions of Article 264 paragraph (1) number 1 Criminal Code because SKHUN is an authentic letter. Forgery of letter such as fake diplomas and SKHUN arranged in two criminal rules, then there Concurcus Idealist, so used are the toughest legal rules that the rules in Article 67 paragraph (1) of Law No. 20 Year 2003 on National Education System. Keywords : criminal liability, fake diplomas and national certificate of examination results, criminal provisions

vi

MOTTO

Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. (Al Qur’an Surat Al Insyirah ayat 6-8)

Harga kebaikan manusia diukur menurut dilaksanakan/diperbuatnya (Ali Bin Abi Thalib)

apa

yang

telah

Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar (Khalifah Umar)

Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik di hari tua (Aristoteles)

vii

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada: 1. Allah SWT. 2. Bapak Sumarjaka, S.IP dan Ibu Suhartini selaku orang tua Penulis yang selalu menyayangi dengan begitu besar dan memberikan limpahan kasih dan sayang kepada penulis. 3. Sahabat-sahabat penulis yang ada di Fakultas Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat serta setia mendengarkan keluh kesah penulis selama ini. 4. Semua orang yang telah membantu penulis dalam menempuh ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

viii

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat

Keterangan

Hasil

Ujian

Nasional

(Studi

Putusan

Nomor

373/Pid.B/2015/PN.Mpw)”. Penulisan hukum ini membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang disingkat SKHUN di Indonesia, khususnya menganalisis Putusan Pengadilan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw yaitu perkara pemalsuan ijazah dan SKHUN yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Pendidikan sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pidana yang berlaku di Indonesia atau belum. Penulis memilih judul tersebut karena pada era saat ini banyak timbul fenomena pemalsuan ijazah dan SKHUN yang marak dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan ijazah dan SKHUN palsu tanpa perlu lulus serta menempuh suatu jenjang pendidikan. Penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum, selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin pada penulis utuk menyelesaikan skripsi ini. 2. Ibu Subekti, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 3. Ibu Rofikah, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan hingga tersusunnya skripsi ini. 4. Bapak Dr. M. Hudi Asrori S, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik, terima kasih atas nasihat yang berguna bagi penulis selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. ix

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang telah mengajarkan ilmu yang dimilikinya semoga akan selalu membimbing dengan penuh kesabaran dan memaafkan penulis apabila ada salah kata dan perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 6. Keluarga penulis tercinta, Bapak, Ibu terimakasih telah mengasuhku dari kecil hingga sekarang ini budi kalian tidak akan pernah tuntas penulis balas karena sangat banyaknya kasih sayang dan perhatian yang telah kalian berikan. 7. Teman-teman di Fakultas Hukum dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu, terima kasih atas pemberian semangat dan canda tawa yang kalian berikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Surakarta, Maret 2017

Penulis

x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ................................................. ii HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii SURAT PERNYATAAN ..................................................................................... iv ABSTRAK ..............................................................................................................v ABSTRACT .......................................................................................................... vi MOTTO ............................................................................................................... vii PERSEMBAHAN ............................................................................................... viii KATA PENGANTAR .......................................................................................... ix DAFTAR ISI ......................................................................................................... xi BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................1 A. Latar Belakang Masalah ......................................................................................1 B. Rumusan Masalah ...............................................................................................5 C. Tujuan Penelitian .................................................................................................5 D. Manfaat Penelitian...............................................................................................6 E. Metode Penelitian ................................................................................................7 F. Sistematika Penulisan Hukum ...........................................................................11 BAB II TINJAUAN PUSTAKA..........................................................................13 A. Kerangka Teori ..................................................................................................13 1. Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia .....................................................13 2. Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) ...21 3. Pengaturan Pemalsuan Surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 27 4. Pengaturan Pemalsuan Ijazah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ...................................................29

xi

5. Ketentuan Perbarengan Peraturan (Concurcus Idealis) dalam Hukum Pidana ...........................................................................................................32 6. Asas-Asas Hukum di Indonesia ....................................................................33 B. Kerangka Pemikiran ..........................................................................................36 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................................38 A. Hasil Penelitian .................................................................................................38 1. Kasus Posisi ...................................................................................................38 2. Identitas Terdakwa ........................................................................................39 3. Dakwaan ........................................................................................................39 4. Tuntutan oleh Penuntut Umum .....................................................................40 5. Putusan Hakim ..............................................................................................42 B. Pembahasan ......................................................................................................45 1. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw .............................................................................45 2. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pemalsuan Ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional dalam Putusan Nomor 373/Pid.B/2015/PN.Mpw Menurut Hukum Pidana di Indonesia ...........................................................55 BAB IV SIMPULAN DAN SARAN ...................................................................72 A. Simpulan ...........................................................................................................72 B. Saran ..................................................................................................................73 DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

xii