54
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA
4.1 PENYAJIAN DATA 4.1.1 GAMBARAN UMUM INSTANSI 4.1.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya Instansi Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Pratama Gresik Selatan berdiri berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak ( DJP ). Pembetukan KPP Pratama Gresik Selatan merupakan wujud reformasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan yang dimulai dari tahun 1984. Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik semula merupakan wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak ( KPP ) Mojokerto, yang hingga pada akhirnya dipecah menjadi KPP Pratama Gresik Utara dan KPP Pratama Gresik Selatan. KPP Pratama Gresik Selatan mulai aktif melakukan kegiatan operasional per tanggal 27 November 2007 dengan lokasi kantor berada di satu gedung dengan KPP Pratama Gresik Utara di Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 700, Gresik. Sekarang KPP Pratama Gresik Selatan sudah mempunyai gedung sendiri yang beralamat di Jl. Wahidin Sudirohusodo No. 710, Gresik. Peresmian Gedung KPP Pratama Gresik Selatan oleh Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II berlangsung di halaman KPP Pratama Gresik Selatan
55
pada tanggal 22 Mei 2014. Peresmian gedung ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita. Gedung baru ini dibangun diatas tanah bekas Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan ( KP PBB ) Gresik yang sudah tidak dipakai lagi. Pembangunan gedung dimulai dengan tahap perencanaan diawal tahun 2011 diatas tanah seluas 3150 m2 dan terdiri dari 4 lantai. Pembangunan fisik selesai pada akhir tahun 2013 dan operasional kantor di gedung baru sudah berlangsung sejak tanggal 7 April 2014. KPP Pratama Gresik Selatan mempunyai wilayah kerja 7 ( tujuh ) kecamatan, yaitu : 1. Kecamatan Cerme 2. Kecamatan Benjeng 3. Kecamatan Menganti 4. Kecamatan Kedamean 5. Kecamatan Balongpanggang 6. Kecamatan Wringinanom 7. Kecamatan Driyorejo
Tahun lalu, KPP Pratama Gresik Selatan mendapat predikat KPP Pratama berkinerja terbaik di wilayah Kanwil DJP Jatim II. Dengan ditempatinya gedung baru ini, Kepala KPP Pratama Gresik Selatan Mustofa Yusuf berharap akan semakin meningkatkan pelayaan terhadap Wajib Pajak di 7 ( tujuh ) kecamatan di Gresik yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Gresik Selatan.
56
Jumlah Wajib Pajak di KPP Gresik Selatan bisa dilihat pada tabel berikut ini : Tabel. 4.1 Jumlah Wajib Pajak di KPP Gresik Selatan No.
Wajib Pajak
Jumlah WP Terdaftar
1.
Badan
688
2.
Orang Pribadi
33.661
3.
Bendaharawan
1.153
Total 35.502 Sumber : Seksi Penagihan KPP Gresik Selatan
4.1.1.2 Tugas Dan Fungsi KPP Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi : a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan. b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan. c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya. d. Penyuluhan perpajakan.
57
e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak. f. Pelaksanaan ekstensifikasi dan intensifikasi g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak. h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak. i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib pajak. j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
4.1.1.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Gresik Selatan Agar dapat menjalankan fungsi dan tugasnya, KPP Pratama Gresik Selatan memiliki struktur organisasi. Struktur ini menggambarkan posisi tugas dan tanggung jawab masing – masing personil yang terlibat dalam KPP Pratama Gresik Selatan ini. Gambaran struktur organisasi yang berlaku di KPP Pratama Gresik Selatan adalah sebagai berikut :
58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Gresik Selatan
Kepala Kantor
Fungsional Pemeriksa
Subbagian Umum
Seksi Ekstensifikasi
Seksi PDI
Seksi Pelayanan
Seksi Pemeriksaan
Seksi Penagihan
Seksi Waskon I
Seksi Waskon II
Seksi Waskon II
AR
AR
AR
Sumber : KPP Pratama Gresik Selatan
59
4.1.1.4 Tugas Dan Tanggung Jawab 1. Kepala Kantor
Bertanggung jawab atas pelaksanaan semua kegiatan kantor baik secara internal maupun eksternal.
Menyusun program kerja kegiatan kantor.
Berkoordinasi dengan semua kepala sub bagian.
Membuat laporan evaluasi hasil kegiatan yang dilakukan secara periodik.
2. Subbagian Umum
Menangani administrasi perkantoran dan kepegawaian.
Kegiatan kesekretariatan.
Melakukan inventarisasi terhadap segala macam inventaris kantor.
Mengurus kenaikan gaji berkala serta pangkat dan golongan.
3. Seksi PDI ( Pengolahan Data dan Informasi )
Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data perpajakan.
Penyajian informasi perpajakan.
Urusan tata usaha penerimaan perpajakan.
Pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ) dan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan.
Pelayanan dukungan teknis e-SPT dan e-Filling.
4. Seksi Pelayanan
Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
60
Memberikan penyuluhan perpajakan.
Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
Melaksanakan pemenuhan permintaan konfirmasi dan klarifikasi.
5. Seksi Pemeriksaan
Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasi pelaksanaan penyusunan perencanaan pemeriksaan.
Melakukan pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan.
Melakukan penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
6. Seksi Penagihan
Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak dan memproses permohonan pengansuran pajak.
Memproses pengansuran atau penundaan pembayaran pajak.
Melakukan penagihan aktif.
Mengusulkan penghapusan piutang pajak.
Penyimpanan dokumen – dokumen penagihan.
7. Seksi Ekstensifikasi
Melakukan pengamatan dan penggalian potensi perpajakan.
Pendataan objek dan subjek pajak.
Penilaian objek pajak dalam rangka ekstensifikasi.
61
8. Seksi Waskon ( Pengawasan dan Konsultasi ) Seksi Waskon di KPP Pratama Gresik Selatan yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon III, yang berada dalam satu naungan tugas yang sama. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu :
Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak terdaftar.
Memberikan bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan.
Penyusunan profil Wajib Pajak.
Menganalisis kinerja Wajib Pajak.
Melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan melakukan evaluasi hasil keputusan banding.
9. Account Representative ( AR ) Account Representative ( AR ) merupakan petugas di kantor pajak yang memantau keadaan Wajib Pajak sebagai penghubung dan tempat konsultasi antara Wajib Pajak dengan Kantor Pelayanan Pajak. Keberadaan AR merupakan bentuk peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak. Wajib Pajak akan dilayani oleh AR yang telah ditunjuk sehingga akan terjalin keterbukaan. Berikut tugas AR, yaitu :
Melayani penyelesaian permohonan restitusi PPN.
Melayani penerbitan surat perintah membayar kelebihan pajak
Melayani penyelesaian Surat Keterangan Bebas ( SKB ) pemungutan PPh Pasal 22 Impor
62
10. Fungsional Pemeriksa Pemeriksa pajak adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pemeriksa pajak pada Direktorat Jenderal pajak Departemen Keuangan. Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak adalah jabatan karir yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil ( PNS ). Tugas pokoknya adalah melakukan pemeriksaan pajak dan penyidikan tindak pidana perpajakan.
4.2 ANALISIS DATA Analisis data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dan rasio. Analisis deskriptif komparatif yaitu dengan membandingkan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun yang bersangkutan dengan penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa pada tahun sebelumnya. Sedangkan analisis rasio digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi dari penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap pencairan tunggakan pajak sehingga akan mempengaruhi penerimaan pajak. Dalam penelitian ini, penulis telah memperoleh data penagihan pajak dengan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa beserta pencairannya. Data yang dapat diperoleh penulis, disajikan sebagai berikut :
63
Tabel 4.2 Realisasi Dan Target Penerimaan Pajak Th. 2012 – 2013 Tahun
Realisasi Penerimaan ( Rp. )
Target Penerimaan ( Rp. )
2012
279.569.000.000,-
307.969.000.000,-
2013
353.438.000.000,-
370.896.000.000,-
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Berdasarkan tabel 4.2, dapat diketahui bahwa penerimaan pajak dari tahun 2012 hingga tahun 20013 mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 penerimaan pajak sebesar Rp. 279.569.000.000,- Sedangkan pada tahun 2013 penerimaan pajak meningkat menjadi Rp. 353.438.000.000,-
Penerimaan pajak ini berasal
dari penerimaan seluruh jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan jenis pajak lainnya.
Tabel 4.3 Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Th. 2012 – 2013 Tahun 2012
Tahun 2013
Kenaikan / Penurunan
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
1931
4.824.159.108
1496
8.535.492.367
435
3.711.333.259
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
64
Berdasarkan Tabel 4.3 diatas dapat dilihat bahwa penagihan tunggakan pajak dengan Surat Teguran pada tahun 2012 sebanyak 1931 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 4.824.159.108,-
sedangkan penagihan tunggakan pajak
dengan Surat Teguran pada tahun 2013 sebanyak 1496 lembar dengan nilai nominal Rp. 8.535.492.367,-
Sehingga dapat diketahui adanya pengurangan
dalam jumlah lembar penerbitan Surat Teguran sebanyak 435 lembar. Sedangkan dari nilai nominalnya mengalami peningkatan sebesar Rp. 3.711.333.259,-
Tabel 4.4 Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penerbitan Surat Teguran Th. 2012 – 2013 Tahun 2012
Tahun 2013
Kenaikan / Penurunan
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
937
1.754.450.579
485
3.738.608.870
452
1.984.158.291
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Dari tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran yang telah tertagih oleh Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2012 sebanyak 937 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.754.450.579,- sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 485 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.738.608.870,-
Sehingga dapat diketahui
adanya pengurangan dalam jumlah lembar pencairan Surat Teguran sebanyak 452 lembar. Dan dari nlai nominalnya dapat diketahui adanya peningkatan sebesar Rp. 1.984.158.291,-.
65
Tabel 4.5 Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Th. 2012 – 2013 Tahun 2012
Tahun 2013
Kenaikan / Penurunan
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
531
8.353.003.975
801
4.053.215.102
270
4.299.788.873
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Berdasarkan Tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa penagihan tunggakan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2012 sebanyak 531 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 8.353.003.975,-
Sedangkan penagihan tunggakan pajak
dengan Surat Paksa pada tahun 2013 sebanyak 801 lembar dengan nilai nominal Rp. 4.053.215.102,- Sehingga dapat diketahui adanya peningkatan dalam jumlah lembar penerbitan Surat Paksa sebanyak 270 lembar. Sedangkan dari nilai nominalnya mengalami penurunan sebesar Rp. 4.299.788.873,-
Tabel 4.6 Pencairan Tunggakan Pajak Atas Penerbitan Surat Paksa Th. 2012 – 2013 Tahun 2012
Tahun 2013
Kenaikan / Penurunan
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
Lbr
Nilai ( Rp. )
170
3.681.544.134
246
1.219.261.579
76
2.462.282.555
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
66
Dari tabel 4.6 diatas dapat dilihat bahwa pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa yang telah tertagih oleh Seksi Penagihan KPP Gresik Selatan pada tahun 2012 sebanyak 170 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 3.681.544.134,- sedangkan pada tahun 2013 sebanyak 246 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp. 1.219.261.579,-
Sehingga dapat diketahui adanya
peningkatan dalam jumlah lembar pencairan Surat Paksa sebanyak 76 lembar. Dan dari nilai nominalnya dapat diketahui adanya penurunan sebesar Rp. 2.462.282.555,-.
4.2.1 EFEKTIVITAS Efektivitas penagihan tunggakan pajak diukur dengan persentase sesuai dengan formula rasio efektivitas yaitu perbandingan antara jumlah penagihan tunggakan pajak yang dibayar dengan jumlah penagihan tunggakan pajak yang diterbitkan, di kali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus analisis rasio sebagai berikut : Efektivitas Penerbitan =
Jumlah Penagihan Pajak yang dibayar X 100% Jumlah Penagihan yang diterbitkan
a. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dihitung dengan rumus analisis rasio yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan pajak dengan Surat
67
Teguran yang dibayar dengan jumlah penagihan pajak dengan Surat Teguran yang diterbitkan di kali seratus persen. Efektivitas Penerbitan = Jumlah Penagihan Surat Teguran yang dibayar X 100% Jumlah Penagihan Surat Teguran yang diterbitkan
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel. 4.7 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Th. 2012 – 2013 ( dalam satuan Lembar ) Tahun
ST Terbit ( Lbr )
ST Bayar ( Lbr )
Tingkat Efektivitas
Keterangan
2012
1931
937
48,52%
Kurang Efektif
2013
1496
485
32,42%
Tidak Efektif
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, tahun 2012 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1.931 lembar dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebanyak 937 lembar. Hasil persentase efektivitas 48,52%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, pada tahun 2012 tergolong kurang efektif. Sedangkan tahun 2013 penerbitan Surat Teguran tercatat sebanyak 1496 lembar dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebanyak 485 lembar. Hasil
68
persentase efektivitas 32,42%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, pada tahun 2013 tergolong tidak efektif.
Tabel. 4.8 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran Th. 2012 – 2013 ( dalam satuan Rupiah ) Tahun
ST Terbit ( Rp. )
ST Bayar ( Rp. )
Tingkat Efektivitas
Keterangan
2012
4.824.159.108
1.754.450.579
36,37%
Tidak Efektif
2013
8.535.492.367
3.738.608.870
43,80%
Kurang Efektif
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Ditinjau dari nilai nominal, tahun 2012 penerbitan Surat Teguran tercatat sebesar Rp. 4.824.159.108,- dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 1.754.450.579,-. Hasil persentase efektivitas 36,37%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran ditinjau dari nilai nominal, pada tahun 2012 tergolong tidak efektif. Sedangkan tahun 2013 penerbitan Surat Teguran tercatat sebesar Rp. 8.535.492.367,- dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 3.738.608.870,-. Hasil persentase efektivitas 43,80%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran ditinjau dari nilai nominal, pada tahun 2013 tergolong kurang efektif.
69
Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Teguran yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, antara lain : a) Penanggung pajak lalai dalam melunasi utang pajak. b) Penanggung pajak tidak mengakui akan adanya utang pajak. c) Penanggung pajak tidak mampu dalam melunasi utang pajaknya. d) Penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
b. Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa dihitung dengan rumus analisis rasio yaitu dengan membandingkan jumlah penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dibayar dengan jumlah penagihan pajak dengan Surat Paksa yang diterbitkan di kali seratus persen. Efektivitas Penerbitan =
Jumlah Penagihan Surat Paksa yang dibayar Jumlah Penagihan Surat Paksa yang diterbitkan
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini:
X 100%
70
Tabel. 4.9 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Th. 2012 – 2013 ( dalam satuan Lembar ) Tahun
SP Terbit ( Lbr )
SP Bayar ( Lbr )
Tingkat Efektivitas
Keterangan
2012
531
170
32,02%
Tidak Efektif
2013
801
246
30,71%
Tidak Efektif
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, tahun 2012 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 531 lembar dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebanyak 170 lembar. Hasil persentase efektivitas 32,02%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, pada tahun 2012 tergolong tidak efektif. Sedangkan tahun 2013 penerbitan Surat Paksa tercatat sebanyak 801 lembar dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebanyak 246 lembar. Hasil persentase efektivitas 30,71%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa ditinjau dari jumlah lembar penerbitan, pada tahun 2013 tergolong tidak efektif.
71
Tabel. 4.10 Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Th. 2012 – 2013 ( dalam satuan Rupiah ) Tahun
SP Terbit ( Rp. )
SP Bayar ( Rp. )
Tingkat Efektivitas
Keterangan
2012
8.353.003.975
3.681.544.134
44,07%
Kurang Efektif
2013
4.053.215.102
1.219.261.579
30,08%
Tidak Efektif
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Ditinjau dari nilai nominal, tahun 2012 penerbitan Surat Paksa tercatat sebesar Rp. 8.353.003.975,- dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 3.681.544.134,-. Hasil persentase efektivitas 44,07%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa ditinjau dari nilai nominal, pada tahun 2012 tergolong kurang efektif. Sedangkan tahun 2013 penerbitan Surat Paksa tercatat sebesar Rp. 4.053.215.102,- dan realisasi pembayaran oleh Wajib Pajak sebesar Rp. 1.219.261.579,-. Hasil persentase efektivitas 30,08%. Berdasarkan klasifikasi pengukuran efektivitas, realisasi pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa ditinjau dari nilai nominal, pada tahun 2013 tergolong tidak efektif. Beberapa hal yang menyebabkan tidak seluruh Surat Paksa yang diterbitkan dilunasi oleh Penanggung Pajak, antara lain : a) Penanggung Pajak tidak mampu melunasi utang pajaknya. b) Penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan jika dibayarkan sekaligus.
72
c) Penanggung Pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya.
4.2.2 KONTRIBUSI Untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari penerimaan tunggakan pajak atas Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak, digunakan analisis rasio penerimaan tunggakan pajak ( RPTP ). Yaitu perbandingan antara jumlah pencairan tunggakan pajak dengan penerimaan pajak, di kali seratus persen. Perhitungan dilakukan dengan rumus sebagai berikut : RPTP = Pencairan tunggakan pajak X 100% Penerimaan pajak
a. Kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran Kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran terhadap penerimaan pajak dihitung dengan rumus analisis rasio pencairan tunggakan pajak ( RPTP ), yaitu dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran dengan penerimaan pajak, di kali seratus persen. RPTP = Pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran X 100% Penerimaan pajak
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
73
Tabel 4.11 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Atas Surat Teguran Terhadap Penerimaan Pajak Th. 2012 – 2013
Tahun
Pencairan Tunggakan Pajak dg Surat Teguran ( Rp. )
Penerimaan Pajak ( Rp. )
Tingkat Kontribusi
2012
1.754.450.579
279.569.000.000
0,7%
2013
3.738.608.870
353.438.000.000
1,1%
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Dari tabel 4.11 diatas dapat diketahui bahwa besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2012 sebesar 0,7%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.754.450.579,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 279.569.000.000,-
Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi,
pengaruh pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak, pada tahun 2012 tergolong sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2013 besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2013 sebesar 1,1%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.738.608.870,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 353.438.000.000,-
Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, pengaruh
pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Teguran terhadap penerimaan pajak, pada tahun 2012 tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya diantaranya :
74
a) Kurangnya kesadaran Penanggung Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak melalui Surat Teguran. b) Surat Teguran yang biasanya dikirim melalui Pos atau jasa ekspedisi atau kurir, terkadang tidak sampai ke Penanggung Pajak karena alamatnya tidak dapat ditemukan.
b.
Kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Paksa Kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Paksa terhadap
penerimaan pajak dihitung dengan rumus analisis rasio pencairan tunggakan pajak ( RPTP ), yaitu dengan membandingkan jumlah pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa dengan penerimaan pajak, di kali seratus persen. RPTP = Pencairan tunggakan pajak atas Surat Paksa X 100% Penerimaan pajak
Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut ini :
75
Tabel 4.12 Kontribusi Pencairan Tunggakan Pajak Atas Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Th. 2012 – 2013
Tahun
Pencairan Tunggakan Pajak dg Surat Paksa ( Rp. )
Penerimaan Pajak ( Rp. )
Tingkat Kontribusi
2012
3.681.544.134
279.569.000.000
1,3%
2013
1.219.261.579
353.438.000.000
0,3%
Sumber : Seksi Penagihan KPP Pratama Gresik Selatan
Dari tabel 4.12 di atas dapat diketahui besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2012 sebesar 1,3%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 3.681.544.134,- dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 279.569.000.000,-
Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi,
hubungan pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak, pada tahun 2012 tergolong sangat kurang. Sedangkan pada tahun 2013 besarnya kontribusi pencairan tunggakan pajak atas Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Gresik Selatan pada tahun 2013 sebesar 0,3%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.219.261.579- dengan penerimaan pajak sebesar Rp. 353.438.000.000,-
Berdasarkan klasifikasi kriteria kontribusi, hubungan
pencairan tunggakan pajak atas penerbitan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak, pada tahun 2012 tergolong sangat kurang. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya diantaranya :
76
a) Kurangnya kesadaran penanggung pajak dalam pembayaran tunggakan pajak melalui Surat Paksa. b) Kurangnya peran aktif Jurusita pajak dalam memberitahukan tunggakan melalui Surat Paksa. c) Surat Paksa tidak dapat disampaikan karena Penanggung Pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke Kantor Pajak ( Penanggung Pajak tidak ditemukan ).
