PMK

Jurnal Akuntansi UBHARA ISSN : 2460-7762

PENERAPAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 197/PMK.03/2013 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013 ( STUDI KASUS PADA PT SERITI MAS INDONESIA ) Mohammad Muhtadi Hasan, Masyhad, Widya Susanty Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Bhayangkara Surabaya ABSTRAK Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana PT SERITI MAS INDONESIA telah menerapkan Peraturan Menteri keuangan Nomor : 197/PMK.03/2013 terhadap laporan keuangan perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 . Hal ini berdampak pada besarnya kewajiban bayar pajak jika menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar Rp 57.810.460,87 sedangkan apabila bukan Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar Rp 8.504.138,00 sehingga perusahaan menanggung lebih besar beban pajak sebesar Rp 49.306.322,87 apabila masih mempertahankan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Kata Kunci: PMK No. 197/PMK.03/2013, PP No. 46 Tahun 2013, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN Pada tanggal 12 Juni 2013 Presiden Republik Indonesia Bapak DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau di peroleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu . Pada peraturan ini menitikberatkan kepada Wajib pajak baik orang pribadi

maupun badan yang memiliki peredaran bruto kumulatif

kurang dari Rp 4.800.000.000,00 pertahun yang dikenakan Pajak Penghasilan final pasal 4 ayat 2 dengan tarif 1 % dari peredaran bruto perbulannya. PMK nomor : 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013. Dalam PMK ini, batasan pengusaha kecil

49


dinaikkan, semula Rp. 600jt, menjadi Rp. 4,8 milyar berlaku mulai 1 Januari 2014. Peraturan ini merupakan peraturan terbaru Oleh karena itu perlu di kaji penerapan di lapangan, dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan Wajib pajak sebagaimana didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang telah berjalan sejak Juli 2013 . Hal ini tentu menimbulkan banyak pertanyaan bagi wajib pajak yang omzetnya kurang dari Rp. 4,8 Milyar namun telah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena sebelumnya mereka terpaksa menjadi PKP akibat batasan pengusaha kecil sebelumnya hanya tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Hal ini lah yang sekarang dialami oleh PT. SERITI MAS INDONESIA yang pada tahun 2013 sudah tercatat sebagai Pengusaha Kena Pajak padahal per tgl 1 januari 2014 telah diberlakukannya kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013. Maka akan timbul permasalahan pada kebijakan perpajakan yang diambil oleh PT. SERITI MAS INDONESIA, dalam hal ini ada beberapa kemungkinan kebijakan yang akan timbul diantaranya apakah akan tetap sebagai Pengusahan Kena Pajak ataukah tidak. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan di bahas bagaimana Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

dan

pengaruhnya terhadap laporan keuangan Wajib pajak sebagaimana didasarkan atas Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 dan kewajiban perpajakan dari PT. SERITI MAS INDONESIA. Pajak Penghasilan Undang-Undang No 36 tahun 2008, pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajak subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dalam tahun pajak dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan adalah tahun takwim, namun wajib pajak dapat menggunakan tahun buku tersebut meliputi jangka waktu dua belas bulan.

50


Untuk wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap tarif yang berlaku untuk tahun 2010 terkena tarif tunggal sebesar 25 % dengan catatan apabila PT yang sahamnya 40% diperdagangkan di bursa efek dikenakan tarif 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian pada pasal 31 huruf e disebutkan sebagai berikut : “ Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- (lima puluh miliar rupiah mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp. 4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP Nomor 46 tahun 2013) atau lebih dikenal PPh atas UMKM. Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1.

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap; dan

2.

Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak. Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan.

51


Pengusaha Kena Pajak “Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean (Resmi, 2009:19)”. “Dalam konteks pajak pertambahan nilai ( PPN ), pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak (BKP) dan/atau penyerahan jasa kena pajak (JKP) yang dikenakan pajak menurut undang-undang PPN adalah pengusaha kena pajak (PKP). Disamping itu , pengusaha yang sejak semula bermaksud melakukan penyerahan BKP dan/atau penyerahan JKP termasuk dalam pengertian pengusaha kena pajak. Pengusaha berstatus PKP dapat melakukan pemungutan dan melaporkan PPN atas penyerahan atau kegiatan yang dilakukannya atau melaporkan PPN yang telah dipungut oleh pemungut PPN . Selain itu, pengusaha tersebut juga dapat memperhitungkan dan melaporkan PPN yang telah dikenakan atas penyerahan BKP yang dilakukan kepadanya atau pemanfaatan JKP. Dengan demikian , status PKP adalah suatu keharusan untuk memenuhi hak dan kewajiban PPN ( Yustinus Prastowo, 2009: 1 )”. Dari pernyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian pengusaha kena pajak adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha baik dibidang pertanian, industri dan perdagangan atau dalam pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud diluar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean yang batasannya sebagai pengusaha kena pajak didasarkan atas jumlah omset dalam satu tahun. Berdasarkan PMK nomor: 197/PMK.03 /2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai tanggal 20 Desember 2013 yang mulai berlaku per tanggal 1 Januari 2014. Ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/ PMK.03/ 2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 52


Pasal 1 (1)Pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/ atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).” METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moloeng, 2004:6). Berdasarkan rumusan masalah, maka pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif deskriftif dengan metode studi kasus. Secara umum studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan how atau why, bila peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwaperistiwa yang akan diselidiki dan bila mana fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer ( masa kini ) dalam kehidupan nyata ( Yin, 2004:1 ). Jenis dan Sumber Data Jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: a. Data kualitatif Adalah data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka, dimana dalam penelitian ini berupa gambaran umum perusahaan dan kebijakan perpajakan PT. SERITI MAS INDONESIA. b. Data kuantitatif Adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka, dimana dalam penelitian ini adalah laporan keuangan yang berupa neraca , laporan laba/rugi dan hasil perhitungan rekonsiliasi laporan laba/rugi komersial dari

PT. SERITI MAS

INDONESIA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2014. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu berdasarkan pengamatan terhadap data-data yang diperoleh dari PT. SERITI MAS

53


INDONESIA, dari data yang telah diperoleh tersebut dapat dilakukan analisis sebagai berikut: 1. Mengumpulkan

data

mengenai

subyek

penelitian

untuk

memahami

latarbelakang dan kondisi dari PT. SERITI MAS INDONESIA dalam menerapkan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perpajakan selama ini , serta mengumpulkan data-data keuangan yang meliputi neraca laporan laba/rugi. 2. Mengolah data yang diperoleh , yaitu data mengenai besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan. 3. Membahas dan menganalisa data yang ada. 4. Menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak dan besarnya Pajak Penghasilan yang harus dibayar perusahaan. Menyimpulkan hasil pembahasan yang telah dilakukan dan memeberikan saran kepada PT. SERITI MAS INDONESIA atas penerapan Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 sebagai dasar kepatuhan dalam hal kewajiban perpajakan. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Hasil Analisis Kebijakan

perusahaan

dalam

pemenuhan

kewajiban

perpajakan,

perusahaan sudah menerapkan perhitungan perpajakan yang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku dimana Perusahaan menghitung kewajiban perpajakannya menggunakan metode yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 46 Tahun 2013. Berikut ini

hasil analisa dari penerapan peraturan

perpajakan yang sesuai oleh perusahaan dan perbandingannya dengan apabila perusahaan tidak menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 terhadap laporan keuangan PT. SERITI MAS INDONESIA merupakan Pengusaha Kena Pajak berdasarkan

Surat

Pengukuhan

Pengusaha

Kena

Pajak

No.

PEM-

54


00656/WPJ.11/KP.0103/2014. Oleh karena itu PT. SERITI MAS INDONESIA mempunyai kewajiban untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai, adapun perhitungannya sebagai berikut : Tabel 1 Laporan Hasil rekap PPN Keluaran dan Masukan Tahun 2014 PT. SERITI MAS INDONESIA BULAN PPN Keluaran PPN Masukan JAN & FEB Rp. 0 Rp. 0 MARET Rp. 988.000,00 Rp. 776.459,30 APRIL Rp. 2.782.500,00 Rp. 1.032.414,70 MEI Rp. 2.130.454,50 Rp. 573.690,00 JUNI Rp. 3.468.882,00 Rp. 1.653.773,80 JULI Rp. 5.938.427,20 Rp. 2.486.395,20 AGUSTUS Rp. 7.070.978,30 Rp. 3.164.864,00 SEPTEMBER Rp. 8.751.771,40 Rp. 4.235.001,40 OKTOBER Rp. 9.470.938,30 Rp. 8.736.387,00 NOVEMBER Rp. 34.291.557,47 Rp. 8.028.272,70 DESEMBER Rp. 10.147.871,80 Rp. 5.047.860,00 JUMLAH Rp. 85.041.440,97 Rp. 35.735.118,10 Sumber: PT. Seriti Mas Indonesia

Dari Tabel 1 maka dapat diperhitungkan berapa beban Pajak Pertambahaan Nilai yang harus dibayar oleh PT. SERITI MAS INDONESIA selama tahun 2014, adapun perhitungannya sebagai berikut Pajak Keluaran

:

Rp. 85.041.440,97

Pajak Masukan

:

(Rp. 35.735.118,10)

PPN kurang bayar

:

Rp. 49.306.322,87

Sedangkan pada tahun 2014 tercatat penghasilan bruto dari PT. SERITI MAS INDONESIA hanya mencapai Rp. 850.413.809,73. Jumlah tersebut masih jauh dibawah Rp4.800.000.000,00 dan berdasarkan PMK nomor: 197/PMK.03 /2013 belum wajib sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apa bila PT. SERITI MAS INDONESIA mencabut status sebagai Pengusaha kena Pajak maka akan berpengaruh terhadap kewajiban pembayaran pajak dan terhadap laporan laba /rugi perusahaan adapun perhitungannya sebagai berikut:

55


Tabel 2 PT. SERITI MAS INDONESIA PERHITUNGAN LABA – RUGI PERIODE : 1 Januari S/D 31 Desember 2014 URAIAN PENJUALAN

JAN-DES 850,413,809.73

HARGA POKOK PENJUALAN HARGA POKOK PENJUALAN : 492,208,961.58 PPN MASUKAN : 35.735.118,10

527,944,079.68

LABA BRUTTO BIAYA UMUM & ADMINISTRASI RUGI NETTO SEBELUM PAJAK

322,469,730.05 337,500,000.00 ( 15,062,701.72 )

PPh Terutang PPh Pasal 4 ayat 2

8,504,138.00

RUGI NETTO SETELAH PAJAK

( 23,566,839.72 )

Sumber: Peneliti (2015)

Perbandingan Kewajiban Perpajakan dan Dampak yang timbul Dapat di jelaskan bahwa jumlah kewajiban perpajakan apabila menggunakan tarif berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 lebih besar dibandingkan dengan menggunakan tarif

berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008, sehingga

berdampak pada Jumlah Kewajiban Pepajakan Perusahaan menjadi jauh lebih besar sebesar Rp. 8.504.138,00 sedangkan jika menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 sebesar Rp. 2.584.052,05 sehingga perusahaan menangung beban pajak lebih besar senilai Rp. 5.920.085,95 . Dapat dijelaskan terdapat perubahan yg signifikan apabila PT Seriti Mas Indonesia tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak , adapun perubahan itu adalah pengakuan biaya atas pajak masukan yang mengakibatkan penurunan nilai laba perusahaan. Tetapi dari segi kewajiban perpajakan PT Seriti Mas Indonesia sangat di untungkan apabila tidak menjadi Pengusaha Kena Pajak , ada pun kewajiban bayar pajak jika Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar Rp.57.810.460,87 sedangkan apa bila bukan Pengusaha Kena Pajak hanya sebesar Rp. 8.504.138,00

56


sehingga perusahaan menanggung lebih besar beban pajak sebesar Rp. 49.306.322,87 apabila masih mempertahankan sebagai Pengusaha Kena Pajak. SIMPULAN Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab IV, maka diperoleh beberapa simpulan sebagai berikut : 1. Setelah dilakukan penelitian adapun pengaruh yang ditimbulkan akibat Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada laporan Laba Rugi PT. SERITI MAS INDONESIA berdampak pada besarnya kewajiban pajak penghasilan terutang masa pajak 2013 sebesar Rp Rp 8.504.138,00 sedangkan jika menggunakan UU No. 36 Tahun 2008 pajak penghasilan terutang sebesar Rp. 2.584.052,05 sehingga perusahaan menanggung beban pajak lebih besar senilai Rp. 5.920.085,95 . 2. Setelah dilakukan penelitian adapun pengaruh yang ditimbulkan akibat Penerapan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 197/PMK.03 /2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai pada laporan Laba Rugi PT. SERITI MAS INDONESIA berdampak pada besarnya kewajiban bayar pajak jika Pengusaha Kena Pajak adalah sebesar Rp.57.810.460,87 sedangkan apa bila bukan Pengusaha Kena Pajak hanya sebesar Rp. 8.504.138,00 sehingga perusahaan menanggung lebih besar beban pajak sebesar Rp. 49.306.322,87 apabila masih mempertahankan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

SARAN Berdasarkan beberapa simpulan 72 yang telah dikemukakan oleh peneliti, maka terdapat beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT. SERITI MAS INDONESIA adalah : 1. Dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh

57


Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada laporan Laba Rugi PT. SERITI MAS INDONESIA sebaiknya perusahaan dapat menekan biaya produksi untuk menghasilkan laba yang lebih besar untuk menutupi beban pajak yang harus dibayarkan. 2. Sebaiknya PT. SERITI MAS INDONESIA mengambil kebijakan untuk memperkecil kewajiban perpajakkannya yaitu dengan mengajukan pecabutan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tetap mempertahankan sebagai Pengusaha Kena Pajak dengan strategi meningkatkan Pajak masukan dengan cara melakukan pembelian hanya kepada supplier yang merupakan Pengusaha Kena Pajak.

DAFTAR PUSTAKA Peraturan Menteri Keuangan. 2013. Nomor 197/PMK.03/2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2013. No.46 Tahun 2013. Direktorat Jenderal Pajak. Tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Resmi, Siti. 2009. Perpajakan. Edisi Kelima. Jakarta : Penerbit Salemba Empat. Moelong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Yin, Robert K. 2004. Studi Kasus Desain dan Metode. Edisi Revisi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

58

PMK

Recommend Documents