lr^
t' t""
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
SAL.INAN KEUANGAN PERATUMNMENTERI NOMOR 45 /PMK.0512007 TENTANG PERJALANANDINASJABATANDALAMNEGERIBAGIPEJABATNEGARA' TIDAKTETAP DANPEGAWAI NEGERI, PEGAWAI KEUANGAN, MENTERI Menimbang:
dinasharussesuaidengankebutuhan untukperjalanan a. bahwapembiayaan
Mengingat :
1. undang-undang Nomor I
negara; keuangan pengelolaan kaidah-kaidah nyata,danmemenuhi MenteriKeuangan PeraturaR telah menetapkan b . bahwaMenteriKeuangan 2007; Anggaran tentangStandarBiayaTahun Nomorg6/PMK.022006 bahwa ketentuanyang menyangkutbiaya perjalanandinai jabatan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan, Menteri Keuangan DinasDalamNegeribagiPejabat tentangPerjalanan Nomor7 lKMK.O2l2003 Negara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidakTetap,perluditinjaukembali padahurufb; dengbnstandarbiayatersebut dai disesuaikan padahurufa, b, dimaksud sebagaimana pertimbangan d . bahwaberdasarkan PeraturanMenteriKeuangantentangPerjalanan dan c, perlumenetapkan bagi PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan Negeri DinasiabatanDalam Tetap; PegawaiTidak Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Tahun 1974 Nomor. (Lembaran NegaraRepubliklndonesia KepegJwaian SS,famOananLembaran Megara Republik IndonesiaNomor 3041) Nomor43 Tahun1999 telahdiubahdenglnUndang-Undalq sebagaimana 169,Tambahan Nomor 1999 Tahun lndonesia (Lem6aran NegaraRepublik 3890); Nomor Indonesia Lembaran NegiraRepublik 2 . undang-undangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Tahun2003Nomor47, Tambahan (LembJran RepublikIndonesia Neg=ara Nomor4286); lndonesia NegiraRepublik Lembaran Negara Nomor1 Tahun2004 tentang-Perbendaharqan Undang-Undang Tambahan 5, Tahun2004 Nomor (LembiranNegaraRepubliklndonesia IndonesiaNomor4355); NegiraRepublik Lembaran Pengelolaan Nomor15 Tahun2004tentangPemeriksaan 4 . Undang-Undang Negara dan finggun{ jawab KeuanganNegara(Lembaran f"puPlil. Tahun2004Nomor-66,TambahanLembaranNegaraRepublik lndonesia lndonesia Nomor4400); PresidenNomor42 Tahun2002tentangPedomanPelaksanaan 5 , Keputusan AnggaranPendapatandan BelanjaNegara(Lembaranfegara l"puPIil' Tahun 2AO2NomorZa, tambahanLembaranNegaraRepublik fndonesia telah diubahdenganKeputusan IndonesiaNomor 4214),sebagaimana NegaraRepublikIndonesia (t-embaran ZOO+ PresidenNomor72 Ta'hun NegaraRepubliklndonesia Lembaran Tahun2004 Nomor 92,Tambahan Nomor4418); Nomor20/PTahun2005; Presiden Keputusan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
MEMUTUSKAN: Menetapkan:
PERATURANMENTERI KEUANGANTENTANG PERJALANANDINAS JABATANDALAMNEGERIBAGI PEJABATNEGARA,PEGAWAINEGERI' TIDAKTETAP. DANPEGAWAI BAB I UMUM KETENTUAN Pasal1 dengan: ini,yangdimaksud MenteriKeuangan DalamPeraturan 1. PejabatNegara,PegawaiNegeriSipil,dan PegawaiTidakTetapadalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, dan Pegawai Tidak Tetap Nomor43 Tahun 1999 dimaksuddalamUndang-Undang sebagaimanJ Nomor8 Tahun 1974 tentang atas Undang-Undang tentangperubahan Kepegawaian Pokok-pokok ; 2. PegawaiNegeriadalahPegawaiNegeriSipil,AnggotaTentaraNasional (Polri). Indonesia NegaraRepublik (TNl),danAnggota Kepolisian lndonesia 3. PegawaiTidakTetapadalahPegawaiyang diangkatuntukjangkawaktu yang dan pembangunan tugaspemerintahan tertentugunamelaksanakan dan sesuaidengankebutuhan bersifatteknisprofesional dan administrasi yang tidak organisasi dalamkerangkasistemkepegawaian, kemampuan berkedudukan sebagaiilegawai negeri. Pengguna 4. Pejabatyang BerwenangadalahPenggunaAnggaran/Kuasa Pengguna oleh wewenang pejabat yang diberi Anggaran atau Kementerian lingkungan Anggaran/KuasaPengguna Anggaran di Negara/Lembaga. disebutperjalanandinas selanjutnya maupun baik perseorangan adalah secarabersama lndonesiauntuk peijatanandaritempatkedudukan XetempH't"ffieninggalkan dariluarnegerike bertoiakke luarnegeridan daritempattibadi Indonesia tempatyangditujudi dalamnegeri. sekaligus. 6. Lumpsum adalahuangyangdibayarkan sesuaidenganbuktipengeluaran 7. BiayaRiiladalahbiayayangdikeluarkan yangsah. biayaperjalananyang dihitung B. Perhitungan Rampungadalahperhitungan yangberlaku. sesuaikebutuhan riilberdasarkan ketentuan
10.
tt.
#.iltr?,iTfr88l,Etix perjalanan 12.TempatBertolak dinaske tempat melanjutkan adalahtempaVkota tujuan. 13.TempatTujuanadalahtempaUkota yangmenjadi tujuanperjalanan dinas. 14.Detasering adalahpenugasan waktu. sementara Pasal2
Pasal3 (1) Dalampenerbitan SPPDharusmemperhatikan hal-halsebagaiberikut: perintahperjalanan a. PejabatyangBerwenang hanyadapatmemberikan dinasuntukperjalanan dinasdalamWilayah Jabatannya; b. dalamhal perjalanan dinaske luarWilayahJabatannya, Pejabatyang g harusmemperoleh persetuj Berwenan atasan nya. uan/perintah (2) Dalam hal Pejabatyang Benruenang akan melakukanperjalanandinas, SPPDditandatangani oleh: a. atasanlangsungnya satu Tempat sepanjang Pejabatyang Berwenang Kedudukan denganatasanlangsungnya; b. dirinyasendiriatasnamaatasanlangsungnya dalamhalpejabattersebut merupakanpejabattertinggipada Tempat Kedudukanpejabatyang persetuj h atasannya. bersang uan/perinta kutansetelahmemperoleh
(1) Perjalanandinas jabatan merupakanperjalanan dinas dari Tempat Kedudukanke tempatyang ditujudan kembali ke Tempat Kedudukan semula. (2) a . detasering di luarTempatKedudukan; b,
PegawaiNegeriatau c. diharuskan menghadap MajelisPengujiKesehatan
A
menghadapseorang dokter penguji kesehatanyang ditunjuk yang suratketerangan beradadi luarTempatKedudukan, untukmendapatkan jabatan; gunakepentingan doktertentangkesehatannya berdasarkan pengobatan untukmendapatkan di luarTempatKedudukan Negeri; keputusan Pegawai MajelisPengujiKesehatan
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
pengobatan berdasarkan harusmemperoleh di luarTempatKedudukan pada waktu/karena cedera surat keterangandokterkarenamendapat melakukan tugas,; { g.
h.
BABIII BIAYAPERJALANAN DINASJABATAN Pasal5 (1) Biaya perjalanan dimaksuddalam Pasal 4 dinasjabatansebagaimana ayat(1),terdiri: lokal; a. uangharianyangmeliputi uangmakan,uangsaku,dantransport b, biayatransportpegawai; c. biayapenginapan; (2) Khususuntukkeperluan dimaksuddalamPasal4 ayat (2) sebagaimana hurufg dan h, selainbiayasebagaimana dimaksudpada ayat (1) juga jenazah, terdiri: diberikan biayamenjempuVmengantar a. biayapemetian; jenazah. b. biayaangkutan padaayat(1),digolongkan (3) Biayaperjalanan dimaksud dinas sebagaimana yaitu: dalam6 (enam)tingkat, a. Tingkat A untuk PejabatNegara (KetuaMakilKetua dan Anggota Menteri); dansetingkat Lembaga TinggiNegara, Menteri danPejabatEselonl; b. TingkatB untukPejabat NegaraLainnya c. TingkatC untukPejabat Eselonll; d. TingkatD untukPejabat EselonllllGol.lV; e. TingkatE untukPejabat EselonlViGol.lll; f. TingkatF untukPNSGol.lldanl. dimaksudpada (4) Penyetaraan dinassebagaimana tingkatbiayaperjalanan oleh Menteri ditetapkan ayat(3) di lingkungan PertahananffNl Kementerian oleh Pertahanan NegaraRepublikIndonesia dan di lingkungan Kepolisian denganMenteri setelahberkoordinasi KepalaKepolisian lndonesia, Republik Keuangan.
i. t\
#Htr_T,I1fi33i,8fl: (5) Biaya perjalanandinas sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dan (2) diberikanberdasarkan tingkatperjalanandinas sebagaimana dimaksud padaayat(3),denganpengaturan sebagai berikut: a. UangHarian, padaLampiran sebagaimana l; tercantum padaLampiran b. Fasilitas ll; Transport, sebagaimana tercantum c. Fasilitasdan Kelas Penginapan,sebagaimanatercantum pada Lampiran lll; d. BiayaPemetiandan AngkutanJenazah,termasukyang berhubungan jenazah, sebagaimanatercantum dengan pengruktian/pengurusan padaLampiran lV; e. PerkiraanBiaya PenginapanBerdasarkanTarif Rata-rataHotel, sebagaimana padaLampiran tercantum V. Pasal6 (1) Biayaperjalanan dinasjabatandibebankan padaanggarankantor/satuan kerjayangmengeluarkan SPPDbersangkutan. (2) Pejabat yang Benruenang memberi perintah perjalanandinas agar memperhatikan ketersediaan dana yang diperlukanuntuk melaksanakan perjalanan tersebut dalamanggaran kantorisatuan kerjaberkenaan. Pasal7 PejabatNegara,PegawaiNegeri,danPegawai TidakTetapdilarangmenerima biayaperjalanan dinasjabatanrangkap(duakaliataulebih)untukperjalanan dinasyangdilakukan dalamwaktuyangsama. Pasal I
1. uang harian, biay4 transportpegawai,dan biaya penginapanuntuk perjalanan dinassebagaimana dimaksud dalamPasal4ayat(1)danayat(2) hurufa, b, c, dane;
uang harian, biaya transport pegawai/keluarga, dan biaya penginapan sebanyak-banyaknya (empat) 4 orang, serta biaya pemetiandan angkutan jenazah untuk perjalanandinas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) hurufg dan h. PasalI
anbiavapemetiantgl?,rs! .ffilirl6.$tr$jfii.HffiHlHtrflt$ittr"lffi " ""Ti)*o sebagaimana oimefrdiid"cfi6m pai€t -q*rt:if
an (2) ;$Lq#y#%r#ffiilffi.F;qfiffi,f
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
Pasal10
5 a ya t(1 )d a n(2 Pasal11 (1) Uanghariandanbiayapenginapan perjalanan dinasjabatandiberikan: a. untuk perjalanan waktusekurang-kurangnya dinasyang memerlukan 6 (e n a m)j a m; perjalanan b. menurutbanyakhad yang digunakan untukmelaksanakan dinas; c. selama2 (dua) hari untuktransitmenunggupengangkutan lanjutan dalamhalharusberpindah lain; ke alatangkutan d. selama-lamanya 3 (tiga)hari di TempatBertolakke/datangdari luar negeri; jatuh e. selama-lamanya 10 (sepuluh) hari di tempatyang bersangkutan perjalanan sakiUberobat dalamhal pegawai yang sedangmelakukan dinasjatuhsakit; puluh)haridalamhalpegawaimelakukan f. selama-lamanya 90 (sembilan tugasdetasering; g, selama-lamanya 7 (tujuh)hari setelahditerimakeputusantentang perubahan penugaspindahan; detasering menjadi selama-lamanya 3 (tiga)hari di tempatpenjemputanjenazahdan jenazahdalamhal selama-lamanya 3 (tiga)haridi tempatpemakaman jenazah tersebut tidak dimakamkan di tempat kedudukan almarhum/almarhumahyang bersangkutan untuk pejabat perjalanan dinas; yangmeninggal negara/pegawai saatmelaksanakan jenazahpejabat t. selama-lamanya 3 (tiga)hari di tempatpemakaman tidak di tempat yang meninggaldan dimakamkan negara/pegawai yangbersangkutan. kedudukan almarhum/almarhumah
Pasal12 kapallauUsungai menggunakan
sportasitersebutkepada
MENTERI REPUBLIK
Pasal13 (1) SelainPejabatNegara,
melakukanperjalanandinas
Negeri,dan PegawaiTidak Tetap, dapat perintahPejabat yang Berwenang,
dan biaya perjalanandinasnyadigolongkandalam tingkat sebagaimana, dimaksuddalam Pasal S ayat 3) menurut tingkat pendidikanlkepatutan/ tugasyang bersangkutan.
(2) PegawaiNegeriGolonganI melakukanperjalanandinas dalam hal mendesak/khusus, sepertidalam tenagateknistidakdiperoleh di tempat bersangkutan. (3) PegawaiTidakTetapyang negara,digolongkan dalam ayat (3) di atas oleh Pejabat
pendidikan/tugas yangbersang
perjalanan dinasuntukkepentingan t sebagaimanadimaksuddalam Pasal S
Benruenang sesuaidengantingkat
Pasal14 (1) Biaya perjalanan dinas dilaksanakan.
n sebelumperjalanandinas jabatan
(2) Dalamhal perjalanan dinas
harussegeradilaksanakan, sementara
biaya perjalanandinas belum dinasdapatdibayarkan setelah
dibayarkan,maka biaya perjalanan
dinasselesai.
(1) Dalamhaljumlah hariperjatanan jabatanternyata jumlahhari melebihi yang ditetapkan dalam pejabat yang berwenang dapat , mempertimbangkan tambahan hariandanbiayapenginapan sepanjang kelebihantersebutbukand pejabatnegara/ kesalahan/kelalaian pegawai negeribersangkutan, (2) Tambahan uang harian dan pada ayat (1), tidak dapat dimaksud dalamPasal11ayat(1)
penginapansebagaimanadimaksud untuk hal-hal sebagaimana fd,e,f,g,hdani.
(3) Dalamhal jumlahhari sambungan d enganalat angkutanlain ternyatalebih dari 2 (dua) hari dimaksuddalamPasal '11 ayat(1) hurufc, makaPejabat Benivenang dapat mempertimbangkan pemberiantambahanuang dan biaya penginapan sepanjang kelebihantersebutbukan diseba pegawainegeribersangkutan.
(5) Ketentuanpenyetoran kembali sebagaimana dimaksudpada sebagaimana dimaksud dalam
pejabat negara/ kesalahan/kelalaian
uanghariandanbiayapenginapan (4) di atastidakberlakuuntukhal-hal (1)huruf g. 11 ayat.
MENTERIKEUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
BABIV PELAKSANMN DANPERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINASJABATAN Pasal16 (1) Perjalanan dinasdilakukan olehPejabat berdasarkan SPPDyangditerbitkan yangBerwenang padaLampiran menurut tercantum contohsebagaimana Vl Peraturan MenteriKeuangan ini. (2) PejabatyangBerwenang hanyadapatmenerbitkan SPPDuntukperjalanan dinasyangbiayanya yangtersediapadakantor/ padaanggaran dibebankan satuankerjaberkenaan. (3) Dalam hal SPPD ditandatanganioleh atasan langsungpejabatyang berwenangsebagaimanadimaksuddalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, maka pembiayaanperjalanandinas dapat dibebankanpada kantor/satuan kerja Pejabatyang Benruenang tersebut.
(4) PejabatyangBerwenang dalammenerbitkan sPPDsekaligus menetapkan tingkatgolonganperjalanan yangdigunakan dinasdanalattransport untuk melaksanakan perjalananyang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan sertatujuanperjalanan dinastersebut. P asal17 (1) Perkiraan jumlahbiayaperjalanan besarnya dinasdituangkan dalamrincian biayaperjalanan pada dinassebagaimana tercantum Lampiran Vll Peraturan MenteriKeuangan ini. (2) Penyusunan padaayat(1), rincianperjalanan dimaksud dinassebagaimana dilakukan dengan mempedomaniketentuansebagaimanadimaksud dalamPasal5 ayat(5).
r#Pr,fl,-9*4ttili8, PejabaUPegawaiyang melakukan perjalanan dinas wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban biaya.
ilR4ii;if,l#iH;$ Dokumen
dimaksud n biaya sebagaimana
Pasal 18
(1) Pejabat yang Berwenangbertanggungjawab atas ketertibanpelaksanaan PeraturanMenteriKeuanganini dalam lingkunganKementerianlLembaga masing-masing. (2) Pejabat yang Benruenang wajib membatasipelaksanaanperjalanandinas untukhal-halyangmempunyaiprioritastinggidan pentingsertamengadakan penghematandengan mengurangifrekuensi,jumlah orang, dan lamanya perjalanan.
#,'striifits3l,Etll yangmelakukanperjalanan dan Pejabat/Pegawai (3) ' . Pejabatyang Berwenang yang dideritaoleh jawab kerugian atas sepenuhnya dinas bertanggung negara sebagaiakibat dari kesalahan,kelalaianatau kealpaanyang dinasdimaksud. denganperjalanan dalamhubungannya beisangkutan dimaksud (4) Terhadapkesalahan,kelalaian,dan kealpaansebagaimana berupa: padaayat(3)dapatdikenakan tindakan yang perundang-undangan a. tuntutangantirugisesuaidenganketentuan berlaku; lainnyamenurutketentuan dantindakantindakan b. hukumanadministratif yangberlaku. BABV LAIN_ LAIN Pasal21 (1)Ketentuan-ketentuan lainnyabagi PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan perjalanan dinas pindahdari PegawaiTidak Tetapyang melaksanakan yang baru,diatur yang lama ke TempatKedudukan TempatKedudukan tersendiri. denganPeraturan MenteriKeuangan (2) Ketentuan-ketentuan bagi PegawaiNegeriyang karenajabatannyaharus diberikan dinas tetap dalamWilayahJabatannya melakukanperjalanan dinastetap,yang diaturdenganPeraturanMenteri tunjanganperjalanan tersendiri. Keuangan Pasal22 (1) Ketentuan-ketentuan dalamPeraturanMenteriKeuanganini berlakuuntuk perjalanan dinasdalamnegeriyangdibiayaidariAPBNyang belumdiatur ini. MenteriKeuangan yanglebihtinggidariPeraturan denganketentuan (2) Pengaturanlebih lanjut yang diperlukandalam rangka pelaksanaan PeraturanMenteri Keuanganini ditetapkanoleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pasal23 ini mulaiberlaku,KeputusanMenteri MenteriKeuangan PadasaatPeraturan sepanjangmenyangkutperjalanandinas KeuanganNomor 7lKMK.O2l2003 Jabatanbagi PejabatNegara,PegawaiNegeri,dan PegawaiTidak tetap, tidakberlaku. dinyatakan BABVI PENUTUP Pasal24 padatanggalditetapkan. inimulaiberlaku Peraturan MenteriKeuangan
#J,tT,iTfiHAI,ETIX Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkanpengumumanPeraturan dalam Berita Negara Republik MenteriKeuanganini dengan penempatannya lndonesia.
diJakarta Ditetapkan padatanggal25 April
2007
MENTBRI KEUANGAN Salinansesuaidenganaslinya, Ke'palaBiro Umum u,b, KepalaBagianT.U, Departemen
Antonius Suharto NIP 060041107
nd SRIMIILYANI INDRAWATI
LAMPIRAN I KEUANGAN MENTERI PERATURAN NoMoR 45 tptnx.ostzoo7TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DAIAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TETAP
KEUANGAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA DINASJABATANDALAMNEGERI UANGHARIANPERJALANAN
1 I
2. ,J.
4. o. L R
10. 11. 12. 13. 14. 4E
to.
17. 18. 19 20. zt.
22. 23. 24. 25, zo.
27. 28. 29. JU. J t.
32. 33.
UANGHARIAN
PROVINSI
NO
?
2
300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 350.000
NANGGROE ACEHDARUSSALAM SUMATERA UTARA RIAU KEPULAUAN RIAU JAMBI BARAT SUMATERA SUMATERA SELATAN LAMPUNG BENGKULU BANGKA BELITUNG BANTEN JAWABARAT
ffiffi,ffi'trp} 300.000 350.000 350.000 400.000 350.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 350.000 300.000 300.000 300.000 300.000 450.000 400.000
D,I.YOGYAKARTA JAWATIMUR BALI NUSATENGGARABARAT NUSATENGGARATIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA GORONTALO SULAWESI BARAT SULAWESI SELATAN SULAWESITENGAH SULAWESI TENGGARA MALUKU MALUKU UTARA PAPUA IRIANJAYABARAT
}Y{ENTERI KEUANGAN SalinansesuaidenganaslinYa, KepalaBiro Umum u.b. KepalaBagianT.U. Departemen
AntoniusSuharto NrP060041107
ttd SRI MTILYANI INDRAWATI
LAMPIRAN
II
KEUANGAN MENTERI PERATURAN . NoMoR 45 tpux.ostzoo7TENTANGPERJALANAN , OINAS JABATAN DATAM NFGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TETAP
MENTERIKEUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
-)
FASILITASTRANSPORTBAGIPEJABATNEGARA,DAN KELUARGA
NO
NEGARA. PEJABAT
TINGKAT PERJAI-ANAN DINAS
MODATRANSPORTASI KAPAL LAUT
PESAWAT UDARA
KERETA LAINNYA API/BUS
5
4
o
z
3
1
KetuadanAnggota KetuaAtVakil Menteri TinggiNegara, Lembaga Menteri. sertasetingkat
A
Bisnis
VIP/ K e l a sl A
Spesial/ Sesuai Eksekutif Kenyataan
z
dan WakilGubernur, Gubernur, Lainnya YangSetara Pejabat
B
Bisnis
KelasI B
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
NegaraLainnya. Pejabat
B.
Ekonomi KelasI B
Eksekutif
Sesuai Kenyataan
I
J
$KEi!$,CI.ffiR-.c$;*'t),f ff1ft$,sp,Hfir#B.ffigi"$"F,,j,$ tHA,SXgiffi,|Sc.$ NO
PANGMT/GOL. ESELON.
1
TINGKAT PERJALANAN DINAS
z
MODATRANSPORTASI PESAWAT UDARA 4
3
KAPAL LAUT 5
Eselonl.
B
2.
Eselonll.
c
Ekonomi KelasI B
lV. Eselonlll/Golongan
D
Ekonomi K e l a sl l A
Rbiltlff ffi,sstg$;V,;-e-;ti:t6ft
$Fd
o
Sesuai Kenyataan Eksekutif Sesuai Kenyataan Eksekutif Sesuai
KelasI B
Bisnis
4 I.
4.
KERETA LAINNYA API/BUS
i$ffit'tfi,ffi,i$
Eksekutif
f,ffiKqs*$;$}'i#
tiF'..$ *) Keluargauntukkeperluansebagaimanadimaksud dalampasal4 ayat (2) hurufg dan h.
Salinansesuaidenganaslinya, KepalaBiro Umum . u.b. KepalaBagianT.U. Departetnen
. MENTERiKEUANGAN. trd SRIMULYANIiNDRAWATI
MENTERI
PERATURAN
LAMPIMN III KEUANGAN
PERJALANAN TENTANG NoMoR 45 tpltx.ostzoo7 DINASJABATANDALAMNEGERIBAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TETAP
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKTNDONESIA
-)
DANKELUARGA BAGIPEJABATNEGARA, FASILITASDAN KELASPENGINAPAN NEGARA. PEJABAT
NO
TINGKATPERJALANAN DINAS
FASILITAS HOTEL 4
a z
1
KELAS 6
1.
KetuaMakil Ketuadan Anggota LembagaTinggiNegara,Menteriserta setingkatMenteri.
A
BintangLima
Suite
2.
Gubernur,WakilGubernur,dan Pejabal LainnyaYang Setara
B
Empat Bintang
Deluxe
J.
PejabatNegaraLainnya.
Empat Bintang
Deluxe
Keterangan: Untuk Pejabat Negara (Ketuapakil Ketua dan Anggota LembagaTinggi Negara, Menteri.serta setingkatMenteri) diberikanfasilitasHotel BintangLima Kelas Suite. ApiUita dalam Provinsitersebuttidak terdapatHotel BintangLima, maka kepadaPejabatNegaratersebutdapatdiberikantarifkamarhoteltertinggiyang ada di Provinsitersebut'
ESELON,PANGKAT/GOL.
NO 1
TINGKATPERJALANAN DINAS
FASILITAS HOTEL 4
KELAS
B
Empat Bintang
Deluxe
Empat Bintang
Deluxe
Tiga Bintang
Standar
z
A I
Eselonl.
z
Eselonll.
J
Eselonlll / GolonganlV.
D
jw
4
";ffi *) Keluargauntukkeperluansebagaimana dimaksut
dalampasal4 ayat(2)hurufg danh.
.
aslinYa, dengan Salinansesuai KepalaBiro Umum . u .b . Kepala Bagian T.U' DePartelnen
AntoniusSuharto Nrp o5c)041107
' MENTERIKEUANGAN, ttd SRIMLILYAM INDRAWATI
LAMPIRAN IV KEUANGAN MENTERI PEMTUR4IY . NOMOR 4) IPMR.O1IZOO7 TENTANGPERJALANAN DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGAM, PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TEIAP
KEUANGAN MENTERI INDON-ESIA RE,PUBLIK BIAYA PEMETIAN DAN ANGKUTAN JENAZAH
No.
URAIAN
4
BiayaPemetian
I
Pengangkutan
A Tingkat
Tingkat B
4.500.000
4.0c0.000
TinskatPegawai C TingkatD Tingkat
2.500.000
3.000.000
TingkatE
2.500.000
Menurut danalatangkutyangdigunakan tarifyangberlaku
I{ENTERI KEUANGAN aslinya, dengan Saiinansesuai KepalaBiroUmum u .b . KepalaBagianT,U.Departemen
AntoniusSuharto NIP060041107
ttd SRIMULYANI INDRAWATI
PEMTURAN, "" -
MENTERI
V LAMPIRAN KEUAryGAN
rENrANcPERJATANAN fub-iliii' 45 prrar.o5/2007 BAql.lErilBAr liiiini"ineninN DALAMNEGERT IIDAK DANPEGAwAI iliiiARA,"FEonwnrNEGERI, TETAP
MENTERIKEUANGAN INDONESIA FIEPUBLIK
PERK|RAANBIAYAPENG|NAPANBERDASARKANTARIFRATA-RATAHoTEL HOTELKELASSTANDAR/ TARIFRATATRATA
DELIJXENONSU/IE BINTANG EMPAT
500.000 350.000 250.000 ACEHDARUSSALAM 875.000 650.000 NANGGROE 400.000 300.000 550,000 3.930.000 800.000 UTARA 2 . SUMATERA 400.000 300,000 550.000 800,000 2.670.000 3. R I A U 350.000 200.000 450.000 3.100.000 700.000 RIAU 4 . KEPULAUAN 300.000 200.000 500.000 600.000 813.000 JAMBI 300.000 2.670.000 850.000 600,000 400.000 250.000 BARAT 6 . SUMATERA 350.000 500.000 1.440.000 750.000 SELATAN 7 , SUMATERA 300.000 2.220.000 550.000 400,000 350.000 8 . LAMPUNG 300.000 350.000 650.000 600.000 400.000 BENGKULU L 250,000 350,000 400.000 975.000 550.000 BELITUNG 1 0 . BANGKA 300.000 't1. BANTEN 2.750.000 700.000 500.000 400.000 350.000 450.000 600.000 1.630.000 800.000 1 2 . JAWABARAT 1.200.000 700,000 550.000 400.000 7.920.000 JAKARTA 1 3 . D.K.I. 350.000 3.232.000 800.000 600.000 450,000 1 4 . JAWATENGAH 300.000 400.000 550.000 750.000 3.722.O40 1 5 . D.I.YOGYAKARTA 350.000 450.000 4.770.000 800.000 600.000 1 6 . JAWATIMUR 700,000 850,000 1,100.000 7.233.000 1,500.000 1'' BALI 300.000 450.000 600.000 750.000 4.650.000 BARAT 1 8 . NUSATENGGARA 250.000 350.000 1.625.000 600.000 500,000 TIMUR 1 S . NUSATENGGARA 250.000 350.000 500.000 700.000 682.000 BARAT 20. KALIMANTAN 250.000 350,000 622.000 650.000 500.000 TENGAH 21. KALIMANTAN 250.000 400.000 500.000 1.800.000 650,000 SELATAN 22. KALIMANTAN 350.000 500.000 650.000 800.000 5.250.000 TIMUR 23. KALIMANTAN 350.000 500.000 2.380.000 750,000 600.000 24. SULAWESIUTARA 300.000 450.000 500.000 650.000 796.000 25. GORONTALO 300,000 400.000 198.000 600,000 500.000 SULAWESIBARAT 350.000 500,000 650.000 2.500.000 800.000 SULAWESISELATAN 300.000 400.000 500.000 700.000 900.000 TENGAH SULAWESI 300.000 400.000 340.000 700.000 500.000 TENGGARA SULAWESI 200.000 300.000 450.000 600.000 650.000 MALUKU 200.000 300.000 200.000 600.000 450.000 MALUKUUTARA 350.000 450.000 600.000 1.220.000 850.000 PAPUA 300.000 400.000 500.000 650.000 960,000 IRIANJAYABARAT 4 t.
l t .
IUENTERIKEUANGAN SalinansesuaidenganaslinYa, KepalaBiro Umum u.b, KepalaBagianT'U, DePartemen
Antonius Suharto NIP 060041107
ttd SRI MJLYANI
INDRAWATI
200.000 200.000 200.000 150.000 150.000 250.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 250.000 300.000 250.000 200.000 250.000 450.000 200.000 200.000 200.000 200.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 200.000 150.000 200.000 150.000 150.000 250.000 200.000
sltil
PERATURAN
MENTERI
ilwr
vt
KEUANGAN
NoMoR 45 /PMK.05/2007TENTANGPERJALANAN OINNS JRENTRN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGAM, PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TETAP
MENTERIKEUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
LembarKe KodeNo. Nomor
Negara/Lem baga: Kementerian
Dinas SuratPerintahPerjalanan memberiperintah
1 a Z
Nama/NlPPeqawaivanodioerintahkan a. Pangkatdan Golonganruanggaji menurutPP No.6 Tahun1997 b. Jabatan/lnstansi Dinas c. TinqkatBiavaPerialanan
4 5 6 7
B
MaksudPerialanan Dinas Alatanokutan vanqdiperqunakan Tempat berangkat a. Tuiuan b. Temoat a. LamanyaPerjalananDinas b. Tanggalberangkat di c. Tanggalharuskembali/tiba *) tempatbaru
a. b.
a. b, a. h
Keteranoan
TanqqalLahir
Penoikut: Nama 1. 2, J.
4. q
Anggaran Pembebanan a. lnstansi b. MataAnggaran
lain-lain 1 0 Keteranqan coretyangtidakperlu
a. b.
di Dikeluarkan Tanggal
: :
(PeiabatYang Berwenang)
(... NIP
LAMPIRAN VI KEUANGAN MENTERI TENTANG PERJATANAN NOMOR 45 |PMK.A'|7OOT DINAS JA.BITAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGAM, PEGAWAINEGERI,DAN PEGAWAITIDAK TETAP
PERATUMN
MENTERIKEUANGAN REPUBLIKINDONESIA
l.
dari Berangkat fl-empatKedudukan) Ke Pada Tangqal
Kepala
ll.
lll.
(.. ..... NIP dari Berangkat Ke PadaTanggal Kepala
T i b ad i PadaTanggal Kepala
NIP
NIP
T i b ad i PadaTanggal Kepala
Berangkatdari Ke PadaTanggal Kepala
(
NIP Berangkat dari Ke PadaTanggal Kepala
NIP lV.
Tibadi PadaTanggal Kepala
( V.
NIP
NIP
Tiba di PadaTanggal Kepala
dari Berangkat
Ke:i PadaTanggal Kepala
(. NIP Vl.
t
Tibadi (TempatKedudukan) PadaTanggal
NIP Telahdiperiksadenganketeranganbahwaperjalanan tersebutatas perintahnyadan semata-matauntuk jabatandalamwaktu yang sesingkatkepentingan
: :
singkatnya. PejabatYang Berwenang/ Pejabatlainnyayang ditunjuk
PejabatYang Berwenang/ Pejabatlainnyayang ditunjuk
Vll. vill
..
NIP NIP CatatanLain-Lain PERHATIAN: Pejabat Yang BerwenangmenerbitkanSPPD, pegawaiyang melakukanperjalanandinas, para pejabat J,ai!9
ri,-,iSod6hriqi,
taii:,got
froro.'gliat'tit'a,
octld
bcilddharawan
bertanggUng
jaWab
befdaSafkan
peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.
'
. -{ r
I"l
. rtl. ,. , - "" 1.
I
I
LAMPIRANVII KEUANGAN MENTERI PERATURAN NI]/K.OSIZOOT TENTANGPERJALANAN NOMOR \J DINAS JABATAN DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA,PEGAWAINEGERI.DAN PEGAWAITIDAK TETAP
MENTEBIKEUANGAN R E P U B L I KI N D O N E S I A
DINAS BIAYAPERJALANAN RINCIAN SPPDNomor Lampiran Tanggal PERINCIANBIAYA
sejumlah Telahdibayar Rp...
jumlahuangsebesar Telahmenerima Rp...... Yano Menerima
Bendahara
/'|
() NIP
\..'..'..
..,.."'t
NIP
SPPDRAMPUNG PERHITUNGAN
sejumlah Ditetapkan Yangtelahdibayarsemula Sisakurangllebih lain yang ditunjuk PejabatYang Berwenang/Pejabat
I
NIP
I
