PILOT PROJECT PENGEMBANGAN SISTEM TRANSIT MELALUI BANTUAN TEKNIS DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DIREKTORAT BINA SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
DEGRADASI SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN VISI DAN GRAND DESIGN TIDAK JELAS
KEPEDULIAN SDM RENDAH
PELAYANAN ANGKUTAN UMUM MEMBURUK FENOMENA SEPEDA MOTOR
KURANG KOORDINASI ANTAR DAERAH
BIAYA TERBATAS
Fakta dan Permasalahan.. Pelayanan angkutan umum di kota – kota seluruh Indonesia mengalami penurunan perjalanan (Denpasar turun hanya sekitar 3% dari semua perjalanan) ÆPenurunan Performansi • Fenomena sepeda motor Æ Kebutuhan untuk perbaikan sistem angkutan umum di Indonesia harus segera dilaksanakan
KONDISI DAERAH
Awareness … Pemahaman kondisi kota ÆBelum tersedianya database transportasi perkotaan utk dapat mengetahui karakteristik/kinerja Visi masih kabur…,apa yang harus dicapai? Belum tersedianya Grand Design/Rencana Induk penyelenggaraan transportasi perkotaan yang sudah disyahkan Frekuensi pergantian Pejabat terlalu tinggiÆKemampuan SDM terbatas Kemampuan Pembiayaan daerah rendah Komitmen Kepala Daerah tergantung situasi politis
Kondisi Pemerintah Pusat • •
• •
•
Data base daerah belum lengkap Sulit memberikan kepastian realisasi rencana Æ APBN tidak sesuai rencana Æ Berubahnya komitmen daerah Bantuan Prasarana sangat minim Tidak mudah membantu daerah memecahkan masalah eksisting sbg prasyarat pengembangan baru ( Pengurangan ijin trayek,demo operator,kelembagaan,masalah dg daerah tetangga) Sulit Melakukan evaluasi yg terus menerus, shg pengembangan didaerah minim
KEBIJAKAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
TUPOKSI DITJEN HUBDAT (Bimbingan dan Bantuan Teknis)
KEBIJAKAN KEBIJAKAN Keberpihakan Kepada Angkutan Umum
AMANAT UU NO. 22/2009
Kewajiban Pemerintah/ Pemda Menyediakan Angkutan Umum sesuai SPM Angkutan Umum Massal Perizinan dengan Seleksi / Lelang
Public Transport Priroty
Public Transport To Be A Choice Mode
TUJUAN KELANCARAN LALU LINTAS BIAYA TRANSPORTASI MURAH TINGKAT POLUSI RENDAH
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN “ TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TIDAK HANYA PERUMUSAN KEBIJAKAN, TETAPI JUGA BAGAIMANA KEBIJAKAN DAPAT DIIMPLEMENTASIKAN OLEH DAERAH”
WUJUD TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ADALAH MELAKUKAN PEMBINAAN, ANTARA LAIN DENGAN PEMBERIAN BIMBINGAN DAN BANTUAN TEKNIS
TAHAPAN PELAKSANAAN PILOT PROJECT PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN
KONSOLIDASI
Interaksi Pusat dan Daerah dalam Penyusunan Rencana Induk dan Desain Transportasi Perkotaan
MOU Komitmen Bersama antara Pemeritah dan Pemda
MOU
DED Network Shelter Pool Kapasitas & kualitas sarana BOK Tarif Ticketing Park&Ride Lembaga
IMPLEMENTASI
Adanya “sharing” pendanaan antara Pemerintah dan Pemda Serah Terima Bus
PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN (PILOT)
MONITORING EVALUASI
Lanjutan pengemb angan
BAGAN ALIR KERJASAMA PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN Tidak Komitmen
Proposal
Pembahasan Draft MOU
Rapat Internal
Finalisasi draft MOU
Expose proposal kpd Ditjendat
Evaluasi ya
Izin Menhub utk penandatanganan MOU
ya
Penandatanganan MOU
Tidak
Implementasi (Sesuai tugas, kewenangan dan peran masingmasing)
Program Kerja Tahunan (Siapa berbuat apa, kapan)
Tim Kerjasama (Ditjendat & Pemda)
BANTUAN TEKNIS UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN Untuk kawasan perkotaan, sistem aglomerasi
dg
mengutamakan
Adanya komitmen dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan sistem angkutan umum berbasis jalan di wilayahnya. Adanya kerjasama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituangkan dalam Kesepakatan Bersama (MOU); Adanya “sharing” pendanaan antara Pemda dan Pemerintah Pusat;
KEWAJIBAN PEMDA DALAM PENGEMBANGAN SISTEM ANGKUTAN UMUM PERKOTAAN MENYUSUN MASTER PLAN TRANSPORTASI (DG KONSEP AGLOMERASI) & DED MEMBANGUN PRASARANA(JALAN,SHELTER,MARKA/ RAMBU, POOL,PARK&RIDE,DLL) MENYEDIAKAN DAN MENGATUR BIAYA OPERASI MEMBENTUK KELEMBAGAAN MENYEDIAKAN SISTEM TIKET SOSIALISASI MENJAMIN PENYELENGGARAAN MENGUPAYAKAN TIDAK ADA OVERLAPING TRAYEK BEA BALIK NAMA DAN ONGKOS KIRIM BUS EVALUASI DAN LAPORAN PELAKSANAAN KEPUSAT
ANGKUTAN MASSAL (Ps 158) Angkutan massal berbasis jalan/ Bus Rapid Transit (BRT) harus didukung dengan : •Bus berkapasitas angkut massal; •Lajur khusus; •Trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan; •Angkutan pengumpan.
Menuju Sustainable Mobility
Sustainable Mobility “the ability to meet the needs of society to mover freely, gain access, communicate, trade, and establish relationships without sacrificing other essential human or ecological values, today or in the future” (UN) 13
Arah Kebijakan Transportasi Perkotaan ¾ Pengembangan Transportasi Perkotaan yg didasarkan
kepada Master Plan/Rencana Induk Pengembangan Transportasi Perkotaan. ¾ Pembangunan angkutan perkotaan diarahkan pd penyesuaian bentuk angkutan Æ penyusutan paratransit Æ angkutan massal, dengan pelayanan sesuai SPM. ¾ Pengembangan transportasi perkotaan kepada bentuk Jaringan dan wilayah Aglomerasi (Jabodetabek, Bandung Raya, Joglosemar, Kartomantul, Gerbang Kertosusila, Malang Raya, Gelangban, Sarbagita, Maminasata, Kapet Pare-Pare/Ajitaparang, Mebidang, Palapa ,dll). ¾ Mendorong pengembangan pembangunan angk. tidak bermotor, pejalan kaki dan sepeda
Arah Kebijakan ….
Arah Kebijakan ….
¾
Pengembangan konsep pembatasan penggunaan kendaraan ÆTraffic Demand Management (TDM)
¾
Pemanfaatan teknologi modern untuk penataan lalu lintas untuk kota raya dan besar Æ Intelligent Transport System (ITS)
¾
Pengembangan transportasi pemadu moda menjalin keterhubungan pusat kota dgn seperti bandar udara dan pelabuhan laut pembenahan fasilitas intermoda
¾
Pengembangan transportasi perkotaan yg ramah lingkungan Æ konservasi dan diversifikasi energi
untuk outlet serta
UPAYA-UPAYA YANG PERLU DITEMPUH DALAM PENGEMBANGAN SISTEM TRANSIT
1. REFORMASI INSTITUSI: • Membentuk Badan pengatur angkutan umum, yang independen, bertugas: – Menyediakan pelayanan angkutan umum, melalui operator; – Mengumpulkan pendapatan dari angkutan umum/transportasi, melalui pihak ketiga; – Membayar layanan yang diberikan operator;
2. REFORMASI FINANCIAL • Penetapan tarif berdasarkan skema “Public Service Obligation-PSO/Standar Pelayanan Minimal ”, bukan beban operator; • Pendanaan: dari transportasi untuk transportasi (Parkir, Pajak KB, dll).
3. DEREGULASI PERIJINAN
• Ijin berdasarkan “Quality Licencing”; • Pemberian ijin melalui tender terbuka.
4. REFORMASI MANAJEMEN/ PENGELOLAAN • Operator menyediakan layanan sesuai kontrak yang diperoleh; • Tidak ada transaksi uang dengan awak kendaraan; • Awak kendaraan: pegawai perusahaan.
5. UPGRADE SARANA
Keamanan dan Kenyamanan Kapasitas Angkut (Konfigurasi/Layout Tempat duduk dan Ruang Berdiri) Konservasi Energi (Hemat Bahan Bakar, Ramah Lingkungan) Alat Pendeteksi Kinerja Mesin (On Board Information Display) Display Informasi
6. PRASARANA • JALUR - Bebas dari gangguan – gangguan kendaraan lambat, PKL) - Ekslusif / Mixed Traffic • KELENGKAPAN - Rambu - Marka - Warning Light
(parkir,
7. FASILITAS PENDUKUNG • HALTE Permukaan Lantai Tinggi (Sejajar dengan Tinggi Lantai Bus) • PENYEDIAAN “PARK and RIDE”
8. MEKANISME OPERASI
• SCHEDULE / JADWAL PERJALANAN • TICKETING (Smart Card) • TARIF (Umum / Pelajar) • SUBSIDI / NON SUBSIDI
Masa Transisi (Pendekatan step by step) • Transisi dari ‘‘angkot' angkot' kepemilikan individu individu,, ke sistem bus dengan sistem manajemen modern Æ badan pengelola • Transisi Æ bukan “BRT” “BRT” yang sesungguhnya • Kara kteristik: Karakteristik: o belum memiliki lajur khusus Æ mix ed traf fic khususÆ traffic o Urbanized network/tidak melihat batas administrasi kota o dikombinasikan dengan ““shelter shelter tinggi“ tinggi“ o electronic ticket sederhana sederhana,, o bus yang nyaman Æ ber -AC (airconditioned) (airconditioned) ber-AC o Upaya pemindahan trayek eksisting pada koridor terpilih o Dikelola oleh UPTD/BUMD o Operator Æ tender Æ buy the service system Æ K onsorsium Æ Public Private Partnership (PPP) Konsorsium
STRATEGI PENATAAN ANGKOT ¾Tetap melayani Æ jaringan trayek ranting ¾Reform manajemen operasi Æ Buy the service ¾Trade in ¾Ownership Æ Badan Usaha ¾Pelayanan sesuai Standar ¾Integrasi manajemen operasi dg trunk route (tiket, tarif, organisasi,dll ) ¾Integrasi fisik dg trunk route (shelter interchange , terminal, dll )
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 1. KOTA BATAM •
Pengadaan Bus tahun anggaran 2005 sebanyak 6 (enam) unit oleh Departemen Perhubungan;
•
Pengadaan halte dan bus tambahan sebanyak 16 (enam belas) unit oleh Pemeritah Kota Batam;
•
Pengoperasian BPP Koridor I Trayek Sekupang ke Batam Center mulai tanggal 18 Juli 2005 sampai dengan saat ini;
•
Pengoperasian BPP Koridor II Trayek Batu Aji ke Batam Center mulai tanggal 01 Pebruari 2007 sampai dengan saat ini;
•
Biaya pengoperasian perawatan dan sistem tiketing dibiayai melalui anggaran Pemerintah Kota Batam dengan sistem di tenderkan pada setiap tahunnya;
•
Subsidi oleh Pemerintah Kota Batam dengan membiayai selisih harga tiket sebesar Rp.2.500.untuk penumpang umum dan Rp.4.000.- untuk pelajar sehingga harga tiket yang seharusnya Rp.5.500.- hanya dikenakan Rp.3.000.- untuk umum dan Rp.1.500.- untuk pelajar;
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 2. KOTA BOGOR •
•
• •
•
•
•
Pengadaan Bus tahun anggaran 2006 sebanyak 10 (sepuluh) unit oleh Departemen Perhubungan; Pengadaan Bus tahun anggaran 2007 sebanyak 20 (dua puluh) unit oleh Departemen Perhubungan; Pengadaan halte dengan dana APBN tahun 2007 melalui Satuan Kerja Provinsi Jawa Barat; Pengoperasian Bus TRANSPAKUAN emalyani 2 (dua) Koridor yaitu “Cidanghiang – Terminal Bubulak. PP” dan “Cidanghiang – Ciawi.PP”; Pengoperasian TRANSPAKUAN oleh Perusahaan Daerah “Jasa Transportasi Kota Bogor”; Terdapat kendala dalam Implementasi Smart Card tiketing system, sehingga sampai dengan saat ini masih menggunakan system manual; Tarif Bus TRANSPAKUAN Rp.3.000.- baik untuk Pelajar maupun penumpang umum.
BOGOR TRANS PAKUAN
TRANS PAKUAN ‐ BOGOR
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 3. KOTA BANDUNG • • •
•
• •
•
•
Melayani 1(satu) koridor yaitu “Elang- Cibiru, PP” Pengadaan Bus tahun anggaran 2006 sebanyak 10 (sepuluh) unit oleh Departemen Perhubungan; Bus bantuan Departemen Perhubungan baru beroperasi pada tanggal 24 September 2009 yang diberi nama “TRANS METRO BANDUNG (TMB)”, Keterlambatan Pengoperasian disebabkan adanya masalah sosial yang timbul dengan operator-operator angkutan umum perseorangan yaitu berupa penolakan pengoperasian TMB dan berujung pada pengerusakan bus pada saat akan di uji coba; Halte sebanyak 15 (lima belas) unit dan masih bentuk Halte sementara; Pembangunan Halte permanen sebanyak 30 (tiga puluh) unit masih dalam proses kerjasama antara Perintah Kota Bandung dengan Pihak Ketiga dengan system “ Public Private Partnership”; Pada saat pelaksanaan pengoperasian pengamanan dilakukan oleh Kepolisian wilayah Kota Bandung dengan bantuan Kepolisian Daerah Jawa Barat. Pembentukan Konsorsium masih dalam proses persiapan pembentukan Tim Perumus/Steering Comitte, sehingga sampai dengan saat ini pengoperasiannya masih dilaksanakan oleh Perum DAMRI sebagai operator pemenang tender.
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 4. PROVINSI D.I.YOGYAKARTA •
•
• • •
• • •
Pada tahap awal pengoperasian bus “Trans Jogja “ yaitu pada tanggal 18 Februari 2008, melayani 6 (enam Jalur dengan jumlah bus sebanyak 54 (lima puluh empat) unit dengan rincian 20 (dua puluh) unit bus bantuan Departemen Perhubungan dan 30 (tiga puluh) unit dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; Tarif awal yang diberlakukan pada saat Uji Coba sebesar Rp.1.000.- dan selanjutnya tarif ditetapkan untuk satu trip Rp.3.000.- untuk tiket reguler, sedangkan untuk tiker isi ulang/langganan Rp.2.700.untuk penumpang umum dan Rp.2.000.- untuk pelajar; Jumlah halte yang dibangun Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Provinsi D.I.Y. dan Pihak Swasta sebanyak 76 (tujuh puluh enam) unit; Jalur bus masih bergabung dengan kendaraan lainnya dan terdapat hambatan samping berupa parkir kendaraan di badan jalan; Pengoperasian bus “Trans Jogja” dilaksanakan oleh JTT. Jumlah tenaga kerja 570 (lima rarus tujuh puluh) orang, sehingga sering menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks; Pengelolaan saat ini sudah dilaksanakan oleh UPTD dibawah Dinas Perhubungan Provinsi D.I.Y; Pada tahun 2009, telah dikembangkan 2 (dua) koridor dan telah dibangun 20 (unit halte yang biayai dengan dana APBD Provinsi D.I.Y; Pada tahun 2009 telah diserahterimakan tambahan bantuan bus dari Departemen Perhubungan sebanyak 20 unit kepada Pemerintah Provinsi D.I.Y;
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 5. KOTA SEMARANG •
•
•
•
Bantuan Bus Besar AC untuk Kota Semarang dari Departemen Perhubungan telah di serahterimakan pada tanggal 23 September 2008 sebanyak 20 (dua puluh) unit; Bus di beri nama “TRANS SEMARANG” dan dioperasikan oleh Pihak Konsorsium yang melayani 1 koridor yaitu “Mangkang – Penggaron”; Jumlah halte yang telah dibangun sebanyak 53 Unit halte termasuk dengan Smart Card tiketing System dengan dana APBN tahun anggaran 2008 melalui Satker Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah; Tarif yang ditetapkan adalah sebesar Rp.3.500.-, dan direncanakan pada tahun anggaran 2010 Pemerintah Kota Semarang akan memberikan biaya Subsidi operasional Bus;
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 6. KOTA PEKANBARU •
•
•
• •
•
•
Bus BRT Kota Pekanbaru dioperasikan pada tanggal 18 Juni 2009, yang di beri nama “TRANS METRO PAKANBARU” Pada tahap awal pengoperasian melayani 2 koridor yaitu “Pandau (Kabupaten Kampar) – Jl.Sudirman dan “Terminal AKAP Bandaraya Payungsekaki (BRPS) - Kulim” Jumlah halte tersedia sebanyak 58 halte dengan 19 halte adalah dana APBN tahun 2008 sedangkan 39 unit lainnya dibangun dengan dana APBD Kota Pakanbaru dan kerjasama dengan pihak ketiga Penglola Bus adalah UPT yang dibawah Dinas Perhubungan Kota Pakanbaru; Bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebanyak 20 unit Bus Besar AC yang diserahterimakan pada tahun 2008; Tiketing sudah menggunakan system smart cardt yang pengadaanya dibiayai dengan dana APBN tahun anggaran 2009; Tarif yang berkalu adalah Rp.3.000.- dan biaya operasional bus disediakan anggaran Subsidi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 7. KOTA MANADO
•
•
• •
Pada tahap awal pengoperasian direncanakan akan melayani 2 (dua) koridor yaitu “Tateli – Malalayang – Bandara” dan koridor ke dua “Pineleng – Airmadidi” dengan jumlah armada sebanyak 27 unit yang merupakan bantuan Departemen Perhubungan tahun Anggaran 2008; Jumlah halte pada 2 koridor sebanyak 39 unit dengan rincian 10 unit dengan dana APBN tahun anggaran 2008 dan 29 unit dibangun dengan dana APBD Kota Manado dan Pihak Ketiga; Telah dilakukan uji coba operasional bus pada tanggal 06 Agustus 2009; Tarif diberlakukan sebesar Rp.4.000.- yang biaya operasional bus di subsidi dengan dana APBD Kota Manado;
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 8. KOTA PALEMBANG (RENCANA LAUNCING Bulan Februari 2010) •
•
•
•
•
•
Bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebanyak 5 Unit Bus Besar AC dan 10 Unit Bus Sedang AC dengan dana APBN tahun Anggaran 2009; Pemerintah Kota Palembang pada tahun anggaran 2009 telah mengadakan Bus Sedang AC sebanyak 10 unit; Direncanakan bus yang di beri nama “TRANS MUSI” akan di launcing pada bulan Februari 2010 dan akan melayani 2 koridor yaitu “Terminal Plaju – Terminal Karya Jaya” dan “ Terminal Jakabaring - Kambang Iwak”; Telah dibentuk UPTD dibawah Dinas Perhubungan Kota Palembang yang akan mengoperasikan bus “TRANS MUSI”; Halte telah dibangun sebanyak 74 unit pada tahun 2009 oleh Pihak ketiga dengan pola pola PPP (Public Private Parthership); Tarif direncanakan akan ditetapkan sebesar Rp.3.000.-
PALEMBANG
TRANS MUSI
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 9. KOTA GORONTALO (RENCANA LAUNCING Bulan Februari 2010) •
•
•
•
Bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebanyak 15 Unit Bus Sedang AC dengan dana APBN tahun Anggaran 2009; Direncanakan bus yang di beri nama “TRANS HULONTHALANGI” akan di launcing pada bulan Februari 2010 dan akan melayani 3 koridor yaitu “Jl.Woltermonginsidi – Terminal Pusat Kota” , koridor ke-dua adalah “Terminal Moodu – Teminal Kota” dan koridor ke tiga adalah ”Terminal Bus 1942 AndalasPusat Kota”; Operator sementara akan di lakukan oleh Perum DAMRI sambil menunggu proses tender operator, sedangkan biaya operasional bus akan dibiayai dengan dana APBD Kota Manado; Halte telah dibangun sebanyak 64 unit yang terbagi menjadi 48 unit halte dibangun dengan dana APBD Kota Gorontalo tahun Anggaran 2009, yang terbagi menjadi 26 unit halte semi permanen, 5 unit halte permanen dan 17 unit Portable, sedangkan Pihak Ketiga telah membangun helte semi permanen sebanyak 16 unit.
GORONTALO
BENTOR...
TRANS HULONTHALANGI
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 10. KOTA SURAKARTA (RENCANA LAUNCING Bulan Februari 2010) •
•
• •
•
Bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebanyak 15 Unit Bus Sedang AC dengan dana APBN tahun Anggaran 2009; Direncanakan bus yang di beri nama “BATIK SOLO TRANS” akan di launcing pada bulan Februari 2010 dan akan melayani 1 koridor yaitu “Palur – Terminal Kertosuro (yang merupakan trayek eksisting Perum DAMRI”; Operator akan di lakukan oleh Perum DAMRI; Direncanakan akan dibangun halte pada bulan Januari 2010 sebanyak 35 unit yang terbagi menjadi 11 unti halte dibangun oleh Perum DAMRI dan 24 unit halte dibangu oleh Pihak Ketiga; Tarif yang akan diberlakukan direncanakan sebesar Rp.3.000.-
KOTA-KOTA YANG SUDAH MENGEMBANGKAN SISTEM TRANSIT 11. FEEDER TRANSJAKARTA (RENCANA LAUNCING Bulan Februari 2010) •
•
• • •
Bus bantuan dari Departemen Perhubungan sebanyak 15 Unit Bus besar AC dengan dana APBN tahun Anggaran 2009; Direncanakan bus yang di beri nama “FEEDER TRANSJAKARTA” akan di launcing pada bulan Februari 2010 dan akan melayani rute Lebak Bulus – Muncul (berputar di Kampus ITI Serpong) Operator di lakukan oleh Perum PPD Halte akan dibangun sebanyak 24 Unit Sampai saat ini baru 10 unit halte yang telah mendapat ijin serah terima dari Gubernur Banten.
FEEDER TRANSJAKARTA
PERMASALAHAN YG DIHADAPI • Pengembangan sering tidak sesuai dg yg direncanakan Æ Atractivity menjadi kurang (Network hanya sebagian, sistem tiket manual) • Ganti pejabat Æ Beda komitmen Æ Beda rencana (Kepala Daerah/DPRD/Kepala Dinas) • Masalah sosial dan sulitnya lahan dlm pembangunan shelter • Masalah sosial menghadapi angkot/operator eksisting time consuming • Kemampuan daerah dalam melakukan manajemen
PENGEMBANGAN ANGKUTAN UMUM MASSAL BERBASIS JALAN DI WILAYAH PERKOTAAN
Medan Manado
Batam Pekanbaru
Pontianak
Padang
Samarinda
Palu
Palembang Bandar Lampung
Bekasi
2005 2006
Tangerang
Banjarmasin
Depok
KETERANGAN 2009
2010 2011 2012 2013 2014
Kendari
Semarang Bogor Surabaya
2007 2008
Gorontalo
Balikpapan
Jambi
Bandung
Makassar Bali
Yogyakarta Surakarta
Malang
Mataram Kupang
PENGEMBANGAN SISTEM TRANSIT MERUPAKAN GERBANG UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN YANG HUMANIS ....
