PIDANA SEUMUR HIDUP DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM PROGRAM STUDI JINAYAH SIYASAH OLEH: IKHWAN NUR MUSTOFA NIM: 08370045 PEMBIMBING: 1. Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag. 2. SITI FATIMAH, S.H., M.Hum.
JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2012
ABSTRAK Hukuman ialah suatu balasan yang dijatuhkan kepada terpidana untuk memperbaiki tingkah laku terpidana setelah melakukan tindak pidana. Penerapan hukuman hendaklah memenuhi aspek perlindungan masyarakat ataupun individu, supaya dalam pelaksanaan hukuman ada nilai keseimbangan yang dijalankan antara individu dan masyarakat. Pidana seumur hidup ialah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana dalam kurun waktu tak terbatas. Dalam hal ini jika melihat dari tujuan pemidanaan, pidana seumur hidup hanya mengedepankan aspek perlindungan masyarakat dan mengabaikan aspek perlindungan individu. Penerapan hukuman seperti ini tidak mampu terlaksana dengan baik karena masih adanya kendala dalam pelaksanaan tujuan pemidanaannya. Melihat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka dalam penelitian ini memilih judul Pidana Seumur Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam, maka sebagai permasalahan yang hendak diungkap adalah: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia. Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yakni dilakukan dengan melihat undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang digunakan berasal dari sumber data primer dan sekunder, sedangkan analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif analisis yakni penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia selama ini tidak dapat memberikan perlindungan kepada individu dan masyarakat secara sekaligus. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penjatuhan hukuman bertujuan membentuk masyarakat yang baik dan menghormati, mencintai sesama anggotanya dengan mengetahui batasbatas hak dan kewajibannya. Tidak terpenuhinya aspek perlindungan individu untuk kembali ke masyarakat dikarenakan pidana seumur hidup di Indonesia terhalang oleh kendala-kendala yuridis yang salah satunya yaitu pasal 15 KUHP yang apabila terpidana telah menjalani 2/3 masa hukuman maka ia berhak mendapatkan pelepasan bersyarat, sedangkan pidana seumur hidup sendiri tidak diketahui batas masa hukumannya sehingga menyulitkan untuk menghitung dari 2/3 masa hukuman. Kemungkinan bagi narapidana seumur hidup memperoleh remisi dengan syarat pidananya telah diubah dari pidana seumur hidup menjadi pidana penjara selama waktu tertentu dengan cara mengajukan grasi, tetapi hal ini sangat jarang diberlakukan karena hal ini disebabkan tidak ada jaminan apabila pidana seumur hidup dimintakan grasi pasti akan diubah menjadi pidana penjara sementara. Sedangkan dalam hukum Islam meskipun pidana seumur hidup diperbolehkan, tetapi penjatuhan hukumannya tidak dipakai sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh taubat dan membaiknya pribadi terhukum. Dengan demikian tidak perlu membatasi masa tertinggi untuk membebaskannya karena pembebasan terhukum tergantung pada keadaan dirinya bukan kepada masa tertentu, karena itu terhukum dapat bebas apabila ia bertaubat atau tetap menjalani hukuman sampai mati jika ia tidak bertaubat atau pribadinya tidak menjadi baik. ii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal
: Skripsi Saudara Ikhwan Nur Mustofa
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara : Nama
: Ikhwan nur Mustofa
NIM
: 08370045
Judul
: Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan
ini
kami
mengharap
agar
skripsi
saudara
tersebut
dapat
dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb. Yogyakarta, _6 Sya’ban 1433 H_ 26 Juni 2012 M
iii
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI Hal
: Skripsi Saudara Ikhwan Nur Mustofa
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Di Yogyakarta
Assalamu’alaikum wr. wb. Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara : Nama
: Ikhwan Nur Mustofa
NIM
: 08370045
Judul
: Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam
Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari’ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan
ini
kami
mengharap
agar
skripsi
saudara
dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb.
iv
tersebut
dapat
KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM JURUSAN JINAYAH SIYASAH Jl. Marsda Adisucipto Telp/Fax. (0274) 512840 YOGYAKARTA 55281
PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: UIN.02/DSH/PP.00.9/215/2012 Skripsi/tugas akhir dengan judul
: Pidana Seumur Hidup Perspektif Hukum Islam Yang dipersiapkan dan disusun oleh: Nama NIM Telah dimunaqasyahkan pada dengan nilai
di
Indonesia
: Ikhwan Nur Mustofa : 08370045 : 3 Juli 2012 : 90 (A-)
Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
v
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-06 / RO
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI
Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Ikhwan Nur Mustofa
NIM
: 08370002
Jurusan
: Jinayah Siyasah
Fakultas
: Syari’ah dan Hukum
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Yogyakarta, 21 Mei 2012
vi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN
Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut: A. Konsonan tunggal Huruf Arab
Nama
Huruf Latin
Keterangan
ا
Alif
Tidak dilambangkan
Tidak dilambangkan
ب
Ba’
B
Be
ت
Ta’
T
Te
ث
Tsa
Ṡ
Es (titik di atas)
ج
Jim
J
Je
ح
Ha
Ḥ
Ha (titik di bawah)
خ
Kha
Kh
Ka dan ha
د
Dal
D
De
ذ
Dzal
Ż
Zet (titik di atas)
ر
Ra’
R
Er
ز
Zai
Z
Zet
س
Sin
S
Es
ش
Syin
Sy
Es dan ye
ص
Ṣad
Ṣ
Es (titik di bawah)
ض
Ḍad
Ḍ
De (titik di bawah)
ط
Ṭa
Ṭ
Te (titik di bawah)
vii
ظ
Ẓa
Ẓ
Zet (titik di bawah)
ع
‘Ain
‘
Koma terbalik (di atas)
غ
Gain
G
Ge
ف
Fa’
F
Ef
ق
Qaf
Q
Qi
ك
Kaf
K
Ka
ل
Lam
L
El
م
Mim
M
Em
ن
Nun
N
En
و
Wau
W
We
هـ
Ha’
H
Ha
ء
Hamzah
’
Apostrof
ي
Ya
Y
Ye
B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap ﻣﺘﻌ ّﺪدة
ditulis
Muta'addidah
ﻋﺪّة
ditulis
‘iddah
ﺣﻜﻤﺔ
ditulis
Hikmah
ﻋﻠﺔ
ditulis
'illah
C. Ta’ marbutah di akhir kata kata 1.
Bila dimatikan ditulis h
(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam kata bahasa Indonesia, seperti salat , zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
viii
2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h. Ditulis
آﺮاﻣﺔ اﻷوﻟﻴﺎء
Karāmah al-auliyā'
3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h. Zakāh al-fiṭri
Ditulis
زآﺎة اﻟﻔﻄﺮ
D. Vokal pendek ____ َ
fathah
ﻓﻌﻞ __ِ__
kasrah
ذآﺮ
ḍammah
__ُ__ ﻳﺬهﺐ
ditulis
A
ditulis
fa'la
ditulis
i
ditulis
żukira
ditulis
u
ditulis
yażhabu
E. Vokal panjang fatḥah + alif
ditulis
A
ﺟﺎ هﻠﻴﺔ
ditulis
jāhiliyyah
fatḥah + ya’ mati
ditulis
ā
ﺗﻨﺴﻰ
ditulis
tansā
kasrah + ya’ mati
ditulis
ῑ
آﺮﻳﻢ
ditulis
karῑm
ḍammah + wawu mati
ditulis
ū
ﻓﺮوض
ditulis
furūd
ix
F. Vokal rangkap Fatḥah + ya’ mati
ditulis
ai
ﺑﻴﻨﻜﻢ
ditulis
bainakum
fatḥah + wawu mati
ditulis
au
ﻗﻮل
ditulis
qaul
G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ااﻧﺘﻢ
ditulis
A’antum
اﻋﺪّت
ditulis
U’idat
ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﺗﻢ
ditulis
La’in syakartum
H. Kata sandang alif + lam 1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”. اﻟﻘﺮان
ditulis
Al-Qur’ān
اﻟﻘﻴﺎس
ditulis
Al-Qiyās
2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. اﻟﺴﻤﺎء
ditulis
As-Samā’
اﻟﺸﻤﺲ
ditulis
As-Syam
I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut penulisannya. ذوى اﻟﻔﺮوض
ditulis
żawi āl-furūd
اهﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ditulis
ahl al-sunnah
x
MOTTO Berusahalah sampai tetes keringat membasahi raga, karena setiap tetes keringat dari usaha akan menjadi serpihan kristal keberhasilan dari usaha keras. ******* Jika ingin menjadi orang yang besar, maka bersiaplah dengan angin yang kencang. ******* Angka “0” bukan angka kegagalan... Namun, angka “0” adalah angka bermulanya suatu keberhasilan. (Jika berani merubah kelemahan menjadi kelebihan..) *******
xi
PERSEMBAHAN
Skripsi ini kupersembahkan kepada: Bapak dan Ibuku tercinta Dan untuk Almamaterku Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
xii
KATA PENGANTAR
اﻟﺤﻤﺪﷲ رب ااﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻵﻧﺒﻴﺎء واﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ أﺷﻬﺪ أن ﻻاﻟﻪ إﻻاﷲ وأﺷﻬﺪ أن ﻣﺤﻤﺪا ﻋﺒﺪﻩ و رﺳﻮﻟﻪ ﻻ ﻧﺒﻲ.وﻋﻠﻰ اﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ .ﺑﻌﺪﻩ Puji syukur terhadap Allah swt. dengan melantunkan nama-Mu yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syari’ah dan Hukum tercinta ini. Penulis meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau dan yakin bahwa Nabi Muhammad utusan Engkau. Sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang patut dicontoh, manusia terbaik di atas yang terbaik, manusia brilian di atas yang terbrilian, sehingga kata-kataku seolah habis untuk sekedar melukiskan jasa-jasa beliau terhadap bumi dan umat manusia, dan engkaulah guru dari maha guru. Atas berkat rahmat Allah swt, skripsi yang berjudul “Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam” telah selesai disusun. Penyusun menyadari bahwa penulisan ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan. Penulis sungguh sangat sadar bahwa tanpa bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil ataupun non-materiil, studi dan skripsi ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenankan penyusun dengan penuh kesenangan mengucapkan terima kasih kepada : xiii
1. Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan Subaidi Qomar, S.Ag., M.Si. selaku Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku pembimbing I yang disela-sela kesibukannya meluangkan waktu guna memberikan bimbingan, masukan dan nasehat dengan sabar dan penuh keikhlasan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. 5. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II yang telah bersedia memberikan bimbingan beserta saran-saran yang bermakna sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 6. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan nasehat dalam menjalani studi di Fakultas Syari’ah ini. 7. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terutama
Dosen
jurusan
Jinayah
Siyasah
yang
telah
sabar
menyampaikan mata kuliah terbaiknya untuk penulis, tidak lupa juga pada TU Fakultas Syari’ah dan Hukum terutama TU Jurusan Jinayah
xiv
Siyasah yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian studi dan skripsi ini. 8. Ayahanda Amat Juwari, S.Sos, dan Ibunda Maesaroh yang selalu memberikan kasih sayang dan doa yang sangat tulus, pengorbanan beliau berdualah yang membuat penulis bersemangat dalam menjalani hari-hari sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. 9. Kakakku Habib Prihantoro, S.Pd.I, yang selalu sabar menghadapi tingkah laku penulis yang nakal dan adikku Suci Hanni Maghfiroh yang selalu berikan inspirasi karena kelucuannya. Karena senyum dan do’a mereka, penulis mampu semangat menyelesaikan skripsi ini. 10. Bpk. Puji Sutarto sekeluarga yang telah menjadi keluarga kedua penulis selama menimba ilmu di Yogyakarta. Penulis meminta maaf atas ketidaksopanan penulis apabila empat tahun ini tinggal bersama kalian. 11. Terimakasih tidak lupa penulis haturkan untuk “bunga mawarku” Khafidza Rizqiana yang selalu mencurahkan kasih sayang, yang mendukung baik spirituil dan materiil, dan selalu memberi semangat untuk menyelesaikan studi ini. Senyummu bawa inspirasi dalam semangatku. 12. Untuk teman-teman seangkatan Jinayah Siyasah 2008 yang telah memberikan keikhlasannya dalam menjalin silaturahim kepada penulis. Pertemanan ini kan menjadi kenangan yang tak terlupakan dan akan selalu menjadi tali ukuwah islamiyah kita.
xv
Semoga amal kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Sebuah harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan khasanah keilmuan, bangsa, agama, dan negara, serta bermamfaat bagi semua kalangan. Amin.
Yogyakarta, 29 Jumadil Akhir 1433 H 21 Mei 2012 M
xvi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ......................................................................................
i
ABSTRAK ......................................................................................................
ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .............................................................
iii
PENGESAHAN SKRIPSI .............................................................................
v
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI ..............................................................
vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .........................................
vii
MOTTO ..........................................................................................................
xi
PERSEMBAHAN...........................................................................................
xii
KATA PENGANTAR ....................................................................................
xiii
DAFTAR ISI ................................................................................................... xvii
BAB I
PENDAHULUAN ........................................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ..........................................................
1
B. Rumusan Masalah ...................................................................
6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................
6
D. Telaah Pustaka ........................................................................
7
E. Kerangka Teoritik ...................................................................
9
F. Metode Penelitian....................................................................
14
G. Sistematika Pembahasan .........................................................
16
xvii
BAB II
BAB III
HUKUMAN DALAM ISLAM ...................................................
18
A. Pengertian Hukuman dalam Islam ..........................................
18
B. Macam-macam Hukuman dalam Islam...................................
20
C. Dasar Pemberian dan Pelaksanaan Hukuman dalam Islam ....
25
D. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam ...............................
31
PIDANA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA ..........................................................
40
A. Pengertian Pidana Seumur Hidup ...........................................
40
B. Sejarah Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia .................................................................
43
C. Kebijakan Tentang Pidana Seumur Hidup dalam Perundang-undangan di Indonesia ..........................................
44
D. Kebijakan Pidana Seumur Hidup dalam Praktek ....................
55
E. Pidana Seumur Hidup Dilihat dari Aspek-aspek Tujuan Pemidanaan .................................................................
BAB IV
61
ANALISIS KEBIJAKAN SEUMUR HIDUP DALAM HUKUM ISLAM .........................................................................
68
A. Kebijakan Seumur Hidup dalam Hukum Islam ......................
68
B. Pidana Seumur Hidup Dilihat dari Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam ................................................................
xviii
72
BAB V
PENUTUP ....................................................................................
76
A. Kesimpulan ..............................................................................
76
B. Saran- Saran .............................................................................
77
DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................
78
LAMPIRAN-LAMPIRAN TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS ......................
I
BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH ....................................
IV
CURRICULUM VITAE ........................................................
VI
xix
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam sebuah masyarakat. Sebuah komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum
akan
mengakibatkan
timbulnya
ketidakteraturan.
Sebab,
sebagaimana diketahui bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial (zoon politicion), yang berarti ia merupakan makhluk yang senantiasa ingin berkumpul, bergaul dan berinteraksi dengan sesamanya dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. 1 Manusia sebagai makhluk sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya itu, maka sangat terbuka peluang untuk timbulnya ketidakteraturan tersebut. Salah satu fungsi hukum, adalah membimbing perilaku manusia. Sebagai pedoman ia juga bertugas untuk mengendalikan tingkah laku atau sikap tindak, dan untuk itu ia didukung dengan sanksi negatif yang berupa hukuman agar dapat dipatuhi. Oleh karena itu, hukum juga merupakan salah satu sarana pengendalian sosial. Dalam hal ini, maka hukum adalah suatu sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari ancaman-ancaman maupun perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri sendiri serta harta bendanya. Jadi, barang siapa yang melanggar hukum, dia akan memperoleh hukuman (pidana). Hukum yang 1
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 27.
1
2
mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana dan dimana aturan pidana itu menjelma disebut hukum pidana. Oleh karena itu, hukum pidana disebut sebagai hukum sanksi istimewa. 2 Salah satu masalah pokok dalam hukum pidana yang sering menjadi perdebatan para ahli hukum adalah masalah pidana, di samping masalah pokok yang lain yaitu masalah tindak pidana dan masalah kesalahan. Ketiga masalah tersebut masing-masing mempunyai persoalan tersendiri, yang satu sama lain berkaitan erat dengan persoalan dasar manusia yakni hak-hak asasi manusia. 3 Masalah pidana merupakan masalah yang sensitif, mengingat masalah tersebut sangat erat bersinggungan dengan harkat martabat manusia. Lebih-lebih pada masa sekarang ini dimana tuntutan akan pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sangat menonjol sebagai akibat munculnya arus demokratisasi dan globalisasi. 4 Kesadaran terhadap semakin pentingnya diskusi tentang pidana dan pemidanaan nampak dari pendapat-pendapat yang pada intinya menyatakan, bahwa bagian yang terpenting dari KUHP suatu bangsa adalah stelsel pidananya, sebab dari stelsel pidananya ini akan tercermin nilai sosial budaya tersebut. 5
2
Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 11. 3
Muladi, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 16.
4
Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cet. I, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 131. 5
Ibid.
3
Dalam hukum pidana paksaan disertai suatu siksaan atau penderitaan yang berupa hukuman. Hukuman itu bermacam-macam jenisnya. Menurut KUHP pasal 10 hukuman atau pidana terdiri atas: 6 1. Pidana Pokok (utama) yang terdiri dari: a. Pidana Mati. b. Pidana Penjara: 1) Pidana Seumur Hidup. 2) Pidana penjara dalam waktu tertentu (setinggi-tingginya 20 tahun dan sekurang-kurangnya 1 tahun). c. Pidana kurungan, (sekurang-kurangnya 1 hari dan setinggitingginya 1 tahun). d. Pidana Denda. e. Pidana Tutupan (berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 1946 Berita Negara RI tahun kedua No. 24 tanggal 1 dan 15 November 1946) 2. Pidana tambahan yang terdiri: a. Pencabutan hak-hak tertentu. b. Perampasan (penyitaan) barang-barang tertentu. c. Pengumuman putusan hakim. Sebagai bagian dari pidana (penjara), pidana penjara seumur hidup (untuk selanjutnya akan disebut “pidana seumur hidup”) juga mengandung banyak aspek yang bersifat paradoksal, yang juga sering diperdebatkan oleh para ahli hukum. Tetap dipertahankannya pidana seumur hidup dalam 6
C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan ke-8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 257.
4
sistem pemidanaan di Indonesia tidak berarti bahwa pidana seumur hidup telah diterima masyarakat tanpa syarat. Banyak pihak yang merasa keberatan dengan tetap dipertahankannya pidana seumur hidup karena dianggap tidak sesuai dengan ide pemasyarakatan, yaitu karena dengan putusan demikian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat. 7 Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundangundangan
pidana
di
Indonesia
yang
ada
selama
ini
belum
mengimplementasikan gagasan/ide monodualistik sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia. Belum diimplementasikannya nilai-nilai monodualistik dalam pidana seumur hidup tersebut telah menjadikan pidana seumur hidup dalam kebijakan legislative di Indonesia tidak dapat memberikan keseimbangan perlindungan terhadap individu dan kepada masyarakat.
Ketidakmampuan
pidana
seumur
hidup
memberikan
perlindungan yang integrative kepada individu dan masyarakat nampak dari kenyataan sebagai berikut: a. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan pidana di Indonesia baik yang ada dalam KUHP maupun dalam undang-undang di luar KUHP termasuk dalam ketentuan/aturan pelaksanaannya cenderung hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat sebagai refleksi atas fungsi pidana sebagai sarana pencegah kejahatan.
7
Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1987), hlm. 62.
5
b. Kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia
tidak
memberikan
kemungkinan
modifikasi
atas
pertimbangan adanya perubahan atau perbaikan pada diri pelaku tindak pidana selama menjalani pidananya. 8 Dilihat dari tolok ukur tersebut kebijakan tentang pidana yang ada dalam perundang-undangan di Indonesia selama ini belum mencerminkan nilai-nilai keseimbangan dalam Pancasila. Kebijakan tentang pidana seumur hidup yang ada dalam perundang-undangan sekarang ini cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi atas fungsi pidana sebagai alat untuk mencegah kejahatan. Sementara aspek perlindungan terhadap individu kurang diperhatikan. 9 Dalam Islam hukuman seumur hidup yang merupakan bagian dari hukuman penjara mestinya hanyalah sebagai hukum muayyidat yang menjadi penguat dalam rangka menegakkan hukum-hukum Allah SWT. Sedangkan penjara, pengasingan atau sanksi hukum lainnya hanyalah pelengkap. Untuk itu hukum pidana Islam memandang efektivitas hukuman seperti penjara atau lainnya disesuaikan dengan kondisi kekinian. Penjara bukan satu-satunya media untuk menyadarkan dan menjerakan seseorang untuk berhenti untuk melakukan pelanggaran hukum. 10
8
Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, (Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press, 2004), hlm. 1. 9
Ibid., hlm. 119.
10
Imam Yahya, http://imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalamperspektif-fiqh-jinayat.html. Akses 1 April 2012.
6
Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji tentang Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perlu dilakukan perluasan penelitian. Adapun rumusan pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia perspektif hukum Islam. Adapun kegunaan dari penelitian ini dapat diharapkan memenuhi beberapa hal yaitu: 1. Secara ilmiah, memberikan pemahaman dan pengetahuan lebih jauh tentang pidana seumur hidup. 2. Secara akademisi, berfungsi menambah referensi yang telah ada dan memberikan wawasan pengetahuan yang lebih dalam tentang Kebijakan Pidana Seumur Hidup di Indonesia Perspektif Hukum Islam.
7
3. Secara praktis, menjadi sebuah sumbangan pemikiran dan landasan rintisan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan umum (sekaligus sebagai masukan berupa ide maupun saran) dan disiplin ilmu Syari’ah khususnya dalam bidang pengembangan ilmu Jinayah Siyasah atau Hukum Pidana Islam yang penyusun tekuni.
D. Telaah Pustaka Sejauh pengetahuan dan pengamatan penyusun, kajian penelitian mengenai kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia perspektif hukum Islam masih sangat jarang. Namun, ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya: Skripsi Mahmud Syafii, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta
jurusan
Jinayah
Siyasah
yang
judulnya
“Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”. 11 Penelitian ini membahas tentang deskripsi tentang perkembangan stelsel pidana penjara dalam RUU KUHP yang kemudian ditinjau dari hukum pidana Islam. Skripsi Nopiyanti Fajriyah, Mahasiswa Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Jinayah Siyasah yang judulnya “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan
11
Mahmud Syafii, “Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
8
Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”. 12 Dalam penelitian ini membahas efektivitas pidana penjara di Indonesia serta tujuan pidana penjara ditinjau dari sistem pemidanaan Islam. Skripsi Ari Arkanudin, Mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta jurusan Jinayah Siyasah yang judulnya “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”. 13 Penelitian ini membahas tentang penerapan sanksi pidana penjara yang ada dalam RUU KUHP 2008 yang kemudian dianalisis melalui perspektif hukum pidana Islam. Adapun dari literatur dari buku yang terkait dengan penelitian ini adalah karya Tongat: “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”. Dalam buku ini membahas tentang deskripsi, argumentasi serta prospek kebijakan ideal tentang pidana seumur hidup dalam kebijakan kriminal di Indonesia di masa yang akan datang.
12
Nopiyanti Fajriyah, “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. 13
Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011.
9
E. Kerangka Teoritik Pidana penjara seumur hidup pada dasarnya merupakan jenis pidana absolut (sudah ditentukan waktunya). Dilihat dari sudut penjatuhan pidana dan juga dari sudut terpidana, pidana seumur hidup itu bersifat pasti (definite sentence) karena sifat pidana dikenakan jangka waktu yang pasti (a definite period of time), yaitu menjalani pidana sepanjang hidupnya walaupun orang tidak tahu pasti berapa lama masa hidup seseorang di dunia ini. Dilihat dari kenyataan praktek, dapat juga dikatakan bahwa pidana seumur hidup bersifat “in determinate” karena si terpidana tidak tahu pasti kapan dia dapat dilepaskan kembali ke masyarakat. 14 Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia selama ini sangat sulit bagi narapidana seumur hidup mendapatkan pelepasan bersyarat (conditional Release “als voor waardelijke invrij heidstelling”) Pengurangan masa pidana (remisi) maupun proses asimilasi (proses membawa napi dalam kehidupan masyarakat). Selain itu juga Barda Nawawi Arief 15 menyatakan bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berhubungan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain terampasnya juga kehidupan seksual yang normal dari seseorang, sehingga 14
Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga, edisi revisi, (Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2005), hlm. 237. 15
Ibid., hlm. 238.
10
sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi di kalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang juga berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial ekonomi keluarganya. Terlebih pidana penjara itu dikatakan dapat memberikan cap jahat (stigma) yang akan terbawa terus walaupun yang bersangkutan tidak lagi melakukan kejahatan. Akibat lain yang juga sering disoroti ialah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia. Senada dengan beberapa pendapat di atas tentang pidana penjara menurut Tongat bahwa pidana penjara sebagai pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 16. Disebabkan sifatnya yang pasti itu, Roeslan Saleh sebagaimana dikutip oleh Tongat 17 menyatakan bahwa orang keberatan terhadap pidana seumur hidup sebab dengan putusan yang demikian, terpidana tidak akan mempunyai harapan lagi kembali ke dalam masyarakat. Teori dalam pemidanaan, biasanya digunakan berbagai macam teori. Dari mulai teori pembalasan, teori tujuan sampai ke teori gabungan.
16
Tongat, “Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia”.,
hlm. 35. 17
Ibid.
11
Dalam teori pemidanaan dikenal teori absolut, atau teori retributif, atau teori pembalasan (vergerldingstheorien). Menurut teori ini, pidana dimaksudkan untuk membalas tindakan pidana yang dilakukan seseorang. Jadi, pidana dalam teori ini hanya untuk pidana itu sendiri. Teori ini dikenal pada akhir abad ke-18 dan mempunyai pengikut-pengikutnya dengan jalan pikirannya masing-masing, seperti: Immanuel Kant, Hegel, Herberet dan Stahl. 18 Ditambahkan oleh Muladi dan Barda 19 kaitannya dengan pembalasan mereka berkomentar “pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi, pada dasarnya pembenaran dari pidana itu terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri”. Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam,
yang
paling
penting
ialah
pemberian
bimbingan
dan
pengayoman. Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Demikianlah konsepsi baru fungsi pemidanaan yang bukan lagi sebagai penjeraan belaka, namun juga sebagai upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Konsepsi itu di Indonesia disebut pemasyarakatan. 20
18
Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 131. 19
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-11. 20
Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
hlm. 3.
12
Hukum Islam sebagai hukum agama yang paling dominan di Indonesia, dengan demikian memiliki kedudukan yang strategis sebagai bahan bagi pembentukan hukum nasional. Untuk itu, pembahasannya tidak hanya berkutat pada pencarian legitimasi legal-formal, akan tetapi harus diarahkan pada seberapa banyak hukum Islam menyumbangkan nilainilainya dalam rangka pembentukan hukum nasional sehingga terwujud kemajuan, ketentraman, kenyamanan, kesejahteraan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. 21 Makhrus 22 juga menyimpulkan dalam
kaitannya
pemidanaan
dimaksudkan
sebagai
pembalasan
(retribution), artinya setiap perbuatan yang melanggar hukum harus dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan nash. Jangka panjang dari aspek ini adalah pemberian perlindungan terhadap masyarakat luas (social defence). Di dalam hukum pidana Islam, berat ringannya hukuman diserahkan kepada penguasa untuk menentukannya digolongkan dalam pembahasan hukuman takzir yang jenisnya bervariasi. Mulai dari yang paling berat yaitu hukuman mati sampai yang teringan yaitu hakim cukup memberikan hukuman ancaman, teguran maupun peringatan. 23
21
Ahmad Bahiej, dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006), hlm. 106. 22
Makhrus Munajat, Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, (Yogyakarta: Fakultas IAIN Yogyakarta, 2001), hlm. 66. 23
A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
hlm. 325.
13
Dalam hukum Islam macam hukuman jika dilihat dari bentuk atau sasaran dari hukuman itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai berikut: 24 1. ‘Uqūbah badaniyyah (hukuman fisik), yaitu hukuman yang ditetapkan atas tubuh manusia. Masuk dalam kategori ini antara lain hukuman bunuh, jilid dan penjara. 2. ‘Uqūbah nafsiyyah (hukuman psikologis), merupakan pengganti hukuman diberikan dalam bentuk psikologis, seperti nasehat dan peringatan. 3. ‘Uqūbah maliyyah (hukuman denda), yaitu hukuman dalam bentuk materiil seperti hukuman diyat. Terhadap jenis pidana had baik macamnya maupun kadarnya sudah ditentukan dengan dalil yang qath’i dulu arti penguasa tidak boleh merubah atau mengurangi hukuman yg sudah ditentukan, seperti hukuman terhadap orang yang membuat kerusakan di muka bumi misalnya pencuriaan yaitu bentuknya pidana badan kadarnya dipotong tangannya atau diasingkan dari tempat tinggal mereka. Sebagaimana firman Allah:
ﺍﻧّﻤﺎ ﺟﺰﺍءﺍ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﺎ ﺭﺑﻮﻥ ﺍﷲ ﻭﺭﺳﻮﻟﻪ ﻭﻳﺴﻌﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻻﺭﺽ ﻓﺴﺎ ﺩﺍ ﺍﻥ ﺽ ۗ ﻳﻘﺘّﻠﻮﺍ ﺍﻭﻳﺼﻠّﺒﻮﺍ ﺍﻭﺗﻘﻄّﻊ ﺍﻳﺪﻳﻬﻢ ﻭﺍﺭﺟﻠﻬﻢ ﻣّﻦ ﺧﻼﻑ ﺍﻭﻳﻨﻔﻮﺍ ﻣﻦ ﺍﻻﺭ 25 F24
ﺫﻟﻚ ﻟﻬﻢ ﺧﺰﻱ ﻓﻰ ﺍﻟﺪّﻧﻴﺎ ﻭﻟﻬﻢ ﻓﻰ ﺍﻻﺧﺮﺓ ﻋﺬﺍﺏ ﻋﻈﻴﻢ
Pembentukan hukum dengan cara maslahah mursalah semata-mata untuk
mewujudkan
kemaslahatan
24
manusia
dengan
arti
untuk
Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati (Pergumulan antara Normativitas Islam dan HAM),” Asy-Syir’ah, No. II, vol. 38, Th. 2004, hlm. 267. Al-Mā ̓ idah (5): 33.
25
14
mendatangkan manfaat dan menolak kemadharatan dan kerusakan bagi manusia. 26
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang objek utamanya adalah data literatur dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti.
2. Sifat Penelitian Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis terhadap objek yang diteliti. Berdasarkan pengertian di atas, sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan semua data yang diperoleh yang berkaitan dengan penelitian ini secara jelas dan rinci yang kemudian akan dianalisis untuk menjawab permasalahan “Pidana Seumur Hidup Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”.
26
Kamal Mukhtar, dkk., Ushul Fiqh Jilid I (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 143.
15
3. Pendekatan Penelitian Metode pendekatan digunakan untuk memecahkan masalah dan menarik kesimpulan dari permasalahan yang ada. Pendekatan yang digunakan
penyusun
menggunakan
dalam
pendekatan
menyusun
historis.
penelitian
Dengan
ini
pendekatan
ialah ini
dimaksudkan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya suatu peristiwa. Selain itu, dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menggunakan pendekatan yuridis normatif, maksudnya ialah dalam pendekatan ini dilakukan dengan melihat undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini. 4. Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan buku dan literatur lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini, yang kemudian dikaji dan ditelaah yaitu: a. Data Primer Sumber data primer meliputi KUHP dan Undang-undang yang berkaitan dengan hukum pidana serta buku tentang, atTasyrῑ ̀ al-Jinā’ῑ
al-Islāmῑ karya Abdul Qādir ̀Awdah, Pidana
Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Di Indonesia karya Tongat, S.H., M.Hum., Asas-asas Hukum Pidana Islam karya A. Hanafi,
M.A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana karya Muladi dan Barda
16
Nawawi Arief dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek
penelitian. b. Data Sekunder Yaitu sumber data yang diambil dari sumber-sumber tambahan yang memuat segala keterangan-keterangan yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain: artikel, bulletin, koran, atau karya ilmiah para sarjana dan informasi lain yang relevan. 5. Analisis Data Setelah data tersebut terkumpul maka dilakukan analisis. Metode yang dipakai dalam menganalisa penelitian ini nantinya menggunakan
analisis
dengan
penalaran
deduktif. 27
Deduktif
merupakan langkah analisis data dengan cara menerangkan data yang bersifat umum untuk membentuk suatu pandangan yang bersifat khusus sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan.
G. Sistematika Pembahasan Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, peneliti menguraikan materi penelitian yang dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut: Bab Pertama, yaitu pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
27
Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984). hlm. 42.
17
penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab Kedua, penyusun mengkaji hukuman dalam Islam. Pada pembahasan ini terdiri atas pengertian hukuman dalam Islam, macammacam hukuman dalam Islam, dasar pemberian dan pelaksanaan hukuman, tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Bab Ketiga, membahas mengenai kebijakan pidana seumur hidup di Indonesia. Pembahasan ini terdiri atas: pengertian pidana seumur hidup, sejarah pidana seumur hidup dalam sistem hukum pidana di Indonesia, kebijakan tentang pidana seumur hidup dalam perundang-undangan di Indonesia, kebijakan pidana seumur hidup dalam praktek, pidana seumur hidup dilihat dari aspek-aspek tujuan pemidanaan, Bab Kempat, merupakan analisis kebijakan pidana seumur hidup dalam hukum Islam. Pembahasan ini terdiri atas: kebijakan seumur hidup dalam hukum Islam, pidana seumur hidup dilihat dari tujuan pemidanaan dalam Islam. Bab Kelima, yaitu bab penutup yang memuat tentang kesimpulan dari berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yang nantinya disertai dengan saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini.
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : Pada dasarnya kebijakan tentang pidana seumur hidup di Indonesia belum memenuhi nilai-nilai keseimbangan, yaitu masih cenderung hanya melindungi masyarakat yang merupakan refleksi fungsi pidana sebagai alat pencegah kejahatan. Dalam hukum Islampun kebijakan pidana seumur hidup harus mengedepankan aspek perlindungan individu dan masyarakat, hal dimaksudkan supaya dari pihak individu dapat menjalani hukuman dengan semestinya dan dari pihak masyarakat dapat terhindar dari gangguan kejahatan. Namun, hukum Islam dalam menentukan batas masa maksimal hukuman seumur hidup itu tidak terbatas waktu, tetapi hukum Islam masih memberikan peluang bagi terpidana seumur hidup untuk bebas jika terpidana tersebut telah lama mendekam di dalam penjara dan benar-benar telah menunjukkan perubahan yang baik sehingga ia bertobat. Dilihat dari konsep tujuan pemidanaan antara hukum positif dengan hukum Islam, pidana seumur hidup sudah seiring sejalan dengan kemaslahatan masyarakat dan individu. Perlindungan kepada individu dan masyarakat secara integratif dalam pemidanaan sebagai implementasi ide monodualistik mutlak perlu diberikan agar pemidanaan benar-benar sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dalam hukum Islam
76
77
meskipun pidana seumur hidup diperbolehkan, tetapi penjatuhan hukumannya tidak dipakai sebebas-bebasnya melainkan dibatasi oleh taubat dan membaiknya pribadi terhukum. Dengan demikian tidak perlu membatasi masa tertinggi untuk membebaskannya karena pembebasan terhukum tergantung pada keadaan dirinya bukan kepada masa tertentu, karena itu terhukum dapat bebas apabila ia bertaubat atau tetap menjalani hukuman sampai mati jika ia tidak bertaubat atau pribadinya tidak menjadi baik. B. Saran-saran Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan tersebut di atas maka diajukan saran sebagai berikut : 1. Pidana seumur hidup yang dalam perundang-undangan pidana selama ini hendaknya mengandung nilai-nilai dasar dalam masyarakat, sehingga tidak hanya diorientasikan pada perlindungan masyarakat, akan tetapi juga kepada perlindungan individu. 2. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia (secara nasional), maka seyogyanya diupayakan pengenaan terhadap pidana seumur
hidup
itu
hendaknya
lebih
manusiawi
serta
tidak
mempengaruhi hak-haknya sebagai manusia untuk hidup bersama dengan keluarganya. 3. Adanya aturan yang jelas dan tegas mengenai penjatuhan pidana berikut dengan kualifikasi terhadap penjatuhan pidana penjara.
DAFTAR PUSTAKA A. Al- Qur’an Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Bandung: Lubuk Agung, 1989. B. Fikih/Hukum Islam Abdul Qādir ̀Awdah, at-Tasyrῑ ̀ al-Jinā’ῑ al-Islāmῑ , 2 Juz, Beirut: Dâr al Kâtib al-̀ Arabî, t.t.
_________________, “at-Tasyrῑ ’ al-Jinā’i al-Islāmῑ Muqāranan bil Qānūnil Waḍ ’iy”, dalam Tim Tsalisah, Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, Bogor, PT. Kharisma Ilmu, t.t. Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Uṣ ul al-Fiqh, Kuwait: Dar al-Qalam, 1992.
Ahmad Bahiej, dkk., Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN SUKA, 2006. Ahmad Djazuli, Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam, cetakan kedua, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997. Ahmad Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, cetakan kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Kamal Mukhtar, dkk., Ushul Fiqh Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995. Makhrus Munajat, Hukum Pidana Islam di Indonesia, Yogyakarta: Teras, 2009. _______________, Penegakan Supremasi Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Islam, Yogyakarta: Fakultas IAIN Yogyakarta, 2001. M. Abu Zahrah, Uṣ ul al-Fiqh, Kairo:Muktabah Muhaimar, 1957. Ocktoberrinsyah, “Hukuman Mati (Pergumulan antara Normativitas Islam dan HAM),” Asy-Syir’ah, No. II, vol. 38, Th. 2004. _____________, “Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Islam”, In Right, No. I, vol. I, Th. 2011.
78
79
Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah, Bandung: Pustaka Setia, 2000. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, cet. XXVII, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994. C. Hukum Pidana Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Pidana Mati Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985. Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Cetakan Ketiga Edisi Revisi, Bandung: Citra Aditya Bhakti , 2005. ____________, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakata: Kencana Prenada Media Group, 2008. ____________, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996. C. S. T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan kedelapan, Jakarta: Balai Pustaka, 1986. M. Sudrajat Bassar, Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undangundang Hukum Pidana, Bandung: Remadja Karya, 1986. Muhari Agus Santoso, Paradigma Baru Hukum Pidana, Malang: Averroes Press, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, cetakan pertama, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995. ______, Lembaga Pidana Bersyarat, Bandung: Alumni, 1985 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 1992. Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, Intisari Hukum Pidana, cetakan pertama, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983. Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 1987.
80
Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986. Tongat, Pidana Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia, Universitas Muhammadiyah Malang: UMM Press, 2004. Wirjono Projodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta-Bandung: 1981. Yesmil Anwar dan Adang, Pembaruan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana, Jakarta: Grasindo, 2008. D. Lain-lain Anton M. Moeliono, et al. Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989). Ari Arkanudin, “Sanksi Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Bambang Purnomo, Potensi Kejahatan Korupsi Di Indonesia, Jakarta: Bina Aksara, 1983. Http
: //imamyahya.blogspot.com/2010/04/penjara-dalam-perspektif-fiqhjinayat.html
Mahmud Syafii, “Perkembangan Stelsel Pidana Penjara Dalam RUU KUHP 2008 Perspektif Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011. Nopiyanti Fajriyah, “Eksistensi Penjara Dalam Mewujudkan Kemaslahatan Umat Ditinjau Dari Sistem Pemidanaan Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004. Otto
Yudianto, “Kebijakan Legislatif dalam Mewujudkan Ide Pemasyarakatan Terhadap Pidana Seumur Hidup”, Tesis, Program Magister Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1997
Slamet Muljana, Perundang-undangan Madjapahit, Jakarta: Bratara, 1967. Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990. Sutrisno Hadi, Metodologi Riset, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984.
LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAMPIRAN I TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN HADIS
NO
HALAMAN
FN
TERJEMAHAN BAB I
1.
14
25
Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. BAB II
2.
21
34
3.
29
50
4.
30
51
5.
30
52
Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara’. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orangorang yang fasik. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan iu agar kamu mendapat keberuntungan.
I
6.
30
53
7.
31
54
8.
34.
62
9.
36
65
10.
36
66
11.
36
67
12.
38
72
Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan tidaklah Kami perlihatkan kepada mereka sesuatu mu’jizat dari mu’jizat-mu’jizat sebelumnya. Dan Kami timpakan kepada mereka azab supaya mereka kembali (ke jalan yang benar). Dan tidaklah mereka (orang-orang munafik) memperhatikan bahwa mereka diuji sekali atau dua kali setiap tahun, kemudian mereka tidak (juga) bertaubat dan tidak (pula) mengambil pengajaran? Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat (diantara pencuripencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). II
13.
40
77
Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu maka baginya siksa yang sangat pedih. Kecuali orang-orang yang taubat (diantara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka; maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
III
LAMPIRAN II BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH Al- Imām Asy- Syāfi’ῑ Namanya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Iddris bin Abbas bin Usman bin Syafi’i, lahir pada bulan Rajab tahun 105 H di suatu desa Gazza, di daerah pantai selatan Palestina. Ayahnya telah meninggal dunia sejak ia kecil, Ibunya bernama Fatimah binti ‘Abdullah al-Azzidiyah, ia sebenarnya senang mempelajari fiqh. Karena keuletan dan kecerdasan akalnya, Ia diberi gelar Mujjadid dalam abad ke-2 H setelah Khalifah ‘Umar bin Abdul Aziz di abad ke-1 H. Pada usia antara 8-9 tahun sudah hafal kitab suci al-Qur’an 30 juz. Gurunya yang pertama adalah Muslim Khalid az-Zanji di Mekkah, sedangkan yang di Madinah adalah Imam Malik Ibn Anas. Di Irak ia berguru kepada Muhammad Ibn al-Hasan (murid Imam Abu Hanafi). Guru Imam Syafi’i sangat banyak dan dari berbagai aliran. Ia berkeinginan menyatukan ilmu fiqh orang Madinah dengan ilmu fiqh orang Irak atau antara ilmu fiqh yang banyak berdasarkan penyesuaian dengan akal. Keadaan tersebut di atas yang menuntun as-Syafi’i untuk membentuk prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum. Dan disinyalir sebagai kitab Ushul Fiqh pertama kali. Diantara kitab-kitab karangan Imam Syafi’i yang tersohor ialah arRisalah al-Qadimah wa al-Jadidah dan kitab al-Umm. Imam Syafi’i datang ke Mesir pada tahun 199 H atau 815 M, pada awal masa Khalifah al-Ma’mun. Kemudian ia kembali ke Bagdad dan bermukim di sana selama sebulan, lalu kembali ke Mesir. Ia tinggal di sana sampai akhir hayatnya pada tahun 204 H atau 820 M, pada malam jum’at tanggal 29 Rajab dengan usia 54 tahun, jenazah diberangkatkan pada hari jum’at sore menuju pekuburan Bani Zahrah di Qarafah Sugra di kota Kairo didekat Masjid Yazar (Mesir). ‘Abdul al- Qadir ‘Awdah Beliau melakukan suatu terobosan besar menembus sistem hukum konvensional dengan hujahnya yang tajam dan pikiran yang cemerlang. Beliau berupaya menjadikan hukum Islam sebagai sandaran hukum konvensional. Beliau lahir pada 1906 M (1324 H) di Mesir dan wafat 1954 M (1374 H) dalam usia 48 tahun. Al-Ustadz Abdul Qadir Audah (almarhum) adalah seorang putera Mesir yang hidupnya sangat sederhana, tidak suka hidup mewah dan hatinya sangat bersih. Semasa mudanya hatinya sudah bergejolak anti terhadap kemungkaran (kejahatan/kezaliman) dan kemaksiatan. Begitulah sejak ia masih di bangku sekolah. Pada tahun 1930 Ia keluar dari Kuliyatul Huquq (Fakultas Hukum) dan beliaulah satu-satunya lulusan fakultas tersebut yang langsung diangkat sebagai anggota parlemen dan merangkap sebagai hakim di pemerintahan Mesir. Perhatiannya pada bidang hukum lebih besar, oleh karena itu meskipun ia sebagai IV
anggota parlemen, namun waktunya selalu dipergunakan untuk mendamaikan segala persengketaan yang terjadi. Di parlemen beliau bertemu dengan Ustadz Hasan Albanna anggota parlemen dari provinsi Ismailiyah. Fikirannya selalu ada persamaan, yaitu daulah Islamiyah sebagai cita-citanya. Sebagai hakim, Abdul Qadir Audah terkenal sebagai orang yang berani dalam kebenaran dan selalu konsekuen terhadap segala perkataan dan perbuatan. Maka pada suatu ketika pernah diajukan padanya perkara Ikhwanul Muslimun dengan pihak pemerintah dengan tegas ia menyatakan, memutuskan bahwa pelarangan terhadap Ikhwanul Muslimun adalah salah, tidak berdasar hukum, oleh karena itu Ikhwanul Muslimun berhak hidup. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. Lahir di Sungailiat, Bangka, 20 Oktober 1968. Pendidikan dasar sampai menengah ditempuh di kota kelahirannya, yaitu SD Maria Goretti Sungailiat Bangka (1975-1981), setelah menamatkan pendidikan dasarnya beliau melanjutkan di SMP Setia Budi Sungailiat Bangka (1981-1984), kemudian beliau melanjutkan di SMAN 508 Sungailiat Bangka (1984-1987). Disamping itu, beliau juga pernah mengenyam pendidikan di Madrasah Diniyah al-Awwaliyah Alhidayah Bangka (1979-1983) dan Madrasah Diniyah al-Wustha Alhidayah Bangka (1983-1986). Beliau juga melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Fakultas Syari’ah Jurusan Perdata-Pidana Islam (1987-1993) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Setelah lulus S1, beliau melanjutkan studinya dengan mengambil Program Magister Prodi Aqidah dan Filsafat (1995-1997) PPs IAIN SUKA dan langsung melanjutkan S3 dan mendapat gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama PPs IAIN SUKA Yogyakarta (1997-2011). Beliau menjadi Dosen Tetap Jurusan Jinayah Siyasah (JS) Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga (1999–sekarang), selain menjadi Doktor pengajar di PPs UIN SUKA beliau menjadi Sekretaris Program Doktor Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau juga pernah menjadi Sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006-2010), Sekretaris “Jurnal Asy-Syir`ah” Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004-2007), Ketua Koordinator Kegiatan Kemahasiswaan (K-3) pada Student Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005-2006). Di luar institusi beliau sampai saat ini menjadi Ketua I MUI Kecamatan Kemalang Klaten (2010-sekarang), dan masih banyak berbagai jabatan yang beliau miliki baik dari institusi universitas maupun yang ada di luar institusi. Aktif menulis di berbagai jurnal dan beberapa karya yang beliau miliki dan telah diterbitkan dalam bentuk jurnal diantaranya: Riddah dan HAM, Perang dalam Islam, Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam, Hukuman Mati (Pergumulan Antara Normativitas Islam dan HAM), Sejarah Penerapan Hukum Pidana Islam di Indonesia, Tujuan Pemidanaan Dalam Islam, dan masih banayak lagi karya-karya beliau yang sampai saat ini mampu menjadi acuan pembelajaran.
V
LAMPIRAN III CURRICULUM VITAE Nama
: Ikhwan Nur Mustofa
Tempat, Tanggal Lahir
: Purworejo, 15 Juli 1990
Jenis Kelamin
: Laki-laki
Alamat Asal
: Jl. Nyai Wagen RT 03/01, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54119.
Alamat Yogyakarta
: Gendeng, GK IV No. 1001 A, RT 85/20, Baciro, Gondokusuman, Yogyakarta, 55225.
Nama Orang Tua Ayah
: Amat Juwari, S. Sos
Ibu
: Maesaroh
Pekerjaan Orang Tua
: PNS
Alamat Orang Tua
: Jl. Nyai Wagen RT 03/01, Kelurahan Keseneng, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, 54119.
Pendidikan 1. TK Siswa Budi II Surabaya (1995-1996) 2. SDN Ketintang IV Surabaya (1996-1999) SDN Keseneng (1999-2002) 3. MTsN Purworejo (2002-2005) 4. MAN Purworejo (2005-2008) 5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Fakultas Syari’ah dan Hukum, Jurusan Jinayah Siyasah, tahun akademik 2008-2012)
VI
