PERUBAHAN SOSIAL DAN DINAMIKA PEMERINTAHAN
Utang Suwaryo Guru Besar Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran Bandung dan Dosen Tidak Tetap Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Islam “45” Bekasi
Abstrak Perubahan sosial tidak bisa dihindari pasti akan terjadi, oleh sebab itu harus diikuti oleh dinamika pemerintahan sebagai respon terhadap perubahan lingkungan. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government dan good governance. Kata Kunci: Perubahan Sosial, Dinamika Pemerintahan, Perilaku Birokrasi
Pendahuluan Fungsi dari suatu pemerintahan adalah pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan adanya proses pembangunan, pemberdayaan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka dalam titik dan waktu tertentu keadaan masyarakat akan berubah. Tuntutan dan kebutuhannya pun akan berubah pula. Tentunya hal ini harus menjadi konsekuensi bagi pemerintah itu sendiri dan harus direspon. Artinya perubahan sosial yang terjadi harus diimbangi oleh dinamika pemerintahan. Dinamika pemerintahan ini harus diwujudkan antara lain dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Pelayanan publik harus diciptakan sedemikian rupa oleh pemerintah sehingga paling tidak kebutuhan pelayanan dasar masyarakat terpenuhi. Pengembangan pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat ini akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Semakin baik pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin sejahtera dan
22
governance, Vol. 1, No. 1, November 2010
makmur masyarakat itu. Sebaliknya semakin jelek pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin jauh dari sejahtera dan makmur masyarakat tersebut. Keterkaitan dan dampak dari pelayanan publik ini tampaknya belum banyak dipahami oleh orang atau lembaga yang bersangkutan, sehinggas dalam kenyataannya pelayanan publik pada umumnya masih belum optimal dan maksimal serta belum memuaskan masyarakat. Komplain terhadap pelayanan yang dilakukan pemerintah masih sering bermunculan dalam berbagai aspek dalam berbagai media cetak dan elektronik.
Pembahasan Perubahan sosial merupakan proses perkembangan unsur sosio, budaya dari waktu ke waktu yang membawa perbedaan yang berarti dalam struktur dan fungsi masyarakat dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari suatu perubahan yang datang, baik dari kemajuan berpikir manusia maupun dari perubahan lingkungan dan teknologi. Manusia adalah makhluk yang bermasyarakat, ia akan selalu membutuhkan dan dibutuhkan oleh sesamanya. Dalam suatu kehidupan, manusia membentuk suatu kelompok tertentu yang merupakan suatu sistem yang sangat kompleks dan unik sifatnya. Sebagai suatu sistem, masyarakat terdiri dari sub-sub sistem yang saling interaktif. Setiap sub sistem dengan peranannya dapat dipandang mutlak adanya, oleh karena hakikat kesatuan itu sesungguhnya merupakan sesuatu yang terpecahpecah dan terbagi-bagi, namun keberadaannya saling mengokohkan satu sama lain. Secara abstrak masyarakat yang terdiri dari pranata-pranata sosial, struktur-struktur sosial, sistem nilai, norma, aturan, maupun kebiasaan itu akan mewujudkan tatanan kongkrit seperti: sub sistem politik, sub sistem ekonomi, sub sistem sosial, sub sistem budaya maupun sub sistem lainnya. Perubahan masyarakat akan selalu terjadi dan dapat meliputi aspek-aspek kehidupan masyarakat. Inti dari proses perubahan masyarakat itu sendiri adalah adanya perubahan norma-norma atau adanya pergeseranpergeseran nilai-nilai dalam masyarakat.
Utang Suwaryo
23
Dengan adanya perubahan dalam kehidupan masyarakat itu, maka anggota-anggotanya (warga masyarakat) akan berusaha mengatur strategi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ada beberapa faktor dominan yang dapat mempengaruhi terjadinya perubahan dalam masyarakat (perubahan sosial). 1. Perubahan kondisi geografis 2. Kebudayaan materiil 3. Komposisi penduduk 4. Perubahan ideologi maupun karena difusi ataupun penemuanpenemuan baru dalam masyarakat (Soekanto, 1987:285) Bertambahnya penduduk yang terlalu cepat akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam struktur masyarakat yang menyangkut lembaga-lemabaga kemasyarakatan yang selanjutnya akan mempengaruhi lembaga pemerintahan itu sendiri. Pertumbuhan penduduk yang cepat di daerah perkotaan misalnya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok selain disebabkan oleh natalitas juga oleh urbanisasi, modernisasi dan industrialisasi yang cepat berkembang. Menurut Schoorl (1984:266) sebabsebab yang menimbulkan arus perpindahan dari perdesaan ke kota mencakup dua faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor penarik. Sebagai faktor pendorong antara lain adalah kemiskinan yang terjadi di desa-desa, sedangkan faktor penariknya adalah:
a. Keadaan ekonomi di kota dianggap lebih baik. Mereka (orang desa) berharap akan mendapatkan pekerjaan di kota dan dengan demikian akan mendapatkan uang
b. Berkaitan dengan usaha mencari pekerjaan yang lebih sesuai dengan pendidikan
c. Kota-kota memiliki fasilitasjauh lebih lengkap sehingga menjadi daya tarik tersendiri Sebagai contoh misalnya Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebagai Ibukota Negara telah mengalami perkembangan yang sangat pesat terutama sejak awal PELITA I. Adanya tekanan penduduk dapat dilihat dari indikator laju pertumbuhan penduduk di atas 3 persen/tahun dengan jumlah penduduk sekarang kurang lebih 14 juta jiwa.
24
governance, Vol. 1, No. 1, November 2010
Pertumbuhan penduduk Jakarta yang demikian ini mempunyai implikasi yang cukup serius, baik bagi Jakarta maupun wilayah sekitarnya (Botabek, Depok dan Cianjur). Pengaruhnya yang langsung terlihat dari pesatnya pertumbuhan penduduk adalah berkembangnya fisik berupa ketidakekonomisan yang menyangkut masalah-masalah kesempatan kerja, penyediaan fasilitas dan pelayanan, penurunan segi-segi kualitas lingkungan dan masalah-masalah lain yang disebabkan oleh perkembangan fisik kota secara melebar tidak beraturan dan menyebar tidak terencana. Wilayah Botabek, Depok dan Cianjur sangat dipengaruhi oleh wilayah pembangunan Jakarta demikian pula sebaliknya wilayah Botabek, Depok dan Cianjur (yang berbatasan dengan Jakarta) dapat berfungsi sebagai penahan arus urbanisasi sekaligus ‘wilayah hijau’ yang dapat bereperan sebagai ‘peredam’ masalah polusi. Kenyataan di atas tersebut akhimya membawa konsekuensi terhadap perkembangan masyarakat dan perubahan sosial yang terjadi di dalamnya dan juga pelaksanaan pemerintahan daerah dalam menyediakan sarana prasarana dan pelayanan. Berkaitan dengan itu, ketika pusat-pusat industri, perdagangan, pemukiman dan pendidikan bermunculan di kota-kota tersebut, di kawasan itu muncul sejumlah masalah sosial seperti: konflik pemilikan dan transaksi tanah, hubungan sosial antar warga yang merenggang, sejumlah warga kehilangan ataupun alih pekerjaan, kesemerawutan lalu lintas dsb. Ini berarti bahwa akibat kepadatan penduduk di kota mendorong berubahnya pola berpikir masyarakat pinggiran, karena migrasi dan mobilitas terjadi antar kota dan desa seperti urbanisasi, sirkulasi dan arus pulang pergi (Bintarto, 1984:37). Arus pulang pergi dari Jakarta sebagai tempat kerja ke Botabek, Depok yang telah berfungsi sebagai tempat tinggal yang membawa arus teknologi, kebudayaan dan gaya hidup dari kedua belah pihak. Dengan demikian arus urbanisasi, industrialisasi dan modemisasi yang datang dari kota ke pedesaan (daerah pinggiran), ilmu pengetahuan dan teknologi maju telah mempengaruhi kehidupan dan penghidupan penduduk pinggiran kearah hidup lebih praktis, cepat, ekonomis dan menyenangkan, walaupun manusia sering mengalami masalah dari apa yang telah dicapai oleh teknologi yang sudah maju.
Utang Suwaryo
25
Dengan demikian maka terjadilah pertumbuhan dan perkembangan kota baik itu bagi kota Jakarta sendiri sebagai kota metropolitan maupun bagi kota-kota sekitamya (Bogor, Tangerang, Bekasi, dan Depok). Memang menurut para ahli sosiologi perkotaan, kota-kota itu terus tumbuh dan berkembang, bahkan pada awalnya kota itu adalah desa, yakni desa yang telah mengalami perkembangan, tetapi tidak setiap desa dapat berkembang menjadi kota. Ada sejumlah faktor atau persyaratan tertentu yang mendorong desa berubah menjadi kota. Di antaranya yang terpenting adalah bahwa desa menjadi pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri. (Rahardjo, 1983:10) Proses perkembangan dari desa menjadi kota bukanlah merupakan titik akhir perkembangan kota itu sendiri, akan juga berkembang terus menerus dengan irama dan kecepatan yang berbeda-beda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Seperti digambarkan oleh Lewis Mumford yang dikutip oleh Rahardjo dalam bukunya Perkembangan Kota dan Permasalahannya, perkembangan kota dari semenjak lahimya sampai dengan matinya akan mengikuti proses perkembangan dari eopolis (eo=baru) — polis — metropolis (metro=induk) — megapolis (megalo=besar) — tiranopolis (tiran=kejam) sampai pada nekropolis (nekros=bangkai). Meskipun pendapat Lewis Mumford ini tidak tepat sepenuhnya, tetapi tidak disangsikan lagi bahwa setiap kota akan selalu mengalami perkembangan serta juga kemunduran apabila tidak di manage secara tepat dan komprehensif. Melihat realitas yang terjadi yaitu Jakarta dan kota-kota sekitamya terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dan di antara kota-kota itu saling terkait terutama dalam aspek perekonomian dengan berbagai dampaknya baik positif maupun negatif. Dilihat dari segi jumlah penduduk saja, bila digabungkan antara Jakarta dengan daerah-daerah (kota) sekitarnya mencapai 20 juta jiwa. (PR, 13 Februari 2006) Bahkan lebih kurang 3,5-4 juta jiwa penduduk di daerah sekitar Jakarta datang ke Jakarta tiap hari. Malam hari Jakarta berpenduduk tidak kurang dari 8 juta jiwa, sedangkan siang hari kurang lebih 14 juta jiwa. Melihat kenyataan yang ada dan berbagai masalah yang muncul dan yang akan muncul misalnya banjir, penyediaan air, sampah, polusi, tata ruang, kriminal, dan sebagainya, memerlukan adanya perencanaan yang terpadu, pembangunan terpadu, tata ruang terpadu, pengendalian terpadu dan
26
governance, Vol. 1, No. 1, November 2010
koordinasi yang optimal di antara daerah/kota tersebut demi efisiensi dan efektivitas pemecahan masalah serta pelayanan publik yang optimal. Sekarang muncul pertanyaan, apakah dengan kenyataan ini berarti kota Jakarta dan kota-kota sekitamya sudah mengandung arti megapolitan dan apakah megapolitan itu suatu keharusan atau sebagai salah satu alternatif pemecahan masalah yang sedang dihadapi. Jawaban yang tepat adalah harus melakukan penelitian empiris ke lapangan langsung. Kita harus dapat melihat dan dapat membedakan antara fenomena yang sebenarnya, gagasan, kepentingan, metode pemecahan dan tujuan yang ingin dicapai oleh berbagai elemen masyarakat serta elit penguasa. Apabila kita dapat membedakannya maka akan terlihat kejernihan suatu masalah yang harus dipecahkan bersama dan sekaligus akan mengurangi konflik yang dapat merugikan publik itu sendiri. Dengan demikian secara sadar atau tidak, langsung maupun tidak langsung perubahan sosial akan terjadi, apalagi apabila dikaitkan dengan konsep pembangunan, di mana pembangunan itu sendiri merupakan usaha perubahan, yaitu usaha perubahan yang dilakukan dengan perencanaan yang matang dengan tujuan untuk membentuk suatu tatanan kehidupan yang baru ke arah kemajuan dan kesejahteraan. Siagian (MCMLXXX: 2-3.) mengatakan “pembangunan merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan negara.” Hal serupa dikatakan oleh Ryadi (1981:17): Pembangunan adalah suatu proses dinamis yang meliputi berbagai kegiatan yang direncanakan dan terarah dengan melibatkan peran serta masyarakat banyak sebagai kekuatan pembaharuan untuk menimbulkan perubahan-perubahan sosial/struktur sosial yang mendasar maupun pertumbuhan ekonomi yang dipercepat tetapi terkendalikan dalam ruang lingkup keadilan sosial demi kemajuan dan kualitas hidup dan meningkatkan harkat dan martabat manusiawi. Dari pengertian di atas terlihat bahwa konsep pembangunan identik dengan konsep perubahan sosial. Konsekuensi dari konsep tersebut adalah: 1. Bahwa pembangunan itu harus bersifat perubahan, dalam proses ini harus menciptakan suatu keadaan yang lebih baik.
Utang Suwaryo
27
2. Adanya pertumbuhan, meskipun terdapat perubahan tetapi tidak menunjukkan pertumbuhan, maka hal ini tidak bias dimasukkan sebagai suatu kemajuan, sebab suatu organisme yang hidup tanpa adanya pertumbuhan berarti ia mendekati kematian. 3. Adanya modernitas, Kuntjoroningrat (1981:11) dalam bukunya Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan memberikan arti bahwa “modernisasi merupakan suatu usaha untuk menyesuaikan diri dengan konstelasi dunia pada zaman bangsa itu hidup, namun tetap menjaga sifat-sifat khususnya masing-masing”. 4. Berencana, sebelum kita menentukan suatu rencana maka terlebih dahulu kita harus menentukan tujuan. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan dari pembangunan ini adalah untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. 5. Memperkokoh pembinaan bangsa/masyarakat, artinya pembangunan itu berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan sekaligus untuk membina: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam masyarakat itu sendiri. Perubahan sosial ini harus diikuti dengan dinamika pemerintahan sebagai respon atau jawaban terhadap perubahan sosial yang terjadi. Wujud dari dinamika pemerintahan adalah adanya perubahan institusi, reorganisasi pemerintahan, perubahan sikap dan perilaku birokrasi dan perubahan pola pikir untuk meningkatkan pelayanan publik yang optimal dan prima dengan menonjolkan paradigma yang sedang berkembang sekarang, yaitu reinventing government (Osborne dan Gaebler, 1992) dan good governance (UNDP, dalam Mardiasmo, 2002:24). Pembangunan daerah dengan otonomi berparadigma baru yang sekarang ini akan mengubah perilaku pemerintah daerah untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan efisiensi dan profesionalisme, pemerintah daerah perlu melakukan perekayasaan ulang terhadap birokrasi yang selama ini dijalankan. Hal tersebut karena pada saat ini dan di masa yang akan datang pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan menghadapi gelombang perubahan baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal masyarakatnya. Dari sisi eksternal, pemerintah akan menghadapi globalisasi yang syarat dengan persaingan dan liberalisme arus informasi, investasi, modal,
28
governance, Vol. 1, No. 1, November 2010
tenaga kerja dan budaya. Di sisi internal pemerintah akan menghadapi masyarakat yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin banyak tuntutannya. Anwar Shah yang dikutip oleh Mardiasmo (2002:11) meramalkan bahwa pada era seperti itu, ketika terjadi globaliasasi sudah semakin luas, pemerintah (baik pusat maupun daerah) akan semakin kehilangan kendali pada banyak persoalan seperti pada perdagangan internasional, informasi dan ide, serta transaksi keuangan. Di masa depan negara menjadi terlalu besar untuk menyelesaikan permasalahanpermasalahan kecil tetapi terlalu kecil untuk dapat menyelesaikan semua masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Pendapat dan kenyataan ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan oleh sejumlah ilmuwan di bidang manajemen dan adminstrasi publik seperti Osborne dan Gaebler itu sendiri Kalau dilihat isinya baik konsep reinventing government maupun good governance sebenamya merupakan suatu metoda atau pendekatan baru dalam management pemerintahan untuk pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik yang optimal serta prima. Semakin baik pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin cepat masyarakat akan mendapatkan kesejahteran dan kemakmuran. Sebaliknya semakin jelek pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat, maka akan semakin lambat atau jauh masyarakat dari kesejahteraan dan kemakmuran. Pada masa-masa yang akan datang kita harus dapat mengantisipasi kemungkinan akan tumbuhnya perubahan sosial dan politik yang sangat tinggi sebagai wujud dinamika masyarakat. Gejala ini sudah bisa kita tangkap akhir-akhir ini. Ada beberapa catatan yang perlu mendapat perhatian sebagai akibat dari pemberian otonomi yang luas kepada daerah, khususnya terhadap perubahan sosial politik dan dinamikanya di daerah. Pertama, pemberian otonomi kepada daerah melibatkan transfer kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Transfer kekuasaan akan berakibat pada berubahnya locus kekuasaan dari tangan pemerintah pusat ke daerah-daerah. Kekuasaan menjadi monopoli daerahdaerah yang terbebas dari intervensi dan kontrol ketat penguasaan tingkat pusat. Yang menjadi persoalan adalah bahwa kekuasaan mengandung daya seduksi (godaan) yang sangat tinggi untuk disalahgunakan oleh siapa saja,
Utang Suwaryo
29
termasuk oleh penguasa di tingkat lokal. Di sini pentingnya pengawasan masyarakat atau kontrol sosial atas tindakan penguasa lokal dioptimalkan. Karena alasan tersebut maka pemberian otonomi kepada daerah harus dibarengi dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakan dasar bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal. Perlu diwaspadai, jangan sampai pemberian otonomi kepada daerah-daerah, kemudian terjebak menjadi pemindahan otoritarianisme dan sekaligus pemindahan KKN ke daerah. Persoalan kedua yang perlu diperhatikan adalah kebijakan dari pemberian kekuasaan yang besar kepada daerah-daerah, terutama bagi daerah-daerah yang bercorak majemuk yang diikuti dengan adanya keseimbangan kekuatan antar kelompok (etnik dan agama misalnya), akan sangat beresiko tinggi bagi terjadi konflik horisontal di antara kelompokkelompok primordial yang sebanding kekuatannya ini. Dalam rangka menyambut sekaligus mengimplementasikan otonomi yang luas, sudah waktunya para elit primordial di daerah merenungkan dan sekaligus mengambil tindakan-tindakan penting guna menjamin pengalihan kekuasaan dari pusat ke daerah bukan menjadi alasan bagi munculnya konflik antar etnik, agama, daerah dan seterusnya. Ketiga, pada masa yang akan datang kita harus dapat mengantisipasi terhadap kemungkinan akan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi. Hal itu sejalan pula dengan berkembangnya proses demokratisasi pada semua tingkatan masyarakat. Pejabat pemerintah tidak lagi merupakan individu yang “untouchable” akan tetapi mereka akan sangat terbuka untuk dijadikan sasaran kritik dari berbagai pihak di daerah. Oleh karena itu kemungkinan peningkatan terhadap akuntabilitas pejabat di daerah akan sangat tinggi, karena akan terjadi proses skrutinisasi (pengawasan ketat) terhadap pemegang jabatan, baik yang menyangkut perilakunya sehari-hari, ataupun yang berkaitan dengan pilihan kebijaksanaannya. Hal ini menjadi bertambah kuat lagi sejalan dengan meningkatnya kebebasan, baik kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat atau kebebasan pers. Keempat, seiring dengan tumbuhnya dinamika politik lokal yang sangat tinggi, maka kemungkinan pemerintah daerah akan kerepotan dalam menghadapi tuntutan masyarakat yang berlebihan seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat terhadap terjadinya perubahan dalam
30
governance, Vol. 1, No. 1, November 2010
berbagai aspek kehidupan apalagi dengan masih adanya kecenderungan “politisasi terorisme massa”. Pemetaan perubahan sosial politik di tingkat daerah ini diharapkan dapat dipergunakan bagi semua aktor di daerah untuk menjadi basis bagi konsolidasi politik untuk mengawal proses demokratisasi dan pembangunan ekonomi. Dengan bergulirnya perubahan sosial, otonomi daerah semakin lama semakin dianggap sebagai tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan daerah, yang selanjutnya perlu diwadahi dan diatur sesuai dengan dinamikanya masyarakat. Perubahan sosial harus diikuti dengan dinamika pemerintahan. Dalam mengkonstruk suatu undang-undang pemerintahan daerah perlu melihatnya dari berbagai dimensi, karena setiap undang-undang akan bersentuhan dengan berbagai dimensi.
Penutup Jadi kebijakan apapun yang dibuat harus mengarah ke pemberdayaan masyarakat, pelayanan publik yang prima, ketertiban, kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan masyarakat itu sendiri sebagai target group dari suatu kebijakan publik yang dibuat. Kalau hal tersebut dijadikan tujuan maka dengan sendirinya masyarakat akan mendukungnya sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk menolak atau untuk berunjuk rasa menentangnya.
Daftar Pustaka Bintarto. 1984. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Ghalia Indonesia. Koentjoroningrat. 1981. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta: PT. Gramedia. Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manjemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: ANDI.
Utang Suwaryo
31
Osborne, David and Ted Gaebler. 1992. Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit Is Transforming the Public Sector. New York: Penguins Books. Rahardjo. 1983. Perkembangan Kota dan Permasalahannya, Jakarta: Bina Aksara. Ryadi, Slamet. 1981. Pembangunan: Dasar-dasar dan Pengertiannya, Surabaya: Usaha Nasional. Schoorh, J W. 1984. Modernisasi: Pengantar Sosiologi Pembangunan NegaraNegara Sedang Berkembang, Jakarta: Gramedia. Siagian, Sondang P. MCMLXXIX. Adminstrasi Pembangunan, Jakarta: PT. Gunung Agung. Soekanto, Suryono. 1987. Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial, Jakarta: Ghalia Indonesia. Harian Umum Pikiran Rakyat 13 Februari 2006. Harian Umum Pikiran Rakyat 18 Februari 2006.
