PERSYARATAN PERMOHONAN (FORMALITAS) PATEN, PCT, PPH dan ASPEC PENDAHULUAN Peten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu pemecahan masalah di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari berupa produk atau proses. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi.
PENJELASAN UMUM Perlindungan Paten meliputi antara lain, Paten dan Paten sederhana, dengan penilaian
Kebaruan
(Novelty),
Langkah
Inventif
(Inventif
Steps),
dan
Keterterapannya dalam industri (Industrial applicable) berdasarkan dokumen pembanding yang ditemukan dari hasil penelusuran (Searching), sebagaimana diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten. Namun untuk Paten sederhana tidak diperiksa Langkah Inventifnya sehingga berbeda perlakuan pemeriksaan substantif antara Paten dengan Paten sederhana. 1
Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi: Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, kemudian tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media non-elektronik. Perlindungan hukum terhadap suatu Paten yang diberikan adalah sama untuk seluruh Negara-negara di dunia (selama 20 (dua puluh) tahun), dan hal ini berlaku secara teritorial sehingga setiap Pemohon harus mengajukan permohonan patennya di setiap Negara apabila ingin mendapatkan perlindungan. Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten, berbunyi: Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang, kemudian tanggal mulai dan berakhirnya jangka waktu Paten dicatat dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau media nonelektronik. Syarat dan tata cara permohonan Paten diatur di dalam Pasal 24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten, dimana Paten diberikan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan membayar biaya. Permohonan Paten harus memuat: tanggal, bulan, dan tahun dari surat permohonan, kemudian nama, alamat lengkap, dan kewarganegaraan inventor atau 2
pemohon dalam hal jika pemohon bukan badan hukum, atau nama kuasa jika permohonan diajukan melalui kuasa, seperti diatur di dalam Pasal 25 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten. Invensi tidak mencakup antara lain: kreasi estetika, skema, aturan dan metode untuk melakukan kegiatan, seperti yang melibatkan kegiatan mental, permainan, dan bisnis. Kemudian invensi juga tidak mencakup aturan dan metode yang berisi program komputer, presentasi mengenai suatu informasi, dan temuan (atau discovery), seperti diatur di dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten. Dalam hal melakukan pemeriksaan substantif suatu permohonan paten, Pemeriksa paten melakukan penilaian Kebaruan (Novelty), Langkah Inventif (Inventif Steps), dan Keterterapannya dalam industri (Industrial applicable) berdasarkan dokumen pembanding yang ditemukan dari hasil penelusuran (Searching). Khusus perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana, pemeriksaan Langkah Inventif tidak dilakukan, kemudian yang dapat dikabulkan sama dengan Paten, yaitu produk atau proses namun hanya 1 (satu) invensi saja akan tetapi dapat terdiri dari beberapa klaim. PCT adalah singkatan dari “Patent Cooperation Treaty”, yang di Indonesia PCT diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997 dengan tujuan untuk mengadministrasi seluruh permohonan PCT, menjalankan fungsi sebagai kantor penerima permohonan PCT (RO) dan kantor tujuan permohonan PCT (DO/EO). Dengan mengajukan permohonan paten melalui jalur PCT berarti, dapat menghemat Waktu dan tenaga, dapat menghemat Biaya Pendaftaran Permohonan Paten, dan
terakhir dapat mengetahui informasi Patentabilitas lebih dahulu. 3
Permohonan Paten PCT harus didaftarkan kembali pada Fase Nasional (DO/EO), dan merupakan pelaksanaan dari prinsip “Locally Protection by Request”, dengan tanggal akhir pendaftaran (expiration date) 30/31 bulan (dihitung dari tgl. Hak Prioritas atau tgl. Filling Date, jika tidak menggunakan Hak Prioritas), dan bergantung kepada sistem Hukum Paten setempat. PPH adalah singkatan dari “Paten Prosecution Highway”, yaitu suatu perjanjian kerjasama atau “Joint Statement of Intent” antara DGIP dengan JPO (Japan Patent Office), yang ditandatangani di Tangerang 12 April 2013 oleh Prof.Dr. Ahmad M. Ramli, SH,MH,FCBArb (Direktur Jenderal Kekayan Intelektual) dan di Kyoto 13 April 2013 oleh Mr. Hiroyuki Fukano (Commissioner JPO). PPH adalah suatu sistem percepatan suatu pemberian Paten (Granted), namun hal ini dapat terjadi apabila telah mendapat keputusan (hasil pemeriksaan) di Negara Pertamakali di daftar (yang menjadi anggota PPH), yang terdiri dari: OEE (Office of Earlier Examination) sebagai Negara pertama di daftar, dan OLE (Office of Later Examination) sebagai Negara kedua dituju untuk permintaan percepatan pemeriksaan substantifnya. Untuk Negara-negara di ASEAN, belum semua negara yang bergabung dengan sistem PPH. Selain Indonesia, Singapura, Filipina, dan Thailand yang sudah bergabung,
sedangkan
Indonesia
baru
dengan
Jepang
saja
yang
dapat
bekerjasama untuk bisa melakukan percepatan pemeriksaan substantif Patennya. ASPEC adalah singkatan dari Asean Patent Examination Cooperation, dimana Indonesia ikut terlibat sejak diterbitkannya Keputusan Presiden nomor 89 Tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995 tentang Pengesahan ASEAN Framework 4
Agreement on Intellectual Property Cooperation, Usulan pendaftaran ASPEC melalui media elektronik (e-ASPEC). ASPEC hampir sama dengan PPH, yaitu sistem percepatan suatu pemberian Paten (Granted), namun hal ini hanya dapat terjadi apabila telah mendapat keputusan (hasil pemeriksaan) di Negara Pertamakali di daftar. Dengan tetap tunduk di bawah Undang-Undang Negara yang dituju, permohonan Paten ASPEC juga demikian, tidak semua permohonan Paten tersebut harus Indonesia kabulkan, sehingga tetap dapat kita tolak suatu permohonan Paten ASPEC apabila ada yang bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13/Tahun 2016 tentang Paten.
PENUTUP DAN SIMPULAN Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, karena definisi Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya maka sudah sewajarnyalah bahwa bangsa Indonesia (khususnya para Peneliti, Dosen, Pengajar, maupun Pelajar/Mahasiswa) sejak dini harus dibiasakan untuk melakukan Penelitian khususnya di bidang teknologi, sehingga yang selama ini julukan bahwa Indonesia adalah negara berkembang dan hanya dijadikan “pasar” di bidang teknologi dikarenakan jumlah penduduknya yang menjanjikan akan beralih menjadi negara penghasil teknologi atau Produsen Teknologi. 5
