PERSYARATAN DAN MEKANISME PENERIMAAN DAN PERPINDAHAN PNS DARI DAN KE PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR A. DASAR HUKUM 1.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
6.
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7.
Peraturan Bupati Blitar Nomor 23 Tahun 2009 tentang pedoman pemindahan dan penerimaan PNS dari dan ke lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
B. PENGERTIAN 1.
Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah adalah pemindahan dan penerimaan PNS dari dan ke Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.
2.
Pemindahan dan penerimaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud meliputi: a. Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi Jawa Timur; b. Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Propinsi Jawa Timur; c. Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Propinsi Jawa Timur;
d. Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Propinsi Lainnya; e. Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Departemen/Lembaga; C. PERSYARATAN dan PROSEDUR 1.
Persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Pemohon Mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah Masuk ke Kabupaten Blitar : a. Permohonan Pindah PNS yang bersangkutan ditujukan kepada Bupati Blitar bermaterai 6000 dilampiri berkas antara lain: 1)
Surat persetujuan Kepala SKPD / Instansi Asal PNS ( Asli );
2)
Photo Copy SK CPNS dilegalisir;
3)
Photo Copy SK PNS dilegalisir;
4)
Photo Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
5)
Photo Copy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
6)
Photo Copy Ijasah terakhir dilegalisir;
7)
Photo Copy Karpeg dilegalisir;
8)
Photo Copy Konversi NIP baru;
9)
Photo Copy SKP 2 Tahun terakhir dilegalisir;
10) Daftar Riwayat Hidup yang bersangkutan; 11) Jika pindah mengikuti Suami maka melampirkan : a) Photo Copy sah surat nikah disahkan oleh KUA/Catatan Sipil b) Photo Copy sah SK Suami berdinas dan keterangan Domisili 12) Apabila guru : a) Persetujuan dari Dinas Pendidikan; b) Persetujuan dari Kepala cabang Dinas Kecamatan; c) Rekomendasi Kepala Sekolah yang menerima; d) Rekomendasi Kepala Sekolah yang melepas b. Surat Pernyataan persetujuan Melepas dari pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kab/Kota asal ( Asli ) c. Surat pernyataan dari instansi : 1) Tidak sedang dalam proses/menjalani hukuman disiplin dan atau proses pengadilan 2) Tidak tersangkut paut hutang dengan pihak Bank atau pihak lainnya 3) Tidak sedang menjalani pendidikan atau tugas belajar
4) Tidak sedang diberhentikan dari jabatan negeri d. Permohonan
oleh
Pejabat
Pembina
Kepegawaian
Daerah
Kabupaten/Kota dan atau Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi instansi asal, ditujukan kepada Bupati Blitar dan atau Gubernur Jawa Timur ; e. Gubernur Jawa Timur menawarkan permohonan pindah tersebut kepada Bupati Blitar; f. Dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar terhadap formasi, kompetensi, kinerja dan kajian non teknis; g. Diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat rekomendasi diterima atau ditolak; h. Apabila
permohonan
diterima
akan
diterbitkan
persetujuan
penerimaan dari Bupati Blitar yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar; i. Apabila dalam satu Propinsi Jawa Timur SK Mutasi diterbitkan oleh Gubernur Jawa Timur; j. Apabila antar Propinsi atau dari Lembaga / Kementerian Gubernur Jawa Timur akan memproses kepindahan definitifnya ke Badan Kepegawaian Negara (BKN); k. Setelah keputusan pindah dari Badan Kepegawaian Negara (BKN)) diterima oleh Bupati Blitar lewat Kepala Badan Kepegawaian Daerah akan diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas di instansi yang baru.
2.
Prosedur pengajuan mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Blitar dapat dilakukan dengan cara : a. Pemohon mengajukan permohonan mutasi keluar secara tertulis yang telah diketahui dan disetujui oleh Kepala SKPD ditujukan kepada Bupati Blitar bermaterai 6000 dilampiri berkas antara lain: 1)
Photo Copy SK CPNS dilegalisir;
2)
Photo Copy SK PNS dilegalisir;
3)
Photo Copy SK Pangkat terakhir dilegalisir;
4)
Photo Copy SK Jabatan terakhir dilegalisir;
5)
Photo Copy Ijasah terakhir dilegalisir;
6)
Photo Copy Karpeg dilegalisir;
7)
Photo Copy Konversi NIP baru;
8)
Photo Copy SKP 2 Tahun terakhir dilegalisir;
9)
Jika pindah mengikuti Suami maka melampirkan : a) Photo Copy sah surat nikah disahkan oleh KUA/Catatan Sipil b) Photo Copy sah SK Suami berdinas dan keterangan Domisili
10) Apabila guru : a) Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar; b) Persetujuan dari Kepala Cabang Dinas Kecamatan; c) Rekomendasi Kepala Sekolah yang menerima; d) Rekomendasi Kepala Sekolah yang melepas b. Dilaksanakan seleksi oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blitar terhadap formasi dan kajian non teknis; c. Diterbitkan jawaban dari hasil seleksi berupa surat rekomendasi diloloskan atau ditolak; d. Apabila permohonan mutasi keluar diloloskan maka diterbitkan surat persetujuan mutasi dari Bupati Blitar kepada Gubernur Jawa Timur untuk diproses lebih lanjut; e. Gubernur Jawa Timur menerbitkan surat penawaran pindah ke daerah yang dituju, untuk mendapatkan jawaban penerimaan atau penolakannya; f. Apabila diterima di daerah tujuan maka akan diproses Surat Keputusan kepindahan yang definitif oleh Badan Kepegawaian Negara dan Surat Tugas pada daerah tujuan mutasi; g. Diterbitkan surat pelepasan dan penyerahan dari Kabupaten Blitar ke Daerah tujuan mutasi. D. KEWENANGAN Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan mutasi pegawai negeri sipil: 1.
Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Kabupaten/Kota dalam satu Daerah Propinsi ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur;
2.
Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Kabupaten/Kota luar Daerah Propinsi Jawa Timur ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo;
3.
Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Propinsi Jawa Timur ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur;
4.
Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Daerah Propinsi Lainnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo;
5.
Antara Daerah Kabupaten Blitar dan Departemen/Lembaga ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Surabaya di Sidoarjo.
E. MEKANISME SELEKSI 1. Mekanisme seleksi mutasi Pegawai Negeri Sipil antar daerah masuk ke Kabupaten Blitar meliputi: a. SELEKSI FORMASI Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon maka pemohon dapat diproses untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya. Apabila berdasarkan formasi pada tahun berjalan tidak dibutuhkan kualifikasi sebagaimana dimiliki pemohon, maka proses pengajuan mutasi antar daerah langsung ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. b. SELEKSI KOMPETENSI Pemohon yang lolos dari seleksi administrasi kemudian harus mengikuti seleksi kompetensi, yaitu melalui proses interview baik secara terbuka atau tertutup. Proses interview terbuka dilakukan melalui proses wawancara, sedangkan proses interview tertutup dilakukan melalui pengisian kuesioner yang telah disiapkan.
c. SELEKSI KINERJA Seleksi Kinerja dilakukan berdasarkan hasil keterangan pejabat berwenang di lingkungan instansi asal mengenai track record pemohon meliputi : 1) belum pernah menjalani sanksi/hukuman disiplin; 2) tidak sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin, serta; 3) memiliki kinerja yang baik; 4) Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) tahun terakhi; 5) jika memungkinkan penilaian kinerja dilakukan melalui cross cek dengan instansi asal. d. SELEKSI/KAJIAN NON-TEKNIS Proses ini merupakan proses mengkaji hal-hal non-teknis yang dapat dijadikan pertimbangan untuk memproses mutasi antar daerah pemohon. Hal-hal non teknis tersebut antara lain: 1) Alasan mengajukan mutasi; 2) Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal; 3) Aktivitas sosial; 4) Kondisi fisik/mental; 5) Kondisi keluarga; 6) Kondisi perekonomian; 7) Sedang mengikuti proses pembelajaran; 8) Pertimbangan non teknis lain yang disampaikan oleh pemohon. 2. Mekanisme seleksi mutasi pegawai negeri sipil antar daerah keluar dari Kabupaten Blitar meliputi : a. SELEKSI FORMASI Formasi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blitar; Dalam tahapan seleksi formasi, kualifikasi pendidikan dan jabatan pemohon menjadi bahan pertimbangan utama. Jika formasi pada tahun berjalan membutuhkan kualifikasi pendidikan dan jabatan sebagaimana dimiliki pemohon dan belum ada penggantinya maka pemohon ditolak. Apabila sudah dikeluarkan surat penolakan maka proses mutasi antar daerah pemohon batal dan apabila masih
berkeinginan mengajukan permohonan mutasi antar daerah harus mengajukan permohonan baru kembali. b. KAJIAN NON-TEKNIS. 1)
Alasan mengajukan mutasi;
2)
Jarak lokasi tempat kerja dengan rumah tinggal;
3)
Kondisi fisik/mental;
4)
Kondisi keluarga;
5)
Kondisi perekonomian;
6)
Sedang mengikuti proses pembelajaran;
7)
Pertimbangan lain yang disampaikan oleh pemohon.
c. ASPEK PENILAIAN Aspek penilaian dalam seleksi pemohon mutasi antar daerah terdiri dari: 1)
Performance;
2)
Sikap perilaku;
3)
Kemampuan komunikasi;
4)
Kepribadian;
5)
Komitmen pada tugas;
6)
Latar belakang permohonan mutasi antar daerah;
7)
Kompetensi bidang tugas;
8)
Prestasi;
9)
Aktivitas berorganisasi/ bermasyarakat;
10) Kemampuan menangkap masalah dan memberikan solusi (sesuai bidang tugas)
