Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
ISSN 2302-0164 pp. 27- 33
7 Pages
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KORUPSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) DI ACEH UTARA 1)
Zefri Maulana1, Nadirsyah2, Syukriy Abdullah2 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala
Abstract: Budget drafting community engagement, should include it relates with the community in which individuals and organizations, were as those values are applicable conducive to the occurrence of corruption, the lack of consciousness that most disadvantaged of occurrence of corruption practices is society and themselves involved in corruption practices as well as eradicating corruption would only succeed if the people should participate actively. This research aims to find out and analyze that the public perception of the behavior of individuals, institutional the regional governments, institutional implementation of legislation , supervision supervisory and other influential corruption significantly to budget in North Aceh. This analysis is based on data obtained from the 150 respondents comprised of 50 students, 50 academics, as well as 50 community leaders with how to circulate the questionnaire. In this study the method of data analysis used is multiple regression analysis method liniear and using the z-test. The results of this study showed that both simultaneously and partial behavior of individuals, institutional the regional governments, institutional implementation of legislation, supervisory and other influential corruption significantly to budget. Keywords: Behavior of individuals, institutional the regional governments, institutional implementation of legislation, supervisory and budget corruption
Abstrak: Penyusunan APBD harus mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di mana individu dan organisasi tersebut berada, seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa yang paling dirugikan dari terjadinya praktik korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil bila masyarakat ikut berperan aktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa persepsi masyarakat terhadap perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan serta pengawasan mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara. Analisis ini berdasarkan atas data yang diperoleh dari 150 responden yang terdiri dari 50 mahasiswa/i, 50 akademisi, serta 50 tokoh masyarakat dengan cara mengedarkan kuisioner. Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi liniear berganda (Multiple Linear Regression) dan menggunakan uji z. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa baik secara simultan maupun parsial perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD.
Kata Kunci: Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah daerah, Penerapan perundangundangan, pengawasan dan Korupsi APBD
mengelola kekayaan (keuangan) pemerintah
PENDAHULUAN
Seiring dengan otonomi daerah yang telah berlaku tersebut, masyarakat menuntut adanya 27 -
suatu
good
governance
Volume 2, No.2, Mei 2013
didalam
daerah
(PEMDA)
sebagai
cermin
tanggungjawab pemerintah kepada publik atas
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kepercayaan yang diberikan. Namun dipihak
berasal dari lemahnya sistem perundang-
lain, otonomi daerah menghadirkan kekuatiran
undangan yang ada.
munculnya
kejahatan
institusional
dimana
(4) Pengawasan,
yakni
penyebab
korupsi
eksekutif dan legislatif secara bersama-sama
karena minimnya atau
melakukan tindak pidana korupsi (Sudana,
adanya pengawasan baik oleh pihak
2006).
internal maupun eksternal.
Pada tahun 2010, berdasarkan hasil
bahkan
tidak
Penelitian yang dilakukan oleh Sopanah
temuan BPK, Provinsi Aceh masuk kategori
(2004)
wilayah merah dan rawan praktik korupsi.
anggaran
Tahun 2011, Pusat Pelaporan dan Analisis
pengawasan APBD. Di samping itu, adanya
Transaksi
partisipasi
Keuangan
(PPATK)
melaporkan
menunjukkan
bahwa
berpengaruh
pengetahuan
signifikan
masyarakat
dan
terhadap
transparansi
bahwa Aceh berada di urutan ke-9 Provinsi
kebijakan publik mempertinggi fungsi penga-
terkorup di Indonesia, terdapat 122 kasus
wasan yang dilakukan oleh dewan. Semakin
dugaan korupsi yang berpotensi merugikan
tinggi pengawasan yang dilakukan oleh dewan
negara mencapai Rp.1,7 triliun (sekitar 17,8%
maka proses penyusunan APBD akan semakin
dari Dana APBA 2011). Aceh yang champion
berkualitas.
korupsi, terus mempertahankan dan bahkan
Proses
penyusunan
APBD
harus
menaikkan ranking korupsinya. Pada tahun
mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, hal
2012,
untuk
ini berkaitan dengan lingkungan masyarakat di
Transparansi Anggaran (Fitra) menempatkan
mana individu dan organisasi tersebut berada,
Aceh sebagai provinsi nomor 2 terkorup di
seperti nilai-nilai yang berlaku kondusif untuk
Indonesia (Masduki, 2009).
terjadinya korupsi, kurangnya kesadaran bahwa
laporan
Forum
Indonesia
Ada beberapa faktor yang mempengaruhi
yang paling dirugikan dari terjadinya praktik
terjadinya tindak pidana korupsi, diantaranya
korupsi adalah masyarakat dan mereka sendiri
adalah:
terlibat dalam praktik korupsi, serta pencegahan
(1) Perilaku individu, yakni penyebab korupsi
dan pemberantasan korupsi hanya akan berhasil
yang berasal dari sikap mental seseorang
bila
yang berupa dorongan dari dalam dirinya.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
(Sugiarto, 2012).
No. 13/2006 tentang Pedoman Pengurusan,
(2) Kelembagaan pemerintah daerah, yakni penyebab
korupsi
buruknya kepemerintahan
yang
sistem termasuk
berasal
penerapan
Pertanggungjawaban
ikut
dan
berperan
aktif.
Pengawasan
dari
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
organisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
pengaturan
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
sistem birokrasinya. (3) Ketegasan
masyarakat
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan perundang-
dan Belanja Daerah yaitu yang dulunya top
undangan, yakni penyebab korupsi yang
down dan cenderung mengabaikan kebutuhan Volume 2, No.2, Mei 2013
- 28
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala rakyat,
sekarang
mengalami
berbagai
dalam
menyalahgunakan
jabatan
untuk
perubahan diantaranya: (1) Anggaran daerah
mendapatkan sogokan kecil atau uang semir.
harus bertumpu pada kepentingan publik sesuai
“Grand
dengan prinsip anggaran publik, (2) Anggaran
capture” biasanya dilakukan oleh para elite
daerah harus dikelola dengan hasil yang baik
politik atau pejabat pemerintah senior yang
dan biaya yang rendah (work better and cost
merancang kebijakan atau perundang-undangan
less), (3) Anggaran daerah harus dikelola
untuk keuntungan diri mereka sendiri dengan
dengan
(performance
memungkinkan mereka untuk menyalahgunaan
oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran
sejumlah besar pendapatan dan fasilitas umum
maupun pendapatan, (4) Anggaran daerah harus
serta
mampu
perusahaan
pendekatan
memberikan
kinerja
transparansi
dan
corruption”
menerima
dan “state/regulatory
suap
nasional
dari atau
perusahaantransnasional.
akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan
Sementara itu, “bureaucratic/petty corruption”
siklus anggaran, (5) Anggaran daerah harus
biasanya dilakukan oleh pegawai negeri sipil
mampu menumbuhkan profesionalisme kerja
biasa sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan.
disetiap organisasi yang terkait, (6) Anggaran
Korupsi seperti ini biasanya terjadi pada titik
daerah harus dapat memberikan keleluasaan
pelayanan publik, misalnya, terjadi di layanan
bagi para pelaksananya untuk memaksimalkan
imigrasi, polisi, rumah sakit, pajak, sekolah,
pengelolaan dananya dengan memperhatikan
atau perizinan.
prinsip value for money.
Peluang terjadinya praktik korupsi dalam penganggaran seperti disebutkan oleh Isaksen
KAJIAN KEPUSTAKAAN
(2005) di atas juga ada di Indonesia. Secara
Korupsi
umum anggaran pendapatan dan belanja daerah
Secara
biasanya
(APBD) adalah pernyataan tentang rencana
digambarkan sebagai perilaku yang melibatkan
pendapatan dan belanja daerah dalam periode
penyalahgunaan jabatan publik, atau sumber-
tertentu (1 tahun). Pada awalnya fungsi APBD
sumber kekuasaan untuk kepentingan pribadi.
adalah sebagai pedoman pemerintah daerah
Menurut Rose-Ackerman (1978) korupsi bisa
dalam mengelola keuangan daerah untuk satu
meliputi tiga jenis kategori luas: (a) “grand
periode.
corruption”, yaitu sejumlah kecil pejabat
dijalankan harus mendapat persetujuan dari
melakukan pencurian atau penyalahgunaan
DPRD sebagai wakil rakyat maka fungsi
sejumlah besar sumber daya publik, (b) “state
anggaran juga sebagai alat pengawasan dan
or „regulatory capture”, yaitu kolusi yang
pertanggungjawaban terhadap kebijakan publik.
dilakukan oleh lembaga publik dengan swasta
Dengan melihat fungsi anggaran tersebut maka
untuk memperoleh keuntungan pribadi, dan (c)
seharusnya anggaran merupakan power relation
“bureaucratic or petty corruption”, yaitu
antara eksekutif, legislatif dan rakyat itu sendiri
keterlibatan sejumlah besar pejabat publik
(Sopanah, 2004).
29 -
umum,
korupsi
Volume 2, No.2, Mei 2013
Selanjutnya,
sebelum
anggaran
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pope model
(2008:23)
korupsi
terus
mengatakan
bahwa
berkembang,
parsial.
dan
perkembangannya sering membuat kewalahan
METODE PENELITIAN
sistem hukum konvensional. Oleh karena itu di
Responden pada penelitian ini 150 orang
beberapa negara mulai dipikirkan upaya-upaya
yang terdiri dari 50 mahasiswa/i, 50 akademisi,
untuk memperkuat kemampuan mengungkap
serta
kasus korupsi dengan jalan membentuk Badan
mengedarkan kuisioner. Penelitian ini bertujuan
Anti Korupsi yang independen. Yang menjadi
untuk mengetahui dan menganalisis bahwa
pertanyaan besar adalah kenapa korupsi itu
persepsi masyarakat terhadap perilaku individu,
terjadi?
kelembagaan pemerintah daerah, penerapan
Ada
beberapa
faktor
yang
50
tokoh
masyarakat
cara
mempengaruhi terjadinya tindak pidana korupsi.
perundang-undangan
Diantaranya
individu,
mempengaruhi terjadinya korupsi APBD di
kelembagaan pemerintah daerah, ketegasan
Kabupaten Aceh Utara. Desain penelitian ini
penerapan
adalah survey. Data penelitian yang di butuhkan
adalah
perilaku
perundang-undangan,
serta
kurangnya pengawasan atau monitoring.
serta
dengan
pengawasan
adalah data primer dalam bentuk persepsi responden (subjek) penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dan jenis
penelitian
yang
digunakan
adalah
deskriptif yang pada dasarnya menggunakan Perilaku Individu
data survey langsung dan instrumen yang digunakan adalah kuisioner (angket).
Pemerintah Daerah Korupsi APBD
Penerapan Perundangundangan
Sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh prilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan pengawasan sebagai
Pengawasan
variabel independen terhadap korupsi APBD,
Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran
H1 : Masyarakat mempersepsikan terjadinya korupsi pada APBD di Kabupaten Aceh
pengaruh korupsi APBD merupakan fungsi dari empat variabel independen tersebut. Peralatan yang digunakan pada hipotesis pertama (H1)
Utara H2 : Perilaku
maka dapat diketahui bahwa tinggi rendahnya
individu,
kelembagaan
pemerintah daerah, penerapan perundangundangan serta pengawasan berpengaruh terhadap korupsi APBD di Kabupaten Aceh Utara baik secara bersama maupun
adalah uji z yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Walpole, 1997). Z = rs 𝑛 − 1 ………… (1) Keterangan: z = Nilai z hitung rs = Koefisien Korelasi Spearman n = Jumlah sampel Penelitian Volume 2, No.2, Mei 2013
- 30
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang. Sedangkan pada hipotesis dua (H2), peralatan analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda yang secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut (Gujarati, 2005).
Sebanyak 50 orang dengan latar belakang pendidikan SMA, dan 12 orang dengan tingkat pendidikan
Diploma.
Selanjutnya
mereka
dengan tingkat pendidikan Sajana (S1) dan Pascasarjana (S2) masing-masing sebanyak 46
Y = a + b1X1 + b 2X2 + b3X3 + b4 X4 + e
orang dan 41 orang.
Keterangan: Y = Korupsi APBD a = Konstanta b1 = Koefisien X1 b2 = Koefisien X2 b3 = Koefisien X3 b4 = Koefisien X4 X1 = Prilaku Individu X2 = Kelembagaan Pemerintah Daerah X3 = Penerapan Perundang-Undangan X4 = Pengawasan e = Residual/error
Responden
penelitian
juga
memiliki
pekerjaan yang berbeda satu sama lain. Namun demikian,
pekerjaan
tersebut
dapat
dikelompokkan ke dalam 7 kelompok yang meliputi PNS, Pegawai Swasta, TNI/Polri, wiraswasta, ibu rumah tangga, dan mahasiswa. Masing-masing sebanyak 59 orang dan 27 orang responden bekerja sebagai PNS dan
HASIL PEMBAHASAN
pegawai swasta. Sebanyak 3 orang bekerja
Dari 150 responden yang telah memenuhi kriteria untuk diolah, 69 orang diantaranya lakilaki dan 81 orang diantaranya perempuan. Bagian pertama kuesioner berisi informasi
sebagai
anggota
TNI/POLRI,
9
orang
wiraswastawan, 3 orang bekerja sebagai ibu rumah tangga, dan sisanya 49 orang lagi dengan pekerjaan mahasiswa.
tentang karakteristik demografi responden. Karakteristik
yang
dimaksudkan
dalam
penelitian ini meliputi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan pekerjaan. Dilihat dari segi usia, secara umum mereka berumur di atas 25 tahun. Responden dengan umur relatif muda yakni dibawah 25 tahun sebanyak 50 orang. Sebanyak 36 orang dengan umur berkisar antara 25-30 tahun, 17 orang dengan umur berkisar antara 31-35 tahun, 19 orang dengan umur berkisar antara 36-40 tahun , dan 19 orang dengan umur berkisar antara 41-45. Selanjutnya dengan usia relatif tua, yakni di atas 45 tahun sebanyak 19 orang. Karakteristik
responden
Volume 2, No.2, Mei 2013
Nilai z hitung dalam sampel > 30, yaitu 150 sampel ini adalah 6,93. Pengambilan keputusan dalam sampel > 30 ini adalah membandingkan antara z hitung dengan z tabel. …………. (2)
Z = rs 𝑛 − 1
Keterangan: z = Nilai z hitung rs = Koefisien Korelasi Spearman n = Jumlah sampel Penelitian
Z = 0,99 50 − 1 = 0,99 49 = 0,997 = 6,93 Ztabel = Zα/2 = Z0,05/2 = Z0,025 = 1,960.
Dari hasil perhitungan uji z telah diperoleh z hitung yaitu 6,93 dan z tabel
selanjutnya
adalah tingkat pendidikan. Mereka dengan 31 -
Uji z
diperoleh 1,960. Hasil Zhitung > Ztabel hal ini menunjukkan
bahwa
masyarakat
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala mempersepsikan terjadinya korupsi pada APBD di Kabupaten Aceh Utara. Diantara keempat variabel
individu,
df= n-k = 50 - 5 = 45, (note: k=jumlah variabel
kelembagaan pemerintah daerah, penerapan
bebas + variabel terikat, n=jlh sampel), pada
perundang-undangan,
pengawasan),
signifikansi α = 0,05, maka di dapat nilai ttabel
pengaruhnya
sebesar 2,0141. Yaitu berarti secara parsial
terhadap korupsi APBD adalah kelembagaan
masing-masing variable berpengaruh terhadap
pemerintah daerah. Secara statistik hal ini
variable terikat, karena thitung > ttabel.
variabel
independent
yang
disebabkan
paling
nilai
(perilaku
Nilai ttabel dapat dilihat pada daftar ttabel,
dan besar
koefisien
regresi
untuk
Berdasarkan
tabel
di
atas
dapat
variabel tersebut lebih besar bila dibandingkan
diketahui bahwa baik secara bersama maupun
dengan nilai koefisien regresi tiga variabel
secara parsial, perilaku individu, kelembagaan
Sebaliknya
lainnya.
variabel
yang
pemerintah
daerah,
penerapan
pengaruhnya paling kecil terhadap korupsi
undangan
APBD adalah pengawasan.
signifikan terhadap korupsi APBD.
Uji t Hasil
pengujian
statistik
uji
t
kelembagaan pemerintah daerah, sebesar 2,185 untuk
penerapan
perundang-undangan
dan
sebesar 2,079 untuk pengawasan. Sedangkan nilai t tabel pada tingkat keyakinan 95 persen menunjukkan angka sebesar 2,0141. Dengan demikian dapat diartikan, secara parsial variabel perilaku individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan
jelasnya dapat dilihat Tabel 2 di bawah ini.
berpengaruh
Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan
berpengaruh
signifikan
terhadap
variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai F hasil perhitungan lebih besar daripada nilai F menurut tabel maka hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara bersama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dari hasil pengolahan data menunjukkan
pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD Aceh Utara. Untuk lebih
pengawasan
Uji F
menunjukkan nilai t hitung sebesar 4,219 untuk perilaku individu, sebesar 4,834 untuk kualitas
dan
perundang-
Fhitung>Ftabel, Fhitung sebesar 164,147 dan Ftabel sebesar 161,448. Hal ini menunjukkan bahwa perilkau individu, kelembagaan pemerintah daerah, penerapan perundang-undangan, dan
Tabel 2. Coeficients thitung No 1 2 3 4
Variabel Perilaku individu Kelembagaan pemerintah daerah Penerapan perundangundangan Pengawasan
Thitung 4,219 4,834 2,185
Ttabel
pengawasan berpengaruh signifikan terhadap korupsi APBD. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan,
2,0141
maka
dapat
disimpulkan
bahwa
untuk
2,079
merendahkan terjadinya korupsi diperlukan Volume 2, No.2, Mei 2013
- 32
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala startegi penting yang dapat dilakukan untuk
perundang-undangan
membebaskan Aceh Utara dari korupsi salah
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi
satunya adalah pebaikan perilaku individu,
pengembangan literatur akuntansi khususnya
kelembagaan pemerintah daerah yang baik,
akuntansi sektor publik dan lebih spesifik
penerapan
mengenai
perundang-undangan
harus
korupsi
serta
APBD.
pengawasan.
Implikasi
bagi
dilakukan secara adil, efisien, rasional dan tidak
penelitian selanjutnya mengembangkan sampel
pilih kasih, serta pengawasan yang efektif.
yang lebih luas kepada masyarakat. Bagi
Dengan
peneliti
demikian
akan
mengurangi
dan
terjadinya
korupsi
serta
menambah variabel lain seperti pola-pola atau
Utara
yang
modus korupsi APBD, akibat terjadinya korupsi
sebelumnya berada pada urutan nomor 2 sesuai
APBD, serta strategi pemberantasan korupsi
dengan
APBD.
meminimalisasi mengubah
peringkat
laporan
Aceh
Indeks
Transparansi
di
selanjutnya
diharapkan
dapat
Indonesia pada tahun 2012.
KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan
Perilaku pemerintah
individu,
daerah,
Kelembagaan
Penerapan
perundang-
undangan, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap korupsi APBD di Aceh Utara. Secara bersama
dan
parsial
keempat
variabel
independen (Perilaku individu, Kelembagaan pemerintah undangan
daerah, dan
Penerapan
pengawasan)
perundangberpengaruh
signifikan terhadap korupsi APBD Aceh Utara.
Saran Pemerintah memperhatikan
diharapkan dan
agar
membenahi
lebih sistem
pemerintahan yang mengakibatkan terjadinya korupsi, seperti faktor-faktor perilaku individu, kelembagaan pemerintahan daerah, penerapan
33 -
Volume 2, No.2, Mei 2013
DAFTAR KEPUSTAKAAN Aceh Utara, Qanun Kabupaten Aceh Utara No. 20/2005 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Isaksen, J., 2005. The Budget Process and Corruption. Copyright 2005- U4 AntiCorruption Resource Centre. Masduki, T., 2009. Transparency International kembali meluncurkan Corruption Perception Index. Jakarta. (www.ti.or.id). Pope, J., 2008. Strategi Memberantas Korupsi. Jakarta: Tranparency International Indonesia. Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 79/2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Republik Indonesia, Tim Pengkajian SPKN Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan APBN/APBD. Sopanah, 2004. Analisa Anggaran Publik: Panduan TOT, Malang Corupption Watch (MCW). Jakarta:Yappika. Sudana, M., 2006. Good Governance Pengelolaan Anggaran Pemerinta Daerah (APBD) dan Implikasinya. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan Wicaksana. Vol. 15, No. 2. Hal: 150-158.
