PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI (STUDI DI PENGADILAN MILITER 103 PADANG)
ARTIKEL
Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Oleh:
SIGIT FEBRIANTO PRATAMA 1110012111180
Bagian Hukum Pidana
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2015
Reg No : 18/pid-02/VI-2015
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA
PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL Reg . No.18/Pid-02/VI-2015
Nama
: Sigit Febrianto Pratama
Nomor Buku Pokok
: 1110012111180
Program Kekhususan
: Hukum Pidana
Judul Skripsi
: Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Sebagai Korban Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh TNI (Studi di Pengadilan Militer 103 Padang)
Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website.
1. Yetisma Saini, S.H., M.H.
(Pembimbing I) ______________
2. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H.
(Pembimbing II) ______________
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TNI Sigit Febrianto Pratama1, Yetisma Saini1, Deaf Wahyuni Ramadhani1 1
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected] ABSTRACT
Journalists are people who regularly carry out journalistic activities. In carrying out their duties often journalists affected by riots, and one of them is persecution. It is necessary for the protection of journalists in performing their duties, functions as stipulated in Article 18 of Law No. 40 of 1999 on the Press. Issues raised in this study are (1) What kind of legal protection granted by the judge against journalists as victims of abuse by members of the military at the Military Court 103 Padang? (2) Are the constraints faced by judges in providing legal protection for journalists as a victim of persecution by the military in the Military Court 103 Padang?. The approach used socio-juridical. The data source is primary data, secondary data. The data obtained through interviews and document study. Data were analyzed qualitatively. Conclusion of the study (1) The form of legal protection for members of the Navy, namely the imposition of criminal sanctions against the perpetrators in accordance with the crime of persecution as well as the imposition of administrative sanctions. Legal protection is also provided by the Agency, the victim received medical attention and was accompanied by his lawyer (2) Constraints faced by judges in providing legal protection for victims of abuse that no problems were so significant that encountered by the judge. Problems were found precisely by the Agency that one of them is giving a new identity to the victim.
Keywords: Protection, Journalist, Victim, Indonesian National Army. Pendahuluan Pengertian wartawan diatur dalam
demo massa, tidak jarang yang terjadi
Pasal 1 angka 4 Undang–undang No. 40
adalah wartawan terkena imbas dari amuk
tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut
massa,
UU Pers) yaitu orang yang secara teratur
terhadap
melaksanakan kegiatan jurnalistik. Banyak
penganiayaan itu banyak terjadi dan tidak
peristiwa yang dialami wartawan yang
jarang menyisakan trauma yang dirasakan
terjadi pada saat menjalankan tugasnya,
para wartawan.
misalnya pada saat meliput suatu berita dalam suatu daerah, atau meliput suatu
misalnya
terjadi
wartawan.
penganiayaan
Kekerasan
dan
Pasal 8 UU Pers dirumuskan dalam melaksanakan
profesinya
wartawan
mendapat
perlindungan
hukum.
bertentangan dengan UU Pers dimana bila
Perlindungan
Hukum
jaminan
seseorang secara melawan hukum dengan
adalah
perlindungan dari pemerintah dan atau
sengaja
masyarakat
dalam
menghambat atau menghalangi pers untuk
melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan
peranannya
gagasan informasi terhadap khalayak umum.
peraturan
kepada
sesuai
wartawan
dengan
ketentuan
tindakan
yang
yang
Serta apabila tindakan tersebut disertai
berlaku. Selain adanya peraturan yang
dengan tindak pidana penganiayaan terhadap
memberikan
wartawan.
wartawan,
perundang-undangan
melakukan
perlindungan terdapat
terhadap
pula
standar
Seperti yang disebutkan dalam Pasal
perlindungan wartawan yang dikeluarkan
18 UU Pers :
oleh Dewan Pers melalui Peraturan Nomor
“Setiap orang yang secara melawan hukum
5/Peraturan-DP/IV/2008
dengan sengaja melakukan tindakan yang
tentang
Standar
Perlindungan Profesi Wartawan. Peraturan
perlindungan
berakibat menghambat atau menghalangi hukum
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan
terhadap pers belum maksimal dijalankan,
ayat (3) dipidana dengan pidana penjara
sehingga masih menimbulkan permasalahan
paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling
yaitu terjadi kekerasan pada wartawan pada
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
saat
rupiah)”.
melaksanakan
tugas
jurnalistik.
Perlindungan Hukum yang diberikan kepada wartawan masih lemah karena dalam praktik yang terjadi masih saja terjadi kekerasan terhadap wartawan. Hal tersebut sangat
Ketentuan Pasal 4 UU Pers : (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
(2) Terhadap
pers
nasional
dikenakan pembredelan
tidak
yang
Bukit Lampu. Dalam penganiayaan tersebut anggota TNI AL tidak hanya melakukan
mempunyai
memperoleh,
menyebarluaskan
gagasan
penganiayaan
terhadap
enam
orang
hak
wartawan itu saja tetapi anggota TNI AL
dan
tersebut juga merampas sebuah kamera yang
dan
sedang
informatika.
dipegang
oleh
salah
seorang
wartawan. Atas tindakan tersebut anggota
mempertanggungjawabkan
pemberitaan
asusila
pelarangan
atau
nasional
(4) Dalam
praktik
dilakukan oleh Satpol Pamong Praja di
(3) Untuk menjamin kemerdekaan pers,
mencari,
tempat
penyensoran,
penyiaran.
pers
menjadi
didepan
hukum,
wartawan mempunyai Hak tolak.
TNI AL telah melanggar UU Pers Pasal 18 jo Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam kasus tersebut hakim hanya menjatuhkan 11 bulan penjara terhadap
Pasal 351 ayat (1) KUHP :
salah seorang anggota TNI AL yang ikut “Penganiayaan
diancam
dengan
pidana serta dalam kasus penganiayaan terhadap
penjara paling lama dua tahun delapan bulan wartawan.Hal yang dilakukan oleh Anggota atau pidana denda paling banyak empat ribu TNI tersebut sangat tidak pantas mengingat lima ratus rupiah”. TNI AL adalah pelindung negara, rakyat dan Seperti kasus yang dialami oleh tumpah
darah
Indonesia.
Perlindungan
wartawan yang ada di Sumatera Barat pada terhadap
wartawan
selama
ini
belum
tahun 2013 khususnya kota Padang yang sepenuhnya ditegakkan hal itu terlihat makin dialami oleh enam orang wartawan yang meningkatnya jumlah kasus penganiayaan dipukuli oleh anggota TNI AL saat hendak terhadap wartawan khususnya di Kota meliput pembongkaran warung yang diduga
Padang tercatat ada 26 kasus yang terjadi
sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum
selama tahun 2014. UU Pers dibentuk
memberikan suatu
merupakan sebagai payung hukum untuk
kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian..
pers, namun pada kenyataannya masih saja
Agar
banyak
hukum terhadap korban maka dibentuklah
kasus
pelanggaran
terhadap
wartawan.
dapat
keadilan,
terwujudnya
ketertiban,
perlindungan
sebuah lembaga perlindungan saksi dan
Dari adanya kasus penganiayaan
korban guna melindungi hak-hak korban
yang dilakukan oleh anggota TNI AL
yang telah dirugikan atau lebih singkatnya
terhadap wartawan, maka penulis tertarik
lembaga perlindungan saksi dan korban
untuk mengangkat dalam sebuah tulisan
(LPSK). Dimana lembaga tersebut bertugas
yang
dan
berjudul:
“PERLINDUNGAN
berwenang
untuk
memberikan
WARTAWAN
perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi
SEBAGAI KORBAN PENGANIAYAAN
dan atau korban, LPSK juga merupakan
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
lembaga yang mandiri dan bertanggung
TNI”.
jawab
HUKUM
TERHADAP
Perlindungan
hukum
merupakan
perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang
untuk
menangani
pemberian
perlindungan dan bantuan kepada saksi dan atau korban. Berbicara
mengenai
perlindungan
bersifat preventif maupun yang bersifat
hukum, hal tersebut merupakan salah satu
represif, baik yang tertulis maupun tidak
hal terpenting dari unsur suatu negara
tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan
hukum. Dianggap penting karena dalam
bahwa perlindungan hukum sebagai suatu
pembentukan suatu negara akan dibentuk
gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu
pula hukum yang mengatur tiap-tiap warga
2.
negaranya.
Apakah kendala yang dihadapi oleh hakim dalam memberikan
Mengenai bentuk perlindungan hukum
perlindungan
dapat diberikan yakni:
wartawan
hukum
terhadap
sebagai
korban
penganiayaan 1. Perlindungan
fisik
dan
oleh
TNI
di
psikis: Pengadilan Militer 103 Padang.
Pengamanan penempatan
dan di
pengawalan, rumah
aman,
Metodologi
mendapat identitas baru, bantuan
Pendekatan yang digunakan dalam
medis dan bantuan rehabilitasi psiko-
penelitian ini bersifat yuridis sosiologis
sosial.
(Socio Legal Research), yaitu penelitian
2. Perlindungan hukum:
Keringanan
yang
berupa
studi
empiris
untuk
hukuman, dan saksi dan korban serta
menemukan teori-teori mengenai proses
pelapor tidak dapat dituntut secara
terjadinya
hukum.
bekerjanya hukum di dalam masyarakat.
yang
menjadi
rumusan
Bagaimanakah
proses
adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh
masalahnya adalah antara lain: 1.
mengenai
Sumber data dalam penelitian ini
Pemenuhan hak prosedural saksi: Adapun
dan
secara langsung di lapangan dengan
bentuk yang
melakukan wawancara dengan 1 orang
diberikan oleh hakim terhadap
hakim Pengadilan Militer 103 Padang
wartawan
yaitu Yanto Herdianto.
perlindungan
penganiayaan
hukum
sebagai oleh
korban TNI
Pengadilan Militer 103 Padang?
di
Data sekunder merupakan diperoleh dari putusan pengadilan tentang kasus
penganiayaan terhadap wartawan yang
berkaitan dengan masalah yang akan
dilakukan
diteliti.
oleh
anggota TNI
yang
diperoleh dari Pengadilan Militer 103 Padang tahun 2013. Teknik
Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan
pengumpulan
mengurutkan
yang
data kedalam pola kategori dan uraian
dilakukan dalam penelitian ini adalah
dasar sehingga dapat ditemukan tema
wawancara yaitu metode pengumpulan
dan hipotesis kerja yang diterangkan
data
keterangan
oleh data. Metode analisis data dalam
dengan melakukan tanya jawab secara
proses penelitian ini dilakukan dengan
lisan dengan informan. Wawancara yang
cara analisa kualitatif yaitu data yang
dilakukan
berupa
untuk
memperoleh
adalah
data
dan
wawancara
semi
tanggapan
atau
pendapat
terstruktur yaitu menggunakan pedoman
sehingga tidak berupa angka tetapi
wawancara dan ada kalanya peneliti
berupa kata atau kalimat.
tidak menggunakan pedoman dalam melakukan
wawancara
untuk
Kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang diangkat
pengumpulan datanya. Studi dokumen
dalam penelitian ini.
adalah teknik pengumpulan data dengan
Hasil Penelitian dan Pembahasan
cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari
peraturan
perundang-undangan,
dokumen-dokumen,
buku-buku
yang
berkaitan dengan permaslahan yang akan diteliti
dan
hasil
penelitian
yang
1. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim di Pengadilan Militer 103 Padang.
Menurut Bapak Yanto
Hardianto
perlindungan
terhadap
kasus
hukum
penganiayaan
terhadap wartawan yang dilakukan
oleh anggota TNI AL yaitu dengan
bulan, “Sertu SH” yang dijatuhi
penjatuhan sanksi pidana terhadap
pidana penjara selama 11 bulan dan
pelaku sesuai dengan tindak pidana
“Parka A” yang hanya dijatuhi
penganiayaan yang dilakukan oleh
pidana penjara selama 8 bulan yang
tersangka atau terdakwa.
Seperti
mana para pelaku melanggar Pasal
kasus yang menimpa wartawan yang
18 UU Pers jo Pasal 351 KUHP yang
ada di Sumatra Barat khusunya kota
berbunyi “Setiap orang yang secara
Padang
yang
melawan hukum dengan sengaja
dialami oleh enam orang wartawan
melakukan tindakan yang berakibat
yang dipukuli oleh anggota TNI AL
menghambat
saat hendak meliput pembongkaran
pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat
warung yang diduga menjadi tempat
(2) dan ayat (3) dipidana dengan
praktik asusila yang dilakukan oleh
pidana penjara paling lama 2 (dua)
Satpol
Bukit
tahun atau denda paling banyak
Yanto
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
Lampu.
pada
tahun
Pamong Menurut
Praja
2012
di
Bapak
Hardianto kasus tersebut diputus pengadilan masing-masing pelaku dijatuhi sanksi pidana yang berbedabeda mengingat apa yang dilakukan oleh masing-masing pelaku, 3 orang pelaku diantaranya dijatuhi sanksi pidana yang berinisial “Sertu ZM” yang dijatuhi pidana penjara 11
atau
menghalangi
rupiah)”. Selanjutnya menurut Bapak Yanto Hardianto, selain
penjatuhan
sanksi
pidana penjara saja akan tetapi para pelaku
juga
dikenakan
sanksi
administratif yakni berupa penundaan kenaikan pangkat didalam instansinya dan dapat diberhentikan secara tidak
hormat bagi pelaku tindak pidana berat.
tanpa
Hal
guna
persidangan. Ancaman yang dimaksud
memberikan efek jera terhadap pelaku
adalah segala bentuk perbuatan yang
serta memberikan contoh kepada yang
menimbulkan
lain agar tidak melakukan hal yang
maupun
sama.
mengakibatkan saksi dan/atau korban
tersebut
diterapkan
harus
hadir
akibat
tidak
langsung
baik
ke
langsung
langsung
yang
Selain perlindungan yang diberikan
merasa takut dan/atau dipaksa untuk
oleh hakim dalam persidangan menurut
melakukan atau tidak melakukan sesuatu
Bapak Yanto Hardianto perlindungan
hal yang berkenaan dengan pemberian
hukum terhadap korban juga diberikan
kesaksiannya
oleh
dari
perlindungan terhadap
dalam
suatu
proses
LPSK,
adapun
bentuk
peradilan pidana. Bentuk ancaman tidak
yang
diberikan
LPSK
hanya fisik, tetapi juga psikis. Korban
korban
yakni
pemberian
memperoleh
perlindungan
atas
bantuan medis terhadap korban yang
keamanan pribadi, keluarga dan harta
mengalami luka-luka akibat pemukulan
bendanya, serta bebas dari ancaman
yang dilakukan oleh anggota TNI AL
yang berkenaan dengan kesaksian yang
tersebut, di dalam persidangan Bapak
akan, sedang, atau telah diberikannya,
Yanto Hardianto juga menambahkan
dan
bahwa
penasehat hukum.
korban
juga
diberikan
perlindungan bila pihak korban yang
korban
juga
Dalam kaitannya
didampingi
oleh
dengan
merasa dirinya berada dalam ancaman
perlindungan wartawan, UU Pers dengan
yang sangat besar atas persetujuan
tegas
hakim dapat memberikan kesaksian
melaksanakan
menyatakan
bahwa
profesinya
dalam wartawan
mendapatkan
perlindungan
hukum.
memberikan kesaksian juga didampingi
Lebih lanjut mengenai perlindungan,
oleh penasehat hukumnya agar korban
Dewan Pers juga memberikan standar
tidak
perlindungan terhadap wartawan melalui
tersangka, dan juga apabila korban
Peraturan
5/Peraturan-
mendapatkan ancaman yang besar, maka
dalam
korban atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksiannya tanpa harus
Nomor
DP/IV/2008
dimana
melaksanakan
tugas
jurnalistik,
memperoleh
perlindungan
wartawan
hukum dari Negara, masyarakat, dan perusahan
pers
dalam
menjalankan
mengalami
intimidasi
dari
hadir langsung di persidangan. 2. Kendala yang ditemui oleh hakim di Pengadilan Militer 103 Padang. kendala
fungsi dan tugas dari seorang wartawan.
yang
Dalam peraturan Dewan Pers juga secara
Memberikan
tegas
dalam
Terhadap Wartawan Sebagai Korban
menjalankan tugas jurnalistik, wartawan
Penganiayaan Oleh TNI di Pengadilan
dilindungi
kekerasan,
Militer 103 Padang. berdasarkan hasil
dan
wawancara penulis dengan Bapak Yanto
menjelaskan
dari
pengambilan,
bahwa
tindak
penyitaan,
atau
dihadapi
oleh
Hakim
Perlindungan
dalam Hukum
perampasan alat-alat kerja, serta tidak
Hardianto selaku hakim
Pengadilan
boleh dihambat atau diintimidasi oleh
Militer 103 Padang, tidak ada kendala
pihak manapun.
yang begitu signifikan yang dihadapi
Selanjutnya perlindungan hukum
dalam persidangan, dalam persidangan
yang diberikan terhadap korban menurut
kasus penganiayaan terhadap wartawan
Bapak
juga
oleh anggota TNI AL pihak korban
dalam
bersedia hadir dalam persidangan dan
Yanto
menambahkan
Hardianto korban
korban
juga
kesaksian
bersedia
berdasarkan
memberikan
hak-hak yang lainya. Sebagaimana yang
apa
tertuang dalam Pasal 5 Undang-undang
yang
dialaminya sendiri. Selanjutnya Bapak
Nomor
13
Tahun
2006
tentang
Yanto Hardianto menambahkan korban
Perlindungan
Saksi
dan
Korban,
juga bersedia untuk di visum guna alat
bahwasanya
korban
berhak
bukti yang sah di persidangan. Dan
diberikan identitas baru.
korban juga mendapat perlindungn dari
Penutup
LPSK
berupa
memberikan
bantuan
setiap
Berdasarkan
pembahasan
yang
penasehat hukum, bantuan medis, dan
terdapat pada bab sebelumnya dari hasil
terbebas dari ancaman maupun tekanan
penelitian yang telah diperoleh penulis,
dari pelaku. Hal itu diberikan kepada
maka dapat ditarik kesimpulan.
korban atas permintaan dari pihak
1. Perlindungan hukum terhadap
korban sendiri. Kendala yang ditemukan
wartawan
justru dari pihak LPSK itu sendiri yakni
penganiayaan
salah
memberikan
oleh anggota TNI di Pengadilan
identitas baru bagi para korban, sebab
Militer 103 Padang yaitu dengan
pemberian identitas baru bagi korban
menjatuhkan
bukan
perkara
penjara terhadap pelaku dan
budaya
yang
satunya
sulitnya
mudah, berlaku
mengingat di
tengah
sebagai yang
korban dilakukan
sanksi
pidana
penjatuhan sanksi administratif.
masyarakat dan sistem kekerabatan yang
Korban
juga
mendapat
masih sangat kental. Jika diberikan
perlindungan dari LPSK, dimana
identitas baru , hal tersebut akan
korban
memutus hubungan kekeluargaan dan
perlindungan
memperoleh atas
keamanan
pribadi, korban juga mendapat
Berdasarkan kesimpulan diatas
bantuan medis, serta korban juga
maka
di
perlindungan
dampingi
oleh
penasehat
hukum. 2. Kendala hakim
penulis
dijanjikan yang
dihadapi oleh
dalam
memberikan
perlindungan hukum wartawan
sebagai
terhadap
menyarankan hukum
kepada
dalam
UU
yang
wartawan
Pers
masih
memerlukan penyempurnaan dan peningkatan.
Standar
korban
perlindungan wartawan yang kini
penganiayaan oleh anggota TNI
telah tertuang dalam Peraturan
di Pengadilan Militer 103 Padang
Dewan
yakni
semestinyalah dapat dijadikan
tidak
ditemukannya
Pers
misalnya,
kendala yang begitu signifikan
muatan
dalam
kasus
Sehingga diperlukannya revisi
dilakukan
UU Pers agar kekerasan terhadap
persidangan
penganiayaan
yang
oleh anggota TNI AL terhadap
dalam
UU
Pers.
wartawan dapat diminimalisir.
wartawan di bukit lampu padang. Perlu
ditingkatkan
upaya
Sebab korban bersedia hadir sosialisasi atau pemasyarakatan dalam persidangan, korban juga Undang-undang
Nomor
40
meberikan kesaksian berdasarkan Tahun
1999
tentang
Pers
apa yang ia alami sendiri, korban khususnya
yang
berkaitan
dan
kewajiban
bebas dari ancaman maupun dengan
hak
tekanan dari pelaku dan korban masyarakat untuk berperan serta juga bersedia untuk di visum. dalam
menumbuhkan
dan
mengembangkan (kebebasan)
kemerdekaan pers
yang
Republik Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta. Kartini
Kartono, 1996, Pengantar Metode dan Riset Sosial, Manjar, Bandung.
P.A.F
Lamintang, 2012, Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, Sinar Grafika, Jakarta.
bertanggung jawab.
Daftar Pustaka
A. Buku – buku Abdussalam, Victimology, Jakarta. Adami
2010, PTIK,
Chazawi, 2010, Pelajaran Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Andi Hamzah, 1994, Azaz – Azaz Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Arif Gosita, 1993, Masalah Korban Kejahatan, Akademika, Jakarta. , 1989, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta. Bambang
Sunggono, 2006, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Bambang
Waluyo, 2012, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta.
, 1991, Implementasi Kekuasaan Kehakiman
Soeharto RM, 1991, Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakart. Soerjono
Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.
Sofyan Sastra Widjaya, 1990, Hukum Pidana I, Armico, Bandung. Triana
Puspita Sari, 2013, Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Mengalami Kekerasan Dalam Melakukan Kegiatan Jurnalistik, Skripsi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
B. Perundang- Undangan Undang – undang No. 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP).
Undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksisaksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. C. Sumber Lain Azzara, 2011, Perlindungan Hukum, http//id.answers.yahoo.c om/question/index?qid= 20120122002220aapauv z/, diakses 24 Maret 2015 Pukul. 20.30 WIB. Adhis Ubay, 2011, Memahami Tugas Waetawan, http://adhisubay.blogspo t.com/2012/11/memaha mi-tugas-wartawan.html, diakses 31 Maret 2015 Pukul 13.25 WIB. Dimas, 2013, Tentara Nasional Indonesia, http://www.Tniad.mil.idi ndex.php./profil/kodetik/8-wajib-tni, diakses 14 Februari 2015 Pukul 15.36 WIB.
Jurnalistik, 2012, Aniaya Jurnalis, Oknum TNI AL Harus Ditindak Tegas, http://www.hukumonline .com/berita/baca/lt4fc71 c910fb04/aniayajurnalis--oknum-tni-alharus-ditindak-tegas, diakses 11 Februari 2015 Pukul 20.00 WIB. Miftahul Ulum, 2012, 8 Tugas Wartawan, http://www.solopos.com/ 2012/12/27/ini-dia-8tugas-wajib-wartawan362455, diakses 31 Maret 2015 Pukul 14.09 WIB. Rus Akbar, 2013, Kekerasan Fisik Masih Menghantui Wartawan, http://news.okezone.com /read/2013/08/21/340/85 3428/kekerasan-fisikmasih-menghantuiwartawank, diakses 11 Februari 2015 Pukul 20.10 WIB. Uti,
2009, Perlindungan Hukum, http//www.artikata.com/ artiperlindunganhukum. html, diakses 24 Maret 2015 Pukul. 20.30 WIB.
Wiwik, 2011, Kode Etik Jurnalistik, http://witantra.wordpres s.com/2008/06/06/kodeetik-jurnalistikwartawan-indonesia/, diakses 31 Maret2015 Pukul 14.22 WIB.
