Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan…
201
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERANAN MASYARAKAT SEBAGAI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM KEGIATAN USAHA SUATU PERUSAHAAN GUNA MENCAPAI KESEJAHTERAAN Oleh : Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Abstract Indonesia is a country that has a good capacity for various fields, which include political, economic, social, cultural, defense and security, can giving a function to processing Indonesian growth and progress of a country reviewing of the economic development of the country. The role of the company in the process of economic development of the people of Indonesian can be do by involving to participate in the activities of the company, and the entry in the company's organizational structure or by investing in a company. People who participate in the activities of investment companies known as shareholders or investors. The shareholder is helpful all the aspect of company activities, such as helping in the company progressing and welfarestate. In the practice of this company will be explored more specifically, where the attention of company performance that involve the society to be active in the practice of the company activities and make a welfaresatete. But the problem is dynamic processing of the company's performance, because the company's performance is not always will be remaining static. Keywords : Legal Protection, Shareholder, Welfarestate. Abstrak Indonesia adalah negara yang memiliki kapasitas yang baik untuk berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dapat memberikan fungsi untuk memproses pertumbuhan Indonesia dan kemajuan suatu negara meninjau pembangunan ekonomi negara. Peran perusahaan dalam proses pembangunan ekonomi rakyat Indonesia bisa dilakukan dengan kegiatan dalam perusahaan, dan masuk dalam struktur organisasi perusahaan atau dengan berinvestasi di perusahaan. Orang-orang yang berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan investasi yang dikenal sebagai pemegang saham atau investor. Para pemegang saham adalah membantu semua aspek kegiatan perusahaan, seperti membantu dalam memajukan perusahaan dan negara kesejahteraan. dalam praktek perusahaan ini akan tereksplorasi lebih khusus, di mana perhatian kinerja perusahaan yang melibatkan masyarakat untuk aktif dalam praktek kegiatan perusahaan dan dan membuat sebuah negara kesejahteraan. Tapi masalahnya adlah pengolahan dinamis kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan, karena kinerja perusahaan tidak selalu akan tersisa statis. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Negara Kesejahteraan.
202
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan Negara mempunyai kapasitas
yang
yang baik untuk
Melihat sebagai
status
Negara
Negara
Indonesia
berkembang
ini,
berbagai bidang, yang diantaranya bidang
memberikan pandangan bagaimana cara
politik,
budaya,
Negara Indonesia dapat menjadi Negara
pertahanan dan keamanan. Kapasitas yang
yang maju. Dalam setiap pidatonya,
baik
Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko
ekonomi,
ini
sosial,
berfungsi
pembangunan
dalam
Negara
proses itu
Widodo selalu menyampaikan bahwa
sendiri. Namun, tidak dapat dipungkiri
kemajuan suatu Negara adalah ditinjau
bahwa
Negara
dari perkembangan ekonomi Negara itu
Indonesia ini tergolong masih lambat,
sendiri. Hal ini tentunya memberikan
melihat sektor pembidangan yang tidak
paradigma
merata.1Sebagai
kesejahteraan
proses
Indonesia
pembangunan
contoh
pengaturan
bahwa
unsur
masyarakat
fenomena berimplikasi
terhadap usaha dagang yang bergerak
dengan perkembangan ekonomi di Negara
di
Indonesia.2 Selain itu,di dalam Garis
bidang
dihadapkan
ekonomi
masih
perlu
dengan pengaruh politik
Besar
Haluan
dinyatakan
sering disebut ekonomi politik. Hal ini lah
pembangunan ekonomi merupakan salah
yang menjadi alasan mengapa Negara
satu bagian penting dari pembangunan
Indonesia
Nasional dengan tujuan utama untuk
Negara
yang
berkembang.
eksplisit
(GBHN),
yang berada di Negara Indonesia atau
termasuk
secara
Negara
bahwa
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1
Setiawan Tirta Wijaya., Ekonomi Politik : Perkembangan Konsep Pemikiran Modern,http://konsultanseojakarta.com/ekonomi -politik-perkembangan-konsep-pemikiranmodern.php, diakses pada tanggal 21 November 2012.
2
Tulus T.H., Tambunan, 2011, Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Bogor.
203
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… Apabila menelusur lebih mendalam kembali
mengenai
menitikberatkan kepada praktik badan
perkembangan
usaha ataupun perusahaan. Prospek yang
ekonomi di Indonesia, kita perlu melihat
diberikan oleh suatu perusahaan terhadap
apakah
perkembangan
hukum
mengatur
secara
perkembangan
yang
dipakai
telah
ekonomi
masyarakat,
spesifik
mengenai
tentunya kita bisa melihat secara langsung
ekonomi
untuk
apa yang dilakukan oleh perusahaan
masyarakat. Seperti yang telah tertuang
dalam
pada alinea keempat Pembukaan Undang-
Indonesia. Salah satunya
Undang Dasar
perusahaan
Negara
Republik
perkembangan
ekonomi
di
adalah suatu
memberikan
banyak
Indonesia Tahun 1945 yaitu “untuk
peluang kerja bagi masyarakat ataupun
memajukan kesejahteraan umum dan
perusahaan dapat membantu masyarakat
mencerdaskan kehidupan bangsa”, telah
melalui pemberian bantuan sosial bagi
ekonomi
masyarakat atau sering disebut Corporate
untuk kesejahteraan masyarakat telah
Social Responsibility (CSR).3CSR ini
mendapat perlindungan dan strategi yang
diberikan oleh perusahaan sebagai bentuk
jelas oleh konstitusi Negara Indonesia.
komitmen perusahaan atau dunia bisnis
Selain itu, pengelolaan ekonomi untuk
untuk berkontribusi dalam pengembangan
menunjang
ekonomi
jelas
bahwa
perkembangan
perkembangan
ekonomi
yang
berkelanjutan
dengan
Negara Indonesia juga diatur melalui
memperhatikan tanggung jawab sosial
pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
perusahaan dan menitikberatkan pada
Republik Indonesia Tahun 1945.
keseimbangan antara perhatian terhadap
Praktik
perkembangan
ekonomi
aspek ekonomis, sosial dan lingkungan.
untuk masyarakat ini tidak lepas dalam kaitan mengenai dunia usaha, dunia perdagangan, ataupun dunia bisnis yang
3
Hendrik Budi untung, 2007, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
204
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… Peranan perusahaan dalam proses perkembangan Indonesia
ekonomi
dapat
masyarakat
kemudian
menjadi
masalah
adalah
dengan
apabila terjadi proses kinerja perusahaan
ikut
yang dinamis, karena tidak selamanya
berpartisipasi dalam kegiatan perusahaan,
kinerja perusahaan akan berjalan secara
dengan masuk dalam struktur organisasi
statis.5Hal ini dapat dipengaruhi oleh
perusahaan ataupun dengan melakukan
beberapa faktor, yakni Sumber Daya
perusahaan.4
Alam, Sumber Daya manusia dan barang
melibatkan
investasi
dilakukan
ekonomi kepada masyarakat. Tetapi yang
masyarakat
dalam
suatu
untuk
Melakukan
investasi
dalam
suatu
modal yang selalu mengalami perubahan.
perusahaan
memberi
manfaat
untuk
Berdasarkan masalah yang telah
masyarakat,
diuraikan di atas, maka penulis tertarik
menggerakkan
ekonomi
menampung tenaga kerja, meningkatnya
untuk
kualitas masyarakat yang berada di daerah
penelitian mengenai perlindungan hukum
investasi, dan lain-lain. Cara seperti ini
terhadap peranan masyarakat sebagai
menjadi cara yang proporsional untuk
para pemegang saham dalam kegiatan
mendudukan masyarakat sebagai subjek
usaha suatu perusahaan guna mencapai
untuk berperan dalam praktik perusahaan.
kesejahteraan.
Praktik telah
terurai
dunia diatas
perusahaan membantu
yang kita
melakukan
pembahasan
dan
2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas,
untuk menelaah lebih spesifik kinerja
maka
perusahaan yang melibatkan masyarakat
masalah sebagai berikut:
untuk aktif dalam praktik dunia usaha
a. Bagaimanakah perlindungan hukum
guna dapat memberikan kesejahteraan
dapat
terhadap
dirumuskan
peranan
beberapa
masyarakat
sebagai para pemegang saham dalam 4
Salim dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
5
Tulus T.H., Tambunan, Op.Cit., hal. 44-45.
205
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… kegiatan usaha suatu perusahaan guna mencapai kesejahteraan ? b. Apakah
perlindungan
terhadap
peranan
sebagai
para
dalam
kegiatan
perusahaan
menarik
kesimpulan
digunakan prosedur penalaran deduktif.
yang menjadi hambatan
pemberian
Dalam
Prosedur
penalaran
deduktif
adalah
hukum
prosedur penalaran yang berawal dari
masyarakat
suatu peraturan perundangan-undangan
pemegang
saham
dan berakhir pada suatu kesimpulan
usaha suatu
berupa fakta hukum yang dapat dilihat
guna
mencapai
dari pendapat-pendapat hukum
kesejahteraan ? 3. Metode Penelitian
B. PEMBAHASAN
Penulisan ini menggunakan metode
1. Tinjauan Tentang Para Pemegang Saham
penelitian sebagai berikut : Pemegang
saham
merupakan
Jenis penelitian yang digunakan kumpulan peneliti
adalah
penelitian
dari
orang-orang
yang
hukum menanamkan
modalnya
di
suatu
normatif. dengan menggunakan metode perusahaan
atau
orang-orang
yang
analisis kualitatif, yaitu terhadap bahan mempunyai saham di suatu perusahaan. hukum primer dilakukan diskripsi hukum Pemegang positif,
yaitu
memaparkan
saham
yang
menanamkan
atau modalnya di suatu perusahaan biasa
menguraikan isi dan struktur hukum disebut juga dengan penanam modal atau positif yang terkait dengan perlindungan investor. Berdasarkan Pasal 1 angka 4 hukum terhadap peranan
masyarakat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
sebagai para pemegang saham dalam tentang Penanaman Modal menjelaskan kegiatan
usaha suatu perusahaan guna “Penanam modal adalah perseorangan
mencapai kesejahteraan. atau
badan
usaha
yang
melakukan
206
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… penanaman modal yang dapat berupa
adalah para pemegang
penanam
mempunyai kepentingan untuk melakukan
modal
dalam
negeri
dan
penanam modal asing”.
pengawasan suatu perusahaan, secara
Melihat kondisi yang terdapat di atas, kebanyakan
para
pemegang
saham
keseluruhan memiliki persentase saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dan
banyak yang melakukan investasi dalam
memiliki
bentuk
perusahaan,
pembelian
dikarenakan,
saham yang
saham.
pembelian
Hal
prioritas sedangkan
dalam
suatu
pemegang
erat
saham minoritas adalah para pemegang
kaitannya dengan praktek pasar modal,
saham yang mempunyai kepentingan
dimana pasar modal memberikan peluang
untuk
yang cukup mudah untuk banyak pihak
perusahaan, secara keseluruhan memiliki
melakukan pembelian saham. Saham
persentase saham kurang dari 50% (lima
sering diartikan sebagai suatu surat
puluh persen) dan tidak memiliki hak
berharga
prioritas dalam suatu perusahaan.7
yang
saham
ini
hak
menunjukkan
adanya
kepemilikan seseorang atau badan hukum terhadap perusahaan penerbit saham6.
melakukan
pengawasan
suatu
Pemegang saham yang mempunyai saham dalam suatu perusahaan diberikan
Dengan adanya kepemilikan saham
bukti kepemilikan. Hal ini sesuai dengan
oleh para pemegang saham tersebut, maka
Pasal 51
pemegang saham dalam suatu perusahaan
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :
Kemudian berdasarkan Pasal 52 Ayat (1)
pemegang
dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007
pemegang saham minoritas disini dapat
tentang Perseroan Terbatas. pemegang
dilihat bahwa pemegang saham mayoritas
saham tersebut diberikan hak untuk
6
saham
mayoritas
Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta, hal. 5.
7
Undang-Undang Nomor 40
Kamus Bahasa Indonesia http://www.mediabpr.com/kamus-bisnisbank/pemegang_saham_mayoritas.aspx.
207
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… a. Menghadiri dan mengeluarkan suara
juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :
dalam RUPS; b. Menerima pembayaran dividen dan
c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan
saham
oleh
para
pemegang saham memang umumnya menunjukan
bahwa
adanya
kepemilikan dalam suatu perusahaan. Hal ini
dikarenakan
saham
merupakan
kekayaan pribadi (personal property) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (movable property) yang tidak dapat
diraba
(intangeble).
Namun
demikian dapat dialihkan (transferable), dengan
cara menjual sahamnya atau
menggunakannya dalam bentuk “gadai” (pand,
pledge)
maupun
Kontrol,
adalah
pemegang
memilih dewan Direksi. Hal ini berarti
undang-undang ini.
dapat
a. Hak
saham biasa mempunyai hak untuk
sisa kekayaan hasil likuidasi;
Kepemilikan
saham yang terdapat dalam perusahaan
berbentuk
“fidusia” (fiduciary), sehingga semua hak melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham.8 Selain hak-hak yang diberikan dalam UUPT, umumnya para pemegang
bahwa
pemegang
saham
mempunyai hak untuk mengontrol siapa saja yang akan memimpin perusahaannya. b. Hak
menerima
Pembagian
Keuntungan, adalah sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan bagian dari keuntungan (laba) perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, tetapi sebagian laba akan ditanamkan kembali ke dalam perusahaan. c. Hak memesan efek terlebih dahulu (Preemtive Right), adalah hak untuk mendapatkan persentase kepemilikan yang
sama
mengeluarkan saham. mengeluarkan
jika
perusahaan
tambahan Jika
lembar
perusahaan
tambahan
lembar
saham yang beredar akan lebih 8
M. Yahya Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 257.
banyak dan akibatnya persentase
208
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… kepemilikan saham yang lama akan
juga mempunyai hak suara dalam RUPS
turun. Hak
preemtive memberi
tersebut seperti yang diatur pada Pasal
prioritas kepada pemegang saham
52 Ayat (1) huruf a Undang-Undang
lama untuk membeli tambahan saham
Nomor 40
baru,
Perseroan Terbatas yang menyatakan
sehingga
persentase
kepemilikan tidak berubah.9
“saham
2. Tinjauan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Peranan Masyarakat Sebagai Pemegang Saham Dalam Kegiatan Usaha Suatu Perusahaan Perlindungan masyarakat
hukum
sebagai
bagi
para
pemegang
Tahun
2007
memberikan
pemiliknya
untuk
tentang
hak
kepada
menghadiri
dan
mengeluarkan suara dalam RUPS”. Dalam hal ini pemegang saham mayoritas tentunya telah jelas akan memperoleh
perlindungan
hukum
saham di suatu perusahaan ini terdiri dari
yang
lebih
hak-hak yang mengacu pada Undang-
dengan
pemegang
saham
minoritas,
Undang Perseroan Terbatas (UUPT).
karena
pemegang
saham
mayoritas
Keberadaan
sebagai
berpotensi mempunyai peranan lebih
pemegang saham di suatu perusahaan
besar dalam pengambilan keputusan
memang
dalam
RUPS. Oleh karenanya amanat Undang-
melakukan setiap pengembangan usaha
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
perusahaan,
Perseroan
masyarakat
dapat
pengembangan
berperan
karena usaha
sebelum
Terbatas
dibandingkan
(UUPT)
telah
dilakukan,
mengatur hak-hak pemegang saham,
perusahaan melakukan RUPS sebagai
khususnya pemegang saham minoritas.
wujud
dalam
Bentuk-bentuk hak pemegang saham
perusahaan, dimana pemegang saham
minoritas tersebut adalah sebagai berikut:
keputusan
itu
baik
tertinggi
1) Personal Right (Hak Perseorangan) 9
M. Fakhruddin, M. Sopian Hadianto, 2001, Perangkat dan Model Analisis Investasi di Pasar Modal, Gramedia, Jakarta, hal. 12.
209
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… Secara umum, semua orang adalah sama
kedudukannya
dalam hukum,
akibat
keputusan
RUPS,
Direksi,
dan/atau Dewan Komisaris.
berhak atas pekerjaan dan penghidupan
2) Appraisal Right
yang layak bagi kemanusiaan. Hak
Appraisal
Right
pemegang
Hak
membela kepentingannya dalam rangka
adalah
relatif.
menilai
adalah subjek hukum yang mempunyai
dipergunakan oleh pemegang saham pada
hak untuk menggugat Direksi atau
saat meminta kepada perseroan agar
Komisaris,
atau
sahamnya dinilai dan dibeli dengan harga
Komisaris melakukan kesalahan atau
yang wajar, karena pemegang saham
kelalaian yang merugikan pemegang
tersebut
saham
perseroan yang dapat merugikannya atau
minoritas
Direksi
melalui
pengadilan
negeri.
tidak
saham.
untuk
Masyarakat sebagai pemegang saham
apabila
harga
minoritas
hak
perseorangan dilindungi oleh hukum, perseorangan
saham
adalah
Hak
menyetujui
ini
tindakan
merugikan perseroan itu sendiri.
Personal Right pemegang saham
Appraisal Right pemegang saham
minoritas dalam Undang-Undang Nomor
minoritas dalam Undang-Undang Nomor
40
40
Tahun
2007
tentang
Perseroan
Tahun
2007
tentang
Perseroan
Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :
Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :
Pasal 61 Ayat (1)
Pasal 62 Ayat (1) berhak
Setiap pemegang saham berhak meminta
mengajukan gugatan terhadap perseroan
kepada Perseroan agar sahamnya dibeli
ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan
dengan harga yang wajar apabila yang
karena tindakan perseroan yang dianggap
bersangkutan tidak menyetujui tindakan
tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai
Perseroan yang merugikan pemegang
Setiap
pemegang
saham
saham atau Perseroan, berupa :
210
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… a. Perubahan anggaran dasar;
Pasal 43 Ayat (1) dan Ayat (2)
b. Pengalihan
(1) Seluruh saham yang dikeluarkan
atau
penjaminan
kekayaan Perseroan yang mempunyai
untuk
nilai lebih dari 50% (lima puluh
terlebih dahulu ditawarkan kepada
persen) kekayaan bersih Perseroan;
setiap pemegang saham seimbang
atau
dengan
c. Penggabungan,
peleburan,
pengambilalihan, atau pemisahan.
Pre-Emptive Right adalah hak untuk meminta didahulukan atau hak untuk memiliki lebih dahulu atas saham yang
perseroan
Dalam dapat
anggaran
diatur
dasar
pembatasan
mengenai keharusan menawarkan saham, baik ditawarkan kepada pemegang saham intern
maupun
pelaksanaanya persetujuan
ekstern, harus
dahulu
atau
mendapat dari
organ
Pre-Emptive Right pemegang saham dalam
Undang-
Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :
modal
saham
harus
untuk
klasifikasi saham yang sama. (2) Dalam
hal
modal
saham
yang
untuk
penambahan
merupakan
klasifikasinya
saham
belum
dikeluarkan, yang berhak terlebih
dahulu
pemegang
adalah
akan
yang pernah
membeli seluruh
saham sesuai dengan
perimbangan jumlah saham yang dimilikinya. 4) Derivative Right Kewenangan
pemegang
saham
minoritas untuk menggugat Direksi dan Komisaris
perseroan.
minoritas
pemilikan
dikeluarkan
3) Pre-Emptive Right
ditawarkan.
penambahan
yang
mengatasnamakan
perseroan. Pemegang saham minoritas memiliki
hak
untuk
membela
kepentingan perseroan melalui otoritas lembaga
peradilan,
gugatan
melalui
lembaga peradilan harus membuktikan
211
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… adanya kesalahan atau kelalaian Direksi
5) Enquete Recht (Hak Enquete)
atau Komisaris.
Enquete Recht atau hak angket
Derivative Right pemegang saham
adalah
hak
minoritas dalam Undang-Undang Nomor
pemeriksaan.
40
kepada
Tahun
2007
tentang
Perseroan
untuk
melakukan
Hak
angket
diberikan
pemegang
saham
minoritas
Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :
untuk
Pasal 79 Ayat (2) huruf a
pemeriksaan terhadap perseroan melalui
Penyelenggaraan dimaksud
RUPS
pada
sebagaimana
Ayat
(1)
dapat
mengajukan
permohonan
pengadilan, mengadakan pemeriksaan berhubung
terdapat
dugaan
adanya
dilakukan atas permintaan:
kecurangan-kecurangan atau hal-hal yang
a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang
disembunyikan oleh Direksi, Komisaris
saham yang bersama-sama mewakili
atau pemegang saham mayoritas.
1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari
Enquete Recht pemegang saham
jumlah seluruh saham dengan hak
minoritas dalam Undang-Undang Nomor
suara,
40
kecuali
anggaran
dasar
Tahun
2007
tentang
Perseroan
menentukan suatu jumlah yang lebih
Terbatas (UUPT) adalah sebagai berikut :
kecil
Pasal 97 Ayat (6)
Pasal 144 Ayat (1)
Atas nama Perseroan, pemegang saham
Direksi, Dewan Komisaris atau 1 (satu)
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
pemegang mewakili
saham paling
atau
lebih
yang
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
sedikit
1/10
(satu
saham
dengan
hak
suara
dapat
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
mengajukan gugatan melalui pengadilan
saham
negeri terhadap anggota Direksi yang
dengan
hak
suara,
dapat
mengajukan usul pembubaran Perseroan
karena
kesalahan
atau
kelalaiannya
kepada RUPS.
menimbulkan kerugian pada Perseroan.
212
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… Pasal 114 Ayat (6)
menciptakan hal tersebut maka perlu
Atas nama Perseroan, pemegang saham
pemberdayaan
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu
perekonomian,
persepuluh) bagian dari jumlah seluruh
diamanatkan
saham
Undang-Undang
dengan
hak
suara
dapat
dari
berbagai
aspek
sebagaimana dalam
Pasal
33
Dasar
Negara
menggugat anggota Dewan Komisaris
Republik Indonesia Tahun 1945 yang
yang karena kesalahan atau kelalaiannya
menyatakan beberapa hal, yaitu :
menimbulkan kerugian pada Perseroan
a. Perekonomian
disusun
sebagai
ke pengadilan negeri.
usaha bersama berdasar atas azas
Pasal 138 Ayat (3) huruf a
kekeluargaan.
Permohonan
pemeriksaan
Perseroan
b. Cabang-cabang
produksi
yang
dapat diajukan oleh :
penting bagi Negara dan
a. 1 (satu) pemegang saham atau lebih
menguasai hajat hidup orang banyak
yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah
yang
dikuasai oleh Negara. c. Bumi
air
dan
kekayaan
yang
seluruh saham dengan hak suara10
terkandung di dalamnya dikuasai oleh
3. Tinjauan Tentang Kesejahteraan Masyarakat
Negara dan dipergunakan sebesartbesarnya untuk kemakmuran rakyat.
Kesejahteraan
masyarakat
adalah d. Perekonomian
nasional
suatu keadaan dimana Negara telah maju diselenggarakan
berdasarkan
atas
dari segi perekonomian dan tidak ada demokrasi ekonomi dengan prinsip kemiskinan. Kesejahteraan masyarakat di kebersamaan, efisiensi berkeadilan, Indonesia
masih
dalam
tahap berkelanjutan,
pengupayaan,
sehingga
berwawasan
untuk lingkungan, kemandirian, serta dengan
10
Ibid. hal. 275-319.
213
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan… menjaga keseimbangan kemajuan dan
2. Saran
kesatuan ekonomi nasional
a. Para pelaku usaha mengindahkan
Keberadaan Undang-Undang Dasar Negara 1945
Republik
Indonesia
memang
penjaminan
mampu
dalam
masyarakat
Tahun memberi
setiap
aspek
dalam
mengembangkan
upaya kesejahteraan
UUPT
atau
peraturan
pelaksana
lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya,
serta
memperhatikan
prinsip Good Corporate Governance (GCG). b. Membuka
peranan
masyarakat
seluas-luasnya untuk terlibat dalam masyarakat melalui perekonomian, yang praktik kegiatan usaha di suatu dapat diwujudkan dengan berbagai cara, perusahaan. khususnya bisnis. c. Memberikan hukum C. PENUTUP
peranan
d. Pemberian hukum
masyarakat
terhadap
sebagai
para
pemegang saham dalam kegiatan usaha suatu
perusahaan
guna mencapai
kesejahteraan telah dijamin oleh UUPT. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud nyatakan apabila pelaksanaan hukum berjalan dengan baik, tegas dan benar, serta tidak ada perbuatan melanggar hukum.
ekonomi
pembangunan
kepada
masyarakat.
1. Simpulan Perlindungan
pendidikan
perlindungan
hukum
terhadap peranan masyarakat sebagai para pemegang saham dalam kegiatan usaha
suatu
perusahaan
guna
mencapai kesejahteraan sebagaimana mestinya dalam pelaksanaan kegiatan usaha. e. Negara atau pemerintah Indonesia ikut turut aktif menjaga stabilitas ekonomi
dan
bisnis
melalui
kebijakan-kebijakan yang logis dan sistematis.
Fx. Denny Satria Aliandu, S.H. Perlindungan…
214
DAFTAR PUSTAKA
Sumber Hukum
Buku
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Hendrik Budi untung, 2007, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67.
M.
Yahya Harahap, 2009. Perseroan Terbatas, Grafika, Jakarta.
Hukum Sinar
Tulus T.H., Tambunan, 2011, Perekonomian Indonesia Kajian Teoretis dan Analisis Empiris, Ghalia Indonesia, Bogor. Salim dan Budi Sutrisno, 2008, Hukum Investasi di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Tjiptono Darmadji, Hendy M. Fakhruddin, 2001, Pasar Modal di Indonesia, Salemba Empat, Jakarta. Internet Kamus Bahasa Indonesia http://www.mediabpr.com/kamusbisnisbank/pemegang_saham_mayoritas.a spx. Setiawan Tirta Wijaya., Ekonomi Politik : Perkembangan Konsep Pemikiran Modern, http://konsultanseojakarta.com/ekon omi-politik-perkembangan-konsep pemikiran-modern.php diakses pada tanggal 21 November 2012 pukul 15.18 WIB
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.
