Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing

Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih Jayapura [email protected]

Abstrak Indonesia memiliki keanekaragaman kekayaan varietas tanaman lokal yang berlimpah, namun masyarakat Indonesia belum bisa menikmati manfaat ekonomi secara maksimal dari penggunaan sumber daya hayati terutama varietas tanaman lokal. Perjanjian Benefit Sharing memiliki makna kesepakatan bersama dalam pembagian manfaat ekonomi sebagai kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi varietas tanaman lokal oleh pihak lain. Benefit sharing diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia. Dan masyarakat lokal diberi hak untuk mengelola, memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada. Kata Kunci : Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan Hukum dan Varietas Tanaman Lokal rangka merakit dan mendapatkan

Pendahuluan Negara adalah

Republik

negara

Indonesia

agraris,

varietas

maka

unggul

tanaman

tanpa

merugikan pihak manapun yang

pertanian yang maju, efisien dan

terkait

tangguh mempunyai peranan yang

pertumbuhan

penting dalam rangka pencapaian

Guna lebih meningkatkan minat dan

tujuan pembangunan nasional, untuk

peran

membangun pertanian yang maju,

badan hukum

efisien dan tangguh perlu didukung

kegiatan pemuliaan tanaman dalam

dan ditunjang antara lain dengan

rangka menghasilkan varietas unggul

tersedianya

unggul.

baru, kepada pemulia tanaman atau

Sumberdaya plasma nutfah yang

pemegang hak perlindungan varietas

merupakan bahan utama pemuliaan

tanaman perlu diberi diberikan hak

tanaman,

dan

tertentu serta perlindungan hukum

dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam

atas hak tersebut secara memadai dan

varietas

perlu

dilestarikan

1

guna

serta

mendorong

industri

perbenihan.

perorangan

maupun

untuk melakukan

2

Rechtidee, Vol. 12, No. 1, Juni 2017

sesuai

dengan

konvensi

yang lebih unggul perlu didorong

internasional, perlindungan varietas

melalui

tanaman

dengan

orang

Dengan

bergerak

perlu

diatur

Undang-Undang.

pemberian atau

insentif

bagi

usaha

yang

badan

di

bidang

pemuliaan

pertimbangan hal tersebut diatas

tanaman yang menghasilkan varietas

maka telah ditetapkan pengaturan

baru sehingga mampu memberikan

mengenai

nilai

perlindungan

varietas

tambah

lebih

besar

bagi

tanaman

dalam

suatu

Undang-

pengguna, dengan demikian maka

Undang

yaitu

Undang-Undang

perlu adanya perlindungan terhadap

Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Dalam

memenuhi

keinginan di dalam antisipasi

varietas tanaman. Indonesia

memiliki

berbagai

beranekaragaman kekayaan varietas

negeri dan

tanaman termasuk varietas tanaman

perubahan

lingkungan

lokal

yang

berlimpah

namun

strategi nasional , sektor pertanian

masyarakat Indonesia belum bisa

harus mampu meningkatkan daya

menikmati manfaat ekonomi secara

saing

maksimal dari penggunaan sumber

produk

yang

dihasilkan.

Peningkatan daya saing ini bukan

daya

hanya

tradisional

penting

bagi

komoditas

hayati

dan

pengetahuan

tersebut.

Varietas

berorientasi ekspor, tetapi juga bagi

tanaman lokal semakin terancam

komoditas

kebutuhan

akibat eksploitasi berlebihan oleh

domestik. Upaya peningkatan daya

pihak lain tanpa memberikan nilai

saing dapat dilakukan antara lain

manfaat ekonomi kepada masyarakat

dengan peningkatan produktivitas,

lokal

maupun

negara

yang

mutu dan pengembangan sistem

memilikivarietas

tanaman

lokal.

secara

Peningkatan

Perkembangan

ekonomi

yang

dipengaruhi

semakin

untuk

terpadu.

produktivitas oleh

sangat

keberhasilan

mengarah kepada sistem

dalam

pasar bebas merupakan sesuatu yang

genetik

tidak dapat dihindari lagi dengan

yang

terbentuknya kerjasama perdagangan

dapat menghasilkan varietas tanaman

internasional di dalam WTO (World

memperbaiki

potensi

varietas tanaman. kegiatan

3


Trade

Organizatation).

memiliki

kewajiban

Indonesia

untuk

tetap

pada bunganya. Bermacam bentuk, warna dan ciri yang unik menjadi

memperhatikan nilai-nilai, budaya,

daya tarik bunga anggrek.

karakter

hidup

sebagai tanaman hias, anggrek juga

masyarakat lokal didalam proses

merupakan salah satu sumber bunga

penyusunan

potong yang bernilai ekonomi tinggi

dan

termasuk

pandangan

hukum

juga

nasional

ketika

melaksanakan

Indonesia

dan

sangat

kewajiban

dikembangkan,

Selain

berpotensi

untuk

mengingat

Internasional yang telah disepakati

penyebaran anggrek yang sangat

oleh Indonesia. Hukum nasional

besar berada di daerah tropis dengan

harus

sekitar 80 % genera dan spesiesnya

senantiasa

melindung

keberadaan varietas tanaman lokal

berada

dan bahkan pengetahuan tradisional

sebagian besar berada di pulau

karena hal ini akan menjadi sasaran

Papua.

pencurian pihak dalam mupun pihak asing. Demikian masyarakat

juga

Asean

dan

Oleh karena itu peningkatan kualitas

dan

anggrek

di

kuantitas Papua

tanaman

harus

terus

dikembangkan, dilindungi, termasuk

memiliki hak komunal atas varietas

usaha konservasinya. Berbagai jenis

tanaman lokal (SDG tanaman). Hal

spesies asli Papua dengan nilai seni

ini

dengan

dan kreativitas yang tinggi terus

yang

bermunculan di setiap pemeran dan

pengetahuan,

lomba-lomba tanaman anggrek baik

kreasi, inovasi dan ekspresi kultural

di tingkat lokal, nasional maupun

yang bersifat turun temurun dalam

internasional.

suatu masyarakat diwilayah tertentu

perkembangan ilmu biologi yang

serta

sesuai

sangat pesat sekarang ini, telah

dengan perkembangan masyarakat

muncul suatu terobosan baru yang

itu

sangat

Pengetahuan merupakan

terus

sendiri.

berhak

kawasan

untuk

juga

lokal

dengan

di

berkaitan tradisional sistem

berkembang

Misalnya

Varietas

Sejalan

menjanjikan

dengan

untuk

tanaman anggrek merupakan salah

peningkatan kualitas dan kuantitas

satu tanaman hias dengan keindahan

tanaman

anggrek

yaitu

dengan

4


bioteknologi.

Di

bidang

Perlindungan varietas tanaman

peranggrekan, para ahli tanaman

merupakan suatu ketentuan dalam

maupun para penggemar tanaman

Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

hias sebenarnya telah mengadakan

yang dalam sejarah perlindungannya

penelitian-penelitian secara intensif

sebagai hak kebendaan immaterial

untuk

yang diberikan kepada individu oleh

pembudidayaan

atau

pemuliaannya. Diawali pada tahun

negara.

1856, seorang peneliti dari Inggris

Amerika, meskipun tidak disebut

bernama

secara

John

Doming

berhasil

Di

negara

khusus

lain,

dalam

seperti

peraturan

membuat silangan pertama pada

negaranya, telah dikenal adanya

anggrek

peraturan

yaitu dari

dua spesies

anggrek Calanthe1.

sangat

dipengaruhi

keberhasilan innovasi,

perlindungan

terhadap varietas tanaman. Peraturan

Peningkatan produktivitas dan mutu

mengenai

tersebut

berlaku

tahun

1930

oleh

bersamaan dengan terbitnya The

pengembangan

United States Patent Act 1930. Dan

terutama

dalam

di

Eropa,

memperbaiki potensi genetik varietas

berkaitan

tanaman anggrek.

terhadap

Oleh karena

Undang-Undang dengan varietas

yang

perlindungan tanaman

dan

individu atau badan usaha yang

hasilnya telah dikenal sejak abad ke-

bergerak

16.

di

bidang

pemuliaan

tanaman harus diberi penghargaan dalam

menghasilkan

tanaman yang baru. penghargaan

adalah

Pada

tahun

1991,

beberapa

varietas

negara di dunia telah menyepakati

Salah satu

suatu konvensi internasional tentang

memberikan

perlindungan

varietas

tanaman,

perlindungan hukum atas kekayaan

kesepakatan internasional termuat

intelektual

menghasilkan

dalam International Convention for

varietas tanaman, termasuk dalam

the Protection of New Varieties of

menikmati manfaat ekonomi dan

Plants, yang lebih dikenal dengan

hak-hak pemuliaan lainnya.

istilah UPOV. UPOV merupakan

dalam

akronim dari Union International 1

Hortikultura, Volume 3 No. 68, Agustus 2004, h. 40

5


pour la protection des obtentions vegetale.

2

ide dari inventor yang dituangkan

Ketentuan hukum di Indonesia yang

diberikan paten. Invensi merupakan

memberikan

kedalam suatu kegiatan pemecahan

perlindungan

masalah yang spesifik di bidang

terhadap varietas tanaman, pada

teknologi, dapat berupa produk atau

awalnya

proses atau

diatur

dalam

Undang-

penyempurnaan dan

Undang Paten (UUP). Dalam UUP

pengembangan produk atau proses3.

Tahun1989 Pasal 7 huruf c dikatakan

UUP mengalami perubahan lagi

bahwa semua varietas tanaman dapat

yaitu UU No 13 Tahun 2016.

dimintakan hak patennya, kecuali

Perubahan-perubahan

untuk

komoditi

tanaman

padi,

perlindungan

hak

aturan

paten

yang

jagung, ubi kayu, dan ubi jalar.

diberikan terhadap varietas tanaman

Selanjutnya

dilakukan

UUP

mengalami

berdasarkan

amandemen menjadi UUP Tahun

pertimbangan

1997, dimana dalam UUP Tahun

memenuhi kebutuhan pangan bagi

1997

pengecualian

rakyat diperlukan upaya penelitian

permohonan paten terhadap varietas

dan pengembangan kearah invensi

tanaman dihapuskan sehingga semua

teknologi yang dapat menghasilkan

jenis

bahan pangan dalam jumlah, ragam,

ketentuan

varietas

tanaman

dapat

dimintakan hak paten tanpa kecuali.

dan

UUP

banyaknya.

Tahun

1997

mengalami

bahwa,

pada

kualitas

untuk

yang

sebanyak-

Namun

ketentuan

perubahan menjadi Undang-Undang

perlindungan

Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten

berdasarkan UU Paten belum dapat

(UUP Tahun 2001). Pada Pasal 7

sepenuhnya memenuhi harapan para

huruf

pihak

d

diatur

bahwa

varietas

pemulia

varietas

untuk

tanaman

mendapat

tanaman sebagai makhluk hidup

perlindungan hukum terhadap hasil

merupakan

invensinya. Ketentuan lain yang

2

invensi

yang

tidak

Krisnani Setyowati, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, Disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001.

3

Undang-Undang Perlindungan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) ,UndangUndang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 (2), Citra Umbara, Bandung, 2013, h. 159.

6


memberi dasar perlindungan bagi

para

pemulia

tanaman

pemuliaan tanaman adalah Undang-

menghasilkan invensi baru.

untuk

Undang Nomor 12 Tahun 1992

Pada dasarnya ketentuan berupa

tentang Sistem Budidaya Tanaman

undang-undang merupakan sarana

yang pada intinya berisi tentang

yang diperlukan untuk mendorong

pengaturan pemberian penghargaan

dan

bagi invensi teknologi di bidang

menghasilkan varietas tanaman yang

budidaya tanaman, jenis dan varietas

bersifat unggul. Para pihak yang

baru bagi perorangan maupun badan

bergerak dalam bidang pemuliaan

hukum4.

tanaman membutuhkan suatu aturan

Disamping

itu,

terdapat

melindungi

khusus

yang

kegiatan

dapat

dalam

memberikan

Peraturan Pemerintah Nomor 44

jaminan dan perlindungan hukum

Tahun 1995 tentang Perbenihan,

secara jelas dan tegas. Perlindungan

yang mengatur tentang pemberian

yang di maksud berupa adanya

penghargaan

pengakuan

varietas

kepada

tanaman

inventor

baru.

hak

atas

kekayaan

Namun

intelektual bagi hasil invensi berupa

penghargaan yang diperoleh para

varietas baru tanaman. Perlindungan

pihak pemulia tanaman berdasarkan

hukum pada hakekatnya sekaligus

UU Nomor 12 Tahun 1992 dan PP

merupakan

Nomor 44 Tahun 1995 hanya bersifat

berbagai

sosiologis,

pihak

yang harus dilakukan oleh Indonesia,

pemulia tanaman diberi kewenangan

khususnya yang berkaitan dengan

memberikan

Konvensi

dimana

nama

para

atas

hasil

pelaksanaan kewajiban

internasional

Perserikatan

Bangsa-

invensinya dan pemberian sejumlah

Bangsa

uang yang dimaksudkan sebagai

Hayati (United Nations Convention

pengganti

telah

on Biological Diversity), Konvensi

kegiatan

Internasional tentang Perlindungan

dikeluarkan

biaya dalam

yang

tentang

dari

Keanekaragaman

pemuliaan tanaman. Kompensasi ini

Varietas

belum tentu dapat mendorong minat

(International Convention for the

4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman, Pasal 55.

Tanaman

Protection

of

Plants),

dan

New

Baru

Varietas

World

of

Trade

7


Organization/ Trade Related Aspect

memberikan landasan hukum bagi

of Intellectual Property Right yang

upaya terciptanya varietas unggul

antara

kepada

yang

seperti

industri perbenihan5.

lain

mewajibkan

negara-negara Indonesia

anggota mempunyai

baru

dan

pengembangan

dan

Konsep Perlindungan Varietas

melaksanakan peraturan perundang-

Tanaman (PVT) ini dikembangkan

undangan di bidang Hak Kekayaan

karena ketentuan tentang paten tidak

Intelektual (HKI).

memberikan

Salah satu dari kewajiban yang harus

ditaati

berkaitan intelektual Satu,

Indonesia

dengan

negara

atas

varietas tanaman baru sebagai hasil

yang

dari proses permuliaan tanaman.

kekayaan

Berdasarkan ketentuan internasional

mensyaratkan;

tentang HKI dikatakan bahwa jika

hak

(HKI)

perlindungan

anggota

untuk

negara tidak memberikan PVT dalam

memberikan perlindungan terhadap

UU paten, maka negara tersebut

varietas tanaman yang baru; Kedua,

harus

untuk mengembangkan penemuan-

khusus tersendiri yang efektif untuk

penemuan baru di bidang pertanian

perlindungan varietas tanaman baru

dan menggunakan dengan sebaik-

ini. Hukum tentang paten Indonesia

baiknya

hanya

kekayaan

sumber

daya

membuat

melindungi

undang-undang

proses

untuk

hayati yang dimiliki Indonesia untuk

membuat atau memproduksi tanaman

merakit

dengan menggunakan teknik-teknik

varietas

unggul

guna

mendukung pembangunan ekonomi;

bioteknologi.

Sedangkan

PVT

Ketiga, untuk mendorong kegiatan

memberikan

perlindungan

atas

yang menghasilkan varietas tanaman

produk, yang berupa bibit/benih yang

unggul

dihasilkan

dengan

memberikan

dari

teknik-teknik

penghargaan bagi mereka (badan

bioteknologi maupun alami dalam

usaha atau orang) yang bergerak

bentuk

dibidang pemuliaan tanaman dan

persyaratan

varietas

tanaman

baru,

perlindungan

dan

Keempat, untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di dibidang pertanian,

5

Nurul Barizah, Perlindungan Varietas tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, Jurnal HKI, Tanggal 22 Mei 2009.

8


perkecualian. Varietas

Oleh

karena

itu

New Varieties of Plants (selanjutnya

tanaman

yang

tidak

disebut UPOV Convention), yaitu

dalam

paten

dapat

suatu ketentuan internasional yang

dilindungi

dilindungi dalam UU PVT.

khusus memberikan


perlindungan

bagi varietas baru tanaman yang di

(PVT) yang merupakan “sui generis”

bentuk

untuk

dari paten merupakan perlindungan

pemulia

(breader’s

terhadap

pemulia

(breeder’s

dihasilkan oleh pemulia tanaman

merupakan

hak

yang mengandung unsur baru, unik,

diberikan

kepada

seragam, stabil (BUSS). Di Indonesia

untuk

menghasilkan

pengelolaan Paten dan pengelolaan

menggunakan kembali dan menjual

PVT tidak berada di satu tangan,

varietas

varietas

tanaman

yang

melindungi rights).

Hak rights)

ekslusif

tanaman 6

hak

yang

pemegangnya atau

yang

telah

UU

PVT

Paten berada di bawah Kementerian

dihasilkan.

Hukum

diberikan suatu hak khusus yang

dan

HAM

Republik

Dalam

Indonesia, sedangkan PVT dikelola

dimaksudkan

di bawah Kementerian Pertanian

pengakuan atas adanya hak yang

Republik Indonesia. Dengan adanya

dimiliki oleh pemilik/pemegang hak,

Undang-Undang Nomor 29 Tahun

yaitu hak untuk melarang atau

2000 tentang Perlindungan Varietas

memberi ijin penggunaan secara

Tanaman, maka keberadaan pemulia

komersial dari hak pemulia tersebut.

yang melakukan pemuliaan akan

Hak yang di maksud adalah Hak

terlindungi, dimana pemulia yang

Perlindungan

menghasilkan varietas tanaman yang

(Hak PVT). Baik UPOV Convention

memenuhi

PVT

maupun UU PVT mengatur bahwa

tersebut dapat memperoleh hak PVT

tidak semua invensi varietas baru

dan mendapatkan manfaat ekonomi

tanaman

ketentuan

UU

dari hasil pemuliaannya itu. Pembentukan UU PVT ini banyak mengadopsi

International

Convention for The Protection of

6

untuk

menegaskan

Varietas

dapat

Tanaman

begitu

saja

Patricia Louhghlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, LBC Informationa Service, Australia, 1998, h. 155. Dalam Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas tanaman lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional.

9


mendapatkan

perlindungan

hak

terdapat beberapa ketentuan yang

pemulia. Hal ini disebabkan karena

tidak diatur dalam Undang-Undang

varietas

No.

tanaman

diberikan

yang

perlindungan

dapat

29

Tahun

2000

tentang

(PVT)

Perlindungan Varietas Tanaman. Hal

merupakan varietas dari jenis atau

ini menciptakan peluang terjadinya

spesies tanaman baru, unik, seragam,

multitafsir dan ketidakpastian hukum

stabil dan di beri nama7. Sedangkan

dalam pelaksanaannya.

persyaratan

perlindungan

Penting untuk dicatat

bahwa

berdasarkan pada UU PVT Indonesia

Undang-Undang ini memfasilitasi

adalah sama dengan persyaratan

perkembangan bioteknologi modern

pendaftaran di negara-negara lainnya

yang memproduksi varietas yang

yang telah meratifikasi UPOV 1991.

baru

Hal ini menimbulkan pertanyaan,

Namun, kelihatannya UU ini kurang

jika tingkat pembangunan pertanian

memberikan perlindungan terhadap

untuk mengembangkan varietas yang

varietas tradisional atau varietas

baru di Indonesia tidak sama dengan

tanaman

negara-negara

dikembangkan oleh petani, karena

di

mana

UPOV

berasal.

melalui

rekayasa

lokal

genetika.

yang

telah

sangat sulit bagi petani dengan

Undang-Undang No. 29 Tahun

varietas tanaman lokalnya untuk

2000 tentang Perlindungan Varietas

memenuhi kriteria seragam dan stabil

Tanaman disusun sebagai upaya

sebagaimana disyaratkan oleh UU

pemenuhan kewajiban internasional

PVT.

Indonesia,

untuk

tanaman lokal sebagaimana diatur

meningkatkan

dalam Undang-Undang Perlindungan

dan

menciptakan

bertujuan

serta

Dalam

kaitannya

minat perorangan maupun badan

Varietas

hukum untuk melakukan kegiatan

mendapat perlindungan hukum.

pemuliaan tanaman dalam rangka

Sistem

Tanaman

varietas

Hak

perlu

untuk

Kekayaan

menghasilkan varietas unggul baru.

Intelektual dibentuk dengan tujuan

Namun,

untuk melindungi hak individual

7

hingga

saat

ini

masih

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, pasal 2 butir 1.

bukannya hak komunal yang dimiliki oleh masyarakat lokal. Sistem HKI

10


didalam TRIPs Agreement tidak

Agus

melindungi

membantu menjelaskan mengenai

nilai

adat

istiadat

Sardjono

tersebut

masyarakat lokal. Seperti Indonesia

perlindungan

negara berkembang memiliki budaya

pengetahuan tradisional dan varietas

komunal dan gotong royong di dalam

tanaman lokal yang dikaitkan dengan

kehidupan masyarakat. Hal ini yang

economic right dan moral right dan

harus menjadi perhatian

benefit sharing. Sistem perlindungan

Indonesia

hukum

dapat

terhadap

dalam melakukan harmonisasi nilai-

hukum

nilai

dirumuskan dan dilaksanakan oleh

induvidualistik

didalam

tersebut

ketentuan TRIPs Agreement dengan

warga

nilai-nilai komunal di masyarakat

bersangkutan.

lokal.

masyarakat

Varietas

Sistem HKI di dalam ketentuan TRIPs

Agreement

memberikan

merupakan

sebaiknya

yang

tanaman aset

lokal

kekayaan

milik

masyarakat lokal Indonesia. Dan

perlindungan hukum kepada pemilik

varietas

HKI untuk melaksanakan haknya

tergantung

atau mengijinkan pihak lain untuk

geografis dan karakter lokal di

melaksanakannya maupun melarang

Indonesia.

pihak

masyarakat lokal dapat menuntut

lain

tanpa

ijin

untuk

menggunakan hak tersebut. Hak yang

dimiliki

masyarakat

lokal

terhadap varietas tanaman dijelaskan oleh Prof. Agus Sardjono, yang menyatakan bahwa “perlindungan pengetahuan tradisional merupakan kombinasi : economic right dan right....”8.

moral 8

Pendapat

Prof.

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, h. 258-259, Yang menjelaskan lebih lanjut bahwa Economic Right dari masyarakat lokal menyangkut kepentingan masyarakat untuk memperoleh

tanaman

lokal

dengan

Dengan

sangat

penyebaran

demikian

manfaat ekonomis dari penggunaan pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Dalam konteks inilah relevansi dari isu benefit-sharing yang mengemuka dalam forum internasional seperti dalam forum CBD dan WIPO. Sedangkan moral right dari masyarakat menyangkut kepepentingan masyarakat yang bersangkutan atas identitas kebudayaan yang melekat pada pengetahuan tradisional yang bersangkutan. Akan tetapi, apabila tujuan perlindungan (policy objective) yang ditetapkan diatas lebih menekankan pada isu pembagian manfat (benefit Sharing), maka isi hak itu harus mencakup hak untuk melarang pihak lain menggunakan pengetahuan tradisional tanpa izin masyarakat yang bersangkutan (atau Pemerintah), hak untuk memberikan lisesnsi atau memberikan izin kepada bioprospector untuk melakukan penelitian dan memanfaatkan hasilnya, dan sebaginya.

11


Benefit Sharing varietas

atas pemanfaatan

pada umumnya yang diatur dalam

tanaman

lokal.

Dengan

pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi

maka

perlu

diatur

“suatu perjanjian adalah perbuatan

perjanjian Benefit Sharing

antara

dengan mana satu orang atau lebih

Pemerintah Daerah dalam hal ini

mengikatkan dirinya terhadap satu

Bupati/Walikota

orang lain atau lebih”.9

demikian

atau

Gubernur

dengan masyarakat lokal sehingga

Perjanjian

standar

disebut

juga

tercipta keadilan dalam masyarakat

perjanjian baku, Perjanjian standar

lokal.

adalah suatu persetujuan yang dibuat

Bertolak dari pemikiran yang

para pihak mengenal sesuatu hal

demikian itulah maka sangat relevan

yang isinya telah ditentukan secara

jika dimensi benefit sharing menjadi

baku

topik yang khusus dalam membahas

secara tertulis. Kata standar atau

dasar

pentingnya

baku artinya perjanjian yang menjadi

“Perjanjian Benefit Sharing Sebagai

tolak ukur yang dipakai sebagai

Upaya

patokan atau pedoman bagi setiap

filosofis

Perlindungan

Pemanfaatan

Varietas

Dan

Tanaman

Lokal”.

konsumen

serta

yang

dituangkan

mengadakan

hubungan hukum dengan pelaku usaha.

Pembahasan Berkaitan

dengan

penulisan

yang berjudul “Perjanjian Benefit Sharing

(standar)

Sebagai

Perlindungan

Dan

Upaya Pemanfaatan

Varietas Tanaman Lokal”, maka perlu dibahas tentang Dasar filosofis arti pentingnya Perjanjian, Benefit Sharing, Perlindungan, PVT dan pemanfaatan varietas tanaman lokal. a) Perjanjian Pengertian dari perjanjian selalu mengacu pada pengertian perjanjian

Dengan

adanya

pengertian

tentang perjanjian seperti ditentukan diatas,

bisa

diambil

kesimpulan

bahwa kedudukan antara para pihak yang mengadakan perjanjian adalah sama dan seimbang. Hal ini sesuai dengan asas yang terdapat dalam hukum perjanjian, yaitu : 1) Asas

Kesepakatan/

Asas

Konsensualisme 9

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,1992, h.338.

12


Konsensualisme

berasal

dari

juga untuk segala sesuatu yang

kata konsensus yang berarti sepakat.

menurut

Jadi kesepakatan yang dimaksud

diharuskan oleh keputusan/kebiasaan

adalah bahwa antara kedua belah

dan Undang-undang.

pihak terjadi

adanya kata sepakat.

Konsensualisme

ini

juga

sifat

Kebebasan

perjanjiannya

untuk

melakukan

berarti

kontrak serta pemberian kesepakatan

bahwa apa yang dikehendaki oleh

terhadap kontrak dalam perjanjian

pihak uang lain.

standar

2) Asas Kekuatan Mengikat

dengan perjanjian yang dilakukan

tidak

dilakukan

sebebas

Asas ini mengandung arti bahwa

secara langsung dengan melibatkan

kedua belah pihak harus memenuhi

para pihak dalam menegosiasikan

apa yang telah dijanjikannya. Dalam

klasula perjanjian.

pasal 1338 KUHPerdata dikatakan

b) Benefit Sharing

bahwa perjanjian berlaku sebagai

Benefit adalah :

Undangn-undang bagi para pihak

1) Profit : advantage; promotion of

atau

disebut

juga

“Pacta

Sunservanda”, yaitu apa yang telah disetujui harus dilaksanakan.

favor bestowed; privilege

Seseorang bebas untuk membuat tidak

membuat

result. 2) Benefaction or deed of kindess;

3) Asas Kebebasan Berkontrak

atau

welware or prosperity; helpful

suatu

isi

3) A special theatrical or musical performance,

at

perjanjian. Bebas untuk menentukan

performers

usually

isi perjanjian dan syarat-syarat dari

gratuitously, and the proceeds of

perjanjian itu serta bentuk tertentu

which are bestowed on some

atau tidak dan bebas menentukan

particuler person or on some

undang-undang mana yang akan

charity.

dipakainya untuk perjanjian itu. 4) Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Perjanjian

atidak

which

the serse

4) Pecuniary aid extended by a benefit society.10

hanya

mengikat hal-hal yang dengan tegas menyatakan didalamnya, akan tetapi

10

The new international, Webster’s Comrehensive Dictionary, of the english language, volume 1,

13


Pada Protokol Nagoya berisikan

dalam hal ini varietas tanaman.

akses sumber daya genetik dan

Demikian juga pada WIPO juga

dikembangkan konsep pembagian

membahas

yang wajar dan adil. Dengan adanya

benefit

konvensi

hayati

keuntungan yang adil dan merata

merupakan perjanjian internasional

merupakan bagian dari nilai-nilai

yang

membagi

keadilan yang perlu diperjuangkan

manfaat yang timbul dari adanya

untuk kepentingan masyarakat luas.

sumber daya genetik secara adil dan

Dengan

merata.

keuntungan atau benefit sharing

keanekaragaman

bertujuan

Dengan

untuk

melihat

sejarah

pendekatan sharing.11

Pembagian

adanya

pembagian

bahwa masyarakat adat dan juga

dapat

komunitas lokal telah menggunakan

masyarakat

sumber

maupun

dalam pengelolaan, pemanfaatan dan

Seperti

pelestarian varietas tanaman lokal

penyakit,

sehingga hak - hak masyarakat lokal

dalam

mendapat jaminan dan perlindungan

daya

pengetahuan untuk

genetik tradisional.

menyembuhkan

penyediaan memenuhi

makanan kehidupan

sehari-hari.

demikian

dalam

Namun

pengembangan keanekaragaman dikembangkan

pengetahuan hayati berbagai

memastikan

terhadap

lokal

ruang untuk

bagi terlibat

hukum. Benefit

Sharing

terhadap

pemanfaatan sumber daya genetik

telah

dan pengetahuan tradisional, terdapat

macam

para pihak yang menjadi pengguna

kosmetik dan juga dalam bidang farmasi. Konvensi keanekaragaman hayati, Access and Benefit Sharing (ABS) diartikan sebagai pembagian keuntungan yang adil dan merata dari keuntungan yang dihasilkan dari penggunaan sumber daya genetik

Encyclopedic Edition, Trident Press International, 2003, h. 130

11

Nurul Barizah, Intellectual Property Implications On Biological Resources ( Indonesia’s Adoption Of International Intellectual Property Regimes And The Failure To AdeQuately Address The Policy Challenges In The Area Of Biological Resourses), Nagara, Jakarta, 2010. WIPO and COP to the CBD is basical still at the level of being examined that is the appropriate approaches to implement this principle ito national and regional IP laws and access to benefit sharing regulations. But in fact, as Blakeney show, several national and regional jurisdictions have applied this measure, although discussion of disclosure of origin is still on going in a number of International forums. h. 127

14


terhadap sumber daya genetika dan pengetahuan

tradisional

Dari aspek hukum internasional

dapat

dibidang hukum, benefit sharing

dikategorikan ke dalam 3 (tiga)

adalah istilah teknis yang digunakan

kelompok, yaitu :

dalam konteks akses dan penggunaan

1) Para pengguna untuk tujuan

sumber daya genetik manusia dan

komersial (commercial users)

non manusia, sumber daya genetik

2) Para pengguna dari komonitas masyarakat

tradisional

(traditional user). 3) Para

pengguna

non

manusia

tanaman,

hewan dan mikroorganisme . Istilah ini

untuk

meliputi

menggambarkan

pertukaran

antara mereka yang memberikan

kepentingan pengembangan ilmu

konpensasi

atau

dan teknologi (akademic user)12

penggunaannya.13

imbalan

untuk

Pada Tahun 1995, para pihak 12

Burton Ong, 2004, Hlm 3. Dalam Strategi Pemanfaatan Dan Perlindungan SDGPTEBT Melalui HKI Serta Isu Terkini, Tomi Suryo Utomo. Dapat dilihat dalam Media HKI dengan judul Kepemilikan danbenefit sharing terhadap komersialisasi sumber daya genetika, Pengetahuan Tradisional dan Foklor (GRTKF) Di Dalam Sistem Hukum Indonesia, yang membahas mengenai Benefit Sharing terhadap pemanfaatan sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional. Secara umum, pemanfaatan GRTKF secara komersial ditujukan untuk kepentingan ekonomi nasional, khususnya untuk kesejahteraan masyarakat adat selaku pemilik GRTKF. Untuk merealisasikan tujuan tersebut.. Pemerintah perlu mengawasi jalannya komersialisasi tersebut dengan menggalang kerja sama dengan LSM dan masyarakat adat itu sendiri. Ada tiga kegiatan yang selalu melatarbelakangi komersialisasi GRTKF, yaitu : 1). Bioprospecting, kegiatan yang berhubungan dengan upaya untuk mencari sumber pembuatan obat baru melalui kerja sama antara pihak pengguna dengan pihak penyedia pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika. 2). Biopiracy, kegiatan mengambil dan mengekploitasi pengetahuan tradisional dan sumber daya genetika tanpa ijin pihak penyedia dan dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi pihak

dalam

CBD

setuju

untuk

mengecualikan sumber daya genetik manusia

dari

ruang

lingkupnya;

“konferensi para pihak menegaskan kembali bahwa sumber daya genetik manusia

tidak

termasuk

dalam

pengguna. 3). Biotrade, kegiatan memperdagangkan atau memindahkan sumber daya genetik kepada pihak asing melalui usaha kerja sama tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat tradisional selaku pemilik GRTKF (lihat Grain and Kafpavrik, 2002 :9) 13 D. Schroeder , Benefit sharing : it’s times for defenition, Istilah benefit sharing muncul dari Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) yang diadobsi pada KTT Bumi di Rio de Janeiro, Brasil. Konvensi global ini memiliki 188 pihak dan bertujuan untuk mencapai tiga tujuan yaitu : 1). Konservasi keanekaragaman hayati ; 2). Pemanfaatan berkelanjutan komponen-komponennya; dan 3). Pembagian yang adil dan merata atas manfaat dari penggunaan sumber daya genetik.

15


kerangka konvensi ini” (CBD COP

Secara

konteks

hukum

Decision II/11). Sebagai akibatnya,

internasional defenisi benefit sharing

tidak

yang

adalah sebagian

ada

kerangka

kerja

mengikat

secara

hukum

yang

mengatur

benefit

sharing

dalam

konteks

sumber

daya

manusia.

tindakan

memberikan

keuntungan/laba

yang

diperoleh dari pemanfaatan sumber daya

genetik

dan

pengetahuan

Pernyataan dari komite etika Human

tradisional kepada penyedia sumber

Genome

daya. Defenisi in cukup luas untuk

Organization

Project

mengenai benefit sharing pada tahun

mencakup

2000

manusia dan non

merekomendasikan

bahwa

sumber

daya

genetik

manusia, meski

“semua umat manusia berbagi, dan

benefit sharing untuk sumber daya

memiliki

akses

genetik manusia bukan merupakan

penelitian

genetik.

kemanfaatan Deklarasi

persyaratan hukum internasional.

Universal tentang Genom Manusia

Selain pedoman internasional

dan Hak Asasi Manusia tahun 1997

dan hukum nasional, asosiasi daerah

dari United Nations Educational,

telah merumuskan pedoman sukarela

Scientific dan Cultural Organization

atau

(UNESCO)

Organisasi Persatuan Afrika (OAU)

menyatakan

bahwa

model hukum. Misalnya.

“manfaat dari kemajuan dibidang

(sekarang

biologi, genetika dan kedokteran,

mengembangkan

tentang

untuk meregulasi akses dan benefit

genom

manusia,

harus

disediakan”.

Uni

Afrika)

model

hukum

sharing untuk sumber daya genetik

Deklarasi

Universal

Bioetika

non-manusia.

Berbeda

dan Hak Asasi Manusia tahun 2005

peraturan

dari

menetapkan defenisi benefit sharaing

Unesco

memasukkan

pasal

internasional,

dengan

tersendiri mengenai benefit sharing

adalah

(pasal 15), yang menuntut benefit

timbul dari penggunaan sumber daya

sharing dari hasil penelitian ilmiah,

alam hayati, pengetahuan, teknologi,

khususnya

inovasi atau praktik.14

dengan

negara-negara

pembagian

apapun

OAU

yang

sedang berkembang. 14

defenisi

D. Schroeder, ibid h. Penjelasan tersebut bahwa defenisi ini

16


Masyarakat lokal di Indonesia

setiap individu namun merupakan

berhak untuk mendapatkan Benefit

milik masyarakat secara bersama-

sharing

sama

atas

pemanfaatan

(komunal).

Hal


dinamakan

tanaman lokal (SDG tanaman) yang

(collective right) masyarakat.16 Hak

telah

komunal

menghasilkan

memiliki

nilai

HKI

ekonomi.

yang Benefit

sebagai

yang

yang

masyarakat

di

hak

dimiliki

oleh

Indonesia

dapat

sharing tersebut diberikan sebagai

memberikan

bentuk penghargaan terhadap jasa

masyarakat

lokal

masyarakat

melanjutkan

pelestarian

lokal

yang

telah

melestarikan pengetahuan tradisional dan

varietas

Masyarakat

tanaman

lokal

di

kolektif

motivasi

kepada

untuk

tetap

terhadap

varietas tanaman lokal tersebut.

lokal

Benefit sharing ditinjau dari

Indonesia

Natural Law Theory sudah sesuai

memandang pengetahuan tradisional

dengan

sebagai

yang

masyarakat lokal merupakan pemilik

mengandung nilai magis atau sakral


(spiritural).15

lokal

loka1 tersebut. Benefit sharing juga

sebagai pemilik dari pengetahuan

dapat menciptakan hubungan yang

tradisional dan varietas tanaman

saling

lokal

menguntungkan antara masyarakat

cultural

karena

heritage

Masyarakat

masyarakat

lokal

nilai

moral

menghargai

dengan

pihak

karena

dan

memandang bahwa kepemilikan atas

lokal

lain

yang


menggunakan

tanaman lokal tersebut bukan di


pengetahuan

lokal tersebut. Benefit sharing juga ditetapkan bahwa dua pihak harus berpartisipasi dalam proses benefit sharing yang sah; atau proses itu seharusnya diasebut pemberian amal. Dengan siapa manfaat dari apa dala defenisi OAU dengan dua implikasi. Pertama, berdasarkan defenisi ini, kita bisa menuntut manfaat meski tidak terkait dengan sumber daya yang digunakan. Kedua, defenisi ini tampaknya menyiratkan bahwa semua penggunaan sumber daya membenarkan benefit sharing. 15 Agus Sardjono. Membumikan HKI di Indonesia, Nuansa Aulia, h. 111.

dijelaskan oleh Prof Agus Sardjono bahwa : "...Benefit sharing mestinya dikembangkan....bukan dari konsep royalty sebagaimana dalam rezim HKI. Meskipun hasilnya mungkin 16

Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2010, h.102

17


sama,

tetapi

maknanya

sangat

Tujuan

perlindungan

hukum

berbeda. Dengan pembayaran royalty

terhadap Hak Kekayaan Intelektual

berarti menempatkan pengetahuan

di

tradisional Pendapat

sebagai Prof

komoditi".17

Agus

Sardjono

maksudkan

kejelasan

untuk

hukum

hubungan

antara

memberi mengenai

ciptaan

atau

tersebut menunjukkan bahwa royalty

penemuan yang merupakan hasil

di dalam sistem HKI berbeda dengan

karya intelektual manusia dengan

Benefit

sipencipta

sharing.

Benefit

sharing

atau

penemu

atau

memiliki makna pembagian manfaat

pemegang hak dengan pemakai yang

ekonomi sebagai kompensasi kepada

mempergunakan

masyarakat

intelektual

lokal

komersialisasi

atas

tindakan

pengetahuan

hasil

tersebut.

karya Adanya

kejelasan hukum serta pemilik hak


kekayaan

lokal oleh pihak lain.

merupakan pengakuan hukum serta

c)

Perlindungan Hukum

pemberian imbalan yang di berikan

Perlindungan hukum merupakan

kepada orang atas usaha dan hasil

upaya yang diatur oleh Undang-

karya kreatif manusia yang telah di

Undang guna mmencegah terjadi

ciptakan atau di temukan.

pelanggaran

Hak

Kekayaan

Di

intelektual

dalam

ilmu sering

adalah

hukum

Intelektual oleh orang yang tidak

perlindungan

berarti

berhak.18

perlindungan terhadap pihak-pihak di dalam suatu hubungan hukum, di

17

Ibid, 130. 18 Abdurkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, h. 143. Dijelaskan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual merupakan sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem hukum yaitu : a) subjek perlindungan. Subyek yang dimaksud adalah pihak pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggaran hukum. b) objek perlindungan, objek yang dimaksud adalah semua jenis hak kekayaan intelektual yang diatur oleh UndangUndang, seperti hak cipta, merek, paten, desain industri, rahasia dagang, tata letak

mana hak yang dimiliki oleh para sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman. c) pendaftaran perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi hanyalah yang sudah terdaftar dan buktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain. d) Jangka waktu perlindungan. Hak Kekayaan Intelektual itu dilindungi oleh undangundang. e) Tindakan hukum perlindungan, Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran hak kekayaan intelektual, maka pelanggar harus dihukum, baik secara pidana maupun secara perdata.

18


pihak apabila dilanggar oleh pihak

berfungsinya aturan hukum, maka

lain, maka ada upaya hukum yang

secara tidak langsung pula hukum

dapat dipaksakan sehingga haknya

akan

tersebut

dipenuhi.

terhadap setiap hubungan hukum

Perlindungan hukum bila dijelaskan

atau segala aspek dalam kehidupan

harafiah dapat menimbulkan banyak

masyarakat yang diatur oleh hukum

persepsi. Sebelum kita mengurai

itu sendiri.

dapat

memberikan

perlindungan

perlindungan hukum dalam makna

Perlindungan hukum merupakan

yang sebenarnya dalam ilmu hukum,

gambaran dari bekerjanya fungsi

menarik pula untuk mengurai sedikit

hukum untuk mewujudkan tujuan-

mengenai

tujuan

pengertian-pengertian

hukum,

yakni

keadilan,

yang dapat timbul dari penggunaan

kemanfaatan dan kepastian hukum.

istilah perlindungan hukum, yakni

Perlindungan hukum adalah suatu

Perlindungan hukum bisa berarti

perlindungan yang diberikan kepada

perlindungan

subyek hukum sesuai dengan aturan

terhadap

yang

diberikan

hukum

agar

tidak

hukum,

baik

itu

yang

bersifat

ditafsirkan berbeda dan tidak cederai

preventif

oleh aparat penegak hukum dan juga

dalam bentuk yang bersifat represif

bisa

(pemaksaan),

berarti

diberikan

oleh

perlindungan hukum

yang

terhadap

rangka

dapat menimbulkan pertanyaan yang

hukum.

meragukan

keberadaan

baik

Eksistensi

harus

mengintegrasikan

adalah

mengkoordinasikan

status hukumnya karena setiap orang

kepentingan

memiliki

masyarakat.

yang

sama

seluruh

penegak

seharusnya

wajib

menegakkan hukum dan dengan

keseimbangan

anggota Pengaturan

kepentingan-kepentingan

jelas

untuk

kepentingan-

dihadapan hukum. Setiap aparat hukum

dalam

dan

terhadap semua pihak sesuai dengan

kedudukan

secara

peraturan

hukum

masyarakat

perlindungan

yang

menegakkan

hukum. Oleh karena hukum sejatinya memberikan

maupun

tertulis maupun tidak tertulis dalam

sesuatu. Perlindungan hukum juga

kemudian

(pencegahan)

didasarkan antara

ini pada memberi

19


kebebasan

kepada

individu

dan

Pengertian perlindungan hukum

melindungi kepentingan masyarakat.

adalah

Tatanan yang diciptakan hukum baru

diberikan terhadap subyek hukum

menjadi kenyataan manakala subyek

dalam bentuk perangkat hukum baik

hukum diberi hak dan kewajiban.

yang bersifat preventif maupun yang

Perlindungan diartikan sebagai tempat

berlindung,

perbuatan, Perlindungan

hal

suatu

perlindungan

yang

bersifat represif, baik yang tertulis

atau

maupun tidak tertulis. Dengan kata

memperlindungi.

lain perlindungan hukum sebagai

diartikan

sebagai

suatu gambaran dari fungsi hukum.,

perbuatan memberi jaminan atau

yaitu konsep dimana hukum dapat

keamanan,

memberikan

ketentraman,

suatu

keadilan,

kesejahteraan dan kedamaian dari

ketertiban, kepastian, kemanfaatan

pelindung kepada yang dilindungi

dan kedamaian.

atas segala bahaya atau resiko yang

d) Varietas Tanaman

mengancamnya.


Perlindungan hukum menurut

yang selanjutnya disingkat, adalah

pendapat Phillipus Hadjon ada dua

perlindungan khusus yang diberikan

bentuk perlindungan hukum bagi

negara yang dalam hal ini diwakili

19

rakyat yaitu: Pertama , perlindungan

oleh Pemerintah dan pelaksanaannya

hukum

Preventif

rakyat

dilakukan oleh kantor perlindungan

diberi

kesempatan

mengajukan

varietas tanaman, terhadap varietas

pendapatnya

artinya

sebelum

keputusan

tanaman

yang

dihasilkan

oleh

pemerintah mendapat bentuk yang

pemulia tanaman melalui kegiatan

definitif

pemuliaan tanaman.20

yang

mencegah

bertujuan

terjadinya

untuk

sengketa.

Kedua, perlindungan hukum represif yang

bertujuan

menyelesaikan

sengketa.

19

Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia, Peradaban, 2007, h.3.

20

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Lembaran Negara RI Nomor 241 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4043 tahun 2000, Pasal 1 butir 1. Dijelaskan bahwa perlindungan varietas tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi dapat memberikan hak kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi, dan memperdagangkan benih varietas yang

20


Variatas tanaman lokal adalah

f) Tidak

varietas tanaman yang telah ada dan dibudidayakan secara turun menurun oleh

petani,serta

masyarakat

dan

lambang

negara; dan/atau g) Tidak

menggunakan

merek

dimiliki

oleh

dagang untuk barang dan jasa

dikuasai

oleh

yang

negara.21 Penamaan

menggunakan

dihasilkan

dari

bahan

propagasi seperti benih atau bibit, tanaman

atau bahan yang dihasilkan dari

lokal harus memenuhi persyaratan

varietas lain, jasa trasportasi atau

sebagai berikut22 :

penyewaan tanaman.

a) Mencerminkan identitas varietas

Farmer’s Rights (hak petani)

tanaman

varietas

lokal

yang

bersangkutan;

adalah

hak

yang

muncul

dari

kontribusi petani, mengingat di masa

b) Tidak menimbulkan kerancuan

lampau, saat ini dan masa yang akan

karakteristik, nilai atau identitas

datang petani merupakan kelompok

suatu varietas tanaman lokal;

masyarakat yang telah melestarikan,

c) Tidak telah digunakan untuk

mengembangkan

dan

menjadikan

nama varietas yang sudah ada;

tersedianya sumber daya genetik

d) Tidak menggunakan nama orang

yang di kenal saat ini, terutama yang

terkenal; e) Tidak menggunakan nama alam;

ada

di

pusat

dan

pusat

keanekaragaman tanaman.23 Pengertian varietas secara umum

bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak, dalam Muhammad Syukur, dkk., Teknik Pemuliaan Tanaman, Penebar Swadaya, 2012, h. 221. 21 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esesnsial, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Pasal 1 ayat 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375. 22 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal Untuk Pembuatan Varietas Turunan Esesnsial, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 30, Pasal 4 ayat (1), Tambahan Lembaran Negara Nomor 4375.

pada dasarnya sama dengan varietas sebagaimana

dijelaskan

dalam

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Tanaman.

Sistem Budidaya

Pengertian

tersebut

sebagai berikut : “Varietas adalah 23

FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) dalam I.B.R, Supancana, dkk, Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Lokal Dalam Hukum Nasional Dan Internasional, 2011, h. 36.

21


bagian dari suatu jenis yang ditandai

“Varietas25

oleh bentuk tanaman, pertumbuhan,

sekelompok tanaman dari suatu jenis

daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat

atau species yang ditandai oleh

lain yang dapat dibedakan dalam

bentuk

jenis yang sama”24

tanaman, daun, bunga, biji ekspresi

Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU

tanaman

tanaman,

karakteristik

adalah

pertumbuhan

genotype

PVT dikatakan bahwa Perlindungan

kombinasi

varietas

selanjutnya

membedakan dari suatu jenis atau

disingkat PVT, adalah Perlindungan

species yang sama oleh sekurang-

khusus yang diberikan negara, yang

kurangnya

dalam

menentukan dan apabila diperbanyak

tanaman

hal

Pemerintah

ini

diwakili

dan

oleh

pelaksanaannya

genotype

atau

satu

yang

sifat

dapat

yang

tidak mengalami perubahan”

dilakukan oleh Kantor Perlindungan

Berdasarkan pengertian di atas,

Varietas Tanaman, terhadap varietas

maka dapat diketahui bahwa varietas

tanaman

tanaman

yang

dihasilkan

oleh

yang

dihasilkan

harus


berbeda dengan varietas tanaman

pemulia

yang lain yang ditandai dengan

semacam

tanaman. itu

Perlindungan

akan

mendorong

perbedaan

bentuk

fisik

semangat dan kreativitas di bidang

perbedaan

karakteristik

sampai tanaman.

pemuliaan tanaman, sehingga dapat dihasilkan varietas

penemuan unggul

berbagai

yang

sangat

diperlukan masyarakat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman menjelaskan bahwa :

24

Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman.

25

Variety didefenisikan UPOV pada tahun 1991 sebagai berikut : A plant grouping within a single botanical taxon of the lowest known rank which grouping irrespective oh whether the conditions for the grant of a breeder’s right fully met, can be : Defined by the expression of the characteristic resulting from a given genotype or combination of genotype; Distinguished from any other plant garuping by the expression of at least one of the said characteristic; and Considered as a unit with regard to its suitability for being propagated unchanged. Tritton, dalam Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelktual , Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, 2007, h.147. Dijelaskan juga dalam UU. No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 1 butir 3.

22


Dengan

ditambahkan

tentang

sifat

penjelasan

genotype

atau

dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas

kombinasi genotype adalah susunan

tanaman

gen yang menghasilkan karakter


tertentu. Penilaian dilakukan baik

pemuliaan tanaman.26

terhadap salah satu atau beberapa

yang

Hak

dihasilkan

Perlindungan

oleh

Varietas

sifat atau karakter tanaman yang

Tanaman adalah hak khusus yang

bersangkutan.

diberikan negara kepada pemulia

dengan

Yang

varietas

diperbanyak

dimaksud

yang

tidak

apabila

mengalami

dan/

atau

Perlindungan

pemegang Varietas

hak

Tanaman

perubahan adalah varietas tersebut

untuk menggunakan sendiri varietas

tetap

proses

hasil pemuliannya atau memberi

perbanyakan benih atau propagasi

persetujuan kepada orang atau badan

dengan metode tertentu, misalnya

hukum lain untuk menggunakannya

produksi

selama waktu tertentu.27

stabil

di

benih

dalam

hibrida,

kultur

jaringan dan steak.

Varietas

Tanaman,

adalah

Varietas Tanaman menurut Konvensi

sekelompok tanaman dari suatu jenis

UPOV 1991 tersebut adalah :

atau species yang ditandai oleh

“sekelompok tanaman yang dapat

bentuk

didefenisikan dengan karakteristik

tanaman, daun, bunga, buah, biji dan

yang diekspresikan dari

ekspresi karakteristik genotipe atau

bawaan

tanaman,

genotip atau kombinasi dari genotipe

kombinasi

dan dapat dibedakan dari kelompok

membedakan dari jenis atau species

tanaman lainnya

taksonomi

yang sama oleh sekurang-kurangnya

botanis yang sama oleh minimal satu

satu sifat yang menentukan dan

karakteristik yang tampak”.

apabila diperbanyak tidak mengalami

Perlindungan

dari

Varietas

Tanaman

(selanjutnya disingkat PVT) adalah

perubahan.

genotipe

pertumbuhan

yang

Pemuliaan

dapat

tanaman

adalah rangkaian kegiatan penelitian

perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaannya

26

H. OK. Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003,h. 324. 27 Ibid. h.324.

23


dan

pengujian

atau

kegiatan

diperdagangkan di Indonesia atau

penemuan dan pengembangan suatu

sudah diperdagangkan tetapi tidak

varietas, sesuai dengan metode baku

lebih

untuk menghasilkan varietas baru

diperdagangkan di luar negeri tidak

dan mempertahanakan

lebih

kemurnian

benih varietas yang dihasilkan. UPOV tanaman

mengatur yang

dari

setahun,

dari

empat

atau

telah

tahun

untuk

tanaman semusim dan enam tahun bahwa

memperoleh

untuk

tanaman

tahunan.

Unsur

pembeda menjadi sangat penting

perlindungan (protectable of plant

untuk

variety) harus memenuhi syarat28 :

dianggap sebagai sesuatu yang unik

1). Article 5 : Novelty (baru)

yang telah ditemukan oleh pemuliaan

2). Article 7 : Distinctness (berbeda)

tanaman melalui prosedur penelitian

3). Article 8 : Uniformity (seragam)

pengujian dan lain sebagainya.

4). Article 9 : Stability (stabil)

perlindungan

ini

yang

Suatu varietas tanaman dianggap

5). Article 10 : Denomination (diberi

unik apabila varietas tersebut dapat

nama)

dibedakan

secara

jelas

dengan

Sejalan dengan ketentuan UPOV

varietas lain yang keberadaannya

tersebut, di Indonesia diatur dalam

sudah diketahui secara umum pada

pasal 2 UU Nomor 29/2000 yang

saat penerimaaan permohonan hak

menentukan bahwa

PVT.

Varietas yang

Hasil produk dari varietas

dapat diberi PVT meliputi varietas

yang ditemukan itu mempunyai sifat

dari jenis atau spesies tanaman yang

keseragaman. Artinya, mulai dari

baru, unik, seragam, stabil dan diberi

tenggang

nama. Suatu varietas dianggap baru

panen yang sama, rasa, bau, bentuk,

apabila

warna dan sifat-sifat

pada

permohonan

saat hak

penerimaan

tanam

menjelang

lain yang

bahan

melekat pada varietas itu. Suatu

perbanyakan atau hasil panen dari

varietas dianggap stabil apabila sifat-

verietas

sifat

tersebut

PVT,

usia

belum

pernah

utama

atau

penting

pada

varietas tersebut terbukti seragam 28

Rahmi Jened, Hak Kekayaan Intelektual , Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, 2007, h.147.

meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang

24


berbeda-beda. Sifat-sifat itu harus

5) apabila nama varietas tersebut

stabil untuk siklus penanam. Suatu

telah

dipergunakan

untuk

varietas dianggap stabil apabila sifat-

varietas lain, maka pemohon

sifatnya tidak mengalami perubahan

wajib mengganti nama varietas

setelah ditanam berulang-ulang, atau

tersebut;

untuk yang diperbanyak melalui

6) nama varietas yang diajukan

siklus perbanyakan khusus, tidak

dapat juga diajukan sebagai

mengalami perubahan pada setiap

merek dagang sesuai dengan

akhir siklus tersebut.

peraturan

Varietas

yang

dapat

diberi

perundang-undangan

yang berlaku.

PVT29 harus diberi penamaan yang

Varietas yang tidak dapat diberi

selanjutnya menjadi varietas yang

PVT

bersangkutan,

penggunaannya bertentangan dengan

dengan

ketentuan

adalah

varietas

yang

bahwa :

peraturan perundang-undangan yang

1) nama varietas tersebut harus

berlaku,

ketertiban

umum,

dapat digunakan meskipun masa

kesusilaan,

norma-norma

agama,

perlindungan telah habis;

kesehatan dan kelestarian lingkungan

2) pemberian nama tidak boleh menimbulkan

kerancuan

terhadap sifat-sifat varietas; 3) penamaan

varietas

hidup.

dilakukan

Pemegang hak

PVT30 adalah

pemulia atau orang atau badan hukum,

atau

pihak

lain

yang

oleh pemohon hak PVT dan

menerima lebih lanjut hak PVT dari

didaftarkan pada kantor PVT;

pemegang hak PVT sebelumnya.

4) apabila penamaan tidak sesuai

Jika

suatu

varietas

dihasilkan

dengan ketentuan butir b, maka

berdasarkan perjanjian kerja, maka

kantor PVT berhak menolak

pihak yang memberi pekerjaan itu

penamaan tersebut dan meminta

adalah

penamaan baru;

diperjanjikan lain antara kedua pihak

pemegang

dengan 29

UU. No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 2 butir 6.

tidak 30

PVT,

kecuali

mengurangi

hak

UU. No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman, Pasal 5 butir 1,2 dan 3.

25


pemulia.

Jika

suatu

dihasilkan

berdasarkan

varietas perjanjian

Dalam

membahas

Perjanjian Benefit Sharing Sebagai

kerja, maka pihak yang memberi

Upaya

pekerjaan itu adalah pemegang hak

Pemanfaatan

PVT,

Lokal,

kecuali

diperjanjikan

lain

masalah

Perlindungan Varietas

maka

Dan

Tanaman

Perjanjian

selalu

antara kedua pihak dengan tidak

mengacu pada pengertian perjanjian

mengurangi hak pemulia. Jika suatu

pada umumnya yang diatur dalam

varietas

berdsarkan

pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi

pesanan, maka pihak yang memberi

“suatu perjanjian adalah perbuatan

pesanan itu menjadi pemegang hak

dengan mana satu orang atau lebih

PVT,

lain

mengikatkan dirinya terhadap satu

antara kedua pihak dengan tidak

orang lain atau lebih. Dengan adanya

mengurangi hak pemulia. Pemegang

perjanjian

hak

masyarakat lokal di Indonesia berhak

dihasilkan

kecuali

PVT

diperjanjikan

memiliki

menggunakan

hak

dan

untuk

memberikan

untuk

benefit

sharing

mendapatkan

maka

pembagian

persetujuan kepada orang atau badan

keuntungan

hukum lain untuk menggunakan

varietas tanaman lokal

varietas berupa benih dan hasil panen

menghasilkan HKI dan memiliki

yang digunakan untuk propagasi.

nilai

Ketentuan

tersebut diberikan sebagai bentuk

tersebut

berlaku

juga

atas

ekonomi.

pemanfaatan yang telah

Benefit

sharing

untuk :

penghargaan

1) varietas turunan esensial yang

masyarakat

lokal

berasal dari suatu varietas yang

mengelola,

memanfaatkan

dilindungi atau varietas yang

melestarikan varietas tanaman lokal.

telah terdaftar dan diberi nama;

Benefit

2) varietas

yang

dibedakan

secara

tidak

dapat

jelas

dari

varietas yang dilindungi. 3) Varietas yang diproduksi dengan selalu

menggunakan

yang dilindungi.

varietas

terhadap

sharing

jasa

yang

telah dan

juga

dapat

menciptakan hubungan yang saling menghargai

dan

antara

masyarakat

pihak

lain

yang

menguntungkan lokal

dengan

menggunakan

varietas tanaman lokal tersebut.

26


Benefit sharing juga dibahas di

pengelolaan,

pemanfaatan

dan

dalam ketentuan PP No.13 Tahun

pelestarian varietas tanaman lokal

2004.31 Benefit sharing diharapkan

sehingga hak - hak masyarakat lokal

dapat meningkatkan kesejahteraan

mendapat jaminan dan perlindungan

masyarakat

hukum yang memadai berdasarkan

sebagai

lokal

pemilik

di

Indonesia

komunal

atas

prinsip

keadilan

dan kebebasan

varietas tanaman lokal sekaligus juga

demi

sebagai bentuk penghargaan atas

varietas

peranan

berkesinambungan untuk generasi

masyarakat

dalam

melestarikan varietas tanaman lokal sebagai

SDG

tanaman

(plasma

nutfah).

perjanjian

spesifik, benefit

substansi

sharing

harus

memastikan ruang bagi masyarakat untuk

terlibat

dalam

dan

tanaman

kelestarian

lokal

secara

yang akan datang. Simpulan a) Perjanjian

Secara

lokal

eksistensi

Benefit

Sharing

memiliki

makna

kesepakatan

bersama

dalam

pembagian

manfaat

ekonomi

sebagai

kompensasi kepada masyarakat lokal atas tindakan komersialisasi

31

Pasal 9 PP No.13 Tahun 2004 menyatakan bahwa" (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menggunakan suatu Varietas tanaman lokal sebagai Varietas asal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial wajib membuat perjanjian terlebih dahulu dengan Bupati/Walikota, Gubernur, atau Kantor PVT yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas tanaman lokal yang bersangkutan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hares dibuat dihadapan notaris. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat ketentuan mengenai: a. nama dan alamat atau tempat kedudukan orang atau badan hukum pembuat Varietas Turunan Esensial; b. hak dan kewajiban para pihak; c. Cara penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di antara para pihak. (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur tentang imbalan bagi masyarakat pemilik Varietas Asal yang diperoleh dari Varietas Turunan Esensial yang bahan dasarnya Varietas tanaman lokal ibid.

varietas tanaman lokal oleh pihak lain. Dan masyarakat lokal diberi hak

untuk

mengelola,

memanfaatkan dan melestarikan varietas tanaman lokal yang ada. b) Perjanjian Benefit Sharing dapat memastikan

ruang

bagi

masyarakat lokal untuk terlibat dalam pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian varietas tanaman lokal

sehingga

masyarakat jaminan hukum.

hak

lokal dan

-

hak

mendapat perlindungan


Rekomendasi a) Perjanjian

Benefit

sharing

diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal di Indonesia dan sebagai pemilik komunal atas varietas tanaman lokal maka dapat diberikan hak atas peranan masyarakat dalam melestarikan varietas tanaman lokal. b) Perjanjian Benefit sharing dapat memberi

solusi

bagi

pihak

Pemerintah/ Daerah, masyarakat lokal dan juga pihak ketiga. Daftar Pustaka Agus,

Budi Riswandi dan Siti Sumartiah, Masalahmasalah HKI Kontemporer, Gita Nagari, Yogyakarta, 2006. Barizah, Nurul, Intellectual Property Implications On Biological Resources ( Indonesia’s Adoption Of International Intellectual Property Regimes And The Failure To AdeQuately Address The Policy Challenges In The Area Of Biological Resourses), Nagara, Jakarta, 2010. Budi Maulana, Insan dkk, Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual I, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2000. Donald Black, The Behavior of Law, Academic Press, New York

27

San Francisco, London, 1976. Hutchinson, Terry, Researching And Writing In Law, Lawbook Co., 2010. H. OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Ed. Revisi, Cet 3, Jakarta. PT. Raja Grafindi Persada, 2003. Irawan, Candra, Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2011. Jened, Rahmi, Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, 2010. Koesnoe, Mohammad, Dasar dan Metode Ilmu hukum Positif, Airlangga University Press, 2010. Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2010. Margono, Suyud, Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual, Nuansa Aulia, 2010. ____________, Hak Milik Industri (Pengaturan Dan Praktik diIndonesia), Ghalia Indonesia, 2011. Morris, Caroline and Cian Murphy, Getting a PhD in Law, Oxford and Portland, Oregon, 2011. Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, Essensi, 2008. Nuraini, Nina, Perlindungan Hak Milik Intelektual Varietas Tanaman (Guna

28


Peningkatan Daya Saing Agribisnis), Alfabeta, Bandung, 2007. Purwaningsih, Endang, Hukum Bisnis, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.

Penebar Swadaya, Jakarta, 2012. Yudha Hernoko, Agus, Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2013 Jurnal : Barizah, Nurul, Perlindungan Varietas Tanaman, Paten, Sistem Budidaya Tanaman dan Ketahanan Pangan, Jurnal HKI, 2009. Michael Blakeney, Protection of Plant Varieties and Farmers’ Right, European Intellectual Property Review, vol.24, 2002. Peraturan Perundang-Undangan : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten Undang-Undang Republik Indonesia No. 29 tahun 2000, tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Keanekaragaman Hayati). Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tatacara Pendaftaran Varietas Tanaman. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 13 Tahun 2004 Tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Asal

Agus

Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni, Bandung, 2010, h.102

_________,Membumikan HKI di Indonesia, cet1, Bandung, Nuansa Aulia, 2009. __________, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisonal, cet.1, Bandung,Alumni, 2006. Salter, Michael and julie Mason, Writing Law Dissertation, Pearson Education Limited, 2007. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. Setyowati, Krisnani, Pokok-Pokok Peraturan Perlindungan Varietas Tanaman, Disampaikan pada Training of the Trainer Pengelola Gugus Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta, 24-27 September 2001. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. Sutedi, Adrian, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. Syukur, Muhamad dkk, Teknik Pemuliaan Tanaman,


untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomot 14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman Dan Penggunaan Varietas Yang Dilindungi Oleh Pemerintah.

29

Perlindungan Dan Pemanfaatan Varietas Tanaman Melalui Perjanjian Benefit Sharing

Recommend Documents