PERBANDINGAN TATA CARA PEMBERIAN NOMOR SERI FAKTUR PAJAK PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN
TUGAS AKHIR
Ditulis untuk Memenuhi Syarat Menyelesaikan Pendidikan Program Diploma 3 Diajukan Oleh SISKA AGUSRINA NIM 1205081088
PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI MEDAN MEDAN 2015
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang merupakan bukti pertanggungjawaban atas pendidikan yang telah dijalani selama tiga tahun di Politeknik Negeri Medan dan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan. Adapun judul Tugas Akhir yang penulis ajukan adalah Prosedur Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak pada Kantor Pajak Pratama Medan Belawan.Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan arahan, bimbingan, dan dukungan baik secara material dan spiritual dari berbagai pihak. Pada kesempatan inipenulis ingin mengungkapkan rasa terima kasih kepada : 1.
Allah SWT karena Rahmat-Nya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini.
2.
Bapak M.Syahruddin, ST., M.T., selaku Direktur Politeknik Negeri Medan.
3.
Bapak Darwin S.H. Damanik, S.E., M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
4.
Bapak Parjuangan Pardosi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
5.
Bapak Sastra Karo-Karo, S.E., M.Si., Ak., selaku Kepala Program Studi Akuntansi Politeknik Negeri Medan.
6.
Bapak Drs. Tenang Malem Tarigan, M.Si., Ak., selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
7.
Ibu Dina Arfianti Siregar, S.E., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Pendamping, yang telah bersedia memberikan bimbingan, arahan, petunjuk kepada penulis dalam hal penulisan Tugas Akhir ini.
8.
Seluruh staff pengajar Politeknik Negeri Medan yang telah memberikan bimbingan dan pengetahuannnya.
9.
Bapak Abrin Suterisno selaku pembimbing di KPP Pratama Medan Belawan i
10. Bapak Jonny Parulian Sinaga selaku Kepala Seksi Pelayanan yang bersedia memberikan waktu untuk sharing seputar Pajak. 11. Seluruh pegawai Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada penulis untuk memberikan data dan informasi seputar Tugas Akhir ini. 12. Teristimewa untuk Ayah (Agustianto), Ibu(Turini), Abang-abang (Andika dan Rama Insani), kakak (Novika Rindani), adik-adik ( Mayang Fadillah dan Ridwan) serta seluruh keluarga penulis yang telah mendukung, memberikan semangat dan doa yang tiada putus untuk penulis. 13. Seluruh teman-teman satu perjuangan di Ak-6C khususnya Lidya Kristiani yang telah membantu penulis. 14. Fadil Fahlevi, selaku teman dekat penulis. Terima kasih untuk waktu dan kesabaran dalam menghadapi penulis, motivasi, dan dukungannya. 15. Semua pihak yang terlibat tanpa terkecuali. Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan baik dalam hal penyampaian, gaya bahasa, dan gaya penulisan serta penyusunan. Karena memang kesempurnaan itu milik Tuhan Yang Maha Esa, manusia hanya berusaha untuk mencapai kesempurnaan itu. Oleh karena itu penulis memohon maaf dari hati yang terdalam atas ketidaksempurnaan tersebut. Penulis juga bersedia menerima saran yang sehat dan kritik yang membangun dengan besar hati dari pembaca demi perbaikan di masa mendatang. Penulis berharap agar Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dikemudian hari, dan khususnya bermanfaat bagi diri penulis sendiri. Penulis juga memohon ampun kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa dan mengharapkan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada semua orang yang telah membantu penulisan Tugas Akhir ini. Amin.
ii
Medan, Agustus 2015 Penulis,
Siska Agusrina NIM 1205081088
iii
DAFTAR ISI
LEMBAR PERSETUJUAN LEMBAR PENGESAHAN ABSTRAK ABSTRACT KATA PENGANTAR ………………………………………………….. i DAFTAR ISI…………………………………………………………….
iv
DAFTAR LAMPIRAN …………………………………………………. vi
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang ……………………………………………………….. 1 1.2 Rumusan Masalah …………………………………………………… 3 1.3 Tujuan Pembahasan ……….......…………………………………….. 3 1.4 Manfaat Penelitian …………………………………………...………. 4 1.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data………….……………..
4
1.6 Jadwal Kegiatan dan Penulisan Laporan Tugas Akhir ……………..
5
BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PERUSAHAAN 2.1 Sejarah Singkat KPP Pratama Medan Belawan ………...…………… 7 2.2 Ruang Lingkup KPP Pratama Medan Belawan ……………………… 8 2.3 Struktur Organisasi KPP Pratama Medan Belawan ...............……….
9
2.4 Aktivitas Pekerjaan KPP Pratama Medan Belawan …………………. 10
BAB 3 TINJAUAN KEPUSTAKAAN 3.1 Pengertian Pajak ……………………………………………………… 15 3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai ………………………………… 15 iv
3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai …………………………………….. 16 3.4 Arti dan Jenis Faktur Pajak ………..………………………………… 18 3.5 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak …………………………………. 23 3.6 Makna dan Fungsi Nomor Seri Faktur Pajak ………………………... 25 3.7 Tata Cara Penerbitan Faktur Pajak …………………………………... 27
BAB 4 HASIL PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 4.1 Pengumpulan Data …………………………………………………… 31
BAB 5 PEMBAHASAN 5.1 Ketentuan Pembuatan Faktur Pajak …………………………………. 43 5.2 Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak …………………………………. 44 5.3 Poin-Poin Perubahan PER-13/PJ/2010 dengan PER-24/PJ/2012 …… 45 5.4 Kendala yang dihadapi PKP atas Perubahan Peraturan ……………… 49
BAB 6 SIMPULAN DAN SARAN 6.1 Simpulan ……………………………………………………………… 50 6.2 Saran ………………………………………………………………….. 51
DAFTAR PUSTAKA ……………………………………………………. 51 LAMPIRAN
v
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1
Surat Kesediaan Dosen Pembimbing 1
Lampiran 2
Surat Kesediaan Dosen Pembimbing 2
Lampiran 3
Kartu Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Pembimbing Utama
Lampiran 4
Kartu Bimbingan Tugas Akhir Mahasiswa Pembimbing Pedamping
Lampiran 5
Formulir Revisi Tim Penguji
Lampiran 6
Formulir Bebas Revisi Tim Penguji
Lampiran 7
Formulir Pernyataan Bebas Revisi Ketua Penguji
Lampiran 8
Formulir Pernyataan Bebas Revisi Anggota Penguji
Lampiran 9
Ijin Melaksanakan PKL
Lampiran 10 Surat Permohonan Pengajuan Judul Tugas Akhir Lampiran 11 Pajak Keluaran PT Bukit Intan Abadi Bulan Januari 2012 Lampiran 12 Pajak Keluaran PT Bukit Intan Abadi Bulan Juli 2013 Lampiran 13 Pajak Keluaran PT Bukit Intan Abadi Bulan Juli 2013 Lampiran 14 Faktur Pajak Masukan untuk Barang dalam Negeri Lampiran 15 Faktur Pajak Masukan untuk Barang Ekspor Lampiran 16 Permohonan Kode Aktivasi dan Password/Cetak Ulang Kode Aktivasi/update email Lampiran 17 Pemberitahuan Kode Aktivasi Lampiran 18 Penolakan Pemberian Kode Aktivasi dan Password Lampiran 19 Permintaan Nomor Seri Faktur Pajak vi
Lampiran 20 Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak Lampiran 21 Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak yang Tidak Digunakan Lampiran 22 Format Surat Pemberitahuan PKP atau Penunjukan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak Lampiran 23 Format Surat Pemberitahuan Perubahan Pejabat/Pegawai yang Berwenang Menandatangani Faktur Pajak
vii
1
BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan Nasional merupakan kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka kita harus memerhatikan masalah pembiayaan pembangunan itu sendiri. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sumber daya alam Indonesia saat ini mulai menipis dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperbaharui bahkan mungkin tidak dapat untuk diperbaharui lagi. Mengetahui hal tersebut maka pemerintah berupaya untuk mengoptimalkan sumber penerimaan negara dari sektor lain. Usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dan negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana dari dalam negeri yang berupa pajak. Pendapatan pajak yang diperoleh diperuntukkan bagi pengeluaranpengeluaran Pemerintah dan pembiayaan public investment. Sumber dana berupa pajak yang dimaksud adalah PajakPertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Undang-Undang yang mengatur pemungutan PPN adalah Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Undang-Undang ini lebih dikenal dengan sebutan UU PPN 1984 karena mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1984 (Pasal 20 UU PPN 1984). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang datang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Pengenaan pajak pertambahan nilai sangat dipengaruhi oleh perkembangan transaksi bisnis serta pola konsumsi masyarakat yang merupakan objek dari Pajak Pertambahan Nilai. Perkembangan ekonomi yang sangat dinamis baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional terus menciptakan jenis serta pola transaksi bisnis yang baru. Subjek Pajak Pertambahan Nilai itu sendiri
2
adalah pengusaha yaitu orang pribadi atau badan, orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau kerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha yang telah memenuhi syarat dikenakan pajak pertambahan nilai wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu, pengusaha yang apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak melebihi batasan pengusaha kecil yaitu Rp 600 juta (PMK-68/PMK.03/2010), kecuali pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Seluruh pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang kena pajak tidak berwujud , dan ekspor jasa kena pajak tanpa batasan penyerahan, kerja sama operasi dalam hal melakukan penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak atas nama bentuk kerja sama operasi. Dalam rangka melaksanakan aktivitas perdagangan, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat faktur pajak sebagai bukti pungutan pajak karena penyerahan BKP/JKP, atau karena impor. Faktur pajak dibuat oleh PKP penjual. Bagi penjual merupakan bukti pajak keluaran dan bagi pembeli adalah sebagai bukti pajak masukan. Faktur Pajak tidak perlu di buat secara khusus atau berbeda dengan faktur penjualan. Faktur Pajak paling sedikit dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang peruntukannya masing-masing yaitu, lembar ke-1 disampaikan kepada pembeli BKP atau penerima JKP, lembar ke-2 untuk arsip PKP yang menerbitkan faktur pajak. Didalam faktur pajak juga terdapat Nomor Seri Faktur Pajak. Nomor ini diberikan untuk mengatur pajak masukan dan pajak keluaran. Nomor seri ini didapatkan dengan cara pengusaha mengajukan kepada Kantor Pelayanan Pajak dimana tempat pengusaha mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak. Menurut PER – 13/PJ/2010 yang mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2010 Nomor Seri Faktur Pajak ditentukan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Akan tetapi pada tahun 2013 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan peraturan baru mengenai faktur pajak yang menegaskan bahwa Nomor Seri Faktur Pajak tidak lagi ditentukan oleh PKP melainkan ditentukan langsung oleh DJP.
3
DJP memberikan Nomor Seri Faktur Pajak sesuai dengan permintaan Wajib Pajak yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh DJP. Peraturan ini dimaksudkan DJP untuk mengurangi penyalahgunaan Faktur Pajak yang dilakukan oleh PKP serta pelanggaran-pelanggaran lain berkenaan dengan ketentuan perpajakan khususnya PPN. Hal tersebut diatur dalam PER-24/PJ/2012 yang berlaku per 1 April 2013. Namun perubahan peraturan ini menyebabkan sistem penomoran nomor seri faktur pajak juga mengalami beberapa perubahan. Selain itu perubahan peraturan ini juga menyebabkan banyak Pengusaha Kena Pajak belum tahu cara memperoleh nomor seri faktur pajak tersebut. Dari uraian tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa seorang pengusaha wajib membuat nomor seri faktur pajak yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang mana nomor ini sangat mempengaruhi transaksi yang dilakukan oleh pengusaha. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis akan mengambil judul “Perbandingan Tata Cara Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan”. 1.2 Rumusan Masalah Penelitian Tugas Akhir ini dibuat dan disusun dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana tata cara pemberian nomor seri faktur pajak antara peraturan saat ini yaitu PER-24/PJ/2012 dengan peraturan sebelumnya PER-13/PJ/2010 pada KPP Pratama Medan Belawan ? 2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh Pengusaha Kena Pajak sehubungan dengan perubahan peraturan mengenai pemberian nomor seri faktur pajak ? 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan judul yang penulis ambil maka tujuan dari penelitian atas Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:
4
1. Untuk mengetahui Tata Cara Pemberian Nomor Seri Faktur Pajak antara peraturan saat ini dengan peraturan sebelumnya pada KPP Pratama Medan Belawan 2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pemberian Nomor Seri Faktur Pajak berhubungan dengan perubahan peraturan pada KPP Pratama Medan Belawan 1.4 Manfaat Penelitian Hasil dari Tugas Akhir ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Memberikan informasi kepada Pengusaha Kena Pajak dan sebagai masukan, pertimbangan serta pedoman untuk mengetahui tata cara pemberian Nomor Seri Faktur Pajak. 2. Digunakan sebagai bahan referensi untuk penulisan berikutnya. 1.5 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 1.5.1 Jenis Data Jenis data menurut cara memperolehnya adalah : 1. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh Penulis melalui wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan.
2. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara dalam bentuk buku, laporan, dan dokumen-dokumen lain yang diperoleh di perpustakaan dan internet. 1.5.2 Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu : 1. Wawancara Menurut Sugiyono (2010:194) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan
5
permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui halhal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Untuk pengumpulan data, Penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang terkait dengan pokok pembahasan, yaitu Kepala Seksi Pelayanan dan pegawai pada Seksi Pelayanan KPP Pratama Medan Belawan.
2. Dokumentasi Menurut Arikunto (2006:231), metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dalam hal ini pengumpulan data dengan metode dokumentasi dilakukan dengan mempelajari data atau dokumen yang terkait dengan mekanisme pemberian nomor faktur pajak yang diperoleh dari KPP Pratama Medan Belawan 1.5.3Teknik Pengolahan Data Setelah penulis mendapatkan data atau dokumen yang diperlukan dari hasil penelitian, penulis melakukan analisis. Sesuai dengan masalah dan tujuan dari penelitian ini, maka metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif karena bertujuan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan keadaan objek/ subjek. Menurut Nawawi (2001:63) Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lainnya) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.
1.6 Jadwal Kegiatan dan Penulisan Tugas Akhir Kegiatan penulisan Tugas Akhir ini membutuhkan waktu kurang lebih tiga bulan yaitu dimulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus yang melalui proses pencatatan, pelaksanaan, dan penulisan Tugas Akhir dengan alokasi waktu sebagai berikut
6
Tabel 1.1. Waktu Kegiatan Penulisan Laporan Tugas Akhir Waktu Kegiatan Penulisan Tugas Akhir N o
Kegiatan
Apr
Mei
Jun
Jul
Agt
MINGGU 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1
Persiapan Pengumpulan
2
Data Tabulasi dan
3
Analisa Data Menyusun Konsep
4
Laporan Konsultasi ke Dosen
5
Pembimbing Sidang Tugas
6
Akhir Perbaikan
7
Tugas Akhir Penggandaan
8
Laporan
Sumber : Pedoman Tugas Akhir Jurusan Akuntansi Tahun 2015
