PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 9 BALIKPAPAN WALIKOTA BALIKPAPAN, Menimbang
Mesngingat
:
:
a.
bahwa pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah yang telah diamanatkan oleh Undangundang;
b.
bahwa untuk menampung lulusan pelajar Sekolah Menengah Pertama yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maka perlu didirikan Sekolah Menengah Atas Negeri 9;
c.
bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu menetapkan dalam Keputusan Walikota.
1.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2.
Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
3.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Rebublik Indonesia Nomor 3485);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9.
Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri D Nomor 03 Tanggal 23 Januari 2001);
10. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Bel;anja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor Seri A Nomor 01 Tanggal 14 Maret 2007). Memperhatikan :
1.
Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2.
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 22 Tahun 2006, tentang Standar Isi;
3.
Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kelulusan. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMAN) 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Kota adalah Kota Balikpapan. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan. 3. Walikota adalah Walikota Balikpapan. 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
5. Kepala Dinas Kota Balikpapan adalah Kepala Dinas yang menangani bidang Pendidikan di Kota Balikpapan. 6. Pemrakarsa adalah institusi yang mengajukan permohonan izin pendirian sekolah. 7. SMA adalah Sekolah Menengah Atas Pasal 2 Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 9 merupakan sekolah baru yang didirikan pemerintah, murni atas permintaan masyarakat dalam hal ini masyarakat Karang Joang Balikpapan. Pasal 3 (1) Pendirian SMA Negeri 9 Balikpapan dilakukan oleh Pemerintah Kota. (2) Pendirian SMA Negeri 9 Balikpapan didasarkan oleh : a. kebutuhan masyarakat di lingkungan Karang Joang untuk memperoleh pendidikan setingkat SMA; b. suatu perencanaan pengembangan sekolah setingkat SMA di Kota Balikpapan; c. pemerataan pelayanan pendidikan untuk SMA. BAB II PERSYARATAN PENDIRIAN SMA NEGERI 9 Pasal 4 Persyaratan Pendirian SMA Negeri 9 meliputi: a. adanya studi kelayakan; b. sudah mempunyai induk pengembangan sekolah (RIPS) c. sudah mempunyai sumber peserta didik; d. sudah mempunyai tenaga kependidikan; e. sudah mempunyai tenaga non kependidikan; f. sudah mempunyai kurikulum / program kegiatan belajar; g. sumber pembiayaan berasal dari Pemerintah Kota dan masyarakat Balikpapan h. sarana / prasarana sedang dipersiapkan i. penyelenggara sekolah akan diangkat dalam waktu dekat BAB III PENDIDIKAN MENENGAH Fungsi dan Satuan Pendidikan Pasal 5 Pendidikan menengah berfungsi mengembangkan nilai-nilai dan sikap, pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup dimasyarakat dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Pasal 6 Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), berwawasan lingkungan khusus untuk hutan dan s Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Kejuruan (MAK), program paket C, atau bentuk lain yang sederajat. ungai di wilayah Kota Balikpapan.
Pasal 7 (1) Peserta didik pada SMA Negeri 9 Balikpapan, adalah lulusan SMP atau MTS, atau lulusan Paket B. (2) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada SMA Negeri 9, atau bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 8 (1) Setiap peserta didik SMA Negeri 9, berhak mendapat pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut peserta didik yang diajarkan oleh pendidik yang seagama; (2) Hak mendapatkan pendidikan agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dalam ketentuan sendiri. Pasal 9 (1) Dalam rangka menjaga norma-norma pendidikan, setiap peserta didik SMA Negeri 9 Balikpapan, melalui bimbingan, dan keteladanan dan pembiasaan berkewajiban: a. mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menghormati guru dan tenaga kependidikan lainnya; c. menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya; d. memelihara kerukunan sesama teman; e. mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi sesama; f. mencintai lingkungan, bangsa dan negara; g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan sekolah; (2) Setiap peserta didik ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Walikota yang berlaku. Pasal 10 Kurikulum (1) Kurikulum SMA Negeri 9 Balikpapan, dikembangkan berdasarkan standar isi dan standar kelulusan (2) Kurikulum SMA Negeri 9 Balikpapan, wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. metematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olah raga; i. pengendalian diri; j. muatan lokal.
Pasal 11 (1) Sertifikat bentuk ijazah diberikan kepada siswa didik SMA Negeri 9 Balikpapan, yang telah lulus ujian yang telah diselenggarakan secara nasional dan oleh sekolah. (2) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Pasal 12 (1) Pendidik pada SMA Negeri 9 Balikpapan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. (2) Guru mata pelajaran dimaksud pada ayat (1), adalah guru mata pelajaran sesuai tuntutan kurikulum. (3) Tenaga Kependidikan pada SMA Negeri 9, sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, tatausaha, laboran, pustakawan, dan tenaga kebersihan. Pasal 13 (1) Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan SMA Negeri 9 Balikpapan, mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Balikpapan dan bantuan dari komite sesuai dengan peraturan yang berlaku. (2) SMA Negeri 9 Balikpapan, memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya berupa alat bermain, alat peraga pendidikan, alat praktek, bahan ajar dan ruang kelas, ruang pendidik, halaman bermain,perpustakaan dan jamban. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Pada tanggal
: Balikpapan :
WALIKOTA BALIKPAPAN,
H. IMDAAD HAMID, S.E.
Pasal 11 (3) Sertifikat bentuk ijazah diberikan kepada siswa didik SMA Negeri 9 Balikpapan, yang telah lulus ujian yang telah diselenggarakan secara nasional dan oleh sekolah. (4) Ketentuan mengenai ijazah sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri. Pasal 12 (4) Pendidik pada SMA Negeri 9 Balikpapan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan Kota Balikpapan. (5) Guru mata pelajaran dimaksud pada ayat (1), adalah guru mata pelajaran sesuai tuntutan kurikulum. (6) Tenaga Kependidikan pada SMA Negeri 9, sekurang-kurangnya terdiri atas Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah, tatausaha, laboran, pustakawan, dan tenaga kebersihan. Pasal 13 (3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana/prasarana pendidikan SMA Negeri 9 Balikpapan, mendapat bantuan dari Pemerintah Kota Balikpapan dan bantuan dari komite sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) SMA Negeri 9 Balikpapan, memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya berupa alat bermain, alat peraga pendidikan, alat praktek, bahan ajar dan ruang kelas, ruang pendidik, halaman bermain,perpustakaan dan jamban. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ditetapkan di Pada tanggal
: Balikpapan : 3 Juli 2007
WALIKOTA BALIKPAPAN,
Diundangkan di Pada Tanggal
: Balikpapan : 3 Juli 2007
CAP/TTD H. IMDAAD HAMID, S.E.
SEKRETARIS DAERAH KOTA
H. HERU BAMBANG, SE. MM PEMBINA UTAMA MUDA Nip. 120 136 658 BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2007 NOMOR 9 SERI D NOMOR 04
